No Kode : DAR2/Profesional/027/5/2019
MODUL 5
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KEGIATAN BELAJAR 1
HAK AZASI MANUSIA
Penulis:
Dr. MUHAMMAD HALIMI, M.Pd
.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019
DAFTAR ISI
Daftar isi ………………………………………………………................... ii
A. Pendahuluan ……………………………………………………………. 1
B. Capaian Pembelajaran …………………………………………………. 2
C. Sub-Capaian Pembelajaran …………………………………………….. 5
D. Uraian Materi ………………………………………………………….. 5
E. Rangkuman Kegiatan Belajar 1………………………………………… 42
F. Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 ………………………………………. 42
G. Daftar Pustaka ………………………………………………………… 48
H. Kunci Jawaban Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 …..………………… 48
A. Pendahuluan
Kegiatan belajar pada KB 1 ini membahas tentang materi Hak Asasi Manusia
(HAM). Mengapa para guru di sekolah dasar harus belajar dan membelajarkan HAM ?
HAM menjadi persoalan yang familiar dalam kehidupan di masyarakat. Persoalan
HAM sering sekali menjadi bahan pembicaraan atau diskusi di masyarakat baik yang
berkaitan dengan konsep HAM itu sendiri, penegakkan HAM maupun pelanggaran
HAM yang terjadi. Oleh karena itu, sudah seyogianya para siswa di sekolah sejak dini
sudah dikenalkan tentang HAM, supaya mereka mengetahui dan sadar akan hak dan
kewajiban asasi dirinya dan orang lain, sehingga mereka akan terbiasa untuk
menghormati diri dan hak asasi orang lain.
Setiap KB pada modul ini dikemas secara sistematis mulai dari: pendahuluan,
capaian pembelajaran, sub-capaian pembelajaran, uraian materi, rangkuman, dan tes
formatif. Materi utama terdiri dari uraian materi yang dikembangkan oleh penulis
dalam bentuk pdf, ppt, dan video, begitu juga materi penunjang terdiri dari uraian
materi berbentuk pdf, ppt, dan video menggunakan link terkait.
Proses pembelajaran untuk setiap KB pada modul ini memfasilitasi
berkembangnya kemandirian belajar sebagai penciri khas proses pembelajaran pada
program PPG. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, peserta harus
melakukan langkah-langkah berikut.
1. Memahami setiap komponen modul mulai dari komponen awal sampai akhir.
2. Memahami materi utama dan penunjang dengan membaca dan memaknainya.
3. Membaca berbagai sumber belajar lainnya yang relevan dengan materi yang
sedang dipelajari.
4. Mendiskusikan hasil membaca pada forum diskusi melalui fasilitas daring
bersama peserta lain dan instruktur.
5. Mengerjakan setiap tugas secara mandiri dan tes formatif melalui fasilitas
daring.
6. Mempraktikkan pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran
kedalam praktik pembelajaran sehari-hari dan merefleksinya.
2
7. Menghubungi instruktur melalui fasilitas daring yang telah disediakan bila
menemui kesulitan.
B. Capaian Pembelajaran
Menguasai teori dan aplikasi mencakup muatan materi lima mata pelajaran
pokok di SD 1) Bahasa Indonesia terdiri atas Ragam Teks; Satuan Bahasa Pembentuk
Teks, Struktur, Fungsi, dan Kaidah Kebahasaan Teks Fiksi; Struktur, Fungsi, dan
Kaidah Kebahasaan Teks Nonfiksi, serta Apresiasi dan Kreasi Sastra Anak; 2)
Matematika terdiri atas Bilangan, Geometri dan Pengukuran, Statistik, dan Kapita
Selekta; 3) Ilmu Pengetahuan Alam terdiri atas Metode Ilmiah, Makhluk Hidup dan
Proses Kehidupan, Benda dan Sifatnya, Energi dan Perubahannya, Bumi dan Alam
Semesta; 4) Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri atas Manusia, Tempat dan Lingkungan;
Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan; Sistem Sosial dan Budaya; Perilaku Ekonomi
dan Kesejahteraan; Fenomena Interaksi Dalam Perkembangan IPTEK dan Masyarakat
Global; dan 5) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terdiri atas Hak Asasi
Manusia; Persatuan dan Kesatuan Dalam Keberagaman Masyarakat Multikultur;
Konsep Nilai, Moral, dan Norma; Pancasila; serta Kewarganegaraan Global; termasuk
advance materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten),
“mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari”.
C. Sub Capaian Pembelajaran
Setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar ini, diharapkan Anda mampu
menguasai materi tentang:
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
2. Gagasan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
4. Upaya Pemajuan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia
5. Aplikasi materi tentang Hak Asasi Manusia dalam pembelajaran SD
3
Agar Anda memperoleh hasil atau memiliki kompetensi yang diharapkan
dalam mempelajari materi pembelajaran pada kegiatan belajar ini, ikutilah petunjuk
belajar berikut ini.
1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini sampai Anda paham betul tentang
apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari materi pada kegiatan belajar ini.
2. Bacalah sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata
yang Anda anggap asing. Pelajarilah kata-kata tersebut dengan mencari makna
atau pengertiannya pada kamus yang Anda miliki.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi kegiatan belajar ini melalui
pemahaman sendiri, dan lakukan sharing pendapat dengan kolega yang juga
memperdalam materi atau dengan instruktur yang ditunjuk oleh lembaga.
4. Mantapkan pemahaman Andamelalui diskusi, dan menganalisis berbagai kasus
yang relevan dengan materi pada kegiatan belajar ini.
D. Uraian Materi
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
Pada bagian ini Anda akan diajak untuk menelaah berbagai pengertian Hak
Asasi Manusia (HAM). Hal ini bertujuan supaya Anda dapat mendefinisikan dan
memaknai setiap hak yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian HAM, ada
baiknya perhatikan hal-hal berikut dengan seksama.
a. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 aline pertama ditegaskan
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-
keadilan”.
b. Pasal 28 A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya”.
c. Di dalam kehidupan masyarakat ada pandangan yang menyatakan
“Tiada seorang manusia pun yang hidup sengsara, ia akan selalu
berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin”
4
Apa makna ketiga kalimat tersebut? Jika Anda menyimaknya dengan seksama,
maka dapat dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup,
kebebasan dan kebahagian. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat
mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut manusia akan
hidup tidak terarah bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu hak yang mendasar
itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian secara sederhana hak
asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya.
Darmodihardjo dalam Muladi (2007: 109) menyatakan bahwa HAM adalah
hak-hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang
sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu
holy area. Perlu dipahami bahwa HAM tersebut tidaklah bersumber dari negara dan
hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta
alam semesta beserta isinya, sehingga HAM itu tidak bisa dikurangi (non derogable
right).
Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khususnya
dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia. Selain itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun
1999 tentang HAM Pasal 1 ayat (2) juga dimuat tentang kewajiban dasar manusia,
yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan tidak
memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.
Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi
manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan
anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar tersebut meliputi hak hidup, hak
kemerdekaan dan hak untuk mendapatkan kebahagian.
Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, HAM memiliki ciri-ciri khusus,
yaitu:
5
a. Kodrati, artinya hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan kepada
manusia agar hidup terhormat.
b. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah adalah hak asasi semua semua umat
manusia yang sudah ada sejak lahir.
c. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa
memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
d. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan
kepada pihak lain.
e. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah
hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
2. Gagasan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945
Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan
terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia (HAM)
merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Hal ini
menunjukkan adanya jaminan konstitusional atas HAM. Jaminan konstitusional atas
HAM meneguhkan pendirian bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya
supremasi hukum.
UUD 1945 di Indonesia, seperti UUD lain di dunia juga mencantumkan
masalah HAM. Walaupun UUD 1945 disusun sebelum adanya Declaration of Human
Right, ternyata telah banyak mencantumkan HAM dalam beberapa pasal (Joeniarto,
2001: 19). Mohammad Hatta sebagai salah satu sosok yang gigih memperjuangkan
HAM dalam penyusunan UUD 1945. Masalah HAM memang menjadi perdebatan
dalam sidang-sidang pembahasan UUD. Soepomo yang menawarkan bentuk negara
integralistik menganggap bahwa HAM tersebut dianggap berlebihan, dibayangkan
berdampak negatif dan sebagai hak-hak perorangan yang selalu di bawah kepentingan
bersama (Soekarno, 1966: 78). Pendapat Soepomo didukung oleh Soekarno yang
menganggap bahwa individualistik inilah yang akan menimbulkan konflik di negara
kita bila masalah tersebut dimasukkan dalam UUD (Swasono, 1992: 261). Meskipun
6
Hatta banyak mendapat kritikan kawan-kawan politiknya, tetapi Hatta tetap konsisten
dan tegar membela prinsip-prinsip HAM yang berdasarkan termonologinya dianggap
sangat penting bagi pembangunan bangsa seutuhnya.
Hatta yang setelah sekian lama berkecimpung dalam pergerakan kemerdekaan
dan mengasah otaknya dengan menulis di berbagai media masa, menganggap bahwa
sangatlah penting untuk memasukkan hak-hak individu tersebut. Usul Mohammad
Hatta mendapat dukungan dari Mohammad Yamin.
Dengan dijiwai semangat kebersamaan, menghormati orang lain, dan
kebenaran, disepakati adanya ketentuan mengenai hak asasi manusia yang jumlah
tidak terlalu banyak di dalam UUD 1945. UUD 1945 memuat ketentuan mengenai
HAM yang terdapat dalam pasal 27 sampai 34 seperti di bawah ini.
a. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, ’Segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’;
b. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’;
c. Pasal 28 yang berbunyi, ‘Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang’;
d. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu’;
e. Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pembelaan negara’;
f. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak mendapat
pengajaran’;
g. Pasal 34 yang berbunyi, ‘Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh negara’.
7
Jaminan HAM dalam UUD 1945 mengalami perkembangan setelah Perubahan
Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-
hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat
mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan yang juga tidak
seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang
telah bertambah secara sangat signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam
UUD 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A
sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di
beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi
Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945
sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang
memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam
Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi
materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk
memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis,
ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu
kontinum dan penjabaran lebih rinci. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa
ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam
sistim hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional
dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum
internasional lainnya.
Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-
hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabung dengan berbagai
ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi
manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir
ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi
8
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights,
yaitu:
a. Hak untuk hidup;
b. Hak untuk tidak disiksa;
c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
d. Hak beragama;
e. Hak untuk tidak diperbudak;
f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Keempat kelompok hak asasi manusia terdiri atas; kelompok pertama adalah
kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:
a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman
lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;
d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;
f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan
pemerintahan;
h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah;
j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
k. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan,
dan kembali ke negaranya;
l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;
9
m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak
mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
tersebut.
Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:
a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan
pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga
perwakilan rakyat;
c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak
bagi kemanusiaan;
e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan
yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak
dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan umat manusia;
k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat
lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
m. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.
Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:
a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok
masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak
10
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang
sama;
b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam
kehidupan nasional;
c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi
reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua,
keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta
perkembangan pribadinya;
e. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut
menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan
untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah
mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam
masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian
diskriminasi.
Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan
kewajiban asasi manusia yang meliputi:
a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama,
moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat
yang demokratis;
11
c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak-hak asasi manusia;
d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan,
susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.
Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang
berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik
Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi
warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang
tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-
undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga
dapat disebut memiliki “constitutional importance” yang sama dengan yang disebut
eksplisit dalam UUD 1945. Sesuai dengan prinsip “kontrak sosial” (social contract),
maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendiri bertimbal-balik
dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian pula dengan kewenangan-
kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ-organnya juga
bertimbal-balik dengan kewajiban-kewajiban konstitusional yang wajib ditaati dan
dipenuhi oleh setiap warga negara.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
Setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia
lainnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melanggar hak
asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa di
sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya.
Namun, manusia sering melanggar hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak
jelas, sehingga terjadilah pelanggaran HAM.
12
Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua
bentuk, yaitu;
a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung
maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama,
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan
politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun
kolektif dalam semua aspek kehidupan.
b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga
menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani
pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang
atau orang ketiga.
Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan
mengancam nyawa manusia. Jenis-jenis pelanggaran HAM berat meliputi
kejahatan genosida dan kejahatan kemanusian. Penanganan kasus pelanggaran
HAM berat di Indonesia di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000
tentang Pengadilan HAM.
b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam
keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera
ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan,
pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.
Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-
undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada baik yang
dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Berikut ini beberapa
kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia:
a. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang
tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim
kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.
13
b. Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam
kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Keputusan
majelis hakim kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu
orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari.
c. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam
kasus ini korban yang meninggal adalah Hery Hartabto, Elang Mulya Lesmana,
Hendriawan, Hafidin Royan dan Alan Mulyadi. Mahkamah Militer yang
menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 bulan
penjara, empat terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang anggota Brimob
dipecat dan dipenjara 3-6 tahun.
d. Penculikan aktivis, pada bulan April 1997-April 1999. Dalam kasus ini 20 orang
aktivis dinyatakan hilang (9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 11 orang
dinyatakan hilang). Mahkamah Militer memvonis komandan Tim mawar
Kopassus dengan 22 bulan penjara dan dipecat dari TNI, empat orang terdakwa
dipecat dan divonis 20 bulan penjara, tiga orang terdakwa divonis 16 bulan
penjara dan tiga orang terdakwa divonis 12 bulan penjara.
e. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang
korban meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy Mahdani Kusuma, Sigit
Prsetyo, Muzamil joko Purwanto dan Abdullah. Kemudian terjadi lagi tragedi
Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban
meninggal yaitu Yap Yun Hap, Salim Ternate, Fadli, Denny Yulian dan Zainal.
Dalam kasus ini DPR membatalkan rekomendasi sebelumnya yang mendorong
penyelesaian melalui peradilan militer bukan peradilan peradilan HAM.
Kemudian, berkas penyelidikan Komnas HAM atas kasus Semanggi ini masih
disimpan di Kejaksaan Agung dan sampai sekarang belum ada langkah menyikapi
hasil penyelidikan itu.
f. Pelanggaran HAM Timor Timur. Peristiwa ini ditandai dengan terjadinya dua
serangan yaitu serangan ke kediaman Uskup Belo yang memakan korban tewas
sebanyak 25 orang dan serangan ke kediaman Manuel Carrascalao yang
14
memakan korban tewas sebanyak 12 orang. Dalam kasus ini majelis hakim
menetapkan 18 terdakwa dinyatakan bebas, kecuali Eurico Guterres yang
dinyatakan berasalah dan divonis 10 tahun penjara.
g. Pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay pada tanggal 10
November 2001. Dalam kasus ini empat dari tujuh anggota Kopassus yang
menjadi terdakwa divonis 2-3,5 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer oleh
Mahkamah Militer III Surabaya.
h. Pembunuhan Munir, pada tanggal 7 September 2004. Munir tewas dalam
perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Otopsi oleh Netherlands Forensic
Institute menyimpulkan munir tewas akibat racun arsenik. Dalam kasus ini,
putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Pollycarpus tidak terbukti
membunuh. Ia hanya dihukum dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu.
Kasus-kasus di atas merupakan contoh kasus pelanggaran HAM yang dianggap berat.
Negara kita selalu terfokus pada permasalahan HAM yang berat tadi. Akan tetapi
pelanggaran HAM yang sifatnya ringan, yang bisa menjadi berat ketika tidak
dilakukan upaya penyelesaian. Berikut ini merupakan kesaksian dari seorang ibu yang
bernama Eupeka dari Porsea Sumatera Utara, yang kesaksiannya mungkin
menggambarkan kegerahan dia atas tidak diperhatikan pelanggaran HAM yang
menimpa dirinya dan tetangganya.
.......Saya sedih melihat tetangga-tetangga meninggal akibat longsor,
menderita penyakit kulit kareana air tercemar limbah pabrik.... Selama
empat tahun terakhir pabrik ditutup, kami dapat menghirup udara segar
kembali, tanah kami menghasilkan panen yang baik. Saya betul-betul
tidak mengerti kenapa pemerintah mengizinkan pabrik beroperasi
kembali? Apa mereka tidak cukup melihat bahwa kami sudah cukup
menderita?
Kompas, 16 Desember 2006
Setelah Anda membaca kesaksian Ibu Eupeka di atas, bagaimana tanggapan Anda
mengenai hal-hal berikut:
15
a. Bagaimana perasaan Anda akan nasib yang dialami Ibu Eupeka dan tetangganya?
b. Menurut pendapat Anda bagaimana perasaan Ibu Eupeka dan tetangganya atas
nasib yang menimpanya?
c. Apakah mungkin nasib yang menimpa Ibu Eupeka dan tetangganya juga dialami
oleh warga negara Indonesia lainnya?
d. Bagaimana perasaan Anda jika mengalami nasib seperti yang dialami oleh Ibu
Eupeka dan tetangganya?
e. Menurut Anda benarkah pendapat Ibu Eupeka dan seandainya benar faktor apa
yang menyebabkan pemerintah mengabaikan hak Ibu Eupeka dan tetangganya?
f. Solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang
dialami oleh Ibu Eupeka dan tetangganya?
4. Upaya Pemajuan dan Penegakkan serta Penanganan Masalah Hak Asasi
Manusia di Indonesia
a. Pemajuan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Semua negara di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai
hak asasi manusia yang universal. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat
saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan dan nilai-
nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup
berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari
kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dari bangsa lain. Bangsa Indonesia
akan menyelesaikan permasalahannya dengan cara sendiri. Bangsa lain tidak dapat
memaksakan konsep hak asasi versi negaranya kepada bangsa kita, sebaliknya bangsa
kita pun tidak dapat memaksakan konsep hak asasi versi bangsa kita kepada bangsa
lain.
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi
manusia. Ciri inilah yang membedakan antara negara otoriter dengan negara
demokratis yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai
16
salah satu negara yang mengaku sebagai negara hukum, Indonesia tentu saja berperan
aktif dalam upaya penegakan HAM.
Proses penegakan HAM di Indonesia mengacu kepada ketentuan-ketentuan
hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada
setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia dalam proses
penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini:
1) Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum,
sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-
prinsip yang dianut dalam piagam PBB.
2) Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-
ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian menyesuaikannya dan
memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya
sedemikian rupa, sehingga merupkan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
hukum nasional.
Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan
langkah-langkah strategis, yakni dengan membentuk produk hukum, pembentukan
lembaga independen yang keberadaannya dilandasi UU atau peraturan serta lembga-
lembaga swadaya masyarakat yang ikut mengawasi penegakkan HAM itu sendiri.
Berikut ini akan dibahas ketiga hal tersebut.
1). Pembentukan produk hukum yang mengatur tentang HAM sebagai
Penjabaran UUD 1945
Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia
(HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM.
Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses
penegakan HAM. Adapun produk hukum yang dibentuk untuk mengatur masalah
HAM adalah:
17
a) Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab X A yang
berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu
mengatur mengenai masalah HAM.
b) Dalam sidang istimewa MPR 1998 ditetap sebuah Ketetapan MPR mengenai hak
asasi manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
c) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
d) Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU Nomor 1 tahun 1999
tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapakan menjadi sebuah undang-
undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM.
e) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hal
ini diwujudkan dengan meratifikasi:
(1) Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1998
tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
(2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights menjadi
Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-
hak Ekonomi, Sosial.dan Budaya
(3) International Covenant on Civil and Political Rights menjadi Undang-
Undang RI Nomor 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik.
Selain ketentuan-ketentuan tersebut, tentu saja masih ada produk hukum
tentang HAM yang berlaku di Indonesia saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut,
coba Anda identifikasi jenis-jenis produk hukum tentang HAM lainnya yang
berlaku di Indonesia! Silakan diskusikan dengan rekan Anda!
18
2). Terbentuknya lembaga - lembaga independen yang menangani masalah HAM
yang pembentukannya diatur UU
Lembaga bentukan pemerintah yang bersifat independen dan tidak memihak yang
pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang yang khusus
untuk menangani permasalahan HAM antara lain adalah :
(1). Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50
tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI
Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99.
Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya
yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan
mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR
berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan
anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu
kali masa jabatan.
Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:
(a) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
(b) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
(c) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti.
(d) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di
pengadilan.
Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan
pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan,
baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar.
(2). Pembentukan Pengadilan HAM
19
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 tahun
2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat
yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun
masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan
perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000,
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan
terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Adapun yang termasuk pelanggaran
HAM berat yang diatur dalam Pasal 7 sampai 9 Undang-Undang RI Nomor 26 tahun
2000 meliputi:
(a) Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras,
kelompok etnis, atau kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok,
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota
kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, dan memaksakan
tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau
memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok
yang lain.
(b) Kejahatan kemanusiaan, yaitu satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas atau sistemik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut
ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Kejahatan kemanusian
berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran,
perampasan kemerdekaan yang melanggara hukum internasional dan sebagainya.
Selain itu berbagai lembaga indipenden yang bentuk oleh pemerintah untuk mengatasi
permasalahan khusus di bidang anak, perempuan atau kasus khusus lainnya seperti
20
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga independen
Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan
perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 95/M/2004 merupakan dasar hukum
pembentukan lembaga ini; Demikian juga, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan lain lain.
3) Terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM
Selain peraturan perundangan dan lembaga independen yang pembentukannya
melibatkan pemerintah, ada pula lembaga swadaya masyarakat yang lahir dan
berdirinya bersifat bottom up. Lembaga tersebut antara lain: Kontras (Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia),
dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), BKBH (Biro Konsultasi
Bantuan Hukum) Perguruan Tinggi, dan lain-lain. Untuk lebih mendalami kinerja
masing masing, coba Anda cari informasi berkaitan dengan tugas dan kewenangan
dari lembaga-lembaga tersebut.
b. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Kasus pelanggaran HAM akan senatiasa terjadi jika tidak secepatnya
ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di
negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak mempunyai
kemauan menegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut
akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut tentu saja
menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan wibawa negara
tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.
Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut
sebagai unwillingness state. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran
HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional. Contoh-
21
contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan bukti bahwa di
negara kita ada proses peradilan untuk menangani masalah HAM terutama yang
sifatnya berat.
Sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang
pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan
HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berada di lingkungan
peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut kasus pelanggaran HAM
di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan
Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa
Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertatangkap
tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat
dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpenjang paling lama 30 hari oleh
pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi
dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan
di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
Adapun penyelidikan di terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat
membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas Ham dan unsur masyarakat. Hasil
penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia,
diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa
Agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas Ham tersebut. Jaksa Agung
sebagai penyidik dapat membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah
dan masyarakat.
Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa
Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum
ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia dapat keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung
mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi
22
manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya
harus mengucapkan sumpah atau janji.
Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan
diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan
HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada
Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri
atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim
ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.
Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan
banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam
waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.
Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis
hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan
tigaorang hakim ad hoc. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia
yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan
diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah
Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga
orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden
selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Aplikasi Materi tentang Hak Asasi Manusi dalam Pembelajaran di Sekolah
Dasar (SD)
a. Prinsip Pembelajaran HAM di SD
Sesuai dengan hakikat anak SD dan pendekatan pembelajaran, maka prinsip
yang digunakan dalam pembelajaran HAM dikembangkan sesuai dengan karakteristik
belajar anak. Pertama, anak SD belajar secara konkrit sehingga pembelajaran HAM
diupayakan secara konrkit pula. Implikasi dari prinsip ini maka pembelajaran HAM
bagi anak SD menuntut guru untuk selalu menggunakan media dan sumber
23
pembelajaran yang bersifat konkrit dan dapat ditangkap secara inderawi. Media dan
sumber pembelajaran yang dimaksud dapat berupa media dan sumber pembelajaran
yang dirancang dan tidak dirancang untuk pembelajaran. Media dan sumber yang
direncanakan adalah media dan sumber yang memang dengan sengaja dibuat untuk
kepentingan pembelajaran. Sedangkan media dan sumber pembelajaran yang tidak
direncanakan adalah segala sumber yang memang tidak disengaja untuk kepentingan
pembelajaran. Misalnya jalan raya, pasar, stasiun, dan terminal. Media dapat juga
yang bersifat alami dan buatan.
Kedua, pembelajaran HAM menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan
belajar seraya bermain. Bermain akan membuat anak berinteraksi dan belajar
menghargai hak orang lain. Pola bermain dapat dibedakan menjadi tiga: (a) bermain
bebas, (b) bermain dengan bimbingan, dan (c) bermain dengan diarahkan (Sumiarti
Padmonodewo, 1995). Bermain bebas adalah suatu bentuk kegiatan bermain yang
memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai pilihan alat dan
menggunakannya. Bermain dengan bimbingan adalah suatu kegiatan bermain dengan
cara guru memilihkan alat-alat permainan dan anak diharapkan dapat
menemukan pengertian tertentu. Bermain dengan diarahkan adalah suatu bentuk
permainan dengan guru mengajarkan cara menyelesaikan tugas tertentu. Bermain
dapat menggunakan alat permainan ataupun tanpa alat permainan. Berbagai permainan
dapat digunakan di dalam pembelajaran HAM.
Ketiga, pembelajaran HAM di SD menggunakan prinsip active learning.
Pembelajaran aktif memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk aktif
mencari dan memaknai nilai-nilai HAM. Seluruh anggota tubuh dan psikologis anak
bekerja baik melalui belajar individual maupun bekerja sama dalam
kelompok. Problem solving akan memberikan tantangan pada anak untuk aktif
menyelesaikan masalah tersebut.
Keempat, pembelajaran HAM di SD dilaksanakan dalam suasana yang
menyenangkan. Joyfull learning akan sangat menyenangkan dan membuat belajar
anak menjadi ceria, tanpa tekanan, dan menarik. Guru dapat membuat pembelajaran
24
menjadi menyenangkan dengan memberikan sentuhan akrab, ramah, sambil
bernyanyi, dengan gambar, dan lain sebagainya.
Kelima, pembelajaram HAM di SD berpusat pada anak. Artinya anak menjadi
subjek pelaku yang aktif di dalam belajar. Guru hanya berperan sebagai fasilitator
dalam membantu anak mudah mempelajari nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM
perlu mempertimbangkan aspek kemampuan dan potensi anak, suasana psikologis dan
moral anak.
Keenam, pembelajaran HAM di SD memberikan kesempatan kepada anak untuk
mengalami, bukan saja melihat atau mendengar melainkan seluruh panca inderanya
dan mental psikologis anak aktif mengalami sendiri dalam kegiatan yang memuat
nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM memberikan kesempatan seluas-luasnya pada
anak untuk bereksperimen (mencoba) mengalami berbagai kegiatan pembelajaran
HAM.
Pembelajaran HAM di SD dapat mengembangkan keterampilan sosial, kognitif,
emosional serta spiritual. Multiple intelligence dapat ditumbuhkembangkan dalam
pembelajaran HAM sehingga pembelajaran tersebut akan lebih bermakna bagi
kehidupan anak.
b. Pendekatan Pembelajaran HAM di SD
Pembelajaran HAM di SD bukan saja menyampaikan materi tentang nilai-nilai
HAM tetapi pembelajarannya sendiri harus sesuai dan dijiwai dengan HAM. Jika
tidak, maka anak akan mengalami suatu keadaan paradoksal atau inkonsistensi yaitu
bagaimana ia dapat memahami materi HAM yang diterima ketika pembelajarannya
sendiri melanggar HAM?
Pendidikan mengandung unsur-unsur HAM dan demokrasi. Mendidik anak akan
mengembangkan inteligensi dan karakternya. Hal ini tidak akan terjadi manakala anak
hanya belajar secara tekstual dalam buku dan ditentukan oleh guru. Individu hanya
akan terdidik dan memiliki kesadaran tentang HAM ketika ia memiliki kesempatan
untuk mengalami sendiri HAM dan menyumbangkan sesuatu yang berguna dari
25
pengalamannya tersebut. Misalnya, anak diajak secara langsung ikut membersihkan
lingkungan sekolah. Pengalaman ini akan memberikan pengalaman pada anak bahwa
ia telah membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam pembelajaran HAM di SD.
Pendekatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
1) Pendekatan induktif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam
pembelajaran dengan dimulai dari contoh-contoh, peristiwa-peristiwa, kasus-
kasus dan fenomena sejenis untuk ditarik kesimpulan umum.
2) Pendekatan deduktif dimulai dari konsep umum menuju penarikan kesimpulan
khusus.
3) Pendekatan kontekstual yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan guru
sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari anak. Pembelajaran kontekstual
tersebut memudahkan anak memaknai nilai-nilai HAM yang dipelajarinya.
4) Pendekatan kooperatif (cooperative learning) yaitu pendekatan pembelajaran
dengan memberikan kesempatan pada anak untuk bekerja sama dalam belajar.
Misalnya, belajar kelompok, belajar dengan model Jigsaw, diskusi kelompok, dan
tugas kelompok.
5) Pendekatan inquiry yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan
ksempatan pada anak untuk mencari penyelesaian sendiri terhadap masalah yang
dihadapinya. Anak belajar mengamati fenomena, menemukan masalah, dan
menyelidiki kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah sendiri.
6) Pendekatan discovery yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan
kesempatan kepada siswa menjelajah untuk menemukan sesuatu yang sudah ada.
7) Pendekatan konstruktivistik yaitu suatu pendekatan yang memberikan kesempatan
kepada anak untuk menyusun sendiri konsep-konsep HAM berdasarkan kehidupan
sehari-hari anak.
8) Pendekatan behavioristik dengan menciptakan lingkungan yang kondusif anak
belajar HAM.
26
c. Materi Pembelajaran HAM di SD
Materi HAM di SD dikembangkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan
perkembangan anak. Materi tersebut disajikan secara menarik dalam bentuk yang
mudah dipahami oleh anak. Kalimat yang digunakan sederhana, lugas, dan jelas.
Kalau perlu materi disertai gambar dan ilustrasi menarik dan menyenangkan. Unsur
problematik dalam materi HAM juga akan membuat sajian materi tidak monoton dan
menjemukan, tetapi menantang penalaran kritis anak. Supaya memiliki kebermaknaan
pada anak, materi HAM diangkat dari realitas kehidupan anak sehari-hari. Dengan
demikian materi yang dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan dan
kebutuhan anak.
Berdasarkan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, terdapat beberapa Kompetensi Dasar yang
terkait dengan materi HAM dalam mata pelajaran PPKN di Sekolah Dasar seperti
dalam tabel berikut.
No Kelas Kompetensi Dasar
1. III 1.2 Menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota
keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.2 Melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota
keluarga dan warga sekolah
3.2 Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota
keluarga dan warga sekolah
4.2
Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak
sebagai anggota keluarga dan warga sekolah
2. IV 1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan
agama
2.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi
kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai
wujud cinta tanah air
3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak
sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari
27
4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban
dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari
3. V 1.2 Menghargai kewajiban, hak, dan tanggug jawab
sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam
kehidupan sehari-hari
2.2 Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi
kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari
3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab
sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari
4.2 Menjelaskan hak, kewajiban dan tanggung jawab
sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari
4. IV 1.2 Menghargai hak, dan tanggung jawab sebagai warga
negara dalam menjalankan agama
2.2 Melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab
sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air
3.2 Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan
tanggung jawab sebagai warga negara beserta
dampaknya dalam kehidupan sehari-hari
4.2 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak,
dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta
dampaknya dalam kehidupan sehari-hari
Materi HAM diberikan di SD dibelajarkan secara terintegrasi dengan mata
pelajaran lain yang sudah ada melalui pendekatan tematik. Jika materi HAM diberikan
tersendiri dan menjadi mata pelajaran tersendiri maka akan terjadi penambahan mata
pelajaran lain. Hal ini akan menambah beban mata pelajaran bagi anak dan di luar
kemampuan anak. Pilihannya lebih baik diupayakan terintegrasi pada mata pelajaran
lain sehingga setiap mata pelajaran yang dipelajari anak akan lebih bermakna.
d. Perencanaan Pembelajaran HAM di SD
Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran HAM di SD sangat ditentukan oleh
perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut akan membantu guru untuk
28
melaksanakan langkah-langkah pembelajaran secara sistematik. Langkah-langkah
penyusunan perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut.
1) Menganalisis substansi kajian kurikulum. Melalui analisis dapat diketahui bahwa
materi pokok HAM yang terintegrasi di dalam mata pelajaran sebagaimana
termuat di kurikulum dapat diketahui.
2) Hasil analisis kajian itu kemudian dimuat di dalam silabus yang dikembangkan.
Silabus tersebut berupa rencana kegiatan pembelajaran secara sistematis yang
memuat materi pokok, media, dan evaluasi serta alokasi waktu yang akan
dilaksanakan di dalam pembelajaran.
3) Pengembangan silabus disesuaikan dengan potensi anak, sarana dan prasarana
sekolah, serta kemampuan guru. Di dalam silabus kita dapat merencanakan
pembelajaran yang akan memberikan pengalaman belajar HAM yang sesuai
dengan kurikulum dan potensi anak. Silabus adalah suatu rencana yang memuat
pokok-pokok pengalaman belajar yang akan diperoleh anak dalam pembelajaran.
Format silabus yang dikembangkan sangat bergantung pada guru, dan tidak ada
yang sama.
4) Berdasarkan silabus dapat dikembangkan rencana pembelajaran (RP). Rencana
pembelajaran adalah seperangkat langkah-langkah pembelajaran yang harus diikuti
guru dalam membelajarkan anak.
5) Perencanaan pembelajaran HAM di SD dikembangkan berdasarkan:
a) pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan komptensi dasar yang
akan dicapai,
b) berpusat pada anak,
c) pembelajaran memperhatikan pertumbuhan dan kebutuhan anak SD,
d) pembelajaran menghargai dan memberdayakan hak anak,
e) mampu mengembangkan seluruh potensi anak,
f) mengembangkan active learning,
g) mendorong berpikir kritis dan kreatif anak,
h) sesuai dengan potensi sekolah dan guru, dan
29
i) memungkinkan anak dapat mengakses sumber belajar yang ada.
E. Forum Diskusi
Setelah Anda mempelajari Kegiatan Belajar 1, diskusikan bersama peserta
PPG lainnya melalui fasilitas daring pada slot forum diskusi terkait berikut :
1. Ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu merupakan
hak dasar manusia yang diperoleh sejak lahir. Menurut persepsi Anda, tepatkah
pendapat tersebut? Berikan alasan Anda secara komprehensif !
2. Coba Anda analisis implikasi dari tercantumnya jaminan hak asasi manusia dalam
UUD NRI 1945 !
3. Bagaimana mekanisme dalam penegakkan HAM di negara kita tercinta, sehingga
semua warga negara dapat merasakan jaminan atas hak asasinya masing-masing?
4. Dalam kaitannya penegakkan hak anak di bidang Pendidikan, ternyata berdasarkan
laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih terjadi kasus
kekerasan terhadap anak pada tahun 2019. Menurut KPAI kasus pelanggaran hak
anak di bidang pendidikan masih didominasi perundungan (bullying) berupa
kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Berkaitan dengan hal tersebut:
a. Dalam pandangan Anda, apa saja penyebab terjadinya kasus kekerasan
terhadap anak?
b. Sebagai seorang guru sekolah dasar, bagaimana cara yang akan Anda tempuh
supaya siswa Anda tidak menjadi korban ataupun pelaku tindak kekerasan
terhadap anak?
c. Bagaimana model pembelajaran yang akan Anda kembangkan untuk
menanamkan kesadaran HAM yang tinggi pada setiap siswa Anda, sehingga
dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak?
30
F. Rangkuman Kegiatan Belajar 1
1. Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
2. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu: hakiki, universal, tidak dapat
dicabut dan tidak dapat dibagi.
3. Secara umum hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi hak asasi pribadi atau
personal rights, hak asasi ekonomi atau property rights, hak asasi politik atau
politial rights, hak persamaan hukum atau rights of legal equality, hak asasi sosial
dan kebudayaan atau social and culture rights, dan hak asasi mendapatkan
perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedure rights.
4. Gagasan mengenai jaminan hak asasi manusia terdapat dalam setiap konstitusi atau
undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia.
5. Proses penegakan HAM di Indonesia mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum
internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap
negara. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan
langkah-langkah strategis, diantaranya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM), pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai
HAM dan pembentukan Pengadilan HAM.
G. Tes Formatif Kegiatan Belajar 1
Pilihlah alternatif jawaban yang paling benar!
1. Secara yuridis pengakuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia
(HAM) sangat penting diwujudkan, karena … .
A. penegakkan HAM merupakan ciri negara demokratis
B. jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi
31
C. penghormatan terhadap HAM merupakan amanat ideologi negara
D. penegakkan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan Presiden
E. pengakuan terhadap HAM terdapat dalam berbagai jenis peraturan
2. Bagi bangsa Indonesia, pengakuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi
Manusia (HAM) sangat penting diwujudkan, karena merupakan salah satu bentuk
pengamalan Pancasila terutama sila … .
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusian Yang Adil dan Beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan /Perwakilan
E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
3. Perhatikan tabel berikut ini ! B C
NO A
1. Ditetapkannya berbagai Penegakkan HAM lebih Diberlakukan
peraturan perundang- menekankan pada per- pembatas-an terhadap
undangan yang berkait- wujudan hak berserikat hak sipil dan hak politik
an dengan HAM. melalui organisasi poli- warga negara.
tik.
2. Diadakannya berbagai Ditegakkannya kebebas- Dicanangkannya prog-
seminar tentang pene- an pers sebagai salah satu ram Rencana Aksi Na-
gakkan HAM. pilar demokrasi. sional HAM.
3. Pemerintah Dilakukan kajian dan Dibentuknya Komisi
memberikan ratifikasi terhadap instru- Na-sional Hak Asasi
keleluasaan kepada rak- men HAM internasional. Manu-sia (Komnas
yat untuk mendirikan HAM).
partai politik.
32
Berdasarkan data pada tabel tersebut, manakah yang merupakan upaya pemajuan
HAM pada periode 1998 sampai dengan sekarang?
A. 1A, 2B dan 3C
B. 1A, 3B dan 2C
C. 2A, 1B dan 1C
D. 3A, 2B dan 2C
E. 3A, 3B dan 3C
4. Bagi seorang tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana berhak mendapatkan
perlindungan hukum dan didampingi penasehat hukum. Hal tersebut merupakan
perwujudan
A. social rights
B. political rights
C. procedural rights
D. economical rights
E. proverty rights
5. Hak asasi manusia adalah adalah hak asasi semua semua umat manusia yang sudah
ada sejak lahir. Dengan demikian hak asasi manusia mempunyai sifat....
A. Hakiki
B. universal
C. tak terbatas
D. tidak dapat dibagi
E. individual
6. Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM sering
mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena
penegakan HAM masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan
peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah.
33
Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana hubungan peran pemerintah dan
masyarakat dalam upaya pengakuan, penghormatan dan penegakkan HAM?
A. Masyarakat bisa lebih berperan aktif dengan melakukan tindakan tegas dan
keras kepada semua lembaga atau organisasi yang tidak mendukung kebijakan
pemerintah dalam proses pengakuan, penghormatan dan penegakkan HAM.
B. Pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk patuh terhadap semua kebijakan
dalam proses pengakuan, penghormatan dan penegakkan HAM, serta
memberikan sanksi kepada siapa saja yang mengkritisi kebijakan tersebut.
C. Pemerintah dapat menjadikan laporan masyarakat mengenai terjadinya
pelanggaran HAM sebagai dasar untuk bertindak tegas dengan menggunakan
kekerasan dalam rangka menjamin terwujudnya penghormatan dan
penegakkan HAM.
D. Pemerintah dan masyarakat berperan sesuai dengan kehendaknya dalam
mewujudkan pengakuan, penghormatan dan penegakkan hak asasi manusia,
karena keduanya memiliki peran yang berbeda serta tidak saling berkaitan satu
sama lain.
E. Pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan penegakkan
HAM, sementara itu masyarakat mendukung dengan tetap bersikap kritis
kebijakan pemerintah tersebut dalam proses penegakkan HAM
7. Di antara upaya penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh lembaga
swadaya masyarakat adalah....
A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
C. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
D. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
E. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
34
8. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau agama disebut....
A. kejahatan terhadap kemanusia
B. kejahatan genosida
C. kejahatan perang
D. agresi
E. pembantaian
9. Saat ini sering terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk tindak kekerasan yang
menimpa para pelajar. Tindak kekerasaan tersebut sering dikenal dengan istilah
bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau pihak lainnya. Tindakan
tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakkan HAM dapat diwujudkan di
berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang
dapat ditampilkan untuk mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya
penegakkan HAM, diantaranya adalah dengan ... .
A. mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan yang khusus
mengatur pencegahan terhadap bullying
B. meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis bullying yang terjadi di
berbagai lingkungan kehidupan
C. melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala
sekolah
D. mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu lembaga nasional
anti bullying
E. membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bullying di media cetak nasional
mapun local
10. Kasus perbudakan buruh kuali yang pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri
Tangerang (PN Tangerang) dengan Terdakwa YI dan kawan-kawan merupakan
salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kasus tersebut sebenarnya dapat
35
dihindari, apabila masyarakat berperan serta dalam upaya penegakkan HAM untuk
mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu bentuk peran serta yang dapat
ditampilkan oleh anggota masyarakat diantaranya adalah .....
A. mengawal pelaksanaan undang-undang tentang hak asasi manusia
B. melaporkan setiap pelanggaran ham yang terjadi di masyarakat
C. meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban asasi manusia
D. mengawasi kinerja komnas ham sebagai salah satu instrumen penegakkan ham
E. membuat petisi tentang efektifitas penegakkan ham oleh Pemerintah
Catatan :
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan, apakah Anda telah menguasai
kegiatan belajar 1 tentang Hak Azasi Manusia, ada baiknya hasil evaluasi yang telah
Anda lakukan, perhatikan rumus berikut
Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif kegiatan belajar 1
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang tepat. Kemudian
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 1.
Tingkat Pemahaman = Jumlah Jawaban yang Tepat x 100%
Jumlah Soal
Arti tingkat pemahaman : 90 – 100% = baik sekali
80 – 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang
Apabila tingkat pemahaman Anda mencapai 80% atau lebih, Anda dapat
melanjutkan dengan kegiatan belajar 2. Akan tetapi, apabila masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi kegiatan belajar 1 terutama bagian yang belum
dipahami. Jangan cepat berpuas diri, teruslah belajar supaya tingkat
kecerdasan Anda meningkat!
36
H. Daftar Pustaka
El-Muhtaj, M. (2007). Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Joeniarto. (2001). Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Muladi. (2007). Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Aplikasinya dalam
Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama
Soekarno. (1966). Indonesia dan Masyarakat baru Indonesia. Jakarta: PP dan K.
Swasono, Sri Edi. (1992). Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif VS
Konsentrasi Ekonomi. Jakarta: Perum Percetakan Negara
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
I. Kunci Jawaban tes Formatif Kegiatan Belajar 1
1. B 6. E
2. B 7. D
3. A 8. B
4. C 9. C
5. A 10. C
37
No Kode : DAR2/Profesional/027/5/2019
MODUL 5
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KEGIATAN BELAJAR 2
PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM
KEBERAGAMAN MASYARAKAT MULTIKULTUR
Penulis:
Dr. MUHAMMAD HALIMI, M.Pd
.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019
DAFTAR ISI
Daftar isi ………………………………………………………................... ii
A. Pendahuluan ……………………………………………………………. 1
B. Capaian Pembelajaran …………………………………………………. 1
C. Sub-Capaian Pembelajaran …………………………………………….. 2
D. Uraian Materi ………………………………………………………….. 2
E. Rangkuman Kegiatan Belajar 2………………………………………… 39
F. Tes Formatif Kegiatan Belajar 2 ………………………………………. 40
G. Daftar Pustaka ………………………………………………………… 45
H. Kunci Jawaban Tes Formatif Kegiatan Belajar 2……………………… 46
ii
A. Pendahuluan
Kegiatan belajar ini membahas tentang materi Persatuan dan Kesatuan dalam
Keberagaman Masyarakat Multikultur. Materi ini akan memperkaya wawasan guru
sekolah dasar sebagai bekal untuk menciptakan kondisi pembelajaran PPKN yang
humanis dan interaktif. Sebuah keniscayaan bahwa peserta didik yang dihadapi guru
dalam suatu kelas pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari
sisi fisik maupun psikis. Hal itu tentunya harus disikapi secara arif oleh setiap guru.
Keberagaman yang terjadi di kelas merupakan miniatur dari keberagaman yang
terjadi di masyarakat. Guru yang baik tentu saja akan menyikapi keberagaman secara
bijaksana dengan tidak menonjolkan perbedaannya, tetapi mencari titik persamaannya.
Sehingga pada akhirnya guru akan mampu untuk merajut persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman yang terjadi di kelasnya.
B. Capaian Pembelajaran
Mampu menguasai teori dan aplikasi mencakup muatan materi 5 mata pelajaran
pokok di SD 1) Bahasa Indonesia terdiri atas Ragam Teks; Satuan Bahasa Pembentuk
Teks, Struktur, Fungsi, dan Kaidah Kebahasaan Teks Fiksi; Struktur, Fungsi, dan
Kaidah Kebahasaan Teks Nonfiksi, serta Apresiasi dan Kreasi Sastra Anak; 2)
Matematika terdiri atas Bilangan, Geometri dan Pengukuran, Statistik, dan Kapita
Selekta; 3) Ilmu Pengetahuan Alam terdiri atas Metode Ilmiah, Makhluk Hidup dan
Proses Kehidupan, Benda dan Sifatnya, Energi dan Perubahannya, Bumi dan Alam
Semesta; 4) Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri atas Manusia, Tempat dan Lingkungan;
Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan; Sistem Sosial dan Budaya; Perilaku Ekonomi
dan Kesejahteraan; Fenomena Interaksi Dalam Perkembangan IPTEK dan Masyarakat
Global; dan 5) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terdiri atas Hak Asasi
Manusia; Persatuan dan Kesatuan Dalam Keberagaman Masyarakat Multikultur;
Konsep Nilai, Moral, dan Norma; Pancasila; serta Kewarganegaraan Global; termasuk
advance materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten),
“mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari
B. Sub Capaian Pembelajaran
Setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar ini, diharapkan Anda mampu
menguasai materi tentang:
1. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
2. Problema keberagaman masyarakat multikultural
3. Pentingnya nasionalisme
4. Model pembelajaran yang sesuai dengan tema persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman masyarakat multikultur di jenjang Sekolah Dasar.
Agar anda memperoleh hasil atau memiliki kompetensi yang diharapkan dalam
mempelajari materi pembelajaran pada kegiatan belajar ini, ikutilah petunjuk belajar
berikut ini.
1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini sampai anda paham betul tentang
apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari materi pada kegiatan belajar ini.
2. Bacalah sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata
yang anda anggap asing. Pelajarilah kata-kata tersebut dengan mencari makna atau
pengertiannya pada kamus yang anda miliki.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi kegiatan belajar ini melalui
pemahaman sendiri, dan lakukan sharing pendapat dengan kolega yang juga
memperdalam materi atau dengan instruktur yang ditunjuk oleh lembaga.
4. Mantapkan pemahaman anda melalui diskusi, dan menganalisis berbagai kasus
yang relevan dengan materi pada kegiatan belajar ini.
D. Uraian Materi
Saat ini, Indonesia sebagai negara-bangsa (nation state) menghadapi rawan
masalah dalam upaya menyatukan kebhinekaan yang menjadi unsur pembentuk
2
bangsa. Masalah ini menjadi masalah penting? Pertama, karena Indonesia memiliki
karakteristik multikultural yang rawan terjadi disintegrasi bangsa. Pertalian primordial
yang merupakan kekhasan unsur bangsa Indonesia ini menuntut pengakuan negara.
Kesetiaan etnik bersifat alami dan primer, sedangkan kesetiaan nasional menjadi
bersifat konstruktif dan sekunder. Cobalah anda pahami makna kesetiaan etnik itu
bersifat alami dan primer. Berikan contohnya dalam kehidupan sehari hari. Demikian
juga kesetiaan nasional menjadi bersifat konstruktif dan sekunder. Mengapa
demikian? Negara Indonesia yang ber bhinneka tunggal ika perlu melestarikan dan
mengembangkan ikatan etnik ini menjadi ikon nasional. Bila ikatan etnik diabaikan
akan berdampak melemahnya ikatan komitmen sebagai satu bangsa. Kedua, suatu
negara hanya bisa membangun, jika bangsa yang di dalam wilayah negara tersebut
bersatu. Ketiga, pemerintah kolonial Belanda menanamkan kesetiaan pada penjajah
dan melemahkan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia.
1. Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Cobalah anda simak tulisan mengenai fakta luas wilayah Indonesia dari sumber ini:
https://bangka.tribunnews.com/2019/04/21/10-fakta-luas-wilayah-indonesia-yang-
wajib-kamu-ketahui-ternyata-ada-yang-lebih-luas-dari-eropa-ini?page=all
diakses Rabu, 13 November 2019.
Fakta 1 : Kepulauan Indoensia lebih luas dari Eropa Barat
Fakta 2 : Wilayah di Pulau Kalimantan lebih luas dari pada Thailand, Spanyol dan
Inggris Raya
Fakta 3: Luas Pulau Sumatera lebih luas dari keseluruhan wilayah Jepang
Fakta 4: Luas wilayah Bali lebih luas 5 kali daripada Hongkong
Fakta 5: Provinsi Jawa Timur lebih luas dari negara Belanda
3
Fakta 6: Luas Provinsi Papua 30 kali lebih luas dari negara Jamaika
Fakta 7: Luas Kabupaten Merauke 9 kali lebih luas dari Bunei
Fakta 8: Kota Palangkaraya adalah 3 kali luas negara Singapura
Fakta 9: Luas Taman Nasional Lorentz di Papua sama dengan luas negara Siprus
Fakta 10: Luas Danau Toba sama dengan 570 kali luas Monako
Cobalah anda analisis dan simpulkan, makna dari semua perbandingan di atas dengan
keunikan masing masing !
Yang jelas wilayah negara kita sangat luas dengan luas wilayah terbesar no 7 dunia
(https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia). Mari kita bahas wilayah negara Indonesia
Ketika membicarakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, cobalah anda
renungkan: apa yang dipersatukan (What), dimana persatuan dan kesatuan itu dapat
terwujud (Where), siapa yang dipersatukan (Who), kapan mulai bersatu (When), dan
mengapa perlu bersatu (Why) dan bagaimana mempersatuan (How)? Gunakan 5 W dan
1 H ini untuk menganalisis materi di bawah ini.
Dalam UU No. 43 tentang Wilayah Negara dikatakan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas
wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan
kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan
pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di
bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang
terkandung di dalamnya.
4
Ada dua hal yang perlu dicermati disini, yaitu wilayah yang menjadi wadah atau
tempat dan isi dalam hal ini bangsa. Pada hakikatnya ada dua jenis integrasi yaitu
integrasi wilayah dan integrasi bangsa.
a. Integrasi Wilayah.
Menurut UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. yang dimaksud dengan
wilayah negara NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan
wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta
dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh
sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengertian dalam UU tersebut diatas
didasarkan atas peristiwa besar dalam penentuan wilayah negara yang terjadi yaitu
Deklarasi Juanda
Pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri
Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, mengumumkan secara sepihak bahwa bahwa lebar laut
teritorial Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik
ujung pulau terluar Indonesia.
Berdasarkan Deklarasi Djuanda, Indonesia menganut prinsip negara kepulauan
(Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat tentangan keras dari beberapa negara
karena laut antar pulau di Indonesia menjadi wilayah Indonesia dan bukan lagi laut
bebas. Integrasi wilayah bermakna menjadikan laut di antara pulau sebagai
penghubung dan menyatukan pulau bukan lagi sebagai pemisah.
Wilayah Indonesia pada jaman Hindia Belanda didasarkan pada Territoriale Zee
en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal Ordonansi
1939. Inti isi Ordonansi 1939 adalah penentuan lebar laut 3 mil laut diukur dengan
menarik garis pangkal berdasarkan garis air surut pulau. Pulau-pulau di wilayah
Nusantara dipisahkan laut sekelilingnya dan wilayah laut hanya sejauh 3 mil dari garis
pantai sekeliling pulau. Lautan di luar garis merupakan lautan bebas yang berarti kapal
asing bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.
5
Deklarasi Djuanda dikukuhkan dengan Undang-undang No.4/prp/1960 tanggal
18 Februari 1960 tentang perairan Indonesia. Berdasarkan perhitungan 196 garis lurus
(straight baselines) dari titik pulau terluar (kecuali Irian jaya/Papua yang waktu itu
belum diakui secara Internasional) luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali
lipat. (https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda).
Selanjutnya bangsa Indonesia memperjuangkan konsep integrasi wilayah ini ke
forum internasional agar mendapat pengakuan dunia. Melalui perjuangan diplomasi
yang lama (bahkan hasil negosiasi, negara-negara Afrika akan mengakui asas Negara
Kepulauan (Archipelago State) jika Indonesia bersedia mengubah nama Samudra
Indonesia menjadi Samudra Hindia), akhirnya Deklarasi Djuanda dapat diterima dan
ditetapkan dalam Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 dengan dokumen yang
bernama “The United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS).
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB ke III Tahun 1982 itu Indonesia diakui
kesatuan wilayahnya berdasar asas Negara Kepulauan (Archipelago State). UNCLOS
1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Bagi
Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Mengapa?
Karena merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan
Nusantara yang telah dimulai sejak tahun 1957.
Sebagai negara kepulauan, wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi
3 macam yaitu : a) Zona laut territorial (12 mil laut), b. Zona tambahan yaitu zona
yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis
pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan
batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial
diukur, serta landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di
bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial,
sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau
hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut
6
teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut,
hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100
(seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
Gambar 5.1 Batas Wilayah Perairan untuk Negara Kepulauan
Sumber: Sumiarno (2005)
Konsep integrasi wilayah semakin kuat setelah dimasukkannya Pasal 25 A UUD
NRI 1945, yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Saat ini telah banyak peraturan
perundangan yang disusun untuk memperkuat kesatuan wilayah. Sebagai tindak lanjut,
setelah melalui berbagai peraturan sebelumnya maka akhirnya diputuskan UU No 43
Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
7
Gambar 5.2. Batas Wilayah Negera Kesatuan Indonesia dengan Negara Lain
https://www.digitasisurveyor.com/2019/05/batas-wilayah-nkri-secara-astronomis.html
Wilayah NKRI masih akan mengalami perubahan atau perkembangan sejalan
dengan masih berlangsungnya perundingan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara
tetangga. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG)
dan dengan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India,
Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Niugini, Australia dan
Timor-Leste.
Makna pengertian integrasi wilayah yaitu konsep kesatuan aspek alamiah yang
merupakan :
1) prinsip negara kepulauan (Archipelagic State);
2) manunggalnya tanah-air yang menjadikan laut di antara pulau sebagai
penghubung dan menyatukan pulau bukan lagi sebagai pemisah.
b. Integrasi Bangsa. Jika integrasi wilayah menyangkut tempat maka integrasi
bangsa menyangkut isi. Integrasi bangsa menyangkut kesediaan bersatu bagi
kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, ras dan antar
8
golongan. Integrasi bangsa mencerminkan proses bersatunya orang-orang yang
memiliki perbedaan untuk menjadi satu bangsa (nation).
Rumusan GBHN 1998 menyatakan Wawasan Nusantara adalah cara pandang
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ini berarti lahirnya konsep Wawasan Nusantara juga dipengaruhi dan
mempengaruhi kondisi sosio-budaya masyarakat Indonesia. Wawasan nusantara
dilandasi dan disemangati integrasi bangsa, dikokohkan dengan integrasi wilayah dan
berkembang menjadi integrasi bangsa dan wilayah sekaligus.
Untuk memahami integrasi bangsa, berikut ini akan kita telusuri sejarah
pergerakan kebangsaan Indonesia. Sebelum terjadi pergerakan kebangsaan, kita telah
mengenal sejarah kerajaan Kutai, Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Demak, Mataram
hingga kedatangan VOC tahun 1602. Wilayah kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit
bahkan mencapai negara yang sekarang bersebelahan dengan negara Indonesa. Melalui
Devide et Impera, Belanda yang luas wilayahnya hanya 0,02 % dibandingkan dengan
Indonesia telah mampu menjajah dan mengeruk kekayaan alam yang dimiliki bangsa
Indonesia. Kondisi ini berlanjut dengan perjuangan bangsa Indonesia melawan
penjajah dalam bentuk perang Diponegoro, perang Padri, Perang Aceh, Perang
Patimura, dan lainnya yang masih bersifat sporadis yang terjadi di seluruh wilayah
negara Indonesia. Berikut ini, kita fokuskan pembahasan pada sejarah pergerakan
Indonesia karena keistimewaannya berupa tumbuhnya kesadaran berbangsa sebagai
cikal bakal integrasi bangsa.
Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, integrasi bangsa diawali 1)
Masa Perintis yaitu masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui
pembentukan organisasi pergerakan. Munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal
20 Mei 1908 menumbuhkan kesadaran berbangsa sebagai dampak logi edukasi dari
9
Trilogi “politik etis van Deventer” yang dilancarkan kelompok oposisi pemerintah
kolonial Belanda. Cobalah Anda renungkan dan diskusikan apa alasan sesungguhnya
mengapa yang didirikan adalah sekolah kedokteran, bukan PGSD? Analisislah
mengapa logi edukasi ini penting dalam melahirkan ide kebangsaan Indonesia. 2)
Masa Penegas yaitu masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan yang ditandai
dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang mengikrarkan dan
menegaskan bahwa kita memiliki satu tanah-air, satu bangsa, dan bahasa persatuan
yaitu Indonesia. 3) Masa Percobaan yaitu masa mulai mencobanya bangsa Indonesia
menuntut kemerdekaan dari Belanda melalui organisasi GAPI (Gabungan Politik
Indonesia) tahun 1938 dan mengusulkan Indonesia Berparlemen. Tapi, perjuangan
menuntut Indonesia merdeka tersebut gagal. 4) Masa Pendobrak yaitu masa dimana
semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu
penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945 dari sisi politik, pada hakikatnya merupakan “revolusi politik” yaitu perombakan
dari kekuasan kolonial menjadi kekuasaan nasional. Dari sisi hukum merupakan
“revolusi hukum” yang berarti perombakan dan penggantian hukum kolonial menjadi
hukum nasional. Dari sisi sosial budaya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
merupakan “revolusi integratifnya” bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan
beragam identitas menuju bangsa yang satu yakni bangsa Indonesia (tertulis dalam
Naskah Proklamasi “atas nama bangsa Indonesia”). 5) Masa Pengisi Kemerdekaan
yaitu masa untuk membenahi ketimpangan, kekurangan, ketidak adilan dan ketidak
merataan kesejahteraan yang ada pada seluruh bangsa Indonesia (orangnya) dan
seluruh wilayah Indonesia (wadahnya).
Setelah membicarakan tentang tinjauan historis, geografis, topologis yang terkait
dengan integrasi wilayah dan integrasi bangsa, kita perlu menganalisis mengenai apa
yang menjadi obyek sasaran Integrasi Nasional. Obyek sasaran integrasi nasional
meliputi, a) integrasi nilai, b) integrasi perilaku.
10
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
PGSD-MODUL 5 PKN - Total KB
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search