ANGGARAN DASAR - ANGGARAN RUMAH TANGG

1

DRAFT
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOMUNIKASI KARAWITAN INDONESIA

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban
bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi moral dasar

setiap penggiat kesenian di Indonesia. Keberagaman Kesenian Khas Daerah di
seluruh Indonesia adalah salah satu kekayaan budaya, dan identitas bangsa yang

besar potensinya dalam upaya memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia,
modal budaya Indonesia sebagai negara besar dalam dialog dan diplomasi

kebudayaan di dunia internasional. Diperlukan langkah strategis berupa
perlindungan Kesenian Khas Daerah yang banyak terdapat di Indonesia sebagai
upaya untuk menjaga keberlanjutannya dengan cara; inventarisasi, pengamanan,

pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan Kesenian Khas
Daerah untuk menghidupkan ekosistem serta meningkatkan, dan memperkaya.
Pemanfaatan Kesenian Khas Daerah sebagai pendayagunaan untuk menguatkan
potensi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembinaan Kesenian Khas Daerah dalam

bentuk pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata untuk
meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat penggiat

Kesenian Khas Daerah.

BAB I
UMUM

Pasal 1
NAMA

Perkumpulan ini bernama Komunikasi Karawitan Indonesia, disingkat dan ditulis
KKI.

2

Pasal 2
WAKTU DIDIRIKAN

KKI didirikan di Jakarta pada tanggal ... , untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan.

Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN

KKI pusat berkedudukan di Jakarta.

Pasal 4
SIFAT DAN STATUS

1. KKI perkumpulan penggiat budaya karawitan yang bersifat independen dan
mandiri.

2. Perkumpuan KKI dapat menjadi anggota dari organisasi kesenian
internasional yang tidak bertentangan dengan asas KKI.

BAB II
LAMBANG

Pasal 5

1. KKI mempunyai Lambang.
2. Bentuk, makna, arti lambang KKI sebagaimana ayat 1 diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6
ASAS

KKI berasaskan Pancasila.

3

Pasal 7
TUJUAN

KKI bertujuan melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina
budaya kesenian karawitan di seluruh Indonesia.

BAB IV
FUNGSI DAN PERAN

Pasal 8
FUNGSI

KKI berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, konsultasi,
asistensi, dan advokasi bagi para penggiat karawitan di seluruh Indonesia.

Pasal 9
PERAN

KKI sebagai perkumpulan penggiat karawitan di Indonesia mempunyai peran
sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keberadaan budaya karawitan.
2. Memperjuangkan kepentingan anggota para penggiat budaya karawitan.
3. Membina kerja sama dengan semua pihak yang sejalan dengan tujuan,

baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Memprakarsai, mendorong dan ikut serta dalam kegiatan budaya karawitan

di tingkat nasional dan internasional.
5. Mengadakan kegiatan dan usaha lain yang sah serta tidak bertentangan

dengan asas dan tujuan KKI.

BAB V
KEORGANISASIAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 10
KEORGANISASIAN

Struktur Keorganisasian KKI diatur sebagai berikut:

4

a. KKI Pusat berkedudukan di Jakarta, disingkat dan ditulis KKIP
b. KKI yang ada di Ibukota Provinsi, Kabupaten, Kota; ketiganya disebut Gugus

Budaya Karawitan, disingkat dan ditulis GBK
c. Di setiap Ibukota Povinsi, Kabupaten, Kota dapat dibentuk lebih dari satu GBK
d. Satu GBK paling sedikit terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota
e. GBK di satu wilayah dapat bergabung membentuk Himpunan Budaya

Karawitan disingat dan ditulis HBK
f. Satu HBK paling sedikit terdiri 9 (sembilan) GBK
g. HBK berdomisili di Ibu Kota Provinsi
h. GBK Luar Negeri disingkat dan ditulis GBKLN; adalah perwakilan KKI

berdomisili di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah
Indonesia. Satu GBKLN paling sedikit memiliki 3 (tiga) orang anggota.
i. Ketentuan lebih lanjut mengenai keorganisasian dan pendirian GBK dan HBK
diatur dalam ART.

Pasal 11
KEPENGURUSAN KKIP

1. Kepengurusan KKIP terdiri atas:
a. Dewan Pembina.
b. Pengurus Harian.

2. Pengurus Harian tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua GBK atau
HBK

3. Masa jabatan Pengurus Harian berlaku selama 5 (lima) tahun.
4. Untuk pertama kali Dewan Pembina dijabat oleh Para Perintis KKI dan

berlaku seumur hidup.
5. Dewan Pembina memiliki seorang ketua yang dipilih secara mufakat oleh

Rapat Dewan Pembina.
6. Dewan Pembina dapat memberhentikan Anggota Dewan Pembina atau

Ketua Dewan Pembina dan mengangkat pengganti melalui Rapat Dewan
Pembina.

Pasal 12
KEPENGURUSAN GBK, HBK

1. Kepengurusan GBK, HBK.
a. Satu Orang Koordinator.
b. Ketua Bidang.
c. Sekretaris.
d. Bendahara.

5

2. Masa jabatan kepengurusan GBK, HBK 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang.

Pasal 13
DEWAN PENASIHAT

1. Jika dianggap perlu Pengurus KKI Pusat, GBK, HBK dapat membentuk
Dewan Penasihat, yang berasal dari tokoh seni dan budaya, unsur
organisasi profesi lain, kalangan dunia usaha.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat diatur dalam ART.

Pasal 14
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus KKIP bertugas dan berwewenang mewakili KKI dalam berbagai
kegiatan dan atau forum di dalam dan di luar negeri.

2. Pengurus GBK dan HBK bertugas dan berwewenang mewakili KKI dalam
berbagai kegiatan dan atau forum di wilayah kerja masing-masing dan atau
di luar wilayahnya di tingkat nasional.

3. Pengurus KKIP bersama-sama seluruh Pengurus GBK, HBK menyusun
Rencana Kerja KKI melalui Musyawarah Nasional

4. Rencana Kerja KKI disingkat dan ditulis RKKKI
5. Pengurus KKIP, GBK, HBK bertugas melaksanakan RKKKI, kebijakan,

program kerja dan kode etik KKI hasil keputusan Munas
6. Pengurus Pusat, Pengurus GBK dan Pengurus HBK dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas:
a. Membuat dan menetapkan visi dan misi sesuai dengan tuntutan
perkembangan
b. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja tahunan
c. Membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan kebutuhan
d. Membentuk panitia-panitia khusus untuk berbagai kegiatan, tugas
dan usaha. Membentuk badan-badan untuk berbagai bidang usaha
yang tidak bertentangan dengan kepentingan KKI.
e. Melakukan harmonisasi program antar pengurus KKI
f. Dewan Pediri KKI berwewenang menetapkan sanksi terhadap
pengurus harian, koordinator GBK dan HBK yang melanggar AD dan
ART.
g. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Dewan Pembina
diatur dalam ART.

6

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 15
ANGGOTA DAN PENGESAHANNYA

1. Anggota KKI adalah seluruh anggota GBK dan HBK
2. Anggota GBK adalah pribadi perorangan yang berprofesi sebagai

Pencipta, Pemain, Produser, Pendidik, Akademisi, Pengamat, Pecinta,
Pemerhati dalam bidang Seni Budaya Karawitan.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

Pasal 16
HAK ANGGOTA

Hak Anggota KKI:
a. Berhak mengeluarkan pendapat.
b. Berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus Harian dan Koordinator
c. Berhak memperoleh Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan,
Pembinaan yang dilakukan oleh KKI.

Pasal 17
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota KKI wajib bergiat secara aktif, kreatif, inovatif, produktif
sesuai dengan profesinya dalam karawitan.

2. Anggota berkewajiban menaati dan melaksanakan ketentuan ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

3. Anggota berkewajiban menaati dan melaksanakan peraturan-peraturan dan
keputusan-keputusan yang ditetapkan secara sah oleh KKI Pusat, GBK,
HBK yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.

4. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mengikat diri pada Kode Etik
KKI.

Pasal 18
PENGHENTIAN ANGGOTA

Keanggotaan KKI berakhir karena:
1. Diberhentikan oleh surat keputusan KKI Pusat.

7

2. Atas permintaan sendiri.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Kode Etik KKI

BAB VII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 19
MUSYAWARAH

Permusyawaratan KKI terdiri atas:
a. Musyawarah Tingkat Pusat.
b. Musyawarah Luar Biasa Tingkat Pusat.
c. Musyawarah GBK.
d. Musyawarah Luar Biasa GBK.
e. Musyawarah HBK.
f. Musyawarah Luar Biasa HBK.

Pasal 20
MUSYAWARAH TINGKAT PUSAT

1. Musyawarah Tingkat Pusat merupakan forum musyawarah tertinggi KKI di
tingkat Pusat dan diadakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Musyawarah Tingkat Pusat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dihadiri
oleh Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Utusan GBK, Utusan HBK seluruh
Indonesia. Musyawarah Nasional dihadiri oleh seluruh Koordinator GBK.

3. Pembacaan Laporan Tertulis Pertanggungjawaban Pengurus Harian.
4. Laporan Tahunan Dewan Pembina.
5. Musyawarah Tingkat Pusat menetapkan anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga.
6. Musyawarah Tingkat Pusat menetapkan kebijakan KKI.
7. Musyawarah Tingkat Pusat memilih dan menetapkan Pengurus Harian.
8. Ketentuan lebih lanjut tentang Munas diatur dalam ART KKI.

Pasal 21
MUSYAWARAH GBK, HBK

1. Musyawarah GBK, HBK merupakan forum musyawarah tertinggi KKI di
tingkat Ibukota Provinsi, Kabupaten, Kota yang diselenggarakan oleh

8

masing masing GBK, HBK dan diadakan minimal satu kali dalam 5 (lima)
tahun.
2. Musyawaran GBK dan HBK diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah Musyawarah Tingkat Pusat
3. Musyawarah GBK dan HBK dihadiri oleh seluruh anggota KKI dan dapat
dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Penasihat
4. Pembacaan Laporan Tertulis Pertanggungjawaban Koordinator
5. Musyawarah GBK dan HBK menetapkan kebijakan dan program kerja.
6. Musyawarah GBK dan HBK memilih Koordinator HBK
7. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah GBK dan HBK diatur dalam
ART KKI.

Pasal 22
MUSYAWARAH LUAR BIASA,

1. Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan diluar jadwal berkala apabila:
• Ketua Umum Pengurus Pusat, Koordinator melakukan pelanggaran
terhadap Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, dan
atau melakukan penyalahgunaan keuangan dan atau aset KKI, dan
atau berstatus terpidana tetap, dan atau mengundurkan diri, atau
berhalangan tetap.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 (a) diatas
dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan lebih dari 2/3 GBK dan
disetujui oleh suara terbanyak anggota Dewan Pembina.

Pasal 23
RAPAT-RAPAT LAIN

Rapat KKIP, GBK, HBK, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan.

Pasal 24
KEPUTUSAN

Semua keputusan dalam forum dan rapat KKI dilakukan dengan mengutamakan
asas musyawarah mufakat serta mempertimbangkan tujuan utama KKI.

9

BAB VIII
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 25
KEKAYAAN

1. Semua harta baik berwujud uang maupun benda seperti tanah, bangunan
dan sebagainya yang diperoleh dari iuaran anggota dan usahausaha lain
yang sah merupakan milik KKIP, dan oleh karena itu wajib didayagunakan
untuk kemajuan KKI.

2. Harta kekayaan sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 (satu) pasal ini
wajib didaftarkan untuk dan atas nama KKI.

3. Pengelolaan harta kekayaan KKI menjadi wewenang dan tanggungjawab
KKIP.

4. Seluiruh pengelolaan kekayaan dan keuangan KKI dicatat dan dilaporkan
dalam laporan tahunan organisasi

Pasal 26
KEUANGAN

Sumber keuangan KKIP diperoleh dari:

1. Iuran GBK yang nominalnya ditetapkan oleh wilayah masing-masing GBK
2. Bantuan dan sumbangan dari lembaga swasta, pemerintah, masyarakat,

dan lembaga pendanaan luar negeri yang sifatnya tidak bertentangan
dengan cita-cita KKI;
3. Hasil usaha yang sah;

Pasal 27
TAHUN BUKU

Tahun buku KKI dihitung mulai dari 1 (satu) Januari dan berakhir pada 31 (tiga
puluh satu) Desember.

10

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga, dengan ketentuan bahwa isinya tidak
boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

2. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Musyawarah Nasional.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dan disahkan oleh Musyawarah
Tingat Pusat.

2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dan disahkan oleh
Musyawarah Tingkat Pusat

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 30

1. KKI hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Tingkat Pusat yang khusus
diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 (tiga
perempat) jumlah seluruh GBK dan HBK

2. Seluruh harta kekayaan KKI di tingkat Pusat, Daerah, dan Cabang, pada
saat pembubaran, setelah menyelesaikan kewajiban kepada para pihak,
diserahkan sepenuhnya kepada perkumpulan yang bergiat dalam seni
karawitan.

11

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Pada saat Anggaran Dasar ini diberlakukan:

1. Dewan Pembina telah dibentuk dengan personil Para Perintis KKI
2. Dewan Pembina yang terbentuk secara khusus seperti tersebut dalam

Pasal 31, Ayat 1 adalah secara sah keberadaan hak dan kewajibannya
sebagai Dewan Pembina sesuai Pasal 11

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 32
1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih

lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan.

12

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PEMBUKAAN

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
Komunitas Karawitan Indonesia dan kebutuhan perkembangan Komunitas

Karawitan Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan
ekonomi karawitan; pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya budaya
karawitan; memajukan kebudayaan untuk mengangkat citra bangsa; memupuk
rasa cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat

persahabatan antarbangsa.
Pasal 1

TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk mendukung kegiatan anggota KKI dapat mendirikan sekretariat KKI di
Kabupaten, Kota, dan Provinsi serta di luar negeri
Pasal 2
SIFAT DAN STATUS

KKI bersifat non partisan, menghormati hak individu dengan senantiasa
memelihara nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika
Pasal 3
LAMBANG

Lambang KKI berupa gambar dekoratif yang dikembangkan dari bentuk bangunan
Candi Gedong Songo, sebuah candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di
desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, di
lereng Gunung Ungaran. Candi adalah tempat yang digunkan pemeluk agama
13

Hindu untuk memuja para dewa. Sarana bagi manusia untuk berkomunikasi
dengan sesuatu Yang Maha Agung.

Lambang berwarna hitam pekat, berukuran 4,5 cm X 3,5 cm

Pasal 4
KEORGANISASIAN

a. KKIP adalah Induk Organisasi KKI yang memiliki kewenangan dalam
menentukan kebijakan keorganisasian yang bersifat nasional dan internasional.

b. Dalam kepengurusan organisasi KKIP wajib memiliki 1 (satu) personil dengan
reputasi dan kompetensi pada budaya karawitan yang berhubungan dengan
bidang; praktisi/edukasi, industri, audio visual, kebijakan pemerintah,
jusrnalistik, manajemen.

c. Dalam kepengurusan organisasi HBK wajib memiliki 1 (satu) personil dengan
reputasi dan kompetensi pada budaya karawitan yang berhubungan dengan
bidang; praktisi/edukasi, kebijakan pemerintah, manajemen.

d. Setiap organisasi GBK dapat memiliki nama yang diusulkan oleh masing-
masing GBK dan disetujui oleh KKIP.

Pasal 5
KEPENGURUSAN KKIP, GBK, HBK, GBKLN

1. Dewan Pembina KKIP beranggotakan 5 (lima) orang personil yang memiliki
reputasi dan kompetensi dalam budaya karawitan dan berkaitan dengan salah
satu bidang tertentu dengan komposisi sebagai berikut: 1 (satu) orang
praktisi/edukasi, 1 (satu) orang dalam bidang industri, 1 (satu) orang dalam
bidang audio visual, 1 (satu) orang dalam bidang kebijakan pemerintah, 1
(satu) orang dalam bidang jurnalistik, 1 (satu) orang dalam bidang manajemen.

2. Anggota Dewan Pembina yang diangakat oleh Rapat Dewan Pembina masa
kerjanya selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

3. Jabatan Dewan Pembina KKIP dapat berhenti atas permintaan Rapar Dewan
Pembina, Mengundurkan Diri, Meninggal Dunia.

14

4. Pengurus Harian dipilih dan disahkan oleh Dewan Pembina. Jika dianggap
perlu Pengurus Harian dapat diusulkan oleh GBK dan HBK atas permintaan
Dewan Pembina.

5. Pengurus Harian melaksanakan Program Kerja KKNIP; Terdiri dari tugas
Keorganisasian. Kesekertariatan, Keuangan.

Pasal 6
KEPENGURUSAN GBK, HBK

1. Bentuk badan hukum organisasi dan kepengurusan GBK, HBK dibentuk
dengan kesepakatan yang dilakukan pada Rapat Anggota.

2. Jika dianggap perlu kepengurusan GBK, HBK dapat berasal dari PNS dan atau
bidang profesi lain di luar bidang profesi budaya karawitan.

Pasal 7
DEWAN PENASIHAT

1. Dewan Penasihat adalah adalah pribadi perseorangan yang reputasi
kompetensinya memiliki potensi untuk mendukung perkembangan, kemajuan

KKI.
2. Jabatan Dewan Penasihat 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
3. Dewan Penasihat dapat memberikan pendapat, saran, masukan, untuk

kepentingan KKI, baik dimina atau tidak diminta oleh KKI.

Pasal 8
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

a. Dalam satu kegiatan khusus dan dipandang perlu KKIP dapat menunjuk
anggota GBK dan atau HBK turut serta sebagai bagian Tim Kerja program
kegiatan di dalam dan di luar negeri.

b. Musyawarah Nasional selain menyusun dan memutuskan RKKNI juga
menyusun dan memutuskan Kode Etik KKI serta berbagai kebijakan strategis

penting lainnya.

Pasal 9
ANGGOTA DAN PENGESAHAN

1. Persyaratan personil anggota GBK:
a. Portofolio Group Karawitan

15

b. Portofolio Karya Karawitan
c. Penghargaan Bidang Karawitan

d. Portofolio Bidang Profesi
2. Persyaratan administratif:
a. Alamat Sekretariat GBK dan HBK
b. Dan hal lain yang dianggap perlu

Pasal 10
KEUANGAN
Sumber keuangan GBK dan HBK diperoleh dari:
1. Iuran anggota yang nominalnya ditetapkan oleh masing-masing GBK dan HBK.
2. Bantuan dan sumbangan dari lembaga swasta, pemerintah, masyarakat yang
sifatnya tidak bertentangan dengan cita-cita KKI.
3. Hasil usaha yang sah.

Pasal 11
Pembentukan Dewan Pembina secara khusus hanya dilakukan sekali.
Pembentukan Dewan Pembina selanjutnya mengikuti ketentuan AD dan ART.

16