Materi sosiologi Upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik.

MATERI SOSIOLOGI PEMECAHAN MASALAH SOSIAL UNTUK
MENCAPAI KEHIDUPAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, maka siswa diharapkan mampu :

1. Memahami permasalahan sosial dimasyarakat.
2. Mengidentifikasi dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik.
3. Mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik

yang lebih baik.

A. Permasalahan sosial dimasyarakat
1. Konsep permasalahan sosial
Ahli sosiologi Indonesia, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah
sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat,
yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-
unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan
dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya
perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang
dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam.
Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan khusus, seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial,
musyawarah mufakat dan lain sebagainya.
Timbulnya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat,
yang membahayakan kehidupan kelompok sosial menurut Soerjono Soekanto,
sebagaimana penjelasan diatas, dapat diartikan sebagai masalah sosial. Masalah sosial
timbul karena sebab-sebab individu sendiri (intrinsik) dan dari luar individu
(ekstrinsik). Sebab-sebab ekstrinsikberasal dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
Masalah sosial sebagai proses sosial mencakup konsepsi tentang disorganisasi sosial
dan konflik nilai. Masalah sosial timbul sebagai akibat dari proses perubahan
sehubungan dengan perkembangan dalam sistem kepribadian manusia serta sistem
sosial.dalam proses ini pula terjadi hambatan-hambatan terhadap realisasi nilai-nilai
sosial.
Terjadinya masalah sosial sebagai proses adalah alami dan tidak dapat dielakkan
lagi. Pada hakikatnya permasalahan kesejahteraan sosial timbul dari dapat atau tidak
terpenuhinya kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Blumer (1971) dan Thompson
(1988) mengatakan bahwa yang dimaksud masalah sosial adalah suatu kondisi yang
dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam
nilai-nilai suatu masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota
masyarakat kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama. Entitas
tersebut dapat merupakan pembicaraan umum atau menjadi topik ulasan di media
massa, seperti televisi, internet, radio, dan surat kabar.

Situasi sosial yang tidak diinginkan oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan akan
mengganggu sistem sosial dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah
perilaku meyimpang dari nilai atau norma-norma (Horton dan Leslie, 1984). Masalah
sosial adalah suatu kondisi sosial yang memengaruhi sejumlah besar orang yang
memerlukan perbaikan segera dengan sekumpulan tindakan-tindakan (Zastrow, 2000).
Ada juga yang mengatakan bahwa Masalah Sosial adalah suatu situasi atau kondisi
yang tidak mengenakkan atau situasi problematic (Pincus & Minahan).

Ditinjau dari paradigma ilmu-ilmu sosial, pengertian masalah sosial masih lazim
digunakan untuk menunjuk suatu masalah yang tumbuh dan/atau berkembang dalam
kehidupan komunitas, dimana masalah itu dianggap kurang atau bahkan tidak sesuai
dengan nilai-nilai dan/atau norma-norma sosial dalam komunitas tersebut. Tumbuh dan
berkembangnya suatu masalah sosial sangat tergantung pada dinamika proses
perkembangan komunitas itu sendiri. Ketika suatu komunitas mengalami proses
perkembangan baik karena adanya faktor-faktor dari luar komunitas, karena adanya
faktor-faktor dari dalam komunitas itu sendiri, maupun adanya proses diferensiasi
struktural dan kultural biasanya komunitas tersebut akan selalu mengalami goncangan,
apalagi jika faktor-faktor perubahan itu datangnya sangat cepat.

Unsur-unsur masalah sosial yaitu: adanya situasi atau kondisi sosial; adanya
sekelompok orang yang mengevaluasi situasi atau kondisi sosial tersebut; adanya
evaluasi terhadap situasi atau kondisi sosial tersebut sebagai tidak mengenakkan;
adanya alasan-alasan mengapa situasi atau kondisi tersebut tidak mengenakkan.
Masalah sosial, dapat dibedakan menjadi dua bagian,

 pertama Masalah sosial konvensional; kemiskinan, wanita rawan sosial
ekonomi, keluarga berumah tak layak huni, keterlantaran (balita, anak, dan
lanjut usia), keterasingan, kecacatan, ketunaan sosial (gelandangan, tuna
susila), anak remaja nakal, bencana.

 Kedua Masalah kontemporer; kerusuhan sosial, korban tindak
kekerasan/perlakuan salah, anak jalanan, keluarga dengan masalah sosial
psikologis, korban penyalahgunaan napza, penyandang penyakit HIV/AIDS,
keluarga rentan.

1.1 gambar kemiskinan 2.2 gambar rumah tak layak huni

2.1 gambar kerusuhan sosial 2.2 gambar pengguna narkoba

Pada umumnya, sumber masalah sosial itu adalah bencana alam dan proses
sosial. Misalnya, pemerintah daerah mengharuskan masyarakat menggunakan kompor
gas karena bahan bakar minyak tanah akan dihilangkan. Kondisi ini menimbulkan
masalah sosial yang penting untuk diselesaikan. Harus ada jalan keluar atau solusi yang
diajukan oleh pihak tertentu, seperti pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi sosial,
atau musyawarah mufakat. Kalau solusi itu tak bisa dilakukan, maka masalah sosial
yang lebih besar akan timbul, sifatnya bisa bermacam-macam, bisa protes-protes kecil
atau bahkan kekerasan dan lainnya.

B. Dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik
Dalam lingkungan masyarakat pasti terdapat berbagai macam permasalahan sosial. Contoh
masalah sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, kenakalan remaja, masalah
kependudukan, masalah pencemaran lingkungan, maupun masalah sosial lainnya. Adanya
berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat dapat membawa dampak bagi
masyarakat itu sendiri. Dampak yang muncul juga sangat beragam, baik dampak positif
maupun negatif. Adapun dampak negatif dari adanya permasalahan sosial di masyarakat,
antara lain:
1. Meningkatnya tingkat kriminalitas atau kejahatan
Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terutama masalah ekonomi dapat
mengakibatkan terjadinya kriminalitas atau kejahatan dalam kehidupan publik.
Kejahatan yang terjadi di ranah publik tidak semua mengakibatkan penderitaan pada
korban sebagai akibat tindak pidana oleh orang lain. Light, Keller dan Calhoun
menamakan dengan kejahatan tanpa korban.
Kejahatan ini meliputi: berjudi, penyalahgunaan obat bius, mabuk-mabukan, dan
hubungan tidak sah yang dilakukan secara sukarela antara orang dewasa. Meskipun
tidak membawa korban namun perbutan tersebut digolongkan sebagai kejahatan karena
dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun oleh kelompok yang
berkuasa. Disamping itu, dia juga menjelaskan bahwa perbuatan kejahatan juga bisa
membawa korban. Misalnya pemabuk yang sering melakukan perbuatan yang
membawa cedera orang lain. Tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang
kelas bawah tetapi juga dilakukan oleh orang-orang kelas atas. White Collar crime
merupakan suatu konsep yang diperkenalkan oleh sutherland yang mengacu pada
kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang berstatus tinggi dalam
rangka pekerjaannya. Adapun contoh kejahatan dalam bentuk jenis ini adalah
penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, penipuan dan seterusnya.
2. Adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.
Ketidakadilan sosial ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
mengakibatkan terjadinya berbagai persoalan dalam kehidupan publik, salah satunya
adalah adanya kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin.
3. Adanya perpecahan kelompok.

Perpecahan antar kelompok merupakan masalah sosial yang terjadi akibat perbedaan-
perbedaan yang ada antar kelompok yang berbeda yang menimbulkan stereotip
diantara anggota kelompok.
4. Munculnya perilaku menyimpang
Permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa mengakibatkan munculnya
perilaku menyimpang di dalam kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang
merupakan perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan
diluar batas toleransi. Misalnya: sesorang yang putus sekolah tidak mendapatkan
tempat dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tidak ada keterampilan yang
dimilikinya yang bisa membuat dia diterima didunia kerja, dia memilih jalan untuk
bergabung dengan komplotan pencuri dengan kendaraan bermotor.
5. Meningkatkan pengangguran
Permasalahan pendidikan yang tidak merata dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang
tidak dapat menampung jumlah para pencari kerja mengakibatkan jumlah angka
pengangguran meningkat di kehidupan masyarakat. Pengangguran yang terjadi di
dalam masyarakat bisa mengakibatkan permasalahan lainnya dalam kehidupan
bermasyarakat misalnya seseorang di PHK dari sebuah perusahaan karena perusahaan
tersebut mengalami kebangkutan. Maka jumlah pengangguran bertambah.
Bertambahnya jumlah pengangguran akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga
orang yang bersangkutan khususnya masalah ekonomi keluarga.

C. Pemecahan Masalah Sosial untuk Mencapai Kehidupan Publik yang Lebih Baik
1. Pemecahan Masalah Social Berbasis Negara
a. Pengantar
Kenyataan paling mendasar dalam kehidupan sosial adalah bahwa masyarakat
terbentuk dalam suatu bangunan struktur. Melalui bangunan struktural tertentu
maka dimungkinkan beberapa individu mempunyai kekuasaan, kesempatan dan
peluang yang lebih baik dari individu yang lain. Dari hal tersebut dapat dimengerti
apabila kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari kondisi
sosial yang ada sekaligus memungkinkan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan,
sementara dipihak lain masih banyak yang kekurangan.
Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan
sosial pada gilirannya selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan
perubahan dan perbaikan. Dalam konteks tersebut, upaya pemecahan sosial dapat
dibedakan antara upaya pemecahan berbasis negara dan berbasis masyarakat.
Negara merupakan pihak yang sepatutnya responsif terhadap keberadaan masalah
sosial. Perwujudan kesejahteraan setiap warganya merupakan tanggung jawab
sekaligus peran vital bagi keberlangsungan negara. Di lain pihak masyarakat
sendiri juga perlu responsif terhadap masalah sosial jika menghendaki kondisi
kehidupan berkembang ke arah yang semakin baik.
b. Kebijakan Social
Salah satu bentuk rumusan tindakan negara untuk memecahkan masalah sosial
adalah melalui kebijakan sosial. Suatu kebijakan akan dapat dirumuskan dengan
baik apabila didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Apabila studi masalah
sosial dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat maka bararti telah
memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan sosial yang baik, sehingga bila
diimplementasikan akan mampu menghasilkan pemecahan masalah yang efektif.
Pada dasarnya kebijakan social merupakan kebijakan dengan kelompok sasaran
tertentu, terutama warga masyarakat yang kehidupannya dianggap tidak sesuai
dengan tuntutan harkat dan martabat sebagai manusia. Kenyataan ini dapat
memberikan kesan bahwa pelayanan social sebagai bagian dari pelaksanaan

kebijakan social lebih berorientasi pada penyandang masalah. Contoh program
jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan social.
c. Perencanaan Social
Kebijakan termasuk kebijakan social adalah merupakan suatu keputusan tentang
perubahan dan perkembangan yang dibutuhkan. Keputusan tersebut tidak akan
membawa dampak pada perubahan kondisi kehidupan apabila tidak dijalnkan.
Dengan demikian suatu keputusan perlu ditindak lanjuti dengan perumusan tentang
bagaimana mewjudkan perubahan dan perkembangan tersebut.berbicara tentang
hal itu berarti berbicara tentang perencanaan, dalam hal ini adalah perencanaan
social.

2. Pemecahan Masalah Social Berbasis Masayarakat
a. Pengantar
Sebagai pihak yang paling merasakan akibatnya, sebetulnya masyarakat sendiri
yang paling tidak menghendaki adanya masalah social. Oleh sebab itu
keberadaannya akan mengundang respon yang merupakan reaksi masyarakat
terhadap kondisi tersebut. Penanganan masalah sosial oleh masyarakat sendiri
dalam banyak hal juga dapat berkedudukan saling mengisi dan saling melengkapi
tindakan penanganan yang dilakukan oleh institusi pemerintah (Negara). Sebagai
kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan saling melengkapi tersebut,
Glassner dan Freedman mencoba menempatkan usaha pelayanan social yang
merupakan salah satu implementasi dan kebijakan social oleh Negara bukan
merupakan aktivitas yang berdiri sendiri, akan tetapi berada dalam konteks
lingkungan social tertentu. Sehubungan dengan hal itu dikatakan bahwa upaya
pelayanan social oleh Negara tersebut akan melibatkan interaksi atau hubungan
timbale balik antara tiga pihak: agency, worker, dan client.
Dengan berbekal pengalaman dan skill yang dimiliki, worker memberikan
pelayanan kepada client dan client mereson pelayanan tersebut. Sementara
agencyberfungsi menyiapkan, mengorganisasikan dan menyampaikan pelayanan
kepada client dan kemudian client memanfaatkan pelayanan tersebut. Dalam
hubungan yang lain agency merumuskan, mendesain dan mempersiapkan
seperangkat pelayanan sedang worker bertugas sebagai ujung tombak untk
menghubungkan pelayanan tersebut dengan client. Walaupun demikian, hubungan
tiga pihak dalam proses pelayanan social tersebut dikatakan tidak berada diruang
hampa, akan tetapi berada dalam konteks kehidupan social baik dalam level
community maupun society.
Respon masyarakat terhadap masalah social pada umumnya merupakan tindakakn
bersama yang diharapkan berdampak pada kondisi kehidupan yang lebih baik.
Secara umum dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang dapat megelola dan
mengatasi masalah social, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi
dibandingkan masyarakat yang lain. Sebaliknya, ketidakmampuan masyarakat
untuk menangani dan memecahkan masalah social yang dihadapi dapat melahirkan

kondisi social illfare sebagai lawan kata dari social welfare. Sudah tetu usaha untuk
mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera tersebut tidak hanya ditentukan oleh
keberhasilan dalam mnegelola dan mengatasi masalah social, akan tetapi juga
ditentukan oleh terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan masyarakat.
b. Mengembangkan Pemberdayaan Sosial
Apabila dalam kehidupan masyarakat ditemukan suatu kondisi di mana banyak
nilai dan norma dilanggar sehingga keberaturan dan integrasi social terganggu,
maka system yang baik akan melihatnya sebagai kegagalan mekanisme sosialisasi
nilai dan control sosialnya. Hal ini kemudian akan diserap dan dijadikan sebagai
umpan balik untuk memperbaiki mekanisme yang ada secara melekat. Dengan cara
ini kemudian menghasilkan perubahan dan perbaikan dalam mekanisme sosialisasi
nilai dan mekanisme control sosialnya, sehingga berbagai bentuk masalah social
yang dipicu oleh pelanggaran nilai dan norma dapat dihilangkan atau minimal
dikurangi. Maka dalam rangka usaha masyarakat sendiri untuk menangani masalah
social terutama melalui development, strategi community development dan strategi
pembangunan lain yang berbasis masyarakat dan berorientasi pemberdayaan dapat
digunakan.
Berdasar pendapat Sunyoto Usman (2003 : 40-47 ) ada beberapa strategi yang dapat
menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam
pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan
melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi,
yaitu ;

 pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan
bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat
dikembangkan.

 Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
(empowering), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf
pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber
kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar.

 Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses
pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program
pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah
ke atas atau lebih dikenal pendekatan bottom-up. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan
semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah
keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk
melaksanakannya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan
penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan.
Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.
Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah
dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model bottom
memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini
menampatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan “bottom up” lebih memungkinkan penggalian
dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih
merasa “memiliki”, dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan,
yang nota bene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Betapa pun pendekatan bottom-
upmemberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak
lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan
bentuknya yang mapan.

c. Pemanfaatan Modal Social

Kewenangan masyarakatuntuk menyelesaikan upaya penanganan masalah social
tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas guna
melakukannya. Dari pengamatan melalui praktek kehidupan dalam keseharian
ternyata masyarakat telah banyak melakukan upaya penanganan masalah social ini.
Berbagai pola penanganan mereka peroleh melalui proses belajar social yang
berlangsung dalam dinamika interaksi dan relasi sosialnya. Pada umumnya
masyarakat mampu melakukan hal-hal seperti itu karena dalam masyarakat sendiri
tersimpan modal social, yang seperti halnya dengan modal fisik dan financial dapat
digunakan sebagai energy penggerak tindakan bersama termasuk dalam menangani
masalah social.
Sebagai contoh program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP) yang
mengembangkan lembaga yang diberi nama Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) yang dibentuk masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM)
untuk melakukan pengelolaan aktivitas pengentasan kemiskinan oleh masyarakat
sendiri. Pada sisi lain dijumpai juga berbagai tindakan bersama yang hasilnya tidak
secara langsung meningkatkan taraf hidup. Bentuknya merupakan usaha yang
dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri untuk membangun berbagai
prasarana produksi misalnya bendungan dan saluran air serta pasar desa.
Disampign itu juga tidak jarang keberadaan modal social tersebut dapat menjadi
energy bagi tindakan bersama untuk pengadaan fasilitas umum yang lain seperti
gardu ronda, tempat mandi umum, serta balai pertemuan. Dalam bentuk yang lain
terutama dilihat dari upaya untuk mengantisipasi masalah social, modal social yang
berupa solidaritas social, rasa saling percaya dan asas timbal balik dapat mendorong
berbagai bentu tindakan yang merupakan cerminan kepedulian social.

d. Pemanfaatan Institusi Social

1) Organisasi Masyarakat
Secara garis besar organisasi yang melakukan usaha kesejahteraan social yang
berasal dari masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga yakni institusi
masyarakat local, organisasi yang bergerak atas dasar motivasi filantropi dan
lembaga swadaya masyarakat. Ketiganya merpakan organisasi social non
pemrintah karena tumbuh dari dalam dan atas prakarsa masyarakat sendiri.
Disamping itu juga merupakan organisasi social di luar sector swasta atau
usaha, oleh karena pada dasarnya bersifat non profit. Contoh GNOTA (Gerakan
Nasinal Orang Tua Asuh), PKAK (Peningkatan Kesejahteraan Anak dan
Keluarga), serta LSM yang secara langsung melakukan usaha kesejahteraan
social dan pelayanan social maupun LSM yang secara tidak langsung dapat
berdampak pada peningkatan kesejahteraan social melalui advokasi dan
kedudukannya sebagai kelompok penekan yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan dan kebijakan, contohnya Sigab, Sapda, dsb.

2) Organisasi Swasta
Perusahaan swasta yang berorientasi profit dan memiliki usaha diluar bidang
pelayanan social dan jaminan social, sebtulnya juga dapat melakukan usaha
sampingan dalam bentuk kegiatan pelayanan social dan bantuan social.
Beberapa perusahaan memasukkan pelayanan social sebagai aktualisasi
kepedulian sosialnya yang merupakan bagian dari aktvitas usahanya dalam
bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Contoh yang lain adalah adanya
perusahaan ang baik secara tetap dan rutin menjadi donator bagi usaha
kesejahteraan social.