Bahan Ajar

MODUL
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA

INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
SEJARAH INDONESIA KELAS XII

Penyusun:
IKA DIAN FITRIA

21040284001

PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2022

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul mata pelajaran Sejarah Indonesia
Kelas XII. Modul ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan ajar. Selain itu, tujuan
penulisan modul ini yaitu sebagai bahan pembelajaran untuk jenjang SMA mata pelajaran
Sejarah Indonesia.

Pada modul ini disajikan materi pembelajaran yang dilengkapi juga dengan latihan soal
untuk menguji pemahaman peserta didik mengenai materi yang terdapat didalam modul.
Materi yang akan dibahas dalam Modul Sejarah Indonesia Kelas XII adalah materi tentang
Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Baru.

Penyusun menyadari bahwa didalam menyusun modul ini terdapat banyak kekurangan.
Oleh karena itu, penyusun sangat berharap adanya kritik dan saran agar penyusun dapat
memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang terdapat didalam modul ini. Penyusun
mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses
penyelesaian modul ini, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah bahan ajar yang telah
membimbing dalam pembuatan modul bahan ajar Sejarah Indonesia. Penyusun berharap modul
ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, khususnya para peserta didik kelas XII.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Sidoarjo, 14 Mei 2022

Penyusun

iii

DAFTAR ISI

COVER…………………………………………………………………………………. i
PENYUSUN……………………………………………………………………………. ii
KATA PENGANTAR………………………………………………………………….. iii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………. iv
GLOSARIUM…………………………………………………………………………... v
PETA KONSEP………………………………………………………………………… vi
PENDAHULUAN……………………………………………………………….……... 1
1
A. Identitas Modul…………………………………………………………………. 1
B. Kompetensi Dasar………………………………………………………………. 1
C. Deskripsi Materi………………………………………………………………… 2
D. Petunjuk Penggunaan Modul…………………………………………………… 4
E. MateriPembelajaran…………………………………………………………….. 6
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1……………………………………………………..
6
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA PADA MASA 6
ORDE BARU…………………………………………………………………………… 6
6
A. Tujuan Pembelajaran…………………………………………………………… 7
B. Uraian Materi…………………………………………………………………… 11
13
1. Lahirnya Rezim Orde Baru………………………………………………… 14
2. Perkembangan Kehidupan Politik Masa Orde Baru………………………... 14
3. Penguatan Peran Negara Pada Masa Orde Baru……………………………. 18
C. Rangkuman……………………………………………………………………... 19
D. Penugasan Mandiri………………………………………………………………
E. Latihan Soal…………………………………………………………………….. 19
F. Penilaian Diri…………………………………………………………………… 19
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2…………………………………………………….. 19
19
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA 25
MASA ORDE BARU…………………………………………………………………... 26
27
A. Tujuan Pembelajaran…………………………………………………………… 28
B. Uraian Materi…………………………………………………………………… 31
33
1. Perkembangan Kehidupan Ekonomi Pada Masa Orde Baru………………. 33
2. Berakhirnya Masa Pemerintahan Orde Baru………………………………. 33
C. Rangkuman …………………………………………………………………….. 37
D. Penugasan Mandiri……………………………………………………………… 38
E. Latihan Soal……………………………………………………………………..
F. Penilaian Diri……………………………………………………………………
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3……………………………………………………...
EVALUASI MATERI…………………………………………………………………..
A. Soal Evaluasi…………………………………………………………………….
B. Penilaian Diri……………………………………………………………………
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………...

iv

BBM GLOSARIUM
Character Building
Dwi Fungsi : Bahan Bakar Minyak.
: Membangun karakter diri.
Demontrasi : Gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru
Deregulasi
Eka Prasetya Pancakarsa yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu
pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan
Ekspor kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.
Floating Muss : Gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang
Fusi di tempat umum.
Gross Domestic Product : Proses pengurangan regulasi negara, biasanya
berhubungan dengan ruang lingkup ekonomi.
Hiperinflasi : Eka Prasetya Pancakarsa berasal dari bahasa Sansekerta.
Sebuah nama yang diberikan untuk Pedoman
IGGI Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagaimana
dalam ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1978.
IMF : Kegiatan penjualan barang dan jasa untuk tujuan ekspor
melalui eksportir yang berada di luar negeri.
Indoktrinasi : Massa Mengambang adalah sebuah konsep dan
Inflasi kebijakan politik pada periode Indonesia era Orde Baru.
Intervensi : Penggabungan.
Infrastruktur : GDP adalah metode yang digunakan untuk menghitung
pendapatan nasional berdasarkan jumlah barang dan jasa
yang dihasilkan oleh negara dalam periode tertentu.
: Inflasi yang tidak terkendali. Dalam kondisi ini semua
harga naik dengan cepat dan nilai mata uang menurun
secara drastis.
: Intergovernmental Group on Indonesia merupakan
sebuah kelompok internasional yang didirikan pada
tahun 1967. Pendirian IGGI diprakarsai oleh Amerika
Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan
multilateral kepada Indonesia.
: International Monetary Fund atau Dana Moneter
Internasional adalah organisasi dunia yang bertugas
mengatur sistem keuangan internasional dan
menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang
membutuhkan.
: Pengajaran secara mendalam mengenai suatu paham
atau doktrin tertentu.
: Proses turunnya nilai mata uang secara
berkesinambungan.
: Istilah yang digunakan dalam dunia politik tentang suatu
negara yang mencampuri urusan negara lain.
: Segala struktur dan fasilitas dasar baik berbentuk sosial
maupun fisik yang dibutuhkan untuk kegiatan
operasional masyarakat atau perusahaan.

v

PETA KONSEP
vi

A. Identitas Modul PENDAHULUAN
Mata Pelajaran
Kelas : SEJARAH INDONESIA
Alokasi Waktu : XII MIPA/IPS
Judul Modul : 6 JP x 45 Menit (3 Pertemuan)
: Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa

Indonesia Pada Masa Orde Baru

B. Kompetensi Dasar
3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia
pada masa Orde Baru.
4.3 Melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan
ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk
laporan tertulis.

C. Deskripsi Materi

Bangaimana kabar kalian siswa siswi hebat? Masih semangat untuk belajar
sejarah?

Kalian pasti telah mengenal sosok Soeharto, seorang tokoh yang pernah
menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jenderal Besar TNI (Purn) H.M
Soeharto adalah presiden Republik Indonesia yang kedua dan menjadi presiden yang
memiliki masa jabatan terlama yaitu 32 tahun. Masa jabatan tersebut dimulai pada
tanggal 12 Maret 1967 dan berakhir pada tanggal 21 Mei 1998. Tahukah kalian bahwa
pada masa kepemimpinan Soeharto dikenal sebagai masa Orde Baru?

Indonesia telah melalui beberapa periode sistem pemerintahan sejak terjadinya
peristiwa proklamasi mulai tahun 1945 hingga saat ini. Salah satu pemerintahan yang
bertahan cukup lama di Indonesia adalah masa Orde Baru (Orba) yaitu selama 32 tahun.
Masa Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk memisahkan periode
pemerintahan Presiden Soekarno dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Peran

1

negara pada Orde Baru yang cukup kuat membuat pemerintahan ini meraih
keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini menjadi salah satu prestasi
besar bagi bangsa Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi dan infrastruktur pada
masa Orde Baru tidak diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana
pemerintahan sehingga menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Akibat terjadinya
krisis ini muncul berbagai gerakan yang membuat kondisi politik dan ekonomi pada
tahun 1997 semakin memburuk dan memperlemah pemerintahan Orde Baru.

Pada modul ini, kalian akan mempelajari mengenai kehidupan politik dan
ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Materi ini bermanfaat bagi kalian
sebagai pemimpin masa depan. Kalian akan mampu mengambil hikmah dan pelajaran
berharga dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada masa pemerintahan ini. Kalian
akan mengetahui apa dan bagaimana kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde
Baru yang dapat berguna dalam menghindari kesalahan masa lampau untuk
memperbaiki masa depan. Penasaran seperti apa kehidupan bangsa Indonesia pada
masa Orde Baru? Yuk pelajari lebih lanjut dengan menggunakan modul ini.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Agar pembelajaran yang kalian lakukan dapat bermakna maka perhatikanlah langkah-
langkah berikut ini:
1. Pastikan kalian mengerti dan memahami tujuan dari pembelajaran yang akan

dicapai pada setiap proses kegiatan pembelajaran.
2. Awali dengan mencermati peta konsep yang disajikan pada modul ini karena peta

konsep tersebut memuat konsep dari materi pembelajaran yang dapat membantu
kalian untuk lebih mudah dalam menghubungkan konsep-konsep dan memahami
materi ketika kalian sedang mempelajari modul ini.

2

3. Pelajari dan pahami setiap materi yang disajikan dalam modul ini agar kalian lebih
mudah ketika mengerjakan latihan soal dan evaluasi sehingga kalian dapat
memperoleh hasil yang maksimal.

4. Jika menemukan kata yang tidak kalian pahami, cobalah untuk mencermati
glosarium sebagai gambaran untuk memperoleh makna kata tersebut.

5. Kerjakan latihan soal yang tercantum pada setiap akhir kegiatan pembelajaran 1
dan 2, sedangkan untuk kegiatan pembelajaran 3 seluruh kegiatan pembelajaran
digunakan sebagai kegiatan evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian.
Kerjakan latihan soal dan evaluasi ini secara mandiri, jujur, dan percaya diri.

6. Jika telah selesai mengerjakan latihan soal, coba bukalah kunci jawaban yang
tercantum pada bagian akhir dari setiap kegiatan pembelajaran dalam modul ini.
Koreksi jawaban kalian dengan kata kunci jawaban yang telah tersedia. Kemudian,
hitunglah jumlah jawaban yang benar. Gunakan rumus dibawah ini untuk
mengetahui tingkat penguasaan kalian terhadap materi yang telah dipelajari.

Keterangan:
 Apabila kalian menjawab dengan benar untuk setiap soal, maka kalian akan

memperoleh skor 1.
 Untuk mengetahui berapa nilai dan tingkat pengusaan yang kalian terhadap

materi yang telah kalian pelajari, maka hitunglah jawaban kalian yang benar
kemudian bagikan dengan jumlah soal yang telah dikerjakan.
7. Apabila nilai kalian telah mencapai tingkat penguasaan 80% atau bahkan lebih dari
itu, maka kalian dapat melanjutkan menuju ke kegiatan pembelajaran 2.
8. Namun, apabila nilai kalian belum mencapai 80% atau dibawahnya, maka kalian
harus mengulangi materi yang terdapat pada kegiatan pembelajaran 1. Utamakan
mengulang materi yang belum dipahami atau dikuasai.
9. Kalian juga jangan lupa untuk melakukan penilaian diri sebagai salah satu bentuk
refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah kalian lakukan. Gunakan tanda
centang () untuk mengisi kolom yang telah disediakan. Jawablah pertanyaan
berdasarkan kenyataan yang kalian alami secara jujur.

3

E. Materi Pembelajaran

Dalam modul ini terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran yang didalamnya memuat

uraian materi, contoh soal, latihan soal, dan soal evaluasi.

Pertemuan Pertama : Perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia

pada masa Orde Baru.

Pertemuan Kedua : Perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia

pada masa Orde Baru.

Pertemuan Ketiga : Kegiatan Evaluasi.

Orde Baru adalah salah satu rezim yang menjadi bagian dalam sejarah
kehidupan bangsa Indonesia. Orde Baru muncul setelah terjadinya kekacauan pada
masa pemerintahan presiden Soekarno. Orde Baru muncul sebagai rezim pengganti
pada era pemerintahan Soekarno atau Orde Lama. Latar belakang lahirnya Orde Baru
yaitu terjadinya peristiwa G-30S/ PKI yang menyebabkan menurunnya kepercayaan
rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno. Rakyat bersama dengan mahasiswa
melakukan demonstrasi untuk mendesak Soekarno agar mengambil tindakan cepat
terhadap kelompok G-30S/ PKI. Peristiwa G-30S/ PKI menjadi salah satu penyebab
melemahnya kredibilitas presiden Soekarno. Kemudian, Soekarno mengeluarkan Surat
perinah kepada Letjen Soeharto. Surat perintah ini dikenal dengan Surat Perintah
Sebelas Maret atau Supersemar. Melalui surat perintah tersebut, Soeharto memperoleh
wewenang dalam mengambil berbagai tindakan untuk menjamin keamanan,
ketenangan, dan stabilitas politik. Surat Perintah Sebelas Maret 1966 ini adalah titik
awal muncul dan berkembangnya rezim Orde Baru.

Pada era pemerintahan Soeharto terdapat konsep Demokrasi Pancasila yang
berlangsung sejak tahun 1966-1998. Visi utama rezim Orde Baru yaitu melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen pada setiap aspek kehidupan
masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dan ekonomi.

4

Pada jangka waktu tersebut, perekonomian di Indonesia berkembang secara pesat
meskipun praktek korupsi sedang meningkat. Peran negara pada masa Orde Baru
ditunjukkan melalui berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang semakin kuat.
Namun, pada tahun 1977 terjadi krisis moneter yang berkembang menjadi krisis
multidimensi yang memuat kepercayaan rakyat hilang. Hal ini menyebabkan presiden
Soeharto harus turun dari kursi pemerintahan pada tanggal 21 Mei 1998 yang
mengakhiri masa kekuasaan rezim Orde Baru. Penasaran seperti apa kelanjutan
kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa Orde Baru?
Lebih jelasnya pelajarilah modul ini dengan cermat dan semangat.

5

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA PADA MASA

ORDE BARU
A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 1 diharapkan
mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa
Orde Baru secara cermat dan mampu menunjukkan sikap kerjasama yang baik,
bertanggung jawab, dan cinta terhadap tanah air.
B. Uraian Materi
1. Lahirnya Rezim Orde Baru

Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk sistem politik pada masa
pemerintahan presiden Soeharto. Soeharto menjabat sebagai presiden sejak tahun
1966 dan turun dari kursi pemerintahan pada bulan Mei 1998. Orde baru
merupakan tatanan kehidupan bangsa dan negara yang didasarkan pada
pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru menjadi masa untuk
melakukan koreksi secara menyeluruh atas berbagai penyimpangan dan
penyelewengan pada masa sebelumnya.

Orde Baru muncul ditandai dengan adanya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat)
sebagai salah satu ide perjuangan yang dicetuskan oleh Angkatan 66 atau KAMI
(Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). TRITURA berisi 3 tuntutan yaitu
pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Aksi
TRITURA yang semakin radikal disebabkan oleh sikap presiden Soeharto yang
bertolak belakang dengan aksi TRITURA terutama dalam pembubaran PKI. Hal
ini mengakibatkan keamanan dan ketertiban di Jakarta tidak dapat dikendalikan.

Dalam keadaan ini, presiden Soekarno
mengeluarkan Surat Peritah Sebelas Maret atau lebih
dikenal sebagai Supersemar kepada Jendral Soeharto
selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban. Melalui Supersemar ini, Soeharto
memperoleh wewenang dalam mengambil berbagai
tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan
stabilitas politik. Munculnya Surat Perintah Sebelas
Maret 1966 ini menjadi titik awal muncul dan berkembangnya rezim Orde Baru.

6

Orde Baru memiliki tujuan untuk meletakkan kembali seluruh tatanan
kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang berdasar pada kemurnian pelaksanaan
Pancasila dan UUD 1945. Perjalanan politik rezim Orde Baru, kekuasaan presiden
menjadi pusat dari segala proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan
merupakan lembaga utama yang mengontrol lembaga lain yang bersifat
suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) dan infrastruktur (LSM, Partai
Politik, dan sebagainya). Presiden Soeharto memperoleh berbagai legalitas yang
tidak dimiliki oleh siapapun seperti menjadi Pengemban Supersemar, Mandataris
MPR, Bapak Pembangnan dan Panglima Tertinggi ABRI. Seperti apa kebijakan
politik yang terdapat pada masa rezim Orde Baru akan dibahas secara mendalam
pada kegiatan pembelajaran ini.

2. Perkembangan Kehidupan Politik Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan rezim Orde Baru, terdapat banyak kebijakan yang

dikeluarkan. Kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan politik dalam negeri dan luar

negeri. Setiap kebijakan tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan negara.

a) Kebijakan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan Pemilu Tahun 1971

Pelaksanaan pemilu tahun 1971 telah diatur melalui SI MPR 1967.

Hal ini berbeda dengan masa Revolusi atau Orde Lama. Pada pelaksanaan

pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada satu partai

politik yaitu Golkar. Tahukah kalian bahwa Golkar selalu memenangkan

pemilu pada tahun selanjutnya meliputi tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan

1997.

Penyederhanaan Partai Politik

Pada tahun 1973 setelah pelaksanaan pemilu yang pertama,

pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi)

berbagai politik agar menjadi tiga

kekuatan sosial politik.

Penggabungan berbagai partai

tersebut tidak didasarkan atas

kesamaan ideologi, namun atas

persamaan program. Ketiga kekuatan

sosial politik tersebut meliputi:

7

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari
NU, Parmusi, PSII, dan PERTI.

2. Golongan Karya.
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari

PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
Penyederhanaan berbagai partai politik ini terjadi pada masa
pemerintahan Orde Baru sebagai udaha dalam menciptakan stabilitas
kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pengalaman mengenai
perpecahan yang terjadi pada rezim Orde Lama yang disebabkan oleh
adanya perbedaan ideologi politik, persepsi, dan pemahaman Pancasila
sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI merupakan peran ganda yang dimiliki oleh
ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan politik.
Kekuatan sosial politik yang dimiliki oleh ABRI diarahkan agar mampu
berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI mempunyai
wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI yang mana pada
masa Orde Baru memiliki kedudukan yang sangat dominan.
Indokrinasi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P-4)

Pada masa Orde Baru,
Soeharto mempunyai tafsir
yang bersifat mutlak. Soeharto
mengemukakan gagasannya
pada tanggal 12 April 1976
tentang Ekaprasetia Pancakarsa. Kemudian, gagasan tersebut disahkan
melalui TAP MPR Nomor IV/1978 tentang Pedoman, Penghayatan, dan
Pengamalan Pancasila atau P4. Kebijakan politik yang terdapat pada masa
Orde Baru melibatkan P4. P4 ini juga dikenal sebagai Ekaprasetia

8

Pancakarsa yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang

Pancasila kepada seluruh masyarakat. Sejak tahun 1978. P4 dilaksanakan

sebagai penataran kepada seluruh lapisan masyarakat.

Program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) atau Badan

Koordinasi Kemahasiswaan (BKK)

Pemerintah Orde Baru

menerapkan kebijakan NKK/

BKK bertujuan mengubah format

organisasi kemahasiswaan

dengan mengeluarkan larangan

bahwa mahasiswa tidak

dibolehkan ikut berpartisipasi dalam politik praktis. Kebijakan ini

didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan

Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Rezim Orde Baru membungkam

aksi kritis yang dilakukan oleh mahasiswa mengenai jalannya

pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah melalui Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Daoed Joesoef.

b) Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Indonesia Kembali menjadi Anggota PPB
Indonesia pernah
keluar dari keanggotaan PPB
ketika terjadinya konfrontasi
dengan Malaysia pada 7
Agustus 1965. Saat itu,
Malaysia menjadi anggota
tidak tetap Dewan Keamanan
PBB. Keputusan tersebut memiliki dampak yang cukup besar sehingga
Indonesia dikucilkan dari pergaulan dunia Internasional dan mengalami
kesulitan ekonomi dan berpolitik.
Kondisi ini memunculkan kebijakan politik baru pada saat rezim
Orde Baru yaitu Indonesia masuk kembali kedalam keanggotaan PBB
sesuai dengan hasil siding DPRGR. Kemudian, Indonesia kembali aktif

9

menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Hal ini teradi
karena dilatarbelakangi oleh peran PBB untuk Indonesia, misalnya
mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure, serta
mengembalikan Irian Barat menjadi bagian Republik Indonesia setelah
terjadi banyak pengorbanan.
Pemulihan Hubungan Diplomatik dengan Malaysia dan Singapura

Adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan
Singapura pada tahun 1965. Kemudian, terdapat tindakan yang diambil
untuk memulihkan hubungan diplomatik tersebut yaitu dengan
penandatanganan perjanjian pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta
antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang
diwakili oleh Tun Abdul Razak. Selain itu, untuk memulihkan hubungan
diplomatic Indonesia dan Singapura tindakan yang dipilih yaitu dengan
mengakui kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 melalui
Perdana Menteri Lee Kwan Yeuw.
Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Tiongkok

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan politik di Indonesia
tidak lagi dilaksanakan secara bebas dan aktif seperti masa Orde Lama.
Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru mengambil tindakan pemutusan
hubungan diplomatik dengan RRC dan menghapuskan segala hal yang
berkaitan dengan China yang ada di Indonesia.
Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperkuat
kerjasama Internasional dan Regional meliputi:
 Ikut berpartisipasi dalam pembentukan ASEAN,
 Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian,

10

 Ikut mengambil peran dalam KTT Non Blok,
 Berperan dalam Organisasi Konferensi Islam.
Bergabungnya Timor Timur

Ketika Indonesia telah
merdeka, Timor Timur yang jarak
wilayahnya sangat dekat belum
merdeka karena wilayah tersebut
masih dijajah oleh bangsa Portugis.
Hal ini memiliki pengaruh besar
terhadap keadaan di wilayah NTT dan NTB karena jaraknya yang cukup
dekat. Setelah kudeta di Portugis tahun 1974, terjadi pergolakan secara
terus-menerus yang menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung
dengan Indonesia. Keinginan tersebut disampaikan pada tanggal 7 Juni
1966 secara resmi dan pada 10 hari berikutnya, presiden Soeharto
mengumumkan tentang penggabungan Timor Timur ke Indonesia
sehingga jumlah provinsi yang ada di Indonesia menjadi 27 provinsi.
Meskipun demikian, Fraksi Fretelin terus berjuang agar
memperoleh kemerdekaan. Pada tahun 1999 ketika rezim Orde Baru
berakhir, rakyat Timor Timur melakukan referendum untuk melepaskan
diri dari Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri yang
berdaulat. Kebijakan politik pada masa Orde Baru tidak hanya
mengandung penyimpangan, tetapi juga terdapat berbagai kelebihan yang
mampu membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang
cukup maju dan dikenal di kancah Internasional pada berbagai aspek
kehidupan.

3. Penguatan Peran Negara Pada Masa Orde Baru
Program utama yang direncanakan oleh pemerintah

Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto adalah
menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang baik
karena pencapaian stabilitas politik menjadi salah satu
prasyarat tercapainya pembangunan ekonomi. Pada masa
Orde Baru negara memiliki peran yang sangat kuat. Berikut
ini ciri-ciri sistem politik yang terdapat pada masa Orde Baru, antara lain:

11

a. Dwi Fungsi ABRI
Dwi Fungsi merupakan salah satu doktrin yang terdapat di lingkungan

militer Indonesia. Doktrin ini menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas
yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan
untuk mengatur negara. Adanya peran ganda ini membuat TNI memperoleh
izin untuk memiliki posisi di pemerintahan.
b. Konsep Massa Mengambang

Pemberlakuan konsep massa mengambang (floating muss) sebagai dasar
pembangunan politik didaerah pedesaan, penyederhanaan berbagai partai
politik di Indonesia, dan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal bagi
seluruh partai politik dan organisasi massa yang ada di Indonesia.
c. Korporatisasi Negara

Pemerintahan rezim Soeharto menerapkan kebijakan korporatisasi
negara (state corporatism). Kelompok masyarakat dari berbagai kalangan
seperti buruh, pers, perempuan, kelompok profesi, dan organisasi keagamaan
dikooptasi dan ditempatkan kedalam suatu wadah tunggal sebagai ormas
pemerintah.
d. Sentralisasi Pemerintahan

Pemerintah pusat berperan sangat penting karena menentukan kebijakan
yang akan diputuskan. Sedangkan, pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana
kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan
terjadinya ketimpangan ekonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
e. Program Bantuan Luar Negeri

Dengan adanya lembaga IGGI (International Govermental Group for
Indonesia), pemerintah Indonesia berhasil untuk mengusahakan bantuan dari
luar negeri selain mengadakan penangguhan dan peringanan berbagai syarat
pembayaran kembali (rescheduling) sejumlah hutang yang ditinggalkan oleh
rezim Orde Lama.
f. Sistem Semi Perwakilan

Penerapan sistem kepartaian mengacu pada UU No. 3 Tahun 1985 yang
diyakini telah berhasil menciptakan kestabilan politik seperti yang dicita-
citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memiliki keterbatasan
dalam menampung aspirasi masyarakat yang terus berkembang luas.

12

Dampak menguatnya Peran Negara pada masa Pemerintahan Orde Baru pada
bidang Politik, antara lain:

a. Adanya Sistem Pemerintahan yang Otoriter
Pada sistem ini kekuasaan presiden sangat besar dalam mengatur
pemerintahan.

b. Dominasi Golongan Karya

Golongan karya adalah mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan
dan menjadi satu-satunya partai politik yang paling dominan di Indonesia.
c. Pemerintahan yang Sentralistis
Adanya penguatan peran negara menyebabkan munculnya gaya
pemerintahan yang sentralistis. Hal ini ditandai dengan adanya pemusatan
penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Sedangkan,
pemerintah daerah hanya memiliki peluang sangat kecil dalam mengatur
pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri.

C. Rangkuman
1. Orde Baru merupakan tatanan kehidupan bangsa dan negara yang diletakan
kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945.
2. Masa Orde Baru menjadi masa untuk mengoreksi secara menyeluruh atas
terjadinya berbagai penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan
negara yang tidak sesuai dengan kemurnian Pancasila dan UUD 1945.
3. Orde Baru juga didefinisikan sebagai istilah yang menjadi pembatas antara
periode pemerintahan Ir. Soekarno (Orde Lama) dengan pemerintahan
Soeharto.
4. Masa Orde Baru muncul setelah Ir. Soekarno mundur dari kursi pemerintahan
yang kemudian digantikan oleh Jendral Soeharto berdasarkan Surat Perintah
Sebelas Maret (Supersemar) yang muncul setelah peristiwa G30S/PKI tahun
1965.
13

5. Terdapat kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yaitu
kebijakan politik dalam dan luar negeri. Kedua kebijakan tersebut dikeluarkan
berdasarkan kebutuhan negara.

6. Perjalanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru, negara berperan sangat
kuat karena presiden merupakan pusat dari kegiatan politik di Indonesia.

D. Penugasan Mandiri

E. Latihan Soal
1. Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada
kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap
berbagai penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari…
A. Orde Lama
B. Orde Baru
C. Reformasi
D. UUD 1945
E. Pancasila

2. Langkah awal politik yang diambil oleh Soeharto setelah menjadi pemegang
kekuasaan Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah ….
A. Mengirim pasukan ke Timor Timur
B. Ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia
C. Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB
D. Membuka kedutaan besar di Amerika Serikat
E. Memimpin Organisasi Konferensi Islam

3. Dalam menciptakan stabilitas politik, pemerintah memutuskan peran ganda bagi
ABRI sebagai pertahanan keamanan dan sosial dengan menduduki jabatan di
MPR/DPR. Peran ini dikenal dengan…
A. Dwi Fungsi
B. Sapta Marga
C. Konsesus Nasional
D. ABRI Masuk Desa
E. Komando Daerah Militer

14

4. Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri dari yang awalnya
penuh dengan konflik menjadi kompromi. Salah satu langkahnya adalah …
A. Memperbaiki hubungan dengan negara Cina
B. Memperbaiki hubungan bilateral dan Kawasan
C. Memasukkan Timor Timur menjadi bagian RI
D. Memprakarsai berdirinya ASEAN
E. Memprakarsai Konferensi Asia Afrika

5. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia,
2) Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB,
3) Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia Tenggara dengan menjadi
anggota ASEAN,
4) Memutuskan hubungan dengan Negara-negara blok Timur,
5) Menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok.
Dari pernyataan diatas yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru
dalam melaksanakan politik luar negeri ditunjukan oleh nomor...
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 1, 4, dan 5

6. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif agar dapat
melaksanakan amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966 tentang
pelaksanaan pemilihan umum. Pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan
pengendalian terhadap berbagai partai politik yang secara historis dinilai dapat
berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah.
Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik
tersebut adalah...
A. Pembentukan partai golongan karya
B. Masyarakat bebas membantuk parpol
C. Pancasila sebagai azas tunggal parpol
D. Menyederhanakan partai-partai politik
E. Membubarkan semua partai politik

7. Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru telah berhasil melaksanakan pemilu
sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Soeharto tersebut antara lain
memiliki ciri yaitu...
A. Adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan golkar
B. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
C. Diikuti oleh berbagai macam partai-partai politik
D. Memilih anggota DPR, presiden dan wakil presiden
E. Diselenggarakan dalam waktu singkat dan menyeluruh

8. Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dikenal dengan istilah …
A. Bhinneka Tunggal Ika
B. Eka Prasetya Pancakarsa
C. Tut Wuri Handayani

15

D. Ambeg Paramata
E. Catur Dharma Eka Karya
9. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga

kepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya negara dalam masyarakat,
2) Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan

mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan
dengan Pancasila,
3) Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol,
4) Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif dan sentralistis,
5) Otoritarianisme merambat segenap aspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa
dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
6) Sistem perwakilan bersifat semu
Berdasarkan pernyataan di atas, Dampak positif dari kebijakan politik
pemerintahan orde baru ditunjukkan oleh nomor...
A. 1),2),3)
B. 2),3),4)
C. 1),5),6)
D. 4),5),6)
E. 3),4),5)
10. Salah satu ciri pokok dari kebijakan pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan
politik sentralisasi. Dampak dari pelaksanaan sistem sentralisasi dalam
pemerintahan Orde Baru adalah…
A. Terbentuk pendukung pemerintah warga kelas satu
B. Daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri
C. Pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan
D. Rakyat hidup tentram karena gejolak dalam masyarakat dapat diredam
E. Orang yang berseberangan dengan pemerintah mendapat kedudukan tertinggi

16

Kunci Jawaban dan Pembahasan

No. KUNCI PEMBAHASAN

JAWABAN

1. B Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang

diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD

1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan

penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan

pengertian dari Orde Baru.

2. C Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang setelah

menjadi pemegang kekuasaan Orde Baru dalam bidang politik

luar negeri adalah mendaftarkan kembali Indonesia sebagai

anggota PBB.

3. A Dalam menciptakan stabilitas politik, pemerintah memutuskan

peran ganda bagi ABRI sebagai pertahanan keamanan dan

sosial dengan menduduki jabatan di MPR/DPR. Peran ini

dikenal dengan Dwi Fungsi.

4. B Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri

dari yang awalnya penuh konflik menjadi kompromi. Salah satu

langkahnya yaitu dengan memperbaiki hubungan bilateral dan

Kawasan.

5. A Yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru
dalam melaksanakan politik luar negeri antara lain…

1. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia,

2. Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB,

3. Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia

Tenggara dengan menjadi anggota ASEAN.

6. D Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan

kondusif agar dapat melaksanakan amanah rakyat melalui TAP

MPRS No.IX/MPRS/1966 tentang pelaksanaan pemilihan
umum. Pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan

pengendalian terhadap berbagai partai politik yang secara

historis dinilai dapat berpotensi mengganggu stabilitas dan

merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang
“pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik

tersebut yaitu dengan menyederhanakan partai-partai politik.

7. E Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru telah berhasil

melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu di era

pemerintahan Soeharto tersebut antara lain memiliki ciri yaitu

Adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan Golkar.

8. D Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang

dikenal dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa.

9. A Dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan orde baru

antara lain:

1. Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi

kekuasaan lembaga kepresidenan yang menyebabkan

semakin kuatnya negara dalam masyarakat.

17

2. Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik
karena pemerintahan mampu mengatasi semua tindakan
dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

3. Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat
mengontrol parpol.

10. C Salah satu ciri pokok dari kebijakan pemerintahan Orde Baru
adalah melaksanakan politik sentralisasi. Dampak dari
pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru
adalah pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek
kehidupan.

C. Penilaian Diri
Berilah tanda centang (√) pada format di bawah ini sesuai dengan jawaban kalian!

No. PERNYATAAN PENILAIAN

YA TIDAK

1. Saya sangat senang belajar sejarah mengenai kehidupan bangsa

Indonesia pada masa Orde Baru.

2 Saya mampu menjelaskan apa yang melatarbelakangi lahirnya

Orde Baru.

3. Saya mampu menjelaskan kebijakan politik dalam negeri

pemerintah masa Orde Baru.

4. Saya mampu menjelaskan kebijakan politik luar negeri

pemerintah Orde baru.

5. Saya mampu menganalisis mengapa Soeharto mengambil

berbagai kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru.

6. Saya mampu menganalisis mengapa Soeharto mengambil

berbagai kebijakan politik dalam negeri negeri pada Masa Orde

Baru.

7. Saya dapat menyelesaikan latihan soal dengan semangat.

8. Saya dapat menyelesaikan tugas mandiri dengan semangat.

9. Banyak hal baru yang saya dapatkan setelah mempelajari modul

yang membahas mengenai Indonesia pada masa Orde Baru.

10. Saya dapat mengambil hikmah dari perjalanan sejarah bangsa

Indonesia pada masa Orde Baru agar ikut berpartisipasi dalam

membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Apabila terdapat jawaban "Tidak", maka lakukan review ulang pembelajaran, terutama

pada bagian yang dicentang "Tidak".

Apabila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran

berikutnya.

18

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA

ORDE BARU
A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 2 diharapkan
mampu menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa
Orde Baru secara cermat dan semangat serta mampu menunjukkan sikap peduli dan
kerjasama yang baik.

B. Uraian Materi
1. Perkembangan Kehidupan Ekonomi Pada Masa Orde Baru
a. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru
Dalam mengangani masalah
ekonomi pada awal Orde Baru, Soeharto
telah merancang tujuan pembangunan
secara tegas. Hal ini ditunjukkan oleh
slogan yang dimiliki pemerintah Orde
Baru. Adanya slogan tersebut
menunjukan bahwa fokus utama
pemerintah Orde Baru yaitu memberlakukan kebijakan ekonomi berupa Trilogi
Pembangunan.Trilogi Pembangunan merupakan wacana pembangunan
nasional yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru sebagai dasar penentuan
kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan
negara.
Trilogi Pembangunan ini dicetuskan ketika bangsa Indonesia
mengalami inflasi yang sangat tinggi awal tahun 1966. Inflasi tersebut sebesar
kurang lebih 650% per tahun. Pembangunan yang diterapkan pada masa Orde
Baru bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Pembangunan ini dapat diterapkan
apabila terdapat jaminan stabilitas keamanan. Oleh karena itu, ketika
pemerintahan Soeharto tidak mentoleransi adanya gangguan dan ancaman dari
sisi keamanan.
Dilihat dari sisi kebijakan ekonomi, rehabilitasi ekonomi yang
dilaksanakan pada masa Orde Baru didasarkan pada TAP MPRS No.
XXIII/1966 yang mengharuskan perbaikan atas masalah ekonomi yang dialami

19

oleh rakyat. Dalam menjalankan ketetapan MPRS No. XXIII tanggal 5 Juli
1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan, terdapat tiga tahapan pembangunan, antara lain:
a) Tahap penyelamatan yang digunakan untuk mencegah kemunduran

ekonomi agar tidak menurun.
b) Tahap stabilisasi dan rehabilitasi yang digunakan untuk mengendalikan laju

inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi.
c) Tahap pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi.
Dalam mewujudkan perbaikan ini, pemerintah Orde Baru berupaya

untuk mengatasi dampak hiperinflasi dan menyusun APBN. Selain itu,
pemerintah juga berupaya untuk mengurus dan melunasi hutang luar negeri dan
mencari pinjaman lagi namun dengan bunga yang rendah agar dapat
melaksanakan program rehabilitasi dan pembangunan ekonomi hingga periode
berikutnya. Adanya kebijakan ini, berhasil membantu pemerintah dalam
mengatasi hiperinflasi yang awalnya 650% pada tahun 1966 menjadi 8,88%
pada tahun 1971. Pada masa pemerintahan Orde Baru, tedapat tiga langkah
pembangunan ekonomi. Langkah tersebut meliputi:

Berusaha mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri dengan membuat
jadwal mengenai pelunasan hutang luar negeri.
Pengendalian hiperinflasi melalui program impor berbagai komoditas
secara besar-besaran yang nantinya akan dibayar menggunakan berbagai
pinjaman dari hasil negosiasi.
Mengundang para investor terutama investor asing agar mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada masa pemerintahan presiden Soeharto, kemandirian bangsa
Indonesia ingin diwujudkan melalui dua tahap pembangunan jangka panjang
dengan program Pembangunan Lima Tahunan (Pelita) dalam jangka waktu 25
tahun. Dengan adanya scenario pembangunan tersebut, Indonesia diproyeksikan
akan menjadi salah satu negara terbesar di dunia dari berbagai aspek seperti
ekonomi, kemampuan teknologi, ataupun hankam. Pada masa kepemimpinan
presiden Soeharto selain menekankan pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang
diambil juga memperhatikan aspek pemerataan pembangunan. Dengan adanya

20

kebijakan tersebut, rezim Orde Baru dianggap pro rakyat. Pemerataan
pembangunan tersebut diterapkan melalui delapan jalur pemerataan, antara lain:

1. Pemerataan dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan,
dan papan.

2. Pemerataan dalam memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan
kesehatan secara layak.

3. Pemerataan dalam pembagian pendapatan.
4. Pemerataan dalam kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan.
5. Pemerataan dalam kesempatan memperoleh modal usaha melalui

kebijakan perkreditan.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam program pembangunan,

terutama generasi muda dan para wanita.
7. Pemerataan dalam penyebaran pembangunan di seluruh wilayah yang ada

di Indonesia.
8. Pemerataan dalam kesempatan memperoleh keadilan.

Selain itu, pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah juga
mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi, antara lain:
1) Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Repelita merupakan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru yang
diterapkan sejak tahun 1969 hingga 1994. Kebijakan ini memiliki tujuan
untuk meningkatkan sarana dan kegiatan ekonomi, serta kebutuhan
sandang, pangan, dan papan. Kebijakan repelita selalu dievaluasi setiap
lima tahun sekali. Dengan adanya repelita ini, segala usaha pemerintah
Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi nasional dapat berhasil. Salah
satunya yaitu terwujudnya swasembada pangan nasional tahun 1984.
Repelita dibagi kedalam beberapa tahap, antara lain:
a. Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974). Sasaran utama yang ingin

dicapai yaitu sandang, pangan, papan, perluasan lapangan kerja, dan

21

kesejahteraan rohani. Pelita I ini berhasil menaikkan pertumbuhan
ekonomi 3-5,7% dan laju inflasi turun menjadi 47,8%. Namun,
kebijakan ini dianggap lebih menguntungkan investor Jepang dan
golongan kaya. Hal ini menyebabkan munculnya peristiwa Malapetaka
Lima Belas Januari (Malari).
b. Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979). Pelita II ini lebih
menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengelola
bahan mentah menjadi bahan baku.
c. Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984). Pelita III ini lebih
menitikberatkan pada Trilogi Pembangunan yang menekankan asas
pemerataan.
d. Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989). Pelita IV ini lebih
menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan
dengan meningkatkan industri yang mampu menghasilkan berbagai
mesin sendiri.
e. Pelita V (1 April 1989-31 Maret 1994). Pelita V ini lebih menekankan
sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan,
meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu
menghasilkan mesin sendiri.
f. Pelita VI dimulai ada tahun 1994. Pembangunan ini menitikberatkan
sector ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya
manusia.
2) Bekerjasama dengan Lembaga Keuangan

Pada masa pemerintahan Soeharto, para teknokrat dari Universitas
Indonesia dilibatkan agar dapat memperoleh pinjaman dari negara barat
seperti IMF dan Bank Dunia. Selain itu, berbagai negara kreditor tidak
hanya bersedia menjadwalkannya kembali, tetapi juga membentuk

22

konsorsium untuk memberikan utang kepada Indonesia. Konsorsium
tersebut dikenal sebagai Inter Govermental Group on Indonesia (IGGI).
Sejak awal berdirinya, rezim Orde Baru memiliki hubungan dekat dengan
kepentingan Amerika. Namun, Amerika tidak memberikan pinjaman utang
secara langsung melalui mekanisme bilateral. Amerika menggunakan
lembaga IMF untuk memberikan bantuan dana. Hubungan IMF dengan
rezim Orde Baru menjadi awal mula terjadinya ketergantungan
pembangunan ekonomi Indonesia terhadap pihak asing atau eksternal.
3) Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM)

Terdapat dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968
tentang penanaman Modal Dalam Negeri yang dirancang untuk membuka
perekonomian dan membangkitkan kembali dunia usaha swasta. Kebijakan
ini dirancang oleh para ahli ekonomi dan berbagai tenaga profesional
selama memiliki hubungan dengan Angkatan Darat.
4) Pemulihan Bidang Ekonomi Pada Tahun 1966-1973

Tujuan dasar dari berbagai kebijakan yang terdapat pada masa Orde
Baru yaitu pembangunan ekonomi negara yang bergabung kembali dengan
jajajran ekonomi dunia seperti menjadi anggota IMF (International
Monetary Fund), menjadi anggota PBB kembali, dan anggota Bank Dunia
dengan kurun waktu yang perakhir pada tahun 1960an. Langkah ini pada
akhirnya mampu memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing serta
Jepang ke Indonesia. Ketika mengatasi hiperinflasi, Soeharto
mengandalkan para teknokrat ekonomi yang banyak belajar di Amerika
Serikat untuk membuat rencana agar dapat memulihkan ekonomi.
5) Pertumbuhan Ekonomi dan Intervensi Pemerintah Tahun 1974-1982

Kebijakan masa Orde Baru mampu menjaga pertumbuhan ekonomi
bangsa Indonesia diatas 5%. Ketika Indonesia memperoleh keuntungan
yang signifikan dari perdagangan minyak tahun 1970an. Hal ini
berpengaruh terhadap sektor publik karena perekonomian melakukan
investasi untuk pembangunan daerah, sosial, infrastruktur, dan mendirikan
industri berskala besar. Namun, akibatnya rakyat merasa diabaikan dari
keuntungan ini sehingga terjadi peristiwa Malari tahun 1974. Latar

23

belakang peristiwa ini yaitu terjadinya protes terhadap banyaknya pemodal
asing yang ada di Indonesia. Sejak saat itu, muncul aturan tentang investasi
asing yang diperketat dan diganti dengan kebijakan baru yaitu perlakuan
khusus terhadap rakyat pribumi.
6) Ekspor dan Deregulasi Tahun 1983-1996

Hutang luar negeri semakin bertambah ketika harga minyak menurun
secara signifikan sejak awal tahun 1980an dan reposisi mata uang pada
tahun 1985 ysng mengharuskan pemerintah Orde Baru untuk mengambil
berbagai tindakan dalam memulihkan kondisi ekonomi makro. Berbagai
tindakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh kegiatan
ekspor, seperti pembebasan bea cukai termasuk impor dan pengulangan
devaluasi rupiah. Selain itu, pemerintah juga memberikan izin dalam
mendirikan berbagai bank swasta baru. Adanya kebebasan bank asing yang
beroperasi di luar wilayah Jakarta membuat masalah kembali muncul yang
menyebabkan krisis di Indonesia pada akhir 1990an. Berbagai
penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru menjadi penyebab runtuh
dan berakhirnya rezim Orde Baru.

b. Kondisi Ekonomi pada akhir Pemerintahan Orde Baru
Krisis moneter yang melanda berbagai negara di Asia Tenggara

berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini terjadi
karena sistem ekonomi Indonesia yang belum mampu menghadapi krisis global.
Pada pertengahan 1997, di Indonesia terjadi krisis moneter. Pada saat itu, krisis
ini terjadi hampir diseluruh wilayah Asia Tenggara pada bulan Juli 1997. Krisis
ini bermula di Thailand yang kemudian menghantam wilayah Indonesia yang
akhirnya berkembang menjadi krisis ekonomi. Awal mula krisis ini terjadi
Indonesia yaitu karena nilai tukar rupiah jatuh yang berdampak bagi seluruh
perekonomian negara, sehingga muncul gejolak sosial politik yang menuntut
dilaksanakannya reformasi.

Nilai rupiah yang awalnya berkisar Rp 2.500/US$ merosot pada Juli
1997. Kemudian pada bulan Agustus 1997, nilai rupiah turun 9%. Bank
Indonesia mengaku bahwa tidak dapat membendung kemerosotan nilai rupiah
ini sehingga pada bulan Januari 1998 nilai rupiah berkisar Rp 17.000/US$.
Kondisi tersebut membuat kekacauan ekonomi sehingga banyak investor yang

24

meninggalkan Indonesia karena hilangnya kepercayaan. Dampak dari kejadian
ini membuat berbagai kredit mengalami kemacetan dan benyak bank merugi.

Ketika kondisi rupiah melemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia
menjadi 0% yang berakibat iklim bisnis semakin menurun. Kondisi moneter
Indonesia semakin mengalami keterpurukan dengan di likuidasinya berbagai
bank tahun 1997. Pada akhir tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia
semakin memburuk karena persediaan sembako dipasaran mulai menipis
ketersediaannya. Hal ini menyebabkan sejumlah harga barang naik secara
drastis sehingga biaya hidup semakin tinggi.

Dalam mengatasi krisis
moneter ini, pemerintah Orde
Baru meminta bantuan kepada
IMF. Namun, bantuan dari IMF
belum terealisasikan. Faktor
penyebab krisis ekonomi
Indonesia yang lainnya yaitu
masalah hutang luar negeri, adanya penyimpangan terhadap Pasal 33 UUD
1945, dan pola pemerintahan yang sentralistik. Kondisi perekonomian yang
tidak membaik membuat munculnya anggapan bahwa rezim Orde Baru telah
terjerat kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini menyebabkan
munculnya aksi demonstrasi. Pada bulan Mei 1998, terjadi aksi demonstrasi
yang digerakkan oleh mahasiswa. Mereka menuntut adanya perbaikan ekonomi
dan pelaksanaan reformasi total.

2. Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru
Presiden Soeharto selama menjabat sebagai presiden mampu menciptakan

perekonomian Indonesia yang berkembang pesat. Berbagai pembangunan
infrastruktur yang meningkat dan merata membuat semua kalangan masyrakat

dapat menikmatinya. Namun,
pesatnya perkembangan tersebut
juga dilakukan bersamaan
dengan adanya praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme yang
meluas. Hal ini menyebabkan

25

munculnya krisis multidimensi yang mempu mengurangi kepercayaan rakyat
terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Berbagai aksi damai telah dilakukan
oleh mahasiswa dan masyarakat. Namun pada tanggal 4 Mei 1998 setelah
pemerintah mengumumkan tentang kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan,
para mahasiswa semakin gencar melakukan aksi demonstrasi sebagai tindakan
penolakan.

Puncak demonstrasi ini yaitu pada tanggal
12 Mei 1998, dimana empat mahasiswa
tertembak ketika melakukan aksi demonstrasi
di depan Universitas Trisakti. Tragedi ini
memunculkan solidaritas dari berbagai
kalangan seperti kampus dan masyarakat
yang menentang kebijakan pemerintah yang
dianggap tidak demokratis. Peristiwa Trisakti menjadi titik balik maraknya berbagai
aksi demonstrasi yang berujung dengan kerusuhan massal seperti pembakaran dan
penjarahan.

Pada tahun 1997-1998 menjadi masa kelam bagi bangsa Indonesia.
Menurunnya perekonomian nasional kemudian disusul dengan berakhirnya masa
pemerintahan Orde Baru. Pada akhirnya, presiden Soeharto mengundurkan diri dari
kursi pemerintahan pada tanggal 21 Mei 1998 karena banyaknya aksi demonstrasi
diberbagai daerah. Rezim Orde Baru yang telah berkuasa kurang lebih tiga
dasawarsa, runtuh akibat diterjang oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia
sejak tahun 1997.

C. Rangkuman
1. Kebijakan pembangunan masa Orde Baru difokuskan pada pembangunan di
berbagai bidang yang menitikberatkan pada suatu program yang disebut dengan
Trilogi Pembangunan.
26

2. Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun merupakan kebijakan
pemerintah Orde Baru dalam bidang politik yang dimulai sejak tahun 1969-
1994. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan kegiatan
ekonomi, serta kebutuhan sandang, pangan, papan. Repelita ini dievaluasi
selama lima tahun sekali. Repelita dibagi menjadi beberapa tahap yaitu Repelita
I-VI.

3. Hubungan IMF dengan pemerintah Orde Baru menjadi titik awal munculnya
ketergantungan pembangunan bangsa Indonesia terhadap pihak eksternal.

4. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis ini
bermula di Thailand yang kemudian menghantam wilayah Indonesia yang
akhirnya berkembang menjadi krisis ekonomi. Kondisi tersebt membuat
munculnya anggapan bahwa rezim Orde Baru telah terjerat kasus Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini menyebabkan munculnnya berbagai aksi
demonstrasi akibat dari kenaikan BBM dan ongkos angkutan. Pada bulan Mei
1998, para mahasiswa semakin gencar melakukan aksi demonstrasi sebagai
tindakan penolakan. Mereka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan
pelaksanaan reformasi total.

5. Pada tahun 1997-1998 menjadi masa kelam bagi bangsa Indonesia.
Menurunnya perekonomian nasional kemudian disusul dengan berakhirnya
masa pemerintahan Orde Baru. Pada akhirnya, presiden Soeharto
mengundurkan diri dari kursi pemerintahan pada tanggal 21 Mei 1998 karena
banyaknya aksi demonstrasi diberbagai daerah.

6. Rezim Orde Baru yang telah berkuasa kurang lebih tiga dasawarsa, runtuh
akibat diterjang oleh krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi
dan krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Hal ini
mneyebabkan berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan
prediden Soeharto sehingga presiden Soeharto mengundurkan diri sebgaai
Presiden RI. Mundurnya Soeharto dari pemerintahan menjadi penanda bahwa
rezim Orde Baru telah berakhir.

D. Penugasan Mandiri

27

E. Latihan Soal
1. Arah kebijakan pembangunan pada masa Orde baru ditujukan untuk pembangunan
dalam segala bidang yang pelaksanaannya bertumpu pada suatu program yang
disebut…
A. Trilogi Pembangunan
B. Revolusi Hijau
C. Repelita
D. Pembangunan Lima Tahun
E. Strategi pembangunan

2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini:
1) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis,
2) Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi untuk mengendalikan inflasi dan
memperbaiki infrastruktur ekonomi,
3) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
4) Penyelamatan untuk mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak menjadi
buruk lagi,
5) Pemerataan pembangunan serta hasil – hasilnya yang menuju terciptanya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Tiga aspek yang terdapat didalam trilogi pembangunan pada masa orde baru
ditunjukkan oleh nomor …
A. 1), 2) dan 3)
B. 1), 3) dan 5)
C. 2), 3) dan 4)
D. 2), 4) dan 5)
E. 3), 4) dan 5)

3. Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun merupakan satuan perencanaan
yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Repelita I (1969 -1974) yang
dilaksanakan pada masa Orde Baru bertujuan untuk…
A. Menciptakan lapangan baru dan industry
B. Menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan
C. Menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor
D. Memenuhi kebutuhan dasar dan Infrastruktur dengan menekankan pada bidang
pertanian
E. Meningkatkan pembangunan di pulau pulau selain Jawa, Bali dan Madura
diantaranya melalui transmigrasi.

28

4. Perhatikan data berikut ini!
1) Melakukan program jangka pendek dan jangka panjang,
2) Menetapkan delapan jalan pemerataan.
3) Penyederhanaan partai politik.
4) Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
Berdasarkan data diatas, yang merupakan usaha Orde Baru untuk melakukan
stabilitas ekonomi Indonesia adalah...
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
E. 1 dan 4

5. Perhatikan data berikut ini!
1. Sektor industri untuk pengembangan ekspor,
2. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama Pelita II,
3. Swasembada pangan selama Pelita IV,
4. Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dalam bentuk Program
Keluarga Berencana (KB).
Berdasarkan data diatas, yang merupakan bentuk keberhasilan Orde Baru dalam
bidang ekonomi Indonesia adalah ….
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
E. 3 dan 4

6. Pemerintah Orde Baru berupaya melaksanakan pembangunan diberbagai sektor.
Salah satu keberhasilan pembangunan sektor industry pada masa Orde Baru
adalah…
A. Tingkat relokasi industry semakin meningkat
B. Pencemaran lingkungan semakin parah
C. Berubahnya lahan pertanian menjadi kawasan industry
D. Kebutuhan barang dan jasa meningkat
E. Pendapatan per kapita masyarakat meningkat

7. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Melemahnya mata uang Indonesia terhadap dollar Amerika
2) Hutang luar negeri Indonesia mencapai 137 milliar dollar Amerika
3) Sembilan bahan pokok di pasaran semakin menipis
4) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap menurun
5) Kekuasaan kehakiman ditentukan oleh para eksekutif
Penyebab terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1977 adalah ….
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 4), dan 5)
C. 2), 3), dan 4)
D. 2), 3), dan 5)
E. 3), 4), dan 5)

29

8. Terjadinya krisis ekonomi, politik dan sosial pada tahun 1998 menimbulkan
berbagai reaksi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan
Soeharto menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan....
A. Soeharto melakukan pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat
B. Soeharto mengumumkan rencana pembentukan komite refmasi
C. Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai presiden
D. Adanya tuntutan masyarakat agar presiden Soeharto diadili
E. Terjadinya demontrasi dari rakyat Indonesia

9. Menjelang keruntuhan Orde Baru, banyak investor asing yang menarik investasi
yang ditanam di Indonesia. Hal ini yang disebabkan karena...
A. pelanggaran HAM di Timor Timur
B. Indonesia tidak memiliki cadangan SDA yang mencukupi
C. IGGI dianggap dalang kemunduran Orba
D. investor asing lebih memilih Malaysia
E. adanya krisis moneter

10. Gambaran keberhasilan dari pemerintahan Orde Baru pada tahun 1980-an tampak
mengesankan. Hal ini hilang setelah pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia
terjadi krisis moneter. Krisis moneter di Indonesia yang diawali dengan...
A. Para importir tidak memperoleh kepercayaan asing
B. Adanya praktik KKN dalam pemerintahan
C. Merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS
D. Dominasi kalangan intelektual dalam birokrasi
E. Adanya menyimpang dari pasal 33 UUD 1945

30

Kunci Jawaban dan Pembahasan

No. KUNCI PEMBAHASAN

JAWABAN

1. A Arah kebijakan pembangunan pada masa Orde baru ditujukan

untuk pembangunan dalam segala bidang yang pelaksanaannya

bertumpu pada suatu program yang disebut Trilogi

Pembangunan.

2. B Tiga aspek yang terdapat didalam trilogi pembangunan pada

masa orde baru yaitu:

1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis,

2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
3. Pemerataan pembangunan serta hasil – hasilnya yang

menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di

Indonesia.

3. D Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun merupakan

satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di

Indonesia. Repelita I (1969 -1974) yang dilaksanakan pada

masa Orde Baru bertujuan untuk Memenuhi kebutuhan dasar

dan Infrastruktur dengan menekankan pada bidang pertanian.

4. A Usaha Orde Baru untuk melakukan stabilitas ekonomi

Indonesia adalah melakukan program jangka pendek dan jangka

panjang dan menetapkan delapan jalan pemerataan.

5. C Keberhasilan Orde Baru dalam bidang ekonomi Indonesia

adalah Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama

Pelita II dan Swasembada pangan selama Pelita IV.

6. E Pemerintah Orde Baru berupaya melaksanakan pembangunan

diberbagai sektor. Salah satu keberhasilan pembangunan sektor

industry pada masa Orde Baru adalah Pendapatan per kapita

masyarakat meningkat.

7. A Penyebab terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1977

adalah melemahnya mata uang Indonesia terhadap dollar

Amerika, hutang luar negeri Indonesia mencapai 137 milliar

dollar Amerika, sembilan bahan pokok di pasaran semakin

menipis.

8. C Terjadinya krisis ekonomi, politik dan sosial pada tahun 1998

menimbulkan berbagai reaksi sehingga kepercayaan

masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto menjadi

berkurang. Hal ini menyebabkan Soeharto menyatakan diri

berhenti sebagai presiden.

9. E Menjelang keruntuhan Orde Baru, banyak investor asing yang

menarik investasi yang ditanam di Indonesia. Hal ini yang

disebabkan karena adanya krisis moneter.

10. C Gambaran keberhasilan dari pemerintahan Orde Baru pada

tahun 1980-an tampak mengesankan. Hal ini hilang setelah pada

pertengahan tahun 1997 di Indonesia terjadi krisis moneter.

Krisis moneter di Indonesia yang diawali dengan merosotnya

nilai rupiah terhadap dollar AS.

F. Penilaian Diri

31

Berilah tanda centang (√) pada format di bawah ini sesuai dengan jawaban kalian!

No. PERNYATAAN PENILAIAN

YA TIDAK

1. Saya sangat senang belajar sejarah megenai perkembangan

kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde baru.

2 Saya mampu menjelaskan Kondisi kehidupan ekonomi bangsa

Indonesia pada awal pemerintahan orde baru.

3. Saya mampu menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah orde

baru dalam bidang ekonomi.

4. Saya mampu menganalis perkembangan kehidupan ekonomi

bangsa Indonesia pada masa orde baru.

5. Saya mampu menganalisis mengapa Indonesia pada masa orde

baru bekerja sama dengan lembaga keuangan dunia IMF untuk

membangun perekonomian Indonesia.

6. Saya mampu menganalisis mengapa pada tahun 1997 terhadi

krisis moneter di Indonesia yang berkembang menjadi krisis

ekonomi.

7. Saya mampu menganalisis mengapa krisis ekonomi yang terjadi

di Indonesia menyebabkan Presiden Soeharto menyatakan

mundur sebagai presiden yang menandai berakhirnya kekuasaan

Orde Baru.

8. Saya dapat menyelesaikan latihan soal dan tugas dengan

semangat.

9. Saya dapat menyelesaikan tugas mandiri dengan semangat.

10. Banyak hal baru yang saya dapatkan dari mempelajari modul

yang membahas mengenai perkembangan kehidupan ekonomi

bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.

11. Saya dapat mengambil pelajaran dari sejarah Indonesia

mengenai perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde

Baru untuk dapat ikut serta berpartisipasi dalam membangun

Indonesia.

Apabila terdapat jawaban "Tidak", maka lakukan review ulang pembelajaran, terutama

pada bagian yang dicentang "Tidak".

Apabila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran

berikutnya.

32

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

EVALUASI MATERI PEMBELAJARAN

A. Soal Evaluasi

1. Penyebab Indonesia keluar dari keanggotaan PBB adalah…
A. Indonesia sedang mengalami revolusi
B. Keluar dari PBB lebih menguntungkan
C. Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
D. Keanggotaan Indonesia di PBB telah habis
E. PBB mendukung pembentukan federasi Malaysia

2. Dasar hukum pembentukan Kabinet Ampera adalah…
A. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966
B. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966
C. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966
D. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966
E. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966

3. Ketetapan MPR yang berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI
sebagai organisasi terlarang adalah…
A. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966
B. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966
C. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966
D. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
E. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966

4. Arti penting siding umum IV/MPRS tahun 1966 pada masa Orde Baru adalah…
A. Landasan awal Orde Baru berhasil ditegakkan
B. Tuntutan Tritura berhasil
C. Berakhirnya Kabinet Dwikora
D. PKI tidak membubarkan diri
E. Supersemar

5. Dibawah ini yang merupakan tindakan Letjen Soeharto untuk memenuhi
Tritura, kecuali…
A. Tanggal 12 Maret 1966 mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang
pembubaran dan pelarangan PKI
B. Mengamankan beberapa menteri yang diduga terlibat dalam peristiwa
G30S/PKI
C. Pembentukan Kabinet Dwikora yang lebih sempurna
D. Membersihkan tokoh-tokoh pimpinan MPR dan DPR-GR
E. Merevisi ajaran nasakom

6. Tujuan utama Kabinet Ampera yaitu…
A. Membubarkan PKI
B. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
C. Menegakkan supremasi hukum
D. Memberantas korupsi
E. Memperbaiki struktur politik

33

7. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto terjadi
pada tanggal…
A. 20 Februari 1967
B. 21 Februari 1967
C. 22 Februari 1967
D. 23 Februari 1967
E. 24 Februari 1967

8. Dibawah ini sektor yang menjadi prioritas pertama dalam melaksanakan
Pembangunan Lima Tahun adalah…
A. Sektor perdagangan
B. Sektor pertanian
C. Sektor kesehatan
D. Sektor pelayaran
E. Sektor industri

9. Dibawah ini yang bukan termasuk hasil pembangunan Orde Baru yang dapat
dinikmati oleh rakyat Indonesia adalah…
A. Swasembada beras
B. Perubahan struktur ekonomi
C. Kebebasan pers
D. Perkembangan kegiatan ekspor
E. Perkembangan investasi

10. Pada masa Orde Baru pemerintahan yang diterapkan menganut sistem…
A. Desentralisasi
B. Sentralisasi
C. Otonomi daerah
D. Otonomi khusus
E. Otonomi luas

11. Berikut ini makna dari krisis kepercayaan adalah…
A. Negara dilanda berbagai kerusuhan
B. Adanya gerakan reformasi
C. Munculnya ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah
D. Ketidakpuasan rakyat atas hasil pemilu
E. Terjadinya krisis politik

12. Pembangunan pada masa Orde Baru berkembang pesat, namun tidak mampu
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena…
A. Tidak adanya gerakan reformasi di seluruh bidang
B. Tidak menyadari pentingnya kemakmuran
C. Tidak mampu melaksanakan pemilu dengan asas lubes
D. Hasil pembangunan tidak merata
E. Perekonomian tidak maju

13. Lembaga yang melaksanakan pemilu pada tahun 1987 adalah…
A. Lembaga Pemilihan Umum
B. Departmen Dalam Negeri

34

C. Departemen Luar Negeri
D. Komisi Pemilihan Umum
E. Panitia Pemilihan Indonesia

14. Tekanan yang terjadi menjelang berakhirnya kepemimpinan Soeharto berasal
dari kalangan…
A. Ketua PBB
B. MA
C. Mahasiswa dan kaum intelektual
D. DPR
E. Kaum pemilik modal

15. Pemilu di Indonesia pada tanggal 29 Mei 1997 adalah pemilu yang ke-…
A. Tiga
B. Empat
C. Lima
D. Enam
E. Tujuh

16. Tuntutan reformasi menimbulkan empat mahasiswa Trisaksi menjadi korban.
Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal…
A. 10 Mei 1998
B. 11 Mei 1998
C. 12 Mei 1998
D. 13 Mei 1998
E. 14 Mei 1998

17. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia didahului dengan adanya krisis…
A. Kepercayaan
B. Kekuasaan
C. Hutang
D. Moneter/ keuangan
E. Pemerintah

18. Dibawah ini yang menunjukkan bukti bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru
telah menyimpang dari UUD 1945 adalah…
A. Likuidasi terhadap perbankan nasional
B. Menumpuknya utang luar negeri
C. Perekonomian dikuasai oleh konglomerat
D. Rakyat harus membayar pajak
E. Nilai tukar rupiah menurun

19. Turunnya presiden Soeharto dari kursi pemerintahan membuat Habibie
menggantikannya sebagai presiden. Dasar hukum yang digunakan dalam hal ini
adalah…
A. Keputusan presiden
B. Instruksi presiden
C. Ketetapan MPR
D. Pasal 18 UUD 1945
E. Pasal 8 UUD 1945

35

20. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri pada tanggal…
A. 13 Mei 1998
B. 14 Mei 1998
C. 17 Mei 1998
D. 18 Mei 1998
E. 21 Mei 1998

36

Kunci Jawaban No Kunci No Kunci No Kunci
No Kunci Jawaban
Jawaban 6. Jawaban Jawaban
1. C 7. B
2. D 8. A 11. C 16. C
3. E 9. B
4. B 10. C 12. D 17. D
5. E B
13. A 18. C

14. C 19. E

15. E 20. E

B. Penilaian Diri
Berilah tanda centang (√) pada format di bawah ini sesuai dengan jawaban kalian!

No. PERNYATAAN PENILAIAN

YA TIDAK

1. Saya sangat senang belajar sejarah megenai perkembangan
kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa

Orde baru.

2 Saya mampu menjelaskan kondisi kehidupan politik dan
ekonomi bangsa Indonesia pada awal pemerintahan orde baru.

3. Saya mampu menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah orde
baru dalam bidang politik dan ekonomi.

4. Saya mampu menganalis perkembangan kehidupan politik dan
ekonomi bangsa Indonesia pada masa orde baru.

5. Saya mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dan jujur.

Apabila terdapat jawaban "Tidak", maka lakukan review ulang pembelajaran, terutama

pada bagian yang dicentang "Tidak".

Apabila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran

berikutnya.

37

DAFTAR PUSTAKA

Badrika, I. W. (2006). Sejarah Untuk SMA Jilid 3 untuk kelas XII Program IPS. Jakarta:
Erlangga.

https://museumberjalan.id/penasaran/bagaimana-proses-kelahiran-orde-baru/ (diakses tanggal
14 Mei 2022)

https://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/pasca-kemerdekaan/kebijakan- orde-baru,
(diakses tanggal 14 Mei 2022)

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/indonesia-di-masa-orde-baru-5934/ (diakses
tanggal 14 Mei 2022)

https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/18/160000369/penyebab-runtuhnya- kekuasan-
orde-baru?page=all (diakses tanggal 14 Mei 2022)

https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/18/160000369/penyebab-runtuhnya- kekuasan-
orde-baru?page=all%5C (diakses tanggal 14 Mei 2022)

https://soeharto.co/pak-harto-dan-trilogi-pembangunan-4/ (diakses tanggal 14 Mei 2022)

https://www.ruangguru.com/blog/kehidupan-politik-dan-ekonomi-masa-orde-baru (diakses
tanggal 14 Mei 2022)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2015). Sejarah Indonesia Kelas XII
SMA/MA/SMK/MAK. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

38