PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

PETA KONSEP

1. Latar Belakang Pemerintahan Militer Jepang
Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia (1942-1945) merupakan periode yang

penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa ini telah terjadi berbagai perubahan
yang mendasar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan
yang terjadi itu merupakan dampak dari Pemerintahan Militer Jepang yang sangat menekan
dan sangat memeras. Masa pendudukan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun
tersebut sering dipandang sebagai masa yang singkat tetapi akibat yang diterima oleh
masyarakat sebanding dengan masa penjajahan Belanda sebelumnya dengan jangka waktu
yang lebih lama.

Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun tersebut merupakan satu
periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia). Meskipun masa pendudukan
Jepang merupakan suatu pengalaman berat dan pahit bagi kebanyakan orang Indonesia,

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 1 | P a g e

akan tetapi ini merupakan suatu masa peralihan, di mana dalam beberapa hal gerakan
nasionalis mendapat kemajuan.

'

PETA SERANGAN JEPANG KE INDONESIA 1942
(sumber : Modul Profesional 4 Kemdikbud )

Penduduan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian politik
imperialisme Jepang di Asia Tenggara. Kedatangannya di Indonesia merupakan bagian
dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia. Munculnya imperialisme Jepang
ini didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang penting ialah :
1) keberhasilan Restorasi Meiji di Jepang yang berdampak pada proses modernisasi di

berbagai bidang kehidupan, Modernisasi tersebut berimplikasi pada persoalan-persoalan
yang sangat kompleks seperti kepadatan penduduk, lapangan pekerjaan, bahan mentah,
dan daerah pemasaran hasil produksinya.
2) Persoalan kepadatan penduduk dan upaya peningkatan produksi pertanian pangan,
pada tahun-tahun awal dari pemerintahan Meiji juga menunjukkan suatu pertumbuhan
yang terus-menerus dalam produksi pangan. Dengan penduduk yang tumbuh cepat dan
mengalami lonjakan dari 33,1 juta pada tahun 1872 menjadi 41 juta pada tahun 1892,
dan menjadi 52,1 juta pada tahun 1912. Maka meningkatnya produksi pangan sangat
diperlukan untuk melindungi Jepang dari beras dengan kelaparan yang begitu umum
pada negara-negara yang 4 terlambat perkembangannya

Sebagai akibat dari kemajuan industri yang pesat di Jepang, ditempuhlah strategi
ekspansi untuk mencari bahan mentah dan daerah pemasaran baru, yang dalam praktiknya
juga sebagai sumber bahan pangan. Dalam buku yang berjudul The Rise of Modern Japan,
lebih lanjut Peter Duus (1976) menyatakan: bahwa di lain pihak Jepang juga tertarik dalam
bidang eksploitasi sumber ekonomi padi dari daerah-daerah yang baru saja dikuasainya
untuk mendukung peperangan, bersama-sama dengan minyak, timah, karet, dan barang-
barang krusial lainnya.

Imperialisme Jepang didorong pula oleh filsafat Hakko Ichiu, yaitu ajaran tentang
kesatuan keluarga umat manusia. Jepang sebagai negara yang telah maju, mempunyai
kewajiban untuk "mempersatukan bangsa-bangsa di dunia dan memajukannya" (Moedjanto,
1992). Ajaran tersebut merupakan dorongan psikologis sekaligus sebagai legitimasi moral

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 2 | P a g e

politik atas tindakan ekspansionisme Jepang ke wilayah-wilayah lain. Ajaran Hakko Ichiu
bagi Jepang bahkan merupakan motivasi "ideologis"

Itulah sebabnya Jepang dalam imperialisme itu melakukan langkah-langkah konkret
suatu upaya "pembentukan lingkungan kemakmuran bersama" di kawasan Asia Timur Raya.
Setelah dicapai tahap pembentukan lingkungan di kawasan Asia Tenggara dengan Jepang,
Cina dan Manchukuo sebagai tulang punggungnya, kemudian Jepang menempuh langkah
politik global yang dikombinasi dengan kekuatan militer yang mencakup negara-negara
yang berjauhan seperti Sri Lanka, Selandia Baru, seluruh Oseania (termasuk Hawaii) dan
negara-negara kecil di Amerika Tengah.

Menguatnya ambisi militerisme Jepang di samping itu didorong juga oleh konstelasi
politik di Jepang sendiri, yaitu adanya kerja sama antara kaum kapitalis (Zeibatsu) dengan
kaum militer (Gunbatsu). Kerja sama itu terjadi dan semakin kuat ketika pertimbangan
minyak dianggap sebagai faktor penting dalam kerangka invasinya di Indonesia (Koen,
1962). Dalam kerangka politik makro, imperialisme Jepang memiliki hubungan erat dengan
"dokumen Tanaka", yaitu dokumen tentang rencana ekspansionisme Jepang. Dengan
demikian, invasi Jepang ke Indonesia merupakan bagian dari kerangka politik
ekspansionisme jepang di Asia Tenggara.

Cita-cita Jepang untuk membangun Kawasan Persemakmuran Bersama Asia Timur
Raya di bawah naungannya, dicoba direalisasikan dengan mencetuskan Perang Asia Timur
Raya yang picunya dimulai dengan penyerangan mendadaknya atas pangkalan Angkatan
Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1941.

PANGKALAN PERANG AS PEARL HARBOUR
(sumber : Wikipedia )

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 3 | P a g e

SERANGAN JEPANG KE PEARL HARBOUR
( Sumber : www.academia.edu )

PETA SERANGAN JEPANG KE PEARL HARBOUR
(https://beseventeen.files.wordpress.com/2013/07/kido

_butai_attackroute.jpg)
Dalam perhitungan Jepang, serbuan atas kekuatan Amerika Serikat di Pearl
Harbour adalah untuk menghancurkan (paling tidak sebagian) kekuatan Amerika Serikat.
Sebab dalam perhitungannya kalau tidak dilakukan dengan cara diserang lebih dulu,
kekuatan Amerika Serikat yang utuh sewaktu-waktu akan menyerang Jepang. Karena
bagimanapun Amerika Serikat pasti akan ikut campur dalam peperangan yang terjadi.
Sejak serbuannya ke Pearl Harbour tanggal 8 Desember 1941 itu gerakan invasi
militer Jepang dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara memang

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 4 | P a g e

wilayah yang dalam perhitungan Jepang harus diduduki lebih dahulu. Asia Tenggara
merupakan daerah yang cukup kaya, sehingga dapat dijadikan benteng logistik untuk
mengamankan kekuasaan Jepang. Dengan cara ini Jepang merasa tidak akan tergantung
dalam hal apa pun kepada pihak lain, khususnya dari Eropa-Amerika. Filipina pada bulan
Januari 1942 diduduki dan segera disusul dengan pendudukan Singapura pada bulan
Februari 1942, dan selanjutnya giliran Indonesia pada bulan Maret 1942. Kekuatan invasi
Jepang di Jawa menunjukkan jumlah yang lebih besar dari pada jumlah kekuatan pihak
Serikat. Pertempuran-pertempuran di Jawa berakhir dengan kemenangan di pihak Jepang
dalam waktu yang sangat singkat. Serbuanserbuan yang dilakukan oleh Jepang di beberapa
tempat di Jawa sejak 1 Maret 1942 tidak dapat dibendung oleh pasukan Belanda yang
memang sudah tidak punya kekuatan itu, sampai akhirnya memaksa Belanda untuk segera
menyerah. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati tentara dan pemerintah Hindia
Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu berakhir pulalah pemerintahan
Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan Kemaharajaan Jepang
di Indonesia.

2. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN MILITER
Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur

pada tanggal 11 januari 1942. Selanjutnya, Jepang berhasil menguasai Kota Balikpapan
(24 Januari 1942), Pontianak (29 Januari 1942), Samarinda (3 Februari 1942), dan
Banjarmasin (10 Februari 1942). Pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki
Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Februari 1942 menguasai Palembang dan
sekitarnya. Setelah berhasil menguasai wilayah luar Jawa, Jepang kemudian memusatkan
serangannya ke Pulau Jawa. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang berhasil mendarat di
tiga tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan (Jawa Barat) dan Kragen
(Jawa Tengah). Serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang demikan besar dan cepat
membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942
Gubernur Jenderal A.W.L.Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan beberapa petinggi
militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Barat bertemu dengan Letnan Jenderal
Hitoshi Imamura. Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Dalam
penyerahan kekuasaan atas Indonesia tersebut, Belanda diwakili oleh Letnan Jendral Ter
Poorten dan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Immamura. Sejak saat itu, Indonesia
dikuasai oleh Jepang. Setelah secara resmi menerima penyerahan kedaulan dari pemerintah
Belanda, pemerintahan Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah
pemerintahan militer, yaitu :
1) WILAYAH I (Angkatan Darat : Gunseibu), Mencakup Jawa & Madura di mana Batavia

menjadi pusatnya. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-16 di bawah pimpinan
Hitoshi Imamura.
2) WILAYAH II (Angkatan Darat: Rikugun), mencakup wilayah-wilayah di Sumatera
dengan pusat Bukittinggi. Wilayah ini di menjadi wewenang tentara ke-25 di mana
tokoh yang memimpin bernama Jendral Tanabe.
3) WILAYAH III (Angkatan Laut: Kaigun), mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa
Tenggara juga Irian yang berpusat pada Makassar. Wilayah ini menjadi wewenang
armada selatatan ke-2 di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 5 | P a g e

WILAYAH PEMERINTAHAN MILITER

(sumber : Modul Profesional 4 Kemdikbud )

Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas:
pertama, menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan
kedua, memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia
Timur Raya. Seperti halnya Belanda, Jepang bermaksud menguasai Indonesia untuk
kepentingan mereka sendiri. Untuk itu, suatu kampanye propaganda yang intensif dimulai
untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara
seperjuangan dalam perang yang luhur melawan Barat.

Namun upaya propaganda ini sering kali mengalami kegagalan dengan adanya
kenyataan akibat pendudukan Jepang itu sendiri seperti kekacauan ekonomi, teror polisi
militer (Kenpeitai), romusha, penyerahan wajib beras, pemukulan, pemerkosaan, serta
kewajiban memberi hormat kepada setiap orang Jepang. Semua tindakan dan perlakuan
tersebut telah menimbulkan penderitaan rakyat. Politik imperialisme Jepang di Indonesia
terlihat berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, serta mengupayakan mobilisasi
tenaga kerja untuk kepentingan perang Asia Timur Raya.

3. Strategi Jepang dalam Pergerakan Massa
a. GERAKAN 3A
Masa Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia merupakan satu periode yang
menentukan dalam sejarah Indonesia. Meskipun merupakan pengalaman berat dan pahit
bagi kebanyakan orang Indonesia, tetapi ini merupakan suatu masa peralihan, di mana
dalam beberapa hal gerakan nasionalis mendapat kemajuan. Pergerakan nasional
Indonesia sebagai keseluruhan telah mengambil sikap yang sedikit banyak kooperatif di
bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Sedang sebagian lain di bawah komando Syahrir
membentuk suatu jaringan "bawah tanah". Meskipun terdapat beberapa nuansa dalam
interpretasi, agaknya telah diterima sebagai suatu fakta di kalangan luas bahwa pasukan
Jepang disambut dengan baik oleh orang Indonesia pada umumnya ketika mereka
melakukan invasi ke kepulauan Indonesia dalam dua atau tiga bulan pertama tahun
1942 Nugroho Notosusanto (1979). Yang lebih penting bahwa Pergerakan nasional

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 6 | P a g e

Indonesia sebagai keseluruhan telah mengambil sikap yang sedikit banyak kooperatif di
bawah pimpinan tokoh senior pada waktu itu, yaitu Soekarno dan Moh. Hatta. Hal ini
sangat menarik karena kedua tokoh senior tersebut selama ini terkenal sebagai non-
kooperator yang gigih selama pemerintahan kolonial Belanda. Selain propagandanya
yang menarik, sikap Pemerintahan Militer Jepang pada mulanya menunjukkan
kelunakan karena berbagai kepentingan. Tetapi hal ini tidak lama, karena Jendral
Imamura sebagai penguasa tertinggi (Gunsireikan kemudian Seiko Sikikan)
Pemerintahan Militer Jepang di Jawa mulai mengubah politik lunaknya dengan
mengeluarkan maklumatnya 14 tertanggal 20 Maret 1942 yang berisi tentang larangan
terhadap segala macam pembicaraan, pergerakan dan anjuran atau propaganda dan
juga pengibaran sang Saka Merah Putih serta menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang
sudah diizinkan sebelumnya (Mudjanto, 1992). Dengan demikian praktis semua
kegiatan politik dilarang. Dan tidak hanya berhenti di situ, pemerintah Jepang kemudian
secara resmi membubarkan semua perkumpulan organisasi politik yang ada dan pihak
Jepang mulai membentuk organisasi-organisasi baru untuk kepentingan mobilisasi
rakyat.

Pada awal kedatangannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap
bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi
akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa
yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal
sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat
itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar
dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda-
propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Propoganda
terkenal yang diusung Jepang adalah gerakan 3A. Propoganda gerakan tiga A tersebut
yaitu:
1. Jepang pelindung Asia
2. Jepang pemimpin Asia
3. Jepang cahaya Asia Selain propaganda

Pada bulan Maret 1943 Gerakan Tiga A dihapuskan dan digantikan dengan
Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Badan ini berada dalam pengawasan ketat pihak Jepang,
tetapi ketuanya diangkat dari orang-orang terkemuka Indonesia pada waktu itu, yaitu:
Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Dalam beberapa
kesempatan tokoh-tokoh ini dapat memanfaatkan tugas-tugas mereka ketika keliling dan
berpidato di depan massa. Kesempatan itu digunakan untuk menanamkan semangat
nasionalisme kepada setiap pemuda dan orang Indonesia. Namun demikian, gerakan ini
hanya mendapat sedikit dukungan dari rakyat. Salah satu sebabnya adalah karena
Jepang tidak bersedia memberi kebebasan kepada kekuatan-kekuatan rakyat yang
potensial dan membatasi ruang gerak tokoh-tokoh utamanya.

b. Organisasi Militer dan Semi-Militer
Organisasi Militer Jepang yang pertama adalah Heiho (Pembantu Prajurit

Jepang), Heiho adalah pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di
Indonesia atas instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran
Jepang. Pasukan Heiho terdiri dari bangsa Indonesia dan dibentuk pada 2 September
1942. Kemudian pada 22 April 1943, tentara Jepang mulai melakukan perekrutan.
Rata-rata anggota Heiho adalah para pemuda usia 18-25 tahun. Mereka direkrut
sebagai pembantu prajurit Jepang.

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 7 | P a g e

Organisasi militer yang kedua adalah Pembela Tanah Air (Peta)PETA atau
Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, merupakan kesatuan militer yang dibuat Jepang
di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pemimpin dari organisasi PETA adalah
bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran.

PETA sendiri dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan
maklumat Osamu Seirei No 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16, Letnan
Jenderal Kumakichi Harada sebagai Tentara Sukarela. Pembentukan PETA diawali oleh
surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gunseiken (kepala pemerintahan militer
Jepang) pada bulan September 1943.

Tokoh Indonesia Lulusan PETA
1) Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman (Panglima APRI)
2) Jenderal Besar Soeharto (Mantan Presiden RI ke-2)
3) Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani (Mantan Menteri/Panglima Angkatan Darat)
4) Soepriyadi (Mantan Menhankam Kabinet I in absentia)
5) Jenderal TNI Basuki Rahmat (Mantan Mendagri)
6) Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo
7) Jenderal TNI Soemitro (Mantan Pangkopkamtib)

Pengerahan tenaga rakyat untuk kepentingan perang terus ditingkatkan. Untuk
membantu polisi dibentuk Keibodan yang terdiri dari para pemuda yang belum
termasuk Seinendan. Tenaga-tenaga laki-laki dari desa-desa dikerahkan untuk
melakukan kerja paksa sebagai Romusha. Mereka bekerja untuk membangun benteng,
jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, dan sebagainya. Mereka dipekerjakan di
Jawa maupun di luar Jawa, bahkan sampai di luar Indonesia. Banyak di antara mereka
yang mati kelaparan, kelelahan, penyakit, siksaan para mandor, dan sebagainya. Banyak
di antaranya yang tidak kembali lagi ke kampung asalnya. Selanjutnya kaum wanita
digerakkan dalam Fujinkai pada 3 November 1943.

Mereka ini dipekerjakan di garis belakang, di dapur-dapur umum, Kesehatan
(PPPK), dan sebagainya. Anak-anak sekolah dilatih olah raga perang Kinhorosi. Dalam
bidang kebudayaan, siasat Jepang untuk memainkan dan menanamkan kebudayaan
Jepang di Indonesia, dilakukan bersama -sama dengan menggiatkan kebudayaan
Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Terutama seni sastra dan kesenian
mendapatkan perhatian Khusus. Para ahli bahasa membentuk Komisi bahasa Indonesia
dengan berusaha memperkaya perbendaharaan bahasa. Nama-nama kota dan jalan-jalan
diganti dengan nama Indonesia sepanjang ada ijin dari pemerintah Jepang. Misalnya:
Batavia diganti Jakarta; Buitenzoerg diganti dengan Bogor; Meeter Cornelis diganti
Jatinegara; dan sebagainya. Nama-nama Jawatan diganti dengan bahasa Jepang. Maka
tampaklah bahasa Jepang akan Me-Nippon-kan Indonesia. Lagu Kebangsaan Jepang
kimigayo dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Indonesia: Indonesia Raya. Latihan-
latihan diadakan untuk melatih pegawai di berbagai jawatan untuk mengisi Nipponseisin
(semangat Jepang). Guna mempergiat semangat belajar bahasa Jepang, diberikan
tunjangan-tunjangan istimewa kepada mereka yang telah menunjukkan kecakapannya
berbahasa Jepang dalam tingkatan dai-tji (dasar), dai-ni (menengah), dai-san (atas), dai-
jon (tinggi), dan dai-go (lanjut). Sementara itu sejak 1943 golongan As/poros (Jerman
dkk) menderita kekalahan dimana-mana. Antara lain di Italia, Mussolini jatuh dan
digantikan oleh Pietro Badoglio (26 Juli 1943). Di Jerman, Hitler jatuh pada 7 Mei
1945. Jepang mulai cemas terhadap serangan balasan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris,

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 8 | P a g e

Belanda, Rusia, Tiongkok, dan Australia) yang semakin gencar di Pasifik. Beberapa
pangkalan Jepang di Jawa mulai dibom oleh Sekutu, misalnya Surabaya. Menghadapi itu
semua, maka Pemerintahan Militer Jepang cepat-cepat memberikan kemerdekaannya
kepada negara-negara yang telah direbutnya.: Birma (1 Agustus 1943), Filipina (14
Oktober 1943). Sedang kepada bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk bersuara
berupa usul-usul. Maka dibentuklah Tjiho Sangi Kai (semacam Dewan Daerah), Tjuo
Sangi In (semacam Dewan Rakyat) dengan Ir. Sukarno sebagai Gitjo (ketua), dan RMAA
Kusumoutoyo dan dr. Buntaran Martaatmaja sebagai Fuku Gitjo (wakil ketua). Tjuo
sangi In dibuka pada 16 Oktober 1943 dan beranggotakan 43 orang. Kewajibannya
memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Saiko Sikikan dan mengajukan usul-usul.
Beberapa orang Indonesia diangkat menjadi Sjutjokan dan Fuku Sjutjokan. Perang
Pasifik semakin mendesak kekuatan Jepang. Untuk itu Jepang sangat membutuhkan
bantuan dari daerah-daerah yang didudukinya. Maka berdasarkan keputusan sidang
Parlemen ke-82 di Tokyo, yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Tojo, perlu
dibentuk barisan semi-militer dan militer di Indonesia. Pasukan ini kemudian dikenal
dengan nama Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (Peta) (Boei Giyugun).
Pembentukan Peta ini mula-mula diusulkan oleh R. Gatot Mangkuprojo melalui
suratnya yang ditunjukkan kepada Gunseikan Pada 7 September 1943. Tanggal 3
Oktober 1943 Letnan Jendral Kumakici Harada mengeluarkan aturan pembentukan
Peta itu. Beberapa orang Indonesia mulai dilatih kemiliteran. Dan Akhirnya tanggal 22
November 1943 diresmikan pembentukan Peta itu.

( Propaganda PETA )
Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 9 | P a g e

Di samping Peta, juga penduduk diikutsertakan membantu perang. Tanggal 8
Januari 1944 diperkenalkan tonarigumi (rukun Tetangga). Tiap kelompok terdiri dari
10-20 rumah tangga. Beberapa Tonarigumi itu dilatih pencegahan terhadap bahaya
udara, kebakaran, pemberantasan mata-mata musuh dan penyampaian ikhtisar
pemerintah militer kepada penduduk, menganjurkan penambahan hasil bumi, dan
berbakti kepada pemerintah militer di bidang lain

( Propaganda HEIHO )
Di samping Peta, Jepang juga membentuk Heiho (Pembantu tentara). bila Peta
bertugas membela daerahnya masing-masing, maka Heiho bertugas membantu Jepang
apabila diperlukan. Untuk mempersatukan rakyat dibentuk Tonarigumi, Ku. Mereka ini
dilatih dalam pencegahan bahaya udara, dan sebagainya. Melalui Peta maupun Heiho
tersebut, pemuda-pemuda Indonesia dilatih kemiliteran yang sangat berguna untuk
menghadapi serangan-serangan Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali setelah
Jepang menyerah pada sekutu
c. Kelompok-Kelompok di Masa Jepang
Dalam setiap kesempatan para pejuang bangsa Indonesia selalu menggembleng
semangat cinta tanah air di dalam hati sanubari rakyat Indonesia. Lembaga-lembaga
yang diciptakan oleh Jepang seperti Jawa Hokokai, Putera, Peta, Funjinkai, dan
sebagainya justru menjadi sarana memupuk semangat kebangsaan. Hal itu tentu
memudahkan jalan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia
dalam menghadapi penjajahan Jepang, para pejuang Indonesia memiliki strategi
dan cara-cara yang tidak sama. Ada yang mau bekerja sama sambil berjuang untuk
kemerdekaan, tetapi ada yang menolak kerja sama. Di samping golongan yang mau
bekerja sama dengan pemerintah, ada beberapa kelompok pejuang untuk mencapai
kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Kelompok-kelompok pejuang tersebut
yaitu

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 10 | P a g e

No Kelompok Karakteristik
1 Kelompok Golongan ini adalah pendukung demokrasi Parlementer model Eropa
barat. Golongan ini memiliki pengikut kaum pelajar di pelbagai kota
Syahrir seperti Jakarta, Surabaya, Cirebon,Garut, Semarang, dsb. Syahrir
menentang Jepang karena merupakan negara Fasis. Mereka berjuang
2 Kelompok dengan cara
Amir sembunyi-sembunyi atau dengan strategi gerakan "bawahtanah".
Syarifudin
Kelompok ini juga anti Fasis dengan menolak sama sekalikerja sama
dengan Jepang. Ia sangat keras dalam mengkritik Jepang sehingga ia
ditangkap pada tahun 1943dan dijatuhi hukuman mati tahun 1944.
Atas bantuan Sukarno, hukumannya diubah menjadi hukuman seumur
hidup. Setelah Jepang menyerak dan Indonesia merdeka
tahun 1945, ia bebas dari hukuman.

3 Golongan Golongan ini sebagian besar berasal dari kedokteran diJakarta.
Persatuan Pengikutnya antara lain: J. Kunto, Supeno, Subandrio. Kelompok
Mahasiswa ini juga anti Jepang dan bekerja
sama dengan golongan Syahrir.
4 Kelompok Yang termasuk golongan ini adalah: Adam malik, panduWiguna,
Sukarni Chaerul Saleh, Maruto Nitimihardjo, dsb.
Kelompok ini sangat besar peranannya di sekitarproklamasi
5 Golongan kemerdekaan.
Kaigun Anggotanya bekerja pada Angkatan laut Jepang. Akan tetapi secara
terus-menerus menggalang dan membina kemerdekaan. Mereka
6 Pemuda memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh Angkatan laut Jepang
Menteng yang simpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Termasuk dalam
kelompok ini adalah; Mr. Akhmad Subardjo, Mr. Maramis, Dr. Samsi,
Dr. Buntaran Martoatmodjo. Kelompok Kaigun ini mendirikan asrama
Indonesia Merdeka. Ketuanya Wikana,sedangkan para pengajarnya
antara lain: Ir. Sukarno, Drs. Muh. Hatta, dan Sutan Syahrir.
Kelompok ini juga bekerjasama dengan kelompok bawah tanah yang
lain. Hanya sajadengan cara yang hati-hati untuk menghindari
kecurigaan
Jepang.

Kelompok ini bermarkas di gedung Menteng 31 Jakarta. Mereka
kebanyakan pengikut tan Malaka dari partai
Murba. Tokoh terkemuka dari kelompok ini adalah: Adammalik,
Chairul Saleh, dan Wikana.

( Kelompok-Kelompok di Masa Jepang)

4. Perubahan-perubahan Akibat Pemerintahan Militer Jepang
Perubahan-perubahan Akibat Pemerintahan Militer Jepang Pendudukan Jepang

telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar pada masyarakat pedesaan
Indonesia, khususnya di Jawa. Tekanan-tekanan yang bersifat politis terhadap lembaga-
lembaga politik tradisional maupun lembaga politik legal telah menghancurkan tatanan
sistem politik di pedesaan. Di samping itu pemerasan sumber daya ekonomi masyarakat
pedesaan dilakukan secara intensif, bahkan diikuti dengan pengawasan yang ketat dan
pembentukan lembaga ekonomi baru di pedesaan. Pengawasan sosial diberlakukan
dengan pembentukan organisasi-organisasi sosial yang diarahkan untuk mengadakan
kontrol terhadap aktivitas masyarakat, serta tekanan-tekanan mental dan agitasi yang
dilaksanakan pemerintah pendudukan Jepang secara terus menerus. Untuk memahami
keadaan sosiologis masyarakat dalam perspektif historis secara lebih utuh, dijelaskan

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 11 | P a g e

konfigurasi sosio-historis masyarakat pedesaan Jawa pada masa pendudukan Jepang
dalam konteks perubahan sosial yang diakibatkan proses pendudukan itu. Berikut ini
satu-persatu aspek perubahan tersebut akan dibahas.
a. Perubahan dalam Aspek Politik Pemerintahan
Kedatangan balatentara Dai Nippon di Indonesia segera diikuti oleh perubahan-
perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Hal itu dimaksudkan untuk
menjalankan pemerintahan di bawah pendudukan Jepang, meskipun dalam hal ini
Jepang terlihat untuk berupaya mempertahankan sistem yang sudah ada.

Pada tanggal 7 Maret 1942 Pemerintah Balatentara dai Nippon mengeluarkan
Undang-undang Nomor 1 yang berisi antara lain hal-hal sebagai berikut:

 Pasal 1 : Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu di
daerah-daerah yang telah ditempati agar supaya mendatangkan keamanan yang sentausa
dengan segera

 Pasal 2 : Pembesar Balatentara memegang kekuasaan militer yang tertinggi dan juga
segala kekuasaan yang dahulu tetap di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda;

 Pasal 3 : Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum tetap diakui sah
untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan pemerintahan militer;

 Pasal 4 : Bahwa Balatentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan
pegawai-pegawai yang setia pada Jepang (Kan Po, Nomor Istimewa, 1942).
Undang-undang tersebut secara tegas menggariskan bahwa diberlakukannya
pemerintahan militer untuk sementara waktu dan jabatan Gubernur Jenderal
dihapuskan dengan diganti oleh tentara Jepang di Jawa. Pemerintahan sipil dengan
Undang-undang tersebut tetap dipertahankan untuk mencegah kekacauan.
Perbedaannya ialah bahwa pimpinan dipegang oleh tentara Jepang, baik di pusat
maupun di daerah. Namun demikian, pada tanggal 5 Agustus 1942 pemerintahan
Jepang mengeluarkan Undang-undang nomor 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Syu dan
Tokubetu-Syi pada tanggal 7 Agustus 1942. Dengan dikeluarkannya Undang-undang
tersebut maka berakhirlah pemerintahan yang bersifat sementara dan berlakulah
pemerintahan pendudukan jepang di Indonesia. Dalam struktur pemerintah daerah
berdasarkan Undang-undang tersebut terdiri atas Syu, Syi, Ken, Gun, Son, dan Ku (Kan
Po, Nomor 2, September 1942). Dalam hierarki struktural sistem pemerintahan daerah
di Jawa masa Jepang adalah sebagai berikut:

Lembaga Pimpinan

Syu (Karesidenan) Syucho
Si (Kotamadya) Sicho
Ken (Kabupaten) Kencho
Gun (Kawedanan) Guncho
Son (Kecamatan) Soncho
Ku (Desa/Kelurahan) Kuncho

(Hierarki struktural sistem pemerintahan daerah di Jawa)

Karesidenan (Syu) dalam sistem ini merupakan lembaga yang mandiri dan otonom
dalam hal pengelolaan ekonomi. Terdapat hal yang berubah 28 dalam fungsi dan
kekuasaannya. Dinyatakan oleh Poesponegoro & Notosusanto (1984:14) sebagai

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 12 | P a g e

berikut: Meskipun luas daerah Syu sama dengan karisidenan dahulu namun fungsi dan
kekuasaannya berbeda. Residentie dulu merupakan daerah pembantu Gubernur
(resident), sedangkan syu merupakan pemerintah daerah yang tertinggi dan berotonomi,
di bawah seorang Syukan yang kedudukannya sama dengan Gubernur Jendral. Struktur
yang diciptakan itu dimaksudkan untuk memaksimalkan eksploitasi dan mobilisasi
sumber daya hingga di tingkat pedesaan. Dengan demikian dalam kacamata Jepang
terjadi peningkatan peran lembaga-lembaga politik tersebut.

Terdapat ambivalensi yang kuat dalam Undang-undang Pemerintahan daerah
tersebut. Aturan yang secara prinsip harus mengatur kehidupan politik namun justru
secara prinsip harus mengatur kehidupan ekonomi. Selain itu dalam pelaksanaan
pemerintahan, Pangreh Praja dengan aturan itu menyandang kekuasaan langsung atas
rakyat, tetapi mereka lebih terikat erat dengan kontrol kuat pemerintah pusat. Campur
tangan pemerintah Jepang terhadap korps Pangreh Praja bahkan merupakan bentuk-
bentuk penetrasi politik dan depolitisasi terhadap lembagalembaga politik tradisional di
pedesaan. Pelatihan-pelatihan dan indoktrinasi dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam
kerangka membentuk konsep dan gaya pemerintahan Jepang.

Sedangkan "politik imbalan dan hukuman" yang dilakukan pemerintah Jepang dalam
kombinasi yang cerdik dalam bentuk pemecatan, pemindahan, pengangkatan, dan
pemberian hukuman terhadap Pangreh Praja diarahkan untuk menyingkirkan orang-
orang dalam pangreh Praja yang anti Jepang, bersikap kompromi terhadap Barat atau
bergaya keningratan. Pelatihan indoktrinasi politik dan moral dilaksanakan secara
terstruktur dan teratur serta dilembagakan setelah tahun 1944. Dalam Asia Raya
tanggal 13 Januari 1944 diberitakan bahwa pada bulan Juni 1943 di Gambir Timur
Jakarta diselenggarakan kegiatan pelatihan guncho.

Pelatihan tersebut diikuti oleh 83 guncho dari seluruh Jawa dan Madura, yang
dilaksanakan sejak 29 tanggal 12 Januari 1944 dan dilaksanakan selama tiga minggu
(Asia Raya, 13 Januari 1944). Sedangkan kursus pelatihan pertama untuk soncho
dimulai tanggal 14 Juli 1944 selama sebulan (Asia Raya, 17 Juli 1944). Materi yang
diberikan dalam pelatihan itu adalah (Asia Raya, 18 Januari, 1945): (1) pendidikan
moral, (2) kebudayaan Jepang, (3) pemerintahan daerah, (4) politik, (5) pertanian, (6)
kesehatan, (7) pendidikan, (8) gisi, (9) perekonomian rakyat, (10) transportasi, (11)
peraturan-peraturan yang menyangkut pejabat pemerintah. Dalam tatanan kehidupan
politik tradisional di tingkat pedesaan, pemerintah Jepang dengan orientasi ekonominya
telah melanggar batas-batas otonomi pemerintahan desa.

Kepala desa bagi masyarakat merupakan simbol pengayom yang dipilih oleh
masyarakat berdasarkan ketentuan dan kriteria tertentu secara demokratis. Tetapi pada
masa pendudukan Jepang, proses pemilihan dan pengangkatan kepala desa dilakukan
melalui serangkaian prosedur seleksi dan tes yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Hal
itu dimaksudkan untuk memilih kepala desa yang mengerti administrasi pemerintahan
dan sekaligus untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak menyukai pemerintahan
Jepang. Dengan demikian pada masa itu kepala desa dilibatkan langsung dalam struktur
pemerintahan administrasi Jepang dengan aturan-aturan yang dipaksakan. Untuk
memperlancar proses kepentingan ekonomi di pedesaan dan sekaligus mengontrol
tindakan-tindakan rakyat, pemerintah Jepang membentuk lembaga baru yang
dinamakan tonarigumi (rukun tetangga).

Sebagai akibat dari ketatnya kontrol pemerintah, maka kepala desa memiliki banyak
tugas dan kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu adalah:
1. pemungutan pajak,

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 13 | P a g e

2. peningkatan standar hidup rakyat, hal
3. memimpin keibodan dan seinendan,
4. memilih dan mengangkat hak suara Sangikai (dewan penasihat setempat),
5. pengelolaan koperasi, akuntansi masjid, memberikan penerangan dalam

kesehatan,
6. menyampaikan informasi ke atas dan ke bawah (Kurasawa, 1993:453).

Di samping tugas tradisional tersebut, kepala desa memiliki kewajibankewajiban
menjalankan:
1. tuntunan dalam meningkatkan produksi padi (pertanian),
2. pengawasan penanaman tanam-tanaman baru,
3. pengumpulan padi,
4. perekrutan romusha,
5. mengorganisasikan korps tenaga sukarela,
6. mengawasi nogyo kumiai,
7. memimpin keibodan sebagai komandan unit desa,
8. memimpin cabang Hokokai desa dan sebagainya.

Perubahan-perubahan struktural telah mengakibatkan perubahan yang mendasar
dalam kehidupan politik, pemerintahan dan sikap masyarakat terhadap lembaga politik.
Dalam posisi sistem pemerintahan pendudukan, rakyat hanyalah sebagai obyek politik
dan segala kepentingan politik yang dibebankan kepadanya. Dalam kalimat lain, pada
saat itu masyarakat pedesaan merupakan obyek eksploitasi dan penetrasi demi
kepentingan pemerintah pendudukan Jepang

DAFTAR PUSTAKA

 CAHYO BUDI UTOMO. 2022. “Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Jakarta:
Kemdikbud

 Modul Pembelajaran SMA “Sejarah Indonesia” Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan Derektorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan
Pendidikan Menengah Atas, 2020

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 14 | P a g e

BERIKUT INI LINK BAHAN AJAR UNTUK REFERENSI
PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK

1. Infografis
 https://www.canva.com/design/DAFTCsasK3I/qtdKfOyyj4eiHkJwRDHBFw/view?utm_
content=DAFTCsasK3I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=
sharebutton

2. Materi pendukung:
 https://buku.kemdikbud.go.id/katalog/sejarah-untuk-smasmk-kelas-xi
 https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-perang-dunia-2/

3. Materi esensial:
 https://historia.id/politik/articles/jepang-datang-tentara-belanda-lari-tunggang-
langgang-vZ5Mn
 https://tirto.id/langkah-strategis-jepang-sebelum-terjun-dalam-perang-dunia-i-dan-ii-
f79j
 https://historia.id/urban/articles/romusha-di-seberang-lautan-6jzJ6
 https://tirto.id/sejarah-gerakan-3a-propaganda-jepang-demi-simpati-rakyat-indonesia-gayG
 https://www.ruangguru.com/blog/organisasi-militer-jepang-yang-didirikan-di-
indonesia

4. Materi penguatan:
 http://eprints.undip.ac.id/70309/2/BAB_I.pdf
 File download : file:///C:/Users/asus/Downloads/39186-110323-1-PB.pdf

5. Power point Pendudukan Jepang :
 https://docs.google.com/presentation/d/1Mx1ZOUgN660-
N80PvxpN93ZphYHhYU8Q48WqAudNSHs/edit?usp=sharing

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia 15 | P a g e