KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

BAHAN AJAR
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

By Helpita

KATA PENGANTAR
Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kemampuan
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan E-Book Inovasi Pendidikan Ekonomi
yang berjudul “Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal”. Penulis menyadari bahwa
penyelesaian E-Book ini tidak terlepas dari motivasi dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu,
terima kasih penulis ucapkan kepada:
1. Bapak Dr. H. Gimin, M. Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan
Ekonomi.
2. Teman-teman yang bersedia membantu dan memberikan masukan yang bersifat
membangun demi penyelesaian dan kesempurnaan E-Book ini.
Semoga kebaikan yang telah mereka berikan dibalas oleh Allah Swt. Penulis telah
berusaha menyelesaikan E- Book ini sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang penulis
peroleh. Penulis berharap agar E- Book ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam
kemajuan dunia pendidikan.
Penulis menyadari bahwa E-Book ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi
sistematika penulisan maupun dari segi penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Atas perhatian, saran, dan kritikan dari
pembaca penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................................................... iii
BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1
A. PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1
B. KEBIJAKAN FISKAL ...................................................................................................................... 1

1. Pengertian Kebijakan Fiskal ........................................................................................................... 1
2. Tujuan Kebijakan Fiskal ................................................................................................................. 2
3. Jenis Kebijakan Fiskal .................................................................................................................... 3
4. Peran Kebijakan Fiskal ................................................................................................................... 4
5. Instrumen Kebijakan Fiskal ............................................................................................................ 5
6. Contoh Kebijakan Fiskal................................................................................................................. 6
C. KEBIJAKAN MONETER ................................................................................................................. 6
1. Pengertian Kebijakan Moneter ....................................................................................................... 6
2. Tujuan Kebijakan Moneter ............................................................................................................. 8
3. Jenis Kebijakan Moneter............................................................................................................... 10
4. Peran Kebijakan Moneter ............................................................................................................. 10
5. Instrumen Kebijakan Moneter ...................................................................................................... 11
6. Contoh Kebijakan Fiskal............................................................................................................... 12
D. PERBEDAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER ...................................... 13
LATIHAN SOAL ................................................................................................................................. 15
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................................................16

iii

BAB I
PENDAHULUAN

PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL
DAN KEBIJAKAN MONETER

A. PENDAHULUAN
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah salah satu mata kuliah yang

memberikan gambaran tentang kebijakan ekonomi yang digunakan sebuah negara terdiri
dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menggunakan kombinasi kebijakan ini negara
dapat mengusahakan kestabilan ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Selama ini
kita mengenal dua kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah dan kondisi
perekonomian Indonesia,yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mungkin kita akan
beranggapan bahwa kedua kebijakan tersebut adalah sama, namun sebenarnya hal tersebut
merupakan dua kebijakan ekonomi yang sangat berbeda. Maka dari itu, agar kita bisa tahu
seperti apa perbedaannya, kali ini kami akan berbagi mengenai kebijakan fiskal dan
moneter mulai dari pengertiannya, tujuannya, perannya, instrumennya, contohnya, dan
perbedaannya.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua kebijakan yang diterapkan di
Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang
sedang berkembang. Sebelum berbicara lebih jauh tentang kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu seperti apa pengertian
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu. Hal ini agar kita tidak bingung dalam
memahami pembahasannya. Jadi jika kita ingin tahu lebih dalam mengenai pengertian
kebijakan fiskal dan moneter, maka berikut ini kami sajikan penjelasannya secara lengkap.

B. KEBIJAKAN FISKAL
1. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi
mengelola anggaran negara. Anggaran negara ini nantinya bisa digunakan untuk
mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan. Kebijakan fiskal ini selalu ditonjolkan

dalam bentuk pajak, subsidi dan pengeluaran pemerintah. Arti lain dari kebijakan fiskal
yaitu sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi
dalam suatu negara melalui pengaturan pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak)
pemerintah.

Menurut Wikipedia, Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan
moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat
bunga dan jumlah uang yang beredar.

Perubahan tingkat komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat
memengaruhi variabel-variabel berikut ini:
1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi negara
2. Pola persebaran sumber daya yang dimiliki
3. Distribusi pendapatan negara
2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Pemerintah membuat kebijakan fiskal ini dengan tujuan mendapatkan dana-dana
dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut
dalam rangka menjalankan pembangunan negara. Kebijakan pemerintah ini juga
bertujuan untuk mempengaruhi proses kehidupan ekonomi masyarakat yang
dilaksanakan melalui Anggaran Belanja Negara (APBN). P emerintah melalui
kebijakan fiskal hanya bisa mengatur pembelanjaan Negara (pengeluaran Negara) dan
pajak dari semua unsur APBN. Pada tujuan lain, kebijakan fiskal berbeda dengan
kebijakan moneter, dimana tujuannya yaitu untuk men-stabilkan perekonomian melalui
controlling tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kemudian yang menjadi
instrumen utama dalam kebijakan fiskal yaitu pengeluaran dan pajak.

Tujuan utama kebijakan fiskal adalah kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan. Jika dirinci, berikut adalah tujuan utama kebijakan fiskal

 Meratakan Kesejahteraan Masyarakat
Hal ini dapat dilihat dalam penarikan pajak. Contohnya saja pada kasus orang
kaya yang diberi pajak yang lebih tinggi. Hasil penarikan pajak tersebut akan
digunakan untuk subsidi kesehatan masyarakat yang membutuhkan.
 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah bisa memacu pertumbuhan bisnis dengan memberi potongan pajak
pada usaha kecil. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memberi subsidi pada

2

UKM agar makin banyak lapangan kerja yang tumbuh.
 Meningkatkan Distribusi Pendapatan
Penentuan kebijakan batas upah minimum adalah salah satu bentuk kebijakan
fiskal. Hal ini dilakukan untuk membuat pendapatan seseorang selalu
proporsional dengan kondisi ekonomi di daerahnya.
 Meningkatkan Pembangunan Nasional
Hal ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Pemerintah biasanya harus
mengeluarkan uang untuk menjaga fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan
masih banyak lagi. Pengeluaran ini tentu berasal dari pendapatan fiskal
pemerintah yaitu pajak dan bea cukai.
3. Jenis Kebijakan Fiskal
Jenis kebijakan fiskal yang paling sering dibahas adalah kebijakan berdasarkan
jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah mendapatkan uang
tentunya paling banyak dari pajak dan bea cukai, walaupun ada juga pendapatan dari
hibah. Dari pendapatan dan pengeluaran tersebut dibentuklah neraca pendapatan dan
pengeluaran negara. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal untuk mengontrol neraca
tersebut. Berikut adalah jenis – jenis kebijakan fiskal yang biasa digunakan:
 Kebijakan Fiskal Seimbang
Kebijakan ini berupa penyeimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara.
Tujuan kebijakan ini adalah menghasilkan nilai 0 dari perbedaan pendapatan dan
pengeluaran. Kelebihan kebijakan ini adalah tidak diperlukannya pinjaman dari
luar negeri untuk membayar pengeluaran yang berlebih. Tapi kelemahan yang
harus diterima adalah keterbatasan pengeluaran. Jika pengeluaran harus selalu
sama dengan pendapatan, pemerintah tidak akan siap menghadapi pengeluaran
mendadak seperti bencana alam besar.
 Kebijakan Fiskal Surplus
Kebijakan fiskal surplus jarang sekali dilakukan. Hal ini karena dinilai tidak
efektif dalam mendorong ekonomi. Kebijakan ini mengharuskan pendapatan
pemerintah harus lebih tinggi daripada pengeluarannya. Walaupun tidak efektif,
kebijakan ini baik jika terjadi krisis akibat inflasi yang terlalu tinggi. Peningkatan
pajak akan menyerap peredaran uang dan akhirnya menghindari inflasi yang
terlalu tinggi.
 Kebijakan Fiskal Defisit
Kebijakan fiskal ini adalah yang paling banyak digunakan. Kebijakan ini
mengharuskan jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatan.

3

Untuk menyeimbangkan hal neraca, pemerintah biasanya mengambil utang luar
negeri untuk hal ini. Bahaya penggunaan kebijakan ini adalah pembengkakan
nilai hutang. Pemerintah harus menjaga nilai hutang agar tidak berlebih dan
masih memungkinkan untuk dibayar.
 Kebijakan Fiskal Dinamis
Kebijakan ini adalah yang paling fleksibel. Saat normal, bentuknya mirip
kebijakan fiskal seimbang. Seiring perubahan waktu, pemerintah dapat mengubah
ukurannya sesuai dengan situasi. Hal ini tentu terlihat baik, tapi kekurangan dari
kebijakan ini adalah proses birokrasinya. Perubahan tingkat pengeluaran
pemerintah dan aturan penarikan pajak harus sering diubah jika menggunakan
kebijakan ini.
4. Peran Kebijakan Fiskal
Peran kebijakan fiskal antara lain adalah sebagai berikut:
1. Mampu menurunkan tingkat inflasi dengan cara memperkecil pengeluaran
pemerintah yang dilakukan dengan mengurangi atau menunda atau bahkan
membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara waktu.
2. Menyejahterakan masyarakat melalui aturan pemerintah yang mengatur
perekonomian berupa pengeluaran, pajak, perbelanjaan dan hutang agar lebih
stabil.
3. Mengurangi tingkat pengangguran dengan cara memperbesar pengeluaran dan
transfer pemerintah. Untuk memperbesar transfer pemerintah, perlu adanya subsidi
atau mengurangi pungutan pajak dari masyarakat.
4. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional dengan cara pemerintah
meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan
yang lebih tinggi.
5. Berperan meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu dengan cara memperbesar
pengeluaran pemerintah, seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, jembatan,
gedung pemerintah, atau membelian peralatan militer, rumah sakit, perkantoran.
Cara tersebut akan bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat dan dapat
melibatkan tenaga kerja.
6. Mampu menanggulangi inflasi yang dilakukan dengan menerapkan pajak langsung
progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi.
7. Mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan cara memperbesar
pengeluaran pemerintah. Misalnya pemerintah melakukan pengeluaran dengan cara
menjalankan proyek pembangunan yang didanai oleh APBN, maka dengan cara ini

4

nantinya akan timbul permintaan barang dana jasa, sehingga hal tersebut akan
mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa. Cara yang lainnya yaitu
dengan meningkatkan transfer pemerintah, maksudnya adalah memberikan bantuan
kepada masyarakat miskin, bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, atau berupa
subsidi.
8. Mampu meningkatkan laju investasi dengan cara mendorong dan memacu atau
menghambat investasi pada sektor swasta maupun sektor negara.
9. Mampu mendorong investasi optimal secara sosial yang dilakukan oleh pemerintah.
10. Mampu menjaga stabilitas perekonomian internal ataupun eksternal di tengah

ketidakstabilan internasional
5. Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang
sangat berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak
yang berlaku maka akan berpengaruh terhadap ekonomi. Apabila pajak diturunkan,
maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan mampu
meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, apabila pajak dinaikkan, maka daya beli
masyarakat akan menurun serta output industri pun akan menurun secara umum.
Adapun instrumen instrumen kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut:
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara. Hal ini bertujuan untuk
memberi stimulus pada kondisi perekonomian. Umumnya anggatan defisit ini sangat
baik digunakan apabila kondisi ekonomi sedang resesif. Anggaran defisit dibagi
menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

 Defisit konvensional: Defisit konvensional ini adalah anggaran defisit yang
dihitung berdasarkan selisih antara realisasi total pembelanjaan dan realisasi
total pengeluaran, termasuk juga dana hibah di dalamnya.

 Defisit moneter: Defisit moneter merupakan anggaran defisit yang hasilnya
diperoleh dari perhitungan berdasarkan selisih antara realisasi total belanja
negara (tidak termasuk pembayaran pokok ataupun hutang) dan realisasi dari
total penerimaan (tidak termasuk di dalamnya penerimaan dari hutang)

 Defisit operasional: Difisit operasional ini hampir mirip dengan defisit
moneter, hanya saja letak perbedaannya yaitu dalam nilai yang diukur. Dalam
defisit operasional nilai yang dihitung adalah nilai riil atau asli bukan lah nilai
nominal.

5

 Defisit primer: Defisit primer merupakan defisit yang jumlahnya dihitung dari
selisih antara realisasi dari belanja total (belum termasuk pembayaran pokok
dan hutang) dan total penerimaan.

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan

membuat penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Umumnya
politik anggaran surplus ini akan labih baik dilaksanakan pada saat perekonomian
sedang dalam kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan agar
pengeluaran negara sama besar dengan penerimaan negara. Tujuan politik anggaran
berimbang adalah terjadinya anggaran yang pasti serta meningkatkan disiplin.
6. Contoh Kebijakan Fiskal

Pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi, maka pemerintah
akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil
pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. Cara seperti
ini disebut dengan pengelolaan anggaran.
1. Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak
2. Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah
3. Melakukan penghematan pengeluaran negara
4. Mewajibkan kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) untuk meningkatkan
wajib pajak.

C. KEBIJAKAN MONETER

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dari otoritas moneter (dalam hal ini
adalah bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar,
uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan
perekonomian yang dicita-citakan. Pengertian lain dari kebijakan moneter adalah salah
satu upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara
berkelanjutan dengan tetap menjaga kestabilan harga. Pada prakteknya, kebijakan
moneter akan mengatur persediaan uang yang dimiliki suatu negara untuk mencapai

6

tujuan tertentu seperti menahan laju inflasi, dan juga mendorong usaha pembangunan
nasional.

Perkembangan perekonomian ini berupa stabilitas harga, pertumbuhan
ekonomiyang baik, dan kesempatan atau peluang kerja yang tersedia. Kebijakan
moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran
serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan
moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro.
Misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Kebijakan moneter
disepakati oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang di dalam dan di luar
negeri. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan suku bunga dan juga
mengendalikan jumlah uang yang beredar di antara masyarakat. Kebijakan moneter juga
diambil oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian.

Kebijakan moneter menurut para ahli antara lain: 1) Nopirin (1992:45) kebijakan
moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral)
untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan
mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat; 2) Iswardono(1997:126) kebijakan
moneter merupakan bagian integral dari kebijakan makro. Kebijakan moneter ditujukan
untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca
pembayaran; 3) Suryono (2000:111) kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah
untuk memengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memengaruhi penawaran uang
dalam masyarakat atau dengan cara memengaruhi tingkat suku bunga; 4) Sadono
sukirno (2012:24) kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah yang
dilaksanakan oleh bank sentral (di Indonesia Bank sentral adalah Bank Indonesia) untuk
mempengaruhi (mengubah) jumlah penawaran uang dalam perekonomian atau
mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Dari pengertian – pengertian diatas, kebijakan moneter dapat dideskripsikan
sebagai tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah
melalui bank sentral untuk mempengaruhi atau mengatur jumlah uang yang beredar
(JUB) dalam perekonomian dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian yang
diukur dari kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Secara sederhana kebijakan moneter adalah peraturan ataupun keputusan yang
diambil pemerintah demi mempengaruhi perkembangan faktor–faktor moneter agar

7

sesuai dengan target yang ingin dicapai. Faktor–faktor moneter yang dipengaruhi disini
adalah:

1.Jumlah uang beredar

2.Tingkat inflasi

3.Nilai suku bunga

4.Nilai bunga kredit

5.Nilai tukar mata uang

2. Tujuan Kebijakan Moneter
Dalam penggunaan kebijakan moneter, hal ini tidak berupa aturan statis.

Kebijakan ini selalu diambil sesuai dengan perubahan ekonomi yang terjadi di dalam
maupun di luar Indonesia. Secara umum pengambilan kebijakan ini memiliki 4 tujuan
utama, yaitu
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pengaturan nilai suku bunga dalam kebijakan moneter dapat memacu persaingan
dan aktivitas ekonomi sebuah negara. Kebijakan suku bunga bisa membuat nilai mata
uang menguat dan meningkatkan posisi mata uang tersebut saat digunakan dalam
perdagangan internasional. Semakin subur ladang perekonomian di dalam dan luar
negeri membuat banyak orang mendapatkan imbasnya. Hal seperti peningkatan tingkat
pendapatan dan pengurangan pengangguran bisa terjadi. Jika hal ini berjalan lama,
pertumbuhan ekonomi negara-pun mampu tercapai.
2. Membuka Lapangan Kerja Baru

Seperti yang disinggung di atas, peningkatan kegiatan ekonomi berarti kebutuhan
tenaga kerja-pun akan naik. Kenaikan ini tentunya membuat banyak lapangan kerja
menjadi tersedia. Contoh saja, melalui kebijakan moneter yang baik, para investor asing
banyak yang datang dan membuka perusahaannya di sini. Jika sudah begitu,
masyarakat makin mudah mendapat pekerjaan.
3 Menciptakan Kestabilan Harga

Harga barang tentu berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dalam
masyarakat. Jumlah uang beredar ini sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Selama
banyak uang beredar banyak, nilai inflasi akan tinggi. Nilai inflasi inilah yang
menimbulkan peningkatan harga. Jika tidak hati – hati dalam mengontrol hal ini, inflasi
dapat menyebabkan krisis seperti pada tahun 1998 dan 2008 lalu. Jika sampai terjadi

8

krisis, harga – harga barang melejit tinggi. Jika sudah begitu banyak orang tidak
mampu memenuhi kebutuhannya karena harganya yang tinggi, hal inilah yang
menyebabkan tingkat kemiskinan akan meningkat.
4. Menjaga Keseimbangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan

Nilai mata uang pasti berbeda tiap negara dan hal ini dipengaruhi oleh
keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangannya. Keseimbangan ini akan
mempengaruhi seberapa besar cadangan devisa, banyak impor dan ekspor yang
dilakukan, serta seberapa menariknya negara tersebut sebagai tempat investasi.
Tujuan lainnya dari kebijakan moneter antara lain:
a. Menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang
dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.

b. Menjaga kestabilan harga, artinya harga suatu barang merupakan hasil interaksi
antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar

c. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam
perekonomian.

d. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan
stabilitas tingkat harga.

e. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi
yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.

f. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi
melalui sumber penerimaan yang normal.

g. Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan
mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya
investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja
masyarakat.

h. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan
jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam
negeri atau sebaliknya.

9

3. Jenis Kebijakan Moneter
Sebetulnya ada 2 jenis kebijakan yang digunakan dalam moneter. Hal ini berbeda

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah 2 kebijakan tersebut
1. Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan ini adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah
uang beredar. Kebijakan ini digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi. Peredaran
uang yang banyak akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uangnya. Semakin
banyak orang membeli barang, perusahaanpun akan berusaha mengimbangi jumlah
produksinya. Dalam proses peningkatan produksi ini, perusahaan akan meningkatkan
jumlah pekerjaanya. Jadi secara tidak langsung kebijakan ini akan meningkatkan
lapangan kerja. Semakin banyak orang bekerja artinya semakin banyak orang
mendapatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan ini digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif di
atas. Perlu diingat bahwa peredaran uang yang banyak juga memacu harga naik.
Masyarakat yang membelanjakan uangnya tentu meningkatkan permintaan barang. Jika
permintaan tinggi, harga barang-pun akan tinggi. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa
membuat krisis. Untuk mengurangi inflasi ini, kebijakan moneter kontraktif digunakan.
Kebijakan ini mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Hal
ini dilakukan dengan menjual surat – surat berharga negara. Jika orang – orang
membelinya, otomatis uang yang diterima dari hasil pembelian dapat disimpan untuk
mengurangi uang beredar.
4. Peran Kebijakan Moneter
Peran kebijakan moneter antara lain adalah sebagai berikut:
1. Mampu mengatur persentase cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan
jumlah uang yang beredar di masyarakat.
2. Berperan dalam penetapan suku bunga kredit agar kestabilan ekonomi terjaga.
3. Mampu memelihara kestabilan nilai tukar uang melalui Bank Indonesia yang
menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar agar tidak
berlebihan.
4. Mampu memainkan jumlah cadangan perbankan melalui jumlah cadangan perbankan
yang harus disimpan oleh pemerintah.
5. Imbauan moral kepada pelaku ekonomi dengan cara pemerintah akan menghimbau
setiap bank agar berhati-hati dalam memberikan kredit. Hal itu untuk menjaga agar
peredaran uang tidak meningkat.

10

6. Mampu mengatur suku bunga deposito, sehingga apabila pemerintah ingin adanya
pertambahan peredaran uang, maka suku bunga deposito harus dinaikkan. Sebaliknya,
jika pemerintah ingin mengurangi peredaran uang, maka suku bunga deposito juga
harus diturunkan.
7. Mampu mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga.
8. Mengatur persediaan uang dan barang agar perekonomian negara bisa stabil melalui
kebijakan moneter di bidang perdagangan.
9. Mampu mempertahankan kestabilan harga dengan cara mengurangi peredaran uang.
10. Berperan dalam memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
5. Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan
moneter, intstrumen kebijakan moneter tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka menrupakan sebuah cara untuk mengendalikan uang yang
beredar di masyarakat dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah
(government securities). Pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah apabila
menginginkan jumlah uang beredar bertambah. Namun, apabila menginginkan
berkurangnya jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga
pemerintah kepada masyarakat. Beberapa surat berharga pemerintah antara lain yaitu
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto merupakan sebuah cara untuk mengatur jumlah uang yang
beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank
umum. Terkadang bank umum mengalami kekurangan uang sehingga mereka harus
meminjam kepada bank sentral. Agar jumlah uang beredar bertambah, maka
pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral. Begitupun sebaliknya, agar jumlah
uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menaikkan tingkat bunga.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib merupakan sebuah cara mengatur jumlah uang yang
beredar. Namun berbeda dengan fasilitas diskonto, pada rasio cadangan wajib, cara
yang dilakukan yaitu dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus
disimpan pada pemerintah. Pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib jika
ingin menambah jumlah uang yang beredar. Begitu pun sebaliknya, pemerintah akan
menurunkan rasio cadangan wajib jika ingin menurunkan jumlah uang beredar.

11

4. Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Imbauan moral adalah kebijakan moneter dalam rangka mengatur jumlah uang

beredar dengan cara memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya yaitu
seperti memberi imbauan kepada perbankan pemberi kredit agar berhati-hati dalam
mengeluarkan kredit, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
Kemudian akan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral dengan
tujuan untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian.
5. Kredit Selektif

Kreatif selektif merupakan politik bank sentral dalam rangka mengurangi jumlah
uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit.
6. Politik Sanering

Politik sanering ini dilakukan apabila sudah terjadi hiper inflasi. Hal ini pernah
dilakukan oleh BI pada tanggal 13 Desember 1965 dengan cara melakukan pemotongan
uang dari Rp1.000 menjadi Rp1.
6. Contoh Kebijakan Fiskal
Berikut ini beberapa contoh kebijakan moneter:
1. Bank Indonesia melelang sertifikatnya, atau bisa juga membeli surat-surat
berharga di pasar modal. Jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di
harapan, maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini akan
membuat masyarakat melakukan pinjaman sehingga banyak investasi yang ada di
masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika bank sentral ingin membatasi kegiatan
ekonomi, maka tingkat suku bunga akan dinaikkan, hal ini akan membuat
masyarakat/pengusaha banyak menabung sehingga uang yang beredar dapat dikurangi.
2. Pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu
dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi yaitu dengan cara
membeli surat-surat berharga. Di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang
berlebihan pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar
dengan cara menjual surat-surat berharga.
Jika sedang terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan cadangan kas
minimumnya sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Sebaliknya jika kondisi
perekonomian sedang lesu, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kas
minimumnya, sehingga uang yang beredar akan bertambah akibat banyaknya pinjaman
yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian akibat dari naiknya cadangan kas, maka
kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman akan berkurang atau bahkan

12

bank umum tidak mampu memberikan pinjaman, sehingga dana yang menganggur di
bank akan semakin bertambah.

D. PERBEDAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan dua kebijakan yang memiliki

tujuan untuk mengatur perekonomian dan mengatasi kondisi dan permasalahan ekonomi
suatu negara seperti halnya krisis ekonomi atau inflasi yang terlalu tinggi. Dari penjelasan
di atas dapat kita ambil kesimpulan mengenai perbedaan kebijakan fiskal dan moneter,
yaitu sebagai berikut:
1. Secara Definisi

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi
perekonomian secara makro khususnya sektor riil melalui kebijakan pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja negara dalam hal ini APBN. Sedangkan kebijakan
moneter adalah kebijakan pemerintah dalam hal mengatur jumlah uang yang beredar di
pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan nilai rupiah.

Dengan kata lain: Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengatur
perekonomian dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, melalui
pengaturan tingkat pajak dan belanja negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah
kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar
dan tingkat suku bunga.
2. Berdasarkan Instrumen

Kebijakan fiskal dilakukan dengan menggunakan APBN sebagai instrumen,
seberapa besar belanja pemerintah dan seberapa besar penerimaan pajak ditetapkan
untuk mempengaruhi perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter dilakukan untuk
mempengaruhi uang yang beredar dengan cara:
1. Melakukan operasi pasar terbuka
2. Menetapkan tarif suku bunga
3. Menetapkan giro wajib minimum
4. Melakukan himbauan moral
3. Instansi yang berwenang

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sama-sama menjadi kewenangan
pemerintah, namun ada instansi pemerintah yang menangani secara khusus. Kebijakan
fiskal dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Presiden beserta kabinetnya yang juga
dibantu oleh lembaga legislatif yaitu DPR. Sedangkan kebijakan moneter dibuat oleh
bank sentral yaitu Bank Indonesia, dan ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia.

13

Namun pemerintah tetap bisa campur tangan dalam kebijakan moneter melalui
kebijakan moneter langsung seperti masalah peredaran uang dan kredit perbankan.
4. Dampak terhadap perekonomian

Secara umum, kebijakan moneter berdampak lebih cepat terhadap perekonomian
negara daripada kebijakan fiskal. Selain itu juga kebijakan moneter cenderung lebih
efektif dalam mengatasi inflasi, sedangkan kebijakan fiskal cenderung lebih efektif
dalam mengatasi resesi. Dengan demikian masing-masing kebijakan mempunyai
kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian jika ada pertanyaan mengenai
mana sih yang lebih efektif antara kebijakan fiskal dan moneter? Maka jawabannya
yaitu bergantung pada permasalahan apa yang akan diatasi. Dalam prakteknya,
diperlukan adanya kombinasi yang tepat antara kebijakan fiskal dan moneter (policy
mix), karena sesungguhnya sektor riil (dalam hal ini adalah kebijakan fiskal) dan sektor
moneter (dalam hal ini adalah kebijakan moneter) sangat berkaitan erat. Kombinasi
antara dua kebijakan ini membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara
Pemerintah (Kementerian Keuangan) sebagai penanggungjawab kebijakan fiskal dan
Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas atau kebijakan moneter.

14

LATIHAN SOAL
1. Jelaskan pengertian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter?
2. Sebutkan tujuan dari kebijakan fiskal dan moneter?
3. Jelaskan jenis-jenis kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
4. Jelaskan peran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter?
5. Sebutkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter beserta contohnya?

15

DAFTAR PUSTAKA

Edgmand, Michael R. 1987. Makro Ekonomi. Teori dan Kebijakan. New Jersey. Prentice-
hall. Binarupa Aksara. Jakarta

Riadi, Muchlisin. 2017. Pengertian, Tujuan, dan Instrumen Kebijakan Moneter dalam
http://www.kajianpustaka.com/ diakses pada tangal 18 februari 2021.

Tim Ilmu Ekonomi ID. 2016. Kebijakan Fiskal dalam http://www.ilmu-ekonomi-id.com/
diakses pada tanggal 18 februari 2021.

Anonim._. Kebijakan Moneter dalam https://id.wikipedia.org/ diakses pada tangal 18 februari
2021.

Anonim._. Kebijakan Fiskal dalam https://id.wikipedia.org/ diakses pada tangal 18 februari
2021.

Astuti, Ari Kusuma. 2015. Peran dan Fungsi Kebijakan Moneter dalam.
http://arikusumaaastuti.blogspot.co.id/ diakses pada tangal 18 februari 2021.

Astuti, Ari Kusuma. 2015. Peran dan Fungsi Kebijakan Fiskal dalam.
http://arikusumaaastuti.blogspot.co.id/ diakses pada tangal 18 februari 2021.

16