Anisa Eka P.D.M (K4422009)
Bacharuddin Jusuf Habibie, yang dikenal dengan B.J. Habibie, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenal sebagai seorang visioner dan teknokrat yang membawa banyak perubahan signifikan pada masa transisi demokrasi Indonesia. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga pada saat yang sangat krusial, di mana bangsa ini sedang mengalami krisis ekonomi dan politik yang parah.
Masa Transisi dan Kepemimpinan Reformasi Habibie menjadi presiden pada tahun 1998 setelah pengunduran diri Soeharto di tengah krisis ekonomi Asia dan gelombang demonstrasi besar-besaran. Masa kepemimpinannya yang singkat namun signifikan, dikenal sebagai periode transisi menuju era reformasi di Indonesia. Ia mengambil langkah-langkah penting yang membuka jalan bagi demokratisasi dan reformasi politik.
A. Reformasi Hukum dan Demokratisasi Habibie memulai sejumlah reformasi yang krusial, termasuk mengamandemen undang-undang dasar untuk memperkuat sistem demokrasi. Ia juga membebaskan tahanan politik dan memperluas kebebasan pers, yang sebelumnya sangat dikekang di bawah rezim Orde Baru. Langkah ini mempercepat proses demokratisasi dan membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas.
B. Referendum Timor Timur Salah satu keputusan paling kontroversial dan berani yang diambil Habibie adalah menyetujui referendum untuk menentukan nasib Timor Timur. Meskipun hasilnya adalah kemerdekaan bagi Timor Timur, yang menyebabkan kritik dari berbagai kalangan, keputusan ini menunjukkan komitmen Habibie terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan BJ Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga Sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai Rp. 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih tujuh bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program Jaring Pengaman Sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina.t C. Stabilitas ekonomi
Kontribusi Teknologi dan Industrialisasi Sebelum menjabat sebagai presiden, Habibie dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan industri teknologi tinggi di Indonesia. Ia mendirikan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang kemudian menjadi PT. Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, IPTN berhasil merancang dan memproduksi pesawat terbang buatan Indonesia, N-250, yang menjadi simbol kemajuan teknologi bangsa.
Beberapa karya atau penemuan dari BJ Habibie yang telah diakui oleh masyarakatinternasional diantaranya : 1. Crack Progression Theory BJ Habibie dengan teorinya dapat mengkalkulasi keretakan pada badan pesawat terbang yang disebabkan oleh kelelahan atau fantigue. Titik rawan fatigue atau kelelahan pada badan pesawat biasanya terjadi pada bagian sambungan antara sayap dan badan pesawat terbang, atau antara sayap dan dudukan mesin.Dengan begitu, risiko pesawat jatuh dapat dicegah dan membuat pemeliharaannya menjadi semakin mudah dan murah.
2. Pesawat Dornier DO-31 Pesawat Dornier DO-31 merupakanpesawat pertama yang dirancang oleh BJ Habibie. Pesawat ini adalah pesawat angkut pertama di dunia yang melakukanpendaratan secara vertikal denganmenggunakan teknologi VTOL (Vertical Take Off & Landing. 3. Pesawat R80 Penemuan BJ Habibie yang ke empat di bidang penerbangan adalah pesawat R80. Pesawat BJ Habibie ini dirancang denganteknologi terbaru yang super canggihdengan tingkat keamanan yang tinggi demi keselamatan penumpang. Pesawat R80 juga dilengkapi dengan teknologi fly by wire yang menggunakan sinyal elektronik ketika memberikan perintah
Warisan dan Pengaruh Jangka Panjang 1. Melahirkan UU Otonomi Daerah. UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan upaya BJ Habibie mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah. Dengan Otonomi Daerah, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia dan bisa keluar dari krisis ekonomi 1997/1998. 2. Kebebasan menyalurkan aspirasi/berpolitik. UU Nomor 2/1999 tentang Partai Politik yang ditandatangani BJ Habibie memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi melalui partai politik. Tak ayal, Pemilu 1999 diikuit 48 parpol. Untuk memperkuat UU tentang Partai Politik, BJ Habibie juga menerbitkan UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu.
3. Pembatasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Saat menjabat presiden, BJ Habibie mengeluarkan Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode. Inilah yang menjadi acuan pemilu presiden yang hingga kini masih berlaku 2. Kebebasan menyalurkan aspirasi/berpolitik. UU Nomor 2/1999 tentang Partai Politik yang ditandatangani BJ Habibie memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi melalui partai politik. Tak ayal, Pemilu 1999 diikuit 48 parpol. Untuk memperkuat UU tentang Partai Politik, BJ Habibie juga menerbitkan UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu.
5. Kebebasan Pers. Lahirnya UU Nomor 40/1999 tentang Pers di era Habibie merupakan tonggak kebebasan pers Indonesia. Setelah 32 tahun berada di era Orde Baru, pers tak lagi hidup dalam kendali dan kekangan penguasa. Saat era Habiber, breidel dihapuskan. Lewat UU Nomor 40/1999, pers menemukan kemerdekaannya. 6. Membebaskan narapidana politik (napol). Di era Habibie, sejumlah tahanan politik mendapat kebebesan. Di antaranya Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang dipenjara karena kritis terhadap Soeharto. Kemudian Muchtar Pakpahan, pemimpin buruh dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994.
7. Indepedensi Bank Indonesia. Di bidang ekonomi Habibie juga mengeluarkan kebijakan penting dengan lahirnya UU Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia. Melalui UU ini Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai Bank Sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Saat itu Habibie berhasil memangkas nilai tukar rupiah terhadap dollar di kisaran Rp10.000-Rp15.000.
B.J. Habibie memainkan peran kunci dalam membawa Indonesia menuju era reformasi dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan langkah-langkah penting yang mendukung demokratisasi, transparansi, dan penegakan hukum. Kontribusinya dalam reformasi tidak hanya menciptakan perubahan yang signifikan pada saat itu, tetapi juga memberikan fondasi bagi perkembangan Indonesia yang lebih demokratis dan adil di masa depan.