Manajemen ASN

PELATIHAN DASAR CPNS

MANAJEMEN ASN

Pelayanan Sektor Publik Manajemen Pelayanan Sektor
belum sepenuhnya Kepegawaian VS Publik BERKUALITAS
Berkualitas dan Manajemen SDM
memuaskan publik

Kondisi TEROBOSAN Kondisi
MANAJEMEN INOVASI MANAJEMEN
ASN Saat Ini
ASN yg
Masih Lemahnya diinginkan
Sistem Birokrasi
Profesional & Berkarakter
dgn birokrasi berkelas
dunia 2025

Materi Pokok KEDUDUKAN & PERAN;

1 HAK & KEWAJIBAN;
DAN KODE ETIK ASN

adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang

Profesional Memiliki Etika Profesi Bebas dari Bersih dari
Nilai Dasar Intervensi Politik praktik KKN

KEDUDUKAN ASN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

PNS Pegawai Negeri Sipil PNS merupakan warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional

PPPK PPeegrjaawnjaiai nPeKmerejarintah dengan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan
kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan
perundang-undangan

PERAN ASN

FUNGSI ASN

TUGAS ASN

FUNGSI DAN TUGAS

PELAKSANA PELAYAN PUBLIK PEREKAT & PEMERSATU
KEBIJAKAN PUBLIK BANGSA
“Memberikan pelayanan
“Melaksanakan kebijakan yang publik yang professional dan “Mempererat persatuan dan
dibuat oleh Pejabat Pembina kesatuan Negara Kesatuan
Kepegawaian sesuai dengan berkualitas”.
ketentuan peraturan perundang- Republik Indonesia”.

undangan”

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

HAK PNS

Pasal 21 UU No 5 Tahun 2014

GAJI

CUTI TUNJANGAN

JAMINAN PERLINDUNGAN

PENSIUN &

HARI TUA

PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

HAK PPPK

Pasal 22 UU No 5 Tahun 2014

CUTI GAJI

TUNJANGAN

PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN
KOMPETENSI

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

PERBANDINGAN HAK PNS & PPPK

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dasar Hukum
• Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
• PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Acuan Pelaksanaan

Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 tentang
Pengembangan Kompetensi PNS Pasal 5

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

PERLINDUNGAN PNS Pasal 92 UU ASN Tahun 2014

“Jaminan Kematian”.

“JaminanKecelakaan Kerja”.

“Jaminan Kesehatan”.

“Bantuan Hukum”.

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Kewajiban ASN

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

2 1
menjaga setia dan taat
persatuan dan pada Pancasila,
kesatuan bangsa
UUD’45, NKRI
3
melaksanakan 4
kebijakan yang
dirumuskan pejabat menaati ketentuan
pemerintah yang peraturan perundang-

berwenang undangan

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

5

6 Melaksanakan Tugas
Kedinasan dengan Penuh
Menunjukkan Integritas dan Pengabdian, Kejujuran,
Kesadaran, dan Tanggung
Keteladanan Dalam Sikap, Perilaku, Jawab

Ucapan Dan Tindakan Kepada Setiap 8

Orang, Baik di Dalam Maupun di Luar Bersedia Ditempatkan Di
Seluruh Wilayah Negara
Kedinasan Kesatuan Republik Indonesia

7

Menyimpan Rahasia Jabatan Dan
Hanya Dapat Mengemukakan
Rahasia Jabatan Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Tujuan untuk menjaga martabat dan
kehormatan ASN

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN (1)

melaksanakan melaksanakan melayani melaksanakan tugasnya
tugasnya dengan jujur, tugasnya dengan sikap sesuai dengan perintah
bertanggungjawab, dan dengan cermat hormat, sopan, atasan atau sejauh tidak
dan disiplin bertentangan dengan
berintegritas tinggi dan tanpa ketentuan peraturan
tekanan perundang-undangan dan
etika pemerintahan.

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN (2)

tidak menyalahgunakan Memberika informas secara melayani menjaga agar tidak
informasi intern Negara, benar dan tidak dengan sikap terjadi konflik
tugas, status, kekuasaan, menyesatkan kepada pihak hormat, sopan, kepentingan dalam
lain yang memerlukan melaksanakan tugasnya
dan jabatannya untuk informasi terkait kepentingan dan tanpa
mendapat atau mencari kedinasanMemberika informas tekanan
keuntungan atau manfaat
bagi diri sendiri atau untuk secara benar dan tidak
menyesatkan kepada pihak
orang lain. lain yang memerlukan

informasi terkait kepentingan
kedinasan

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN (3)

melaksanakan memegang teguh nilai menggunakan menjaga agar tidak
tugasnya sesuai dasar ASN dan selalu kekayaan dan terjadi konflik
dengan ketentuan menjaga reputasi dan barang milik Negara
peraturan perundang- kempeenlatiknsgaannadkaalnam
integritas ASN secara tugasnya
undangan bertanggungjawab,
efektif, dan efisien .

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Materi Pokok

2 SISTEM MERIT

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

LATAR BELAKANG
SISTEM MERIT

Perlu adanya KETERKAITAN Praktik SPOIL SISTEM dan
antara Pengelolaan SDM dgn INKOMPETENSI dlm sistem
rekrutmen dan seleksi pegawai
Tujuan Organisasi”
Tingkat disiplin, Etos Kerja, dan
Budaya Kerja ASN masih rendah

‘Struktur kepegawaian yaitu
kualitas, kuantitas, dan distribusi

belum ideal”

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

SISTEM MERIT

Pasal 1 UU ASN ttg Ketentuan Umum

“Sistem merit adalah kebijakan dan
manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan
latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan”.

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

MANFAAT SISTEM MERIT bagi ORGANISASI

Mendukung Dapat instansi pemerintah
keberadaan mengarahkan mendapatkan pegawai
Penerapan Prinsip SDM utuk dapat
Akuntabilitas mempertanggung yang tepat dan
jawabkan tugas berintegritas untuk
dan fungsinya mencapai visi dan

misinya

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

MANFAAT SISTEM MERIT BAGI PEGAWAI

Menjamin Keadilan dan ruang
keterbukaan dlm perjalanan karir seorang
pegawai

Memiliki Kesempatan yang sama untuk
meningkatkan kualitas diri

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

PELAKSANAAN SISTEM MERIT
DALAM PENGELOLAAN SDM

PERENCANAAN

Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN terpilih Pegawai ditempatkan
pegawai sesuai dengan
perencanaan
INTEGRITAS
PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

JAMINAN SISTEM MERIT
DALAM MONITORING, PENILAIAN, PENGEMBANGAN

Pangkat dan Jabatan

Pengembangan Karir

Mutasi Pegawai

Penilaian Kinerja

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

KELEMBAGAAN DAN JAMINAN SISTEM MERIT DALAM
PENGELOLAAN ASN

KOMISI ASN Mempunyai kewenangan untuk melakukan MONEV
pelaksanan kebijakan dan manajemen ASN
KEMENPAN
RB Memberikan bimbingan pertimbangan pada proses
penindakan pejabat yg berwenang dan Pejabat
Pembina Kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan
Sistem Merit dalam pengelolaan ASN

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Materi Pokok MEKANISME

3 PENGELOLAAN ASN

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

DASAR HUKUM

MANAJEMEN ASN

MANAJEMEN PNS

Diatur mulai dari pasal 55 UU ASN

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

MANAJEMEN PNS

12 3 4 5 6

Penyusunan& Pengadaan Pangkat& Pengembangan Promosi Mutasi
Penetapan Jabatan Karier
kebutuhan Pola Karier

Penilaian Penggajian 9 10 11
kinerja &Tunjangan
Penghargaan Jaminan Pensiun & Disiplin
7 8 jaminan hari Tua
Perlindungan

12

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 5K6 EdBanU5T7 UUUHAASNN2014

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
kerja.Dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian
per 1 (satu) tahun

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

PENGADAAN PNS
Pasal 58-67 UU ASN 2014

1. Merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS
2. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat

3. Setiap WNI mempunyai kesempatan yg sama untuk melamar
menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan

4. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

PANGKAT DAN JABATAN
Pasal 68 UU ASN 2014

KOMPETENSI
KUALIFIKASI
PERSYARATAN YANG DIBUTUHKAN

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 69-70 UU ASN

Kualifikasi Kompetensi
Kompetensi Integritas
Penilaian Kinerja Moralitas
Kebutuhan Instansi

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

KOMPETENSI meliputi

Kompetensi Teknis
Kompetensi Manajerial
Kompetensi Sosial Kultural

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

I N T E G R I TA S

Kejujuran
Kepatuhan terhadap ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
Kemampuan bekerjasama
Pengabdian Kepada Masyarakat
Bangsa dan Negara

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

M O R A L I TA S

Penerapan dan pengamalan nilai Etika,
Agama, Budaya, dan Sosial
Kemasyarakatan

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

POLA KARIER

Pasal 71 UU ASN

Pola Karier PNS terintegrasi secara Nasional
Disusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
pola karier nasional

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

P ROMOSI
Pasal 72 UU ASN

Kompetensi

Kualifikasi

Persyaratan yang dibutuhkan oleh Jabatan

Penilaian atas prestasi kerja
Kepemimpinan
Kerjasama
Pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

MUTASI
Pasal 73 UU ASN

1 (satu) instansi
Antar instansi pusat

1 (satu) instansi daerah
Antar instansi daerah
Antar Instansi Pusat dan instansi daerah
Perwakilan NKRI di Luar Negeri

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

PENILAIAN KINERJA PNS

Pasal 75-78 UU ASN

Objektivitas Pembinaan PNS

Memperhatikan target, capaian, hasl dan
manfaat yang dicapai serta perilaku PNS

Disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS,
serta dijadikan sebagai persyaratan

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

P ENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

Pasal 79-81 UU ASN

Gaji
Tunjangan Kinerja
Tunjangan Kemahalan

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

P ENGHA R GA A N
Pasal 82-85 UU ASN

Tanda Kehormatan
Kenaikan Pangkat

Kesempatan prioritas untuk pengembangan
kompetensi

Kesempatan menghadiri acara resmi atau
kenegaraan

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

DISIP LIN
Pasal 86 UU ASN

Tata Tertib
Hukuman Disiplin

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

P EMB ER HENTI A N
Pasal 87-90 UU ASN

Pemberhentian dengan hormat
Meninggal dunia
Atas permintaan sendiri
Mencapai batas usia pensiun
Perampingan organisasi
Tidak cakap jasmani dan atau rohani

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

P EMB ER HENTI A N
pasal 87-90 uu ASN

Pemberhentian tidak dengan hormat

Penyelewengan terhadap Pancasila dan
UUD 1945
Tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan
jabatan

Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

Tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana berencana

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

P EMB ER HENTI A N
SE ME NTA R A

Diangkat menjadi pejabat negara

Diangkat menjadi komisioner atau
anggota Lembaga non struktural

Ditahan karena menjadi tersangka tindak
pidana

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

USIA PENSIUN PNS

58 tahun bagi Pejabat Administrasi

60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

Sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan bagi Pejabat Fungsional

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA

Pasal 91 UU ASN

Meninggal Dunia
Atas Permintaan sendiri
Mencapai batas usia pensiun

Perampingan organisasi
Tidak cakap jasmani dan atau rohani

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

P E R L I ND UNGA N

Pasal 92 UU ASN

Jaminan Kesehatan
Jaminan Kecelakaan kerja
Jaminan Kematian

Bantuan Hukum

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI