Manajemen Keuangan Internasional

46 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. opsi untuk meng-hedge posisi mereka. Suatu kontrak currency futures menetapkan volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian (settlement date) tertentu di masa depan. Sebuah MNC yang ingin menghedge hutangnya tertentu di masa depan. Sebuah MNC yang ingin meng-hedge hutangnya akan membeli kontrak currency futures untuk mengunci harga suatu valuta asing di suatu waktu di masa depan. Kontrak futures hampir serupa dengan kontrak forward, kecuali bahwa kontrak futures diperdagangkan pada bursa sedangkan kontrak forward ditawarkan oleh bank-bank komersial. Kontrak currency options dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call option menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu (yang dinamakan dengan strike price atau exercise price) dalam suatu periode waktu tertentu. Currency call option digunakan untuk meng-hedge hutang-hutang valas yang harus dibayarkan di masa depan. Currency put option memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency put option digunakan untuk meng-hedge piutang-piutang yang akan diterima di masa depan. Currency call option dan currency put option dapat dibeli pada bursa. Currency call option dan currency put option menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan kontrak forward atau kontrak futures karena tidak mewajibkan pembeli opsi melakukan pembelian atau penjualan valuta di masa depan. Yaitu, perusahaan bisa memilih untuk tidak menggunakan opsinya. Opsi valuta merupakan cara yang populer untuk melakukan hedging. Coca-Cola Company telah mengganti sekitar 30 hingga 40% kontrak forwardnya dengan opsi valuta. FMC, produsen produk kimia dan mesin AS, sekarang mengandalkan opsi valuta untuk meng-hedge penjualanpenjualan luar negerinya. Sebuah studi terbaru yang dilakukan

Manajemen Keuangan Internasional 47 oleh Whitney Group menemukan bahwa 85% perusahaan multinasional AS menggunakan opsi valuta. Metode Lain Untuk Menangani Resiko Kurs Valuta Asing Jika suatu perusahaan berharap menerima unit mata uang luar negeri (jika hal itu “long” dalam unit mata uang asing), risikonya adalah bahwa nilai dari unit mata uang asing itu akan turun (turunnya nilai mata uang asing dalam kaitan dengan dolar). Jika suatu perusahaan mempunyai kewajiban untuk dalam unit mata uang asing (jika hal itu “short” dalam unit mata uang asing), risikonya adalah bahwa nilai dari mata uang asing itu akan naik dan ia harus memberi mata uang itu untuk melunasi kewajibannya pada harga yang lebih tinggi. Saldo Transaksi Pasar forward untuk membeli dan menjual mata uang asing atau meminjam dan meminjamkan dalam mata uang asing bukan satu-satunya metode untuk mengelola risiko kurs mata uang asing. Tidak tepat untuk memfokuskan pada setiap transaksi secara tersendiri. Suatu perusahaan mungkin ingin mengadakan transaksi kepada negara-negara dengan mata uang yang kuat dan yang lemah. Keseimbangan yang berkelanjutan dalam portofolio transaksi dapat memberi suatu bentuk penangkalan dinamis atas risiko kurs valuta asing. Saldo Moneter Perusahaan harus mengambil tindakan perlindungan bukan saja terhadap penerimaan yang akan diterima atau kewajiban yang harus dilunasi melainkan juga terhadap posisi panjang atau posisi pendek dalam kaitannya dengan valuta asing yang diakibatkan oleh posisi neraca dari perusahaan anak di luar negeri. Dalam contoh USP Company, hasil penjualan barang dalam valuta asing adalah 380.000 merupakan piutang dagang selama tiga bulan sampai saatnya dilunasi. Tetapi, kita misalnya kurs valuta asing itu naik yaitu dari 1,90 per $1

48 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. menjadi 2,00 per $1. Dengan kurs valuta asing 1,90 per $1 nilai piutang dagang adalah $200.000. Tetapi pada kurs valuta asing yang lebih rendah, valuta asing 2 = $1, piutang dagang hanya bernilai $190.000. Ini berarti ada suatu kerugian sebelum pajak sebesar $10.000 dalam nilai dolar piutang dagang tersebut. Sebaliknya, bila suatu perusahaan memiliki hutang dagang dalam valuta asing sebesar 380.000, dan kurs terhadap dolarnya naik dari 2,00 menjadi 1,90 berarti ada kerugian karena hutang dagang yang dinyatakan dalam dolar naik sebesar $10.000. Dalam hal ini, kita akan segera membahas konsep saldo moneter. Saldo moneter (monetary balance) pada intinya merupakan upaya menghindari selisih antara posisi hutang dagang bersih dengan posisi piutang dagang bersih. Dalam saldo moneter, komponen aktiva dan kewajiban merupakan komponen yang nilainya dinyatakan dalam mata uang lokal dan tidak berubah walaupun terjadi devaluasi atau revaluasi. Sebagai gambaran, yang termasuk pos-pos moneter adalah sebagai berikut : Aktiva Moneter Kewajiban Moneter Kas Surat-surat berharga Piutang dagang Pengembalian pajak Wesel tagih Asuransi yang dibayar di muka Hutang dagang Wesel bayar Cadangan pajak Obligasi Saham preferen Apa yang disebut sebagai posisi moneter perusahaan tidak lain adalah cara lain untuk menyatakan posisi perusahaan dalam hubungannya dengan aktiva riil. Misalnya, persamaan dasar suatu neraca dapat ditulis sebagai berikut :

Manajemen Keuangan Internasional 49 Aktiva moneter + Aktiva riil = Kewajiban moneter+ Modal (Net Worth) Tinjaulah pola hubungan berikut : Aktiva Aktiva Kewajiban Moneter + Riil = Moneter + Modal Perusahaan A : Kreditor moneter $ 6.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 6.000 Perusahaan B : Debitor moneter 4.000 6.000 6.000 4.000 Perusahaan A menjadi kreditur moneter karena aktiva moneternya melebihi kewajiban moneternya; posisi modalnya adalah negatif dalam kaitannya dengan penggunaan aktiva riil untuk menutup investasi modalnya. Sebaliknya, Perusahaan B merupakan debitur moneter karena ia mempunyai kewajiban moneter yang jumlahnya melebihi aktiva moneternya; posisi aktiva riil positif. Jadi, kreditur moneter dapat disebut sebagai perusahaan dengan posisi negatif dalam aktiva riil dan debitor sebagai perusahaan dengan posisi positif dalam aktiva riil. Berikut ini akan kita lihat bahwa hubungan yang ada sepadan satu sama lain : Perusahaan A (Posisi panjang/ long dalam valuta asing) Kreditor moneter Aktiva moneter melebihi kewajiban moneter Posisi negatif dalam aktiva riil Saldo penerimaan valuta asing dikurangi kewajiban valuta asingnya positif Perusahaan B (Posisi pendek/ short dalam valuta asing Debitor moneter Kewajiban moneter melebihi aktiva moneter Posisi positif dalam aktiva riil Saldo penerimaan valuta asing dikurangi kewajiban valuta asingnya negatif

50 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. Jadi, jika Perusahaan A memiliki posisi “panjang” (long) dalam valuta asing, berarti ia akan menerima dana lebih banyak dalam valuta asing, atau ia akan mempunyai posisi aktiva moneter bersih yang melebihi kewajiban moneternya. Keadaan sebaliknya dialami oleh Perusahaan B yang berada dalam posisi “pendek” (short) dalam kaitannya dengan valuta asing. Kebijakan Lain Untuk Mengelola Resiko Kurs Valuta Asing Disamping tindakan perlindungan seperti dengan cara pasar forward atau meminjamkan melalui pasar uang, ada pula kebijakan tertentu untuk mendapatkan suatu posisi neraca di mana risiko kurs tukar dapat ditekan terhadap devaluasi atau revaluasi mata uang. Khususnya, dalam negara-negara yang nilai mata uangnya cenderung merosot, manajemen perusahaan anak setempat hendaknya didorong untuk mematuhi kebijakan berikut ini : 1. Jangan menyimpan uang kas terlalu banyak. Jika memiliki kelebihan dana, gunakan untuk membeli persediaan atau aktiva riil lainnya. 2. Kalau memungkinkan hindari praktek memberi kredit dalam jumlah yang terlalu banyak atau dalam jangka waktu terlalu lama. Jika piutang dagang memang merupakan praktek yang tidak dapat dihindari, sebaliknya dalam kalkulasi dimasukkan jumlah bunga yang cukup menguntungkan, untuk kompensasi turunnya daya beli piutang tersebut. 3. Jika dimungkinkan, hindari pembayaran di muka untuk pesanan barang yang akan kita beli, kecuali penjual memberikan bunga tertentu atas uang muka dari saat pembayaran sampai barang diserahkan. 4. Meminjam dana dengan mata uang lokal dari bank atau lembaga keuangan lainnya jika kita dapat memperolehnya dengan suku bunga yang lebih rendah setelah disesuaikan dengan taksiran suku

Manajemen Keuangan Internasional 51 bunga di mana perusahaan anak itu beroperasi dan tangguhkan pembayarannya selama mungkin. 5. Usahakan untuk membeli bahan atau perlengkapan dengan kredit di dalam negeri di mana perusahaan anak itu beroperasi dan tangguhkan pembayarannya selama mungkin. Sedangkan dalam negara di mana kemungkinan revaluasi sewaktu-waktu dapat terjadi, sebaiknya kita menerapkan kebijakan yang berlawanan dengan lima prinsip di atas. Keseluruhan kebijakan ini diarahkan untuk membuat posisi saldo moneter menjadi terus seimbang antara posisi debitor moneter dengan kreditor moneter. Dalam praktek memang ada perusahaan yang memilih posisi yang lebih agresif. Artinya mereka berusaha menjadi debitor moneter bersih dalam negara yang kemungkinan tingkat pertukaran valuta asingnya akan merosot karena devaluasi, atau menjadi posisi kreditor moneter bersih dalam negara yang kemungkinan tingkat pertukaran valuta asingnya akan naik pesat.

52 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. BAB V INFLASI PENGERTIAN DAN PENGUKURAN TINGKAT INFLASI Pengertian dan Terjadinya Inflasi Inflasi adalah suatu proses atau peristiwa kenaikan tingkat harga umum (Ace Partadiredja, 1985). Sedangkan Ainun Na’im (1996) menyatakan bahwa inflasi merupakan kecenderungan harga-harga barang dan jasa termasuk faktorfaktor produksi, diukur dengan satuan mata uang tertentu yang semakin menaik secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian inflasi adalah meningkatnya harga barang-barang dan jasa secara umum. Ditinjau dari sebab terjadinya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) cost push inflation (2) demand pull inflation. Cost push inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi atau faktor-faktor produksi. Demand pull inflation merupakan suatu jenis inflasi yang disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan permintaan dengan akibat lebih lanjut naiknya harga barang-barang dan jasa secara umum. Pengukuran Tingkat Inflasi Tingkat inflasi dapat diukur dengan berbagai macam cara, antara lain dengan memakai Gross National Product (GNP) deflator dan Angka Indeks Harga (AIH). Apabila digunakan GNP deflator, maka inflasi ditentukan atas dasar kenaikan harga seluruh barang dan jasa yang dihitung dalam menetapkan nominal GNP. GNP deflator dihitung dengan cara membagi GNP nominal (berdasarkan harga berlaku) dengan GNP riil (berdasar harga konstan).

Manajemen Keuangan Internasional 53 Secara matematis, GNP deflator dapat dirumuskan seperti yang tertera di bawah ini : x100 GNP Riil GNP Nomin al GNP riil adalah GNP berdasarkan harga konstan, yang dihitung menurut tahun dasar. Misalnya, apabila di Indonesia tahun dasar perhitungan GNP riil adalah tahun 1973, maka GNP deflator tahun tersebut adalah 100 (%). Apabila GNP tahun 1973 tersebut adalah 6.508 milyar rupiah, GNP nominal tahun 1978 adalah 21.879 milyar rupiah, dan GNP riil tahun 1978 adalah 9.073 milyar rupiah, maka besarnya GNP deflator adalah: 21.979 x 100 = 241 9.073 Angka indeks adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat perubahan secara relatif. Indeks harga merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat harga barang pada waktu tertentu secara relatif dibanding dengan tingkat harga barang tersebut pada tahun dasar yang dipilih berdasarkan keadaan ekonomi yang normal. Indeks harga dapat ditentukan dengan berbagai cara, antara lain adalah : a. Persentase harga barang tertentu pada periode berjalan dibandingkan dengan harga barang pada tahun dasar. Hal ini dapat dinyatakan secara matematis : I = x100 Po Pn Dimana : I = Indeks harga Pn = Tingkat bunga pada tahun berjalan Po = Tingkat bunga pada tahun dasar.

54 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. b. Persentase dari jumlah harga barang pada periode berjalan dibandingkan dengan jumlah harga barang tersebut pada tahun dasar dibagi dengan jumlah barang bersangkutan. I = 100 / x N Pn Po Dimana : N = Jumlah barang yang harganya dibandingkan. c. Persentase dari harga barang tertentu pada periode berjalan dibandingkan dengan harga barang pada tahun dasar, dengan faktor penimbang tertentu. Hitungan ini dapat dinyatakan secara matematis : I = x100 PoPg PnPg Dimana : Pg = Faktor penimbang Di Indonesia ada sebelas macam indeks harga yang tercantum dalam Indikator Ekonomi dan diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik serta dipublikasikan setiap bulan. Pada Tabel berikut disajikan tingkat laju inflasi gabungan di 27 Ibukota Provinsi Indonesia menurut tahun kalender.

Manajemen Keuangan Internasional 55 TINGKAT LAJU INFLASI GABUNGAN DI 27 PROPINSI INDONESIA MENURUT TAHUN KALENDER, 1992-1998 (DALAM PERSEN) Tahun Kalender Kelompok Barang Konsumsi Makanan Perumahan Sandang Aneka Umum 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*) 6,01 5,10 13,93 13,32 6,12 18,45 31,64 4,56 15,46 9,09 5,67 4,72 6,08 17,17 7,23 7,97 6,08 6,50 5,77 7,67 40,68 3,39 9,89 4,89 7,00 9,69 8,11 17,74 4,94 9,77 9,24 8,64 6,47 11,05 25,13 Sumber : Biro Pusat Statistik *) Periode Januari – Maret 1998. Secara relatif, selama tujuh tahun (1992-1998) di antara empat kelompok barang konsumsi seperti tertera pada tabel di atas ternyata kelompok makanan memiliki tingkat inflasi ratarata yang paling tinggi (13,51 persen), kemudian menyusul kelompok sandang (11,70 persen), lalu kelompok perumahan (8,97 persen) , akhirnya kelompok lainnya atau aneka (8,39 persen). Selanjutnya, dalam kaitannya dengan inflasi, pada Tabel berikut disajikan angka indeks harga konsumen gabungan di 27 (dua puluh tujuh) Ibukota Propinsi Indonesia dengan tahun dasar 1988.

56 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. ANGKA INDEKS HARGA KONSUMEN GABUNGAN DI 27 PROPINSI (1990-1997) DENGAN TAHUN DASAR 1988 Bulan 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 107.4 108.4 108.0 109.6 110.2 111.6 114.1 114.8 115.3 116.5 116.9 116.9 117.9 118.2 118.3 120.5 120.7 121.3 123.5 125.9 126.0 127.0 128.4 128.6 129.2 128.5 130.3 131.5 131.7 132.5 132.8 133.0 133.3 133.9 134.2 135.1 139.0 141.9 144.0 144.2 144.4 144.7 145.7 146.2 146.6 147.4 148.0 148.0 150.7 153.3 154.4 154.8 155.6 155.8 157.9 159.3 160.2 161.6 162.3 163.2 165.1 167.3 168.2 171.0 171.9 172.1 173.4 173.9 174.6 175.7 176.4 177.6 181.6 184.8 183.7 185.1 185.2 185.1 186.3 187.8 188.5 189.6 189.6 189.6 191.6 193.6 193.4 194.4 194.8 194.5 195.8 197.5 200.0 204.0 207.4 211.6 Rata-Rata 112.5 123.0 132.3 145.1 157.4 172.3 186.2 198.2 Sumber : Biro Pusat Statistik Data pada tabel ini. memberikan petunjuk bahwa secara umum kenaikan angka Indeks Harga Konsumen Gabungan 27 Kota dari bulan ke bulan tidak begitu besar, antara 0 sampai 4,2 point dan bahkan ada yang negatif (laju menurun) yaitu Indeks Harga bulan Mei 1996 sebesar 185,2 dan bulan Juni 1996 sebesar 185,1 atau mengalami penurunan 0,1 point.

Manajemen Keuangan Internasional 57 BAB VI AKUNTANSI INFLASI DAN KINERJA MANAJEMEN Pengertian Dan Pendekatan Akuntansi Inflasi Akuntansi inflasi adalah proses pengumpulan dan penyajian data akuntansi dengan maksud untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan perubahan tingkat fluktuasi harga, sehingga informasi yang dihasilkan tersebut menunjukkan ukuran satuan mata uang berdasar tingkat harga yang berlaku. Secara teoritis dikenal beberapa pendekatan dalam menyajikan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan masa inflasi, antara lain adalah pendekatan harga umum (general price level), pendekatan biaya berlaku (current cost) dan gabungan dari kedua pendekatan tersebut. KONSEP AKUNTANSI HARGA PEROLEHAN BERLAKU DAN TINGKAT HARGA UMUM Konsep Akuntansi Harga Perolehan Berlaku Konsep akuntansi biaya berlaku menyatakan bahwa nilai pos-pos laporan keuangan dicatat menurut harga perolehan sekarang (current cost). Menurut Zaki Baridwan (1990), akuntansi harga perolehan sekarang adalah metode pengukuran dan pelaporan aktiva dan biaya yang berhubungan dengan penggunaan atau penjualan yang jumlahnya sebesar harga beli sekarang atau yang lebih rendah dari jumlah yang dapat diperoleh pada tanggal penyusunan neraca atau tanggal penggunaan atau penjualan barang. Ada beberapa konsep nilai sekarang (Ainun Na’im, 1996), di antaranya adalah:

58 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. a. Metode Kapitalisasi Metode kapitalisasi menentukan nilai ekonomi atau asset, kelompok asset, atau total asset merupakan jumlah nilai diskonto taksiran aliran kas dari asset yang bersangkutan pada masa yang akan datang selama umur ekonomisnya. b. Current Entry Price Current price menunjukkan jumlah kas atau aktiva lain yang dibutuhkan untuk memperoleh asset yang sama atau ekuivalennya. Current entry price diinterpretasikan pula sebagai harga pokok pengganti (replacement cost) atau biaya untuk reproduksi (reproduction cost). Harga pokok pengganti adalah sejumlah uang kas atau asset lain yang diperlukan untuk memperoleh asset yang sama di pasar asset bekas yang masih memiliki umur manfaat. c. Current Exit Price Current exit price atau harga jual sekarang menunjukkan jumlah kas yang diperoleh atau hutang yang dilunasi dari penjualan aktiva secara wajar, bukan saat likuidasi. Konsep Akuntansi Tingkat Harga Umum Konsep tingkat harga umum atau daya beli konstan adalah suatu metode yang menyajikan unsur-unsur laporan keuangan dengan satuan moneter yang daya belinya sama. Pilihan atas konsep daya beli konstan didasarkan beberapa alasan : (1) Konsep akuntansi daya beli konstan membuat angka-angka dalam laporan keuangan lebih bermakna. Apabila satuan pengukur dalam laporan keuangan memiliki nilai berbeda yang disebabkan adanya perubahan harga, maka angkaangka tidak dapat dijumlahkan secara langsung. (2) Daya beli konstan lebih mudah dalam melakukan penaksiran secara realistis mengenai arus kas pada masa yang akan datang, prestasi manajer, serta mengenai kemampuan dalam mengoperasikan modal perusahaan.

Manajemen Keuangan Internasional 59 (3) Proses pelaporan dapat dilaksanakan lebih mudah karena penyesuaian dilakukan setelah laporan keuangan utama selesai disusun. Faktor obyektivitas dan variabilitas juga dapat dipertahankan. Konsep ini menilai daya beli uang pada barang dan jasa secara umum. Tujuan konsep ini adalah menjaga nilai modal memiliki harga tetap berdasar ukuran indeks harga umum. Nilai harta, hutang dan modal yang terpengaruh perubahan harga disesuaikan dengan faktor indeks harga, agar dapat dinyatakan dengan nilai uang yang sama. Konsep dayabeli konstan ini mencoba untuk mengelimilasi dampak inflasi terhadap informasi laporan keuangan konvensional dengan cara menyesuaikan suatu laporan keuangan ke dalam daya beli yang stabil. Oleh karena itu konsep ini juga disebut dengan “Stabilizes Accounting” or “General Purchasing Power Accounting”. Konsep ini dioperasikan dengan cara mengkonversikan perkiraan-perkiraan yang tertera di dalam laporan keuangan konvensional ke dalam perkiraanperkiraan dalam laporan keuangan yang berdaya beli sama. Cara yang dilakukan ialah dengan mengalikan jumlah nilai uang yang tertera dalam perkiraan yang terpengaruh oleh inflasi dengan indeks harga yang mencerminkan tingkat perubahan umum atau perubahan daya beli. Menurut Smith (1987) konsep daya beli konstan ini pertamakali dikemukakan oleh Henry Sweeny pada tahun 1930- an dengan nama “Stabilized Accounting”. Dalam perkembangannya konsep ini banyak mengalami tantangan dan selanjutnya ditetapkan oleh Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam Statement No. 33 sebagai salah satu alternatif dalam melaporkan pengaruh perubahan harga. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara keseluruhan belum mengatur tentang penerapan konsep akuntansi inflasi untuk laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan berusaha menerapkan konsep nilai yang berlaku sebagai alternatif penilaian untuk pos-pos tertentu, misalnya untuk pos surat-

60 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. surat berharga (investasi jangka pendek) dan pos persediaan barang. Namun untuk penerapan nilai yang berlaku selalu dikaitkan dengan kondisi bila terjadi penurunan harga aktiva yang bersangkutan sampai lebih rendah daripada harga perolehannya, dan bukan disebabkan oleh kenaikan harga aktiva tersebut PELAPORAN KEUANGAN HARGA (DAYA BELI) KONSTAN Operasional Pelaporan Keuangan Harga Konstan Tujuan pelaporan keuangan daya beli konstan adalah untuk menjaga agar modal perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Modal perusahaan adalah seluruh aktiva yang ditanamkan oleh pemiliknya ke dalam perusahaan. Oleh karena dalam akuntansi itu investor dianggap sebagai subyek pelaporan, maka arti modal adalah modal sendiri atau modal pemilik (networth) dan merupakan modal keuangan perusahaan. Dalam proses pelaporan keuangan daya beli konstan, pos-pos neraca diklasifikasikan ke dalam perkiraan-perkiraan moneter dan non-moneter. Maksud dari pengelompokan ini untuk memudahkan dalam melaksanakan perhitungan laba atau rugi daya beli sebagai akibat adanya perubahan harga umum yang terjadi pada pos-pos moneter. Perkiraan-perkiraan neraca dapat dikelompokkan atas dasar pos-pos moneter dan atas dasar tingkat kelancarannya. Pembagian pos-pos neraca ke dalam aktiva lancar dan tidak lancar (current and non current assets) didasarkan pada tingkat likuiditas aktiva atau tingkat perputaran menjadi kas. Sedangkan pembagian pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter didasarkan pada potensi jasa yang melekat pada pos yang bersangkutan, apakah potensi jasa berupa aliran kas atau aliran jasa fisik (Rosenfield, 1977). Suwardjono (1989) menyatakan bahwa aktiva moneter adalah tuntutan untuk menerima sejumlah uang pada masa

Manajemen Keuangan Internasional 61 yang akan datang tanpa memandang perubahan daya beli uang. Sedangkan yang dimaksud dengan hutang moneter adalah kewajiban untuk membayar pada masa yang akan datang dalam jumlah dan saat yang sudah dipastikan. Ainun Na’im (1996) membuat daftar aktiva dan hutang moneter yang meliputi perkiraan (1) Kas dan Deposito Bank (2) Deposito Berjangka (3) Valuta Asing dan Klaim Valuta Asing (4) Surat-Surat Berharga (5) Saham Preferen yang tidak konvertible dan tidak berpartisipasi (6) Obligasi yang tidak dapat ditukarkan (7) Piutang dagang dan piutang wesel (8) Cadangan kerugian piutang (9) Persediaan dalam kontrak (10) Piutang karyawan (11) Piutang jangka panjang (12) Uang muka pada pemasok – tanpa kontrak dengan harga yang tepat (13) Hutang dagang dan hutang wesel (14) Hutang biaya (15) Hutang dividen kas (16) Uang muka langganan tanpa kontrak dengan harga tetap (17) Hutang kerugian kontrak pembelian perusahaan. Aktiva dan hutang nir-moneter (non-moneter) meliputi (1) Saham (2) Persediaan (3) Aktiva tetap (4) Cadangan penyusutan aktiva tetap (5) Hak Paten, hak cipta, dan lisensi (6) Goodwill (7) Aktiva tidak berwujud yang lain (8) Hutang dengan jaminan (9) Kontrak penjualan - bagian diterima dengan harga kontrak tetap. Perhitungan Laba Rugi Harga Konstan Apabila terjadi inflasi, bagi perusahaan yang memiliki netmonetary assets (artinya, monetary assets lebih besar daripada monetary liabilities) akan mengalami kerugian ekonomis. Namun sebaliknya, apabila perusahaan memiliki net monetary liabilities (monetary liabilities lebih besar daripada monetary assets) dalam keadaan inflasi perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomis. Keadaan ini berarti laba atau rugi daya beli sangat tergantung pada arah perubahan harga umum dan potensi net moneter yang dimiliki oleh perusahaan.

62 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. Dalam menetapkan besarnya laba atau rugi daya beli uang atas pos moneter (Belkouni, 1981) dilakukan dengan langkah-langkah : (1) Menghitung posisi aktiva moneter neto pada awal periode. (2) Menghitung kembali posisi aktiva moneter neto pada awal periode menurut harga mata uang pada akhir periode. (3) Menghitung kembali penerimaan-penerimaan moneter selama satu periode menurut harga mata uang pada akhir periode. (4) Menghitung kembali seluruh pembayaran moneter selama satu periode menurut harga mata uang pada akhir periode. (5) Menambahkan hasil tahap 2 dengan hasil tahap 3. Kemudian mengurangi hasil pertambahan ini dengan hasil tahap 4. Hasilnya adalah akitva moneter neto pada akhir periode menurut nilai mata uang konstan pada akhir periode. (6) Membandingkan hasil tahap 5 dengan saldo aktiva moneter neto menurut laporan keuangan akhir periode yang telah dihitung atas dasar harga perolehan historis. Apabila aktiva moneter neto menurut harga mata uang konstan itu lebih besar dibanding aktiva moneter neto menurut harga perolehan historis, maka diperoleh laba. Sebaliknya jika aktiva moneter neto menurun nilai mata uang konstan itu lebih rendah daripada aktiva moneter neto menurut harga perolehan historis, maka terjadi kerugian. Selanjutnya, sebagai ilustrasi diberikan contoh dengan angka-angka hipotetis mengenai cara menghitung laba rugi daya beli uang dengan menerapkan langkah-langkah seperti disarankan di atas. Perkiraan Kas dan Hutang Dagang “KUD Jaya” pada awal tahun 2002 masing-masing menunjukkan saldo Debet Rp.120.000.000,00 dan saldo Kredit Rp.77.500.000,00. Indeks harga umum awal tahun 2002 adalah 425 dan akhir tahun 2002 adalah 465, sedang indeks harga rata-rata 450. Selama tahun 2002 terjadi transaksi-transaksi penjualan (perkiraan Penjualan Saldo Kredit Rp. 180.000.000,00). Pembayaran-pembayaran

Manajemen Keuangan Internasional 63 biaya dan hutang dagang seluruhnya memiliki jumlah Rp. 135.000.000,00. Laba atau rugi harga mata uang (daya beli) konstan dihitung secara bertahap seperti tertera pada halaman berikut : Tahap Pertama (I) : Aktiva moneter awal periode/tahun Rp. 120.000.000,00 Hutang dagang moneter awal periode Rp. 77.500.000,00 _ Aktiva moneter neto awal tahun Rp. 42.500.000,00 Tahap Kedua (II) : Aktiva moneter neto awal tahun menurut daya beli (nilai) uang pada akhir tahun 2002 : 465/425 x Rp. 42.500.000 = Rp. 46.500.000,00 Tahap Ketiga (III) : Penerimaan kas (aktiva moneter) dari penjualan 465/450 x Rp. 180.000.000 = Rp. 209.250.000,00 Tahap Keempat (IV) : Pembayaran moneter (hutang dagang dan biaya) 465/450 x Rp. 135.000.000 = Rp. 139.500.000,00 Tahap Kelima (V) : Aktiva moneter neto hasil Tahap II Rp. 46.500.000,00 Penerimaan aktiva moneter Tahap III Rp. 209.250.000,00 Jumlah Rp. 255.750.000,00 Pembayaran hutang dagang dan biaya (dari hasil perhitungan Tahap IV) (Rp. 139.500.000,00) Aktiva moneter neto pada akhir tahun menurut harga (daya beli) konstan Rp. 116.250.000,00 Aktiva moneter neto pada akhir tahun 2002 atas dasar harga perolehan historis (42.500.000+180.000.000-135.000.000)Rp. 87.500.000,00 -

64 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. Tahap Keenam (VI) : Laba penilaian menurut harga rupiah (daya beli) konstan Rp. 28.750.000,00 Perlakuan Laba Rugi Hasil Penilaian Harga Konstan Penyajian laba atau rugi yang timbul karena proses penilaian menurut harga mata (daya beli) uang konstan dijumpai beberapa pendapat (Rosenfield, 1977) di antara profesi akuntansi, yaitu : (1) Hasil yang diperoleh dari perhitungan disajikan sebagai laba atau rugi berjalan. (2) Apabila hasilnya rugi harus disajikan dalam laporan laba rugi periode berjalan. (3) Laba atau rugi yang diperoleh dari hasil penilaian harus disajikan sebagai pos-pos modal. (4) Laba atau rugi yang diperoleh dari hasil penilaian harus disajikan dalam laporan laba rugi. (5) Laba atau rugi yang diperoleh dari hasil penilaian harus disajikan sebagai laba rugi periode berjalan kecuali yang menyangkut hak-hak pemegang saham. Perlakuan Terhadap Pos-Pos Non-Moneter Pos-pos non-moneter dinyatakan kembali menurut harga konstan dengan mengalikan harga perolehan historis pos yang bersangkutan dengan faktor konversi indeks harga, yaitu : IndeksHarg aSaat Perolehan Pos Non Moneter IndeksHarg aTahun Sekarang − Sebagai ilustrasi, diberikan suatu contoh mengenai perubahan nilai aktiva tetap karena adanya inflasi : sebuah bangunan gedung tua diperoleh pada tahun 1996 dengan harga Rp. 30.000.000,00 dan setiap tahun gedung tersebut disusut Rp. 1.500.000,00. Indeks harga tahun 1996 adalah 300 dan indeks harga tahun 2000 adalah 400.

Manajemen Keuangan Internasional 65 Informasi dari Neraca 31 Desember 2000 dan hasil perhitungan ditunjukkan sebagai berikut : Perkiraan Aktiva Tetap Sebelum Penyesuaian Faktor Konversi Sesudah Penyesuaian (Daya Beli Konstan) Bangunan Akumulasi Penyusutan Rp. 30.000.000 Rp. 7.500.000 400/300 400/300 Rp. 40.000.000 Rp. 10.000.000 Bangunan (Neto) Rp. 22.500.000 Rp. 30.000.000 Pos-pos hak pemilik perusahaan dinyatakan kembali menurut harga mata uang (daya beli) konstan dengan cara seperti contoh aktiva tetap tertera di atas, kecuali pos laba yang ditahan. Hak pemilik (pemegang saham) tersebut dinyatakan dengan perhitungan sebagai berikut : Laba ditahan, yang tidak dapat dinyatakan kembali menurut harga mata uang (daya beli) konstan dengan cara konversi tunggal, harus dihitung dengan cara sebagai berikut : (1) Laporan keuangan yang disusun menurut harga perolehan historis dinyatakan menurut harga konstan untuk pertama kali, laba ditahan dapat ditentukan secara sederhana dari selisih antara aktiva dan pasiva setelah semua pos yang nonmoneter diadakan penyesuaian. (2) Periode-periode berikutnya, laba yang ditahan pada akhir periode-periode tersebut menurut harga konstan dapat ditentukan dengan cara : (a) Laba bersih periode yang berjalan dilaporkan menurut harga konstan, termasuk laba atau rugi penilaian harga konstan. Indeks Harga Tahun Sekarang Indeks Harga Saat Modal Diinvestasikan

66 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. (b) Penyesuaian yang dihasilkan dari laba atau rugi atas harga konstan dari hak pemegang saham yang bersifat moneter. Perbedaan Antara Pos-Pos Moneter dan Non-Moneter Perbedaan antara aktiva moneter dan non-moneter sangatlah penting karena kedua-duanya memiliki sifat dan perlakuan yang berbeda dalam proses penyesuaian nilai pos-pos di laporan keuangan atas dasar harga (daya beli) konstan. Pospos non-moneter harus dinyatakan kembali menurut harga rupiah pada saat pelaporan keuangan, sedang pos-pos moneter sudah menunjukkan harga rupiah pada saat pelaporan keuangan. Pos-pos moneter adalah pos-pos yang jumlahnya ditentukan oleh kontrak, atau yang memiliki nilai tetap dalam satuan mata uang, sehingga nilainya tidak terpengaruh oleh adanya perubahan tingkat harga umum. Dalam kenyataan ada pos yang bersifat moneter dan non-moneter. Apakah suatu pos termasuk pos moneter atau non moneter tergantung pada besar dan kecilnya derajat sifat moneter atau non-moneter yang telah ditentukan oleh pertimbangan akuntan. (1) Saham preferen akan bersifat non-moneter jika dinyatakan lebih rendah dari nilai likuidasinya, namun akan moneter apabila dinyatakan menurut nilai likuidasi yang tetap. (2) Valuta asing yang sedang dimiliki oleh perusahaan dapat dianggap sebagai pos moneter maupun pos non-moneter. Apabila valuta asing tersebut merupakan komoditi untuk dijualbelikan, maka merupakan aktiva non-moneter, tetapi apabila valuta asing itu diperlakukan sebagai mata uang domestik, akan merupakan pos moneter. (3) Persediaan, apabila penerimaan di masa yang akan datang tidak berfluktuasi karena adanya perubahan harga, adalah pos moneter. Persediaan barang di

Manajemen Keuangan Internasional 67 toko yang diberi harga atas dasar penyerahan adalah pos non-moneter. (4) Pendapatan yang ditangguhkan, merupakan pos non-moneter apabila berkaitan dengan kewajiban untuk memenuhi barang atau jasa. (5) Investasi saham preferen yang berpartisipasi dan dapat ditukarkan, serta obligasi yang dapat ditukarkan adalah merupakan pos moneter apabila pasar menilainya sebagai obligasi dan merupakan pos non-moneter apabila pasar menilainya sebagai saham. (6) Persekot asuransi, persekot sewa dan lain-lain merupakan pos non-moneter karena menyangkut klaim terhadap jasa yang akan diterima oleh perusahaan. Persekot asuransi yang merupakan deposito dan pembayaran di muka merupakan pos moneter karena tidak berkaitan dengan jasa yang akan diterima, tetapi merupakan sejumlah uang perusahaan yang akan diterima dan akan digunakan untuk jasa tertentu. KINERJA MANAJEMEN Pengertian dan Pengukuran Kinerja Manajemen Kinerja manajemen adalah cara yang ditempuh dan hasil yang dicapai oleh kelompok manajer dalam mengelola suatu perusahaan. Pengertian hasil dalam hal ini adalah tingkat keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang diderita oleh perusahaan, dalam ikut serta memproduksi dan mendistribusikan barang-barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja manajemen suatu perusahaan didasarkan pada cara pelaksanaan operasi sehari-hari dan prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan dari hasil operasi atau hasil kegiatan usaha tersebut. Kegiatan usaha dikatakan

68 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. berjalan baik apabila berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen, yaitu sebelum melaksanakan pekerjaan haruslah direncanakan terlebih dahulu secara matang dan akurat, kemudian disusun organisasi yang rapi, setelah itu dipilih tenaga pelaksana yang tepat, selanjutnya memberi pengarahan tentang cara kerja yang efektif dan efisien, dan akhirnya mengadakan kontrol atas hasil pekerjaan. Sedangkan hasil operasi yang diperoleh diukur atas dasar tingkat keuntungan yang dicapai oleh manajemen. Tinggi rendahnya tingkat keuntungan perusahaan antara lain dapat diukur atas dasar besarnya : a. Rate of Return on Investment (ROI) atau Net Earning Power Ratio, adalah perbandingan antara Laba Neto Sesudah Pajak (Earning After Tax) dengan Jumlah Aktiva (Total Assets) : Jumlah Aktiva(TA) Laba NetoSetelah Pajak (EAT) b. Rate of Return on Total Assets (ROA) atau Earning Power of Total Investment, adalah perbandingan antara Laba Neto Usaha (Earning Before Interest and Tax) dengan Jumlah Aktiva (Total Assets) : Jumlah Aktiva(TA) Laba NetoUsaha(EBIT) c. Rate of Return on Net Worth atau Rate of Return for the Owners, adalah perbandingan antara Laba Neto Setelah Pajak (EAT) dengan Jumlah Modal Sendiri (Owners Equity) : d. Profit Margin atau Sales Margin, merupakan perbandingan antara Laba Neto Sesudah Pajak dengan Penjualan Neto : Penjualan Neto Laba NetoSesudah Pajak EAT Owners Equity

Manajemen Keuangan Internasional 69 Selain 4 ukuran seperti tertera di atas, juga dikenal ukuran lain, yaitu : e. Rentabilitas Ekonomis, adalah perbandingan antara Laba Neto usaha (Earning Before Interest and Tax) dengan Modal Usaha (Modal Sendiri ditambah Modal Asing yang digunakan untuk menghasilkan laba usaha tersebut, dikurangi dengan modal yang ditanamkan di luar usaha pokok) : Modal Usaha Laba NetoUsaha(EBIT) Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Manajemen Kinerja manajemen yang berwujud hasil operasi dapat diketahui dari laporan keuangan yang disusun. Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk memberikan informasi kepada para pemakai untuk pengambilan keputusan, yaitu selain digunakan oleh manajemen, juga diperlukan oleh kreditur dan calon kreditur, investor dan calon investor, pemegang saham, lembaga pemerintah, karyawan, peneliti, dan lain-lain pihak yang menaruh kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Accounting Principles Board (APB, 1970) dan Financial Accounting Standard Board (FASB, 1978) menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan suatu perusahaan adalah kreditur, investor, penjamin emisi surat berharga, analis laporan keuangan, ahli hukum, dan pemakai lainnya. J.F. Weston (1982) menyatakan bahwa dampak inflasi terhadap kinerja manajemen dapat ditinjau dari (1) tingkat keuntungan yang dicapai, makin tinggi tingkat inflasi akan nampak lebih tinggi tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan (2) tingkat kesulitan dalam menyusun rencana, makin tinggi tingkat inflasi akan lebih sulit dalam menyusun rencana keuangan (3) kebutuhan akan modal bagi perusahaan, makin tinggi tingkat inflasi akan makin besar jumlah modal yang diperlukan (4) tingkat bunga yang harus dibayar oleh

70 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. perusahaan, makin tinggi tingkat inflasi akan makin tinggi suku bunga yang dituntut oleh para penabung (kreditur). Suad Husnan (1996) mengupas dampak inflasi terhadap analisis investasi modal. Menurut Suad Husnan, inflasi akan mempengaruhi dua faktor, yaitu (1) arus kas (2) tingkat keuntungan perusahaan yang dipandang layak. Lebih lanjut, Suad Husnan menjelaskan bahwa semakin besar inflasi yang diharapkan, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Sedangkan pengaruhnya terhadap arus kas disebabkan (a) pembebanan pajak yang cenderung dihitung atas dasar nilai historis (b) intensitas inflasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas. Tingkat inflasi yang cukup tinggi pada umumnya mengakibatkan naiknya tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Keadaan ini disebabkan harga penjualan barangbarang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut mengalami kenaikan, namun harga pokok produksi dan berbagai macam biaya lain yang dikeluarkan secara otomatis belum dinaikkan, seperti biaya penyusutan peralatan dan bangunan, biaya gaji dan upah karyawan, biaya bunga, dan lain sebagainya (Levy dan Sarnat, 1990).

Manajemen Keuangan Internasional 71 BAB VII EKSPOR IMPOR Pengertian Ekspor Ekspor adalah perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean suatu negara dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan Ekspor Ada beberapa ketentuan yang harus diketahui eksportir dalam rangka menjalalankan kegiatan eksponya, seperti : - Eksportir harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Departemen Teknis yang berkaitan dengan bidang usahanya.. - Eksportir harus mengetahui barang-barang yang dilarang dan barang-barang yang boleh diekspor oleh Pemerintah atau harus seijin Pemerintah. - Eksportir harus mengetahui ekspor barang ke suatu negara yang dilarang oleh Pemerintah. - Mengetahui mengenai cara pengisian, pendaftaran dan penyampaian PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) baik untuk ekspor dengan L/C maupun non L/C. - Mengetahui tata cara ekspor dan penyiapan dokumendokumen ekspor. Resiko-Resiko Eksportir Dalam menjalankan perdagangan internasional, eksportir dihadapkan pada resiko-resiko yang mungkin saja dapat terjadi. Resiko-resiko tersebut : 1. Resiko Transportasi Menyangkut : a. Sarana yang digunakan

72 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. Penggunaan sarana transportasi barang dengan menggunakan kapal laut maupun pesawat udara menyebabkan adanya resiko kerusakan dan kehilangan barang ekspor. b. Waktu pengangkutan Jarak dari negara asal ke negara yang dituju menyebabkan resiko kerusakan dan kehilangan barang ekspor. c. Proses pengangkutan Berpindahtangannya barang dari gudang ke tempat yang dituju menyebabkan resiko kehilangan dan kerusakan barang. 2. Resiko Kredit atau Tidak Dibayar. Untuk menghindari resiko ini pada waktu pembukaan L/C menuntut dengan syarat pembukaan L/C dengan Irrevocable Documentary Letter of Credit. L/C yang memuat dokumen yang diperlukan dan diminta untuk keperluan ekspor telah diperiksa Opening Bank dan diteruskan ke Correspondence Bank lewat telegram, fax maupun kurir, oleh Bank Correspondence diperiksa kembali keabsahannya untuk diteruskan penyelesaian ekspornya ke eksportir. Dan lebih baiknya dilengkapi dengan asuransi. Di Indonesia dapat melalui ASEI (Asuransi Ekspor Indonesia). 3. Resiko Mutu Barang. Pihak Eksportir dan importir harus berpegang teguh pada sales contract. (Baca pada proses terjadinya kontrak dagang). 4. Resiko Nilai Tukar. Menyangkut resiko mengenai fluktuasi nilai valuta asing. Untuk mengatisipasinya perusahaan biasanya melakukan forward/option contract dengan melakukan swap/

Manajemen Keuangan Internasional 73 hedging yaitu pembelian valuta asing, tanggal penyerahannya dilakukan kemudian. 5. Resiko Hukum Peraturan-peraturan yang berlaku di negara asing kemungkinan tidak diketahui oleh pihak eksportir yang mungkin dapat merugikan pihak eksportir. Bila terjadi permasalahan dalam transaksi perdagangan diperlukan adanya Perwasitan Internasional yang diatir oleh Pengadilan Arbitrasi Internasional dari Kamar Dagang Internasional. 6. Resiko Bonafiditas Eksportir kadang kurang mengetahui tingkat kemapuan importirnya. Untuk mencegah resiko adanya wanprestasi di kemudian hari dapat ditempuh tindakan preventif seperti berikut : a. Meminta bantuan /referensi dari Atase Perdagangan RI di KBRI b. Membuat kontrak dagang serapi mungkin, yang menyangkut keamanan pembayaran dan mutu barang. c. Mempergunakan syarat perdagangan sesuai dengan Incoterms 1990 secara tepat. d. Dalam kontrak dagang (sales contract) memuat ketentuan mengenai pinalti dan proses penyelesaian sengketa, apakah melalui cara amicable solution – arbritations atau melalui Court (Pengadilan) atau Alternative Dispute Solution (ADS). Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Ekspor Impor Ada beberapa kendala dalam menjalankan kegiatan ekspor impor. Kendala-kendala tersebut adalah : 1. Kepercayaan.

74 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. 2. Belum kenalnya antara Seller dan Buyer (Penjual dan Pembeli). 3. Pemasaran. 4. Sistem Quota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. 5. Keterikatan dalam anggota organisasi-organisasi internasional. Misal : ICO (Kopi), OPEC (Minyak Bumi), INRO (Karet), ITA (Timah) 6. Kurang Pemahaman akan tersedianya kemudahankemudanhan internasional. 7. Bahasa antar negara. 8. Kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. 9. Pembiayaan komoditi ekspor. 10. Standarisasi/mutu barang ekspor. 11. Hubungan bilateral kedua negara yang bertransaksi. Lembaga Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Ekspor Banyak lembaga-lembaga yang terkait dalam menjalankan kegiatan ekspor. Lembaga-lembaga tersebut adalah : 1. Bank Indonesia Tugas dan peranannya : a. Mengatur ketentuan dan peraturan jual beli Devisa (mengatur transaksi Devisa). b. Menetapkan Kurs Jual/Beli (Kurs Tengah) Devisa dan mata uang asing. c. Menerima atas penjualan Devisa Hasil Ekspor dari Bank yang menegosiasi Wesel Ekspor, dengan menyerahkan APDHE dalam Valuta US Dollar. d. Wesel berjangka atau tagihan berjangka lainnya yang dijual/didiskonto, mempunyai sisa waktu sekurang-kurangnya 15 hari dan selama-lamanya 360 hari. Mengenai suku bunga diskontonya ditetapkan Bank Indonesia.

Manajemen Keuangan Internasional 75 e. Menetapkan dan memberi ijin kepada Bank sebagai Bank Devisa, yang dapat melaksanakan transaksi Perdagangan Internasional (Ekspor/Impor). 2. Bank Devisa : Tugas dan peranannya : a. Mempunyai hubungan Depository Correspondence / hanya Correspondence. b. Sebagai Advising Bank maupun Negotiating Bank, menerima L/C dari Opening Bank di Luar Negeri, setelah diteliti keabsahan dan kebenarannya, L/C tersebut dicatat/diregristrasi kemudian membebankan biaya penerusan L/C tersebut kepada Eksportir/Beneficiary dan meneruskan Isi Berila L/C tersebut yang dituangkan ke dalam Form Khusus yang ada pada Bank kepada Eksportir. c. Memeriksa kelengkapan Dokumen serta mereimburs/menagih ke Opening Bank untuk penyelesaian pembayarannya. d. Dapat meberikan Fasilitas Credit Ekspor, dengan persyaratan : ▪ Mempunyai stok barang ekspor. ▪ Telah menerima Irrevocable Banker’s Letter of Credit dari pembeli di luar negeri. ▪ Eksportir mempunyai Sales Contract yang diyakini kenenarannya oleh Bank. ▪ Ada rencana jangka panjang dalam produksi untuk menghasilkan barang ekspor. (Hal ini diatur oleh PP. No.1 tahun 1982 tentang kredit ekspor). ▪ Sebagai mitra kerja dan konsultan eksportir.

76 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. 3. Kantor Perdagangan dan Perindustrian Tugas dan Peranannya : a. Lembaga Pemerintah yang mengeluarkan Ijin Usaha Dagang dan Perijinan pengiriman barang yang ke luar negeri/eksportir. b. Membuat ketentuan negara mana yang boleh dan yang tidak boleh untuk melaksanakan transaksi ekspor langsung ke negara tujuan. c. Mengeluarkan Sertifikat Negara Asal Barang yang diekspor (COO : Certificate Of Origin). d. Menetapkan komoditi/barang yang diawasi ekspornya dan harus mendapat persetujuan Menteri Perdagangan. e. Komoditi/barang yang ditrapkan pengawasan mutunya/harus memenuhi standar mutu (seperti : coklat, ikan tuna, dll) untuk menjaminnya maka Departemen Perdagangan menunjuk perusahaan jasa teknis untuk mengeluarkan Sertifikat Mutu. Jasa teknis ini diantaranya Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), Balai Pengawasan Mutu Barang (BPMB), Balai Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). f. Komoditi/barang yang diatur oleh Tata Niaganya, seperti : tekstil, kayu, rotan dll. g. Komoditi/barang yang diekspor wajib diperiksa oleh Surveyor, yang mana bahan bakunya berasal dari pembelian Luar Negeri (Impor) dan barang ekspor tersebut dikenakan Pajak Ekspor. Sebelum dimuat ke dalam kapal harus diperiksa lebih dahulu oleh Perusahaan Surveyor. Contoh : Garmen dll. h. Memberikan kemudah-mudahan untuk pelayanan terhadap pengusaha yang ingin meningkatkan hubungan dagang ke luar negeri. i. Menerbitkan peraturan-peraturan perdagangan luar neger dengan menyesuaikan kondisi perdagangan internasional.

Manajemen Keuangan Internasional 77 j. Mengatur jenis barang yang dibuat baik mutu maupun kualitasnya berstandar internasional/ keinginan negara tujuan/ selera orang asing, baik ukuran, mode dll. 4. Kantor Bea dan Cukai Tugas dan peranannya : a. Mengawasi pemuatan barang di pelabuhan negara pengirim barang. b. Mensahkan / fiat atas pemuatan barang sesuai dokumen pada Formulir PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). c. Menyediakan Formulir PEB / PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk kelengkapan dokumen pengapalan. 5. Maskapai Pelayaran : Tugas dan peranannya : Menerbitkan Dokumen Bill of Lading (Surat Muat Barang) oleh agen Maskapai Pelayaran atas pemuatan barang yang dikirim pada kapal yang diageninya (agen resmi). Syarat dan fungsi dari B/L ini adalah : a. B/L harus mencantumkan nama Perusahaan Kapal yang menerbitkan B/L tersebut, jika tidak dokumen B/L tersebut dinyatakan tidak absah. b. B/L berfungsi sebagai dokumen bukti pengakuan barang. c. Sebagai informasi kondisi barang yang dikirim. d. Sebagai dokumen bukti tanda terima barang. e. Sebagai dokmen bukti kepemilikan barang. 6. Surveyor Tugas dan peranannya : Mengeluarkan Certificate of Inpection (Sertifikat Pemeriksaan), sebagai juru pemeriksa barang yang

78 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. ditunjuk secara resmi oleh Pmerintah. Pemerintah Indonesia menunjuk SGS (Societe Generale de Surveillance S.A). SGS ini berpusat di Swiss dan di Indonesia diwakili oleh PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) yang mengeluarkan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP), yang tidak lain adalah “CLEAN REPORT OF FINDING”. Tugasnya selain PURE INSPECTION (berhubungan dengan mutu barang seperti pada tugas jasa teknis), yang utama adalah memeriksa barang/komoditi yang akan diekspor yang mana komoditi tersebut bahan bakunya didapat dari impor/ pembelian dari Luar Negeri atau dalam rangka pengembalian bea masuk atas bahan baku yang diproses untuk tujuan ekspor (Draw Back System). 7. Bapeksta (Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor Pengolahan Data Keuangan) Tugas dan peranannya : Bapeksta erat hubungannya dengan Draw Back System yang merupakan subsidi tidak langsung dari Pemerintah Republik Indonesia kepada eksportir yang direstui oleh GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Bapeksta yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berhak memberikan pengembalian bea masuk yang bersangkutan. Dalam kaitan ini semua pengembalian bea masuk yang sudah diperhitungkan akan diverifikasi ulang oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan). 8. Perusahaan Asuransi Tugas dan peranannya : Apabila dicantumkan suatu persyaratan dalam L/C tentang perlindungan dengan asuransi jika terdapat

Manajemen Keuangan Internasional 79 musibah, maka pihak asuransi akan bertanggung jawab dalam penyelesaiannya. Dalam kaitannya dengan pengaman ekspor di negara kita dikenal lembaga Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) yang berfungsi mengamankan transaksi ekspor, artinya eksportir dapat mengasuransikan transaksi perdagangan internasional tersebut sesuai dengan besarnya resiko terhadap negara maupun terhadap pembeli barang tersebut. 9. Perusahaan Transportasi Tugas dan peranannya : Untuk kelancaran pengiriman barang dari gudang ke pelabuhan melalui angkutan darat, maka pihak Angkutan Darat dan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) juga terlibat dalam penanganannya. Proses Terjadinya Kontrak Dagang Kontrak Dagang ini merupakan kesepakatan tejadinya transaksi ekspor impor dan merupakan dasar bagi pembukaan L/C karena memuat suatu kontrak/kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (eksportir dan importir). Tahap-tahap terjadinya kontrak dagang : 1. Tahap Promosi (oleh calon eksportir) Promosi ini merupakan salah satu dari strategi bauran pemasaran (Markerting Mix) yang bertujuan memperkenalkan komoditas produk ekspor kepada importir. Berikut teknik melakukan promosi dalam transaksi ekspor impor : a. Mengirim surat perkenalan (Introduction Letter) melalui Perwakilan Kamar Dagang mereka yang ada di Indonesia. b. Mencari sendiri calon pembeli di luar negeri. c. Mempergunakan jasa konsultan pemasaran internasional. d. Ikut dalam Sales Mission ke luar negeri.

80 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. e. Turut dalam Pameran Dagang (International Trade Fairs) baik di Indonesia maupun di luar negeri. f. Memperkenalkan diri melalui mass media cetak dan elektronik. g. Mendaftarkan perusahaan perusahaan dan komoditas ekspor kita pada Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dan Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di luar negeri. h. Mendaftarkan perusahaan dan komoditas ekspor kita pada Atase Perindustrian dan Perdagangan Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Luar Negeri. i. Mengundang calon pembeli (foreign trade mission) ke perusahaan kita. j. Membuka kios-kios (marketing outlets) di daerah tujuan wisata mancanegara. 2. Tahap Inquiry/Surat Permintaan Harga (oleh calon importir) Calon importir menghubungi pihak penjual dengan mengirimkan surat permintaan harga (an inquiry for a quotation). Jadi yang dimaksud dengan Letter of Inquiry for a quotation adalah surat pernyataan minat yang dibuat oleh calon importir yang ditujukan kepada importir yang berisi permintaan harga dari barang yang dipromosiklan oleh eksportir itu. Tujuan Letter of Inquiry adalah agar calon pembeli mengetahui lebih lengkap mengenai : - Mutu barang. - Waktu penyerahan barang. - Kuantum barang. - Contoh barang. - Keterangan lainnya dari komoditas yang dipromosikan.

Manajemen Keuangan Internasional 81 3. Tahap Offersheet/Surat Penawaran Harga (oleh calon eksportir) Eksportir setelah menerima Letter of Inquiry dari calon importir, mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a. Meneliti jenis komoditas yang dapat ditawarkan dan jumlah yang dapat diekspor. b. Meneliti perkembangan harga bahan baku dan upah untuk bisa menghitung harga pokok dan harga jual yang akan ditawarkan dalam Valuta Asing. c. Menghubungi perusahaan pelayaran dan menentukan waktu pengapalan. d. Menentukan cara pembayaran yang diinginkan dari pembeli / buyer / importir. Adapun tujuan dari Offersheet atau surat penawaran harga oleh calon pembeli adalah untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada calon buyer mengenai hal-hal sebgai berikut : - Nama barang. - Mutu barang. - Daya tahan barang. - Cara pengepakkan barang. - Jumlah (kuantum) yang ditawarkan. - Harga jual dan tempat penyerahan barang. - Waktu pengapalan. - Cara pembayaran. - Contoh barang. 4. Tahap Ordersheet/Surat Pesanan/Purchase Order (oleh importir) Surat pernyataan (acceptation) dari importir atas penawaran eksportir yang sifatnya mengikat secara hukum, sebagai contoh : “ Dengan adanya Akseptasi dalam bentuk SURAT PESANAN ini, maka pada saat surat ini dipostkan secara hukum telah terjadi suatu KONTRAK DAGANG, sesuai dengan ketentuan OFFER AND ACCEPTANCE RULES.”

82 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. Bentuk-bentuk odersheet : a. Uraian barang, jumlah barang, harga satuan dan total harga (FOB, C&F dan CIF). b. Shipment : - At the last (tanggal) - Transshipment is not allowed - Partial Shipment is not allowed c. Payment : By opening an Irrevocable Letter of Credit d. Document, terdiri dari : - Konosemen yang bersih rangkap tiga (Maskapai Pelayaran) - Faktur niaga yang ditandatangani (Eksportir) - Sertifikat dari pabrik / pengrajin (Produsen) - Surat Keterangan Negara Asal (Deperindag) - Sertifikat dari Pemeriksaan (Surveyor/Sucofindo). Jika ada perubahan/tambahan syarat ini dituangkan secara jelas dalam ordersheet yang akan dikirim kepada eksportir oleh importir. Dan untuk mendapatkan kepastian hukum, ordersheet ini perlu adanya persetujuan dari eksportir, dengan membuat persetujuan sebagai berikut : a. Mengembalikan salah satu kopi dari ordersheet yang sudah ditandatangani sebagai persetujuan dari eksportir atas isi keseluruhan ordersheet tersebut. b. Mengirimkan Kontrak Dagang yang resmi yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Manajemen Keuangan Internasional 83

84 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. Penjelasan Prosedur Ekspor 1. Negosiasi ekspor dilakukan antara importir dan eksportir yang dilakukan dengan fax/telepon/korespondensi surat yang berkaitan dengan harga satuan, syarat penyerahan barang, syarat pembayaran, cara pengiriman, specs komoditi, bank penerima LC dan lain-lain hal yang akan dijadikan dasar pembukaan LC 2. Hasil negosiasi tersebut dituangkan ke dalam sales contract/kontrak penjualan yang ditandatangani/disetujui oleh eksportir dan importir. 3. Berdasarkan sales contract tersebut importir akan mengajukan aplikasi pembukaan LC kepada bank pembuka LC (opening/issuing bank). Sales contract akan menjadi dasar pembukaan L/C, biasanya nomor sales contract dicantumkan di dalam LC 4. LC ekspor yang sudah dibuka oleh bank di luar negeri akan diteruskan dengan telex, surat, courier atau SWIFT kepada bank penerima LC di Indonesia. 5. Bank penerima LC akan meneruskan LC ekspor tersebut kepada eksportir (beneficiary) setelah diteliti selayaknya atas keabsahan LC sesuai dengan ketentuan UCP yang berlaku. 6. Setelah LC diterima dari bank, eksportir juga akan mengadakan pengecekan, jika semua kondisi LC sesuai dengan sales contract yang telah disepakati, eksportir akan menghubungi instansi-instansi terkait seperti surveyor. 7. Sementara itu eksportir akan memintakan pengesahan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), pengesahan dimaksud adalah pemberian nomor dan tanggal PEB oleh bank pencair LC (negotiating bank). 8. Disamping itu, eksportir juga menghubungi perusahaan pelayaran/ penerbangan untuk booking kapal laut/kapal udara.

Manajemen Keuangan Internasional 85 9. Setelah jadwal kapal diperoleh, pengangkutan komoditi ekspor diserahkan kepada ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) atau ekspedisi muatan kapal udara (EMKU). 10. Selanjutnya EMKL/EMKU akan membawa komoditi ekspor tersebut ke pejabat hanggar bea cukai untuk di-flat muat/disahkan pemuatannya ke kapal. 11. Setelah B/L diperoleh, jika diminta dalam LC, eksportir akan menghubungi kantor wilayah departemen perdagangan atau KADIN untuk memperoleh surat keterangan asal (SKA) atau yang lebih sering dikenal dengan Certificate of Origin (COO). 12. Dalam hal ekspor dilakukan dengan CIF (Cost Insurance and Freight) dengan sendirinya diperlukan hubungan dengan perusahaan asuransi, dalam pengalihan resiko non payment dapat juga menghubungi ASEI (Asuransi Ekspor Indonesia). 13. Pada tahap ini eksportir sudah melengkapi semua persyaratan LC termasuk dokumen-dokumen yang diminta dalam LC seperti draft, B/L, polis asuransi, faktur dagang, packing list, measurement list, weight list, bermacam-macam certificate (certificate of processing, certificate of analysis, certificate of manufacturer, certificate of sanitary, health certificate, fumigation certificate) dan dokumen lainnya untuk kemudian diserahkan ke bank pencair LC (negotiating bank). 14. Bank negosiasi mengadakan pengecekan secara horizontal maupun vertikal atas dokumen yang diserahkan oleh eksportir, jika tidak terdapat penyimpangan / discrepancy atas dokumen tersebut, negotiating bank akan meneruskannya ke opening bank. 15. Opening bank akan menyampaikan dokumen-dokumen pengapalan tersebut kepada importir (setelah kewajiban importir dipenuhi dengan baik). 16. Dengan dokumen-dokumen antara lain B/L, importir akan menebus komoditi impor di perusahaan pelayaran setelah melunasi bea masuk dan pungutan negara lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

86 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. DAFTAR PUSTAKA Allen, William AR. 1969. International Trade Theory : Hume to Ohlin. New York : Random House. A.E.A. 1949. Readings in the Theory of International Trade. Philadelphia : The Blakistan Co.. American Institute of Certifified Public Accountant. 1976. Financial Accounting Standard Board (FASB). New York: AIPCA. Ainun Na’im. 1996. Akuntansi Inflasi. Yogyakarta : BPFE. Bastable, C.F. 1903. Theory of International Trade. London : Mac- Millan & Co., Ltd. Bahagwati, Jagdish. 1969. Readings in International Trade. Middlesex : Pinguin Modern Economics. Caves, Richard E. and Ronald W. Janes. 1985. World Trade and Payment. Boston : Brown and Company. Chacholiades, Miltiades. 1973. The Pure Theory of International Trade. London : The Mac-Millan Press., Ltd. Djauhari Ahsjar dan Amirullah. 2002. Teori dan Praktek Ekspor Impor. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ellis, H. and Metzler L. (Ed). 1950. Readings in the Theory of International Trade. Homewood, Ill : Richard D. Irwin, Inc.

Manajemen Keuangan Internasional 87 Graham, F.D. 1948. The Theory of International Values. Princeton : Princeton University Press. Harnanto. 1987. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta : BPFE. Haberler, Gottfried. 1961. A Survey International Trade Theory International Finance Section. Princeton : Princeton University. Haberler, Gottfried. 1959. The Theory of International Trade with Its Applications to Commercial Policy. London : William Hodge & Co., Ltd. Hendricksen, Eldon S. 1986. Accounting Theory. Jakarta : Erlangga. Heller, H. Robert. 1973. International Trade, Theory, and Empirical Evidence. Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. Ign Berry Punan.1996. Teknik dan Strategi Bisnis Ekspor di Indonesia. Jakarta : Yayasan Pustaka Nusatama. Kemp, Murray C. 1964. The Pure Theory of International Trade. Englewood Cliff, New Jersey : Prentice-Hall, Inc. Kennen, Peter B. (Ed). 1975. International Trade and Finance. Cambridge : Cambridge University Press. Kindleberger, Charles P. 1990. International Economics. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin, Inc. Kramer. 1959. International Trade Theorys, Policy, Practice. Ohio : South Western Publishing Company.

88 Febra Robiyanto, SE., M.Si., Akt. Leighton, Richard. 1970. Economics of International Trade. New York : Mc.Graw-Hill Book Company. Levy and M Sarnat. 1887. Capital Financial and Financial Decisions. New Jersey: Pretice-Hall, Inc. Madura, Jeff. 1995. International Financial Management. West Publishing Company. Marshall, Alfred. 1968. The Pure Theory of International Trade. London : London School of Economics. Meier, Gerald M. 1968. The International Economics of Development. New York : Harper and Row Publishing. Myrdal, Gunnar. 1965. An International Economy, Problems, and Prospects. New York : Harper and Row Publishing. Nopirin. 1988. Ekonomi International. Yogyakarta : Liberty. Ohlin, Bertil. 1933. Interregional an International Trade. Cambridge : Harvard University Press. Salvatore, Dominick. 1986. Ekonomi International. Jakarta : Erlangga. Weston, J. Fread and Thomas EC. 1992. Managerial Finance. The Dryden Press