MAJALAH MASA ORDE BARU SUPERSEMAR MENGENAL SEJARAH MASA ORDE BARU POLITIK MASA ORDE BARU
02. 01. 03. 04. MEMBER OF THE GROUP ELVINA LOLA RAHMADHANI ERDIANA RAHMA OKTA CHEILA FELITA ANINDYA WIDHIARTA FEBRIANA DYAH SARWENDAH (05) (06) (07) (08) ____ ____ ____ ____ MASA ORDE BARU (1966-1998)
Supersemar Orde Baru PERKEMBANGAN POLITIK MASA ORDE BARU SUPERSEMAR Pasca penumpasan G 30 S/PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G 30 S/PKI dan perbaikan ekonomi. Tuntutan rakyat agar membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Isi Supersemar adalah pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) pada tanggal 12 Januari 1966, yang berisi : Bubarkan PKI. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September. Turunkan harga. 1. 2. 3. MASA ORDE BARU (1966-1998) 01
Pada Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Yang kemudian pada tanggal 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Indonesia memasuki masa kepemimpinan baru yang disebut masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik dengan langkahlangkah sebagai berikut : Menata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Pemerintah Orde Baru menjelaskan bahwa pengertian Orde Baru adalah tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Letjen Soeharto dalam melaksanakan semua langkah ini berdasarkan pada amanat Supersemar. Untuk itu diperlukan dasar hukum yang kuat, sehingga makna Supersemar bukan saja kepercayaan dan wewenang Soekarno kepada Soeharto, tetapi juga sebagai wujud kehendak rakyat. 12 Maret 1967 Gedung MPR / DPR, Jakarta MASA ORDE BARU (1966-1998) 02 Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN Pemerintah Orde Baru menjelaskan bahwa pengertian Orde Baru adalah tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Letjen Soeharto dalam melaksanakan semua langkah ini berdasarkan pada amanat Supersemar. Untuk itu diperlukan dasar hukum yang kuat, sehingga makna Supersemar bukan saja kepercayaan dan wewenang Soekarno kepada Soeharto, tetapi juga sebagai wujud kehendak rakyat. PENATAAN STABILITAS POLITIK
MASA ORDE BARU (1966-1998) 03 Politik Luar Negeri Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia aktif kembali di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia sempat menyatakan keluar dari keanggotaan PBB karena diangkatnya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota. Pada tanggal 11 Agustus 1966, melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia, yang pernah putus sejak 17 September 1963. Persetujuan normalisasi hubungan tersebut merupakan hasil Perundingan Bangkok yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1966, yang berisi, sebagai berikut: Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia. Kedua pemerintahan menyetujui memulihkan hubungan diplomatik. Menghentikan tindakan-tindakan permusuhan. 1. 2. 3.
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK Penyederhanaan partai-partai politik ini didasari oleh alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada masa Demokrasi Parlementer. Banyaknya partai politik pada masa itu justru menghambat pembangunan. Penyebabnya bukan saja karena persaingan antarpartai politik, melainkan juga persaingan di dalam tubuh partai politik itu sendiri yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik. Atas dasar itu, pemerintah Orde Baru berpendapat perlu melakukan penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila. MASA ORDE BARU (1966-1998) 04 PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Golongan Karya (Golkar). 1. 2. 3. _______________________________________________
Masa Orde Baru PEMILIHAN UMUM Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah (pegawai negeri sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan. Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah. Dari kota sampai pelosok desa. <<<<<<<<<< ♧ MASA ORDE BARU (1966-1998) 05
P e d o m a n , P e n g h ay a t a n , d a n P e n g a m a l a n P a n c a s i l a ( P 4 ) M A S A O R D E B A R U ( 1 9 6 6 - 1 9 9 8 ) 0 6 P e g a w ai n e g e ri, b aik sipil m a u p u n milit e r dih a r u s k a n m e n gik u ti p e n a t a r a n P 4. K e m u dia n p a r a p ela j a r , m ulai d a ri sekolah menengah sampai perguruan tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru. Melalui penataran P4 itu, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara) merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dengan demikian diharapkan persatuan dan kesatuan nasional dapat terpelihara. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetia Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Eka Prasetia Pancakarsa
Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI mulai dihapuskan. Dwi Fungsi ABRI MASA ORDE BARU (1966-1998) 07
M A S A O R D E B A R U S U M B E R B u k u P a k e t I P S Ke l a s I X L KS I P S Ke l a s I X S e m e s t e r G e n a p h tt p s ://i m a g e s . a p p . g o o . g l/ v i G o i SKy e F F 3 s e i 7 9 h tt p s :// a c e h s a t u . c o m / p e n y e d e r h a n a a n - p a r t a i- p o l iti k - p a d a - m a s a - o r d e - b a r u / h tt p s :// b u g u r u k u . c o m / w p - c o n t e n t/ u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 6 / S E J A R A H 8 3 S U M B E R - S O E H A R T O .C O _. j p g h tt p s :// a s s e t. k o m p a s . c o m / c r o p s / F - b t O X 7 D g A o Q P a sCd Z e a a M KX i S k = / 2 4 x 0 : 7 8 8 x 5 0 9 / 7 8 0 x 3 9 0 / d a t a / p h o t o / 2 0 2 1 / 1 2 / 2 7 / 6 1 c 8 a 8 9 3 d a f f 8 . j p g h tt p s ://i m a g e s . a p p . g o o . g l/ p a J W 5 e 1 A V P T q g b B z 6 h tt p s ://i m a g e s . a p p . g o o . g l/ 7 Y L t a x J e P R z X a S 9 J 9 h tt p s :// p p k n . c o . i d / p e n e r a p a n - p a n c a s i l a - d a r i- m a s a - k e - m a s a / h tt p s :// w w w . a s u m s i . c o / p o s t/ 5 7 6 5 5 / m e l i h a t- k e m b a l id w i f u n g s i- a b r i- d i- e r a - o r d e - b a r u /