DIKLAT TEKNIS
ANALISIS STANDAR BELANJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
KATA PENGANTAR
Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Teknis merupakan diklat keahlian yang
diperlukan oleh peserta diklat guna mewujudkan kompetensi di bidang
teknis pekerjaannya. Konsep training yang dianut Badiklat PKN BPK selama
ini berubah menjadi learning. Metode pembelajaran yang digunakan untuk
mendukung program diklat adalah workbook (lembar kerja), klasikal/tatap
muka, laboratorium dan E-learning/open distance learning.
Kegiatan pelatihan yang diterapkan menggunakan metode lembar kerja
dirancang berdasarkan studi kasus di lapangan, selanjutnya diharmonisasi
dengan laboratorium/ praktikum audit/ aktivitas kinerja yang menjadi
karakteristik khusus dari pendekatan diklat berbasis proses kerja. Kedua metode tersebut dirancang
sesuai dengan situasi dan kondisi yang telah disederhanakan agar peserta diklat mendapatkan
pengalaman dalam pembelajaran (experiential learning) dikombinasikan dengan metode
pembelajaran klasikal/tatap muka maupun distance learning.
Modul ini dikembangkan dengan bantuan narasumber BPK yang kompeten serta mengadopsi metode
pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang mengutamakan keaktifan peserta diklat dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran. Instrumen evaluasi digunakan untuk memberikan penilaian
terhadap gambaran kondisi yang sesungguhnya. Seluruh rancangan dalam program diklat telah
terintegrasi, mulai dari kurikulum, silabus, modul, alat bantu pembelajaran, fasilitator, dan metode
evaluasi. Dengan demikian, peserta yang lulus diklat ini, diharapkan dapat mendukung implementasi
pembelajaran berbasis kompetensi dalam bidang spesialis tertentu, demi tercapainya tujuan
pembelajaran yang efektif.
Proses pembelajaran diklat ini telah dirancang secara khusus, dimana peserta akan merasakan suasana
belajar yang lebih nyaman, menyenangkan dan berkualitas serta mengutamakan pengalaman dalam
pembelajaran (experiential learning) sejalan dengan praktik pemeriksaan keuangan negara di BPK.
Pendidikan berkelanjutan di Badiklat PKN BPK, akan menjamin pembentukan keahlian pemeriksa
sesuai standar, metodologi pemeriksaan keuangan negara yang sejalan dengan perkembangan best
practice.
Selamat belajar dan salam sukses.
Jakarta, Juni 2022
Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pemeriksaan Keuangan Negara
Dwi Setiawan Susanto S.E., M.Si., Ak., CSFA
NIP. 196911261996031001
1
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. 1
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... 2
PENDAHULUAN ................................................................................................................. 3
A. DESKRIPSI SINGKAT MATA DIKLAT ....................................................................... 3
B. TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN ......................................................................... 3
C. METODE PEMBELAJARAN ..................................................................................... 4
D. STRUKTUR MODUL ................................................................................................ 4
BAB 1 DASAR HUKUM DAN TEORI ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) ............................. 6
A. DASAR HUKUM ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) ........................................... 7
B. LANDAS TEORI ANALISA STANDAR BELANJA ....................................................... 9
C. ANALISA STANDAR BELANJA .............................................................................. 11
D. MANFAAT DAN PERAN ANALISA STANDAR BELANJA ....................................... 15
E. PERILAKU BELANJA ............................................................................................. 16
BAB 2 FORMAT ANALISA STANDAR BELANJA .................................................................. 29
A. FORMAT ANALISA STANDAR BELANJA ............................................................... 30
B. CARA PENGGUNAAN ANALISA STANDAR BELANJA ........................................... 33
REFERENSI ....................................................................................................................... 36
PROFIL PENULIS .............................................................................................................. 37
2
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
PENDAHULUAN
A. DESKRIPSI SINGKAT MATA DIKLAT
Analisa Standar Belanja (ASB) adalah standar yang digunakan untuk menganalisis
kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. ASB ini disusun dengan maksud
untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif,
efisien, transparan, adil, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, agar SKPD dapat menciptakan realisasi anggaran belanja daerah yang
efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, Inspektorat pada SKPD terkait harus
memiliki kompetensi yang memadai untuk mereviu kewajaran ASB. Sehubungan dengan
hal tersebut, maka Badiklat memfasilitasi penyelenggaraan Diklat ASB.
B. TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN
Mata diklat ini bertujuan agar peserta mampu menerapkan reviu Analisa Standar
Belanja (ASB) untuk meyakinkan keberterapan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja,
pengendali belanja (baik cost driver, fixed cost dan variable cost) hingga dapat diyakini
kewajaran ASB baik secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu:
1. Memahami Dasar Hukum dan Teori ASB;
2. Memahami Format Penyusunan ASB;
3. Melakukan Reviu Penyusunan ASB (Studi Kasus Penyusunan ASB);
4. Melakukan Pengembangan dan Penyesuaian ASB;
5. Menyusun Program Kerja dan Kertas Kerja Reviu ASB;
3
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
6. Menyusun Laporan reviu ASB.
C. METODE PEMBELAJARAN
Agar peserta mampu menyerap materi yang diberikan dengan baik, maka proses
belajar mengajar menggunakan pendekatan andragogi. Dengan pendekatan ini, peserta
didorong untuk berpartisipasi secara aktif melalui komunikasi dua arah. Untuk metode
yang digunakan merupakan kombinasi dari ceramah, brainstorming, role play, diskusi,
serta latihan soal dan kasus.
Instruktur membantu peserta dalam memahami materi melalui ceramah dan dalam
proses ini peserta diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Agar proses
pendalaman materi dapat berlangsung dengan baik, dilakukan pula diskusi kelompok,
sehingga peserta benar-benar dapat secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar.
Dalam modul ini disertakan pula latihan soal dan kasus untuk membantu peserta dalam
mempercepat dan mempermudah memahami materi.
D. STRUKTUR MODUL
Modul ini disusun dengan kerangka bahasan sebagai berikut:
PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan gambaran umum atas isi modul meliputi deskripsi singkat mata
diklat, tujuan umum pembelajaran, metode pembelajaran, dan struktur modul.
4
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
BAB 1 DASAR HUKUM DAN TEORI ANALISA STANDAR BELANJA
Bab ini membahas mengenai dasar hukum Analisa Standar Belanja (ASB), landasan
teori analisa standar belanja, analisa standar belanja, manfaat dan peran analisa
standar belanja, perilaku belanja, dan metode penentuan pola perilaku belanja
BAB 2 FORMAT ANALISA STANDAR BELANJA
Bab ini memuat tentang format analisa standar belanja dan cara penggunaannya.
5
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Bab 1
DASAR HUKUM DAN TEORI
ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)
6
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
A. DASAR HUKUM ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)
Terdapat beberapa regulasi yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah
menerapkan ASB, yaitu:
1. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 167 ayat 3,
menyatakan “Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1
mempertimbangkan ASB, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan
minimal, yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan”. pada
penjelasan peraturan ditegaskan, bahwa “yang dimaksud dengan ASB adalah
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan”.
2. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2.000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2 menyatakan: “Untuk
mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan Standar Analisa
Belanja, Tolok ukur kinerja, dan Standar Biaya”. Penjelasan peraturan menegaskan,
bahwa “Yang dimaksud dengan ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya terhadap suatu kegiatan”.
3. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 39 ayat 2, menyatakan: “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan Capaian kinerja,
Indikator kinerja, ASB, Standar satuan harga, dan Standar pelayanan minimal”.
4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 41 ayat 3, menyatakan: “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk mentelaah kesesuaian
antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD.
7
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2, menyatakan bahwa: “dokumen
sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran (PPA), Kode rekening APBD, format RKA-SKPD, ASB, dan Standar Satuan
Harga”.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Pasal 93, menyatakan
bahwa:
a. penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat 2 berdasarkan pada Indikator kinerja, capaian atau target
kinerja, ASB, Standar satuan harga, dan Standar Pelayanan Minimal.
b. ASB sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Pasal 100 ayat 2,
menyatakan “pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilakukan untuk mentelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA,
Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen
perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, Indikator kinerja, Kelompok sasaran
kegiatan, ASB, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi
program, dan kegiatan antar-SKPD”.
8. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan Keuangan daerah Pasal 89 ayat 2, menyatakan: “Rancangan surat
edaran kepala daerah tentang Pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 mencakup: “dokumen sebagai lampiran surat edaran
meliputi KUA, PPAS, ASB, dan Standar satuan harga”.
8
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 yang menyatakan: “Pembahasan
TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mentelaah kesesuaian
rencana anggaran dengan ASB dan Standar satuan harga”.
10. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan APBD tahun 2009, III nomor 4 menyatakan: “substansi Surat Edaran
Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SPKD kepada seluruh SKPD dan
RKA-PPKD kepada SKPD lebih disederhanakan, hanya memuat prioritas
pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran
sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-
SKPD kepada PPKD dan dokumen sebagai lampiran Surat Edaran dimaksud
meliputi KUA, PPAS, ASB, dan standar satuan harga.
B. LANDAS TEORI ANALISA STANDAR BELANJA
1. DESKRIPSI SINGKAT ANGGARAN BERBASIS KINERJA
Terdapat dua terminologi dalam kalimat anggaran berbasi kinerja, yaitu anggaran
adalah prediksi biaya yang akan dikeluarkan kedepan dan kinerja adalah prestasi
yang dicapai. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan
Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
RAPBD, SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja dan
Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
Dengan demikian anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu
sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program
dan kegiatan yang direncanakan, setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah
9
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan
output yang jelas dan terukur. Hal ini yang membedakan antara anggaran berbasis
kinerja dan anggaran tradisional yang lebih melihat prestasi adalah besarnya input
anggaran yang dapat direalisasikan.
Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis prestasi kerja dilakukan sejak
pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)yang secara tegas menentukan kinerja yang
direncanakan akan dicapai, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
bahwa RKA-SKPD dilakukan dengan pendekatan prestasi kerja dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian
keluaran dan hasil tersebut.untuk dapat mengimplementasikan anggaran berbasis
kinerja pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen seperti capaian
kinerja, indikator kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan strandar
pelayanan minimal.
2. INDIKATOR KINERJA
Terdapat beberapa indikator yang secara umum dijadikan ukuran pencapaian
kinerja dalam pengelolaan anggaran daerah; dalam Kepmendagri No. 29 tahun 2002
indikator kinerja diukur berdasarkan: input, output, hasil, manfaat, dan dampak;
pada Permendagri no. 13 tahun 2006, indikator kinerja adalah: masukan, keluaran,
hasil/outcome.
10
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Contoh:
Lingkup Ukuran Capaian Kinerja
Kegiatan Jumlah input anggaran
Jumlah Output kegiatan
Jumlah sumber daya selain uang yang digunakan
Program Jumlah manfaat yang diterima oleh pengguna
Jumlah manfaat yang diterima internal organisasi
Jumlah manfaat yang diterima oleh lingkungan masyarakat, selain
pengguna
C. ANALISA STANDAR BELANJA
1. PENGERTIAN ANALISA STANDAR BELANJA
Analisa Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus
dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan
APBD dengan pendekatan capaian kinerja. ASB adalah standar yang digunakan
untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau atau Kewajaran biaya setiap
program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun
anggaran.
Contoh:
11
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Tujuan Ukuran Capaian Kinerja
Menilai Jam kerja pegawai per hari kerja adalah delapan jam
kewajaran Jumlah peserta pelatihan satu kelas adalah 30 orang
beban kerja
1 orang tukang menggalih tanah keras per 1 hari adalah 1 m3
Menilai Standar penggunaan tenaga tukang untuk menggalih 1m3 tanah
kewajaran keras adalah 1 Orang Hari (OH) per m3
biaya Penggunaan bahan bakar minibus untuk dalam kota adalah 1L per
10Km
Besarnya transport pegawai untuk dalam kota atau kurang dari 6
jam adalah Rp...
2. MANFAAT ANALISA STANDAR BELANJA
Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain:
a. Berguna untuk menentukan kewajaran belanja pelaksanaan suatu kegiatan
sesuai tupoksinya;
b. Menekan biaya atau meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
keuangan;
c. Menentukan kewajaran anggaran berdasarkan tolok ukur kenerja yang jelas
Mempermudah penyusunan anggaran.
12
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
3. PERMASALAHAN BILA PENYUSUNAN ANGGARAN TANPA ASB
Dasar hukum telah mengamanatkan adanya ASB oleh pemerintah daerah dalam
menyusun APBD, apabila ASB tidak diwujudkan maka akan menimbulkan masalah-
masalah dalam penyusunan APBD, antara lain:
a. Penentuan anggaran dipengaruhi oleh “siapa”yang mengajukannya, terkadang
alokasi anggaran dipengaruhi oleh SKPD yang mengajukannya.
Contoh:
SKPD BAPEDA mengajukan anggaran pelatihan memperoleh alokasi anggaran
lebih besar dibanding SKPD Dispendukcapil untuk kegiatan yang sama.
b. Penentuan anggaran dipengaruhi oleh “Nama” kegiatan
Tidak dipungkiri nama kegiatan yang kebarat-baratan sering membuat kesan
lebih hingga mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar.
Contoh:
Kegiatan dengan nama Expo/Exhibition lebih memperoleh anggaran lebih
dibanding kegiatan pameran; membangun jembatan dengan nama Skybridge
lebih memperoleh alokasi anggaran lebih dibanding Jembatan Gantung.
c. Penentuan anggaran secara incremental
Anggaran incremental adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang
memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan
usulan anggaran periode tahun yang akan datang, angka pengeluaran
merupakan pembanding kenaikan dari angka periode sebelumnya.
Apabila tidak ada ASB maka penentuan anggaran akan menggunakan data
pengeluaran tahun sebelumnya tanpa ada kajian kesesuaiannya.
Contoh:
13
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Tahun 2021 belanja sosialisasi kesehatan atas bahaya pandemi adalah Rp 100
juta, diperkirakan tahun 2022 terjadi kenaikan 10%, maka anggaran kegiatan
sosialisasi tahun 2022 menjadi Rp 100 juta X 110% = 110 juta, rincian anggaran
sama dengan tahun sebelumnya.
Ketiga hal tersebut mengakibatkan:
1) tidak dapat diyakininya kewajaran beban dan biaya suatu kegiatan;
2) Potensi terjadinya mark-up anggaran ;
3) Inefisiensi pelaksanaan kegiatan;
4) Membuka peluang pemborosan.
4. PERBEDAAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) DAN STANDAR HARGA BARANG
JASA (SHBJ)
Perbedaan Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Barang dan Jasa
(SHBJ), Baik ASB dan SHBJ merupakan dua instrumen yang digunakan dalam
penganggaran berbasis kinerja, perbedaan keduanya adalah pada unit analisanya.
SHBJ adalah instrumen penganggaran untuk unit barang dan jasa
Contoh:
Barang Standar harga semen 1 zak Rp 80.000
Standar harga kertas HVS A4 80 gr untuk 1 rim Rp 30.000
Jasa Standar biaya honor pengajar internal per JP Rp 150.000
Standar biaya honor narasumber eksternal instansi per JP Rp
500.000
Sedangkan ASB adalah instrumen penganggaran pada level kegiatan
14
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Contoh:
Kegiatan Standar belanja pelatihan teknis 40 orang per hari adalah Rp 25
juta
Standar belanja penggalihan tanah keras pe m3 Rp 200.000
Standar belanja pengujian sampel jalan per titik adalah Rp 100.000
D. MANFAAT DAN PERAN ANALISA STANDAR BELANJA
1. MANFAAT ANALISA STANDAR BELANJA
Manfaat ASB yang juga menjadi tujuan penyusunan disusunnya ASB, adalah:
a. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi objektif
b. Untuk menentukan kewajaran biaya pelaksanaan suatu kegiatan
c. Agar anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai efisiensi pengeluaran
keuangan
d. Menjadi tolok ukur kinerja
2. PERAN ANALISA STANDAR BELANJA
a. Pada tahap perencanaan
Pada saat musrenbang, penyusunan rencana kerja SKPD, dan penyusunan
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), ASB sebagai sarana menentukan
“pemicu kinerja/cost driver” kegiatan yang direncanakan untuk dapat
menentukan besaran anggaran kegiatan.
b. Tahap penganggaran
15
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Pada saat penentuian plafon anggaran sementara (pagu indikatif) dan
penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), ASB digunakan oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) mengevaluasi kewajaran beban kerja dan biaya
usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap SKPD.
c. Tahap pengawasan
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ASB digunakan untuk menentukan
kewajaran anggaran dan efisiensi pengeluaran keuangan.
E. PERILAKU BELANJA
Yang dimaksud perilaku belanja adalah pola perubahan belanja yang dikaitkan
dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah.
Contoh:
Perubahan Target Kinerja Perubahan Belanja
Target Output bertambah Besar belanja bertambah
Target Output bertambah Besar belanja tidak berubah
Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku belanja ada yang terpengaruh
oleh perubahan target kinerja yang disebut dengan belanja variabel, dan ada belanja
yang tidak terpengaruh target kinerja yaitu disebut belanja tetap.
16
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
1. PERILAKU BELANJA VARIABEL
Belanja yang nilainya berubah secara proposional sesuai perubahan target
kinerja kegiatan, atau besar kecilnya belanja variabel dipengaruhi oleh besar
kecilnya target kinerja; biaya variabel per unit relatif tetap meskipun jumlah volume
target kinerja berubah.
Contoh
Biaya sewa kursi dan Jumlah peserta 10, belanja sewa kursi Rp 100.000
meja peserta pelatihan
Jumlah peserta 20, belanja sewa kursi Rp 200.000
Jumlah peserta 30, belanja sewa kursi Rp 300.000
Jumlah peserta 40, belanja sewa kursi Rp 400.000
Sehingga perilaku belanja sewa kursi dan meja peserta pelatihan sebagai belanja
variabel dapat digambarkan sebagai berikut:
PERILAKU BELANJA SEWA KURSI
MEJA
jumlah peserta belanja sewa kursi
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
1 2 3 4
17
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
2. PERILAKU BELANJA TETAP
Belanja tetap adalah jumlah nilai belanja yang tetap dalam rentang kapasitas
tertentu (range of capacity) tetap tidak berubah, meskipun target kinerja berubah
naik, atau nilai belanja yang tidak dipengaruhi perubahan nilai target kinerja; biaya
tetap perunit target kinerja akan menurun bila target kinerja naik.
Contoh:
Biaya honor Jumlah peserta 10, belanja narsum Rp 2.5juta
narasumber dalam
Jumlah peserta 20, belanja narsum Rp 2.5juta
sehari pelatihan
Jumlah peserta 30, belanja narsum Rp 2.5juta
Jumlah peserta 40, belanja narsum Rp 2.5juta
Grafik perilaku belanja tetap dapat digambarkan sebagai berikut:
PERILAKU BELANJA SEWA
NARSUM
jumlah peserta belanja narsum
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
1 2 3 4
18
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
3. PERILAKU BELANJA SEMI VARIABEL
Perilaku belanja semi variabel totalnya berubah namun tidak proposional atas
perubahan target kinerja; perubahan belanja variabel tidak konstan; belanja semi
variabel mengandung unsur belanja tetap dan belanja variabel.
Contohnya:
Belanja Dalam pemakaian peralatan yang normal sesuai kapasitas
pemeliharaan maka akan terdapat belanja pemeliharaan rutin yang tetap,
peralatan namun apabila pemakaian peralatan diatas kapasitas normal
maka akan mengakibatkan belanja pemeliharaan khusus
Belanja listrik Dalam penggunaan normal maka belanja listrik relatif tetap,
namun bila terdapat pemakaian listrik yang melebihi kapasitas
maka akan mengakibatkan belanja pemakaian listrik yang
naik.
Perilaku belanja semi variabel dapat digambarkan sebagai berikut:
19
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
PERILAKU BELANJA SEMI
VARIABEL
pemakaian KWH belanja listrik
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
1 2 3 4
Maka dapat disimpulkan bahwa pola perilaku total belanja atas perubahan
target kinerja adalah:
a. Jumlah belanja tetap, meskipun target kinerja berubah baik naik maupun turun
(belanja tetap)
b. Jumlah belanja berubah secara proposional atas perubahan target kinerja,
target kinerja naik belanja naik, target kinerja turun belanja turun (belanja
variabel)
c. Jumlah tetap sampai batas tertentu target kinerja dan akan naik bila melampui
target kinerja.
4. RUMUS TOTAL BELANJA
Secara total belanja maka rumusannya adalah:
Belanja Total = Belanja Tetap total + Belanja Variabel Total
Belanja Total capaian kinerja = Belanja tetap total + (belanja variabel per unit
x realisasi target kinerja
20
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Y = a + b.x
Y=Belanja Total
X=Cost Driver
a=Belanja Tetap Total
b=Belanja Variabel per unit kinerja
Cost driver, adalah kinerja yang mempengaruhi perilaku belanja variabel.
Belanja semi variabel tidak diperhitungkan sebagai komponen belanja atas target
kinerja dikarenakan jumlahnya yang relatif kecil dan sulit dialokasikan secara
langsung kepada pencapaian target kinerja.
F. METODE PENENTUAN POLA PERILAKU BELANJA
Penentuan pola perilaku belanja, dibutuhkan untuk menentukan RAPBD,
terdapat beberapa pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja, yaitu:
1. PENDEKATAN INTUISI
Pendekatan intuisi adalah pendekatan yang lebih diambil oleh pengambil
keputusan berdasarkan pengalaman dirinya, pendekatan ini akan kuat bilamana
dilakukan oleh probadi yang berpengalaman dalam menyusun, implementasi,
mengevaluasi ASB.
2. PENDEKATAN ANALISA ENGINEERING
Pendekatan ini lebih kepada merekonstruksi belanja berdasarkan kriteria yang
ada dengan kerangka input-proses-output, pendekatan ini lebih melibatkan
21
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
banyak pihak untuk menetapkan kriteria belanja dan menyusunnya bersama
dengan kerangka input-proses-output.
3. PENDEKATAN ANALISA DATA BELANJA HISTORIS
Pendekatan ini lebih banyak digunakan, yaitu pendekatan menentukan pola
perilaku belanja berdasarkan data-data belanja di masa sebelumnya dari
beberapa satuan kerja, pendekatan ini berasumsi bahwa belanja dimasa yang
akan datang perilakunya akan sama dengan masa lalu, pendekatan ini juga
dilakukan dengan menggunaka salah satu metode, yaitu: titik tertinggi dan titik
terendah (high-low point method):
Metode ini juga disebut metode dua titik (two point method), merupakan
metode yang dapat menggambarkan hubungan antara total belanja dengan
beban kerja dengan menggunakan garis lurus, yaitu dengan menggunakan dua
titik pada scattergraph.
Contoh:
Belanja reparasi kendaraan roda dua adalah :
a) tentukan high point dengan mentukan satuan kerja dengan beban kerja tertinggi
serta nilai belanjanya dan low point dengan menentukan satuan kerja yang beban
kerjanya terendah serta nilai belanjanya.
Jumlah Kendaraan Point Tertinggi-
Nama Satuan kerja Belanja reparasi dalam Rp
(unit) Rendah
A 150 175.000.000
B 200 200.000.000
C 250 225.000.000
D 300 250.000.000 T
22
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Jumlah Kendaraan Point Tertinggi-
Nama Satuan kerja Belanja reparasi dalam Rp
(unit) Rendah
E 275 237.000.000
F 225 212.500.000
G 175 187.500.000
H 125 162.500.000
I 100 150.000.000 R
J 120 160.000.000
K 160 180.000.000
L 220 210.000.000
Σ 2.300 2.349.500.000
b) Hitung selisih antara T dan R
Nama Satuan kerja Beban Kerja Belanja reparasi dalam Rp
D 300 250,000,000
I 100 150,000,000
Selisih 200 100,000,000
Selisih diatas menunjukkan unsur belanja variabel, selanjutnya hitung belanja
variabel perunitnya = b
b = Rp 100.000.000 : 200 = Rp 500.000
c) selanjutnya hitung belanja variabel dan belanja tetap setiap satuan kerja:
23
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Belanja Variabel
Belanja Tetap = Total
Nama Jumlah Belanja Belanja Satuan Kerja = unit
belanja satuan kerja -
Satuan Kendaraan reparasi variabel beban kerja x
belanja variabel satuan
kerja (unit) dalam Rp per unit belanja variabel per
kerja
unit
1 2 3 4 5=2x4 6=3-5
A 150 175,000,000 500,000 75,000,000 100,000,000
B 200 200,000,000 500,000 100,000,000 100,000,000
C 250 225,000,000 500,000 125,000,000 100,000,000
D 300 250,000,000 500,000 150,000,000 100,000,000
E 275 237,000,000 500,000 137,500,000 99,500,000
F 225 212,500,000 500,000 112,500,000 100,000,000
G 175 187,500,000 500,000 87,500,000 100,000,000
H 125 162,500,000 500,000 62,500,000 100,000,000
I 100 150,000,000 500,000 50,000,000 100,000,000
J 120 160,000,000 500,000 60,000,000 100,000,000
K 160 180,000,000 500,000 80,000,000 100,000,000
L 220 210,000,000 500,000 110,000,000 100,000,000
Σ 2,300
2,349,500,000
24
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Dengan demikian formulasi belanja reparasi kendaraan adalah sebagai berikut:
Y = a + b.X
Y = Total Belanja reparasi
a = Belanja tetap
b = belanja variabel =500.000
X= Cost Driver=jumlah beban kerja
metode kuadrat terkecil (least square method),
Least square method, merupakan penggunaan metode analisa regresi yang paling
kuat, metode ini didasarkan pada persamaan garis lurus dengan rumus regresi
sederhana:
Y = a + bX
Y=variabel kriterium
X=variabel kriterium
a=variabel konstan
b=koefisien arah regresi linear
Dimana harga “a” dan “b” adalah
25
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Coba kita terapkan dengan kasus sebelumnya:
Cost
NAMA
No. ANGGARAN (Y) driver=Variabel X2 X.Y
KEGIATAN
Kriterium=X
1 2 3 4 5 6
1 A 175,000,000 150 22,500 26,250,000,000
2 B 200,000,000 200 40,000 40,000,000,000
3 C 225,000,000 250 62,500 56,250,000,000
4 D 250,000,000 300 90,000 75,000,000,000
5 E 237,000,000 275 75,625 65,175,000,000
6 F 212,500,000 225 50,625 47,812,500,000
7 G 187,500,000 175 30,625 32,812,500,000
8 H 162,500,000 125 15,625 20,312,500,000
9 I 150,000,000 100 10,000 15,000,000,000
10 J 160,000,000 120 14,400 19,200,000,000
11 K 180,000,000 160 25,600 28,800,000,000
12 L 210,000,000 220 540,800 48,400 46,200,000,000
Σ 2,349,500,000 2,300 485,900 472,812,500,000
rerata= 195,791,667 192
ΣY= 2,349,500,000 nΣX2= 5,830,800
26
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Σ X2= 485,900 (ΣX)2= 5,290,000
ΣX= 2,300 n= 12
ΣXY= 472,812,500,000
54,153,300,000,000 269,900,000,000
a= b=
540,800 540,800
= 100,135,540 = 499,075
Maka: Y=a+b.X
NAMA Cost driver=Variabel
No. ANGGARAN (Y) Y'=a + b.X
KEGIATAN Kriterium=X
1 2 3 4 5
1 A 175,000,000 150 174,996,857
2 B 200,000,000 200 199,950,629
3 C 225,000,000 250 224,904,401
4 D 250,000,000 300 249,858,173
5 E 237,000,000 275 237,381,287
6 F 212,500,000 225 212,427,515
7 G 187,500,000 175 187,473,743
8 H 162,500,000 125 162,519,970
27
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
NAMA Cost driver=Variabel
No. ANGGARAN (Y) Y'=a + b.X
KEGIATAN Kriterium=X
9 I 150,000,000 100 150,043,084
10 J 160,000,000 120 160,024,593
11 K 180,000,000 160 179,987,611
12 L 210,000,000 220 209,932,138
Σ 2,349,500,000 2,300 2,349,500,000
Memperbandingkan hasil pendekatan titik tertinggi dan titik terendah (high-low
point method) dan regresi sederhana, yaitu:
Pendekatan Teori b = Belanja Variabel, hasil perhitungan
high-low point method 500.000
Regresi sederhana 499,075
perbedaan 925
28
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Bab 2
FORMAT ANALISA STANDAR BELANJA
29
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Sebelum membahas
A. FORMAT ANALISA STANDAR BELANJA
Berdasarkan definisi ASB bahwa “penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja,
analisa standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal” , maka
format ASB adalah sebagai berikut:
ASB-011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS
Deskripsi:
Penyelenggaraan pelatihan teknis/bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan
kepada para pegawai dilingkungan satuan kerja perangkat daerah dan kepada masyarakat untuk
memperoleh keahlian tertentu.
Pengendali Belanja (cost driver):
jumlah peserta dan hari pelatihan
Satuan pengendalian belanja tetap (fixed cost):
= 1.162.850 per kegiatan
Satuan pengendalian belanja variabel (variabel cost):
= 100.000 perjumlah peserta
Formula perhitungan belanja total: Belanja tetap + belanja variabel
= 1.162.850 + (100.000 x jumlah peserta x jumlah hari)
Rentang Relevan:
Jumlah peserta pelatihan antara 20 orang sampai dengan 80 orang
Jumlah hari pelatihan antara 1 hari sampai dengan 4 hari.
30
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Alokasi Objek Belanja ASB-011:
No. Keterangan Batas Rata-Rata Batas Atas
Bawah
1. Belanja Honorarium PNS 0.0250 0.1833 0.4151
2 Belanja Honorarium non PNS 0.0500 0.0971 0.2703
3 Belanja bahan material 0.0100 0.0574 0.2793
4 Belanja Bahan Habis Pakai 0.0200 0.0987 41,31%
5 Belanja Jasa Kantor 0.0500 0.2251 0.7077
6 Belanja Cetak dan penggandaan 0.0200 0.1213 0.6427
7 Belanja Sewa 0.0010 0.0069 0.0254
8 Belanja Makan Minum 0.0300 0.1232 0.2659
9 Belanja Perjalanan Dinas 0.0150 8,7% 0.2268
jumlah 100%
1. KODE DAN NAMA JENIS ASB
Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang
digunakan agar memudahkan pengguna dalam mencari jenis ASB yang sesuai
dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya.
2. DESKRIPSI
Deskripsi adalah penjelasan detil operasional peruntukkan dari ASB.
3. PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER)
Pengendali Belanja dapat juga disebut sebagai pemicu belanja adalah faktor-
faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan, faktor-
faktor tersebut merupakan beban kerja riil, bukan semu dari kegiatan yang
dianggarkan.
Contohnya:
31
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Pengendali belanja untuk pelatihan adalah jumlah peserta dan jumlah hari
pelatihan.
4. SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (Fixed Cost)
Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap meski
volume target kinerja kegiatan naik ataupun turun.
5. SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (Variabel cost)
Satuan pengendali belanja variabel merupakan belanja yang nilainya akan
berubah dipengaruhi perubahan target kenerja atau volume kegiatan.
6. FORMULA PERHITUNGAN BELANJA TOTAL
Merupakan rumus untuk menghitung total belanja suatu kegiatan, merupakan
penjumlahan dari belanja variabel dan belanja tetap.
7. RENTANG RELEVAN
Rentang relevan adalah suatu rentang pengendali belanja agar standar dapat
digunakan secara optimal untuk menganalisa kewajaran belanja suatu kegiatan,
apabila terdapat kegiatan pelatihan dengan pengendali belanja diluar rentang
relevan, maka tidak dapat menggunakan standar tersebut secara optimal.
8. TABEL ALOKASI BELANJA
menginformasikan jenis-jenis objek belanja, proporsi batas bawah, rata-rata,
batas atas dari total belanja. Jenis-jenis objek belanja merupakan lingkup belanja
yang hanya diperbolehkan digunakan dalam ASB tersebut, atau jenis objek belanja
tidak boleh ditambah maupun dikurangi. Batas bawah adalah proporsi terendah
dari objek belanja, rata-rata adalah proporsi rata-rata dari objek belanja pada
seluruh SKPD, batas atas adalah proporsi tertinggi yang dapat digunakan dalam
32
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
objek belanja. Batas atas dan bawah memberikan flesibelitas dalam menyusun
anggaran.
B. CARA PENGGUNAAN ANALISA STANDAR BELANJA
Berikut langkah-langkah menggunakan ASB berdasarkan contoh ASB diatas:
1. pastikan bahwa kegiatan tersebut telah tercantum dalam KUA-PPAS atau
Kebijakan Umum APBD atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
2. Pastikan ASB yang digunakan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan disusun
anggarannya.
Contoh:
Kegiatan pelatihan = menggunakan ASB PENYELENGGARAAN BIMBINGAN ATAU
PELATIHAN TEKNIS.
3. Dari ASB maka dapat ditentukan maksimum total belanja dengan rumus:
Belanja Total=Belanja Tetap + (Belanja Variabel x cost driver),
dengan menggunakan contoh ASB diatas maka total belanja:
Rp 1.162.850 + (Rp 100.000 x 30 peserta x 4 hari pelatihan)= Rp 13.162.850
4. Alokasikan total belanja kepada komponen-komponen belanjanya sesuai
prosentase yang telah ditentukan pada ASB, besarnya prosentase setiap
komponen ditentukan oleh perencana.
33
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
No. Keterangan Rata-Rata Rp Perkomponen
1 Belanja Honorarium PNS 18.33% 2,412,750
2 Belanja Honorarium non PNS 9.71% 1,278,113
3 Belanja bahan material 5.74% 755,548
4 Belanja Bahan Habis Pakai 9.87% 1,299,173
5 Belanja Jasa Kantor 22.51% 2,962,958
Belanja Cetak dan
6 12.13% 1,596,654
penggandaan
7 Belanja Sewa 0.69% 90,824
8 Belanja Makan Minum 12.32% 1,621,663
9 Belanja Perjalanan Dinas 8.70% 1,145,168
Jumlah 100% 13,162,850
5. Dari ASB maka dapat ditentukan “indikator input” yaitu besarnya anggaran Rp
13.162.850; dan “indikator output” adalah terdiklatnya 30 orang peserta selama 4
hari.
6. ASB di tuangkan pada RKA, sebagai berikut:
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir RKA-SKPD
SKPD... 2.2.1
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN...
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan
Satuan kerja : 1.01.01 Dinas Pendidikan
34
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
Program : xxxx
Kegiatan : xxxx Pelatihan Guru-Guru SMP
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
Jumlah anggaran Tahun sebelumnya: tidak dianggarkan
Jumlah anggaran tahun 2007: Rp 13.162.850
(tiga belas juta seratus enampuluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
Jumlah anggaran Tahun 2008 : tidak dianggarkan
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Pelatihan materi...dipahami 120 peserta
Program
Masukan Dana yang tersedia Rp 13.162.850
Keluaran Peserta yang dilatih, lama pelatihan 30 orang , 4 hari
pelatihan
Hasil Tercapainya kompetensi peserta sesuai
materi yang dilatihkan
Rincian anggaran..
35
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
REFERENSI
Irwan Taufiq Ritonga, 2012, Analisis Standar Belanja, Lembaga Kajian manajemen, Sleman.
Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah.
Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan
Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional
36
Analisa Standar Belanja Buku Peserta
PROFIL PENULIS
R. Bramantyo mulai meniti karir sebagai pemeriksa atau Ajun
Akuntan tahun 1988 setelah menyelesaikan pendidikan Diploma III
pada STAN Jakarta. Pada tahun 2000 diangkat sebagai Kepala Sub
Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis Aparatur Pengawasan,
kemudian tahun 2004 diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Tata
Laksana Pengawasan Internal Pemerintah dan BUMN BUMD, dan
pada tahun 2007 menjadi widyaiswara pada Pusdiklatwas BPKP. Pada
tahun 2011, penulis dipekerjakan sebagai Widyaiswara pada Pusdiklat
BPK, hingga saat ini menekuni karirnya sebagai Widyaiswara Ahli
Utama pada Badiklat PKN BPK RI.
37
BADAN DIKLAT PKN
BPK RI