Pengembangan Pedoman dan SOP
Forum Investigasi, 22-24 Juni 2022
Pengembangan Pedoman dan SOP
Forum Investigasi, 22-24 Juni 2022
Latar Belakang
Pedoman belum ditetapkan dalam suatu
Peraturan Kepala BPKP atau Peraturan
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi
Kendala Implementasi FCP
1. Pemenuhan Atribut FCP
2. Alat Evaluasi (PE, FRA,
Kuesioner)
Latar Belakang
Pedoman belum ditetapkan dalam suatu
Peraturan Kepala BPKP atau Peraturan
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi
Kendala Implementasi FCP
1. Pemenuhan Atribut FCP
2. Alat Evaluasi (PE, FRA,
Kuesioner)
Matriks Draft Perbadingan Pedoman FCP
No Uraian Pedoman 2010 Pedoman 2017
1 Dasar Hukum Belum disebutkan • Perpres No 2 Tahun 2015 ttg RPJMN
• PP 60 Tahun 2008
• Permen BUMN No 1 Tahun 2011
• SE BI No.13 tahun 2011
• Perpres No 192 Tahun 2014 Pasal 3
huruf e & Pasal 27.
• Inpres Nomor 9 Tahun 2014 butir Ketiga
huruf (g)
2 Penetapan Belum ada Peraturan Kepala BPKP
3 Framework
4 Alat Evaluasi (DA - Program Evaluasi - Program Evaluasi
dan Evaluasi) - FRA (Internal Control Check) - Kuesioner + Wawancara
- Kuesioner + Wawancara
5 Progam Evaluasi 200+ Pertanyaan • Penyederhanaan PE
• Klusterisasi
Matriks Draft Perbadingan Pedoman FCP
No Uraian Pedoman 2010 Pedoman 2017
1 Dasar Hukum Belum disebutkan • Perpres No 2 Tahun 2015 ttg RPJMN
• PP 60 Tahun 2008
• Permen BUMN No 1 Tahun 2011
• SE BI No.13 tahun 2011
• Perpres No 192 Tahun 2014 Pasal 3
huruf e & Pasal 27.
• Inpres Nomor 9 Tahun 2014 butir Ketiga
huruf (g)
2 Penetapan Belum ada Peraturan Kepala BPKP
3 Framework
4 Alat Evaluasi (DA - Program Evaluasi - Program Evaluasi
dan Evaluasi) - FRA (Internal Control Check) - Kuesioner + Wawancara
- Kuesioner + Wawancara
5 Progam Evaluasi 200+ Pertanyaan • Penyederhanaan PE
• Klusterisasi
Matriks Draft Perbadingan Pedoman FCP
No Uraian Pedoman 2010 Pedoman 2017
6 Skala Evaluasi 3 Skala : Tidak Memadai, Cukup 5 Skala : Kuantitatif + Kualitatif
Memadai, Memadai Sangat Tidak Memadai – Sangat
Memadai
7 Hasil Evaluasi Risiko terjadinya fraud di Pemenuhan atribut FCP, kecukupan
organisasi : High-Med-Low organisasi menyusun strategi anti
fraud
8 Kegiatan Bimtek Membantu Organisasi • Membantu Organisasi
mengimplementasikan FCP mengimplementasikan FCP
• Membantu organisasi melakukan
FRA
9 Sifat Penugasan Permintaan Obyek • Permintaan Obyek
• Proaktif?
10 Tahapan • Sosialisasi Tidak Berubah
• Diagnostic Assesment
• Bimbingan Teknis
• Evaluasi
Matriks Draft Perbadingan Pedoman FCP
No Uraian Pedoman 2010 Pedoman 2017
6 Skala Evaluasi 3 Skala : Tidak Memadai, Cukup 5 Skala : Kuantitatif + Kualitatif
Memadai, Memadai Sangat Tidak Memadai – Sangat
Memadai
7 Hasil Evaluasi Risiko terjadinya fraud di Pemenuhan atribut FCP, kecukupan
organisasi : High-Med-Low organisasi menyusun strategi anti
fraud
8 Kegiatan Bimtek Membantu Organisasi • Membantu Organisasi
mengimplementasikan FCP mengimplementasikan FCP
• Membantu organisasi melakukan
FRA
9 Sifat Penugasan Permintaan Obyek • Permintaan Obyek
• Proaktif?
10 Tahapan • Sosialisasi Tidak Berubah
• Diagnostic Assesment
• Bimbingan Teknis
• Evaluasi
ALUR PIKIR FCP
Agenda Pembangunan (RPJMN) : Optimalisasi SPIP & APIP sebagai garda depan
dalam pencegahan korupsi di K/L dan mendorong gerakan anti-fraud di BUMN
Strategi
Pengendalian Permen BUMN No 1
PP 60 Tahun 2008
Fraud belum Tahun 2011
terintegrasi
Perpres 192 2014:
FRAUD CONTROL PLAN
(Cegah & Tangkal,
Deteksi dini, Respon) • Tingkat Korupsi
Masih Banyak Kasus TPK
Turun
di K/L & BUMN/BUMD • Pelayanan kepada
Masyarakat
Cegah Meningkat
Respon & • Kinerja Organisasi
tangkal
Meningkat
Pengendalian intern • Penerimaan Negara
Deteksi
Diperkuat, Tata Kelola Meningkat
Meningkat • Kesejahteraan
Rayat Meningkat
ALUR PIKIR FCP
Agenda Pembangunan (RPJMN) : Optimalisasi SPIP & APIP sebagai garda depan
dalam pencegahan korupsi di K/L dan mendorong gerakan anti-fraud di BUMN
Strategi
Pengendalian Permen BUMN No 1
PP 60 Tahun 2008
Fraud belum Tahun 2011
terintegrasi
Perpres 192 2014:
FRAUD CONTROL PLAN
(Cegah & Tangkal,
Deteksi dini, Respon) • Tingkat Korupsi
Masih Banyak Kasus TPK
Turun
di K/L & BUMN/BUMD • Pelayanan kepada
Masyarakat
Cegah Meningkat
Respon & • Kinerja Organisasi
tangkal
Meningkat
Pengendalian intern • Penerimaan Negara
Deteksi
Diperkuat, Tata Kelola Meningkat
Meningkat • Kesejahteraan
Rayat Meningkat
Pedoman Implementasi FCP 2017
Pedoman Implementasi FCP 2017
Kerangka Pedoman
Pedoman Implementasi FCP
Pedoman Teknis
Pedoman Umum FCP
Penugasan FCP (4)
Lampiran
SOP Diagnostic SOP Bimbingan SOP Evaluasi
SOP Sosialisasi
Assesment Teknis Implementasi
Lampiran:
1. Format Laporan 3. Fraud Risk Assesment
2. Program Evaluasi 4. Kuesioner
Kerangka Pedoman
Pedoman Implementasi FCP
Pedoman Teknis
Pedoman Umum FCP
Penugasan FCP (4)
Lampiran
SOP Diagnostic SOP Bimbingan SOP Evaluasi
SOP Sosialisasi
Assesment Teknis Implementasi
Lampiran:
1. Format Laporan 3. Fraud Risk Assesment
2. Program Evaluasi 4. Kuesioner
Tahapan Penugasan FCP
Sosialisasi
Komitmen dan Kesepakatan Pimpinan Organisasi
Diagnostic Assesment
Existing condition Strategi Rekomendasi Area of Improvement
Pengendalian Fraud
Bimbingan Teknis
Penyusunan Strategi Pengendalian Action Plan Implementasi FCP
Fraud (inc FRA)
Evaluasi Implementasi
Evaluasi Efektifitas Strategi yang sudah Identifikasi hambatan dan susun
dibangun rekomendasi perbaikan
Tahapan Penugasan FCP
Sosialisasi
Komitmen dan Kesepakatan Pimpinan Organisasi
Diagnostic Assesment
Existing condition Strategi Rekomendasi Area of Improvement
Pengendalian Fraud
Bimbingan Teknis
Penyusunan Strategi Pengendalian Action Plan Implementasi FCP
Fraud (inc FRA)
Evaluasi Implementasi
Evaluasi Efektifitas Strategi yang sudah Identifikasi hambatan dan susun
dibangun rekomendasi perbaikan
SOP SOSIALISASI
Pra
Perencanaan Penerimaan permohonan – Penerbitan ST
Perencanaan
Penyiapan materi – pembicaraan awal
Keyonte speech, pemaparan, Diskusi,
Pelaksanaan
tanya jawab, kesepakatan?
Pelaporan
Laporan Hasil Sosilaisasi
Tindak lanjut hasil sosialisasi &
Monitoring
kesepakatan
flowchart
SOP SOSIALISASI
Pra
Perencanaan Penerimaan permohonan – Penerbitan ST
Perencanaan
Penyiapan materi – pembicaraan awal
Keyonte speech, pemaparan, Diskusi,
Pelaksanaan
tanya jawab, kesepakatan?
Pelaporan
Laporan Hasil Sosilaisasi
Tindak lanjut hasil sosialisasi &
Monitoring
kesepakatan
flowchart
SOP DIAGNOSTIC ASSESMENT
1. Pra Perencanaan
• Penerimaan permohonan – Penerbitan ST
2. Perencanaan
• Informasi umum organisasi
• Pembicaraan pendahuluan (Ruang Lingkup)
3. Pelaksanaan
• Pendekatan Evaluasi : Program Evaluasi (10 atribut)
• Pendekatan Penelitian : Wawancara, Kuesioner
• Simpulan : Pemenuhan Atribut FCP (5 skala)
4. Pelaporan
• Simpulan Hasil DA
• Rekomendasi dan AOI
• Kesepakatan Tindak Lanjut
SOP DIAGNOSTIC ASSESMENT
1. Pra Perencanaan
• Penerimaan permohonan – Penerbitan ST
2. Perencanaan
• Informasi umum organisasi
• Pembicaraan pendahuluan (Ruang Lingkup)
3. Pelaksanaan
• Pendekatan Evaluasi : Program Evaluasi (10 atribut)
• Pendekatan Penelitian : Wawancara, Kuesioner
• Simpulan : Pemenuhan Atribut FCP (5 skala)
4. Pelaporan
• Simpulan Hasil DA
• Rekomendasi dan AOI
• Kesepakatan Tindak Lanjut
SOP BIMBINGAN TEKNIS
1. Pra Perencanaan
• Penerimaan permohonan – Penerbitan ST
2. Perencanaan
• Pelajari Hasil DA (Rekomendasi dan AOI)
• Pembicaraan pendahuluan
3. Pelaksanaan
• Bimbingan Teknis atas 10 atribut (atau sesuai kesepakatan)
• Asistensi FRA
• Pedoman Implementasi FCP di Organisasi
• Pembahasan dengan Counterparties dan Pimpinan
• Penyusunan Action Plan
4. Pelaporan
• Laporan Hasil Bimbingan Teknis
SOP BIMBINGAN TEKNIS
1. Pra Perencanaan
• Penerimaan permohonan – Penerbitan ST
2. Perencanaan
• Pelajari Hasil DA (Rekomendasi dan AOI)
• Pembicaraan pendahuluan
3. Pelaksanaan
• Bimbingan Teknis atas 10 atribut (atau sesuai kesepakatan)
• Asistensi FRA
• Pedoman Implementasi FCP di Organisasi
• Pembahasan dengan Counterparties dan Pimpinan
• Penyusunan Action Plan
4. Pelaporan
• Laporan Hasil Bimbingan Teknis
SOP EVALUASI IMPLEMENTASI
1. Pra Perencanaan
• Penerimaan permohonan – Penerbitan ST
2. Perencanaan
• Hasil DA+Bimtek
• Pembicaraan pendahuluan
3. Pelaksanaan
• Pendekatan Evaluasi : Program Evaluasi (10 atribut)
• Pendekatan Penelitian : Wawancara, Kuesioner
• Bandingkan dengan hasil DA
• Analisis hambatan implementasi FCP
4. Pelaporan
• Simpulan Hasil Evaluasi
• Rekomendasi dan AOI
• Kesepakatan Tindak Lanjut
SOP EVALUASI IMPLEMENTASI
1. Pra Perencanaan
• Penerimaan permohonan – Penerbitan ST
2. Perencanaan
• Hasil DA+Bimtek
• Pembicaraan pendahuluan
3. Pelaksanaan
• Pendekatan Evaluasi : Program Evaluasi (10 atribut)
• Pendekatan Penelitian : Wawancara, Kuesioner
• Bandingkan dengan hasil DA
• Analisis hambatan implementasi FCP
4. Pelaporan
• Simpulan Hasil Evaluasi
• Rekomendasi dan AOI
• Kesepakatan Tindak Lanjut
Bagan Alur Penugasan FCP
Bagan Alur Penugasan FCP
F FR RA AU UD D
C CO ON NT TR RO OL L P PL LA AN N
TIDAK SEKEDAR TEORI
TETAPI SEBUAH SOLUSI
MENEKAN KORUPSI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
2007
Gambaran Intensitas Kegiatan
Memerangi Korupsi Pada Masa
Mendatang
Investigatif
Intensitas
Preventif dan Edukatif
Periode
KONSEPSI MEMERANGI KORUPSI
¾ Mencegah dan menangkal sebelum terjadi.
¾ Mengungkapkan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(Pendekatan Investigatif).
¾ Memberdayakan Pelanggan dan Masyarakat.
MENGAPA PREVENTIF ?
• Apabila telah terjadi, korupsi mengakibatkan kerugian keuangan yang cukup besar;
• Hasil recovery atas uang negara yang dikorupsi sangat kecil;
• Kasus korupsi, merusak reputasi baik institusi maupun individu;
• Proses litigasi menyita waktu dan biaya yang cukup banyak baik bagi aparat
penegak hukum maupun calon tersangka;
• Semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap, semakin memberi peluang pelaku
korupsi untuk menutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain.
LATAR BELAKANG
Korupsi di Indonesia dilakukan secara sistemik sehingga perlu penanganan yang
sistematis;. Hal tersebut sejalan dengan UNCAC tahun 2003 yang telah diratifikasi
dengan Undang-undang No.7 tahun 2006. Dalam article 5 UNCAC tahun 2003
disebutkan bahwa pencegahan korupsi juga harus dilakukan seiring dengan upaya
represif dalam pemberantasan korupsi. Untuk pencegahan korupsi memerlukan
instrumen yang dapat memperkuat pengendalian intern instansi pemerintah.
2
UNCAC 2003
Undang-Undang No. 7 Tahun 2006
Indonesia Makmur
dan Sejahtera
Indikator:
Program Indonesia Bebas - Kemiskinan
Pencegahan GG, GCG, Korupsi berkurang
Dan dan - Investasi
Pengendalian Wilayah Pelayanan Indikator: meningkat
Bebas
Korupsi Korupsi Publik Meningkatnya - Pengangguran
(Fraud Control Meningkat Indeks Persepsi berkurang
Plan) Korupsi (IPK) - Income Per
Indonesia Kapita meningkat
- Pertumbuhan
ekonomi
meningkat
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
& INPRES No. 5 Tahun 2004
FRAUD CONTROL PLAN - BPKP
• BPKP sedang dan terus mengembangkan pengendalian yang dirancang secara
spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian
yang berindikasi korupsi;
• Sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang
merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang
telah ada yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi
pemerintah.
FRAMEWORK FCP
INTEGRATED MACRO POLICY
FRAUD REPORTING
RISK COMMUNITY
ASSESMENT AWARENESS SYSTEM
CONDUCT & DISCIPLINARY STANDARD
3
10 ATRIBUT FCP
1. KEBIJAKAN TERINTEGRASI
2. STRUKTUR
PERTANGGUNGJAWABAN
3. PENILAIAN RISIKO FRAUD
4. KEPEDULIAN KARYAWAN
KEPEDULIAN PELANGGAN
5. MASYARAKAT
6. PERLINDUNGAN PELAPOR
7. SISTEM PELAPORAN FRAUD
8. PELAPORAN EKSTERNAL
9. STANDAR INVESTIGASI
10. STANDAR PERILAKU&DISIPLIN
SIKLUS FCP
SIKLUS FCP
2 3
1 Komitmen
Sosialisasi Evaluasi
Instansi PAK
4
Pemaparan
Hasil Evaluasi
5
6
Pelaporan
Tindak
Lanjut &
Monitoring
4
PENDEKATAN EVALUASI
ALAT UTAMA
PROGRAM
EVALUASI
HASIL
EVALUASI
ALAT PENDUKUNG ALAT PENDUKUNG
PENGGALIAN FRAUD RISK
PERSEPSI ASSESMENT
GAMBARAN HASIL EVALUASI FCP
GAMBARAN HASIL EVALUASI FCP
d
rh
a
ian Te
nil
sil Pe
a
Ha
h
Bidang Tertentu
a
m
l
p
a
Jumlah Hasil Penilaian Terhadap Bidang Tertentu
Ju
Pa ra m e te r/
Parameter/
Atribut FCP
No.
No. At r i b u t F C P
H a s il Bidang 1 B i da ng 2 B i dang 3 B i da ng 4
Hasil
da
Bidang 3
i
Bidang 4
B
Bidang 2
ng 1
u
a
Keseluruhan n
u
Kese
l
h
r
Hija
a
Hijau
Parameter 14
a
n
rasi
k
e
Hijau
nt
bij
1 1 Kebijakan Terintegrasi Pa r a me te r 14 Hijau Hijau Hijau u Hijau
Ke
g
Teri
Hijau
Str
2 2 Struktur Pa r a me te r 6 Hijau Hijau Hijau u Hijau
ktur
u
Hijau
Hijau
Parameter 6
Hijau
Hija
Pertanggungjawaban
Perta n g g ung j a w a ban
a
r
Pa
Ri
s
Hijau
Oranye
n
e
Frau
Merah
3 3 P Penilaian Risiko Fraud d Parameter 8 Hijau Oran y e Hijau u Me ra h
Hija
8
ia
te
me
i
n
i
la
r
ko
wa
a
Me
Oranye
7
Me
Merah
ra
ra
a
r
Pa
r
te
me
K
4 4 Kepedulian Pegawai i Parameter 7 Oranye Merah h Me rah Merah h
g
u
l
Pe
eped
ian
g
eped
l
ian
Pe
an &
u
l
5 5 K Kepedulian Pelanggan & Parameter 9 Hijau Hijau Oranye e Merah h
a
n
g
y
a
me
Oran
Pa
Hijau
te
r
9
Hijau
Me
ra
r
a
y
s
a
ar
M
ak
Masyarakat t
Pe
Hijau
i
S
Parameter 9
Oranye
F
t
o
em
u
r
s
a
6 6 Sistem Pelaporan Fraud d Pa r a me te r 9 Hijau Oran y e Hijau u Merah h
r
Me
Hija
an
ra
lap
P
o
i
p
Oranye
Hijau
ndu
Hija
e
a
ng
Parameter 7
a
l
n
7 7 Perlindungan Pelapor r Pa r a me te r 7 Oranye Hijau Hijau u Hijau
Perl
Hijau
8 8 Pel a pora n Ekst ern a l Parameter 4 Hijau Oran y e Me ra h
Oranye
Hijau
Pelaporan Eksternal
Merah
4
me
te
Pa
r
a
r
Hijau
gasi
Sta
ar I
Pa
te
n
e
Hijau
10
me
9 9 Standar Investigasi Parameter 10 Hijau Hijau Hija u Oranye e
n
a
y
r
v
sti
Hijau
r
d
Oran
Hijau
Hijau
10 Sta n d ar P e r i l a k u & Di s i p l i n Parameter 7 Hijau Hijau Hija u Hijau
r
Hijau
10
a
r
Pa
me
te
Standar Perilaku & Disiplin
Hijau
7
Hijau
Oran
Oranye
ra
H a s il Ke se l u r uhan Or any e Hijau Oranye e Oranye e Merah h
Hasil Keseluruhan
y
Me
Oran
y
Catatan:
Catat
a
n:
u P
e
P
r
r
Perlu Perbaikan
e
aikan
b
l
ne
gu
a
r
a
j
Perlu Perbaikan
Me
K Kinerja Bagus s Hij a u Pe r l u Pe r b a i ka n Oranye e Se ge r a Merah h
r
Hijau
i
a
B
Orany
Segera
Organisasi yang telah dievaluasi
• KPMPPT Pemkab Kudus
• Dipenda Pemkot Kupang
• Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturaden
Simpulan
• Mencegah korupsi lebih efektif dari pada melakukan upaya represif terhadap
korupsi;
• Mememerangi korupsi sistemik dengan pola yang sistematis dengan menggunakan
atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari
sistem tata kelola setiap organisasi pemerintah.
5
Informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Deputi Bidang Investigasi
Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah
Gedung BPKP Pusat, Lantai 9
Jalan Pramuka No. 33, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-85910031 ext. 0907
Faksimili: 021-85909207
E-mail: [email protected]
6