Ebook Tahapan Penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Bagi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di Instansi Pemerintah

Ebook Tahapan
Penyusunan SKP (Sasaran
Kinerja Pegawai) Bagi
Pejabat Fungsional
Pembina Jasa Konstruksi
di Instansi Pemerintah

Sesuai dengan

PermenPAN RB Nomor 6 Tahun
2022 Tentang Pengelolaan
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara

KATA SAMBUTAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Kementerian
PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan
Kementerian PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil akan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 7 Februari
2023.

Perubahan peraturan ini ditujukan untuk mengaktualisasikan mekanisme
kerja yang agile, memasukkan Core Values Ber-Akhlak beserta panduan
perilakunya, dan menekankan pentingnya klarifikasi ekspektasi dan dialog kinerja
antar pimpinan dan pegawai. Diharapkan perubahan ini dapat mendukung
kebutuhan organisasi yang lincah dan dinamis untuk menghadapi perubahan dunia
yang semakin cepat.

Ebook ini disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi
Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di Instansi Pemerintah dalam
menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang berdasarkan atas peraturan baru
tersebut.

Akhir kata, semoga ebook ini dapat memberikan solusi praktis atas
kebingungan yang mungkin timbul pada masa transisi peraturan ini, sehingga para
Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dapat menyusun SKP dengan sebaik
mungkin untuk mendukung kinerja dan kontribusinya terhadap organisasi.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya
nnnnnKonstruksi

i

Ir. Nicodemus Daud, M.Si.

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional, kompeten dan kompetitif, diperlukan
pengelolaan kinerja pegawai yang bertujuan untu meningkatkan kinerja secara optimal dengan
memaksimalkan kompetensi, keahlian dan keterampilan. Hasil pengelolaan tersebut dituangkan
didalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai
oleh pegawai setiap tahunnya. Hasil pengelolaan kinerja pegawai tersebut dapat menjadi dasar
evaluasi kinerja pegawai untuk mengembangkan karir Pegawai Negeri Sipil. Ditambah lagi
dengan penyederhanaan birokrasi untuk mentransformasi cara kerja pemerintah guna
meningkatkan kinerja pemerintahan agar menjadi lebih efektif dan efisien, dimana salah satu
bentuk penyederhanaannya adalah penyetaraan jabatan, yang mendorong beberapa Pejabat
Struktural untuk menjadi Pejabat Fungsional.

Maka dari itu, diperlukan upaya menyeluruh dalam mensosialisasikan mengenai
perubahan yang terjadi terkait dengan penyusunan SKP, dimana salah satunya adalah melalui
penyusunan Ebook ini yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN agar merka dapat
cepat beradaptasi dengan perubahan peraturan dan mampu menetapkan peran, tanggung
jawab, dan hasil yang diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap tercapainya target
organisasi.

Ebook ini berisi gambaran pokok mengenai tahapan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
berdasarkan PermenPAN RB No.6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara dan contohnya yang telah disesuaikan dengan Jabatan Fungsional Pembina Jasa
Konstruksi. Semua informasi tersebut disajikan dengan visual representations sehingga
diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan pembaca dalam mengetahui dan memahai
mengenai tahapan penyusunan SKP, tanpa mengurangi substansi yang ada dalam peraturan
sumber.

ii

DAFTAR ISI

i Kata Sambutan
ii Kata Pengantar
iii Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

2 Latar Belakang
3 Tujuan dan Ruang Lingkup
4 Definisi dan Ketentuan Umum

BAB II PENYUSUNAN SKP

7 Tahapan Penyusunan SKP

BAB III CONTOH PENGISIAN SKP JAFUNG PJK
19 Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai

iii

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Tahapan penyusunan Ssasaran Kinerja Pegawai (SKP) ini sudah diatur dalam
PermenPAN RB No.8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai
Negeri Sipil, namun berubah mengikuti pertaruan yang terbaru yaitu PermenPAN
RB No.6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Peraturan ini diterbitkan pada 7 Februari 2022, dan akan diberlakukan 100% pada
7 Februari 2023.

Kondisi ini dapat disebut dengan istilah masa transisi, dimana terdapat
beberapa tahapan peraturan yang direvisi, atau lebih tepatnya diganti dan
ditambahkan pada PermenPAN RB yang baru yang lebih menekankan pentingnya
penetapan ekspektasi kinerja melalui dilaog kerja. Hasil kinerja tidak lagi dikaitkan
dengan butir kegiatan dan angka kredit. Hal ini tentunya akan menimbulkan
kebingungan pada PNS Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di Instansi
Pemerintah yang sudah terbiasa menyusun SKP menggunakan acuan PermenPAN
RB No.8 Tahun 2021.

Untuk kelancaran penyusunan SKP bagi Pejabat Fungsional Pembina Jasa
Konstruksi, maka disusunlah ebook tahapan penyusunan SKP ini untuk
mempercepat pemahaman ASN Jafung PJK. Buku ini dikhususkan untuk semua
Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konsruksi di Instansi Pemerintah

2

TUJUAN
Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi

1 Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

terhadap tahapan penyusunan SKP berdasarkan
PermenPAN RB No.6 Tahun 2022
Sebagai Hasil dari pelaksanaan aktualisasi

2 pelatihan dasar CPNS Kementerian PUPR Batch VI

Tahun 2022

RUANG LINGKUP
Ebook ini dibatasi terhadap PemenPAN RB No.6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
dan meliputi :

1 Tahapan Penyusunan SKP
2 Contoh SKP untuk Pejabat Fungsional Pembina

Jasa Konstruksi di Instansi Pemerintah

3

DEFINISI &
KETENTUAN UMUM

❑ SKP merupakan rencana dan target kinerja yang
harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu
penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta
disepakait oleh pegawai dan ataasannya.

❑ Ekspektasi Kinerja adalah harapan atas hasil dan
perilaku kerja pegawai.

❑ Pejabat Penilai Kinerja (PPK) adalah atasan
langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah
Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberikan
kewenangan.

❑ Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat
lain dalam satu organisasi, lintas unit organisasi,
lintas instansi pemeritah pemilik kerja, dan/atau
pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana
pegawai mendapat penugasan khusus

4

BAB II
PENYUSUNAN SKP

TAHAPAN PENYUSUNAN SKP

Penyusunan SKP wajib melakukan DIALOG KINERJA untuk
menetapkan dan mengklarifikasi EKSPEKTASI

TAHAPAN PENYUSUNAN

1 Melihat Gambaran Keseluruhan
Organisasi
Menetapkan & Mengklarifikasi 2
Ekspektasi Hasil Kerja & Perilaku Menyusun Manual Indikator Kinerja
Kerja Untuk PPT & Pimpinan Unit Untuk PPT & Pimpinan Unit Kerja
Kerja Mandiri Mandiri

3

Menyusun Strategi Pencapaian 4
Hasil Kerja

5 Membagi Peran Pegawai

Menetapkan Jenis Rencana 6
Hasil Kerja

Menetapkan & Mengklarifikasi

7 Ekspektasi Hasil Kerja & Perilaku
Kerja Pejabat Fungsional

Menyepakati Sumber Daya 8
yang dibutuhkan

6

Tahap 1 Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada
Dokumen Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan
Perjanjian Kinerja Unit Kerja

Step 1 Gambaran Keseluruhan Organisasi Meliputi:
1. Sasaran Strategis Instansi , Indikator Kinerja &
Melihat Gambaran
Keseluruhan Target = Tercantum dalam Renstra (Rencana
Organisasi Strategis)
2. Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Target =
Diturunkan dari Renstra Instansi / Unit Kerja dan
Rencana Kerja Tahunan Instansi
3. Penyelarasan Sasasran Strategis Instansi ke Unit
kerja dibawahnya = Tercantum dalam pohon
kinerja, piramida kinerja, matriks penyelarasan
sasaran strategis dan peta proses bisnis.

Step 2

Menuangkan dalam Tabel
Perjanjian Kinerja JPT

7

Tahap 2 Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspektasi atas Hasil
Kerja dan Perilaku Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan
Piminan Unit Kerja Mandiri serta Menuangkan dalam
Format SKP

Step 3 • Karakteristik Kuantitatif :
- Ekspektasi bersifat terukur
Mengisi SKP Format - Ukuran keberhasilan / indikator

Kuantitatif / Kualitatif dinarasikan terpisah
- Menekankan satuan pengukuran
• Karakteristik Kualitatif :
- Ekspektasi bersifat deskriptif
- Ukuran keberhasilan / indikator

beserta target dalam satu narasi
- Tidak menekankan pada satuan

pengukuran

Step 4 Melakukan Dialog Kinerja Dengan

Pimpinan Untuk Menetapkan &

Mengklairifkasi Ekspektasi

• Perilaku Kerja Terdiri atas Nilai • Hasil Kerja Terdiri atas :
Dasar ASN Ber-AKHLKAK (Panduan - Hasil Kerja Utama (Tingkat Prioritas Tinggi)
Perilaku Sudah disediakan di - Hasil Kerja Tambahan (Tingkat Prioritas
PermenPAN RB No.6 Tahun 2022)
Rendah)
• Ekspektasi Khusus Perilaku Kerja • Ekspektasi Hasil Kerja didapat dari:
didapat dari Dialog Kinerja dengan - Tabel Perjanjian Kinerja (Wajib dituangkan
Pimpinan
sebagai Prioritas Tinggi)
- Ekspektasi Lain dari pimpinan dalam bentuk 8

direktif (Tingkat Prioritas Ditentukan Oleh
Pejabat Penilai Kinerja (PPK))
- Rencana Aksi / Inisiatif Strategis yang
mendukung PK, Renstra dan RKT, dan direktif
(Tingkat Prioritas Ditentukan Oleh Pejabat
Penilai Kinerja (PPK))

Menyusun Manual Indikator Kinerja untuk SKP Pejabat
Tahap 3

Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri

Step 5 Disusun untuk SETIAP ukuran
keberhasilan / Indikator Kinerja
Menyusun Tabel Manual Individu
Indikator Kinerja

Wajib dibuat jika ukuran
keberhasilan/Indikator kinerja
individu pada Renstra (Rencana
Strategis) dan PK (Perjanjian Kinerja)
belum dapat dipahami oleh seluruh
pegawai.

9

Tahap 4 Menyusun Strategi Pencapaian Hasil Kerja

Step 6

Menyusun Workblock Strategi
Pencapaian Hasil Kerja

Step 7

Melakukan Dialog Kinerja Antara

JPT Pratama / Pejabat Disusun untuk SETIAP ukuran
Administrator di Instansi Daerah keberhasilan / Indikator Kinerja
dengan Pegawai satu tingkat Individu

dibawahnya

• Metode Penyusunan Strategi :
1. Metode Cascading Langsung :
Terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi
pencapaian hasil kerja berdasarkan metode direct cascading, yaitu

a. Pendekatan Pembagian Aspek
b. Pendekatan Pembagian Wilayah
c. Pendekatan Pembagian Beban Target Kuantitatif
2. Metode Cascading Tidak Langsung :
Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi
pencapaian hasil kerja berdasarkan metode non-direct cascading, yaitu:
a. Pendekatan Layanan
b. Pendekatan Output Antara

10

Membagi Peran Pegawai Berdasarkan StrategI
Tahap 5

Pencapaian Hasil Kerja

Step 8

Melakukan Dialog Kinerja Antara
Pegawai satu tingkat dibawah
JPT Pratama / Pejabat
Administrator di Instansi Daerah
dengan Pejabat Fungsional

Step 9

Membuat Matriks Peran & Hasil 1 Tingkat

Untuk Penugasan dari JPT Pratama /
Pejabat Administrator di Instansi
Atau Daerah dengan Pegawai satu tingkat
dibawahnya

Step 9

Membuat Matriks Peran & Hasil 2 Tingkat

Untuk Penugasan dari JPT Pratama /
Pejabat Administrator di Instansi Daerah
kepada Pegawai satu tingkat dibawahnya
dan kemudian diteruskan kepada Pejabat
Fungsional dibawahnya

11

Mekanisme
Penugasan

Dirjen 1 Dirjen 2

Direktur a Direktur b JF dibawah PPT
Madya

Tim JF dibawah Direktur a

Tim JF dibawah Direktur b

KETERANGAN
o Pegawai dapat memperoleh penugasan secara mandiri

dan/atau dalam tim/ squad
o Penugasan kepada Pegawai dilakukan oleh Pejabat

Penilai Kinerjanya
o dan dapat juga dilakukan oleh pejabat lain dalam

satu unit atau lintas unit, bahkan lintas Instansi jika
diperlukan

12

Mekanisme
Penugasan

Dirjen 1 Meminta Dirjen 2
penugasan

disetujui disetujui

penugasan Direktur a volunteer Direktur b
Memberi
penugasan

Tim JF dibawah Direktur a

Tim JF dibawah Direktur b

KETERANGAN

o Apabila penugasan dilakukan oleh pejabat lain yang bukan pejabat
penilai kinerja, maka penugasan tersebut disampaikan dahulu
kepada pejabat penilai kinerja.

o Pejabat penilai kinerja dapat mengkoordinasikan dengan pimpinan
unit supporting untuk penunjukan pegawai yang akan ditugaskan,
atau langsung melalui platform teknologi jika sudah tersedia.

o Penugasan tidak dapat disampaikan langsung kepada Pegawai yang
bersangkutan tanpa sepengetahuan pejabat penilai kinerja.

o Pegawai dapat secara voluntary bergabung untuk penugasan di unit
kerjanya ataupun di unit kerja lain yang membuka kesempatan,
sepanjang disetujui oleh Pejabat Penilai Kinerjanya

13

Mekanisme
Pelaporan Kinerja

Dirjen 1 Dirjen 2

Tembusan
Feedback

Direktur a Direktur b

Tembusan
Pelaporan

Tim JF dibawah Direktur a Feedback
Tim JF dibawah Direktur b Pelaporan Kinerja

KETERANGAN

o Pegawai melaporkan kinerjanya langsung kepada
pejabat yang memberikan penugasan dgn tembusan
kepada Pejabat Penilai Kinerja.

o Pejabat yang memberikan penugasan langsung
memberikan feedback (umpan balik) atas kinerja
Pegawai selama ditugaskan dgn tembusan kepada
Pejabat Penilai Kinerja dari Pegawai dimaksud.

14

Tahap 6 Menetapkan Jenis Rencana Hasil Kerja

Step 10

Menentukan tingkat prioritas Rencana
Hasil Kerja Oleh Pejabat Penilai Kinerja

Tahap 7 Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspektasi atas Hasil
Kerja dan Perilaku Kerja Pejabat Administrasi dan
Pejabat Fungsional Serta Menuangkan dalam Format
SKP

Step 11

Mengisi SKP Format Kuantitatif / Kualitatif

Step 12

Melakukan Dialog Kinerja Dengan Pimpinan

untuk Menetapkan Indikator Keberhasilan

dan Target Aspek Ukuran keberhasilan / Indikator
kinerja :
Kriteria Ukuran keberhasilan / Indikator a. Kuantitas
kinerja : b. Kualitas
a. Potensi pegawai c. Waktu / kecepatan penyelesaian hasil
b. Peraturan perundang-undangan /
kerja
kebijakan d. Biaya
c. Data terkini Aspek dapat dipadukan dalam bentuk narasi
d. Ekspektasi stakeholder
e. Tingkat challending 15
f. Direktif pimpinan
g. Poteni & proyeksi atas kondisi internal

dan eksternal organisasi

Menyepakati Sumber Daya yang Dibutuhkan, Skema
Tahap 8 Pertanggungjawaban, dan Konsekuensi Pencapaian

Kinerja serta menunakgkan dalam Format Lampiran
SKP

Step 13

Melakukan Dialog Kinerja Dengan
Pimpinan Untuk Menyepakati Isi
Lampiran SKP

Lampiran SKP Terdiri atas :
1. Dukungan Sumber Daya ;

a. Sumber Daya Manusia
b. Anggaran
c. Peralatan Kerja
d. Pendampingan Pimpunan

z e. Sarana dan Prasarana

2. Skema Pertanggungjawaban
a. Menyepakati waktu pelaporan

perkembangan
b. Menyepakati data yang diperlukan

3. Konsekuensi
a. Konsekuensi Positif
b. Konsekuensi Negatif

Step 14

Mengisi Lampiran SKP

16

BAB III
CONTOH PENGISIAN SKP

JAFUNG PJK

Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada
Tahap 1 Dokumen Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan

Perjanjian Kinerja Unit Kerja

Tabel 1
Contoh Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Unit Kerja Direktorat Kelembagan dan Sumber Daya Konstruksi

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
28 %
Tingkat kinerja lembaga pemerintahan dan masyarakat bidang
jasa konstruksi 30 %

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan 95 %

1 dukungan material, peralatan dan Presentase peran jabatan fungsional pembina jasa kosntruksi
teknologi konstruksi

Presentase ketersediaan data rantai pasok MPK, Teknologi dan
TKDN

Meningkatnya layanan dukungan Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan 100 %
pelaksanaan tugas teknis lainnya 84 %
2 manajemen Eselon 1, informasi jasa
konstruksi dan pelaksanaan tugas teknis Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

lainnya

19

Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspektasi atas Hasil
Tahap 2 Kerja dan Perilaku Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan

Piminan Unit Kerja Mandiri serta Menuangkan dalam
Format SKP

Tabel 2
Contoh SKP Kuantitaif JPT

SASARAN KINERJA PEGAWAI

PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI

TAHUN: 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PERIODE PENILAIAN: ….. S.D …....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

Nama Nama Pegawai Nama Atasan Nama Pegawai
NIP (diisi NIP pegawai) NIP (diisi NIP penilai kinerja)
Pangkat/Gol (diisi Pangkat/Gol Ruang penilai
Ruang (diisi Pangkat/Gol Ruang pegawai) Pangkat/Gol Ruang kinerja)
Jabatan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Unit Kerja (diisi unit kerja pegawai) Unit Kerja
(diisi unit kerja penilai)

NO RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF

(1) (2) (3) (4) (5)
A. Kinerja Utama 28 % Penerima Layanan
Tingkat kinerja lembaga pemerintahan dan 30 % Penerima Layanan
1 masyarakat bidang jasa konstruksi 95 % Penerima Layanan

Meningkatnya kinerja Presentase peran jabatan fungsional pembina jasa
kosntruksi
kelembagaan dan dukungan
Presentase ketersediaan data rantai pasok MPK,
2 material, peralatan dan Teknologi dan TKDN
teknologi konstruksi

(Penugasan dari Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya)

3

Meningkatnya layanan Tingkat layanan dukungan manajemen dan 100 % Penguatan Iternal
4 dukungan manajemen , pelaksanaan tugas teknis lainnya 84 % Penerima Layanan

informasi jasa konstruksi dan Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi
pelaksanaan tugas teknis
lainnya (Penugasan dari

5 Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya)

6 Proses Bisnis
Anggaran
7

B. Kinerja Tambahan
1

2 PPK memastikan rencana hasil kerja & indikator kinerja memenuhi 4 perspektif:

• Penerima Layanan

• Proses Bisnis 20
• Penguatan Internal

• Anggaran

Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspektasi atas Hasil
Tahap 2 Kerja dan Perilaku Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan

Piminan Unit Kerja Mandiri serta Menuangkan dalam
Format SKP

Tabel 2
Lanjutan Contoh SKP Kuantitaif JPT

PERILAKU KERJA*

BERORIENTASI PELAYANAN

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ekspektasi Khusus Pimpinan :

1
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan

- Melakukan perbaikan tiada henti

AKUNTABEL

- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab Ekspektasi Khusus Pimpinan :
2 cermat disiplin dan berintegritas tinggi

- Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung
Tidak menyjalwaahbguenfeakktaifndkaenweefnisaienngan jabatan

KOMPETEN

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubaEhkspektasi Khusus Pimpinan :
3 - Membantu orang lain belajar

- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

HARMONIS

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Ekspektasi Khusus Pimpinan :
4 - Suka menolong orang lain

- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

LOYAL

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Ekspektasi Khusus Pimpinan :
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada
5 NKRI serta pemerintahan yang sah

- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi,
dan Negara

- Menjaga rahasia jabatan dan negara

ADAPTIF

6 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Bertindak proaktif
Jakarta, Tanggal/Nulan/Tahun
KOLABORATIF Pejabat Penilai Kinerja,

7 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk
- Terbuka dalam bekerbjaerskaomntariubnutsui k menghasilkan nilai

- Menggerakkan pemanfaattaamnbbaehrbagai sumberdaya untuk

tujuan bersama

Pegawai yang dinilai,

Nama Pegawai Nama Pegawai 21
(diisi NIP pegawai) (diisi NIP penilai kinerja)

Menyusun Manual Indikator Kinerja untuk SKP Pejabat
Tahap 3

Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri

Tabel 3
Contoh Manual Indikator Kinerja Untuk SKP JPT

MANUAL INDIKATOR KINERJA UNTUK SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INDIKATOR KINERJA 1.1

Rencana Hasil Kerja : Meningkatnya kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi
(Penugasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya)

Ukuran Keberhasilan /
Indikator Kinerja dan Presentase peran Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
Target

Tujuan Untuk menghitung tingkat kinerja Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Deskripsi Indikator Definisi
Kinerja Individu:
Presentase peran Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pejabat Fungsional PJK dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu mencapai sasaran program dari
unit organisasinya

Formula / Cara Perhitungan (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)

Satuan Pengukuran: Presentase

Kualitas dan Tingkat ( x) Outcome ( ) Output Antara ( ) Output dengan tingkat kendali rendah
Kendali
Data Olahan Subdirektorat Jafung (Dupak dan database)
Sumber Data: ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( ) Tahunan (diisi periode pelaporan data)

Periode Pelaporan:

22

Tahap 4 Menyusun Strategi Pencapaian Hasil Kerja

Tabel 4
Contoh Workblock Strategi Pencapaian Hasil Kerja

Judul Inisiatif Peningkatan fasilitas pelaksanaan tugas Intervensi Terhadap Presentase peran jabatan fungsional
Strategi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Ukuran Keberhasilan pembina jasa konstruksi
Pencapaian Isu Konstruksi / Indikator Kinerja
Individu dan Target
Pemilik Strategi
Waktu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pihak-Pihak yang Kementerian PUPR
Penyelesaian Teribat Kementerian PUPR

Tujuan Penerima Manfaat

1 Untuk menghitung presentase jumlah
jabatan fungsional yang terlibat dalam Anggaran
kegiatan pembinaan jasa konstruksi

Strategi (key activities)
A. Rutin

Meningkatkan fasilitasi pelaksanan tugas Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

2

B. Transformatif
3
4

Keluaran Kunci (Key Milestone)
A. Rutin

1 Terfasiliasinya pelaksanan tugas Pejabat Fungsional PembiNa Jasa Konstruksi

2
B. Transformatif

3
4

23

Membagi Peran Pegawai Berdasarkan StrategI
Tahap 5

Pencapaian Hasil Kerja

Tabel 5
Contoh Matriks Peran - Hasil

NAMA JABATAN INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK / LAYANAN
NAMA PEGAWAI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA Presentase Peran Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
NAMA PEGAWAI
NAMA PEGAWAI KASUBDIT Pelaksanan tugas Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang
NAMA PEGAWAI JF PJK AHLI UTAMA terfasilitasi
JF PJK AHLI MADYA
NAMA Rumusan rekomendasi terhadap pemberdayaan Pejabat Fungsioanl
NAMA PEGAWAI PJK
NAMA PEGAWAI
Materi sosialisasi dan pendampingan yang mampu meningkatkan
NAMA PEGAWAI pemahaman Pejabat Fungsional PJK

JABATAN INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK / LAYANAN
KASUBDIT
Pelaksanan tugas Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang
terfasilitasi

JF PJK AHLI MUDA Data kebutuhan pemberdayaan Pejabat Fungsional PJK teridentifikasi

JF PJK AHLI PERTAMA Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi terdata secara lengkap,
akurat dan termutakhirkan

24

Tahap 6 Menetapkan Jenis Rencana Hasil Kerja

Tabel 6
Contoh Menetapkan Jenis Rencana Hasil Kerja

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PERIODE PENILAIAN: ... S.D ….

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
Nama Pegawai
NAMA Nama Pegawai NAMA (diisi NIP penilai kinerja)

NIP (diisi NIP pegawai) NIP (diisi Pangkat/Gol Ruang penilai kinerja)
PANGKAT/
PANGKAT/ (diisi Pangkat/Gol Ruang pegawai) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
GOL GOL (diisi unit kerja penilai)
JABATAN
JABATAN Pembina Jasa Konstruksi - Ahli Pertama UNIT KERJA

UNIT KERJA (diisi unit kerja pegawai)

HASIL KERJA

A. KINERJA UTAMA

1 Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi terdata secara lengkap, akurat dan termutakhirkan

2

B. KINERJA TAMBAHAN
3 (diisi dengan rencana hasil kerja sesuai matriks peran dan hasil yang memiliki prioritas rendah)

25

Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspektasi atas Hasil
Tahap 7 Kerja dan Perilaku Kerja Pejabat Administrasi dan

Pejabat Fungsional Serta Menuangkan dalam Format SKP

Tabel 7
Contoh SKP kuantitatif Pejabat Fungsional Pembina Jasa Kosntruksi

SASARAN KINERJA PEGAWAI

PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

BAGI PEJABAT PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL (DIISI NAMA JABATAN YBS)

TAHUN: 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PERIODE PENILAIAN: … S.D …

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA Nama Pegawai NAMA Nama Pegawai

NIP (diisi NIP pegawai) NIP (diisi NIP penilai kinerja)
PANGKAT/
PANGKAT/ (diisi Pangkat/Gol Ruang penilai kinerja)
GOL KASUBDIT
GOL (diisi Pangkat/Gol Ruang pegawai) JABATAN (diisi unit kerja penilai)
UNIT KERJA
JABATAN Pembina Jasa Konstruksi - Ahli Pertama

UNIT KERJA (diisi unit kerja pegawai)

RENCANA HASIL

NO KERJA ATASAN RENCANA HASIL KERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
LANGSUNG YANG

DIINTERVENSI*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. KINERJA UTAMA

Kuantitas Jumlah Pejabat Fungsional PJK yang 90-100%
tedata secara lengkap dan akurat

Presentase Peran Pejabat Fungsional Kualitas Tingkat kesesuaian data Pejabat

1 Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Fungsional PJK 90-100%
Pembina Jasa terdata secara lengkap, 2x setahun
akurat dan termutakhirkan Waktu Data Pejabat Fungsional PJK diupdate
Konstruksi
secara rutin

2 (diisi dengan rencana hasil Kuantitas (diisi dengan IKI berdasarkan aspek
B. KINERJA TAMBAHAN kerja sesuai matriks peran /Kualitas/ yang tepat untuk rencana hasil kerja)
dan hasil yang memiliki Waktu/Bi
1 prioritas rendah) aya

26

Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspektasi atas Hasil
Tahap 7 Kerja dan Perilaku Kerja Pejabat Administrasi dan

Pejabat Fungsional Serta Menuangkan dalam Format SKP

Tabel 7

Lanjutan Contoh SKP kuantitatif Pejabat Fungsional Pembina Jasa Kosntruksi

PERILAKU KERJA**

BERORIENTASI PELAYANAN

1 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan

- Melakukan perbaikan tiada henti

AKUNTABEL

2 - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab

- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

KOMPETEN

3 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Membantu orang lain belajar

- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

HARMONIS

4 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Suka menolong orang lain

- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

LOYAL

5 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan

- Menjaga rahasia jabatan dan negara

ADAPTIF

6 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Ekspektasi Khusus Pimpinan :
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas

- Bertindak proaktif

KOLABORATIF

7 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk Ekspektasi Khusus Pimpinan :

- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk

Pegawai yang dinilai, Jakarta, 1 Januari 2022
Pejabat Penilai,

Nama Pegawai Nama Pegawai
(diisi NIP pegawai) (diisi NIP penilai kinerja)

27

Tahap 8 Menyepakati Sumber Daya yang Dibutuhkan, Skema
Pertanggungjawaban, dan Konsekuensi Pencapaian
Kinerja serta menunakgkan dalam Format Lampiran
SKP

Tabel 8
Contoh Lampiran SKP

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PERIODE PENILAIAN: …. S.D ….

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1 Dukungan prasarana yang memadai seperti Laptop untuk melakukan pendataan Pejabat Fungsional PJK
2 Dukungan dari Instansi terkait untuk koordinasi pemutakhiran data Pejabat Fungsional PJK
3

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN Hasil kerja dilaporkan setiap 2x dalam setahun (semesteran)

1
2
3

KONSEKUENSI

1 Jika hasil pekerjaan dinilai sangat memuaskan akan direkomendasikan kenaikan pangkat / jenjang tepat waktu

2 Jika hasil pekerjaan dinilai sangat memuaskan akan dirprioritaskan mengikuti diklat yang terkait dengan peran dan tugas

Pegawai yang dinilai, Jakarta, Tanggal/Bulan/Tahun

Nama Pegawai Nama Pegawai
(Diisi NIP pegawai) (Diisi NIP pegawai)

28