Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020 - 2024 Revisi 2023

[Type text]

H a l a m a n | ii Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024

H a l a m a n | iii Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 uji dan syukur kami panjatkan kepada TuhanYang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya, Rencana Strategis (Renstra) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dapat disusun dengan baik. Renstra BPMP Provinsi Lampung tahun 2020-2024, yang direvisi pada tahun 2023 ini memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan (IKK) pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah di Provinsi Lampung. Renstra BPMP Provinsi Lampung tahun 2020-2024, ini dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja organisasi dan sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi atas kinerja BPMP Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2020–2024. Renstra BPMP Provinsi Lampung ini telah ditinjau dan dilakukan revisi atau perubahan untuk penyesuaian yang diperlukan dengan mempertimbangkan prioritas program nasional, kebijakan internal, serta perkembangan kebutuhan para pemangkukepentingan atas layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan BPMP Provinsi Lampung dalam mendukung capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Renstra BPMP Provinsi Lampung Tahun 2020–2024, ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2024. Para pemangku kepentingan dan seluruh warga BPMP Provinsi Lampung, diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang positif sebagai upaya peningkatan kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan oleh BPMP Provinsi Lampung Bandar Lampung, Agustus 2023 Kepala BPMP Provinsi Lampung Dr. Djohan Ahmadi, M.Ed. NIP 196611071995121001 P Kata Pengantar

H a l a m a n | iv Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Sistematika penyajian dibagi menjadi lima bab, mulai dari bab pendahuluan, bab tujuan dan Sasaran, bab arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, bab target kinerja dan kerangka pendanaan, serta bab penutup dan lampiran. Kata Pengantar (iii) Daftar Isi (iv) Daftar Isi I BAB I PENDAHULUAN (1) 1.1 Kondisi Umum (2) 1.2 Potensi dan Permasalahan (12) II BAB II TUJUAN DAN SASARAN (26) 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan (27) 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (28) III BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,DAN KERANGKA KELEMBAGAAN (31) 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi (31) 3.2 Kerangka Regulasi (32) 3.3 Reformasi Birokrasi BPMP Provinsi Lampung (33) IV BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN (38) 4.1 Target Kinerja (38) 4.2 Kerangka Pendanaan (40) V BAB V PENUTUP (42) Lampiran (44)

H a l a m a n | 1 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat penyelenggara pendidikan. BPMP Provinsi Lampung sebagai bagian dari pemerintah diberikan amanah untuk melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yaitu dengan menjamin delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) diimplementasikan secara benar oleh sekolah. Dokumen Renstra BPMP Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian menyikapi restrukturisasi fungsi pada Kemdikbudristek. Selain untuk menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan Renstra juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan 60 juta anak usia sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Maka, perubahan Renstra ini juga akan membawa upayaupaya menekan dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi. Upaya ini akan dilakukan salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik agar dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Sesuai hasil evaluasi Renstra sebelumnya yaitu Renstra periode 2015-2019, dan capaian IKK tahun 2020-2021 (periode Renstra 2020-2024) dapat digambarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan penjaminan mutu di Provinsi Lampung. Bab I Pendahuluan

H a l a m a n | 2 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 1.1 KONDISI UMUM Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 Km² dan terletak di antara 105°45'- 103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Secara administratif wilayah Provinsi Lampung terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota, dengan karakteristik kewilayahan yang bervariasi baik secara geografis, demografis, maupun kebudayaan. Menurut data Dapodik pada semester ganjil 2023/2024, di provinsi Lampung terdapat 13.469 sekolah yang terdiri dari jenjang TK, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis, Pendidikan Masyarakat (SKB dan PKBM), Sekolah Luar Biasa (SLB), serta jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan jumlah guru pada semua jenjang sejumlah 81.306, dan jumlah peserta didik pada semua jenjang Pendidikan dasar dan menengah sebanyak 1.117.484. A. Capaian Kinerja BPMP Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 1. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan. Selama kurun waktu dari tahun 2016-2019, penjaminan mutu pendidikan dikdasmen di Provinsi Lampung telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dari meningkatnya rata-rata capaian SNP pada masing-masing jenjang pendidikan sebagaimana tergambar pada grafik berikut: Grafik 1.1. Capaian SNP Provinsi Lampung

H a l a m a n | 3 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Pada grafik di atas dapat dilihat pergerakan rerata capaian SNP di Provinsi Lampung dari tahun 2016 hingga 2019 yang cenderung mengalami peningkatan. Dalam tahun 2016 untuk jenjang SD berada pada angka 3,20; jenjang SMP 2,98; jenjang SMA 3,10; dan jenjang SMK 2,80. Kemudian pada tahun 2017, jenjang SD meningkat signifikan menjadi 5,07; jenjang SMP meningkat menjadi 5,08; jenjang SMA menjadi 5,18; dan jenjang SMK 5,13. Selanjutnya pada tahun 2018, rerata capaian SNP jenjang SD meningkat menjadi 5,18; jenjang SMP sedikit mengalami penurunan menjadi 5,05; jenjang SMA meningkat menjadi 5,19; dan jenjang SMK turun menjadi 4,94. Data terakhir pada tahun 2019, jenjang SD meningkat menjadi 5,37; jenjang SMP meningkat menjadi 5,22; jenjang SMA meningkat menjadi 5,32; dan jenjang SMK meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 5,02. Proses pemetaan tahun 2019, jumlah sekolah yang mengisi data melalui aplikasi PMP mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018, 2017, dan tahun 2016. Sekolah yang tidak melakukan pengisian data melalui aplikasi PMP mengalami penurunan karena perbaikan sistem yang dilakukan melalui pemberdayaan pengawas, operator kecamatan, dan operator sekolah dalam proses tersebut, sehingga kontrol BPMP atas proses pengisian data oleh satuan pendidikan semakin efektif pada tahun 2019. Hal inilah yang meningkatkan capaian indikator kinerja terkait pemetaan mutu pendidikan tersebut. Sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dijabarkan pada 12 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut deskripsi ketercapaian dua belas indikator kinerja BPMP pendukung sasaran strategis 1 (meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan) selama tahun 2019. 1) Capaian pada IKK 1.1 Sekolah Dasar yang Terpetakan Mutunya Indikator kinerja SD yang telah dipetakan mutunya mengalami kenaikan capaian dari tahun 2016, 2017, 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2019, capaian 100% target Renstra SD dipetakan mutu pendidikannya dapat tercapai. 2) IKK 1.2 Persentase SD yang Meningkat Indeks Efektivitasnya Berdasarkan data sekolah jenjang SD di Provinsi Lampung, menggambarkan capaian peningkatan indeks efektivitas. Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.2 (Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya) dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Lampung tahun 2019 dan target capaian Renstra BPMP Provinsi

H a l a m a n | 4 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Lampung tahun 2015-2019. 3) IKK 1.3 SMP yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya Jumlah sekolah jenjang SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya mengalami peningkatan pada 2017 dan tahun 2019, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2018. Kemudian hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.3 dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Lampung tahun 2019 dan target capaian Renstra 2015 – 2019 BPMP Provinsi Lampung. 4) IKK 1.4 Persentase SMP yang Meningkat Indeks Efektivitasnya Berdasarkan data sekolah jenjang SMP di Provinsi Lampung, mengalami kenaikan rerata capaian SNP terjadi pada tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan. Kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan. Hal ini menggambarkan capaian peningkatan indeks efektivitas tahun 2019. Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.4 (Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya) dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Lampung tahun 2019 dan target capaian Renstra 2015 – 2019 BPMP Provinsi Lampung. 5) IKK 1.5 SMA yang Terpetakan Mutunya Jumlah sekolah jenjang SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya mengalami penurunan pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2019. Kemudian hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.5 dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Lampung tahun 2019 dan target capaian Renstra 2015 – 2019 BPMP Provinsi Lampung. 6) IKK 1.6 Persentase SMA yang Meningkat Indeks Efektivitasnya Berdasarkan data sekolah jenjang SMA di Provinsi Lampung mengalami penurunan pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan rerata capaian SNP pada tahun 2017 dan 2019. Hal ini menggambarkan capaian peningkatan indeks efektivitas. Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.6 (Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya) dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Lampung tahun 2019 dan target capaian Renstra 2015 – 2019 BPMP Provinsi Lampung.

H a l a m a n | 5 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 7) IKK 1.7 SMK yang Terpetakan Mutunya Jumlah sekolah jenjang SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya mengalami penurunan sejumlah 7 sekolah sehingga belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Lampung tahun 2018 dengan selisih 8,9%, Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.7 dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Lampung tahun 2018 dan target capaian Renstra 2015 – 2019 BPMP Provinsi Lampung. 8) IKK 1.8 Persentase SMK yang Meningkat Indeks Efektivitasnya Berdasarkan data sekolah jenjang SMK di Provinsi Lampung, mengalami kenaikan rerata capaian SNP dibandingkan tahun 2018. Hal ini menggambarkan capaian peningkatan indeks efektivitas. Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.8 (Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya) dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Lampung tahun 2019 dan target capaian Renstra 2015 – 2019 BPMP Provinsi Lampung. 9) IKK 9. Persentase SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP Tren capaian persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebesar 82, 36%, meningkat pada tahun 2017 sebesar 267,38%, kemudian tahun 2018 sebesar 208,22%, dan tahun 2019 sebesar 153,99%. Capaian Kinerja ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang SD dengan target sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang SMP pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. 10)IKK 10. Persentase SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP Tren capaian persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebesar 61,36%, meningkat pada tahun 2017 sebesar 312,38%, kemudian tahun 2018 sebesar 206,18%, dan tahun 2019 sebesar 165,48%. Capaian Kinerja ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang SMP dengan target sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang SMP pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

H a l a m a n | 6 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 11)IKK 11. Persentase SMA yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP Tren capaian persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebesar 83,48%, meningkat pada tahun 2017 sebesar 383,15%, kemudian tahun 2018 sebesar 196,72%, dan tahun 2019 sebesar 160,04%. Capaian Kinerja ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang SMA dengan target sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang SMA pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. 12)IKK 12. Persentase SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP Tren capaian persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebesar 41,36%, meningkat pada tahun 2017 sebesar 424,18%, kemudian tahun 2018 sebesar 238,22%, dan tahun 2019 sebesar 172,24%. Capaian Kinerja ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang SMK dengan target sekolah yang disupervisi dan difasilitasi jenjang SMK pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Intervensi yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Lampung untuk mendukung pencapaian IKK 1.1 – IKK 1.8 dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: a. Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya 1. Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data PMP 2. Bimbingan Teknis Pengawas Pengumpulan Data PMP 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data PMP 4. Verifikasi dan Validasi Data PMP Output : Terkumpulnya data mutu pendidikan melalui aplikasi PMP untuk semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK). Outcome: Adanya rapor mutu capaian SNP satuan pendidikan di semua jenjang sebagai dasar untuk menyusun RKS/RKAS. b. Satuan Pendidikan yang Telah Terpetakan Mutu Pendidikannya 1. Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu Pendidikan 2. Analisis Data Mutu Pendidikan

H a l a m a n | 7 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 3. Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu 4. Diseminasi Peta Mutu Pendidikan 5. Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Output : Laporan hasil reviu Analisis dan Penyusunan Peta Mutu Pendidikan provinsi dan kabupaten/Kota yang telah disampaikan kepada stakeholder pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-provinsi Lampung. Outcome : Tersedianya rekomendasi pemenuhan mutu satuan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian SNP. Intervensi yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Lampung untuk mendukung pencapaian IKK 1.9 – IKK 12 dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: c. Satuan Pendidikan yang Disupervisi dalam Pencapaian 8 SNP 1. Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan 2. Bimbingan Teknis Supervisi 3. Supervisi Satuan Pendidikan 4. Analisis Supervisi Mutu Pendidikan 5. Diseminasi dan Rekomendasi Hasil Supervisi. Output : Satuan pendidikan yang telah disupervisi sejumlah 6972 sekolah. Outcome : Meningkatnya rerata capaian SNP dari tahun 2016 – 2019 (SD meningkat 2.18, SMP meningkat 2.24, SMA meningkat 2.23, dan SMK meningkat 2.22). d. Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP 1. Sosialisasi SPMI 2. Bimbingan Teknis SPMI 3. Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh BPMP 4. Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh Direktorat 5. Monitoring dan Evaluasi 6. Bimbingan Teknis SPME 7. Diseminasi Hasil

H a l a m a n | 8 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Output : Satuan pendidikan yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP, berjumlah 1.890 sekolah. Outcome: Meningkatnya kriteria capaian SNP dari tahun 2016 – 2019 (SD,SMP, SMA meningkat dari menuju SNP 2 ke menuju SNP 4, dan SMK meningkat dari menuju SNP 2 ke menuju SNP 3) 2. Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tata kelola BPMP Provinsi Lampung yang Baik Tata kelola BPMP Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan perbaikan. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan: 1. Ditetapkannya BPMP Provinsi Lampung menjadi Satker ZI-WBK oleh Kemenpan RI pada tahun 2019. Gambar 1.1 Piagam Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). 2. Penghargaan kepada Satuan Pengawasan Internal (SPI) BPMP Provinsi Lampung atas Capaian Kinerja Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Pengawasan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan berada di peringkat ke-5 (lima), tahun 2019.

H a l a m a n | 9 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Penghargaan BPMP Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Terbaik dalam Ketertiban Pemanfaatan BMN, tahun 2018. IKK 2.13 Nilai Minimal SAKIP Upaya yang telah dilakukan BPMP Provinsi Lampung untuk pemenuhan target capaian IKK 2.13 : 1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP secara berkelanjutan. 2. Pembentukan Tim SAKIP dengan mempertimbangkan keterwakilan seluruh unit kerja. 3. Pemantauan capaian kinerja secara berkala melalui rapat bulanan tim sehingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir diperoleh peningkatan capaian nilai SAKIP sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 1.2 Tren Capaian Nilai SAKIP BPMP Provinsi Lampung B. Isu Strategis yang Berkembang 1. Penguatan Literasi dan Numerasi Beragam survei di tingkat nasional dan internasional secara konsisten, dari tahun ke tahun, menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia tidak mengalami peningkatan signifikan bahkan cenderung menurun. Kondisi ini terjadi karena proses pembelajaran di satuan pendidikan mengabaikan literasi dan numerasi sebagai dasar berpikir. Materi yang diajarkan juga kurang relevan dengan kehidupan keseharian siswa sehingga terasa tidak bermakna.

H a l a m a n | 10 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Kondisi ini diperparah dengan pandemi Covid-19 yang memaksa siswa belajar dari rumah. Ketidaksiapan guru dalam mengajar dan minimnya sarana-prasarana pendukung mengakibatkan kegiatan pembelajaran terganggu. Survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkap bahwa 67,11% guru mengalami kendala dalam mengoperasikan perangkat digital. Di lain sisi, 88,7% siswa kekurangan fasilitas pendukung seperti laptop, listrik, jaringan internet, dan gawai. Dampaknya, siswa tidak konsentrasi dalam belajar (51,1%). Menurut survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 76,7% siswa tidak suka belajar dari rumah. Sebab, menurut pengakuan 37,1% siswa, mereka merasa kurang istirahat dan kelelahan karena mengerjakan tugas semua mata pelajaran. Dampak fatal akhirnya terjadi: siswa mengalami penurunan kemampuan belajar (learning loss). Untuk melakukan penguatan literasi dan numerasi di sekolah, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Di sinilah urgensi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak, Kantor Bahasa, serta Dinas Pendidikan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menjalankan peran pendampingan agar terjadi pecepatan penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan. 2. Penguatan Pendidikan Karakter Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai- nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan baik di sekolah maupun di masyarakat. PPK lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian, berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual dan keilmuan. Memahami latar belakang, urgensi, dan konsep dasar PPK menjadi sangat penting bagi kepala sekolah agar dapat menerapkannya sesuai dengan konteks pendidikan di daerah masing-masing.

H a l a m a n | 11 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 3. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkembangan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan dampak yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas, jarak, tempat, ruang, dan waktu. Pengaruhnya pun meluas ke berbagai kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Boleh dikatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini merupakan faktor penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu dan teknologi oleh umat manusia. Dunia pendidikan dewasa ini hidup dalam dunia media, di mana kegiatan pembelajaran telah bergerak menuju dikuranginya sistem penyampaian bahan pembelajaran secara konvensional yang lebih mengedepankan metode ceramah, dan diganti dengan sistem penyampaian bahan pembelajaran modern yang lebih mengedepankan peran pembelajar dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 4. Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi internal yang dilakukan Kemdikbudristek hingga ke UPT Kemdikbudristek di daerah merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemdikbudristek. Kondisi ini diakibatkan buruknya ketersediaan data dan merupakan hambatan dalam kelancaran arus informasi untuk pengambilan keputusan. Akurasi, kekinian, relevansi dan kelengkapan data pendidikan dan non pendidikan masih merupakan persoalan yang memerlukan penanganan yang serius. Sementara itu ketersediaan data yang sudah ada belum sepenuhnya digunakan dalam analisis-analisis yang mendorong penyempurnaan tata kelola sistem pendidikan. Sekalipun birokrasi dibentuk dengan tujuan untuk melancarkan roda pengelolaan, namun pada praktiknya birokrasi sering menjadikan rantai proses pengelolan yang panjang dan berbelit-belit yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak pemangku kepentingan mengenai mutu pendidikan di Indonesia.

H a l a m a n | 12 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN Rencana Strategis LPMP Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 tidak terlepas pada perjalanan pelaksanaan rencana strategis LPMP Provinsi Lampung tahun 2015- 2019 serta perubahan Renstra Kemdikbud Ristek sesuai Permendikbud Ristek Nomor 13 Tahun 2022. Hasil pelaksanaan dan analisis pelaksanaan digunakan sebagai acuan dalam merumuskan arah dan kebijakan dari kementerian sehingga menghasilkan kebijakan antara pusat dan daerah. A. Potensi yang dimiliki Mengacu kepada Rencana Strategis Kemdikbud tahun 2020-2024, beberapa potensi yang bisa menjadi perhatian, adalah : a. Sumber Daya Manusia yang memadai BPMP Provinsi Lampung merupakan lembaga yang memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proses penjaminan, peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan akan berhasil bila ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan memadai. BPMP Provinsi Lampung memiliki ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 75 orang PNS dan 41 orang tenaga honorer. Dari data kepegawaian per 31 Juli 2023, diketahui komposisi pegawai BPMP La,mpung terdiri atas 75 orang PNS memiliki kualifikasi pendidikan S-3 sejumlah 5 orang , S-2 sejumlah 47 orang, S-1 sejumlah 16 orang, D3 sejumlah 1 orang, dan SMA/sederajat sejumlah 7 orang. Kompetensi yang beragam telah dimiliki oleh seluruh sumber daya BPMP Provinsi Lampung sesuai dengan peta jabatan dalam Permendikbud Nomor 27/0/2023 Tahun 2023 yang ada untuk menunjang pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Lampung. b. Sarana dan Prasarana yang menunjang Upaya pelayanan prima terus ditingkatkan melalui pengembangan gedung perkantoran, perpustakaan, ruang ICT, ruang aula, ruang kelas, asrama, dan sarana prasarana

H a l a m a n | 13 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 pendukung lainnya. Selain itu, internet sebagai salah satu bentuk teknologi informasi telah dimanfaatkan sejak tahun 2006 hingga sekarang semakin memperkuat BPMP Provinsi Lampung dalam mmemberikan layanan bagi pelanggan. Penggunaan sistem teknologi informasi juga digunakan dalam Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan berbagai layanan informasi dan konsultasi serta layanan pengaduan. Layanan informasi dan konsultasi yang dilaksanakan, antara lain melayani NUPTK, Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penilaian Angka Kredit, Raport Mutu Pendidikan, Layanan Bantuan Perencanaan Berbasis Data, Pelaksanaan Program Sekolah penggerak, Pelaksanaan Program Guru Penggerak, Pelaksanaan program Implementasi Kurikulum Merdeka, Pelaksanaan Program Transisi PAUD ke SD, Program Peningkatan Literasi dan Numerasi dan program Kemitraan lembaga antara BPMP dengan institusi lain. c. Kepercayaan Para Pemangku Kepentingan Keberadaan BPMP Provinsi Lampung dalam memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan mendapatkan apresiasi yang baik dari para pemangku kepentingan terkait. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di BPMP Provinsi Lampung sejak tahun 2006 yang dilanjutkan dengan diterimanya predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2019 memberikan dampak orientasi kepuasan pelanggan internal dan eksternal dari seluruh warga BPMP Provinsi Lampung dalam aktivitas keseharian. Kepercayaan para pemangku kepentingan ini ditunjukkan dalam bentuk kerja sama dan kemitraan yang dilakukan BPMP Provinsi Lampung dengan kabupaten/kota dalam optimalisasi berbagai program dan kegiatan bagi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Provinsi Lampung. B. Permasalahan yang dihadapi Renstra BPMP Provinsi Lampung disusun, salah satunya diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan terkait pemenuhan standar nasional pendidikan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Lampung dalam memberikan arahan, saran, bimbingan, dan bantuan teknis dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang disebabkan beberapa permasalahan pendidikan di Provinsi Lampung di antaranya :

H a l a m a n | 14 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 a. Capaian Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa belum maksimal Sasaran strategis BPMP Provinsi Lampung berupa meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan ini secara umum tercapai selaras dengan target Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024. Capaian sasaran strategis ini dilihat dari kenaikan Capaian Literasi, Numerasi dan Pengembangan Karakter secara agregat di tingkat provinsi yang berakibat pada kenaikan level di semua jenjang jika dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Capaian kompetensi literasi dan numerasi siswa belum maksimal. Literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang penting bagi siswa. Literasi dan numerasi sendiri adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam rapor pendidikan, berikut adalah gambaran capaian kompetensi literasi, numerasi, dan karakter jenjang sekolah SD, SMP dan SMA di Provinsi Lampung. Deskripsi capaian Literasi dan Numerasi per jenjang adalah sebagai berikut : 1. Capaian Literasi untuk jenjang SD di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dengan nilai 57,41. Nilai tersebut naik dari nilai Literasi tahun sebelumnya sebesar 46,5 dengan nilai Delta 10,91. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat menengah nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 2 Kota tingkat literasinya dalam capaian Baik yaitu Kota Bandar Lampung dan Metro, 13 Kab/kota tingkat literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang. 2. Capaian Numerasi untuk jenjang SD di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dengan nilai 40,82. Nilai tersebut naik dari nilai numerasi tahun sebelumnya sebesar 24,36 dengan nilai Delta 16,46. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat menengah nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 6 Kota tingkat numerasinya dalam capaian Sedang yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Lampung Barat, Lampung Selatan, Mesuji, dan Pringsewu, sedangkan 9 Kab/kota tingkat Numerasinya berada pada tingkat kompetensi Kurang.

H a l a m a n | 15 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 3. Capaian Literasi untuk jenjang SMP di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dengan nilai 60,06. Nilai tersebut naik dari nilai Literasi tahun sebelumnya sebesar 47,88 dengan nilai Delta 12,18. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat menengah atas nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 2 Kota tingkat literasinya dalam capaian Baik yaitu Kota Bandar Lampung dan Metro, 13 Kab/kota tingkat literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang. 4. Capaian Numerasi untuk jenjang SMP di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Kurang, dengan nilai 40,82. Nilai tersebut naik dari nilai numerasi tahun sebelumnya sebesar 33,88 dengan nilai Delta 6,94. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat menengah nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 5 Kota tingkat numerasinya dalam capaian Sedang yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Pesisir Barat, Lampung Selatan, dan Lampung Selatan, sedangkan 10 Kab/kota tingkat Numerasinya berada pada tingkat kompetensi Kurang.

H a l a m a n | 16 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 5. Capaian Literasi untuk jenjang SMA di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dengan nilai 52,31. Nilai tersebut turun dari nilai Literasi tahun sebelumnya sebesar 55,11 dengan nilai Delta -2,80. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat menengah nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 1 Kota tingkat literasinya dalam capaian Baik yaitu Kota Metro, 12 Kab/kota tingkat literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dan 2 Kabupaten Tingkat Literasinya Kurang yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesisir Barat. 6. Capaian Numerasi untuk jenjang SMA di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dengan nilai 42,96. Nilai tersebut naik dari nilai Numerasi tahun sebelumnya sebesar 34,08 dengan nilai Delta 8,88. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat menengah nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 7 Kota tingkat numerasinya dalam capaian Sedang yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Tulang Bawang Barat, Pringsewu, Lampung Barat, Lampung Tengah dan Lampung Selatan, sedangkan 8 Kab/kota tingkat Numerasinya berada pada tingkat kompetensi Kurang.

H a l a m a n | 17 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 7. Capaian Literasi untuk jenjang SMK di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dengan nilai 41,4. Nilai tersebut turun dari nilai Literasi tahun sebelumnya sebesar 48,17 dengan nilai Delta -6,77. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat menengah nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 8 Kabupaten/Kota tingkat literasinya dalam capaian Sedang yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Pringsewu dan Tanggamus, dan 7 Kabupaten Tingkat Literasinya Kurang. 8. Capaian Numerasi untuk jenjang SMK di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Kurang, dengan nilai 34,16. Nilai tersebut naik dari nilai Numerasi tahun sebelumnya sebesar 31,34 dengan nilai Delta 2,82. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat menengah nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 1 Kota tingkat numerasinya dalam capaian Sedang yaitu Kota Metro, sedangkan 14 Kab/kota tingkat Numerasinya berada pada tingkat kompetensi Kurang.

H a l a m a n | 18 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 9. Capaian Literasi untuk jenjang SD SLB di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dengan nilai 57,89. Nilai tersebut naik dari nilai Literasi tahun sebelumnya sebesar 53,33 dengan nilai Delta 4,56. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat Menengah Bawah Nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 4 Kabupaten/Kota tingkat literasinya dalam capaian Sedang yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Utara dan Tanggamus, dan 4 Kabupaten Tingkat Literasinya Kurang dan 7 Kabupaten Kota tidak ada data atau tidak menyelenggarakan pendidikan jenjang SD SLB. 10. Capaian Numerasi untuk jenjang SD SLB di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dengan nilai 55,26. Nilai tersebut naik dari nilai Numerasi tahun sebelumnya sebesar 30,00 dengan nilai Delta 25,26. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat Menengah Bawah Nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 4 Kota tingkat numerasinya dalam capaian Sedang yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Utara dan Pringsewu, sedangkan 4 Kab/kota tingkat Numerasinya berada pada

H a l a m a n | 19 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 tingkat kompetensi Kurang, dan 7 Kabupaten/Kota tidak ada data atau tidak menyelenggarakan pendidikan jenjang SD SLB . 11. Capaian Literasi untuk jenjang SMP SLB di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dengan nilai 57,89. Nilai tersebut turun dari nilai Literasi tahun sebelumnya sebesar 36,11 dengan nilai Delta 21,78. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat menengah Atas Nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 4 Kabupaten/Kota tingkat literasinya dalam capaian Sedang yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Utara, dan Tanggamus, 4 Kab/kota tingkat Numerasinya berada pada tingkat kompetensi Kurang, dan 7 Kabupaten/Kota tidak ada data atau tidak menyelenggarakan pendidikan jenjang SD SLB. 12. apaian Numerasi untuk jenjang SMP SLB di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Sedang, dengan nilai 50. Nilai tersebut naik dari nilai Numerasi tahun sebelumnya sebesar 27,78 dengan nilai Delta 22,22. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat Menengah Atas Nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 3 Kabupaten/Kota tingkat numerasinya dalam capaian Baik yaitu Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Utara, 2 Kabupaten/Kota tingkat numerasinya Sedang yaitu Kab Mesuji dan

H a l a m a n | 20 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Pringsewu, sedangkan 4 Kab/kota tingkat Numerasinya berada pada tingkat kompetensi Kurang, dan 6 Kabupaten/Kota tidak ada data atau tidak menyelenggarakan pendidikan jenjang SMP SLB. 13. Capaian Literasi untuk jenjang SMA SLB di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian literasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Kurang, dengan nilai 24,14. Nilai tersebut turun dari nilai Literasi tahun sebelumnya sebesar 46,67 dengan nilai Delta -22,53. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat menengah Bawah Nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung, 2 Kabupaten/Kota tingkat literasinya dalam capaian Baik yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Way kanan, 1 Kabupaten/Kota tingkat Literasinya Sedang yaitu Kota Bandar Lampung, 5 Kab/kota tingkat Numerasinya berada pada tingkat kompetensi Kurang, yaitu Kabupaten/Kota Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus dan Tulang Bawang dan 7 Kabupaten/Kota tidak ada data atau tidak menyelenggarakan pendidikan jenjang SD SLB. 14. Capaian Numerasi untuk jenjang SMA SLB di Provinsi Lampung tahun 2023 secara umum capaian numerasinya berada pada tingkat mencapai kompetensi Kurang, dengan nilai 20,69. Nilai tersebut turun dari nilai Numerasi tahun sebelumnya sebesar 50 dengan nilai Delta -29,31. Nilai tersebut memposisikan Provinsi Lampung pada peringkat Bawah Nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi

H a l a m a n | 21 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Lampung, 1 Kabupaten/Kota tingkat numerasinya dalam capaian Baik yaitu Kabupaten Lampung Selatan, 7 Kabupaten/Kota tingkat numerasinya Kurang yaitu Kabupaten/Kota Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus dan Tulang Bawang, Way Kanan, dan 6 Kabupaten/Kota tidak ada data atau tidak menyelenggarakan pendidikan jenjang SMP SLB. Permasalahan: Capaian Kompetensi Literasi dan Numerasi siswa belum maksimal Kekuatan • Kemudahan akses dan ketersediaan sumber belajar secara luas • Kebijakan Nasional penerapan Kurikulum Merdeka yang mendorong peningkatan keterampilan literasi dan numerasi • Kesadaran terhadap pentingnya kemampuan dasar literasi dan numerasi sebagai modal penting bagi siswa untuk memecahkan masalah dalam berbagai aspek kehidupan serta kemudahan akses terhadap sumber belajar Peluang • Adanya Dinas Perpustakaan dan organisasi non pemerintah di kabupaten/kota yang dapat menjadi mitra kerjasama Dinas Pendidikan dalam meningkatkan literasi dan numerasi • Adanya Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai mitra pengembang Literasi • Adanya Program Buku Bacaan Bermutu • Program Kampus Mengajar Kelemahan • Belum tumbuh budaya membaca di seluruh sekolah Tantangan • Teknologi yang semakin maju membuat peserta didik lebih memilih bermain gawai

H a l a m a n | 22 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 • Pemahaman dan keterampilan PTK yang belum merata dalam menerapkan kurikulum Merdeka yang mendorong keterampilan literasi dan numerasi Potensi pengembangan • Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kurikulum merdeka • Meningkatkan potensi literasi dengan memanfaatkan bantuan buku bacaan bermutu yang dibina melalui program kampus mengajar • Meningkatkan keterampilan PTK dalam memanfaat sumber belajar yang beragam termasuk yang berbasis teknologi untuk meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi Capaian karakter Pengukuran tingkat capaian karakter siswa dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu 1) Baik; 2) Sedang; dan 3) Kurang; dan 4) Capaian tidak tersedia. Pada jenjang SD, secara umum capaian tingkat karakternya berada pada tingkat BAIK, dengan nilai 52,55. Nilai tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yaitu 27,12 dengan nilai Delta 25,43 dengan menempati peringkat Menengah nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung 13 Kabupaten Kota berada pada Capaian Baik, dan 2 Kabupaten Kota dalam capaian sedang yaitu Kabupaten Way Kanan dan Pesisir Barat. Pada jenjang SMP, secara umum capaian tingkat karakternya berada pada tingkat SEDANG, dengan nilai 60,06. Nilai tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yaitu 47,88 dengan nilai Delta 12,18 dengan menempati peringkat Menengah Atas Nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung 13 Kabupaten Kota berada pada Capaian Baik, dan 2 Kabupaten Kota dalam capaian sedang yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat. Pada jenjang SMA, secara umum capaian tingkat karakternya berada pada tingkat SEDANG, dengan nilai 52,31. Nilai tersebut lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yaitu 55,22 dengan nilai Delta -2,80 dengan menempati peringkat Menengah Nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung 12 Kabupaten

H a l a m a n | 23 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Kota berada pada Capaian Baik, dan 3 Kabupaten Kota dalam capaian sedang yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Barat dan Pesisir Barat. Pada jenjang SMK, secara umum capaian tingkat karakternya berada pada tingkat BAIK, dengan nilai 53,5. Nilai tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yaitu 51,5 dengan nilai Delta 2,00 dengan menempati peringkat Menengah Nasional. Dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung semua berada pada Capaian Baik. Permasalahan: Penguatan karakter siswa masih perlu ditingkatkan pada tingkat capaian BAIK Kekuatan • Kemampuan adaptasi para pemangku kepentingan termasuk peserta didik terhadap perubahan • Kebijakan nasional yang mendorong perwujudan Profil Pelajar Pancasila Peluang • Kesadaran masyarakat untuk turut terlibat aktif dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing di era globalisasi • Akses informasi dan sumber belajar tanpa batas di era digitalisasi Kelemahan • Budaya penguatan karakter siswa belum secara utuh diterapkan di sekolah yang masih berfokus pada aspek kognitif saja • Kemampuan anggaran daerah dan satuan pendidikan yang beragam Tantangan • Pengaruh social media sebagai wadah penggunanya untuk berinteraksi social secara digital tanpa batas administrasi wilayah

H a l a m a n | 24 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 berdampak pada kemampuan penyediaan sarpras yang layak Potensi pengembangan • Meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung penguatan karakter siswa • Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung percepatan perwujudan Pelajar Pancasila a. . Tata kelola dan pelayanan organisasi perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Tata kelola di BPMP Provinsi Lampung sebenarnya telah sangat baik, hal itu ditunjukkan dengan diperolehnya banyak penghargaan baik dari internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, maupun dari pihak eksternal yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan yang telah diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain penghargaan sebagai satker ZI WBK, menuju satker ZI WBBM. Sedangkan penghargaan dari internal Kemendikbudristek antara lain satker dengan tingkat implementasi akuntabilitas kinerja terbaik, ULT terbaik, pengelolaan BMN terbaik. Meskipun telah banyak penghargaan yang diperoleh, BPMP Provinsi Lampung perlu terus menerus melakukan perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara membuat inovasi-inovasi baru terkait dengan pelayanan. Permasalahan: Tata kelola dan pelayanan organisasi masih perlu ditingkatkan kualitasnya Kekuatan • Jumlah SDM di lingkup BPMP yang cukup untuk mengampu 15 Kabupaten/kota • Komitmen pimpinan dan pegawai yang kuat untuk kemajuan organisasi Peluang • Tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap lembaga dalam memberikan pelayanan penjaminan mutu pendidikan Kelemahan • Kurang terintegrasi layanan yang dilakukan berbagai unsur dalam satu Lembaga • Masih kurangnya fungsi pengawasan atas layanan yang diberikan Tantangan • Kewenangan terbatas dalam hal penjaminan mutu pendidikan • Perubahan struktur organisasi

H a l a m a n | 25 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Potensi pengembangan • Meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan dan membuat inovasi inovasi pelayanan yang baru untuk stakeholders melalui pengembangan kapasitas SDM di lingkup BPMP b. Peran serta pemerintah daerah yang belum optimal Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagai kewajiban yang melekat pada satuan pendidikan sesuai amanat peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, seyogyanya mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Tindak lanjut hasil penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan internal belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dalam menyusun program dan kebijakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dapat mendorong satuan pendidikan memenuhi maupun melampaui standar nasional pendidikan. c. Kompetensi SDM dalam mengadvokasi pemerintah daerah belum optimal Dengan adanya perubahan IKK sesuai Permendikbud Ristek No. 13 Tahun 2022, BPMP Provinsi Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah perlu melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan rapor mutu pendidikannya dan meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan PAUD Dikmas. Kompetensi SDM BPMP Provinsi Lampung belum seluruhnya optimal untuk melakukan advokasi terkait hal tersebut ke pemerintah daerah.

H a l a m a n | 26 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Mengacu pada permasalahan yang dikemukakan di bab sebelumnya, Renstra Kementerian, dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah maka BPMP Provinsi Lampung merumuskan tujuan strategis dan sasaran strategis yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024. Visi dan Misi Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengemban tugas peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Provinsi Lampung, maka BPMP Provinsi Lampung menentukan visi berdasarkan visi Kemendikbudristek, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai wujud dukungan visi dan misi unit kerja atasannya. Adapun Visi BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 adalah: BPMP Provinsi Lampung, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen BPMP Provinsi Lampung dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dalam peningkatan SDM yang berkualitas melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabel, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, pelaksanaan peningkatan dan penjaminan mutu akan mengedepankan inovasi dan kolaborasi guna mencapai capaian pembelajaran siswa yang maksimal. Bab II Tujuan dan Sasaran

H a l a m a n | 27 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, BPMP Provinsi Lampung sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai arahan presiden, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi BPMP Provinsi Lampung sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah. 2.1. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN BPMP Provinsi Lampung selaku unit pelaksana teknis harus mendukung tercapainya sasaran program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. BPMP Provinsi Lampung menetapkan dua tujuan strategis yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024. Perubahan organisasi dari LPMP menjadi BPMP pada bulan Maret 2022, menyebabkan terjadi perubahan rumusan tujuan strategis. Di bawah ini diuraikan tujuan strategis dan indikator kinerja tujuan strategis untuk periode 2020-2021 (periode LPMP) dan periode 2022-2024 (periode BPMP). Rumusan Tujuan Strategis Periode 2020-2021 (Periode LPMP) No Tujuan Strategis Indikator Kinerja Tujuan Strategis Target 2021 TS1 Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah Persentase satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai kineja sekolah minimum 75 27,4% TS2 Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Lampung Predikat SAKIP LPMP Lampung A

H a l a m a n | 28 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Rumusan Tujuan Strategis Periode 2022-2024 (Periode BPMP) No Tujuan Strategis Indikator Kinerja Tujuan Strategis Target 2024 TS1 Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran 75 TS2 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran BPMP Provinsi Lampung Predikat SAKIP BPMP Provinsi Lampung A Sesuai dengan kebijakan penyusunan Renstra di lingkungan Kemendikbudristek dan untuk mengetahui cascading kinerja yang jelas mulai tingkat Kementerian, unit kerja eselon I, sampai unit kerja eselon II/UPT, maka rumusan tujuan strategis yang ditetapkan BPMP Provinsi Lampung diambil dari salah satu Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP. 2.2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Agar tujuan strategis yang ditetapkan di tahun 2024 dapat tercapai, dirumuskanlah sasaran kegiatan sebagai pentahapan capaian tiap tahunnya. Sasaran kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Sasaran kegiatan adalah sasaran strategis BPMP Provinsi Lampung. Berikut rincian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan BPMP Provinsi Lampung yang telah diturunkan dari dua tujuan strategisnya. Dikarenakan ada perubahan organisasi dari LPMP menjadi BPMP pada bulan Maret 2022, maka rumusan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pun mengalami perubahan. Di bawah ini diuraikan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan untuk periode 2020- 2021 (periode LPMP) dan periode 2022-2024 (periode BPMP).

H a l a m a n | 29 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan IKK periode 2020-2021 (Periode LPMP) NO Tujuan Strategis Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan TS1 Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah SK1 Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan IKK 1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 IKK 1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk IKK 1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan TS 2 Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Lampung SK2 Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik IKK 2.1 Predikat SAKIP LPMP Lampung IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L LPMP Lampung Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan IKK periode 2022-2024 (Periode BPMP) NO Tujuan Strategis Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan TS1 Meningkatnya layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Pendidikan Masyarakat SK1 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya IKK 1.2 Presentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

H a l a m a n | 30 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 TS 2 Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan BPMP Provinsi Lampung SK2 Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Lampung IKK 2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Lampung IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L BPMP Provinsi Lampung

H a l a m a n | 31 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Untuk mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang diambil haruslah selaras dengan kebijakan yang yang telah ditetapkan Kementerian dan unit kerja atasannya namun demikian kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan wilayahnya. Sedangkan strategi merupakan cara yang dilakukan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Strategi sendiri berisikan kegiatan indikatif yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target. Arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Lampung disusun berdasarkan arah Kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dan arah kebijakan Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPMP Provinsi Lampung sebagai berikut: 1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan adalah sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas. Strategi BPMP Provinsi Lampung untuk mencapai kondisi sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas sebagai berikut : a. Menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar; b. Mengoptimalkan pemanfaatan profil dan rapor pendidikan di tingkat daerah serta satuan Pendidikan untuk mendukung penjaminan mutu dan akreditasi otomatis; c. Menyusun rekomendasi yang berbasis pada analisis data dari berbagai bukti ilmiah untuk secara bertahap dan berkelanjutan untuk menangani isu pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

H a l a m a n | 32 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 2. Tata Kelola Pendidikan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola Pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah tata kelola BPMP Provinsi Lampung yang akuntabel dan berkualitas. Strategi BPMP Provinsi Lampung mencapai kondisi tata kelola yang akuntabel dan berkualitas sebagai berikut: a. Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program; b. Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah; c. Penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang- undangan. 3. Pelayanan Publik yang Prima Strategi BPMP Provinsi Lampung untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut: a. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian; b. Mengembangkan kerja sama dengan mitra pembangunan untuk menumbuhkan penguatan pendanaan pendidikan. 3.2 KERANGKA REGULASI Regulasi yang menjadi dasar hukum keberadaan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung adalah Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kerangka regulasi lain yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidika Nasional

H a l a m a n | 33 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 3.3 Reformasi Birokrasi BPMP Provinsi Lampung Reformasi birokrasi internal BPMP Provinsi Lampung merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPMP Provinsi Lampung. Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dititikberatkan pada berbagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta

H a l a m a n | 34 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan BPMP Provinsi Lampung. BPMP yang sebelumnya disebut LPMP Provinsi Lampung pada tahun 2019 telah ditetapkan sebagai satuan kerja dengan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) berupaya meningkatkan kualitas layanannya sehingga memiliki keinginan untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM), dengan harapan status atau predikat satuan kerja ZI WBBM menunjukkan komitmen pimpinan dan jajaran BPMP Provinsi Lampung untuk mewujudkan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. BPMP Provinsi Lampung pada periode 2020-2024 memiliki komitmen untuk terus melanjutkan berbagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi 6 (enam) area perubahan agar layanan berkualitas dan berintegritas dapat tumbuh dan berkembang menjadi budaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan ZI WBBM dengan penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK dengan deskripsi sebagai berikut: 1. Berorientasi Pelayanan (kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat) 2. Akuntabel (kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan) 3. Kompeten (kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas) 4. Harmonis (kami saling peduli dan menghargai perbedaan) 5. Loyal (kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara) 6. Adaptif (kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan) 7. Kolaboratif (kami membangun kerja sama yang sinergis) Pelaksanaan reformasi birokrasi di BPMP Provinsi Lampung telah dimulai sejak tahun 2019. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK). Salah satu proses yang dilalui adalah dengan melakukan pembenahan terhadap aspek-aspek yang menjadi penilaian yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menggambarkan proses di masing-masing pengungkit. Perolehan Nilai Proses hasil evaluasi internal Inspektorat Jenderal Kemendikbud di masing-masing pengungkit dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

H a l a m a n | 35 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Grafik 3.1 Capaian Nilai Proses Berdasarkan LKE ZI WBK Tahun 2019 s.d. 2023 Dari grafik 3.1 Capaian Nilai Proses Berdasarkan LKE ZI WBK Tahun 2019 s.d. 2023 diatas, terlihat adanya peningkatan kualitas pembangunan reformasi birokrasi BPMP Provinsi Lampung dalam bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penguatan Pengawasan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Berikut piagam penghargaan ZI WBK LPMP Provinsi Lampung: Gambar3.1: Piagam Penghargaan ZI WBK LPMP Provinsi Lampung

H a l a m a n | 36 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 BPMP Provinsi Lampung berkomitmen mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendibudristek. Sejalan dengan hal tersebut BPMP Provinsi Lampung telah menetapkan moto BERASAN JAMA-JAMA yang mempunyai arti bekerja bersama-sama dengan semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Lampung. Demi mendukung hal tersebut BPMP telah menyusun program reformasi birokrasi khususnya memperkuat 6 (enam) area perubahan, yaitu sebagai berikut: Tabel 3.1 Program Kegiatan Reformasi Birokrasi BPMP Provinsi Lampung Tahun 2020 s.d. 2024 No Program Kegiatan Tahun 2020* 2021* 2022 2023 2024 1 Rakor RBI antar satker Kemendikbud Ristek seProvinsi Lampung V - V V V 2 Peer reviu hasil penilaian mandiri pembangunan ZI WBK V V V V V 3 Studitiru pembangunan WBBM V V V - - 4 Internalisasi dan pencanangan menuju WBBM V V V V V 5 Asistensi dan Penilaian Internal V V V V V 6 Capacity Buliding (Workshop Penguatan Internal ZI WBK menuju WBBM) dan Sosialisasi Program V V V V V 7 Capacity Building Peningkaan Kompetensi Pegawai V V V V V 8 Penyusunan Prosedur dan Teknis Pemilihan Tim RBI serta Pelaksanaanya V - V V - 9 IHT pembaharuan data pegawai (Pengisian pajak, LHKPN dan LHKASN, Matrik Kompetensi) V V V V V 10 Updating buku saku dan kode etik. V - - V - 11 Workshop reviu dan revisi Renstra V V V V V 12 workshop reviu dan revisi POS V V V V V 13 Apel pagi, rapat bulanan V V V V V 14 Evaluasi penerapan POS V V V V V 15 Workshop evaluasi kinerja per triwulan V V V V V 16 FGD Pengembangan Sistem Pengendalian Terpadu V V V V V 17 FGD Penyusunan Peta Resiko V V V V V 18 Forum komunikasi publik - - V V V 19 Pengembangangan Unit Layanan Terpadu Terintegrasi V V V V V

H a l a m a n | 37 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 20 Layanan ULT Keliling - - V V V 21 Evaluasi Mandiri pembangunan ZI WBK menuju WBBM V V V V V 22 Pengembangan Program Inovasi V V V V V *(Periode LPMP)

H a l a m a n | 38 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 4.1 TARGET KINERJA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden RI yang diamanahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BPMP Provinsi Lampung menetapkan target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun ke depan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. BPMP Provinsi Lampung menetapkan sasaran kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dengan target yang ditetapkan mengacu pada target Renstra Kemendikbudristek. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi dari LPMP menjadi BPMP pada bulan Maret 2022. Menindaklanjuti peraturan tersebut, dibawah ini diuraikan target kinerja masing-masing IKK untuk periode 2020-2021 (periode LPMP) dan periode 2022-2024 (periode BPMP). Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

H a l a m a n | 39 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Tabel 4.1 : Sasaran Kegiatan , Indikator Kinerja, dan Target Kinerja LPMP Provinsi Lampung tahun 2020-2021 No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA 2020 2021 1 SK1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 26,5 27,4 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 5 5 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan 95 95,2 2 Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Lampung Predikat SAKIP BB BB Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 81 82 Tabel 4.2 : Sasaran Kegiatan , Indikator Kinerja, dan Target Kinerja BPMP Provinsi Lampung tahun 2022-2024 No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA 2022 2023 2024 1 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya 0,98% 1,96% 3,92% Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) 25,00% 30,00% 35,00% 2 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung A A A Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung 83 84 85

H a l a m a n | 40 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 4.2. KERANGKA PENDANAAN Upaya untuk mencapai tujuan BPMP Provinsi Lampung dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan kegiatan adalah sebagai berikut: Tabel 4.3: Kerangka Pendanaan IKK Periode 2020-2021 (Periode LPMP) No. Indikator Kinerja Kegiatan Alokasi 2020 (Rp) Alokasi 2021 (Rp) 1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 2.503.720.000,- 608.987.000,- 2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 2.059.046.795,- 1.536.511.000,- 3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan 1.394.100.000,- 1.539.022.000,- 4 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Lampung 3.261.501.000,- 1.291.000.000,- Layanan sarana dan prasarana internal 547.000.000,- 350.000.000,- Layanan dukungan manajemen satker 2.714.501.000,- 941.000.000,- 5 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL 17.850.869.000,- 18.843.304.000,- Layanan perkantoran 17.860.869.000,- 18.843.304000,-

H a l a m a n | 41 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2022-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2022 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel sebagai berikut: Tabel 4.4: Kerangka Pendanaan IKK Periode 2022-2024 (Periode BPMP) No. Kegiatan Kebutuhan Pendanaan (RP) (dalam Juta) 2022 2023 2024 1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya 51.015.260,- 66.319.840,- 86.215.800,- 2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang meningkat rapor pendidikan nya (Dikdas dan Dikmen) 60.385.420,- 78.501.040,- 102.051.350,- 3 Layana Sarana Internal 385.000.000,- 423.500.000,- 465.850.000,- 4 Layanan Umum 1.035.100.000,- 1.138.610.000,- 1.252.471.000,- 5 Layanan perkantoran 19.767.005.500,- 21.743.706.050,- 23.918.076.655,- Anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan di BPMP Provinsi Lampung bersumber dari APBN yang termuat dalam DIPA; Berikut rincian sumber pendanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Lampung NO KEGIATAN SUMBER PENDANAAN APBN APBD LUAR NEGERI MASYARAKAT 1 Peningkatan Kapasitas Internal V 2 Peningkatan Kapasitas Eksternal V 3 Pemetaan Mutu Pendidikan V 4 Supervisi MutuPendidikan V 5 Peningkatan Mutu Pendidikan V 6 Pelaksanaan Administrasi V

H a l a m a n | 42 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) khususnya melalui peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Renstra secara baik dan benar karena Renstra merupakan acuan dan penunjuk arah bagi unit kerja dalam melakukan kegiatan penjamianan dan peningkatan mutu pendidikan selama lima tahun ke depan. Renstra BPMP Provinsi Lampung 2022-2024 disusun mengacu pada Renstra Kementerian dan unit kerja eselon I atasannya. Renstra yang memuat tujuan strategis, sasaran strategis, indikator dan target kinerja serta strategi pencapaian akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara periodik untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang dijumpai dalam upaya pencapaian target. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan juga untuk memastikan ketercapaian target yang ditetapkan dalam Renstra sesuai yang direncanakan. Capaian-capaian kinerja yang dihasilkan tersebut disajikan dalam Laporan Kinerja BPMP Provinsi Lampung setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Semoga Renstra BPMP Provinsi Lampung 2022-2024, dapat memberikan kontribusi bagi penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bab V Penutup

H a l a m a n | 43 Renstra BPMP Provinsi Lampung 2020-2024 LAMPIRAN

Matrik KinerjaIKK Periode 2020-2Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) SK1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jpendidikan IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, danyang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter ansekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikandan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan SK2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik IKK2.1 Predikat SAKIP LPMP Provinsi Lampung IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Lampiran 1:

a dan Pendanaan 2021 (Periode LPMP) TARGET (%) Rencana Pendanaan (jutaan) 2020 2021 2020 2021 jenjang 5.956.866.795,- 3.684.520.000,- n SLB) 26,5 27,4 2.503.720.000,- 608.987.000,- ntara 5 5 2.059.046.795,- 1.536.511.000,- n dasar 95 95,2 1.394.100.000,- 1.539.022.000,- 21.112.370.000,- 20.134.304.000,- BB BB 3.261.501.000,- 1.291.000.000,- 81 82 17.850.869.000,- 18.843.304.000,-

IKK Periode 2022-202Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan 20SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUDDikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya 0,IKK1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) 2SK2. Meningkatnya tata kelola BBPMP Provinsi Jawa Tengah IKK2.1 Predikat SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah AIKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Lampung 8