Buku Saku Saberpungli

apa sih satgas


saberpungli itu























1

Satgas Saberpungli singkatan dari
Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar


Dasar Hukum Pembentukan Satgas
Saberpungli :

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016
tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
2. Surat Mendagri Nomor 977/5065/SJ tanggal
30 Desember 2016 perihal penugasan
pembentukan dan penganggaran Unit
Pemberantasan pungli tingkat provinsi
kabupaten dan Kota
3. Surat Menko Polhukam Nomor
B.163/MENKO/POLHUKAM/HK04/10/2016
tanggal 31 Oktober 2016 perihal
Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli
Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota






2

4. Surat Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli
Nomor B.116/HK.00/04/2018 tanggal 27
April 2018 perihal Penyampaian Arahan
5. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 700/167
Tahun 2022 Tentang Unit Satuan Tugas
Sapu Bersih Pungutan Liar dan Tim
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022



























3

Siapa saja yang

tergabung dalam unit

Satgas Saberpungli



Kabupaten Boyolali












4

Unit Satgsa Saber Pungli Kabupaten Boyolali
merupakan unit gabungan dari beberapa
Instansi, antara lain :

1. Kepolisian Resort Boyolali
2. Kejaksaan Negeri Boyolali
3. Kodim Boyolali
4. Pengadilan Negeri Boyolali

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali

















5

Apa saja tugas Satgas

Saber Pungli ?



Satgas Saber Pungli mempunyai tugas
melaksanakan pemberantasan pungutan liar
secara efektif dan efisien dengan
mengoptimalkan pemanfaatan personil,
satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang
berada di Kementrian/ Lembaga maupun
Pemerintah Daerah,



Dalam Pelaksanaan tugasnya, Satgas Saber
Pungli mempunyai fungsi :

1. Pencegahan
2. Penindakan
3. Intelijen
4. Yustisi



6

Jadi, Pungutan Liar itu apa ?





Pungutan liar termasuk dalam kategori
kejahatan jabatan, dimana kejahatan jabatan
dijabarkan bahwa pejabat demi
menguntungkan dirl sendiri atau orang Jain
menyalahgunakan kekuasaannya unituk
memaksa seseorang untuk memberikan
sesuatu, untuk membayar atau menerima
pembayaran derigan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.


















7

Kriteria Pungli (Pungutan Liar) adalah sebagai
berikut:

a. Segala pungutan dilakukan oleh oknum
petugas dan calo dengan nilai lebih dari yang
telah ditetapkan pemerintah,

b. Segala pungutan dilakukan oleh oknum
petugas dan atau calo dengan maksud untuk
lebih memperlancar dan atau mempercepat
pengurusan administrasi pelayanan terhadap
publik,

c. Segala pungutan yang bersifat memaksa/
wajib/ suatu keharusan yang tidak ada dalam
aturan yang ditetapkan oleh pemerintah,

d. Segala pungutan dilakukan oleh oknum -
petugas dengan maksud untuk membebaskan
dan atau meringankan hukuman/ sanksi, dari
suatu pelanggaran terhadap aturan yang

telah ditetapkan oleh pemerintah.




8

Pungutan Liar adalah …………….


a. Meminta sesuatu (uang dan sebagainya)
kepada seseorang (Lembaga, Perusahaan dan
sebagainya) tanpa menurut peraturan yang
lazim (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
b. Pungli secara umum diartikan sebagai
pungutan yang dilakukan secara tidak sah
atau melanggar aturan oleh dan untuk
kepentingan pribadi oknum petugas,
c. Penyalahgunaan wewenang dengan tujuan
untuk memudahkan urusan atau untuk
memenuhi keinginan seseorang dengan
pembayaran tertentu.
d. Arti Umum: Perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat
Negara dengan cara meminta pembayaran
sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak
berdasarkan peraturan yang berkaitan
dengan pembayaran tersebut.



9

e. Pengenaan biaya atau pungutan ditempat
yang seharusnya tidak ada biaya, dikenakan
atau dipungut di lokasi kegiatan yang tidak
sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan
sebagai kegiatan memungut biaya atau
meminta uang secara paksa oleh seseorang
kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan
sebuah praktek kejahatan atau perbuatan
pidana






















10

Dasar Hukum




a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 31 Tahun 1999

- Pasal 12 huruf e, Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar
atau menerima pembayaran dengan potogan
atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya
sendiri.

- Pasal 12 huruf f, Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara yang pada waktu
menjalankan tugas meminta, menerima atau
memotong pembayaran kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang lain


11

atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain
atau kas umum tersebut mempunyai utang
kepadanya, padahal diketahui bawa hal
tersebut bukan merupakan utang.

- Pasal 12 huruf g, Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara yang pada waktu
menjalankan tugas, meminta atau menerima
pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-
olah merupakan utang kepada dirinya
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan
merupakan utang.

- Pasal 12 hurif h, Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara yang pada waktu
menjalankan tugas telah menggunakan tanah
negara yang di atasnya terdapat hak pakai,
seolah-olah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,telah merugikan orang
yang berhak padahal diketahuinya bahwa
perbuatan tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.



12

KUHP

-. Pasal 368 KUHP, Barangsiapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain, secara melawan hukum,
memaksa orang lain dengan kekerasan/
ancaman kekerasan, untuk memberikan

sesuatu barang, yang seluruhnya/ sebagian
adalah milik orang lain, supaya memberikan
hutang menghapus piutang, diancam, karena
pemerasan dengan pidana penjara paling
lama 9 tahun.

- Pasal 423 KUHP, Pegawai Negeri yang
dengan maksud menguntungkan Giri sendiri/
orang lain, secara melawan hukum, dengan
menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa
orang lain untuk menyerahkan sesuatu,
melakukan suatu pembayaran, melakukan
pemotongan terhadap suatu pembayaran,
melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi
sendiri, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya 6 tahun.



13

Ada gag sih Pungutan yang tidak
termasuk dalam kategori Pungli ?




Aktifitas yang tidak termasuk dalam kriteria
pungli, antara lain:

a. Segala pungutan yang dimaksud untuk
kepentingan sosial/ bantuan dan atau
kegiatan sosial dengan tidak bersifat
memaksa/ tidak wajib/ bukan suatu keharusan
yang apabila tidak dilaksanakan tidak
memiliki konsekuensi/ dampak/ akibat secara
langsung kepada yang dipungut:

b. Segala pungutan atas kesepakatan
bersama karena adanya suatu aktifitas untuk
kepentingan bersama dengan tidak ada unsur
pemaksaan/ atas dasar kesadaran demi
kepentingan bersama dan tidak dimaksudkan
untuk mencari keuntungan pribadi dan atau
sekelompok orang.


14

Dimana sajakah Titik Rawan
terjadinya pungutan Liar ?




Pungutan liar berada pada hampir semua
bagian siklus kehidupan manusia yang
membutuhkan pelayanan publik, mulai dari
Kelahiran, Pendidikan, Kesehatan, Perizinan
dan Sertifikat, Mencari Pekerjaan, Nikah,
Kenaikan jabatan, Pengurusan Pensiun
sampai-dengan kematian.














15

Upaya apa saja yang dapat

dilakukan untuk memberantas

Pungli ?



Upaya Pemberantasan Pungli (Pungutan Liar)
dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan
antara lain:

a. Meningkatkan pelayanan publik berupa
memangkas waktu pelayanan, memangkas
jalur birokrasi, memberlakukan system antri
(gueueing system), memasang tarif yang
berlaku terkait dengan pembayaran
pelayanan, serta transparan.

b. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk
kampanye publik untuk tidak memberi uang
tip kepada Petugas Pelayanan, mau




16

mengantri dengan tertib untuk mendapatkan
pelayanan.

c. Kontrol dari atasan langsung

d. adanya inspeksi berkala dari pihak
atasan/APIP (Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah)

































17

18

19

Alur Pengaduan














































20

Created by:

Satgas Saberpungli
Pokja Unit Pencegahan





































21

22