The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Petunjuk Teknis Banprog Pelatihan BLKK REV

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atsukentx, 2022-12-08 21:55:16

Petunjuk Teknis Banprog Pelatihan BLKK REV

Petunjuk Teknis Banprog Pelatihan BLKK REV

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/801/LP.03.02/IV/2022

Petunjuk Teknis
Bantuan Program
Pelatihan

BLK Komunitas

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA / PELATIHAN VOKASI /
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

❑ PERMENAKERTRANS NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PBK
❑ PMK NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2022
❑ KEPUTUSAN DIRJEN BINALATTAS NOMOR 2.681/HK.06/VIII/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN

BERBASIS KOMPETENSI DALAM JARINGAN MELALUI PLATFORM E-TRAINING KEMNAKER PADA BLK UPTP
❑ KEPUTUSAN DIRJEN BINALATTAS NOMOR 2/476/LP.00.03/III/2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELATIHAN

KERJASAMA DUDI
❑ KEPUTUSAN DIRJEN BINALATTAS NOMOR 2/2669/KU.01/XI/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DIPA BAGI SATKER UPTP
❑ KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS NOMOR 2/1734/LP.00.01/XII/2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN

PELATIHAN MILENIAL BOOTCAMP (PILOT PROJECT)
❑ KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS NOMOR 2/2887/LP.03.02/XII/2021TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PBK TA.

2022 KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS
❑ KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS NOMOR 2/2897/LP.03.02/XII/2021TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PBK TA.

2022 KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYELENGGARAAN PBK PADA PROGRAM JKP
❑ KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS NOMOR 2/115/LP.03.02/I/2022 TENTANG SEBARAN WILAYAH PELATIHAN BLK UPTP TA. 2022
❑ KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS NOMOR 2/800/LP.03.02/IV/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM

PELATIHAN CPMI TA. 2022
❑ KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS NOMOR 2/801/LP.03.02/IV/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM

PELATIHAN BLK KOMUNITAS TA. 2022
❑ KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS NOMOR 2/949/LP.03.02/V/2022 TENTANG PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN PBK TA. 2022 KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PENYELENGGARAAN PBK PADA PROGRAM JKP

TOTAL BLK NO NAMA SATKER 2017 2018 2019 2020 2021 s.d. 2021 PAKET ORANG
KOMUNITAS 2022 DILATIH
TERBANGUN 1 BBPLK Bandung 4 6 123 87 52 272
2017 S.D. 2021 2 BBPLK Bekasi 3 5 63 86 52 209 262 4.192
3 BBPLK Medan 3 3 45 35 37 123 201 3.216
4 BBPLK Semarang 8 16 162 158 115 459 117 1.872
5 BBPLK Serang 5 5 107 111 63 291 435 6.960
6 BLK Banda Aceh - - 15 35 9 59 281 4.496
7 BLK Padang - 1 24 43 41 109 59
8 BLK Belitung - - 5 4 1 10 108 944
9 BLK Lembang 2 3 62 63 35 165 10 1.728
10 BLK Surakarta 6 10 86 54 56 212 160
11 BLK Sidoarjo 8 16 125 167 139 455 196 160
12 BLK Banyuwangi 6 5 61 40 32 144 431 2.560
13 BLK Samarinda 2 - 19 9 9 39 133 3.136
14 BLK Lombok Timur 3 2 39 49 53 146 37 6.896
15 BLK Makassar - 2 25 42 36 105 141 2.128
16 BLK Bantaeng - - 4 6 7 17 103
17 BLK Pangkep - 1 3 7 7 18 17 592
18 BLK Kendari - - 2 5 3 10 17 2.256
19 BLK Ambon - - 3 25 10 1.648
20 BLK Ternate - - - 8 17 33
21 BLK Sorong - - 8 2 21 33 5 272
10 33 272
Total 50 75 1.014 787 2.914 33 160
988 80
528
528

2.789 3 44.624

Latar Belakang

Percepatan peningkatan Memperluas percepatan Lembaga-lembaga tersebut
kompetensi melalui pelatihan peningkatan kompetensi didorong sebagai pelaksana
kerja untuk menghadapi dengan memberikan stimulan PBK agar masyarakat di
perubahan dunia kerja akibat berupa pendirian BLK sekitarnya memiliki akses
pengaruh teknologi Komunitas kepada untuk meningkatkan
digitalisasi (industri 4.0) yayasan/lembaga keagamaan kompetensi yang sesuai
non pemerintah serta dengan kebutuhan pasar kerja
konfederasi/federasi serikat sehingga mampu mengisi
pekerja/serikat buruh kebutuhan tenaga kerja

Tujuan Sasaran

• Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan • Meningkatnya kualitas/kompetensi
pengendalian dalam mengelola serta sumber daya manusia di
mempertanggungjawabkan dana bantuan secara wilayah/lingkungan Balai Latihan Kerja
efektif dan efisien. Komunitas.

• Memberikan pemahaman kepada pihak terkait • Mempermudah akses untuk mengikuti
tentang pengelolaan anggaran Bantuan Program pelatihan bagi masyarakat di
Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas dalam wilayah/lingkungan Balai Latihan Kerja
menjalankan tugasnya. Komunitas.

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, • Mendorong pertumbuhan sumber-
transparansi serta akuntabilitas pengelolaan sumber ekonomi baru bagi
Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja masyarakat.
Komunitas.
• Terlaksananya pengelolaan dan
• Meningkatnya kualitas perencanaan, penyaluran bantuan pemerintah
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. secara tepat waktu dan tepat sasaran.

• Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan dalam • Meningkatnya kualitas tata kelola
pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan Balai pelayanan pelatihan di BLK
Latihan Kerja Komunitas. Komunitas.

Bisnis Proses Pelatihan di BLKK

Pelaksanaan 1 Program Pelatihan
PBK di BLKK 2 Strategi dan Materi Belajar
Memperhatikan 3 Instrumen Pengujian
Ketersediaan 4 Instruktur Pelatihan
5 Peserta Pelatihan
6 Sarana dan Fasilitas Pelatihan
7 Bahan Pelatihan
8 Biaya Pelatihan

Program Apabila belum ada program pelatihan spesifik, dapat
Pelatihan dirumuskan program pelatihan baru yang disetujui oleh
UPTP Pembina atau Direktorat Bina Stankomproglat .
Diterbitkan oleh Direktorat Bina Selanjutnya Program pelatihan tersebut diajukan ke
Stankomproglat Direktorat Bina Stankomproglat.

Perumusan program pelatihan sebagaimana dimaksud
harus sesuai dengan workshop, peralatan pelatihan dan
instruktur yang tersedia dan dimiliki.

Perumusan Program Pelatihan harus memenuhi 25 Jenis Program Pelatihan

• Aspek teknis/substansi (pengetahuan, keterampilan dan sikap Jenis program pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun
kerja), penguatan karakter (soft skills), produktivitas dan 2022 yang telah tersedia di proglat.kemnaker.go.id
pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Disesuaikan dengan workshop dan peralatan pelatihan kerja,
yang telah diberikan
• Persentase penyajian materi pelatihan: 30% pengetahuan dan 70%
keterampilan.

• Penentuan waktu/durasi pelatihan mengacu pada program pelatihan
yang akan dilaksanakan (pada umumnya 240 (dua ratus empat puluh)
jam pelajaran).

• Program disusun sesuai dengan format baku program PBK yang telah
diterbitkan oleh Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan
Program Pelatihan.

DAFTAR JENIS PROGRAM PELATIHAN

No Kejuruan

1 Teknologi Informasi dan Komunikasi (meliputi: instalasi dan pemrograman jaringan komputer,
sistem informasi dan perangkat web, rekayasa perangkat komputer)

2 Desain Mode dan Tekstil (tata busana)
3 Teknik Pendingin (refrigerasi)
4 Bahasa
5 Kesenian (meliputi: seni musik modern/tradisional, seni rupa, seni tari, kaligrafi, dan teater)
6 Tata Rias
7 Kesehatan Tradisional (meliputi: pijat olahraga, terapi remedial FdA, urut tradisional, spa

tradisional, dan meracik jamu dan obat herbal)
8 Perhotelan (meliputi: FO dan house keeping)

DAFTAR JENIS PROGRAM PELATIHAN (cont)

No Kejuruan

9 Desain Komunikasi Visual
a) Desain Grafis Periklanan (Advertising), desain identitas usaha (Corporate/Company
Identity), desain grafis media (buku, surat kabar, majalah);
b) Cerita bergambar (komik), karikatur, poster, meme;
c) Desain fotografi, tipografi, dan ilustrasi; dan
d) Sinematografi atau perfilman.

10 Hubungan Industrial (Mediasi)
11 Elektronika (meliputi: teknisi HP, elektronika dasar dan audio)
12 Multimedia (meliputi: penyiaran, fotografi dan video jurnalistik, jurnalistik)
13 Robotika
14 Teknik Las (welding)

DAFTAR JENIS PROGRAM PELATIHAN (cont)

No Kejuruan
15 Teknik Otomotif (teknik sepeda motor)
16 Pengolahan Hasil Pertanian (agroindustri)
17 Pengolahan Hasil Perikanan (fishery industry)
18 Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (woodworking)
19 Seni Kuliner/Tata boga (meliputi: F & B produksi dan pelayanan)
20 Teknik Batik (meliputi: batik cap, batik tulis)
21 Seni Kriya/Kerajinan Tangan (meliputi: kriya pahat dan ukir, kriya tekstil, kriya anyaman)
22 Teknik Perkapalan (meliputi: pembuatan kapal fiber dan perawatan motor tempel)
23 Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi (meliputi: teknik instalasi jaringan satelit/VSAT, teknik instalasi jaringan

fiber optic dan teknik instalasi jaringan wireless yang menghubungkan ke BTS)
24 Keperawatan (careworker)
25 Keterampilan Alat Kesehatan

Instruktur Dapat berasal dari internal ataupun eksternal BLK
Pelatihan Komunitas yang dibuktikan dengan surat
kontraktual antara BLK Komunitas dan Instruktur
Peserta Terdaftar dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan
Pelatihan Persyaratan:

• Memiliki kompetensi teknis substantif (sesuai
dengan program pelatihan yang akan diajarkan);
dan

• Memiliki kompetensi metodologi/pedagogi.

1 Paket terdiri dari 16 Peserta

Peserta Pelatihan terdaftar di Sistem
Informasi Ketenagakerjaan

Sarana dan Penjadwalan
Fasilitas Pelatihan Pelatihan

• Tempat pelaksanaan Dibuat jadwal dalam waktu satu tahun ajaran
pelatihan/workshop (dalam keadaan untuk memudahkan penyelenggara dalam
bersih dan rapi); pelaksanaan PBK.

• Ketersediaan listrik atau sumber listrik; Wilayah Koordinasi
• Ketersediaan air bersih; Pelaksanaan Pelatihan
• Ketersediaan jaringan internet (jika
Pembina dalam melakukan koordinasi dengan setiap BLK
program pelatihannya membutuhkan); Komunitas mengacu kepada sebaran wilayah pelatihan
dan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur
• Perlengkapan Pertolongan Pertama Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
pada Kecelakaan (P3K) Nomor 2/115/LP.03.02/I/2022 tentang Sebaran Wilayah
Pelatihan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat

TATA CARA PEMBERIAN BANPROG
PELATIHAN BLK KOMUNITAS

PEMBERI BANTUAN

1. BBPVP Bandung; 12. BPVP Banyuwangi;
2. BBPVP Bekasi; 13. BPVP Sidoarji;
3. BBPVP Serang; 14. BPVP Ternate;
4. BBPVP Semarang; 15. BPVP Kendari;
5. BBPVP Medan; 16. BPVP Lembang;
6. BBPVP Makassar; 17. BPVP Sorong;
7. BPVP Surakarta; 18. BPVP Ambon;
8. BPVP Banda Aceh; 19. BPVP Bantaeng;
9. BPVP Padang; 20. BPVP Pangkajene dan
10. BPVP Samarinda;
11. BPVP Lombok Timur; Kepulauan;
21. BPVP Belitung;

PENERIMA BANTUAN

BLK Komunitas yang telah ditetapkan sebagai lembaga penerima bantuan pembangunan gedung workshop dan
peralatan pelatihan kerja tahun 2019 s.d. 2021 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

TATA CARA PEMBERIAN BANPROG
PELATIHAN BLK KOMUNITAS

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

• Lembaga penerima bantuan pembangunan • Memiliki Instruktur
• Memiliki Tenaga Pelatihan
gedung workshop dan peralatan pelatihan BLK • Memiliki Sarana dan Prasarana Pelatihan yang

Komunitas tahun 2019 s.d. 2021 yang telah memenuhi persyaratan teknis
• Menyertakan surat permohonan bantuan
ditetapkan melalui Keputusan Dirjen
program pelatihan yang ditujukan kepada
Binalavotas; Direktur Jenderal c.q. Kepala UPT Pembina
• Memiliki NPWP dalam bentuk dokumen proposal
• Memiliki nomor rekening bank (nama lembaga • Menyertakan surat pernyataan kesanggupan
menyelesaikan program pelatihan sesuai
sama dengan NPWP) dengan ketentuan dan peraturan perundang-
• Memiliki VIN dan terverifikasi data undangan

kelembagaannya dalam Sistem Informasi
Ketenagakerjaan (kelembagaan.kemnaker.go.id);
• Menggunakan program pelatihan yang diterbitkan
oleh Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi &
Program Pelatihan

TATA CARA PEMBERIAN BANPROG
PELATIHAN BLK KOMUNITAS

BENTUK BANTUAN BESARAN PENERIMA BANTUAN

Diberikan dalam bentuk uang kepada Besaran jumlah bantuan diberikan
lembaga Penerima Bantuan dengan maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima
mekanisme Langsung (LS). Pencairan dana puluh juta rupiah) per paket program
bantuan dilakukan berdasarkan ketetapan pelatihan, dengan durasi pelatihan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengacu pada program pelatihan
disahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
pada satuan kerja masing-masing

TATA CARA PEMBERIAN BANPROG
PELATIHAN BLK KOMUNITAS

TARGET ALOKASI BANTUAN PROGRAM PELATIHAN

• BLK Komunitas yang terbangun pada tahun maka paket bantuan program pelatihan yang sudah
anggaran 2019, 2020 dan 2021 masing-masing teralokasi sebelumnya dapat dimanfaatkan oleh BLK
dialokasikan 1 (satu) paket bantuan program Komunitas lainnya yang telah lolos memenuhi
pelatihan; Persyaratan Penerima Bantuan pada poin C di atas
dan juga memenuhi kriteria tambahan diantaranya
• Seluruh BLK Komunitas tersebut diharuskan a. Surat Permohonan Penambahan Bantuan Program
mengajukan proposal yang selanjutnya akan diatur Pelatihan BLK Komunitas dengan jumlah paket
dalam panduan proposal secara elektronik atau e- disesuaikan dengan kemampuan Sumber Daya
proposal bantuan program pelatihan; Pelatihan Komunitas dan memperhatikan jadwal
pelatihan sampai dengan tanggal 30 November 2022;
• Dalam hal BLK Komunitas tidak mengajukan
dan/atau tidak lolos dalam pengajuan
permohonan bantuan program dimaksud
sampai dengan batas waktu yang ditentukan
oleh UPT Pembina,

TATA CARA PEMBERIAN BANPROG
PELATIHAN BLK KOMUNITAS

TARGET ALOKASI BANTUAN PROGRAM PELATIHAN

b. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan d. Diutamakan memiliki data lulusan pelatihan
Pekerjaan Tambahan Bantuan Program Pelatihan; kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat
kompetensi yang diterbitkan BNSP
c. Laporan paripurna penyelenggaraan paket bantuan
program pelatihan sebelumnya telah diterima dan e. Diutamakan memiliki data kerja sama pelatihan
diverifikasi baik secara administrasi dan substansi oleh bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri
tim Monitoring dan Evaluasi
f. Diutamakan memiliki data realisasi penempatan
telah bekerja dan berwirausaha

TATA CARA PEMBERIAN BANPROG
PELATIHAN BLK KOMUNITAS

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pendukung Pelatihan, antara lain: 30% Pelatihan, antara lain: 70%
a. Alat Tulis Kantor (ATK) a.Penggandaan modul pelatihan
b.Bahan pelatihan
b. Materai c.Perlengkapan peserta (seminar kit)
d.Pakaian kerja
c. Konsumsi rapat atau seleksi peserta e.Honor instruktur
f.Sertifikat pelatihan
d. Koordinasi dengan UPT Pembina g.Konsumsi peserta pelatihan
Konsumsi pembukaan dan penutupan
e. Penggandaan dan pengiriman laporan

f. Honor panitia pelaksana

g. Honor tim rekrutmen

h. Dokumentasi

i. Spanduk

j. Alat Pelindung Diri (APD) (Protokol Kesehatan)

Dalam hal total biaya pendukung pelatihan melebihi 30% (tiga puluh persen) dapat diperbolehkan sepanjang untuk keperluan
koordinasi yang bersifat at cost dengan memenuhi prinsip kewajaran, efektif, efisien dan ekonomis.

TATA CARA PEMBERIAN BANPROG
PELATIHAN BLK KOMUNITAS

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

a. Honor Instruktur @ Rp35.000,00/JP; h. Pakaian kerja peserta setinggi-tingginya untuk seluruh
b. Honor Panitia Pelaksana (maksimal 3 (tiga) wilayah di Indonesia senilai @ Rp200.000,00;

org/paket) @Rp400.000,00; i. Konsumsi peserta setinggi-tingginya untuk seluruh
c. Honor tim rekrutmen (maksimal 2 (dua) org/paket) @ wilayah di Indonesia senilai @ Rp25.000,00/hari;

Rp150.000,00; j. Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, dokumentasi,
d. Sertifikat Pelatihan @ Rp25.000,00/lembar; spanduk, dan pengiriman laporan disesuaikan dengan
e. Harga bahan pelatihan setinggi-tingginya untuk kebutuhan berdasarkan prinsip kewajaran, efektif,
efisien, dan ekonomis;
seluruh wilayah di Indonesia sesuai dengan daftar
harga bahan pelatihan yang tercantum dalam k. Biaya transportasi/perjalanan dinas untuk koordinasi
Lampiran II format 27; bersifat at cost disesuaikan dengan kebutuhan
f. Perlengkapan peserta setinggi-tingginya untuk berdasarkan prinsip kewajaran, efektif, efisien, dan
seluruh wilayah di Indonesia senilai @ Rp150.000,00; ekonomis.
g. Modul pelatihan peserta setinggi-tingginya untuk
seluruh wilayah di Indonesia senilai @ Rp200.000,00;

TATA CARA PEMBERIAN BANPROG
PELATIHAN BLK KOMUNITAS

VERIFIKASI PROPOSAL

• Proposal BLK Komunitas disampaikan ke UPT
Pembina

• UPT Pembina akan melakukan verifikasi untuk
menilai dan memastikan proposal, apakah
memenuhi persyaratan atau tidak

• Jika dalam penilaian proposal terdapat hal-hal yang
perlu diklarifikasi, maka UPT Pembina dapat
meminta penjelasan secara langsung kepada BLK
Komunitas, atau bahkan jika diperlukan melakukan
verifikasi lokasi tempat penyelenggaraan pelatihan.

• Dalam melakukan penilaian atau verifikasi harus
dilengkapi dengan dokumentasi dan rekaman
(check-list).

Mekanisme Pencairan Dana Bantuan

Penetapan Penerima Perjanjian Kerja Bersama Pencairan Bantuan
Bantuan
Memuat: •Tahap I sebesar 70%
PPK UPT • Hak kewajiban kedua belah pihak; •Tahap II sebesar 30%
Pembina • Jumlah bantuan program pelatihan; (dana Tahap I telah
• Tata cara dan syarat penyaluran bantuan; digunakan min. 80%)
SK Penetapan Perjanjian Kerja • Pernyataan kesanggupan Penerima Bantuan •Pencairan dana dengan
Bersama (PKB) metode transfer
untuk menggunakan bantuan sesuai rencana
BLK Komunitas yang telah disepakati;
• Pernyataan kesanggupan penerima bantuan
untuk menyetorkan sisa dana yang tidak
digunakan ke Kas Negara;
• Sanksi; dan
• Penyampaian laporan pertanggungjawaban
kepada PPK setelah pekerjaan selesai.

Mekanisme Pencairan Dana Bantuan

Pencairan Tahap 1

MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN

PENCAIRAN TAHAP I

1. Penerima Bantuan mengajukan dokumen pencairan Tahap I yang terdiri atas:
a. Surat Permohonan Pencairan Bantuan yang ditujukan ke PPK dan ditandatangani oleh
Pimpinan BLK Komunitas;
b.SK Penetapan Penerima Bantuan Program yang ditandatangani oleh KPA;
c. Program Pelatihan dan Kurikulum yang ditandatangani oleh Pimpinan BLK Komunitas;
d.Surat Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK
(sebagaimana Lampiran II Format 1);
e. Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RPDB) yang akan dicairkan tahap I (kesatu)
(sebagaimana Lampiran II Format 2), apabila pencairan tidak mencapai 70%, maka dapat
diajukan di tahap II;
f. Rencana Pembelian Bahan Pelatihan termasuk item barang, jumlah barang, harga satuan
dan total biaya;
g. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Bantuan Program Pelatihan
(sebagaimana Lampiran II Format 3);

MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN

PENCAIRAN TAHAP I (cont)

h. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan
(sebagaimana Lampiran II Format 15);

i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga
Penerima Bantuan (sebagaimana Lampiran II Format 4);

j. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan
disahkan oleh PPK (sebagaimana Lampiran II Format 5);

k. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga Penerima bantuan;
l. Fotokopi Rekening koran atas nama lembaga yang sama dengan nama lembaga di NPWP; dan
m. Surat Rekomendasi Penyelenggaraan dari Gugus Covid-19 setempat (untuk wilayah PPKM level

3 ke atas).
2. Dokumen tersebut diuji/diperiksa oleh PPK, jika sudah disetujui maka PPK akan menerbitkan SPP.
3. PP tersebut disampaikan kepada PP-SPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) untuk
diproses lebih lanjut oleh Bagian Keuangan untuk selanjutnya diproses pencairannya.

Mekanisme Pencairan Dana Bantuan

Pencairan Tahap 2

MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN

PENCAIRAN TAHAP II

1. Penerima Bantuan mengajukan dokumen pencairan Tahap II yang terdiri atas:
a. Surat Permohonan Pencairan tahap II;
b. Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahap I;
c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Pemanfaatan Tahap I yang ditandatangani
kedua belah pihak yaitu oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditugasi oleh UPTP Pembina
dan BLK Komunitas (sebagaimana Lampiran II Format 15);
d. Laporan Pertanggungjawaban Paripurna Dana Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas;
e. Laporan Paripurna penyelenggaraan pelatihan yang telah diverifikasi oleh Tim Monitoring
dan Evaluasi yang ditugasi oleh UPTP Pembina dan BLK Komunitas;
f. Kuitansi atau bukti pengeluaran uang Tahap I yang sah;
g. Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RPDB) yang akan dicairkan Tahap II;
h. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditanda tangani oleh Penerima Bantuan
dan PPK;

MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN

PENCAIRAN TAHAP II (cont)

i. Kuitansi bukti penerimaan uang Tahap II yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
dan disahkan oleh PPK;

j. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Bantuan Program Pelatihan;
k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh pimpinan

lembaga penerima bantuan;
l. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (sebagaimana Lampiran II Format 6);
m. Fotokopi Nomor pokok wajib pajak (NPWP) a.n. Lembaga Penerima Bantuan;
n. Fotokopi Rekening koran a.n. lembaga yang sama dengan nama lembaga di NPWP; dan
o. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (sebagaimana Lampiran II Format 8).

MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN

PENCAIRAN TAHAP II (cont)

2. Dokumen pengajuan pencairan dana yang telah lengkap akan diproses lebih lanjut seperti pada
pencairan Tahap I oleh PP-SPM.

3. Dokumen tersebut diuji/diperiksa oleh PPK, jika sudah disetujui maka PPK akan menerbitkan
SPP.

4. SPP tersebut disampaikan kepada PP-SPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) untuk
diproses lebih lanjut toleh Bagian Keuangan untuk selanjutnya diproses pencairannya.

5. Setelah pencairan Tahap II diberikan, Penerima Bantuan wajib menyelesaikan dan melaporkan
seluruh penggunaan dana bantuan program pelatihan berdasarkan bukti yang sah sesuai
dengan Petunjuk Teknis ini kepada Kepala UPT Pembina.

Mekanisme Pencairan Dana Bantuan

Ketentuan Pengembalian Dana Bantuan Sanksi
Perpajakan
Penyebab Pengembalian Dana: • Jika terindikasi kesalahan administratif maka
•Pemungutan pajak merupakan • Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga Penerima akan dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal
tanggung jawab lembaga Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk
Penerima Bantuan Bantuan, karena hal-hal tertentu; dilakukan Audit dengan Tujuan Tertentu dan
•Disarakan bertransaksi dengan • Terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan/atau dikenakan sanksi berupa tidak akan
pengusaha kena pajak (memiliki mendapatkan program bantuan sejenis
NPWP) pembayaran pembelian barang melebihi dari pagu [HP1] sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
•Pemotongan pajak pada pencairan [MA2] yang telah disepakati dalam Rencana
tahap II termasuk PPh dan PPN Penggunaan Dana Bantuan (RPDB); • Jika pelanggarannya bersifat indikasi tindak
• Adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk pidana dan/atau perdata, Penerima Bantuan
dalam RPDB, tetapi karena sesuatu hal sehingga tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
dilaksanakan oleh lembaga Penerima Bantuan sampai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pada program pelatihan selesai dilaksanakan; dan/atau
• Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan • Sanksi tidak berlaku jika penerima bantuan
ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh dapat memberikan alasan pembenar
auditor yang berwenang

MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN

PERSIAPAN

PERSIAPAN ADMINISTRASI REKRUITMEN DAN PERSIAPAN TEKNIS
SELEKSI PESERTA
a. SPT/SK tim pelaksana pelatihan., tim a. Menyiapkan ruangan (termasuk toilet),
rekrutmen, penugasan instruktur, peserta a. Disarankan untuk menggunakan alat/mesin, perlengkapan pelatihan,
pelatihan pelatihan.kemnaker.go.id (tetap bisa dengan bahan/materi, dan standar kompetensi
offline)
b. Surat kontrak perjanjian kerja bagi b. Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan
instruktur b. Rekrutmen calon peserta pelatihan, c. Menyiapkan dan memeriksa data peserta
diutamakan bagi angkatan kerja (min 18 d. Memastikan suplai listrik, air bersih, dan
c. Penyiapan dokumen, perlengkapan tahun bisa dari dalam/luar wilayah BLKK)
administrasi untuk rekrutmen peserta udara baik
pelatihan. c. Jumlah peserta rekruitmen min. 1,5x dari e. Melakukan koordinasi dengan UPT Pembina
peserta pelatihan
d. Penyiapan sertifikat pelatihan
e. Penggandaan modul/bahan ajar d. Seleksi dilaksanakan dengan wawancara dan
f. Penyiapan formulir administrasi tes tulis

pelaksanaan pelatihan e. Hasil seleksi ditetapkan menggunakan SK
Kepala BLKK

f. Tim rekrutmen dilarang untuk diskriminasi

MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN

PELAKSANAAN Pelaksanaan
Sertifikasi (jika ada)
Pembukaan &
Pengarahan a. Dilaksanakan apabila
memiliki anggaran
Pra Pembukaan a. Acara seremonial, disesuaikan Pelaksanaan
dengan kebiasaan Pelatihan b. Dilakukan oleh LSP
a. Memastikan peserta pelatihan di
BLK Komunitas, telah terdaftar b. Terdapat pengarahan dari pejabat a. Peralatan/mesin, bahan/material
sebagai peserta pelatihan pada pemerintah dan BLKK dan perlengkapan pendukung
website kemnaker.go.id (Sistem lainnya telah siap di
Informasi Ketenagakerjaan) atau tempat/ruangan pelatihan.
http://pelatihan. kemnaker.go.id
b. Seluruh peserta sudah berada di
b. Memastikan kesiapan tempat/ruangan pelatihan
tempat/ruangan pelaksanaan
pelatihan, kehadiran seluruh c. Instruktur memberikan
peserta pelatihan, dan kehadiran Pembelajaran (teori dan praktek
tamu undangan untuk sesuai program pelatihan dan JP)
pembukaan. dan mengidentifikasi potensi
peserta pelatihan

d. tim pelaksana memantau
pelaksanaan proses pelatihan

e. Kegiatan pengadministrasian untuk
peserta dan instruktur

MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN

PELAKSANAAN

Evaluasi Dokumentasi
Pelaksanaan Pelaksanaan

Pelatihan Pelatihan

Penyelesaian Peserta Pelatihan melakukan Penutupan Pelatihan a. Dokumentasi semua Unggah
Administrasi Pelatihan proses pelatihan dari Dokumentasi
Evaluasi terkait penyelenggaraan dan Pemberian pembukaan hingga
Tim pelaksana melakukan penutupan Dokumentasi kegiatan
penyelesaian administrasi Sertifikat diunggah di social media
instruktur/peserta setelah b. Dalam bentuk foto, video
pelatihan selesai pelatihan untuk mengetahui check-list dll

persepsi peserta pelatihan Acara seremonial dan ditutup
terhadap pelayanan yang telah dengan memberikan sertifikat
diberikan oleh BLK Komunitas pelatihan kepada peserta
kepada peserta pelatihan

OUTPUT

Setelah peserta mengikuti pelatihan, dengan bekal
kompetensi yang dimiliki, para peserta diharapkan dapat
bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, baik di
instansi/institusi pemerintah, BUMN/BUMD, swasta
(perusahaan/industri) maupun untuk berwirausaha.

BLK Komunitas diharapkan menjembatani
luaran/lulusan pelatihan dengan pengguna tenaga
kerja/pasar kerja, untuk mendapatkan pekerjaan.

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring Evaluasi

• Dilakukan dalam rangka Evaluasi merupakan rangkaian
pemantauan, pembinaan, kegiatan membandingkan
mengetahui realisasi masukan (input),
perkembangan keluaran (output) dan hasil
pelaksanaan kegiatan terhadap rencana yang telah
pelatihan, identifikasi dibuat.
permasalahan serta Hasil evaluasi digunakan
antisipasi upaya dalam pengambilan kebijakan
pemecahannya selama selanjutnya
kegiatan pelatihan

• Dilakukan oleh
BBPVP/BPVP

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaporan Pelaporan
Keuangan Paripurna

a) Kuitansi bukti penerimaan uang Tahap I dan Tahap II Laporan paripurna
yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan penyelenggaraan pelatihan
PPK (sebagaimana Lampiran II Format 5). berisikan tentang pelaksanaan
kegiatan pelatihan berbasis
b) Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Program kompetensi di BLK Komunitas.
Pelatihan BLK Komunitas (sebagaimana Lampiran II
Format 7).

c) Rekap seluruh pengeluaran dan belanja dalam rangka
pelaksanaan pelatihan disertai bukti-bukti yang sah.

d) Berita acara serah terima pekerjaan yang
ditandatangani oleh penanggung jawab Penerima
Bantuan (sebagaimana Lampiran II Format 8).

e) Semua bukti-bukti pengeluaran/penggunaan dana
bantuan (kuitansi asli dan bukti pemotongan pajak).

f) Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal
terdapat sisa bantuan.

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version