Polbrief Inovasi Administrasi Negara - B5

kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah yang terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan
demikian, instansi pemerintah seharusnya tidak dapat lagi melakukan perekrutan
pegawai non PNS/tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Namun
demikian, implementasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap.

Penertiban atau penyelesaian status pegawai non PNS atau tenaga honorer
itu sendiri telah dilakukan sejak dulu yaitu kesempatan peralihan status
kepegawaian menjadi PNS melalui PP 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua
atas PP 48 Tahun 2005. Saat ini, kesempatan untuk tetap bekerja di instansi
pemerintah dibuka juga melalui jalur PPPK. PP No. 49/2018 tentang Manajemen
PPPK memberikan masa transisi 5 tahun hingga 2023 bagi pegawai non
PNS/tenaga honorer untuk masih dapat bekerja di instansi pemerintah dengan
segera beralih status kepegawaian menjadi CPNS atau CPPK sesuai syarat dan
prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pasca 2023 instansi pemerintah sudah
tidak dapat lagi melakukan perekrutan pegawai non PNS/tenaga honorer untuk
memenuhi kebutuhan organisasi.

Kenyataannya, saat ini selain PNS dan PPPK, beberapa instansi pusat dan
daerah masih masih merekrut dan memperkerjakan pegawai non PNS atau tenaga
honorer guna memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, walau ketegasan
terkait pengelolaan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah sudah
diatur di level Undang-Undang, namun kebijakan terkait pengaturan pegawai non
PNS atau tenaga honorer masih menjadi kebijakan instansional.

B. Deskripsi Masalah

Lahirnya UU ASN berikut aturan turunannya ternyata belum sepenuhnya
menjadi solusi bagi pemerintah dalam membenahi status SDM di lingkungan
instansi pemerintah yang berdasarkan pada SDM unggul dan berdaya saing
internasional. Saat ini, dapat didentifikasi berbagai masalah dalam implementasi
kebijakan sebagai berikut:

44 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

1. Pasca lahirnya PP 56 Tahun 2012 sebagai penutup pengangkatan tenaga
honorer menjadi CPNS, hingga saat ini belum ada payung hukum atau skema
peralihan yang jelas untuk mengakomodir pegawai non PNS/ tenaga honorer
non kategori dan K2 yang masih ada;

2. Kebutuhan SDM pada instansi pemerintah belum sepenuhnya berdasarkan
pada kebutuhan organisasi dan sesuai dengan dokumen kebutuhan SDM. Hal
ini membuka peluang bagi penggunaan tenaga honorer dalam menutupi
kebutuhan SDM instansi pemerintah.

3. Sudah 3 tahun berlalu sejak ditetapkannya PP 49 Tahun 2018, namun
rekrutmen pegawai non PNS/ tenaga honorer masih terjadi hingga saat ini. Hal
ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait ASN belum dapat diterapkan secara
konsekuen. Beberapa instansi pemerintah masih menganggap pengadaan
pegawai non PNS/ tenaga honorer dapat dengan cepat menjawab pemenuhan
kebutuhan SDM di organisasi.

4. Sebagian besar pegawai non PNS/tenaga honorer merupakan SDM yang
sudah lama bekerja di instansi pemerintah dan tidak dapat memenuhi
persyaratan menjadi CPNS. PP 49 Tahun 2018 menjadi harapan bagi mereka
untuk dapat menjadi prioritas dalam peralihan status menjadi PPPK. Pada sisi
lain, pemerintah juga harus memperhatikan kualifikasi PPPK;

5. Perpres 38 Tahun 2020 dikeluarkan sebagai solusi dalam menjawab jenis
jabatan fungsional apa saja yang dapat diisi oleh PPPK. Namun demikian,
apakah semua jenis jabatan yang ada dalam Perpres tersebut sudah
mengakomodir kebutuhan organisasi?

C. Rekomendasi
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, rekomendasi yang ditawarkan

adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat mempertimbangkan pegawai non PNS/tenaga honorer
yang sudah lama mengabdi dan tidak memenuhi syarat usia untuk mengikuti

45 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

CPNS serta memiliki kompetensi yang baik untuk didorong dan
diikutsertakan menjadi CPPPK.

2. Perlu adanya evaluasi pemerintah terhadap implikasi PP 49 Tahun 2018 dan
pengawasan terhadap instansi pemerintah untuk tidak melakukan rekrutmen
pegawai non PNS/tenaga honorer.

3. Dengan telah terbitnya Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan
PPPK, maka sudah saatnya pemerintah menegaskan kepada seluruh instansi
pemerintah untuk berhenti melakukan perekrutan pegawai non PNS/ tenaga
honorer.

4. Dengan telah terbitnya Perpres 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang
Dapat Diisi oleh PPPK dan Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan
Tunjangan PPPK, maka setiap instansi pemerintah sudah harus
mempersiapkan dokumen kepegawaian sebagai syarat dalam pemenuhan
kebutuhan SDM di instansi pemerintah. Perlu adanya kebijakan yang
mendorong kapasitas instansi pemerintah untuk dapat menyusun kebutuhan
PNS dan PPPK di instansinya secara objektif.

D. Penutup

Komitmen untuk membenahi pengelolaan kepegawaian dalam instansi
pemerintah harus ditegakkan. Perangkat regulasi terbaru, yaitu PP No. 49 Tahun
2018 tentang Manajemen PPPK harus mampu menjadi momentum perubahan.
Cukuplah belasan tahun inkonsistensi kebijakan menjadi pelajaran untuk
mengambil langkah perbaikan. Karena jika tidak dilakukan saat ini, hari esok
masalah yang muncul mungkin akan lebih berat lagi.

Pustaka
UU ASN, R. I. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

(2014).
PP Manajemen PPPK, R. I. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (2018).
Rahma, A. (2020). Menteri PANRB Beberkan Alasan Pemerintah Hapus Tenaga

Honorer.

46 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

Polbrief 8

PENGUATAN NILAI-NILAI BELA NEGARA DALAM UPAYA
MENANGKAL RADIKALISME

DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA

Desy F. Lestari - Analis Pengembangan Sistem Pembelajaran

Abstrak
Fenomena radikalisme di lingkungan ASN telah menunjukkan angka yang cukup
memprihatinkan. Salah satu penyebab dari tumbuh dan berkembangnya paham
radikalisme di kalangan ASN adalah belum optimalnya pelaksanaan penanaman
nilai-nilai bela Negara di lingkungan ASN. Untuk itu, dibutuhkan penguatan
terhadap penanaman nilai-nilai bela Negara, khususnya dalam upaya menangkal
tumbuh dan berkembangnya radikalisme di lingkungan ASN. Salah satunya melalui
pengintegrasian strategi pendidikan atau grand design penanaman nilai-nilai Bela
Negara dalam pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu upaya menangkal
radikalisme. Perluasan area penanganan radikalisme dengan melibatkan aparatur
pengawasan internal pemerintah (APIP) dan unit Pembina kepegawaian K/L juga
perlu untuk diwujudkan. Hal tsb dapat menjadi salah satu bagian dari Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ektremisme yang tengah di
gaungkan. Sinergisme dan kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan
efektifitas upaya menangkal radikalisme di lingkungan ASN.

A. Pendahuluan
Bela Negara menjadi salah satu agenda pembelajaran dalam pendidikan dan

pelatihan dasar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Calon
Pegawai Negeri Sipil sejak 2017. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara diarahkan
untuk membekali peserta mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Bela
Negara, perubahan lingkungan strategis dan analisis isu kontemporer serta
kesiapsiagaan Bela Negara. Oleh karena itu, salah satu tujuan pendidikan bela
negara adalah membentengi ASN dari penyebaran ideologi-ideologi yang
bertentangan dengan Pancasila, bukan saja yang bersifat fisik tetapi juga yang
bersifat non fisik, termasuk paham radikalisme yang pola penyebarannya
dilakukan secara “halus” melalui dunia maya dan juga dunia nyata.

47 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

Kenyataannya, fenomena radikalisme masih terus berkembang dan

menjangkiti kalangan ASN. Hal ini diantaranya ditunjukkan melalui: berita

terjadinya penangkapan 3 (tiga) dari terduga teroris yang salah satunya adalah

seorang pegawai ASN, bertugas sebagai guru Bahasa Inggris di SMKN Kotaanyar

Kabupaten Probolinggo (Kompas edisi Mei 2018); pernyataan salah seorang

pejabat BKN mengenai keberadaan sejumlah pegawai ASN yang menjadi anggota

organisasi radikal (liputan6, Mei 2018); dan statement Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo mengenai keberadaan pegawai ASN di instansinya yang terpapar

paham radikalisme. Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokras bahkan telah melakukan pemecatan sekitar 30

sampai 40 ASN dalam sebulan karena tersangkut radikalisme

(https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56833812).

Hal ini menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai bela negara sebagai salah
satu upaya menangkal radikalisme belum berjalan secara efektif. Polbrief ini akan
menawarkan penguatan nilai-nilai bela negara dalam upaya dalam menangkal
radikalisme di lingkungan ASN.

B. Deskripsi Masalah

Berdasarkan thesis yang ditulis oleh Lestari (2020), kelemahan penanaman
nilai-nilai bela Negara sebagai salah satu upaya menangkal radikalisme antara lain
terletak pada: belum adanya Standarisasi dan Grand Design dalam pengintegrasian
strategi Pendidikan bela negara di lingkungan ASN. Selain itu, tindak lanjut pasca
pelatihan CPNS belum dilakukan secara berkesinambungan. Di beberapa K/L/D,
temporary ada yang berinisiatif mengadakan pembekalan dalam bentuk kegiatan
counter radicalism melalui seminar atau ceramah tentang bahaya radikalisme.
Namun demikian, substansi dan arah counter radicalism itu sendiri belum
terstandarisasi, sehingga masih berjalan secara sendiri-sendiri.

Sementara aspek-aspek kunci yang belum disentuh dalam menangkal
radikalisme adalah: Pertama, selama ini upaya yang dilakukan oleh APIP dan
instansi Pembina Kepegawaian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

48 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

dalam mencegah dan menanggulangi paham radikalisme masih bersifat pasif
reaktif, dalam arti masih menggunakan payung hukum yang mengacu pada PP No.
53 Tahun 2010 tentang Displin PNS. Kedua, Mekanisme pengawasan eksternal
dari masyarakat yang serupa dengan Lapor!, ADUASN.ID dan aplikasi ASN No
Radikal yang diluncurkan pada tahun 2020, dirasa belum menyentuh langsung
pada pembinaan dan pengawasan pegawai. Asumsi ini didasarkan pada
keberadaan aplikasi tersebut yang masih hanya menjadi media pengawasan
ekternal dan diskusi di tingkat pimpinan K/L/D (belum menyentuh seluruh lapisan
organisasi).

C. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, maka rekomendasi kebijakan
yang dapat disampaikan kepada pihak terkait diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan standarisasi pelaksanaan Pendidikan Bela Negara yang dilakukan
di lingkungan pegawai ASN serta membuat Grand Design penanganan
radikalisme di lingkungan ASN. Pengintegrasian strategi Pendidikan bela
negara di lingkungan ASN dengan tindak lanjut pasca pelatihan CPNS yang
dilakukan secara berkesinambungan. Mengintegrasikan kebijakan pendidikan
bela negara secara nasional dengan melibatkan instansi terkait (Kemhan,
Wantannas, Lemhannas, BPIP, Kemenpan RB, LAN, BKN dan KASN);

2. Menggunakan pendekatan yang lebih komperehensif dalam menangkal
radikalisme di kalangan ASN dengan:

b. Me-refer fungsi satu sama lain (pendidikan, pembinaan dan pengawasan),
karena tugas dan fungsi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) saja tidak bisa
berdiri sendiri, harus sejalan dengan fungsi pengawasan/ pembinaan
(sinergitas tugas dan fungsi dari K/L terkait);

c. Pergeseran pendekatan pengawasan yang selama ini cenderung bersifat
pasif reaktif menjadi bersifat aktif partisipatif, dimana BKN beserta
Kemenpan RB yang merupakan instasi terkait yang mengatur regulasi

49 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

ASN, misalnya menambah screening awal pada penyaringan seleksi CPNS
menggunakan test mental ideologi sebagaimana yang dilakukan oleh
kalangan TNI/ Polri;
d. Penguatan fungsi APIP, Unit Kepegawaian dan KASN dalam
mengoptimalkan pengawasan internal di samping pengawasan eksternal
yang sudah diupayakan dibangun pemerintah dengan adanya aplikasi
Lapor! dan ADUASN.ID serta ASN No Radikal.

D. Penutup
Perlu kesungguhan merawat semangat nasionalisme dan Pancasila untuk

tetap ada dalam hati para abdi negara/ abdi masyarakat. Untuk itu, dalam upaya
mencegah munculnya radikalisme yang berulang dimasa yang akan datang, maka
pemerintah Indonesia harus secara aktif melakukan berbagai pencegahan proses
radikalisasi terhadap warga negara Indonesia, khususnya di lingkungan ASN yang
berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Menumbuhkan semangat bela
negara, rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dalam bingkai persatuan dan
kesatuan..
Pustaka
Desy Fajar Lestari. Pendidikan Bela Negara dalam Menangkal Radikalisme di

Lingkungan Aparatur Sipil Negara. Thesis di Fakultas Keamanan Nasional-
Universitas Pertahanan, 2020.
BBC-News. 2021. Artikel berita edisi 21 April 2021 yang berjudul “ASN dipecat
karena terpapar radikalisme dinilai tak selesaikan akar masalah, lalu program
deradikalisasi apa yang tepat bagi mereka? Diakses di
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56833812

50 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

Polbrief 9

MENJEMBATANI AGILE BUREAUCRACY DAN DEMOCRATIC
GOVERNANCE

Avrina Dwijayanti – Analis Kebijakan Ahli Pertama

Abstrak
Menjembatani demokrasi dan birokrasi merupakan hal yang diupayakan oleh
berbagai negara dewasa ini. Dengan karakteristik yang paradoks antara keduanya,
berbagai konfigurasi politik dan kebijakan telah dikembangkan melalui kajian
akademik untuk membentuk sebuah tatanan yang mampu menciptakan titik
keseimbangan. Satu jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan upaya tersebut
adalah dengan membentuk sebuah wacana ataupun mekanisme yang
memungkinkan stakeholders dapat memberikan tekanan langsung pada birokrasi.
Dengan demikian ada peningkatan yang simultan antara demokrasi dan birokrasi.

A. Pendahuluan
Welfare State merupakan tujuan mutlak terbentuknya sebuah negara, yakni

negara dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang maksimal di semua sektor.
Hal Ini berarti negara (dengan birokrasi sebagai salah satu instrumennya),
memainkan peran kunci dalam perlindungan kesejahteraan warganya dengan
berpegang pada prinsip kesetaraan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan
tanggung jawab publik dari pemerintah bagi warga negara yang tidak mampu
mengakses sumber daya secara optimal (Britannica, 2020). Peran kunci ini
membawa konsekuensi pada kebutuhan akan performa yang prima dari birokrasi,
oleh karenanya berbagai konsep telah bermunculan guna membentuk nilai
paripurna pada birokrasi.

Salah satu konsep dimaksud adalah agile bureaucracy, dikenal sebagai
birokrasi yang memiliki karakter good governance, berfokus pada pelayanan,
keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, inovatif, responsif, dan berorientasi
pada hasil (Sekretaris Kementerian PAN-RB, 2020). Agile merupakan sebuah
entitas yang berkembang agar mampu menciptakan dan memenuhi tuntutan

51 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

masyarakat yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman,
diharapkan, agile bureaucracy mampu memanfaatkan peluang-peluang dan
menambah nilai-nilai baru dalam interaksi antara negara dan warganya (Rey et al.,
2019). Sebagai sebuah entitas, agile bureaucracy juga membutuhkan ruang yang
disebut dengan “demokrasi” untuk bisa menunjukkan eksistensinya. Jika ia
diibaratkan sebuah ekosistem, agile bureaucracy membutuhkan iklim demokrasi
yang kondusif bagi pertumbuhannya (Farazmand, 2010).

Welfare
State

Democratic Agile
Governance Bureucracy

B. Analisis Permasalahan

Situasi kemudian menjadi berkebalikan dengan kebutuhan akan iklim
demokrasi yang kondusif mengingat pada tahun 2020, The Economist Intelligence
Unit (EIU) merilis penurunan Indeks Demokrasi Dunia (Global Democracy Index)
dengan rata-rata skor 5.37, menurun dari yang sebelumnya 5.44. Adapun
Indonesia berada pada peringkat 67 dari 188 negara dengan skor 6.3. Meskipun
secara statistic angka tersebut tidak jauh berbeda dengan skor tahun lalu yang
berjumlah 6,48 namun angka ini merupakan yang terendah selama kurun waktu 14
belas tahun terakhir. EIU memberikan skor 7.92 unutk proses pemilu dan
pluralisme. Sementara itu, fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7.50,
partisipasi politik 6.11, budaya politik 4.38, dan kebebasan sipil dengan skor 5.59
(The Economist Intelligence Unit, 2021).

Berkaitan dengan diskursus administrasi publik, penurunan indeks demokrasi
global menandai pergesaran paradigma New Public Management (NPM) ke New
Public Service (NPS). Jika pada NPM ujung dari performa birokrasi adalah

52 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

meningkatkan customer satisfied, NPS lebih menekankan keterlibatan sipil secara
aktif dan menyeluruh melalui peningkatan hak-hak sipil pada proses
penyelenggaraan negara dengan lebih substansif. Ini kemudian mendorong
pemikiran untuk lebih mempertebal nilai demokratis pada praktik good
governance. Sebagai sebuah sintesa dari perkembangan pemikiran governance,
democratic governance muncul dengan persepktif bahwa bahwa pengembangan
institusi sektor publik yang efektif, demokratis, merupakan komponen penting
agar langsung berdampak pada kehidupan warga negara. Sebaliknya, ketika
pemerintah gagal memenuhi ekspektasi publik, warga negara dapat kehilangan
kepercayaan pada nilai demokrasi dan memunculkan kecenderungan untuk
beralih ke model alternatif (Bevir, 2011).

Meskipun menuai banyak kritikan semisal bergerak secara parsial dan bersifat
formalitas, namun sesungguhnya tidak sedikit upaya yang telah dilakukan baik
pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan
kapasitas birokrasi menuju kondisi agile sekaligus menumbuhkembangkan nilai
demokrasi sebagai basisnya. Upaya-upaya ini dapat dilihat dari bergesernya
paradigma state-centric ke paradigma citizen-centric melalui penerapan model
partisipatif dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan (Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan PP 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), mereformasi birokrasi (Perpres
No. 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025) serta
penerapan open government dan clean government dengan berbagai atribut
kelembagaannya (UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

C. Rekomendasi Kebijakan

Menjembatani proses menuju agile bureaucracy dan democratic governance
merupakan rekomendasi yang diberikan dalam rangka mendorong kedua hal

53 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

tersebut bergerak secara simultan. Hal ini dapat dicapai dengan menarik kata
kunci yang tepat dari kedua konsep tersebut yaitu aksesibiltas dan kapasitas
intervensi stakeholders pada program dan kinerja birokrasi secara langsung.
Adapun rekomendasi yang bisa diberikan antara lain sebagai berikut:

REKOMENDASI UU TERDAMPAK POIN

Memperbesar Peraturan Pemerintah Republik Rangkaian peraturan mengenai
Kemampuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 akuntabilitas lebih menitik
Stakeholders Dalam Tentang Pelaporan Keuangan Dan beratkan pada akuntabilitas
Memberikan Tekanan Kinerja Instansi Pemerintah secara hierarkhis, sehingga
Pada Birokrasi Melalui perlu didorong akuntabilitas
Penerapan Akuntabilitas Perpres Nomor 29 Tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban
Horizontal Dan Tentang Sistem Akuntabilitas terhadap penggunaan dana
Berjejaring Pada Program Kinerja Pemerintah publik, maka akuntabilitas juga
Pemerintah Yang perlu pelibatan stakeholders
Diindasikan Rawan Peraturan Menteri secara formal. Pelibatan ini
Korupsi diharapkan membentuk sebuah
Pendayagunaan Aparatur Negara mekanisme kontrol terhadap
kualitas, baik kualitas program
Dan Reformasi Birokrasi Republik maupun prosedur pelaporan.

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Menjadikan Manajemen Peraturan Pemerintah Republik Kompleksitas dan
Kolaboratif Sebagai Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 ketidakpastian lingkungan
Landasan Pengelolaan Tentang Tata Cara Pengendalian mendorong pengelolaan lintas
Program Dan Evaluasi Pelaksanaan sektor untuk dilaksanakan lebih
Rencana Pembangunan dinamis dan adaptif. Hal ini
menjadikan aliran sumber daya
Peraturan Pemerintah Republik antar sektor kadang
Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 menghambat pengelolaannya.
Tentang Kerja Sama Daerah Dengan kolaborasi aliran
sumber daya mampu bergerak
Permendagri Nomor 22 Tahun secara dinamis dan saling
2020 Tentang Kerjasama Daerang menutupi keterbatasan sumber
Dengan Daerah Lain Dan daya antar sektor
Kerjasama Daerah Dengan Pihak
Ketiga

54 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

Mengikutsertakan Undang-Undang Republik Penempatan pejabat birokrasi
Stakeholders Dalam Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dimasa depan tidak hanya
Assessment Untuk Tentang Aparatur Sipil Negara berbicara seputar kompetensi
Penentuan Formasi dan kebutuhan organisasi,
Pejabat Tinggi Peraturan Pemerintah Republik melainkan kemampuannya
Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 dalam membentuk sebuah
Tentang Pengangkatan Pegawai jaringan kelembagaan yang
Negeri Sipil Dalam Jabatan kuat dengan lingkungan
Struktural organisasinya. Kemampuan
pejabat tinggi dalam memahami
kompleksitas sektor yang
menjadi tanggungjawabnya
menjadi nilai tambah yang
signifikan. Disisi lain
kepercayaan stakeholders
kepada birokrasi semakin
menguat sebagai akibat dari
pelibatannya.

Melaksanakan Uji Dan Peraturan Presiden Republik Pelibatan institusi Pendidikan
Evaluasi Akademik Pada Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 dibanding sebatas pelibatan
Program Berkelanjutan Tentang Pelaksanaan Pencapaian dewan pakar yang sifatnya
Dengan Melibatkan Tujuan Pembangunan personal akan saling
Institusi Pendidikan Berkelanjutan mengutungkan kedua sektor,
selain validasi akademik yang
kuat, ini juga berpengaruh
terhadap pertumbuhan iklim
Pendidikan. Selain itu uji dan
evaluasi akademik
memperkecil potensi
pengambilan keputusan yang
tidak tepat dibandingkan
sebatas sekedar memberikan
pertimbangan

Mencanangkan Kontrak Peraturan Pemerintah Republik Mendorong
Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 pertanggungjawaban dan
Kerja Dan Target Tentang Pelaporan Keuangan Dan pengawasan yang lebih ketat
Kinerja Instansi Pemerintah dengan adanya potensi
Realisasi Antara pemberhentian dari jabatan
apabila kontrak tersebut tidak
Organisasi Publik Dan mampu direalisasikan, di sisi
lain kontrak dapat
Stakeholders Pada menimbulkan kepercayaan
yang tinggi dari publik serta
Program Spesifik opsi untuk berpartisipasi secara
aktif
Perpres Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

55 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

Menumbuhkembangkan Peraturan Menteri Kurikulum disusun sesuai
Kesadaran Publik Sejak Pendayagunaan Aparatur Negara dengan jenjang pendidikan
Dini Mengenai Dan Reformasi Birokrasi Republik dalam kerangka Negara
Pengenalan Materi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Kesatuan Republik Indonesia
Kebijakan Publik Dalam Tentang Pedoman Evaluasi Atas salah satunya dengan
Pendidikan Formal Implementasi Sistem Akuntabilitas memperhatikan pembangunan
Sebagai Subbahasan Dari Kinerja Instansi Pemerintah nasional dan daerah, maka
Pendidikan Pancasila Undang-Undang Republik kesadaran dini terhadap
Dan Pendidikan Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 birokrasi dan kebijakan publik
Kewarganegaraan Tentang Sistem Pendidikan mampu mendorong masyarakat
Nasional untuk memenuhi aspek
tersebut. Kesadaran kritis yang
Peraturan Pemerintah Nomor 19 terbangun sejak dinni dapat
Tahun 2005 Tentang Standar mendorong fungsi kontrol
Nasional Pendidikan (Dan/Atau terhadap jalannya birokrasi
Perubahannya)

Peraturan Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun
2014 Tentang Kurikulum 2013
Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (Dan/Atau
Perubahannya)

Menjadikan Media Massa Undang-Undang Republik Perpindahan interaksi ke dunia
Sebagai Medium Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 digital membentuk sebuah
Komunikasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi kontrol sosial yang ketat,
Yang Interaktif Publik dengan memanfaatkan hal ini,
hubungan yang interaktif akan
Peraturan Presiden Republik terbangun dengan sendirinya,
Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tidak sebatas hubungan
Tentang Sistem Pemerintahan sosialisasi dan publikatif seperti
Berbasis Elektronik yang berlaku selama ini.
Hubungan yang lebih interaktif
akan secara langsung memicu
responsivitas birokrasi

D. Penutup

Pada akhirnya, untuk menuju walfare state dengan membentuk karakter agile,
birokrasi kemudian bertalian dengan democratic governance, keduanya
memerlukan peningkatan yang seirama. Birokrasi yang agile hanya bisa dicapai
melalui peningkatan supremasi publik dalam demokrasi di satu sisinya namun
peningkatan demokrasi juga bergantung pada kapasitas negara dalam membentuk
sistem yang mengakselerasi demokrasi di sisi lainnya.

56 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

Pustaka
Bevir, M. (2011). Democratic governance: A Genealogy. Local Government

Studies, 37(1).
Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020, November 28). Welfare state.

Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/welfare-state
Farazmand, A. (2010). Bureaucracy and Democracy: A Theoretical Analysis. Public

Organization Review, 10(3).
Rey, C., Pitta, N., Ramonas, D., & Sotok, P. (2019). Agile Purpose: Overcoming

Bureaucracy. In Purpose-driven Organizations.
The Economist Intelligence Unit. (2021). Democracy Index 2020. The Economist.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025

57 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

Administrasi Negara adalah kunci peradaban
bangsa, jika kau hancurkan maka tak akan

ada lagi masa depan
-Anonymous-

58 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

BIODATA PENULIS

1. Ichwan Santosa, lahir di Sukabumi pada 20
April 1982, adalah Analis Kebijakan Ahli
Pertama di Pusat Inovasi Manajemen
Pengembangan Kompetensi (PIMBANGKOM)
ASN Lembaga Administrasi Negara RI Jakarta.
Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu
Administrasi Negara di Universitas Indonesia.
Karier sebagai Analis Kebijakan dimulai di
Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya
Aparatur LAN pada tahun 2016-2018. Terlibat
aktif dalam berbagai kegiatan kajian di bidang
Kelembagaan Pemerintah Pusat, Manajemen
ASN, Inovasi Administrasi Negara, Pelayanan
Publik, dan Pengembangan Kompetensi ASN, baik sebagai Anggota maupun
Koordinator Tim Kajian. Selain itu, sebagai Analis Kebijakan juga berperan aktif
dalam penyusunan Policy Brief dan Telaahan Staf sebagai saran kebijakan bagi
pimpinan, secara individu maupun tim. Dapat dikontak melalui email
[email protected] atau (+62) 85759598333

2. Haris Faozan adalah Analis Kebijakan Ahli Utama
sejak tahun 2019. Lima tahun sebelumnya menduduki
jabatan struktural sebagai Kepala Pusat Kajian dan
Inovasi. Bidang yang ditekuni selama ini terkait
dengan Pengembangan Organisasi, Manajemen SDM,
Inovasi Pelayanan Publik, dan Kepemimpinan. Sejak
tahun 2000 menjadi narasumber dan konsultan pada
beragam instansi pemerintah pusat dan daerah serta
lembaga tinggi negara terkait dg bidang-bidang
tersebut. Saat ini fokus yg sedang ditekuni adalah
mendorong instansi pemerintah untuk melakukan penguatan karakter pegawai
dan budaya kerja serta mengakselerasi modernisasi manajemen sumberdaya
insani.

59 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

3. Desy Fajar Lestari, lahir 22 Desember 1978 di
Kota Tegal, Jawa Tengah. Saat ini bekerja
sebagai Analis Pengembangan Sistem
Pembelajaran di Pusat Pengembangan Kader
Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi
Negara. Lulus pendidikan Sarjana dari Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi
Negara (Kampus Jakarta) pada tahun 2007 dan
melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana di
Fakultas Keamanan Nasional Universitas
Pertahanan Program Studi Damai dan Resolusi
Konflik (tahun 2020). Menjadi tim penulis pada

beberapa modul Bahan Ajar Sekolah Kader
Pusbang Kader ASN Lembaga Administrasi Negara. Kontak melalui alamat email:
[email protected] dan No. HP : (+62) 858 9023 7373

4. Hidayaturahmi, lahir pada 2 Pebruari 1975
di Jakarta. Bekerja sebagai dosen di
Politeknik STIA LAN Jakarta. Menyelesaikan
pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran,
Bandung dan Master of Public Administration di
the Australian National University, Canberra.
Kemudian mengikuti program doctor di
Utrecht University, the Netherlands selama dua
tahun dan kemudian dilanjutkan hingga saat
ini di Institut Pertanian Bogor dengan fokus
disertasi bidang komunikasi lingkungan.
Pernah mengikuti visiting research (Internship
Program) di Ritsumeikan University, Kyoto-Jepang pada tahun 2011 dengan judul
penelitian ‘Managing Small Scale Water Supply for Makassar City, Indonesia: lesson
learned from Japan’s water Management. Beberapa hasil penelitian yang pernah
dipublikasikan, antara lain: Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (2018),
Strategi Komunikasi Media Sosial untuk Mendorong Partisipasi Khalayak pada
Situs Online Kitabisa.com (2018), The Implementation of Green Development
Perspectives in a local Government Policies: case study in Central Kalimantan Province
(2020), Konflik Supporter Jakmania dan Maung Bandung Ditinjau dari Komunikasi
Lintas Budaya (2020). Dapat dikontak melalui email: [email protected],
dan mobile phone: (+62) 81299333650.

60 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

5. Dewi Oktaviani, lahir 14 Oktober 1980 di Jakarta.
Bekerja sebagai Peneliti Ahli Muda di Pusat Kajian
Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi
Negara. Lulus pendidikan Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik di Universitas Bung
Karno Jakarta (2003), dan Pendidikan Pasca Sarjana di
Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, di
Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2018). Beberapa
karya tulis yang pernah dipublikasikan diantaranya: 1)
Faktor-Faktor Yang Perlu Diperhatikan Untuk
Memecahkan Berbagai Permasalahan Dalam Organisasi. Majalah Manajemen
Pembangunan LAN (2006). 2). Eksistensi Kelembagaan Dewan Ketahanan
Nasional. Widyariset, LIPI (2009). Selain itu, Penulis juga menjadi Tim pada
berbagai kajian dan inovasi, diantaranya: 1). Pedoman Workshop Champion
Innovation - Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan
Daya Saing Daerah – Prioritas Nasional (2018); 2). Mewujudkan Kabinet Agile
Pemerintah Periode 2019 – 2024 (2019); 3). Kajian Reformulasi Dimensi SANRI
(2019); 4). Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome (2020); 5). Pengkajian Kebijakan
Terintegrasi (2020). Anda dapat mengontak melalui alamat email :
[email protected] dan no HP : (+62) 81316387983.

6. Yuliardi Agung Pradana, lahir 04 Juli 1991 di Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia. Bekerja sebagai Analis Kebijakan
Ahli Pertama di Pusat Pengembangan
Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan
Manajerial ASN Lembaga Administrasi
Negara. Lulus pendidikan Sarjana Administrasi
Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang Tahun
2013 dan Pendidikan Pasca Sarjana Magister
Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang
Tahun 2014. Saat ini aktif dalam penulisan
artikel media massa. Karya yang dimuat diantaranya Arah Transformasi Pelayanan
Publik, Detikcom April 2021 dan Menggiatkan Budaya Literasi Melalui
Transformasi Perpustakaan, Suara.com Juni 2021. Anda dapat mengontak melalui
alamat email : [email protected] dan no HP : (+62) 89627110276.

61 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

7. Putra Budi Darmawan, lahir 22 Oktober 1989 di Surabaya, Jawa Timur. Bekerja
sebagai Analis Kebijakan di Pusat Pengembangan
Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial
ASN Lembaga Administrasi Negara. Lulus pendidikan
Sarjana di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya yang saat ini menjadi Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UIN Sunan Ampel
Surabaya) dan pendidikan Pasca Sarjana Magister Ilmu
Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya. Anda
dapat mengontak kami melalui email:
[email protected] dan no HP:

085854130799

8. Candra Setya Nugroho, lahir 1 Juli 1988 di
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia.
Bekerja sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di Pusat
Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga
Administrasi Negara. Lulus pendidikan Sarjana di
Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum di Universitas
Brawijaya Tahun 2010 dan Pendidikan Pasca Sarjana
di Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Magister
Administrasi Publik di Universitas Brawijaya. Anda
dapat mengontak melalui alamat email :
[email protected] HP : (+62) 85646545343

9. Sulistianingsih, lahir 23 September 1984 di Cikutra,
Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat,
Indonesia. Bekerja sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi
Negara. Lulus pendidikan Sarjana di Fakultas Ilmu
Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan di Universitas
Pendidikan Indonesia Tahun 2007 dan Pendidikan Pasca
Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Magister
Ekonomi Terapan di Universitas Padjadjaran. Anda dapat
mengontak melalui alamat email : [email protected] dan no HP : (+62)
81322323184

62 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

10. Muhammad Febrianto, lahir 4 Februari 1989 di
Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia. Bekerja sebagai
Analis Kebijakan Ahli Pertama di Pusat Pelatihan dan
Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi
Negara Lembaga Administrasi Negara. Lulus
pendidikan Sarjana di Fakultas Tarbiyah Jurusan
Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2012. Penulis terlibat
sebagai tim dalam beberapa buku kajian diantaranya 1)
Kajian Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat I (2017), 2) Kajian Strategi
Pengembangan Kompetensi ASN di Daerah (2018), 3) Kajian Implementasi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Terkait Pemberantasan Korupsi (2019), dan 4) Kajian Pencegahan dan Penindakan
Trading in Influence (Memperdagangkan Pengaruh) dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan (2020). Selain itu, penulis juga menjadi tim penulis buku advokasi
inovasi yaitu Gelombang Inovasi dari Barat Indonesia: Laboratorium Inovasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai (2018). Anda dapat mengontak melalui alamat
email [email protected] dan no HP : +6285260874799

11. Avrina Dwijayanti, lahir 5 April 1990 di
Bulukumba,Sulawesi Selatan, Indonesia. Bekerja sebagai
Analis Kebijakan Ahli Pertama di Pusat Pelatihan dan
Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan
Lembaga Administrasi Negara. Lulus pendidikan Sarjana di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar Tahun 2006 dan Magister Iilmu Filsafat Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2016. Tulisan yang
dipublikasi terkait Kajian Administrasi Negara diantaranya
Pertukaran Sumberdaya Multi-Aktor dalam Mitigasi Bencana
pada Jurnal Administrasi Publik (JIA) Vol. 15 No. 2 Tahun 2019; Fungsi Birokrasi
sebagai Penasihat Kebijakan pada Jurnal Administrasi Publik (JIA) Vol. 17 No. 1
Tahun 2021. Dapat mengontak melalui alamat email : [email protected]
dan no HP : (+62) 82328301130.

63 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

12. Azizah Puspasari, lahir 14 September 1982. Bekerja

sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di Pusat Kajian

Manajemen Aparatur Sipil Negara (PKMASN) LANRI.

Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan,

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mulai berkarier

sebagai PNS LANRI sejak awal tahun 2009. Tahun 2015-

2017 mendapatkan Scholarship Program for Strengthening

the Reforming Institution (SPIRIT) - World Bank Awardee

dengan fully funded di Western Michigan University,

Michigan, United States of America, pada program Master

of Public Administration. Bidang substansi yang menjadi

concern yaitu Kebijakan Publik, Manajemen SDM Aparatur, Organization

Development, Training and Development, dan Reformasi Birokrasi. Penulis dapat

dihubungi melalui email: [email protected] atau

[email protected] .

Catatan Penutup

Goresan pena adalah media para sarjana untuk bersuara
Meski makna dibalik goresannya mungkin tak selalu tercerna

Sampaikanlah semua apa adanya
Karena salah itu tidak mengapa, kejujuran adalah yang utama

Berusahalah untuk terus mengukir karya
TInggalkan jejak yang membuat hidup bermakna

Wahai abdi Negara, ingatlah Dia dimana pun berada
Karena semua akan menemui pertanggungjawabannya

-Anonymous-

64 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a

65 | P o l i c y B r i e f I n o v a s i A d m i n i s t r a s i N e g a r a