BUKU PANDUAN PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH

PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

1

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH

PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

PERHATIAN !

PETUNJUK PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI MALUKU
TAHUN 2023 DI MASA PANDEMI COVID 19

I. Pembukaan
1. Registrasi Peserta dan Validasi Hasil Rapid test Antigen dan
Sertifikat Vaksin
2. Acara pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku akan
dilaksanakan secara tatap muka. dan Virtual Zoom

II. Desk /Pembahasan
1. Setiap OPD diwakili oleh 2 (dua) orang dan Kasubag Perencanaan
2. Setiap peserta wajib diperiksa suhu tubuh oleh tim medis dan
mencuci tangan mengunakan hand sanitizer.
3. Setiap peserta desk diwajibkan mengunakan masker
4. Peserta di tempatkan sesuai dengan desk jarak tempat duduk 1.5-
2 meter (sosial distanting).
5. Peserta dilarang merokok membuang tisue sembarangan dan
memperhatikan petunjuk kesehatan saat batuk, flu dan pilek.
6. Peserta dilarang bersalaman /berangkulan.
7. Peserta mengatur jarak komunikasi 1.5-2 meter (sosial
distanting).

2

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH

PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

Kata Pengantar

Sesuai Amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, undang-undang nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, dan peraturan Pemerintah nomor 08 Tahun 2008
tentang tahapan tata cara, penyusunan pengandalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah mengamanatkan kepada
Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sebagai Pemjabaran dari Program Kepala Daerah yang disusun untuk
jangka waktu 1 (satu) Tahun yang berpedoman pada RPJM Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program organisasi
perangkat daerah, lintas organisasi perengkat daerah dan program kewilayaan
di sertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan
bersifat indikatif.

Dokumen RKPD Provinsi Maluku memuat Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023, sala satu pendekatan dalam penyusunan RKPD adalah
pendekatan partisipatif, yakni perlunya keterlibatan semua pihak yang
berkepentingan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pendekatan
perencanaan pastisipatif dimaksud terwujud melalui pelaksanaan musrenbang
sebagai media penyampaian aspirasi stakeholder dalam penyusunan RKPD.

Oleh karena itu guna mendukung kelancaran pelaksanaan Musrenbang di
masa pandemi covid 19 Sub Bidang II Perencanaan Program Daerah
menyiapkan buku panduan yang memuat kerangka acuan, agenda kegiatan
dan informasi umum.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para
peserta, sehingga pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2023 dapat
berlangsung secara efektif dan efisien

3

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

Demikian atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Selamat
Mengikuti Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023

Ambon, 2 Agustus 2021
Kepala Sub Bidang II

Perencanaan Program Daerah

Tajudin Marasabessy, SE

4

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH

PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

KERANGKA ACUAN PRA MUSRENBANG

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023 DI MASA PANDEMI COVID 19

I. LATAR BELAKANG

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pemabangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 23 Tahun 2014
tentang Pemrintah Daerah, Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemendagri nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengandalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan
jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah
Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi
Wajib menyusun Rencana Kerja Pemabangunan Daerah (RKPD) Provinsi
sebagai Pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
(RPJMD). 2021-2026.

Selain itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib Menyusun
rencana kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD dan bahan
masukan untuk finalisasi RKPD dan bahan Penyempurnaan RKPD Provinsi,
penyusunan berbagai dokumen rencana Tahunan tesebut dilakukan melalui
proses koordinasi antar instansi Pemerintah dan Proses Partisipasi seluruh
pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembanguan
(Musrenbang).

Sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat 1 UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan, BAPPEDA menyiapkan Rancangan awal RKPD.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 merupakan Pedoman bagi
penyusunan RAPBD 2023 yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah. RKPD mempunyai fungsi Pokok
sebagai : (1) Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan
seluruh kebijakan Publik, (2). Pedoman dalam Penyusunan APBD sesuai

5

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH

PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

dengan acara kebijakan pembangunan Daerah satu Tahun, dan (3) Jaminan
kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam
melaksanakan Pembangun Daerah.

Dengan memperhatikan UU nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata acara perencanaan , pengandalian dan evaluasi pembangunan
daerah, dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah
daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah. Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 tersebut selanjutnya perluh
ditindaklanjuti oleh semua OPD sebagai rujukan dalam penyusunan rencana
awal Rencana Kerja OPD.

Sehubungan dengan itu, sebagai bagian dari proses penyelengaraan
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dalam perencanaan
pembangunan tahun 2023 perlu dilakukan Musyawara Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 yang akan membahas dan
menyempurnakan Rancangan Awal RKPD dan RENJA OPD Tahun 2023 untuk
difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran OPD (RKA-OPD), yang merupakan mata rantai dalam proses
penyusunan APBD Tahun 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD

Maksud dari Musrenbang ini adalah sebagai forum anatara pemangku
kepentingan (stakeholder) Pembangunan di Provinsi Maluku dalam rangka
memberikan pemikiran, saran, pendapat dan masukan untuk menentukan
Program Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2023.

6

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH

PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari Musrenbang ini adalah untuk :

1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD
Provinsi Maluku yang merinci program prioritas pembangunan daerah,
pendanaan indikatif berdasarkan fungsi OPD dan akan digunakan
sebagai dasar memutakhiran kebijakan anggaran;

2. Mendapatkan rincian rancangan awal kerja Anggaran menurut OPD
khususnya yang berhubungan dengan pembangunan;

3. Mendapatkan rincian anggaran awal kerangka Regulasi menurut OPD
yang berhubungan dengan pembangunan;

4. Menjadi media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan
(stakeholder) daearh untuk menetapakan program dan kegiatan daerah
serta rekomendasi kebijakan guna mendukung impelmentasi program
tahun anggaran berikiutnya.

III. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang pembentukan daearh
sumatera Tingkat 1 maluku. UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang
pembentukan Kabupaten Buru selatan Provinsi Maluku.
2. Undang-undang Nomor 28 tentang penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotism (lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan-perundang-undangang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lemabaran

7

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH

PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421).
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan
antara pusat dan daerah.
10. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penetaan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4725).
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor (4725)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
4578).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nmor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

8

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH

PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

20. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 Tanggal 19 Desember 2018
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Maluku Tahun
Anggaran 2019.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan
Daerah.

22. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
pemerintahan Daerah.

23. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah.

3. HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil yang diharapkan dalam Pelaksanaan Musrenbang ini adalah
tersusunnya, RKPD Tahun 2023 berdasarkan Program, Kegiatan dan
sub Kegiatan prioritas yang merupakan masukan- masukan dari para
pemangku kepentingan pembangunan.

4. MEKANISME PENYELENGGARAAN
Musrenbang RKPD Maluku tahun 2023 diselenggarakan selama 2 (dua)
hari, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Hari Pertama :
Agenda Pertama :

1. Acara pembukaan
2. Pembacaan Doa
3. Laporan Kepala BAPPEDA
4. Sambutan Gubernur Sekaligus Membuka Acara

9

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

Agenda Kedua

1. Paparan Menteri Dalam Negeri
2. Paparan Menteri PPN BAPPENAS
3. Paparan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi
4. Penyampaian Agenda lanjutan

Agenda Ketiga

1. Paparan Bupati Buru Selatan
2. Paparan Bupati Maluku Tengah
3. Paparan Maluku Tenggara
4. Paparan Walikota Ambon
5. Paparan Maluku Barat Daya
6. PaparanBupati Kepulaun Tanimbar
7. Paparan WalikotaTual
8. Paparan Bupati Aru
9. Paparan Bupati Seram Bagian Barat
10. Paparan Bupati Seram Bagian Timur
11. Paparan Bupati Buru

2. Hari Kedua :
Agenda Pertama : Sidang Kelompok/Desk Usulan Kegiatan

1. Pembahasan dan perumusan program prioritas dan kegiatan
prioritas yang diusulkan oleh Kabupaten/ Kota dalam rangka
mendukung prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun

2023.
2. Pembahasan dan perumusan program prioritas dan kegiatan

prioritas yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka
mendukung prioritas nasional yang akan disampaikan pada

Musrenbang Nasional.
3. Melakukan verifikasi usulan program/kegiatan kabupaten/kota

berdasarkan pada prioritas pembangunan, program prioritas dan

10

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

kegiatan prioritas Provinsi Maluku beserta kelengkapan usulan
kegiatannya.
4. Sidang kelompok/desk dibagi berdasarkan prioritas pembangunan
daerah Provinsi Maluku Tahun 2023.
Agenda Kedua : Penandatanganan Kesepakatan

Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi
Maluku Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelenggara
dan Penanggungjawab Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023
serta Para Kepala Bappeda 11 Kabupaten/Kota.

11

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH

PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

SUSUNAN ACARA

MUSRENBANG RKPD PROVINSI MALUKU TAHUN 2023

HARI PERTAMA

1. ACARA PEMBUKAAN
 Mendengarkan Lagu Indonesia Raya
 Pembacaan Doa
 Laporan Panitia
 Arahan Gubernur sekaligus membuka acara

2. SESI PEMAPARAN
Sesi Pertama :
 Paparan Menteri Dalam Negeri
 Paparan Menteri PPN/BAPPENAS
 Paparan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi
 Diskusi
Sesi Kedua :
 Paparan Bupati Maluku Tenggara
 Paparan Bupati Seram Bagian Timur
 Paparan Bupati Seram Bagian Barat
 Paparan Bupati Seram Bagian Barat
 Paparan Bupati Buru
 Paparan Bupati Buru Selatan
 Paparan Bupati Maluku Tengah
 Paparan Bupati Kepulauan Tanimbar
 Paparan Bupati Kepulauan Aru
 Paparan Bupati Maluku Barat Daya
 Paparan Walikota Ambon
 Paparan Walikota Tual

12

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

HARI KEDUA

SESI PERTAMA : SIDANG KELOMPOK/DESK USULAN KEGIATAN

1. Pembahasan dan perumusan program prioritas dan kegiatan prioritas
yang diusulkan oleh Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Maluku tahun 2023.

2. Pembahasan dan perumusan program prioritas dan kegiatan prioritas
yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung prioritas
nasional yang akan disampaikan pada Musrenbang Nasional.

3. Melakukan verifikasi usulan program/kegiatan kabupaten/kota
berdasarkan pada prioritas pembangunan, program prioritas dan
kegiatan prioritas Provinsi Maluku beserta kelengkapan usulan
kegiatannya.

4. Sidang kelompok/desk dibagi berdasarkan prioritas pembangunan
daerah Provinsi Maluku Tahun 2023.

SESI KEDUA : PENANDATANGANAN KESEPAKATAN
1. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD

Provinsi Maluku Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim
Penyelenggara dan Penanggungjawab Musrenbang RKPD Provinsi
Maluku Tahun 2023 serta Para Kepala Bappeda 11 Kabupaten/Kota.
2. Penutupan Acara

13

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

5. LAIN LAIN

Panitia tidak menyediakan Akomodasi dan transportasi bagi peserta
Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023. Hal hal yang belum di atur
dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan diatur kemudian berdasarkan keperluan.

6. PENUTUP

Buku ini dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Provinsi Maluku Tahun 2023, sehingga dapat membantu kelancaran dan
ketertiban pelaksanaanya.

Panitia Penyelenggara menyampaikan Permohonan maaf jika dalam
penyelenggaraan Musrenbang terdapat kekurangan atau kekeliruan maupun
hal – hal yang kurang berkenaan dihati peserta.

14

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

Catatan
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

.............................................

15

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19

PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

BADAN PERENCANAAN DAERAH

Catatan
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

.............................................

16

PANDUAN UMUM

PRA MUSRENBANG DI MASA PANDEMI COVID 19