TUGAS PBAK CONTOH KASUS_Yenika Ambarwani

TUGAS
PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI
DOSEN PENGAMPUH : SITI CHOIRUL DWI ASTUTI, M. Tr. Keb

“CONTOH KASUS JENIS KORUPSI”
YENIKA AMBARWANI
1A KEBIDANAN
D-III KEBIDANAN

POLTEKKES KEMENKES GORONTALO
TAHUN AJARAN 2021

Kerugian Uang Negara

● KPK resmi menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka atas
kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambanga (IUP) di daerah itu. Dalam kasus ini,
negara tercatat mengalami kerugian hingga Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS. Supian
yang juga kader PDIP ini diduga menguntungkan diri sendiri dan korporasi dalam
pemberian IUP kepada tiga perusahaan yakni PT. Fajar Mentaya Abadi (PT. FMA), PT. Billy
Indonesia (PT. BI) dan PT. Aries Iron Maining (PT. AIM) pada periode 2010-2015.

● Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah, setelah
selesai tugas belajar ternyata bekerja di sector swasta dengan memanfaatkan ijazah
hasil belajarnya.

Suap Menyuap

● Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan anggota Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider
3 bulan kurungan. KPK sebelumnya mendakwa Rizal Djalil menerima suap Sin$ 100
ribu dan US$ 20 ribu atau sekitar Rp 1 miliar terkait proyek Sistem Air Minum di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). Suap itu diberikan karena
Rizal Djalil membantu Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta
Prasetyo mendapatkan proyek pembangunan jaringan distribusi SPAM Hongaria
di Kementerian PUPR

Penggelapan Dalam Jabatan

• Kasus penipuan dalam jabatan dengan terdakwa Thomas Zachrias mantan
Direktur CV Mitra Sejahtera Abadi (MSA), warga Lembah Dieng, Kecamatan
Dau, Kabupaten Malang, memasuki sidang pembacaan vonis atau putusan
hukuman (16/8/2019).Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Noor
Ichwan Ichlas Ria Adha, dikatakan terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan telah melakukan penggelapan uang perusahaaan sebesar Rp
900 juta.

Pemerasan

• Polisi menangkap tiga orang anggota KPK gadungan. Mereka diduga
memeras kepala Sekolah Dasara (SD) di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera
Utara. Ketiga anggota KPK gadungan yang ditangkap berinisial AA (61), SIT
(39) dan AD (60). korban pemerasan anggota KPK gadungan berjumlah tujuh
orang dan seluruhnya Kepala Sekolah Dasar (SD). Para korban diperas mulai
dari Rp 600 ribu hingga Rp 6 juta. Totalnya ada sekitar Rp 9,8 juta.

• Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan
imunisasi di Posyandu. Petugas tersebut membebankan warga untuk
menggantikan biaya alat suntik padahal alat suntik tersebut sudah
dialokasikan anggarannya dari pemerintah.

Perbuatan Curang

• Polisi menangkap 3 pengelola dan 2 karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU) Pertamina, Jalan Raya Veteran, Rempoa, Bintaro, Jakarta Selatan, pada Kamis 2 Juni
2016. Para tersangka terbukti berlaku curang, mengurangi takaran bahan bakar sehingga
konsumen tidak mendapatkan bahan bakar sesuai nominal uang yang dikeluarkan. Ade
Vivid menjelaskan, selama ini SPBU curang menggunakan modus manual dengan
mengutak-atik mesin dispenser. Namun kali ini, SPBU di Rempoa bertindak curang
dengan memasang alat kecil yang dilengkapi sensor jarak jauh yang mampu memainkan
jumlah takaran yang keluar dari dispenser. Sensor dalam alat kecil di dispenser itu
terhubung dengan kotak berukuran 15 x 10 x 5 cm. Para pelaku mengontrol kedua alat
tersebut dengan sebuah remote kecil seperti remote kunci mobil.

• Seorang pasien harus mengantre urutan dalam pemeriksaan dokter, seharusnya yang
bersangkutan urutan ke-50, tetapi karena ada keluarga yang bekerja di rumah sakit
tersebut ia mendapatkan kemudahan menempati urutan ke-10.

• Seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet 1.700 Kkal kepada pasien,
padahal sebenarnya pasien harus mendapatkan 2.100 KKal.

Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

• Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Ratu Atut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan
(alkes) di Provinsi Banten. Keduanya disangka telah memperkaya diri, orang lain, atau
korporasi. Dalam kasus ini, Wawan telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Serang. Atut
diduga telah mengatur pemenang lelang pengadaan alkes di Banten dan menerima uang
dari perusahaan yang dimenangkannya. Sedangkan Wawan, pemilik PT Bali Pasifik Pragama
sebagai perusahaan pemenang lelang, diduga menggelembungkan anggaran proyek ini.

Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada anggota keluarga
atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan yang
dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan.

Gratifikasi

● Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terbukti menerima
gratifikasi yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah dan jutaan dollar AS dalam
kasus korupsi proyek Hambalang. Gratifikasi sebesar Rp 2,2 miliar dari PT Adhi Karya
agar perusahaan itu memenangkan lelang pekerjaan fisik Hambalang. Kemudian,
Anas juga menerima Rp 25,3 miliar dan 36.070 dollar AS dari Grup Permai yang
dimiliki mantan Bendahara Umum Nazaruddin, serta Rp 30 miliar dan 5,2 juta dollar
AS dari Nazaruddin. Selain itu, Anas juga dinyatakan terbukti menerima mobil Toyota
Harrier serta fasilitas survei dari Lingkaran Survei Indonesia sebesar Rp 478,6 juta.

● Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pejabat Badan Pertanahan
Nasional (BPN) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang
(TPPU). Dua pejabat yang menjadi tersangka yakni mantan Kepala Kantor Wilayah
BPN Kalimantan Barat periode 2012-2016 Gusmin Tuarita dan mantan Kepala Bidang
Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat Siswidodo.
Sebelumnya, Gusmin dan Siswidodo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus
dugaan gratifikasi terkait penerbitan Hak Guna Usaha untuk sejumlah perkebunan
sawit di Kalimantan Barat, pada Jumat (29/11/2019). Dalam kurun waktu 2013-2018,
Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah
termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah
ataupun melalui Siswidodo.

TERIMA KASIH