Full Sidang Terbuka (1)

294

Target pemerintah Indonesia sendiri untuk dapat menurunkan emisi gas rumah

kaca secara voluntary pada angka 26% - 41% memang dapat dimaknai dalam 2 (dua) sisi
yang berbeda.40

Pertama adalah pemahaman yang beranggapan bahwa tindakan ini dapat menjadi

pemicu kesadaran negara lain pada umumnya dan negara – negara maju pada khususnya.

Indonesia yang secara struktur UNFCCC merupakan kelompok negara Non Annex

memang tidak dibebani oleh kewajiban penurunan emisi dalam jangka waktu tertentu,

namun kesadaran secara sukarela ini dianggap dapat menjadi motivasi negara lain.

Memang beberapa negara telah pula melakukan langkah – langkah penurunan emisi di

luar ketentuan UNFCCC maupun Protokol Kyoto dalam parameter yang beragam.

TABEL IV.3
Target Penurunan Emisi di Beberapa Negara

Negara Target Reduksi Emisi

Australia 5-25% di bawah emisi pada tahun 2000

China 40-45% di bawah emisi 2005 dalam intensitas emisi

Indonesia 26-41% di bawah BAU (business as usual)

Japan 25% di bawah emisi 1990

Korea 30% di bawah BAU

Singapore 16% di bawah BAU

Thailand 30% di bawah BAU

USA 17% di bawah BAU

Sumber : Rangkuman yang disahkan dari dokumen nasional, usulan kepada

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) dan

“Olz and Berepoot” (2010), sebagaimana diuraikan dalam data Bank Dunia,

(2010)

40 Penulis mendapatkan bentuk pemaknaan ini dari hasil wawancara dengan beberapa pemangku
kepentingan yang terkait dengan perubahan iklim di Indonesia. Secara umum penulis membagi
narasumber dalam 3 (tiga) kelompok utama yaitu Pertama Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat
(Indonesia Center for Environmental Law, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan CIFOR), Kedua
Kelompok Birokrasi (Kementerian Lingkungan Hidup, Dewan Nasional Perubahan Iklim, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Akademisi.

295

Kedua, langkah Indonesia yang menentukan angka penurunan emisi secara
sukarela dalam angka 26% - 41% dianggap sebagai bentuk komersialisasi sumber daya
alam Indonesia. Sebagai negara kepulauan serta negara dengan jumlah tutupan hutan
tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Congo, banyak potensi penurunan nilai emisi
gas rumah kaca yang dilakukan di Indonesia. Dalam perspektif pandangan kedua ini
telah terjadi pergeseran paradigma pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya serta
usaha mitigasi perubahan iklim pada khususnya dari paradigma environmentalist ke
paradigma economist. Adanya inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk melakukan
upaya mitigasi secara signifikan melalui upaya yang dilakukan dapat dikatakan sebagai
suatu bentuk proses melanggengkan rezim tersebut.

Namun pada posisi lainnya pemerintah mempunyai target pertumbuhan ekonomi
pada angka 7% sebagai komitmen era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 41 Hal
ini ditindaklanjuti dengan adanya Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015.
Program yang dipercayai merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi
negara maju dan termasuk 10 negara besar di dunia pada tahun 2025 mendatang pun
tidak lepas dari kritik atas mampu atau tidaknya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi
dengan komitmen mitigasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini bisa dilihat
misalnya dari Koridor Ekonomi Kalimantan yang memiliki tema pembangunan sebagai
Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional. Berbagai
indikator yang digunakan pun berbasis industri ekstraktif seperti batu bara, perkayuan

41 Lihat Zainal Abidin., “Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia”., terdapat dalam
situshttp://news.detik.com/read/2011/02/24/111758/1578166/103/pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan-
di-indonesia diakses pada tanggal 1 Januari 2013.

296

dan Kelapa Sawit.42 Hal ini berarti jika tidak dilakukan dengan hati – hati maka
kebijakan pembangunan hanya akan direduksi dengan angka semata dan bukan kualitas
hidup. Harusnya pemerintah juga memasukkan ke dalam perencanaan jika pembangunan
terus meningkat akankah sejalan dengan laju mitigasi emisi sehingga dapat dikatakan
bahwa usaha pembangunan dan penurunan emisi seiring sejalan.

Kritik lain pun hadir pada saat pengukuran penurunan emisi dari Indonesia hanya
bersandar kepada perhitungan Business As Usual (BAU) yang tentu sangat amat
tergantung dari BAU itu sendiri ditetapkan secara relatif sebagai baseline. Dalam catatan
Walhi, paling tidak pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 tercatat beberapa
perhitungan BAU yang dirilis oleh pemerintah.43 Hal ini tentu menimbulkan
ketidakjelasan target yang akan dicapai dalam upaya mitigasi. Permasalahan lain yang
juga timbul adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam rangka melakukan upaya
mitigasi perubahan iklim. Rencana Aksi Daerah yang diharapkan dapat menjadi bentuk
cetak biru pada tingkat lokal hingga saat ini masih terdapat kekurangan baik berupa
inventarisasi gas rumah kaca hingga masalah pendanaan.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam situs resmi Sekretariat Rencana Aksi
Nasional Gas Rumah Kaca, tercatat dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang ada di
Indonesia sebanyak 17 (tujuh belas) provinsi telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah
Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan telah menerbitkan dalam bentuk sebuah peraturan

42 Lihat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian., Master plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia., 2011., hlm. 48 – 49.

43 Lihat pernyataan dari Dede Ratih (Walhi) dalam “Dasar Target Penurunan GRK Kurang Jelas”

terdapat dalam situs

http://sains.kompas.com/read/2012/12/21/2223234/Dasar.Target.Penurunan.GRK.Kurang.Jelas diakses

pada tanggal 26 Desember 2012.

297

yaitu Jambi, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sumatera
Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa
Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kep. Bangka
Belitung dan Sulawesi Barat. Sedangkan 9 (sembilan) provinsi lain telah menyelesaikan
RAD GRK namun belum menuangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur yaitu Sulawesi
Selatan, Aceh, Bengkulu, Lampung, Banten, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur. Adapun sisanya sebanyak 7 (tujuh) provinsi belum
melakukan inventarisasi gas rumah kaca.44 Hal ini merupakan bentuk tantangan
tersendiri dalam upaya mitigasi gas rumah kaca pada tingkat nasional terlebih dengan
adanya rezim otonomi daerah yang telah mendelegasikan beberapa kewenangan kepada
pihak daerah.45

Dalam gambaran yang lebih mendetil, penulis akan menguraikan tindak lanjut
dari Rencana Aksi Nasional yang telah dituangkan baik dalam Peraturan Presiden
Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca maupun dalam lampirannya.

44 Lihat Status Penyelesaian RAD-GRK dan Peraturan Gubernur, terdapat dalam situs
http://www.sekretariat-rangrk.org/beranda/9-uncategorised/168-statuspenyelesaianradgrk diakses pada
tanggal 26 Desember 2012.

45 Sesuai dengan amanat Pasal 10 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ditentukan bahwa selain urusan di bidang a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d.
yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama maka kewenangannya di Pemerintah Daerah. Hal ini
dapat dimaknai bahwa urusan yang berkaitan dengan sektor – sektor yang terdapat dalam Rencana Aksi
Nasional Gas Rumah Kaca yaitu Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi,
Industri dan Pengelolaan Limbah menjadi kewenangan daerah.

298

4.1.3. Perubahan Iklim dalam Regulasi Sektoral
4.1.3.1. Pengantar

Salah satu amanat penting yang diberikan dalam perumusan Protokol Kyoto bagi
negara berkembang ialah kewajiban dari semua pihak yang tergabung dalam protokol
untuk melakukan tindak lanjut dalam kebijakan dan regulasi nasional untuk melakukan
inventarisasi emisi dari berbagai sektor.46 Hal ini menjadi titik awal untuk melakukan
kajian sejauh mana Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah – langkah baik
dalam rangka mengimplementasikan voluntary commitment yang terdapat dalam
Protokol Kyoto maupun dalam bentuk mandatory commitment sebagai hasil dari
Copenhagen Accord.

Indonesia memproduksi gas rumah kaca dalam jumlah yang relatif signifikan.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia berkontribusi sebesar 5 persen dari total emisi
GRK dunia. Kontribusi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi
kepada Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, sebesar 0,6 persen pada tahun 2005.
Indikator ini menunjukkan bahwa laju kenaikan emisi GRK jauh di atas kenaikan PDB,
serta memberikan indikasi arah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak
berkelanjutan.47

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahun 2008 CDIAC (Carbon Dioxide
Information Analysis Center), jika dilihat hanya dari emisi karbondioksida (CO2) dari
sektor energi, maka Indonesia merupakan emitter ke-15 dunia dengan total emisi sebesar

46 Lihat perumusan Pasal 10 Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On
Climate Change.

47 Lihat Fabby Tumiwa, “Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim : Status
dan Kebijakan Saat ini” dalam Kertas Kebijakan Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi
Perubahan Iklim : Status dan Kebijakan Saat Ini., hlm. 24.

299

397 juta ton CO2 di tahun 2007.48 Sementara data yang dikumpulkan oleh World
Resource Institute (WRI), untuk tahun 2005 tanpa dimasukkannya sektor kehutanan dan
perubahan tata guna lahan, maka total emisi gas rumah kaca Indonesia tahun tersebut
adalah 586,3 juta ton setara CO2, dan jika emisi dari kehutanan dan perubahan tata guna
lahan diperhitungkan maka akan menjadi 2.045,3 juta ton setara CO2.49

GAMBAR IV.3
Emisi CO2 Indonesia Per Capita

Emisi Indonesia di akhir dekade 1990-an sempat meningkat cukup tinggi sebagai
akibat terjadinya kebakaran lahan dan hutan di tahun 1997/1998. Diperkirakan sekitar 24
milyar stok karbon tersimpan di vegetasi dan tanah, dimana sekitar 80 persen dari stok

48 Lihat Boden, T.A., G. Marland, and R.J. Andres. 2011. Global, Regional, and National Fossil-
Fuel CO2 Emissions. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S.
Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A. doi 10.3334/CDIAC/00001_V2011

49 Lihat Fabby Tumiwa., Op.Cit.

300
karbon tersebut tersimpan di kawasan hutan.50 Kontribusi utama peningkatan emisi gas
rumah kaca berasal perubahan lahan dan perubahan tata guna lahan (kebakaran hutan,
penebangan liar, degradasi lahan gambut, penggundulan hutan dan lain sebagainya).
Walaupun demikian, emisi GRK dari sektor energi juga mengalami peningkatan
dramatis dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Emisi GRK dari sektor-sektor lainnya
juga mengalami kenaikan, walaupun tidak sebesar kenaikan dari kedua sektor utama
tersebut.

GAMBAR IV.4

Sumber : Indonesia’s Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, Dewan Nasional
Perubahan Iklim., 2010., hlm. 11.

50 Ibid.

301

Kajian Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Mckinsey mengindikasikan tingkat
emisi GRK tahunan Indonesia mencapai 2,1 Giga Ton (Gt) pada tahun 2005. Seiring
dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diperkirakan pada tahun 2030 emisi
GRK akan mencapai 3,3 Gt per tahun. Perhitungan dan proyeksi emisi GRK Indonesia
ditampilkan pada gambar di atas.51 Dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ditentukan bahwa
terdapat 5 sektor utama yang harus melakukan tindak lanjut dalam langkah Rencana
Aksi Nasional Gas Rumah Kaca yaitu bidang Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut,
Energi dan Transportasi, Industri dan Pengelolaan Limbah. Tindak lanjut ini pun tidak
hanya terhenti pada kebijakan pada tingkat nasional, namun juga sampai pada tingkat
lokal dengan membuat kebijakan – kebijakan mitigasi dalam instrumen Rencana Aksi
Daerah Gas Rumah Kaca di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas serta Menteri Lingkungan
Hidup.
4.1.3.2. Sektor Kehutanan

Sumbangan emisi GRK dari bidang berbasis lahan (dari kegiatan perubahan tata
guna lahan dan kehutanan-LUCF, termasuk lahan gambut dan pertanian), adalah sekitar
67% dari emisi total nasional. Persentase tersebut merupakan yang terbesar jika
dibandingkan dengan bidang lain.52 Meski demikian, bidang berbasis lahan, termasuk
pertanian dan kehutanan, juga memberikan sumbangan sebesar 15% dari total Produk

51 Ibid.
52 Lihat Laporan Komunikasi Nasional Kedua tahun 2010., hlm. II-3.

302

Domestik Bruto (PDB) nasional.53 Selain itu, bidang-bidang berbasis lahan ini juga
membantu pemulihan ekonomi Indonesia setelah krisis pada tahun 1997 – 1998 melalui
peningkatan substansial dalam ekspor dan memberikan kesempatan kerja.

Namun, pemanfaatan sumberdaya lahan di Indonesia pada saat ini relatif tidak
efisien karena sumberdaya ini telah dieksploitasi dengan sangat cepat tanpa diikuti oleh
investasi yang baik dalam peningkatan sumberdaya manusia dan pengelolaan serta
pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan. Dengan demikian, rencana penurunan
emisi GRK dari bidang berbasis lahan dengan cara mengelola sumberdaya lahan secara
berkelanjutan akan menjadi sangat penting bagi Indonesia. Tidak hanya dalam hal isu
perubahan iklim tetapi juga untuk meningkatkan penggunaan sumber daya lahan yang
lebih efisien.

GAMBAR IV.5
Emisi Indonesia Per Sektor

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2009.

53 Lihat data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 dalam, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” No.
13/02/Th. XV, 6 Februari 2012., hlm. 2.

303

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam catatan Selama empat dekade terakhir,
hutan alam permanen telah berkurang dalam skala yang sangat besar. Tidak hanya itu,
kawasan hutan dengan “kondisi kritis” juga meluas dengan sangat cepat, termasuk
meluasnya kawasan hutan tanpa tutupan hutan sama sekali. Lahan kritis ini pun menjadi
tantangan yang cukup besar untuk dikelola serta merupakan kawasan rawan kebakaran
terutama pada setiap musim kemarau.

Perubahan dan dinamika perubahan lahan di Indonesia didorong oleh kegiatan –
kegiatan: pemanenan kayu, perluasan lahan pertanian, dan kebakaran hutan khususnya di
lahan gambut yang juga merupakan isu yang sangat penting dalam pengelolaan
sumberdaya lahan. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan yang konsisten dari semua level
pemerintahan dan bagi semua pemangku kepentingan terkait dengan bidang – bidang
lahan sangat penting bagi keberhasilan penyusunan strategi mitigasi dan pelaksanaan
aksi-aksi penurunan emisi GRK di bidang berbasis lahan.

Dalam konteks ini perlu ditekankan bahwa bagian terbesar dari sumberdaya
lahan, yang mewakili sekitar 70% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, berada di
bawah otoritas bidang kehutanan, baik di pemerintah pusat maupun daerah oleh karena
itu eksistensi kebijakan pemerintah yang tepat sasaran menjadi sangat dibutuhkan.

Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011
Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menyatakan bahwa
sektor kehutanan dan lahan gambut mempunyai posisi utama dalam upaya mitigasi gas
rumah kaca dengan mengedepankan langkah – langkah kebijakan berupa :

304

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sekaligus meningkatkan kenyamanan
lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, menambah
pendapatan masyarakat, serta negara;

2. Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa;
3. Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk) lahan gambut dengan emisi

serendah mungkin dan mengabsorpsi CO2 secara optimal.
Serangkaian kebijakan – kebijakan tersebut di atas, dipercaya oleh Pemerintah
dapat ditempuh dengan beberapa strategi utama seperti :
1. Menekan angka laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi

Gas Rumah Kaca;
2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan Gas Rumah

Kaca;
3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan, dari kebakaran hutan dan

pembalakan liar dan penerapan Sustainable Forest Management;
4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok – blok pembagi, serta

menstabilkan elevasi muka air pada jaringan tata air rawa;
5. Mengoptimalisasikan sumber daya lahan dan air tanpa melakukan

deforestasi; dan
6. Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya dengan emisi Gas

Rumah Kaca serendah mungkin dan mengabsorpsi CO2 serendah mungkin.
Profil kehutanan Indonesia memiliki peran penting dalam usaha perbaikan
kondisi iklim secara global baik langkah mitigasi maupun adaptasi. Predikat sebagai
negara dengan luas tutupan hutan terbesar ketiga di dunia serta Brazil dan Congo

305

belakangan terganggu dengan hadirnya predikat sebagai negara penghancur hutan
tercepat di dunia. Indonesia merupakan negara dengan hutan tropis terluas ketiga di
dunia.54

Mengenai kondisi hutan, penurunan penutupan lahan paling tinggi terjadi pada
periode waktu 1997 – 2000, yakni seluas 2,83 juta ha (kawasan hutan dan non kawasan
hutan) per-tahun dengan laju penurunan tertinggi terjadi di pulau Sumatera yakni 1,15
juta ha per-tahun, Kalimantan 1,12 juta ha per-tahun, Sulawesi 692 ribu ha per-tahun,
Maluku 294 ribu ha per tahun, dan Papua 156 ribu ha per-tahun.55

TABEL IV.4.
Angka Laju Deforestasi Dari Tahun Ke Tahun

Laju Deforestasi 1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003 -2006 2010
(juta ha/tahun)
1,08 1,17 1,125
Indonesia 1,87 3,51 0,78 0,76 0,770

Di dalam 1,37 2,83 0,30 0,41 0,355

kawasan hutan

Di luar kawasan 0,50 0,68
hutan

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2010.

Memang tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi seringkali mendominasi
tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia. Pada satu sisi hasil kayu yang merupakan
salah satu produk hutan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia, lapangan kerja, dan ekspor, terutama antara tahun 1980–1990. Perolehan
devisa negara luar negeri dari ekspor hasil hutan diperkirakan mencapai US$ 1,2 trilyun

54 Lihat Laporan Bank Dunia, terdapat dalam situs
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIA
EXTN/0,,contentMDK:21481510~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:226309,00.html diakses
pada tanggal 5 Mei 2012.

55 Ibid.

306

pada tahun 1985. Sejak saat itu komposisi hasil hutan yang diekspor berubah dari kayu
bulat menjadi kayu olahan seperti kayu gergajian, kayu lapis, panel, furnitur, pulp dan
kertas. Pada tahun 2005, dilaporkan bahwa tingkat ekspor komoditas hasil hutan
meningkat menjadi US $ 5 trilyun.56

Namun berbanding terbalik dengan kenyataan di atas, seringkali sektor
kehutanan dan keberlanjutan ekologis menjadi variabel yang terpengaruh dan tidak
mampu bertahan. Deforestasi telah menyebabkan Indonesia kehilangan hutan sekitar 1,7
juta ha per tahun, selama periode 1985–1997. Tingkat kehilangan areal hutan tertinggi
terjadi selama periode 1997 – 2000, yang mencapai jumlah sekitar 2,8 juta ha/tahun.57

Luas tutupan hutan Indonesia secara umum dapat dikatakan mengalami
kecenderungan yang terus menurun. Dalam catatan Forest Watch Indonesia dalam buku
Potret Keadaan Hutan Indonesia yang hadir pada tahun 2001 mengulas kondisi dan
perubahan tutupan hutan dari jaman pra pertanian sampai tahun 1997. Dalam buku
tersebut dicatat bahwa berdasarkan estimasi potensi tegakan, hampir seluruh wilayah
Indonesia pada awalnya tertutup hutan. Tempat-tempat yang tidak dapat mendukung
pohon hanyalah lereng-lereng gunung yang sangat curam dan jalur-jalur pesisir yang
sempit. Setidaknya sampai tahun 1990, Indonesia masih tertutup hutan yang lebat. Pada
tahun 1950, Dinas Kehutanan Indonesia menerbitkan Peta Vegetasi Indonesia dimana
…………..

56 Ibid., hlm. 7.
57 Ibid.

307
dalam peta ini disimpulkan bahwa hampir 84 persen atau sekitar 162 juta ha, luas
daratan Indonesia pada masa itu tertutup hutan primer.58

GAMBAR IV.6
Sebaran Laju Deforestasi Di Indonesia 2000 – 2009

Sumber : Forest Watch Indonesia, 2011.
GAMBAR IV.7

Sebaran Porsi Laju Deforestasi Di Indonesia

Sumber : Forest Watch Indonesia, 2011.

58 Lihat FWI/GFW. 2001. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor , Indonesia: Forest Watch Indonesia
dan Washington D.C.: Global Forest Watch., hlm. 8.

308

Hal ini sangat ironis pada saat kelestarian sumber daya hutan menjadi hal yang
penting untuk keberlanjutan pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya hutan
secara lestari adalah salah satu bentuk kegiatan mitigasi dan adaptasi, merupakan isu
yang terus dipertahankan di Indonesia. Sebagai negara dengan ribuan pulau dan
tingginya ketergantungan terhadap sektor berbasis lahan pertanian (pertanian, kehutanan,
perikanan, peternakan), menjadikan Indonesia rentan terhadap perubahan iklim tidak
hanya dari aspek lingkungan tetapi juga dari aspek ekonomi dan sosial.

Khusus terkait dengan upaya mitigasi pada sektor kehutanan Rizaldi Boer
mengungkapkan paling tidak terdapat 2 (dua) fungsi penting yang dapat dilakukan oleh
ekosistem hutan.59

Pertama adalah hutan dapat menjadi sebagai penyerap karbon yang berfungsi
untuk mengurangi tingginya angka emisi global. Dalam penelitian yang dilakukan oleh
Trexler et. al didapatkan pemahaman bahwa kegiatan di sektor kehutanan yang secara
potensial dapat menekan terjadinya perubahan iklim dapat dibagi menjadi tiga kategori
yaitu konservasi, peningkatan pengambilan karbon dan substitusi penggunaan bahan
bakar fosil dengan biomass. Di Indonesia ketiga kategori kegiatan mitigasi tersebut di
atas sudah dilakukan, diantaranya ialah reforestasi, aforestasi, hutan kemasyarakatan,
agroforestri, pengayaan, reduced impact logging, dan bioelectricity.

Kedua adalah sektor kehutanan pada sisi lain dapat berfungsi sebagai
sumbangsih tingginya laju emisi secara global. Pada saat laju kerusakan hutan

59 Lihat Rizaldi Boer, “Opsi Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan dan Aspek
Metodologi Proyek Karbon Kehutanan” disajikan dalam Lokakarya Tindak Lanjut Konvensi Perubahan
Iklim dan Kyoto Protokol di Sektor Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, 18 September 2001, Jakarta

309

meningkat maka dengan seketika carbon yang diserap akan kembali keluar sehingga
menyumbangkan secara signifikan terhadap emisi global. Hal ini dibenarkan dan
dibuktikan pula oleh Hooijer et. al. dalam kajiannya pada tahun 2006 yang
menempatkan Indonesia sebagai emitter nomor ketiga terbesar di dunia setelah Amerika
dan Cina dari sektor kehutanan.60

Beberapa daerah mempunyai angka laju kerusakan hutan yang relatif besar di
Indonesia. Paling tidak tercatat 3 (tiga) provinsi besar yang berkontribusi secara
signifikan yaitu Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Dalam laporan
Komunikasi Nasional Kedua terindikasi bahwa emisi yang dihasilkan oleh sektor
LULUCF tercatat mencapai 638 Mt CO2 / tahun antara 2000 dan 2004. 61

Berbagai faktor penyebab turut bersumbangsih dalam peningkatan laju kerusakan
hutan di Indonesia (i) tingginya angka kebakaran hutan di Indonesia, (ii) angka
pembalakan hutan secara illegal, (iii) perambahan hutan, (iv) Konversi kawasan
kehutanan untuk kegiatan perkebunan, transmigrasi serta pemekaran wilayah, (v)
penggunaan untuk kawasan pertanian, dan (vi) kerusakan dari pertambangan pada skala
besar.62

Untuk tiga faktor penyebab pertama dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk
deforestasi yang tidak terencana karena bersifat temporer dan berlangsung tanpa ada
perencanaan terlebih dahulu. Dalam rangka menanggulangi faktor penyebab deforestasi

60 A. Hooijer, et.al., “PEAT – CO2 : Assessment of CO2 emissions from drained peat lands in
South East Asia”, Delft Hydraulics Report Q3943, 2006., hlm. 29.

61 Lihat Indonesia Second National Communication Under The United Nations Framework
Convention On Climate Change., hlm. I-8.

62 Lihat Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap – ICCSR, Summary Report: Forestry
Sector., hlm. 8.

310

secara sporadis ini Departemen Kehutanan telah membuat 2 (dua) fase kebijakan yang
dikeluarkan pada tahun 2000 dan tahun 2009.

Pada kebijakan penanggulangan deforestasi pada tahun 2000, Departemen
Kehutanan mengeluarkan 5 (lima) kebijakan dalam rangka mengurangi angka
deforestasi yaitu : 63

a. Pemberantasan penebangan dan perdagangan kayu illegal;
b. Restrukturisasi sektor kehutanan melalui penguatan pengembangan hutan

tanaman dan industri kehutanan;
c. Rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;
d. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
e. Pemantapan kawasan hutan. yang diterjemahkan ke dalam rencana-rencana

kehutanan jangka panjang, menengah dan pendek.
Mulai akhir tahun 2009, kelima kebijakan prioritas tersebut diperkaya menjadi
delapan kebijakan prioritas, sejalan dengan permasalahan yang dihadapi dan tantangan
ke depan. Kedelapan kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut: 64
a. Pemantapan kawasan hutan yang berbasis pengelolaan hutan lestari
b. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS
c. Perlindungan dan pengamanan hutan
d. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
e. Revitalisasi hutan dan produk kehutanan
f. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan

63 Lihat Penetapan Business As Usual Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan: Seberapa
Pentingkah?. Policy Brief Paper Departemen Kehutanan Volume 4. Nomor 2 tahun 2010., hlm. 6.

64 Ibid., hlm. 7.

311

g. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan
h. Penguatan kelembagaan kehutanan
Pemberantasan illegal logging secara umum dapat dikategorikan sebagai salah
satu upaya mitigasi yang nyata. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan
sebelumnya bahwa saat laju kerusakan hutan meninggi maka angka emisi yang
dihasilkan oleh Indonesia pun akan merangkak naik secara massif. Hal ini pun menarik
perhatian dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dengan mencoba untuk
mengintegrasikan 18 lembaga negara untuk menanggulangi permasalahan penebangan
liar secara terpadu dengan memberikan payung hukum berupa Instruksi Presiden Nomor
4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan
Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.65
Permasalahan besar lainnya yang terkait dengan kesiapan sektor kehutanan
dalam upaya mitigasi gas rumah kaca di Indonesia adalah penanggulangan kebakaran
hutan. Walaupun lebih dari du pertiga belahan bumi ini berupa lautan, namun tidak
dapat dihindari bahwa hutan sebagai tempat dari komunal tumbuhan mempunyai peran
penting dalam kelangsungan hidup manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan
mempunyai dua dimensi yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Dimensi
pertama adalah dimensi ekologis yaitu peran hutan yang menjadi tempat tinggal dari
ribuan bahkan jutaan mahkluk hidup yang terhubung dalam suatu rantai makanan
dengan manusia dan merupakan sumber utama penghasil oksigen yang tak lain adalah

65 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Kehutanan; Menteri
Keuangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Perhubungan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Negara; Kepala Badan Intelijen Negara; Para Gubernur;
Para Bupati/Walikota;

312

zat terpenting dalam respirasi manusia. Dimensi selanjutnya adalah keunggulan
ekonomis yang dimiliki di dalam hutan tersebut, yang terkadang membuat manusia
dengan segala akal fikirnya mencoba untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan
keseimbangan fungsi alam.66

Seiring dengan semakin terbuainya segelintir orang dengan keunggulan
ekonomis dan keunggulan ekologis yang dimiliki kawasan sumber daya hutan, kekayaan
hutan Indonesia tergerus dan telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Pada
tahun 2004 kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar setahun. Hal tersebut
berarti selama satu menit di bumi Nusantara ini terdapat 7,2 hektar hutan yang rusak.
Jika masih terus terjadi dan kalau tidak dihentikan, maka hutan dataran rendah Sumatera
akan habis pada tahun 2005. Juga dataran rendah di Kalimantan akan habis pada tahun
2010. Bahkan menurut World Research Institute, dari tutupan hutan Indonesia seluas
130 juta hektar, 72 persen diantaranya yang merupakan hutan asli Indonesia telah hilang.
Data Departemen Kehutanan sendiri mengungkapkan 30 juta hektar hutan di Indonesia
telah rusak parah atau setara dengan 25 persen.67

Dalam banyak penelitian yang dilakukan terungkap bahwa keberadaan hutan di
Indonesia khususnya di Kalimantan sebagai salah satu pulau dengan angka laju
kerusakan hutan terbesar telah mencapai suatu titik yang memprihatinkan dan harus
adanya suatu perubahan sikap pengelolaan hutan secara mendasar. Berdasarkan hasil
studi dari Greenomics menunjukkan bahwa tingkat keamanan ekologi Pulau Kalimantan

66 Deni Bram, “Kebijakan Pengelolaan Hutan Belum Proekologi”, Media Indonesia (1 September
2007): 7.

67 Kerusakan Hutan di Indonesia Tercepat di Dunia terdapat dalam situs
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/nusatenggara/2004/05/24/brk,20040524-14,id.html diakses pada
tanggal 24 Juni 2008.

313

berada di bawah standar, mengingat rata-rata tutupan lahan hutan primer terhadap
Daerah Aliran Sungai (DAS) di bawah angka minimum 30%. Akibatnya, tidak
mengherankan jika wilayah Pulau Kalimantan sering terjadi banjir dan tanah longsor
setiap tahunnya. Pada tahun 2004, jika dirata – ratakan pada tingkat pulau, persentase
tutupan hutan alam primer Kalimantan terhadap DAS hanya berkisar pada angka 20%.
Pada akhir 2006, diperkirakan rata-rata tutupan hutan primer terhadap DAS tersebut
terus menurun hingga pada kisaran angka 15%, atau setengah dari kebutuhan angka
minimum standar aman ekologi. Data Departemen Kehutanan sendiri pada tahun 2004,
menunjukkan bahwa kawasan lindung tak berhutan di Pulau Kalimantan mencapai 1,8
juta hektar. Bahkan, jika dijumlahkan dengan kawasan hutan produksi yang juga telah
tidak berhutan, maka kawasan hutan Pulau Kalimantan yang tidak berhutan mencapai
angka 10 juta hektar, atau setara 156 kali lipat luas negara Singapura. Hilangnya hutan
primer Kalimantan seluas 10 juta hektar tersebut jelas akan menyulitkan ekosistem hutan
Kalimantan melakukan pengendalian terhadap tanah longsor dan gangguan ekosistem
lainnya, sehingga diperkirakan Pulau .Kalimantan akan kehilangan hutannya lebih dari
setengah luas pulau pada tahun 2020.68

68 Greenomics Indonesia: Keamanan Ekologi Kalimantan Di Bawah Standar terdapat dalam situs
www.greenomics.org/press/Release_20060704.doc diakses tanggal 23 Juni 2008.

314

GAMBAR IV.8
Estimasi Laju Kerusakan Hutan Kalimantan 1950 – 2020

Salah satu keadaan dilematis hadir pada saat iklim otonomi daerah yang
merupakan konsekuensi dari reformasi memberikan dampak bagi lingkungan hidup.
Bagai dua sisi mata uang yang saling berhimpit, otonomi daerah memberikan ke-khas-an
tersendiri pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Beberapa ahli menyatakan bahwa
fenomena Development Paradox sesungguhnya adalah faktor yang signifikan dalam
implementasi kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) di negara kita. Development
paradox memuat kondisi yang mempersilangkan antara suatu kondisi yang

315

memperlihatkan adanya korelasi negatif antara kekayaan sumberdaya alam (resources
endowment) suatu wilayah dengan output atau pendapatan daerah tersebut.69 Paradigma
tersebut membuat dengan adanya otonomi daerah, diharapkan daerah dapat mengelola
sumberdaya alam secara maksimal dan mengambil manfaatnya dengan lebih besar pula,
yang dengan itu otomatis akan meningkatkan output dan pendapatan daerah secara
berkelanjutan.

Hutan sebagai salah satu sumberdaya alam yang sangat potensial untuk
digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah menjadi obyek yang sangat
menjanjikan pada pola pikir yang berorientasi pada unsur ekonomis yang demikian.
Sumber daya di bidang kehutanan ini pun akhirnya mengalami distorsi dalam
aplikasinya di lapangan, yakni ketika desentralisasi hanya ditujukan melulu untuk
mendapatkan manfaat ekonomi yang sifat nya kekinian dan mengabaikan manfaat yang
lebih holistik dan lintas waktu (berkelanjutan) dari sumber daya hutan, yang
…………………………

69 Andi Irawan, Nasib Hutan dalam Otonomi Daerah Dimuat dalam Harian Media Indonesia
Kamis 9 Januari 2003.

316

menyebabkan bukan saja merugikan daerah yang bersangkutan secara ekonomi, bahkan
lebih dari itu telah menimbulkan bencana kemanusiaan.70

Kepentingan pendapatan daerah pun acapkali mengalahkan kepentingan

perlindungan lingkungan hidup dengan diterbitkannya peraturan daerah yang tidak pro

ekologis. Keinginan untuk meningkatkan PAD telah membawa kepada ditetapkannya

berbagai peraturan daerah (Perda) yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan.

Sebagai contoh adalah Perda yang memberi wewenang kepada Bupati sebagai pejabat

administratif untuk menerbitkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan luas areal

tertentu yang melebihi ketentuan. Hal ini disebabkan. masing-masing pemerintah daerah

merasa berwenang mengeluarkan izin pengusahaan hutan. Akibatnya muncul berbagai

70 Salah satu bencana yang melanda pada awal tahun 2008 adalah Banjir yang melanda 147 desa
di 17 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Jatim yang ditaksir telah menimbulkan kerugian hingga
Rp598,32 miliar lebih. Selain kerugian materiil, banjir yang disebabkan oleh meluapnya Bengawan Solo
itu juga telah menewaskan tiga orang, dua diantaranya adalah warga Kecamatan Padangan yang
tenggelam dalam banjir. Kerugian sektor perumahan akibat terjangan air banjir Bengawan Solo tersebut,
mengakibatkan 177 rumah hancur total, termasuk hanyut, 3.369 rumah rusak sedang dan 33.218 rumah
rusak ringan. Dalam kaitan ini menurut WALHI dalam penelitian lapangan terungkap bahwa banjir yang
terjadi diakibatkan oleh adanya Illegal Logging dan Bahkan Legal Logging yang telah melampaui batas
daya dukung dan diakomodir oleh Pemerintah Daerah dengan dalih nilai ekonomi. Lihat Potensi Ancaman
Banjir di Jatim Makin Luas, http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=190426. Contoh lain adalah
keberadaan Hutan lindung, hutan konservasi dan Taman Nasional yang dianggap sebagai beban karena
penjagaan eksistensi kawasan konservasi ini indentik dengan kesempatan yang hilang untuk memperoleh
PAD. Contoh kasus yang menarik adalah yang penulis dengar langsung dari Bupati Kapuas Hulu dalam
salah satu seminar Otonomi Daerah, bagaimana didaerahnya 72,68 persen (1.391.723 hektar) adalah
kawasan konservasi (Taman Nasional). Di satu sisi ada tekanan pusat bahkan internasional untuk menjaga
kawasan tersebut lestari tetapi di sisi lain, sumberdaya andalan mereka yang bisa mempercepat
peningkatan PAD (yang saat itu hanya sekitar 700 juta rupiah) adalah hasil hutan (kayu). Sampai saat ini
belum ada insentif (imbalan) kepada daerah baik dari pusat atau internasional terhadap beban berat
mereka menjaga kawasan konservasi tersebut. Sehingga terkesan daerah diperlakukan tidak adil,
sebagaimana yang dikemukakannya bahwa Kabupaten Kapuas Hulu harus mensubsidi udara segar untuk
dunia dengan konsekuensi mereka tidak dapat mengeksplorasi sumberdaya alam andalan mereka.

317

izin seperti Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan izin HPH skala kecil 100 hektar yang
menimbulkan illegal logging. 71

Hal ini bahkan di afirmasi dengan data yang dikeluarkan oleh Departemen

Kehutanan sendiri yang melansir bahwa dari 384 kasus yang terdapat pada tahun 2007

tertunggak sebesar 322 kasus yang belum ditangani hingga saat ini. Hal ini secara nyata

tidak mencerminkan dari komitmen yang tertuang dalam butir langkah mitigasi di sektor

kehutanan yang hendak menekan hingga 75% terhadap perkara illegal logging yang

tengah berjalan.

TABEL IV.5

Angka Penanganan Perkara Illegal Logging 2007 - 2012

REGISTER PERKARA ILLEGAL LOGGING

Kategori Proses Penyelesaian Kasus Jumlah

Penanganan Jumlah Tahap Yustisi Non Tunggakan

Kasus Kasus Lidik Belum SP 3 P 21 Sidang Vonis Yustisi Kasus

Selesai

Illegal 293 81 102 1 39 27 42 1 250

Logging

Perambahan 39 12 24 0 1 1 0 1 38

TSL 36 7 10 0 4 1 7 7 22

PETI 5 0 5 00 0 0 0 5

Kebakaran 11 0 7 00 0 4 0 7

Total 384 100 148 1 44 29 53 9 322

Sumber : Dephut yang merupakan laporan hasil operasi operasional fungsional dan gabungan 32 BKSDA,

42 BTN, 22 dinas kehutan Propinsi, dan 50 dinas kehutanan Kabupaten/Kota

TSL : Tumbuhan dan satwa liar

PETI : Penambangan emas tanpa izin

SP3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan

P21 : Berkas yang diserahkan ke kejaksaan

Sumber daya hutan kini sedang berada di dalam puncak perlakuan sikap
ambivalensi pemerintah maupun masyarakat yang sangat merugikan. Situasi ini menjadi
– jadi terutama setelah bergulirnya era reformasi disambung dengan otonomi daerah. Di

71 Koesnadi Hardjasoemantri, Seminar Nasional Pemikiran Perubahan UU Nomor
23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan
Hidup, 15 Desember 2004, Hotel Indonesia, Jakarta.

318

satu sisi retorika yang selalu dilontarkan pihak – pihak terkait adalah sikap konsernitas
mereka yang menggebu – gebu terhadap pelestarian hutan dan lingkungan. Akan tetapi,
di sisi yang berbeda tindakan yang mereka lakukan langsung ataupun tidak langsung
justru mendukung perusakan hutan. Secara transparan kecenderungan tindakan yang
mengarah pada deplesi hutan dapat dikenali dengan semakin maraknya pemanfaatan
(penebangan) hutan melalui berbagai perizinan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah
kabupaten / aparat kehutanan.

Berdasarkan catatan World Bank Institute terungkap bahwa keinginan untuk
mengakselerasi pembangunan daerah yang tidak terkontrol dengan baik akan
menyebabkan : (1) Pemerintah daerah dan pelaku ekonomi lokal yang mengeksploitasi
sumberdaya hutan tidak lagi memiliki insentif untuk mempertimbangkan dampak
aktivitas mereka terhadap kepentingan hidup daerah tetangganya. (2) Keterbatasan
sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi menyebabkan decision maker dan
pelaku ekonomi setempat harus bekerja sama dengan pengusaha luar.

Berselang lima tahun dari berjalannya Undang – Undang Kehutanan produk
reformasi, publik Indonesia kembali dikejutkan dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Keluarnya Perpu yang
menambah ketentuan Pasal 83A ini sentak saja menimbulkan kontroversi di masyarakat
pecinta lingkungan. Perpu yang kemudian bertahan sampai dengan berubah wujud
menjadi Undang Undang ini pun menjadi legitimasi para penambang dan perusahaan
pertambangan yang melakukan kegiatan eksploitasi di kawasan hutan lindung yang telah
ditetapkan sebelumnya sebagai wilayah steril untuk usaha ekstraktif.

319

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan pada saat sekitar 150 perusahaan pertambangan menuntut pemerintah untuk
membolehkan operasi pertambangan di hutan lindung. Undang – Undang Nomor41
tahun 1999 tentang Kehutanan secara eksplisit melarang dilakukannnya pertambangan
secara terbuka di kawasan hutan lindung. Hal tersebut membuat sebagian pengusaha
yang mengantongi izin di kawasan hutan lindung untuk segera angkat kaki dari wilayah
tersebut. Berlandaskan pada pemikiran untuk meningkatkan investasi dan memberikan
kemudahan kepada 150 perusahaan tersebut,72 rezim pada saat itu berusaha
memanfaatkan celah – celah hukum dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999
dengan merubah ketentuan perizinan di kawasan hutan lindung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, jelas bahwa kawasan hutan lindung merupakan kawasan tertutup bagi
pertambangan terbuka. Namun dengan adanya perubahan pada Pasal 83A membuka
celah perusahaan pertambangan untuk menggunakan izin yang dimiliki setelah
…………………..

72 Sinar Harapan, Pemerintah Terbitkan Dua Perpu Kehutanan
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0403/12/eko02.html diakses pada tanggal 12 April 2008.

320

berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang yang kemudian
dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004.73

Menurut penulis dari serangkaian kejadian yang menimpa Indonesia pada tahun

tersebut, tidak ditemukan adanya suatu kegentingan yang memaksa pemerintah harus

memberikan izin kepada perusahaan untuk dapat melakukan pertambangan terbuka.

Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Perpu Kehutanan ini memang sangat

mengindikasikan bahwa determinisme ekonomi masih mendominasi kebijakan –

kebijakan di bidang lingkungan hidup pada era reformasi sekalipun. Dalam perspektif

ekonomi yang lebih luas, Perpu ini merupakan cerminan rezim dominasi fiskal yang

dianut pemerintahan saat ini, yang ciri utamanya adalah mempertahankan pajak dan

penerimaan sumberdaya alam dari sektor pertambangan mengikuti tekanan investor

pertambangan. Dominasi fiskal di beberapa sektor terbukti mendorong kerusakan

lingkungan, memperburuk pemerataan ekonomi dalam masyarakat dan tidak

memberikan kepastian hukum. Determinisme ekonomi yang begitu kuat dalam regulasi

lingkungan hidup di Indonesia digambarkan oleh Thomas Hobbes dalam Leviathan

sebagai suatu bentuk upaya mempertahankan eksistensi dengan cara memberikan

73 Berdasarkan kontruksi perundang – undangan. Perpu adalah bentuk peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden tanpa melalui persetujuan DPR terlebih dahulu yang
kedudukannya sejajar dengan Undang-undang. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (PERPU)
disusun berdasarkan perumusan Pasal 22 Undang – Undang Dasar 1945, berbunyi sebagai berikut : (1)
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan
Pemerintah sebagai pengganti Undang- undang. (2) Peraturan Pemerintahan itu harus mendapat
persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan
Pemerintah itu akan dicabut atau dinyatakan batal demi hukum. Dalam memperhatikan rumusan UUD
1945 tersebut, dapatlah dikemukakan disini bahwa pada dasarnya penerapan suatu Perpu dapat
dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu merupakan "Noodverordeningrecht”
presiden (hak presiden untuk mengatur dalam kegentingan memaksa). Sebagai contoh, masyarakat suatu
daerah yang sangat miskin dan terbelakang dengan segala keterbatasan keuangan sehingga tidak dapat
hidup layak. Kesulitan itu bisa diatasi apabila, sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal dan
hasilnya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat dalam waktu
singkat, karena tidak ada alternatif yang lain.

321

kerugian bagi yang lain. Pada kondisi demikian, negara seharusnya memiliki fungsi
yang mendesak untuk dapat menciptakan keadilan dan mengakomodir kepentingan bagi
semua pihak.74

Sebagai puncak dari kemunduran dari peradaban kehutanan di Indonesia, pada 4
Februari 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan
untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan kehutanan guna memberikan
keleluasaan izin bagi perusahaan - perusahaan tambang untuk melakukan pembukaan
hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambangnya, infrastruktur, dan jalan
tol dengan tarif sewa seharga Rp 120 untuk hutan produksi dan Rp 300 per meter persegi
per tahun untuk hutan lindung.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PP ini bertujuan meningkatkan
kontribusi bagi pendapatan negara dari 13 perusahaan tambang yang memang sudah
berada di kawasan hutan lindung. Presiden juga sempat menyatakan bahwa di satu sisi
PP ini dimaksudkan untuk mendatangkan penerimaan negara, sementara di sisi lain
untuk menyelamatkan Bumi agar hutan Indonesia selamat. Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2008 oleh Presiden diklaim merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004, yang kemudian ditetapkan
lewat Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang merupakan revisi dari Undang
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menteri Kehutanan pada saat itu,
MS Kaban pernah menyatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tidak
terlepas dari Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 yang diterbitkan pada masa

74 R.J. Johnston, Loc.Cit., hlm.131.

322

Presiden Megawati Soekarnoputri, yang menjadi dasar beroperasinya 13 perusahaan
tambang di kawasan hutan lindung tersebut.75

TABEL IV.6
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008

Hal yang tidak jauh berbeda terjadi sekalipun atmosfir reformasi telah disuarakan
di berbagai sektor. Kebutuhan kayu untuk memenuhi industri kehutanan maupun
keperluan masyarakat tetap tinggi. Kapasitas dari industri perkayuan di Indonesia
tercatat memerlukan bahan baku kayu sekitar 80 juta meter kubik setiap tahunnya.
Kebutuhan aktual tahun 2003 sekitar terhitung pada nominal 63 meter kubik. Angka itu
untuk memenuhi industri kayu lapis, kayu gergajian dan industri pulp dan kertas. Selain
itu, kebutuhan masyarakat untuk konstruksi bangunan setiap tahun mencapai 25 juta
meter kubik. Kebutuhan kayu ini bertambah banyak bila dihitung dengan kayu yang

75 Kompas Cyber Media, PP Nomor 2/2008, Menyelamatkan Bumi?
www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.26.02263670&cha diakses tanggal 23 Mei
2008.

323

diselundupkan ke luar negeri yang setiap tahunnya mencapai 10 juta meter kubik.
Padahal, jatah produksi hasil hutan tahun 2003 hanya 6,89 juta meter kubik, dan tahun
2004 tinggal 5,74 juta meter kubik. Produksi kayu di luar jatah tebangan merupakan
kayu-kayu dari kegiatan illegal. Dampak dari kegiatan illegal ini selain menimbulkan
bencana ekologis juga mematikan industri kehutanan dalam negeri. Hal ini terkait
dengan kegiatan penyelundupan kayu ke luar negeri yang secara signifikan mematikan
industri kehutanan Indonesia di pasaran internasional.76

GAMBAR IV.9
Grafik Perbandingan Antara Kapasitas Produksi dan

Kebutuhan Industri Kayu

Dalam Film The 11th Hour, David Suzuki menyebutkan bahwa persoalan yang
paling mendasar dari krisis ekologis atau pemanasan global (global warming) saat ini
adalah soal ketamakan manusia. Ketamakan yang beranggapan bahwa alam tak akan

76 "Memutuskan Mata Rantai Illegal Logging di Indonesia", Ozon, Desember 2003, hlm. 22-23.

324

habis – habisnya dieksploitasi mengabdi kepada nafsu manusia. Nafsu manusia yang
dilayani dengan pertumbuhan ekonomi dan budaya konsumerisme.77

Konsumerisme hijau atau green consumerism merupakan sebuah fenomena
sosial baru yang saat ini telah berkembang terutama di negara – negara maju seperti
Jerman, Amerika Serikat, Kanada dan Inggris. Gerakan konsumen hijau merupakan satu
bentuk aksi sebagai implementasi dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya,
yang semakin lama semakin memprihatinkan, sehingga memerlukan solusi berupa aksi
konkret yang datangnya dari masyarakat konsumen dalam mendukung upaya pelestarian
fungsi lingkungan hidup.78

Gerakan ini telah pula mendorong para industrialis di negara maju maupun
negara berkembang untuk terus melakukan terobosan dalam memproduksi barang yang
ramah lingkungan. Mereka sudah mulai memperhitungkan instrumen ekonomi yang
peka terhadap lingkungan dalam proses produksi, umpamanya melalui penerapan audit
lingkungan dan eko-efisiensi dalam mewujudkan industri berwawasan lingkungan.

Di Eropa, pada tahun 1990-an kepedulian lingkungan telah muncul sebagai
prioritas utama konsumen. Ini dapat dilihat, baik diukur dari kepedulian publik maupun
dalam kesuksesan partai hijau dalam mengamankan kursi pada tingkat parlemen
nasional (khususnya di Jerman) dan parlemen Eropa.

77 Lihat Yance Arizona, Korupsi Ekologis., terdapat dalam situs http://huma.or.id/wp-
content/uploads/2008/06/Yance-Arizona-Korupsi-Ekologis1.pdf diakses pada 2 Februari 2013.

78 Budi Wibowo, "Green Consumerism dan Green Marketing: Perkembangan
Perilaku Konsumen dan pendekatan Pemasaran", Manajemen Usahawan Indonesia,
No. 06/TH. XXXI, Juni 2002, hlm. 12. Lihat juga, Emil Salim, "Kesinambungan dengan
Pembaruan", Analisis CSIS, Tahun XXI, No. 6, Nopember-Desember 1992, hlm.495.

325

Hal ini tentu berdampak pada kondisi ekonomi dan bisnis perkayuan di
Indonesia. Adanya suatu standardisasi terhadap produk – produk lingkungan tidak hanya
mengindikasikan adanya kehidupan yang lebih baik, namun juga membuat pengusaha
perkayuan di Indonesia untuk merubah pola pemanfaatan hutan yang lebih
mengedepankan keseimbangan ekosistem dalam lalu lintas perdagangan internasional.

Di sektor kehutanan, ancaman ekspor yang terkait dengan standardisasi
(sertifikat ekolabel) adalah ancaman boikot kayu tropis dalam perdagangan
internasional. Sebagaimana disinggung sebelumnya, pada awal tahun 1990-an, 200 kota
di Jerman, hampir setengahnya dari pemerintah kota di Belanda, dan beberapa kota dan
negara bagian di AS melarang atau mempertimbangkan larangan kayu tropis.79 Khusus
di AS, wilayah Arizona, California, Los Angeles, Persatuan Kota California, Baltimore,
Bellingham, Berkeley, San Francisco, Harrisburg dan Santa Clarita melakukan
pembatasan terhadap penggunaan kayu tropis bila tidak berasal dari sumber lestari.
Bahkan Santa Monica, New Jersey dan Kota New York mencegah penggunaan kayu
tropis untuk bangunan pemerintah.80 Selain itu, beberapa negara seperti Austria, Belanda
dan Masyarakat Eropa telah merespon praktik-praktik pengelolaan hutan yang tidak
memadai dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perdagangan bagi produk-produk
hutan. Mereka bertujuan membujuk negara-negara produsen dan eksportir produk-
produk hutan untuk mengadopsi kebijakan kehutanan yang lebih berkelanjutan. Menurut
Undang-undang Masyarakat Eropa, umpamanya, produk kertas dari hutan yang dikelola

79 Patrick Anderson, "The Myth of Sustainable Logging: The Case for A Ban
on Tropical Timber Imports", The Ecologist, 1989, hlm. 166.

80 Andre Nollkaemper, "Protecting Forest through Trade Measure: The Search
for Substantive Benchmarks", Georgetown International Environmental Law
Review, Vol. 8, 1996, hlm. 389-390.

326

tidak secara berkelanjutan tidak dapat memperoleh ekolabel. Masyarakat Eropa
mengharapkan bahwa produk hutan tanpa label tidak akan mencapai konsumen dan hal
ini akan membujuk negara-negara produsen dan perusahaan kayu meninggalkan praktek
– praktek pengelolaan hutan yang dianggap tidak berkelanjutan oleh Masyarakat
Eropa.81

Hutan dan perubahan iklim mempunyai hubungan yang unik. Di satu sisi,
perubahan iklim global telah menekan hutan melalui peningkatan suhu rata-rata tahunan,
mengganggu pola curah hujan dan kondisi cuaca yang ekstrim. Pada saat yang sama,
hutan dan kayu yang dihasilkan menangkap dan menyimpan karbondioksida
(CO2),mempunyai peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Di sisi lain ketika
hutan dirusak karena terbakar, illegal logging, perambahan hutan atau dipanen secara
berlebihan, maka hutan menjadi sumber dari gas rumah kaca.

Kendala lain yang dapat mencerminkan gagalnya komitmen Indonesia untuk
melakukan langkah mitigasi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dapat dilihat dari
meningkatnya jumlah titik api yang ada pada tahun 2012. Hal ini diungkapkan sendiri
oleh Menteri Lingkungan Hidup yang mencatat jumlah titik api (hotspot) di Indonesia
pada tahun 2012 meningkat 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.82 Hal ini pun
diamini oleh Menteri Kehutanan yang menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan titik

81 A.W. Klassen, "Menghubungkan Hutan dengan Pasar", Hutan Indonesia, Edisi
No. 25, Agustus 2003, hlm. 32.

82 Lihat dalam situs http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/10/31/mcr5h3-titik-api-
di-indonesia-meningkat-27-persen diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

327

api pada tahun 2012 mencapai 34.150 titik atau naik 24 persen dibandingkan 2011 yang
berjumlah 27.694 titik.83

Fenomena peningkatan titik dapat ditengarai salah satunya sebagai bentuk

kegagalan hukum untuk memberikan efek jera. Sebagaimana diketahui bahwa konsep

penanganan kebakaran hutan di kawasan regional ASEAN pada umumnya dan Indonesia
pada khususnya merujuk pada penanganan zero burning policy.84 Namun dalam

prakteknya saat ini masih ditemui Peraturan Daerah yang memperbolehkan pembakaran

lahan secara aktif oleh masyarakat seperti halnya di temui dalam Pasal 3 ayat (23)

Peraturan Daerah Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Pemilihan Lingkungan

Hidup Provinsi Riau. Tidak heran jika tahun ini ternyata menyentuh ambang batas

tertinggi dampak kebakaran hutan bagi Singapura dan Malaysia sebagai akibat
kebakaran hutan di Indonesia.85 Ironisnya, sebagian besar dari titik api yang ada di

Sumatera berada pada daerah yang masuk dalam lingkup moratorium izin kehutanan dan
diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca.86 Hal ini dapat dimaknai sebagai

83 Lihat “Menteri Kehutanan : Jumlah Titik Panas Tahun ini Meningkat”., terdapat dalam situs
http://nasional.kompas.com/read/2012/11/01/2005408/Menhut.Jumlah.Titik.Panas.Tahun.Ini.Meningkat
diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

84 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau
Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

85 Indeks Standar Polutan (PSI) mencapai angka tertinggi pada Rabu pukul 10.00, 19 Juni 2013
waktu setempat hingga mencapai angka 321. PSI tertinggi sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1997,
tapi hanya mencapai angka 226. Menurut Badan Nasional Lingkungan Singapura (NEA), angka 300 sudah
dalam status yang ‘berbahaya’. Lihat informasi di “Kebakaran Hutan dan Lahan, Kuntoro Desak Tangkap
Pemilik Perusahaan” terdapat dalam situs http://www.mongabay.co.id/2013/06/21/kebakaran-hutan-dan-
lahan-kuntoro-desak-tangkap-pemilik-perusahaan/ diakses pada tanggal 22 Juni 2013.

86 Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, terulang. Analisis Greenpeace berdasarkan data
modis, dalam sepekan, 11-18 Juni 2013, terpantau 1.210 titik api dan 1.180 atau 98 persen berada di Riau.
Parahnya, sebagian besar atau 603 titik api berada di wilayah moratorium. Lihat informasi dalam “Titik
Api di Sumatera Sebagian Besar pada Wilayah Moratorium” terdapat dalam situs
http://www.mongabay.co.id/2013/06/20/titik-api-di-sumatera-sebagian-besar-pada-wilayah-moratorium/
diakses pada tanggal 22 Juni 2013.

328

bentuk kegagalan komitmen pemerintah dalam usaha perbaikan kondisi iklim yang
terjadi di sektor kehutanan.

Sedangkan terkait dengan lahan, ketentuan dalam Undang Undang Penataan
Ruang juga memiliki peran penting dalam menciptakan ruang terbuka hijau sebagai
instrumen penyerapan karbon dalam rangka mitigasi gas rumah kaca. Namun dalam
perumusan Pasal 29 Undang Undang Penataan Ruang hanya sekedar mewajibkan namun
tidak memberikan sanksi bagi Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang tidak
menjalankan amanat tersebut, padahal dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) bahwa setiap
pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana
tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Alih – alih melakukan perbaikan terhadap legislasi dan regulasi sektor
kehutanan, justru pemerintah mengeluarkan Undang Undang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan yang penuh dengan nuansa represif.87 Beberapa catatan
penting dari legislasi ini hadir pada beberapa titik.

Pertama, produk Undang Undang Pemberantasan Perusakan Hutan telah
memiliki kecacatan prosedural bahkan pada saat proses awal dengan ketiadaannya

87 Dikatakan oleh Martua Sirait bahwa keberadaan Undang Undang yang merupakan kelanjutan
dari RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) ini tidak dapat dipisahkan dari bagian
proses panjang penandatanganan nota kesepahaman pemerintah Indonesia and Inggris untuk combat
illegal logging and the illegal timber trade pada tahun 2002. Proyek ini dilanjutkan dengan adanya Forest
Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) atas dukungan European Community (EC) pada tahun
2006 – 2011 dengan total dana €16,746,306. Salah satu capaian proyek ini keterlibatan Tim Rancangan
Undang Undang Ilegal Logging yang sekarang berganti baju dengan nama Rancangan Undang – Undang
tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H). Lihat dalam “Soal RUU PPH, DKN Ingatkan Ada
30 Ribu Desa di Kawasan Hutan” terdapat dalam situs http://www.mongabay.co.id/2013/03/25/soal-ruu-
pph-dkn-ingatkan-ada-30-ribu-desa-di-kawasan-hutan/ diakses pada tanggal 1 Mei 2013.

329

naskah akademis dalam penyusunan rancangan undang undang.88 Produk naskah

akademis yang seharusnya menjadi alas ilmiah terhadap kajian urgensi dari perlu adanya

sebuah produk legislasi absence saat produk hukum ini dibuat.89 Dampak dari ketiadaan

naskah akademik dalam proses ini sangat memungkinkan masuknya kepentingan non

akademis dari output yang dihasilkan, oleh karena itu Undang Undang Pemberantasan

Perusakan Hutan kerap ditengarai menjadi salah satu bentuk legislasi yang pro kepada

kepentingan pelaku usaha.90

Kedua, lazimnya mekanisme sebuah pengesahan sebuah undang undang melalui

proses sosialisasi terlebih dahulu dan ini tidak dilakukan terlebih dahulu dalam mencapai

88 Lihat perumusan Pasal 43 ayat (3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang
berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik

89 Dalam perumusan Pasal 1 Butir 11 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dikatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil
penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat..

90 Menurut Hikmahanto Juwana, ada beberapa alasan berkaitan dengan suatu peraturan
perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan, ketika proses penyusunan dan perencanaan tidak dilakukan
dengan kajian mendalam, yakni : Pertama, hal ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-
undangan yang merupakan pesanan elit politik, negara asing maupun lembaga keuangan internasional.
Disini peraturan perundangan-undangan dianggap sebagai komoditas, bukan karena kebutuhan
masyarakat, melainkan agar Indonesia memiliki peraturan yang sebanding dengan negara industri.
Sementara itu negara asing atau lembaga keuangan Internasional dapat menjadikan syarat peraturan
perundang-undangan tertentu untuk memberikan pinjaman atau hibah luar negeri. Kedua, Peraturan
perundang-undangan yang menjadi komoditas, biasanya kurang memperhatikan isu penegakan hukum.
Sepanjang trade off dari pembuatan peraturan perundang-undangan telah didapat maka penegakan hukum
bukanlah hal penting. Bahkan peraturan perundang-undangan seperti ini tidak realistis untuk ditegakkan
karena dibuat dengan cara mengadopsi langsung peraturan perundang-undangan negara lain yang
notabene infrastruktur hukum yang jauh berbeda dari Indonesia. Lihat dalam Hikmahanto Juwana,
Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU , Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia., 2006., hlm. 23.

330

kata sepakat terhadap draft yang ada.91 Pada proses alur perumusan legislasi, proses
sosialisasi memiliki peran penting untuk memperkecil kemungkinan proses trial and
error. Namun ironisnya, produk yang justru berkaitan dengan hajat hidup orang banyak
di sektor kehutanan ini tidak mengindahkan proses tersebut.92

Terakhir, hadirnya Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan ini tidak mampu untuk melakukan aktualisasi secara substansial terhadap
perkembangan hukum yang berkaitan dengan hutan adat yang diatur di dalam putusan
Mahkamah Konstitusi. Dari kronologis waktu terlihat bahwa Undang Undang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disahkan pada tanggal 9 Juli 2013
sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei
2013 dinyatakan secara jelas bahwa perumusan Hutan Adat sama dengan Hutan Negara
secara hukum tidak berlaku. Alih – alih melakukan penyesuaian secara substansial
namun justru Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
………………….

91 Lihat perumusan Pasal 96 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan dikatakan bahwa “(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan
dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat
umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan
masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

92 Hal ini dikatakan oleh Deddy Ratih dari WALHI Nasional yang mengutarakan bahwa
pengesahan UU ini benar-benar untuk kejar tayang yang hanya memenuhi keinginan negara-negara
importir kayu tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat. Lihat komentar terhadap pengesahan Undang
Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini dalam “RUU P3H Disahkan, Koalisi
Siapkan “Judicial Review” ke MK” terdapat dalam situs http://www.mongabay.co.id/2013/07/09/ruu-p3h-
disahkan-koalisi-siapkan-judicial-review-ke-mk/ diakses pada tanggal 1 Agustus 2013.

331

memperkuat peran negara yang berujung pada semakin kecilnya peran dari masyarakat
adat di dalamnya.93

4.1.3.2. Sektor Transportasi

Sektor lainnya yang tidak kalah memberikan kontribusi terhadap emisi nasional

adalah sektor transportasi. Dalam catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) pada tahun 2005 sektor transportasi menyumbangkan 23% dari total emisi

CO2 dari sektor energi atau 20,7% dari total emisi CO2 secara keseluruhan. Angka ini

pun menempatkan sektor transportasi sebagai sektor dengan angka emisi terbesar ketiga
dari sektor energi di Indonesia pada tahun 2005.94

Selain bersumbangsih maksimal dalam peningkatan emisi gas rumah kaca, sektor

transportasi juga tercatat sebagai salah satu kontributor besar dalam pencemaran udara.

Beberapa daerah di Indonesia terutama 5 (lima) kota besar di Pulau Jawa tercatat

memiliki angka pencemaran yang relatif besar dibandingkan dengan daerah lain. Emisi

lokal yang dihasilkan dari sektor transportasi tercatat oleh Kementerian Lingkungan
Hidup meningkat sekitar 8% – 12% yang dihasilkan dari kendaraan bermotor.95

93 Hal ini misalnya dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 11 ayat (4) draft akhir paripurna 9 Juli
2013 yang menyatakan bahwa “Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan
hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk
keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal serupa juga terlihat dalam pengaturan Pasal
26 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas
luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas
negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.” Kedua perumusan di atas
jelas merupakan usaha kriminalisasi dari masyarakat adat yang sudah dilindungi oleh putusan Mahkamah
Konstitusi. Untuk melihat draft dari Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini dapat diakses di
http://epistema.or.id/download/RUU-P3H-_Paripurna-9-Juli-2013.pdf

94 Lihat Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap – ICCSR, Summary Report:
Transportation Sector., hlm. 2.

95 Kendaraan bermotor tercatat memberikan kontribusi sebesar 99% untuk pencemaran di Jakarta
termasuk di dalamnya 73% Gas NOx dan 89% Gas HC. Lihat Ibid., hlm.3.

332

GAMBAR IV.10
Kontribusi Emisi Sektor Transportasi

Sumber : Handbook Statistik Ekonomi Energi 2006, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

Kecenderungan ini memang terus meningkat dari tahun ke tahun, meningkatnya
angka kepemilikan kendaraan pribadi disertasi dengan buruknya pelayanan sektor
transportasi publik membuat sektor transportasi bersumbangsih secara meningkat dari
tahun ke tahun. 96

96 Lihat artikel “Pertumbuhan Kendaraan di Jakarta Capai 1.172 per Hari” Berita Online Tempo
Interaktif, terdapat dalam situs http://www.tempo.co/read/news/2010/07/28/083267039/Pertumbuhan-
Kendaraan-di-Jakarta-Capai-1172-per-Hari diakses pada tanggal 5 Mei 2012.

333

TABEL IV.7
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor
Menurut Jenis Tahun 1987-2010 di Indonesia

Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia

Potret yang tidak jauh berbeda dapat dilihat dalam pertumbuhan sektor
transportasi pada umumnya, serta kepemilikan kendaraan pada khususnya di DKI
Jakarta seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

334

TABEL IV.8

Jumlah Kendaraan Bermotor di Jakarta (dalam ribu)

Tahun Kendaraan Angkot Bus Sepeda Motor Kendaraan Penumpang

2001 415 312 2.446 1.345

2002 435 312 2.645 1.470

2003 455 312 3.516 1.596

2004 488 316 3.940 1.645

2005 499 316 4.647 1.766

2006 503 316 5.194 1.289

2007 519 318 5.974 1.916

2008 538 308 6.765 2.034

2009 507 308 7.084 2.054

2010 581 363 7.517 2116

Sumber : Media Indonesia, 23 Juni 2013.

Jika diperhatikan lebih detil mengenai angka pertumbuhan banyaknya
kepemilikan dari kendaraan di Indonesia maupun di Jakarta, dapat dikatakan ini hadir
dari 2 (dua) kondisi yang berada pada satu momentum yang sama.

Pertama adalah kondisi peningkatan Gross Domestic Product yang dimiliki oleh
Indonesia dengan tren terus meningkat. Sebagai suatu bentuk peningkatan dari segi
pendapatan negara maka akan berdampak pada tingginya angka kemampuan bayar dari
warganya. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang banyaknya kepemilikan
kendaraan bermotor.

Kedua, buruknya pelayanan sektor transportasi publik. Salah satu ciri dari negara
– negara berkembang yang sedang merangkak naik adalah mengoptimalkan untuk
penggunaan transportasi massal sebagai alternatif transportasi. Buruknya sektor
transportasi publik ini pada saat yang sama bertemu dengan kondisi keuangan yang
meningkat dari warga nya dan kemudahan – kemudahan kredit kepemilikan kendaraan.

335

GAMBAR IV.11
Peningkatan Pemilikan Kendaraan Bermotor

Sumber : Data GDP di dapat dari World Resources Institute dan Data
Angkat Kepemilikan Kendaraan Bermotor di dapat dari
Statistik Indonesia 2009, BPS.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan tingginya angka emisi yang
dihasilkan dari sektor transportasi, Departemen Perhubungan mempunyai 3 (tiga)
metode yang merupakan bagian upaya mitigasi perubahan iklim.97

Pertama, upaya mengurangi jarak tempuh dari kendaraan. Metode ini didasari
pada kondisi bahwa mobilitas dari manusia dalam melakukan kegiatan sehari – hari baik
meliputi aktifitas di bidang ekonomi, sosial dan budaya kerap kali dilakukan dalam jarak
tempuh yang jauh. Pola pendekatan ini menurut penulis dapat disinergikan dengan pola
perencanaan tata ruang secara efisien dan efektif dalam penanggulangan emisi.

Kedua, peralihan dari moda transportasi konvensional ke moda transportasi yang
ramah lingkungan. Berbagai bentuk model transportasi ramah lingkungan saat ini seperti

97 Lihat Keputusan Menteri Perhubungan No KM 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, hlm. IV – 9.

336

jalan kaki, penggunaan sepeda, bus maupun kereta dapat digunakan sebagai transportasi
alternatif yang dapat menekan angka emisi sektor transportasi.

Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas dari industri otomotif untuk melakukan
pembaharuan mesin – mesin kendaraan yang ramah lingkungan. Memang kendala dari
model seperti ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam usaha
perbaikan kondisi lingkungan sekitar. Namun dalam kondisi ini pendekatan yang
berbasis pada ketahanan dari mesin yang digunakan sebuah kendaraan dapat menjadi
pertimbangan bagi konsumen.

GAMBAR IV.12
Rencana Mitigasi GRK Sektor Perhubungan

Sumber : Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap – ICCSR,
Summary Report Transportation Sector.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang
tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 7 Tahun 2010 langkah
mitigasi juga dilakukan dengan pendekatan pada masing – masing model transportasi.98

98 Ibid.

337

Pertama, upaya tindakan mitigasi yang dilakukan pada sektor transportasi darat
yang mencakup sektor transportasi jalan raya dan kereta api. Untuk pelaksanaan mitigasi
pada sektor jalan raya akan meliputi (i) Pelaksanaan moda transportasi berbahan bakar
gas; (ii) Peningkatan penggunaan angkutan umum; (iii) Pengurangan kemacetan lalu
lintas melalui upaya penerapan manajemen lalu lintas berbasis ITS (Intelligent Transport
System); (iv) Penggunaan energi alternatif (bahan bakar bio, BBG dan energi alternatif
lainnya); (v) Sosialisasi penggunaan kendaraan berjenis hybrid; dan (vi) Penyediaan
fasilitas pejalan kaki/pesepeda. Sedangkan untuk sektor kereta api meliputi tindakan
berupa pengalihan angkutan barang dan moda kendaraan bermotor ke kereta api dan
Pelaksanaan angkutan massal berbasis kereta api.

Kedua, upaya mitigasi yang dilakukan dalam sektor transportasi laut dengan
mengoptimalkan konsep Eco Port. Program Eco Port yang merupakan program untuk
pembangunan pelabuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sangat
mendukung upaya untuk mengurangi faktor pemicu perubahan iklim. Program Eco-Port
ini mencakup semua kegiatan yang ada di pelabuhan yang berpotensi mengakibatkan
dampak dan penurunan terhadap kualitas lingkungan, antara lain : (i) Peningkatan
kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam pelabuhan dari limbah sampah, sanitary,
dan B3 (termasuk minyak); (ii) Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian
lingkungan dalam kawasan pelabuhan; (iii) Peningkatan sarana pelayanan umum,
keamanan, ketertiban, dan keselamatan umum; (iv) Peningkatan kapasitas kelembagaan
pengelolaan lingkungan kawasan pelabuhan; (v) Peningkatan Kinerja Pelayanan &
Keselamatan Kerja di pelabuhan, berupa: Penggunaan peralatan kapal dan bahan bakar
alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan, Implementasi dan penerapan

338

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam MARPOL untuk meminimalisir pencemaran
terhadap lingkungan perairan, Upaya penanggulangan keadaan darurat apabila terjadi
kecelakaan kapal dan tumpahan minyak ke laut, agar tidak terjadi pencemaran air laut
akibat minyak yang tumpah tersebut dan (vi) Menyediakan Receive Facilities (RF) di
lingkungan Pelabuhan.

Ketiga, upaya mitigasi yang dilakukan pada sektor transportasi udara dengan
mengusung konsep Eco Airport. Program Eco Airport merupakan salah satu program
dan kebijakan kebandarudaraan sub sektor transportasi udara yang dilakukan untuk
mencapai tujuan kebandarudaraan yang berwawasan lingkungan, terintegrasi serta
mencapai pengembangan yang berkelanjutan. Pelaksanaan program ini ditempuh
melalui langkah-langkah sebagai berikut : (i) Memperkecil dampak pada kualitas udara
dengan mengurangi volume pencemaran udara; (ii) Mengurangi pemakaian energi
operasional bandar udara; (iii) Memperkecil dampak dengan mengurangi tingkat
kebisingan dan getaran; (iv) Mengurangi polusi dan pencemaran saluran dan air
permukaan dari kekeringan air; (v) Mengurangi pencemaran tanah/landasan dari minyak,
bahan-kimia dan limbah lainnya sebagai akibat operasional bandar udara; (vi)
Pengolahan kembali (daur ulang) dari produk yang digunakan untuk dapat dijadikan
sumber daya bagi kepentingan bandar udara; (vii) Memelihara dan menciptakan
lingkungan yang sehat dan alami di sekitar bandar udara; (viii) Target lingkungan
ditetapkan berdasarkan pada keadaan setiap bandar udara;

Namun ketiga hal di atas tidak dapat dianggap sebagai suatu program yang
terlepas dari kelemahan dalam tahapan implementasi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah tidak semuanya dapat diimplementasikan di tingkat daerah, sehingga tidak

339

semua kegiatan dapat dilaksanakan di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan
transportasi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperlukan tambahan biaya,
serta diperlukan pemantauan yang berkesinambungan, sehingga pada akhirnya akan
berdampak pada kenaikan biaya pelayanan.

Pembangunan transportasi berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan, dengan demikian maka diperlukan peraturan perundang-
undangan dan disertai dengan pedoman pelaksanaan di lapangan. Kurangnya koordinasi
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan di
lapangan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan pada sektor-sektor baik
di pusat maupun di daerah.

Selain itu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang
berwawasan lingkungan akan memperburuk dampak pembangunan yang dilakukan oleh
Pemerintah. Di bidang dampak kandungan yang ditimbulkan dari aktivitas
prasarana/sarana transportasi yang melampaui ambang batas yang ditentukan akan
menimbulkan efek rumah kaca yang selanjutnya akan meningkatkan pemanasan global.
Kondisi masyarakat yang kurang siap untuk penerapan pelaksanaan perundang-
undangan yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas
transportasi, dapat mengakibatkan gejolak sosial secara nasional.

Beberapa kebijakan yang ditempuh saat ini pun terlihat dengan nyata telah
mencederai komitmen pada sektor transportasi yaitu :

Pertama, dalam lampiran komitmen dari Pemerintah Indonesia menegaskan
bahwa langkah nyata yang ditempuh adalah terbangunnya jalan Kereta Api dari Bandara

340

Soekarno Hatta hingga Stasiun Manggarai dalam kurun waktu 2010 – 2020.99 Catatan

dalam konteks ini adalah belum dimulainya kegiatan pembangunan rel kereta api

tersebut hingga akhir tahun 2012 yang terus menerus diundur dari tahun ke tahun
memberikan indikasi adanya keraguan komitmen untuk hal ini.100 Hal lain yang perlu

dicermati adalah perhitungan penurunan emisi dari proyek ini yang diperhitungkan

sebesar 0,19 Juta Ton CO2 per tahun untuk komitmen mitigasi Indonesia pada tahun

2020. Hal ini rasanya janggal karena baru pada akhir tahun 2020 lintasan rel kereta api

selesai, namun sudah di klaim dapat menurunkan sebesar 0,19 Juta Ton CO2 yang
notabene baru dapat digunakan pasca tahun 2020.101

Kedua, sebagaimana diketahui bahwa kebijakan yang erat berkaitan dengan

mitigasi di bidang transportasi ialah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

Namun berbagai kebijakan seperti hadirnya kebijakan pemotongan bea balik nama

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun

2012 tanggal 5 Juli 2012 tentang Pemberian Pengurangan PKB dan Biaya Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta penghapusan sanksi administrasi. Hal ini tentu

99 Dasar Hukum dalam tindakan ini ditandai dengan hadirnya Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada Pt Kereta Api Indonesia (Persero) untuk
Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar
Jakarta – Bogor – Depok –Tangerang – Bekasi.

100 Dalam beberapa pemberitaan terdapat perbedaan tolak ukur waktu untuk pelaksanaan jalur
kereta api dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno Hatta. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Wakil
Menteri Perhubungan Bambang Susantono pada Juli 2012 dikatakan bahwa proyek pembangunan kereta
api tersebut akan rampung pada tahun 2014. Lihat http://www.antaranews.com/berita/348527/kereta-api-
bandara-beroperasi-2014 diakses pada tanggal 25 Desember 2012. Namun, dalam pernyataan lainnya yang
disampaikan oleh konsultan dari pembangunan proyek ini PT Sarana Multi Infrastruktur dengan skema
kerjasama antara Pemerintah dan Swasta baru akan selesai pada tahun 2016. Lihat
http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/2016-proyek-kereta-api-bandara-soetta-manggarai-
rampung/13422 diakses pada tanggal 25 Desember 2012.

101 Lihat lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

341

akan menjadi hal yang menguntungkan bagi masyarakat yang ingin menggunakan

kendaraan bermotor secara terus menerus tanpa menghiraukan besarnya pajak dan denda

yang harus ditanggung. Hal ini juga membuktikan bahwa adanya pajak progresif dari

kepemilikan kendaraan bermotor tidak mampu untuk menanggulangi jumlah

penggunaan kendaraan karena yang seharusnya dibatasi ialah jumlah penggunaan bukan

pemilikan.

Ketiga, pola pembangunan transportasi saat ini kerap kali hanya berbasis pada

kepentingan jangka pendek untuk memindahkan kemacetan bukan menghilangkan
kemacetan seperti pembangunan 6 (enam) ruas jalan tol dalam kota di Jakarta.102

Konsep ini tentu akan berdampak kepada semakin tingginya tingkat kemacetan, dalam

studi ……………..

102 Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi menjadi empat tahap yang rencananya selesai pada
2022. Tahap pertama berupa pembangunan ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai
investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk tahap pertama mencapai Rp17,1 triliun. Pada tahap kedua, akan
dibangun jalan tol Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai Rp 5,96 triliun dan
Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Total pengerjaan tahap
kedua dengan nilai investasi Rp 12,91 triliun. Tahap ketiga mencakup koridor Ulujami-Tanah Abang
dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Yang terakhir berupa jalan tol Pasar
Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Jika sudah selesai, keenam
ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar (JORR) milik PT Jasa Marga Tbk, tetapi tarifnya
akan terpisah dengan tol JORR. Pembangunan enam ruas jalan tol ini sudah digagas sejak 2007 di bawah
kepemimpinan mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo dan sudah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan
Umum. Fauzi Bowo berencana memulai pembangunan proyek ini pada tahun 2013 dengan perkiraan
biaya Rp 40 triliun. Jakarta Tollroad Development (JTD) selaku konsorsium dari PT Jakarta Propertindo,
Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya
Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)
akan menjadi pemrakarsa pembangunan enam ruas jalan tol ini. Lihat
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/06/07161259/Jokowi.Inginkan.Penjelasan.Proyek.Tol.Dala
m.Kota diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

342

yang dilakukan di California terungkap bahwa setiap pertambahan jalan tol sepanjang 1
mil akan menambah kemacetan sebesar 0,9% setiap dalam 5 (lima) tahun.103 Sementara
studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta yang dilakukan oleh PT.
Pembangunan Jaya, pada Mei 2005, justru mengungkapkan bahwa setiap pertambahan
jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan peningkatan jumlah
kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi. Hal tersebut seharusnya dapat menjadi
pertimbangan utuh mengenai besarnya risiko untuk kebijakan menambah ruas jalan tol
baru dengan dana 39,97 Trilyun Rupiah yang hanya akan menambah angka polusi yang
akan kontradiktif dari upaya mitigasi sektor transportasi. Pola seperti ini justru akan
menimbulkan pola perjalanan baru untuk orang yang tadinya tidak menggunakan
kendaraan pribadi, menjadi tertarik untuk beralih ke kendaraan pribadi yang justru
bertentangan dengan strategi sharing dalam langkah mitigasi. Dalam konteks seperti ini
justru seharusnya angkutan massal jadi prioritas sedangkan pembangunan jalan tol justru
berlawanan dengan prioritas angkutan massal.

Bahkan jika melihat hasil publikasi dari Rujak Center for Urban Studies yang
melansir survey dari STRAMP Person Trip Survey Commuter Survey memperlihatkan
bahwa terjadi peningkatan dari kendaraan pribadi di Jakarta khususnya Motor yang
…………….

103 Catatan menarik dari hasil penelitian yang diungkapkan oleh Hansen adalah laporan penelitian
ini bersumber dari gugatan Sierra Club kepada Metropolitan Transportation Commission sebagai lembaga
yang melakukan penelitian di bidang transportasi dan meyakini bahwa adanya jalan tol dalam kota dapat
mengurangi kemacetan. Namun dalam prakteknya justru berkebalikan, hal ini lah yang kemudian di bawa
ke meja pengadilan. Lihat Mark Hansen, “Do New Highways Generate Traffic?” Access, no. 7, Fall
1995.., hlm.25.

343

cukup signifikan serta kondisi terbalik ada di variabel dari kendaraan umum sehingga
menunjukkan terdapat kegagalan dari kebijakan transportasi dalam konteks Jakarta.104

GAMBAR IV.13
Perbandingan Jumlah Kendaraan di Jakarta Tahun 2002 dan 2010

Sumber : Ruang Jakarta Center for Urban Societies
Dalam menghasilkan kebijakan transportasi yang komprehensif serta sejalan
dengan langkah mitigasi perubahan iklim paling tidak harus ada sinergitas antara
komponen – komponen penting dalam transportasi seperti jumlah pemilikan kendaraan,
jarak antar tempat serta penggunaan bahan bakar yang efisien serta efektif seperti terlihat
dari gambar di bawah ini.

GAMBAR IV.14
Mekanisme Transportasi Rendah Emisi

104 Lihat “Serial Infografis: Transportasi Umum VS Pribadi”., terdapat dalam situs
http://rujak.org/2012/11/serial-infografis-transportasi-umum-vs-pribadi/ diakses pada tanggal 1 Januari
2013.