Indonesia+CG+Roadmap

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA i
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA i
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP










































MENUJU TATA KELOLA EMITEN DAN
PERUSAHAAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK









TOWARDS BETTER GOVERNANCE OF ISSUERS
AND PUBLIC COMPANIES

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA iii
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP





daftar isi

table of contents















halaman
pages
DAFTAR ISI / contents iii
DAFTAR GRAFIK DAN TABEL / LIST OF GRAPHS AND TABLES v
SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK/ MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF vii
COMMISSIONERS OF OJK

BAB I PENDAHULUAN/CHAPTER I: INTRODUCTION 01
A. LATAR BELAKANG / BACKGROUND 01
A.1. PASAR MODAL INDONESIA/ INDONESIAN CAPITAL MARKET 01
A.2. TONGGAK PENTING TATA KELOLA PERUSAHAAN DI INDONESIA/ IMPORTANT MILESTONES 04
OF CORPORATE GOVERNANCE IN INDONESIA
A.3. PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN/ CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT 07
B. TUJUAN/ OBJECTIVES 09
B.1. MENYUSUN TONGGAK PERBAIKAN TATA KELOLA EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK/ 10
SETTING MILESTONES FOR IMPROVING GOVERNANCE OF ISSUERS AND PUBLIC COMPANIES
B.2. MEMPERBAIKI REGULASI DAN PRAKTIK TATA KELOLA EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK 10
SECARA KOMPREHENSIF/ IMPROVING GOVERNANCE REGULATIONS AND PRACTICES OF
ISSUERS AND PUBLIC COMPANIES COMPREHENSIVELY
B.3. MENINGKATKAN PRAKTIK TATA KELOLA EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK INDONESIA, 11
AGAR SETIDAKNYA SEJAJAR DENGAN PERUSAHAAN DI KAWASAN ASEAN/
STRENGTHENING GOVERNANCE PRACTICES OF INDONESIAN ISSUERS AND PUBLIC
COMPANIES THAT AT LEAST ARE PARALLEL TO THE COMPANIES IN THE ASEAN REGION
C. METODOLOGI/ METHODOLOGY 11


BAB II PENGUATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK/ CHAPTER II: STRENGTHENING OF GOOD 13
CORPORATE GOVERNANCE
A. KERANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN/ CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK 13
A.1. TINJAUAN SINGKAT/ BRIEF OVERVIEW 13
A.2. LINGKUP PERBAIKAN/ AREA OF IMPROVEMENT 14
B. PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM/ PROTECTION OF SHAREHOLDERS 21
B.1. TINJAUAN SINGKAT/ BRIEF OVERVIEW 21
B.2. LINGKUP PERBAIKAN/ AREA OF IMPROVEMENT 22
C. PERANAN PEMANGKU KEPENTINGAN/ ROLE OF STAKEHOLDERS 29
C.1. TINJAUAN SINGKAT/ BRIEF OVERVIEW 29
C.2. LINGKUP PERBAIKAN/ AREA OF IMPROVEMENT 30

iv ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP





daftar isi

contents







halaman
pages


37 D. TRANSPARANSI INFORMASI/ TRANSPARENCY OF INFORMATION
37 D.1 TINJAUAN SINGKAT/ BRIEF OVERVIEW
38 D.2 LINGKUP PERBAIKAN/ AREA OF IMPROVEMENT
42 E. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI/ ROLES AND RESPONSIBILITIES
OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS
42 E.1. TINJAUAN SINGKAT/ BRIEF OVERVIEW
43 E.2. LINGKUP PERBAIKAN/ AREA OF IMPROVEMENT



59 BAB III RENCANA IMPLEMENTASI/ CHAPTER III: IMPLEMENTATION PLAN
59 A. TINJAUAN SINGKAT/ BRIEF OVERVIEW
60 B. BAGAN REKOMENDASI DAN IMPLEMENTASI / RECOMMENDATION AND IMPLEMENTATION CHART


67 UCAPAN TERIMA KASIH/ ACKNOWLEDGMENTS
71 DAFTAR SINGKATAN/ ABBREVIATIONS
73 DAFTAR PUSTAKA/ REFERENCES

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA v
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP





daftar grafik dan tabel


list of graphic and tables







halaman
pages

Grafik/ Graph 1. Kapitalisasi Pasar, Rata-Rata Nilai Transaksi Harian dan IHSG Periode 03
1998 – 2013/ Market Capitalization, Average Daily Transaction Value and IHSG Period
1998 –2013
Grafik/ Graph 2. Pedoman GCG yang diterbitkan KNKG/ GCG Codes issued by KNKG 06
Grafik/ Graph 3 Pengungkapan Kode Etik/ Disclosure of Code of Conduct 17
Grafik/ Graph 4. Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal/ Capital Market Supporting Professionals 20
Grafik/ Graph 5. Pengungkapan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan/ Disclosure of Employee 33
Stock Ownership Program
Grafik/ Graph 6. Pengungkapan Sistem Whistleblowing/ Disclosure of Whistleblowing System 34
Grafik/ Graph 7. Pengungkapan Tugas Sekretaris Perusahaan/ Disclosure of Corporate Secretary Duties 36
Grafik/ Graph 8. Pengungkapan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi/ Disclosure of Frequency 47
of Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors
Grafik/ Graph 9. Pengungkapan Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi/ Disclosure of 48
Frequency of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors
Grafik/ Graph 10. Pengungkapkan Hubungan Kinerja dengan Remunerasi Direksi/ Disclosure of 53
Relationship between Performance and Remuneration of Directors
Grafik / Graph 11. Pengungkapan Komite Nominasi dan Remunerasi/ Disclosure of Nomination and 56
Remuneration Committee



Tabel/Table 1. Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia dan negara lainnya/ Growth of the Indonesian 04
Capital Market and Other Countries
Tabel/ Table 2. Komite-komite yang Dimiliki Emiten dan Perusahaan Publik/ Committees owned by 58
Issuers and Public Companies

vi ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA vii
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP





sambutan ketua dewan komisioner OJK


Message from the Chairman of the Board of Commissioners of OJK





























ndonesia baru saja melalui reformasi kerangka ndonesia has recently reformed its financial
pengawasan sektor jasa keuangan dengan services sector supervisory framework with
berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), the establishment of the Financial Services
Isebagaimana diamanatkan dalam Undang- IAuthority (OJK) as mandated by Law No.
undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. 21 of 2011 regarding the OJK. The recent
Kerangka pengawasan sektor jasa keuangan financial services sector supervisory framework
yang baru ini menekankan pentingnya Indonesia emphasizes the importance for Indonesia to
untuk memiliki sistem keuangan yang sehat have a financial system that is fundamentally
secara fundamental dan berkesinambungan, sound and sustainable and capable of protecting
yang mampu melindungi kepentingan konsumen the interests of consumers and the public. The
dan masyarakat. Implementasi praktik tata kelola implementation of good corporate governance
perusahaan yang baik adalah salah satu kontributor practices is a critical contribution in the effort
utama dalam upaya mencapai tujuan tersebut, to achieve this goal, which will lead to improved
yang akan bermuara kepada peningkatan kinerja economic performance and sustainable economic
perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang growth.
berkesinambungan.

Indonesia telah belajar dari pengalaman saat Indonesia learned from experience during the
terjadinya krisis keuangan global di tahun 1998 global financial crisis in 1998 and 2008 that
dan 2008, dimana tata kelola perusahaan sangatlah corporate governance is very important. The
penting. Implementasi praktik tata kelola perusahaan implementation of weak corporate governance
yang lemah telah diidentifikasi sebagai salah practices was identified as one of the causes
satu penyebab terjadinya krisis keuangan global of the global financial crisis. In this regard,
dimaksud. Dalam kaitan tersebut, peningkatan improvement in the implementation of corporate
implementasi praktik tata kelola perusahaan pada governance practices of Issuers and Public
Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia saat ini Companies in Indonesia is now top priority. This
menjadi prioritas utama. Roadmap ini hadir sebagai Roadmap is presented as a means to realizing
sarana dalam rangka mewujudkan prioritas tersebut. this priority.

viii ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP














Tujuan utama Roadmap ini adalah sebagai The main goal of this Roadmap is to serve
suatu tonggak sejarah dalam upaya kita untuk as a milestone in our joint efforts to improve
meningkatkan implementasi praktik tata kelola the implementation of corporate governance
perusahaan di Indonesia. Roadmap ini juga practices in Indonesia. This Roadmap will also be
akan menjadi referensi utama dalam melakukan the main reference in improving good governance
perbaikan praktik dan regulasi tata kelola yang baik practices and regulations for companies in a
bagi perusahaan di Indonesia secara komprehensif, comprehensive manner, specifically Issuers
khususnya Emiten dan Perusahaan Publik. Merujuk and Public Companies. Referring to the role of
kepada peran Indonesia di kawasan ASEAN, Indonesia in the ASEAN region, this Roadmap will
Roadmap ini nantinya akan turut memberikan also make positive contributions to improving
kontribusi positif dalam rangka meningkatkan tata good corporate governance, to at least be on par
kelola perusahaan yang baik, agar setidaknya sejajar with the corporate governance in the ASEAN
dengan tata kelola perusahaan di kawasan ASEAN, region, in order to meet the ASEAN Economic
guna menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN Community (AEC) by 2015.
(MEA) di tahun 2015.
Roadmap ini disusun untuk memberikan gambaran This Roadmap is prepared to provide a full
secara menyeluruh atas berbagai aspek tata overview of the various aspects of corporate
kelola perusahaan yang perlu ditingkatkan, yaitu governance that need to be improved, namely the
Kerangka Tata Kelola Perusahaan, Perlindungan Corporate Governance Framework, Protection of
Pemegang Saham, Peranan Pemangku Kepentingan, Shareholders, Role of Stakeholders, Information
Transparansi Informasi, serta Peran dan Tanggung Transparency, and Roles and Responsibilities of
Jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Lebih penting Board of Commissioners and Board of Directors.
lagi, Roadmap ini memuat rekomendasi dan More importantly, this Roadmap contains a
implementasi sebagai pedoman dan penentuan recommendation and implementation chart as
keluaran yang diharapkan. Penyusunan Roadmap a guide and determinant of the expected output.
ini pun menggunakan referensi utama dan merujuk The preparation of this Roadmap also uses
kepada standar internasional terkait praktik tata the main references and refers to the relevant
kelola perusahaan yang baik. international standards for good corporate
governance practices.

Kami berharap bahwa publikasi Roadmap We expect that the publication of this Roadmap
ini menandai dimulainya pekerjaan untuk marks the start of the implementation
mengimplementasikan apa yang dimuat di of its contents. The overall materials,
dalamnya. Keseluruhan materi, rekomendasi, recommendations, and implementation plan
dan rencana implementasi yang dimuat dalam contained in this Roadmap are expected to be
Roadmap ini diharapkan dapat menjadi pedoman a guide for stakeholders on matters that need
dalam melakukan perbaikan tata kelola Emiten dan to be addressed and those who are respectively
Perusahaan Publik. Dengan demikian, kita dapat responsible. Thus, we all can measure the
mengukur tingkat kemajuan dari implementasi progress rate of the implementation of corporate
praktik tata kelola perusahaan di Indonesia, yang governance practices in Indonesia. This is the key
menjadi kunci dalam mencapai level implementasi to achieving expected implementation levels.
yang diharapkan.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA ix
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP














Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan The involvement of all stakeholders is one key
adalah salah satu kunci sukses dalam penyusunan to success in the preparation of this Roadmap.
Roadmap ini. Tanpa adanya dukungan mereka, Without their support, all would be impossible.
maka hal ini tidaklah mungkin terwujud. Pada On this occasion, the OJK expresses its highest
kesempatan ini, OJK menyampaikan penghargaan appreciation and sincere gratitude, especially to
yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang all the members of the Corporate Governance
tulus, khususnya kepada segenap anggota Corporate Task Force (CGTF), the experts of both domestic
Governance Task Force (CGTF), para pakar tata kelola and international governance, as well as market
domestik dan internasional, serta para pelaku pasar, participants, who have participated in a series of
yang telah turut berpartisipasi dalam serangkaian stages of this Roadmap preparation process.
tahapan proses penyusunan Roadmap ini.
Akhirnya, melalui Roadmap ini, mari kita semua Finally, through this Roadmap, let us all believe
meyakini bahwa peningkatan implementasi praktik that the improvement in the implementation
tata kelola perusahaan akan segera terwujud. OJK of corporate governance practices will soon be
akan selalu memberikan dukungan atas berbagai realized. The OJK will always provide support to
inisiatif dalam upaya kita bersama mentransformasi the various initiatives of our collective efforts to
Indonesia untuk mencapai kinerja perekonomian transform Indonesia into a country of thriving
yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang economic performance and sustainable economic
berkesinambungan. growth.











Jakarta, Januari/ January 2014






Muliaman D. Hadad
Ketua Dewan Komisioner OJK
Chairman of the Board of Commissioners of OJK

x ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 1
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP
















PENDAHULUAN


Introduction


















A. LATAR BELAKANG A. BACKGROUND

A.1. PASAR MODAL INDONESIA A.1. INDONESIAN CAPITAL MARKET

Krisis keuangan tahun 1997 – 1998 yang melanda The financial crisis of 1997-1998 which affected
banyak negara di Asia, termasuk Indonesia, telah many countries in Asia, including Indonesia, has
mendorong terjadinya reformasi dan timbulnya encouraged reforms and led to the emergence
berbagai inisiatif untuk memperkuat ekonomi of various initiatives to strengthen the national
nasional dan kerjasama regional. Beberapa usulan economy and regional cooperation. Several
dan perjanjian pun kemudian dilakukan untuk proposals and agreements have been made
membangun kerjasama yang lebih luas dan to establish broader and more thorough
menyeluruh, termasuk kerjasama dalam rangka cooperation, including cooperation to develop the
membangun komunitas ASEAN tahun 2015. ASEAN community by 2015. Cooperation covers
Kerjasama tersebut diantaranya meliputi kerjasama areas including corporate governance (popularly
di bidang tata kelola perusahaan atau yang populer referred to as ‘CG’).
dikenal dengan istilah corporate governance (CG).

Krisis keuangan juga menunjukkan pentingnya The financial crisis has also demonstrated the
peran pasar modal bagi perekonomian nasional. importance of the role of capital markets for
Pasar modal yang dikembangkan dengan baik the national economy. Well developed capital
dapat saling mendukung dengan sistem perbankan markets can be mutually supportive with a solid
yang solid dan stabil. Pasar modal menyediakan and stable banking system. Capital markets
alternatif pembiayaan perusahaan jangka panjang provide an alternative to long-term corporate
dan sarana investasi bagi investor. Untuk itu, tata financing and investment facility for investors.
kelola perusahaan memainkan peranan penting To that end, corporate governance plays an
untuk memastikan bahwa pelaku pasar modal dan important role in ensuring that capital markets
perbankan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip and banks are managed based on the principles
kewajaran, transparansi, akuntabilitas, tanggung of fairness, transparency, accountability,
jawab dan kemandirian untuk memperoleh responsibility and independence in order to gain
kepercayaan investor. investor confidence.

2 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




Pasar Modal Indonesia secara bertahap telah The Indonesian Capital Market has been
melakukan serangkaian transformasi yang conducting a series of transformations that
memberikan peluang untuk menjadi lebih are enabling it to become more competitive at
kompetitif di tingkat regional. Hal tersebut dilakukan the regional level. These transformations have
dengan menerapkan standar internasional dan gradually adopted and applied international
praktik terbaik yang dapat diteladani di dunia standards and best practices that can be imitated
pasar modal. Pada awal 1990-an, Pasar Modal throughout the financial sector. In the early 1990s,
Indonesia diatur melalui Surat Keputusan Menteri the Indonesian Capital Market was regulated by
Keuangan. Sejak tahun 1995 Pasar Modal Indonesia Decree of the Ministry of Finance. Since 1995
memperoleh landasan hukum yang lebih kuat the Indonesian Capital Market has obtained a
dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 stronger legal basis with the enactment of Law
Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM). Undang- No. 8 of 1995 on Capital Market. This Law defines
undang ini mendefinisikan pasar modal sebagai the capital market as “activities concerned with
”kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Public Offering and trading of Securities, Public
Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik Companies relating to the issuance of Securities,
yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta as well as institutions and professions related to
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek” the Stock Exchange”.

Perkembangan terakhir dalam industri jasa The most recent development in the Indonesian
keuangan Indonesia, termasuk pasar modal, adalah financial sector has benn the establishment of
dengan terbentuknya lembaga baru yaitu Otoritas the Financial Services Authority (OJK) through
Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-undang Law No. 21 of 2011 concerning the Financial
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Services Authority (OJK). The main goal of the
Keuangan (UU OJK). Tujuan utama pembentukan establishment of the OJK is to ensure activities in
OJK adalah mewujudkan kegiatan di dalam sektor the financial services sector are held on a regular
jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, basis, and are fair, transparent, and accountable,
adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu so that Indonesia’s financial system may grow
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara in a sustainable and stable manner, capable of
berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi protecting the interests of consumers and the
kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal public. The OJK serves to organize regulatory and
ini diwujudkan dengan menggabungkan dua supervisory systems which are integrated with
badan pengatur jasa keuangan di Indonesia, yaitu overall activities in the financial services sector in
otoritas pasar modal dan industri keuangan non- Indonesia. It is, established through the combining
bank (Bapepam-LK) dan otoritas perbankan (Bank of two financial services regulatory agencies in
Indonesia), menjadi satu institusi terpadu. Indonesia, namely the capital market and non-
bank financial industry authority (Bapepam - LK)
and the banking authority (Bank Indonesia).



Masa transisi dari semua otoritas pengawasan The transition period for all regulatory authorities
kegiatan di pasar modal, asuransi, dana pensiun, on the activities in the capital market, insurance,
dan jasa keuangan lainnya ke lembaga baru OJK pension funds, and other financial services
efektif berlaku pada 31 Desember 2012. Adapun institutions to be assumed by the OJK was
kewenangan pengawasan industri perbankan di completed on December 31, 2012. Meanwhile,
bawah Bank Indonesia berakhir dan beralih ke the banking industry supervisory authority under
OJK pada 31 Desember 2013. OJK adalah lembaga Bank Indonesia was end and transferred to OJK
yang independen dalam melaksanakan tugas dan on December 31, 2013. OJK is an independent
wewenangnya dan berfungsi menyelenggarakan body in conducting its duties and authorities, and
sistem pengaturan dan pengawasan yang functions to regulate and supervise all financial
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector activities in Indonesia.
sektor jasa keuangan di Indonesia.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 3
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




Bursa Efek Indonesia (BEI) terbentuk setelah terjadinya The Indonesia Stock Exchange (IDX) was
proses peleburan Bursa Efek Surabaya (BES) dan established after a merger of the Surabaya Stock
Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2007. Bursa Efek Exchange and the Jakarta Stock Exchange. The
Indonesia menjadi tempat utama perdagangan Efek, Indonesia Stock Exchange is the primary point
yang meliputi antara lain saham, obligasi, sukuk, dan for Securities trading, which includes, among
derivatif. Semua perusahaan yang tercatat di Bursa others, stocks, bonds, sukuk and derivatives. All
Efek Indonesia merupakan Emiten domestik. Selaku companies listed in the Indonesia Stock Exchange
regulator pasar modal, OJK telah mengeluarkan are domestic issuers. As capital market regulator,
peraturan yang memberikan peluang diterbitkannya the OJK has issued a regulation allowing foreign
Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Indonesian companies to issue Indonesian Depositary
Depositary Receipts) oleh perusahaan luar negeri, akan Receipts, though none has done so to date.
tetapi hingga saat ini belum ada yang melakukannya.

Pada tahun 2013, dengan pertumbuhan ekonomi In 2013, with strong economic growth and despite
yang kuat, meskipun berada dalam krisis keuangan the lingering repercussions from the global
global, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) financial crisis, the Composite Stock Price Index
mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa dengan (IHSG) reached an all-time high level of 5,214.976
ditutup pada level 5.214,976 pada tanggal 20 Mei on May 20, 2013. On December 30, 2013, the stock
2013. Pada 30 Desember 2013, IHSG ditutup di index closed at the 4,274.18, a slight decrease
angka 4.274,18 atau mengalami sedikit penurunan of 0.98% compared to the closing stock index in
0,98% dibandingkan penutupan IHSG di tahun 2012 2012 at 4,315.316. In terms of the number of
sebesar 4.315,316. Dari sisi jumlah Emiten, pada tahun Issuers, in 2013, there are 31 new issuers that
2013 ini terdapat 31 Emiten baru yang mencatatkan listed shares on the IDX, bringing the total to 484
saham di BEI sehingga total Emiten tercatat menjadi Issuers. Market capitalization also increased by
484 Emiten. Kapitalisasi pasar juga meningkat 2,23% 2.23% to Rp.4,219.02 trillion compared to 2012 of
menjadi Rp.4.219,02 triliun dibanding tahun 2012 Rp.4,126.99 trillion (see Graph 1).
sebesar Rp.4.126,99 triliun. (Lihat Grafik 1).




Grafik 1 Kapitalisasi Pasar, Rata-Rata Nilai Transaksi Harian dan IHSG Periode 1998 – 2013
graph Market Capitalization, Average Daily Transaction Value, and IHSG 1998 –2013


7,200 5,000
6,600 4,500
6,000
4,000
5,400
3,500
4,800
4,200 3,000
3,600 2,500
3,000 2,000
2,400
1,500
1,800
1,000
1,200
600 500
0 0
‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13


Rata-rata Nilai Transaksi Harian (Miliar Rupiah) Daily Average Value Capitalization (Rp) Index Index
dan Market Cap
Sumber/Source: BEI

4 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




Dibandingkan dengan pasar modal di negara Compared to capital markets in other countries,
lainnya, pasar modal Indonesia memiliki potensi the Indonesian capital market shows increased
peningkatan dan prospek yang cukup baik. Jumlah potential and good prospects. The number of
perusahaan yang tercatat di BEI pada akhir 2012 companies listed on the IDX at the end of 2012
berjumlah 459, meningkat sebesar 16,5% dari posisi totaled 459, an increase of 16.5% from the position
di tahun 2007. Kapitalisasi pasarnya mencapai in 2007. Market capitalization reached 45.18% of
45.18% dari PDB pada tahun 2012, sedangkan rata- GDP in 2012 while the world average was 73.92%
rata dunia sebesar 73,92% (lihat Tabel 1). (see Table 1).



Tabel 1 Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia dan Negara Lainnya
table Growth of the Indonesian Capital Market and Other Countries

Negara/ Kapitalisasi Pasar Emiten/ Jumlah Emiten Nilai Transaksi/
Country Market capitalization of listed companies Domestik / Stocks traded, total
Listed domestic value
(US$) (% of GDP)
dalam jutaan (million) companies (% of GDP)
2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012
Australia 1.298.429 1.286.438 152,66% 84,60% 1.913 1.959 155,53 69,16
Hong Kong 1.162.566 1.108.127 549,42% 420,93% 1.029 1.459 433,32 467,00
SAR, China
Indonesia 211.693 396.772 48,98% 45,18% 383 459 26,11 10,44
India 1.819.101 1.263.335 146,86% 68,60% 4.887 5.191 89,41 33,80
Japan 4.453.475 3.680.982 102,23% 61,76% 3.844 3.470 149,14 60,50
Korea, Rep. 1.123.633 1.180.473 107,09% 104,50% 1.767 1.767 188,14 134,02
Malaysia 325.663 476.340 168,26% 156,94% 1.036 921 77,50 41,02
New Zealand 47.454 79.802 35,19% 47,69% 154 142 16,06 14,94
Philippines 103.224 264.143 69,11% 105,58% 242 268 19,58 13,87
Singapore 353.489 414.126 209,53% 150,75% 472 472 227,75 56,95
Thailand 196.046 382.999 79,38% 104,65% 475 502 43,81 62,70
Vietnam 19.542 32.933 27,52% 23,25% 35 47 17,72 2,38
World 64.471.812 53.163.894 115,32% 73,92% 51.388 47.520 181,65 72,43
Sumber /Source: www.worldbank.org



A.2. TONGGAK PENTING TATA KELOLA A.2. IMPORTANT MILESTONES OF CORPORATE
PERUSAHAAN DI INDONESIA GOVERNANCE IN INDONESIA

Setelah krisis moneter yang menghantam The financial crisis has led to initiatives to
perekonomian di negara-negara Asia menjelang strengthen corporate governance framework,
akhir tahun 1990-an, muncul inisiatif untuk both at national and regional levels. A study
menguatkan kerangka tata kelola perusahaan, conducted by the Asian Development Bank (ADB)
baik di tingkat nasional maupun regional. Studi identified the lack of corporate governance as a
yang dilakukan oleh Asian Development Bank key contributor to the impact and depth of the
(ADB) mengidentifikasi bahwa kontributor utama crisis (Zhuang, et al, 2000). Thus, Asian financial
dari krisis ekonomi tersebut yakni lemahnya “tata crisis has become a significant momentum to urge
kelola perusahaan” (Zhuang, et al, 2000). Dengan reform of corporate governance in Asia, specifically
demikian, krisis Asia menjadi momentum penting in Indonesia.
yang mendorong urgensi reformasi tata kelola
perusahaan di Asia, dan juga di Indonesia.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 5
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




Pembentukan Komite Nasional Kebijakan Establishment of the National Committee
Corporate Governance. Krisis yang melanda Asia on Corporate Governance Policy. The crisis
tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk encouraged the Indonesian government to
bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah address corporate governance problems in
tata kelola perusahaan di Indonesia. Untuk itu, Indonesia. To that end, the National Committee
dibentuklah Komite Nasional Kebijakan Corporate for Corporate Governance (KNKCG) was formed in
Governance (KNKCG) pada tahun 1999 melalui 1999 by Decree of the Coordinating Minister for the
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Economy, Finance and Industry. The Committee is
Keuangan dan Industri, dengan melibatkan 30 orang comprised of 30 representatives from public and
perwakilan dari sektor publik dan swasta untuk private sectors tasked to recommend national
merekomendasikan prinsip-prinsip GCG nasional. corporate governance principles. In 2004, KNKCG
Pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite was converted into the National Committee
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan on Governance (KNKG) with consideration to
pertimbangan untuk memperluas cakupan ke tata extend coverage to the governance of the public
kelola sektor publik (public governance). KNKG telah sector (public governance). KNKG published the
menerbitkan Pedoman Nasional Good Corporate Indonesia’s Code of Good Corporate Governance
Governance (Pedoman Nasional GCG) pertama kali (Code of GCG) for the first time in 1999, and revised
pada tahun 1999, yang kemudian direvisi pada in 2001 and 2006.
tahun 2001 dan 2006.
Selanjutnya, untuk mendukung upaya reformasi To support the government’s reform efforts,
yang dilakukan pemerintah, kemudian bermunculan a number of initiatives were launched by
berbagai inisiatif yang digagas oleh berbagai organizations that pioneered the importance of
kalangan yang menaruh kepedulian untuk corporate governance practices in Indonesia (the
membangun kembali Indonesia setelah krisis. Indonesian Institute for Corporate Directorship
Berbagai organisasi yang memelopori pentingnya (IICD), the Indonesian Institute for Corporate
praktik tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia Governance (IICG), Forum for Corporate Governance
antara lain, Indonesian Institute for Corporate in Indonesia (FCGI), the Indonesian Institute
Directorship (IICD), Indonesian Institute for of Audit Committee (IKAI) and the Indonesian
Corporate Governance (IICG), Forum for Corporate Institute of Commissioners and Directors
Governance in Indonesia (FCGI), Ikatan Komite Audit (LKDI)). These organizations aim to promote
Indonesia (IKAI) dan Lembaga Komisaris dan Direksi governance awareness by organizing seminars
Indonesia (LKDI). Organisasi tersebut bertujuan and conferences, helping companies to conduct
untuk mempromosikan kepedulian terhadap tata self-assessment, providing education and training
kelola dengan mengadakan seminar dan konferensi, programs, assessing governance practices, as well
membantu perusahaan untuk melakukan self- as providing governance perception index on an
assessment, menyediakan program pendidikan dan annual basis.
pelatihan, melakukan penilaian praktik tata kelola,
serta menyediakan indeks persepsi tata kelola secara
tahunan.
Undang-undang Perseroan Terbatas. Undang- Law on Limited Liability Company. Law No. 40
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan of 2007 concerning Limited Liability Company
Terbatas (UUPT) yang menggantikan undang- (Limited Liability Company Law), replacing an
undang sebelumnya tahun 1995 merupakan earlier law of 1995, is more comprehensive
undang-undang yang lebih komprehensif dalam in accommodating and outlining governance
mengakomodasi dan menjabarkan prinsip- principles to regulate the equality of company
prinsip tata kelola dengan mengatur kesetaraan organs comprised of the General Meeting of
organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and
Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan

6 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




1
Direksi . UUPT juga menjelaskan peran dan tanggung Board of Directors . The Law also describes the roles
1
jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta elemen and responsibilities of the Board of Commissioners
tata kelola perusahaan lainnya. Revisi UUPT ini and Board of Directors, as well as other corporate
mencerminkan bahwa masalah tata kelola perusahaan governance elements. This revision represents that
di Indonesia telah diakomodasi sedemikian rupa corporate governance issues in Indonesia has been
dalam peraturan perundang-undangan yang penting accommodated in important companies regulation
tentang perusahaan di Indonesia. in Indonesia.
Pedoman-pedoman GCG. Untuk melengkapi GCG Codes. To complete the Indonesia’s Code of
Pedoman Umum GCG yang sudah dikeluarkan oleh GCG that have been issued by KNKG, KNKG also
KNKG, KNKG juga menerbitkan serangkaian pedoman- published a series of sectoral codes and manuals for
pedoman sektoral dan manual penerapan tata kelola the application of corporate governance.
perusahaan.



Grafik 2 Pedoman GCG yang Diterbitkan KNKG
graph GCG Codes Issued by KNKG



Pedoman Umum Pedoman Sektoral Manual GCG
General Code Sectoral Code GCG Manual


Good Corporate Perbankan Etika Bisnis
Governance Banking Business Ethic
(2001, 2006) (2004, 2013) (2011)


Asuransi dan Reasuransi Whistleblowing
Good Public Governance Insurance and Reinsurance System (WBS)
(2009) (2009) (2008)


Konsultan Aktuaria Komite Audit
Good Governance Bisnis Actuarial Consultants Audit Committee
Syariah (2011) (2002)
Sharia Business Good
Governance Pialang Asuransi dan Reasuransi Manajemen Risiko
(2011)
Insurance and Reinsurance Brokers Risk Management
(2011) (2011)


Sumber/Source: KNKG
Inisiatif CG Lainnya. Berbagai inisiatif lainnya di Other CG Initiatives. Various other initiatives in the
bidang tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk field of corporate governance aimed at providing
memberikan insentif atau penghargaan kepada incentives or rewards to companies that apply good
perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip- corporate governance principles have also been
prinsip tata kelola perusahaan yang baik pun telah developed. These include:
terbangun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Annual Report Award (ARA): penghargaan terhadap Annual Report Award (ARA): Raising awareness of
laporan tahunan perusahaan Indonesia ini telah proper annual reportage in Indonesian companies
dilaksanakan sejak tahun 2002. Acara ini merupakan has accelerated since 2002. The ARA events are
a collaboration of 7 (seven) institutions (the OJK,
1 Penjelasan lebih lanjut tentang kesetaraan terdapat pada: Ru-
dhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan 1 Further explanation of equality can be found in: Rudhi
Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 23-24 Prasetya, Independent Position of Limited Liability Companies,
Second Printing, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, pages 23-24

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 7
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




hasil kerja sama 7 (tujuh) institusi yang meliputi, OJK, Directorate General of Taxes, Ministry of State-
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian BUMN, Bank Owned Enterprises, Bank Indonesia, National
Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, Committee on Governance Policy, Indonesia Stock
Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia, Exchange, Indonesian Institute of Accountants)
serta dikoordinasikan oleh OJK. Pada awalnya, ARA under the coordination by the OJK. In 2002, 83
diikuti oleh 83 perusahaan, dan tahun 2013 diikuti companies participated in the ARA. By 2013, the
oleh 234 peserta. number of participants had grown to 234.
Capital Market Awards: Bursa Efek Indonesia mulai Capital Market Award: Indonesia Stock Exchange
mengadakan Capital Market Awards pada tahun began granting Capital Market Awards in 2006, with
2006, dengan tujuan utama untuk mendorong the main objective to encourage the adoption of
penerapan standar dan praktik bisnis yang baik standardized and good business practices (including
dan berkelanjutan oleh perusahaan tercatat dan corporate governance) on an ongoing basis by listed
Perusahaan Efek, yang diantaranya meliputi praktik companies and Securities Companies.
tata kelola perusahaan yang baik.
IICD Corporate Governance Award: This award was
IICD Corporate Governance Award: Penghargaan
ini diadakan oleh IICD pertama kali pada tahun 2009 first granted by IICD in 2009 and is based on the
dan didasarkan pada pengungkapan praktik tata disclosure of governance practices of publicly listed
kelola perusahaan tercatat di Indonesia. Instrumen companies in Indonesia. It is based on company
penilaian adalah CG Scorecard yang juga digunakan performance as recorded in the CG Scorecard, which
oleh Institute of Directors lainnya di beberapa negara is an assessment instrument which is also used
ASEAN. by other Institutes of Directors in several ASEAN
countries.

IICG Award - Most Trusted Award: IICG meluncurkan IICG Award - Most Trusted Award: IICG launched
Penghargaan “Most Trusted Companies” pada tahun the “Most Trusted Companies” award in 2001. This
2001. Penghargaan ini fokus pada perusahaan award focuses on publicly listed companies, state-
terbuka, BUMN dan swasta, serta berdasarkan owned enterprises and private companies, as well as
Corporate Governance Perception Index (CGPI) versi based on the IICG version of Corporate Governance
IICG. Perception Index (CGPI).


A.3. PENILAIAN TATA KELOLA A.3. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT
PERUSAHAAN

Untuk mengukur kemajuan pasar modal Indonesia To measure the progress of the Indonesian capital
dalam menerapkan tata kelola perusahaan dan market in implementing corporate governance and
mengidentifikasi area-area yang harus diperbaiki identifying areas that should be improved by taking
dengan memperhatikan praktik keteladanan yang into account prevailing international exemplary
berlaku di tingkat internasional, beberapa inisiatif practices, several assessment initiatives have been
penilaian terhadap praktik tersebut sudah dilakukan carried out by several international institutions.
oleh beberapa lembaga internasional. Ada 3 (tiga) There have been 3 (three) major corporate
penilaian utama terhadap tata kelola perusahaan governance assessments in Indonesia conducted by
di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga international agencies:
internasional, yaitu sebagai berikut:

Reports on the Observance of Standards and Reports on the Observance of Standards and
Codes (ROSC). Tata kelola perusahaan merupakan Codes (ROSC). Corporate governance is one of
salah satu dari 12 (dua belas) standar yang the 12 (twelve) standards set by international
ditetapkan oleh komunitas keuangan internasional. financial communities. The World Bank and the
The World Bank dan International Monetary Fund International Monetary Fund (IMF) cooperate in

8 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




(IMF) bekerja sama dalam melakukan penilaian atas conducting an assessment of the application
penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan of Corporate Governance Principles prepared
yang disusun oleh Organisation for Economic by the Organization for Economic Co-operation
Co-operation and Development (OECD). Hasil and Development (OECD). Assessment results
penilaian dilaporkan dalam bentuk ROSC. Tujuan are reported in the form of ROSC. The goal
dari inisiatif ROSC adalah untuk mengidentifikasi of the ROSC initiative is to identify various
berbagai kelemahan yang dapat berkontribusi weaknesses that can contribute to economic and
terhadap kerentanan ekonomi dan keuangan suatu financial vulnerabilities of a country. The ROSC
negara. Penilaian ROSC atas tata kelola perusahaan assessment of corporate governance is done
dilakukan dengan menilai kerangka hukum dan by assessing the legal framework and laws and
peraturan perundang-undangan, praktik bisnis dan regulations, business practices and compliance
kepatuhan dari perusahaan terbuka, dan kapasitas of public companies, and enforcement capacity of
penegakannya terhadap prinsip-prinsip tata kelola governance principles issued by the OECD (World
yang dikeluarkan oleh OECD (World Bank, 2010). Bank, 2010). For Indonesia, the first assessment of
Untuk Indonesia, country assessment pertama the country was conducted in 2004 and updated in
dilakukan pada tahun 2004 dan diperbaharui pada 2010. In the final assessment, the scores obtained
tahun 2010. Pada penilaian terakhir, skor yang by Indonesia increased including four principles
diperoleh Indonesia meningkat termasuk empat which earned the value of “fully implemented”, 25
prinsip yang memperoleh nilai “fully implemented”, items rated “broadly implemented”, 34 items rated
25 item dinilai “broadly implemented”, 34 item dinilai “partially implemented”, and 2 items rated not yet
“partially implemented”, dan 2 item dinilai belum implemented.
diimplementasikan.

Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA). CLSA Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA). CLSA is
merupakan asosiasi broker dan grup investasi a broker association and investment group that
bersama-sama dengan the Asian Corporate jointly with the Asian Corporate Governance
Governance Association (ACGA) secara periodik Association (ACGA) has periodically published
menerbitkan Corporate Governance Watch yang Corporate Governance Watch as a survey of
merupakan survey atas praktik tata kelola di Asia corporate governance practices in Asia since
2
2
sejak tahun 2000 . Dalam CG Watch, CLSA menilai the year 2000 . In CG Watch, CLSA is assessing
tata kelola perusahaan di beberapa negara di corporate governance in several countries in Asia
Asia-Pasifik dengan melihat aturan dan praktik Pacific by looking at the CG rules and practices, law
CG, penegakan hukum, lingkungan politis dan enforcement, political and regulatory environment,
regulasinya, penerapan standar akuntansi dan application of accounting and auditing standards,
auditing, serta budaya CG. Dalam CG Watch tahun and CG culture. In CG Watch 2012, Indonesia
2012, Indonesia mendapatkan nilai yang cukup baik earned a fair rating in accounting and auditing
dalam aspek akuntansi dan auditing, namun masih aspects, but still needed improvement in other
memerlukan perbaikan dalam aspek lainnya. aspects.

ASEAN CG Scorecard. Pada tahun 2009, para ASEAN CG Scorecard. In 2009, the Finance
Menteri Keuangan negara-negara Association of Ministers of the Association of Southeast Asian
South-East Asian Nation (ASEAN) menyepakati Nations (ASEAN) agreed on an implementation
rencana implementasi (ACMF Implementation plan (ACMF Implementation Plan) to promote
Plan) untuk mempromosikan pengembangan the development of an integrated capital market.
pasar modal yang terintegrasi. ASEAN Capital The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) is an
Market Forum (ACMF) merupakan asosiasi association of capital market regulators in the
regulator pasar modal di kawasan ASEAN yang ASEAN region that seeks to establish ASEAN as
berupaya untuk mewujudkan ASEAN sebagai a single economic community by 2015. Among
sebuah komunitas ekonomi tunggal pada tahun the various initiatives, the ASEAN Corporate

2 Penjelasan lebih lanjut terdapat pada www.clsa.com. 2 Further explanation can be found in www.clsa.com

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 9
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




2015. Di antara berbagai inisiatif tersebut, ASEAN Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG has been introduced as a tool to rate corporate
Scorecard) diperkenalkan sebagai suatu alat untuk governance performance of publicly listed
memeringkat kinerja tata kelola perusahaan publik companies in ASEAN.
dan terbuka di ASEAN.

Inisiatif ASEAN CG Scorecard, yang bertujuan untuk The ASEAN CG Scorecard initiative, which aims
mengukur dan meningkatkan efektivitas dari to measure and improve the effectiveness of
implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, the implementation of corporate governance
diluncurkan sejak tahun 2011. Indonesia bersama- principles, was launched in 2011. Indonesia,
sama dengan 5 (lima) negara anggota ACMF lainnya Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and
(Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam have agreed to adopt criteria for more
Vietnam) sepakat untuk mengadopsi kriteria yang detailed elaboration of corporate governance
merupakan penjabaran lebih rinci dari prinsip- principles issued by the OECD as a reference for
prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan the assessment of the ASEAN CG Scorecard. The
OECD sebagai acuan penilaian untuk ASEAN CG ASEAN CG Scorecard assessment is based on
Scorecard. Penilaian ASEAN CG Scorecard didasarkan documentation accessible by the public, and aims
pada dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, to develop a collection of public companies in the
dan bertujuan agar dapat disusun suatu kumpulan ASEAN region with good governance and that
perusahaan publik di kawasan ASEAN dengan tata can be promoted to foreign investors. Based on
kelola yang baik, dan dapat dipromosikan kepada assessment results in 2012 and 2013, there has
investor manca negara. Berdasarkan hasil penilaian been significant improvement in the governance
di tahun 2012 dan 2013, terdapat peningkatan yang of issuers in Indonesia. However, there are
signifikan dalam tata kelola emiten di Indonesia. still several aspects which need improvement,
Namun, masih terdapat beberapa aspek yang primarily related to information of AGM agenda
memerlukan perbaikan, terutama terkait dengan and results, information on issuer’s web site, and
informasi agenda dan hasil RUPS, informasi pada the nomination process of board of directors and
situs web emiten, dan proses nominasi direksi dan board of commissioners.
dewan komisaris.


B. TUJUAN B. OBJECTIVES

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, meskipun As explained above, although many efforts have
sudah banyak usaha yang dilakukan untuk been made to develop and improve corporate
mengembangkan dan memperbaiki tata kelola governance in Indonesia, assessment results
perusahaan di Indonesia, namun demikian hasil by international institutions show that there
penilaian lembaga internasional memperlihatkan is still much to be improved. Furthermore, the
bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. focus of international institutions is in general on
Lebih jauh, fokus penilaian lembaga internasional companies where information can be accessed
pada umumnya adalah terhadap perusahaan publicly. Those two issues lead to a need for
yang informasinya dapat diakses secara terbuka. a roadmap to improve corporate governance,
Kedua hal itulah yang melatarbelakangi perlunya especially Issuers and Public companies in
disusun suatu roadmap perbaikan tata kelola Indonesia. It is expected that if the governance
perusahaan, khususnya Emiten dan Perusahaan of Issuers and Public Companies are improved,
Publik di Indonesia. Diharapkan apabila tata kelola then it can spur other Indonesian companies to
Emiten dan Perusahaan Publik sudah baik, maka improve their governance. Improved governance is
hal tersebut dapat memacu perusahaan Indonesia ultimately expected to improve the performance
lainnya untuk memperbaiki tata kelolanya. Perbaikan of Issuers and Public Companies in particular and
tata kelola pada akhirnya juga diharapkan dapat other Indonesian companies in general.
meningkatkan kinerja Emiten dan Perusahaan Publik

10 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




pada khususnya, dan perusahaan Indonesia pada
umumnya.

Penyusunan Roadmap Tata Kelola Perusahaan The development of Corporate Governance
bagi Emiten dan Perusahaan Publik di pasar modal Roadmap for Issuers and Public Companies in
Indonesia ini memiliki tujuan sebagai berikut: the Indonesian capital market has the following
objectives:


B.1. MENYUSUN TONGGAK B.1. SETTING MILESTONES FOR IMPROVING
PERBAIKAN TATA KELOLA EMITEN GOVERNANCE OF ISSUERS AND PUBLIC
DAN PERUSAHAAN PUBLIK COMPANIES

Penyusunan Roadmap Tata Kelola Perusahaan ini The Indonesia Corporate Governance Roadmap
diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbaikan tata is expected to be a reference for governance
kelola Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia. improvement of Issuers and Public Companies in
Untuk itu, penyusunan Roadmap dilakukan dengan Indonesia. To that end, Roadmap development is
mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan done by identifying gaps and problems faced by
yang dihadapi Emiten dan Perusahaan Publik di Issuers and Public Companies in the Indonesian
Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan acuan capital market by referring to good corporate
prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang governance principles and practices at regional and
baik di tingkat regional dan internasional serta hasil international levels as well as the assessment of
penilaian dari lembaga internasional. international institutions.

Dalam Roadmap ini pula disusun rekomendasi In this Roadmap is also prepared
perbaikan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik recommendations for improving governance of
dan tahapan implementasi rekomendasi tersebut. Issuers and Public Companies along with the
Pelaksanaan rekomendasi sesuai dengan tahapan implementation stages of the recommendations.
implementasi akan menjadi tonggak perbaikan Implementation of recommendations in
bagi tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik. accordance with implementation stages will be
Selanjutnya, penyusunan Roadmap Tata Kelola a milestone for improved governance of Issuers
Perusahaan Indonesia ini juga diharapkan dapat and Public Companies. Further, the development
mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk of this Indonesia Corporate Governance Roadmap
melakukan perbaikan internal dan implementasi is also expected to encourage Issuers and Public
praktik bisnis yang berorientasi pada tata kelola Companies to make internal improvements and
perusahaan yang baik secara terukur dan terarah. implement business practices oriented to good
corporate governance on a measurable and
directional basis.

B.2. MEMPERBAIKI REGULASI B.2. IMPROVING GOVERNANCE REGULATIONS
DAN PRAKTIK TATA KELOLA AND PRACTICES OF ISSUERS AND PUBLIC
EMITEN DAN PERUSAHAAN COMPANIES COMPREHENSIVELY
PUBLIK SECARA KOMPREHENSIF

Salah satu penyebab perbaikan tata kelola yang One of the reasons why previous attempts at
dilakukan selama ini belum mendapat hasil seperti governance improvements have not succeeded as
yang diharapkan adalah karena perbaikan tersebut expected is because the improvements were done
dilakukan secara parsial dan sporadis. Perbaikan partially and sporadically. Improved governance
tata kelola tidak dapat dilakukan dengan hanya cannot be done by simply issuing regulations;
menerbitkan peraturan, tetapi juga memerlukan they also require provision of guidelines,
penyediaan pedoman, pelaksanaan pendidikan implementation of education and training,
dan pelatihan, sosialisasi, serta pengembangan socialization, and development of an environment

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 11
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




iklim yang kondusif yang dapat mendorong conducive to encouraging the adoption of good
penerapan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, governance. Therefore, governance improvement
perbaikan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik of Issuers and Public Companies needs to be done
perlu dilakukan secara komprehensif. Perbaikan in a comprehensive manner. Such improvements
dimaksud meliputi berbagai aspek dari tata kelola include various aspects of the governance of
Emiten dan Perusahaan Publik seperti kerangka tata Issuers and Public Companies, such as corporate
kelola, perlindungan pemegang saham, peranan governance framework, shareholders’ protection,
pemangku kepentingan, transparansi informasi, role of stakeholders, transparency of information,
peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan and roles and responsibilities of Board of
Direksi, dan perbaikan tersebut dilakukan secara Commissioners and Board of Directors, and must
terencana. be done in a planned manner.

B.3. MENINGKATKAN PRAKTIK TATA KELOLA B.3. STRENGTHENING GOVERNANCE PRACTICES
EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK OF INDONESIAN ISSUERS AND PUBLIC
INDONESIA, AGAR SETIDAKNYA SEJAJAR COMPANIES THAT AT LEAST ARE PARALLEL
DENGAN PERUSAHAAN DI KAWASAN TO THE COMPANIES IN THE ASEAN REGION
ASEAN

Pada tahun 2015, Indonesia akan menjadi bagian By 2015, Indonesia will be part of the ASEAN
dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk itu, ada Economic Community. There is a need and urgency
kebutuhan dan dorongan untuk meningkatkan to improve business practices in Indonesia in
praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh order to raise competitiveness. Strengthening
perusahaan-perusahaan di Indonesia agar mampu competitiveness of Indonesian companies through
meningkatkan daya saing. Penguatan daya saing improvement of corporate governance practices
perusahaan-perusahaan Indonesia, melalui is one way to spur finance and operational
peningkatan praktik tata kelola perusahaan, performance and enhancing investor confidence, in
merupakan salah satu cara untuk memacu kinerja addition to providing access to capital inflow.
finansial dan operasional serta meningkatkan
kepercayaan investor, disamping menyediakan akses
bagi modal yang masuk.


C. METODOLOGI C. METHODOLOGY

Proses pembahasan dan penulisan roadmap Roadmap discussion and writing process is
dilakukan melalui pembentukan Corporate done through the formation of the Corporate
Governance Task Force (CGTF) yang ditetapkan Governance Task Force (CGTF) which was regulated
berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK by Decree of the Board of Commissioners of OJK
No. 1/KDK.01/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang No.1/KDK.01/2013 dated June 17, 2013 on the
Pembentukan Satuan Tugas Tata Kelola Perusahaan. Formation of Corporate Governance Task Force.
Struktur CGTF terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan The CGTF structure consists of Advisory Board,
Pengarah, dan Gugus Kerja. Steering Committee, and Working Groups.

Gugus Kerja (Working Groups) dibagi menjadi Working Groups are divided into 6 (six) groups, in
6 grup, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola accordance with corporate governance principles
perusahaan dari OECD, sebagai berikut: of the OECD, as follows:
a. Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan a. Corporate Governance Framework
b. Hak-hak Pemegang Saham b. Rights of Shareholders
c. Perlakuan yang Setara terhadap Para Pemegang c. Equal Treatment of Shareholders
Saham
d. Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Tata d. Role of Stakeholders in Corporate Governance
Kelola Perusahaan

12 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




e. Pengungkapan dan Transparansi e. Disclosure and Transparency
f. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris f. Roles and Responsibilities of Board of
dan Direksi. Commissioners and Board of Directors.



Dalam rangka mempersiapkan analisis yang In order to prepare a comprehensive analysis
komprehensif bagi penyusunan Roadmap ini, for the preparation of this Roadmap, each
setiap Gugus Kerja pada awalnya mendiskusikan Working Group initially discussed the gaps or
kesenjangan atau masalah yang ditemukan dari hasil problems found in assessments conducted by
penilaian yang dilakukan lembaga internasional. international institutions. Conclusions from all
Selanjutnya, kesimpulan hasil diskusi oleh semua working groups were reported to the steering
gugus kerja dilaporkan kepada dewan pengarah. committee. The same process is also carried out
Proses yang sama juga dilakukan setiap gugus for determining implementation of the Roadmap.
kerja setelah mendiskusikan rekomendasi terbaik All recommendations were then presented to the
untuk mengatasi kendala atau temuan, juga Board of Commissioners of OJK.
dalam menentukan tahapan implementasi. Hasil
akhir proses ini dipresentasikan kepada Dewan
Komisioner OJK.

Setelah matriks perbaikan tata kelola dari Roadmap Once the improved governance matrix of the
selesai, hasilnya didistribusikan ke para pemangku Roadmap was completed, the results were
kepentingan di pasar modal yang meliputi distributed to capital market stakeholders
emiten, asosiasi dari profesi penunjang pasar including issuers, associations of capital market
modal, dan lembaga-lembaga pasar modal. Draft supporting professions, and capital market
tersebut memperoleh tanggapan positif dari para institutions. The draft received positive feedback
pemangku kepentingan melalui kritik, komentar and suggestions for improvement. In addition,
dan masukan untuk perbaikan. Disamping itu, CGTF also received input from several international
CGTF juga memperoleh masukan dari beberapa institutional investors on the improvement of
investor institusi internasional yang menaruh governance of Indonesian Issuers and Public
perhatian terhadap perbaikan tata kelola Emiten Companies. The matrix was then reviewed, revised
dan Perusahaan Publik Indonesia. Atas dasar and accepted by internal and external parties,
matriks yang telah disepakati para pihak internal resulting in the current Roadmap for Indonesian
dan eksternal CGTF, disusunlah narasi roadmap tata Issuers and Public Companies.
kelola Emiten dan Perusahaan Publik Indonesia ini.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 13
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP















PENGUATAN TATA KELOLA


PERUSAHAAN YANG BAIK



Strengthening of Good Corporate

Governance















A. KERANGKA TATA KELOLA A. CORPORATE GOVERNANCE
PERUSAHAAN FRAMEWORK

A.1. TINJAUAN SINGKAT A.1. BRIEF OVERVIEW

Kerangka tata kelola perusahaan merupakan fondasi The corporate governance framework is the
untuk implementasi efektif dari tata kelola yang foundation for effective implementation of
baik. World Bank mendefinisikan makna tata kelola good governance. The World Bank defines
perusahaan sebagai berikut: “…suatu perpaduan the meaning of corporate governance as
antara hukum, peraturan perundang-undangan dan follows: “A blend of legal, laws and regulations
praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar and practices carried out by the private
sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk sector on a voluntary basis which enables
menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja companies to attract financial capital and
secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara labor, performs efficiently, and with all of
berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi these can continuously generate long-term
jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, economic value for the shareholders, and at
dan pada saat yang bersamaan memperhatikan the same time pay attention to the interests
kepentingan para pemangku kepentingan dan of the stakeholders and the public as a whole”
masyarakat secara keseluruhan” (Maassen, 2000). (Maassen, 2000).

Dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang The corporate governance principles issued
diterbitkan oleh OECD (Prinsip CG OECD) dinyatakan by the OECD (OECD CG Principles) state that
bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan a corporate governance framework should
harus mendorong transparansi dan pasar yang promote transparency and efficient markets, in
efisien, sejalan dengan peraturan hukum, dan line with the rule of law, and clearly divide the
membagi dengan jelas kewajiban dan tanggung duties and responsibilities of the authorities
jawab di antara otoritas yang menjalankan fungsi

14 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum that run the functions of supervision, regulation
(OECD, 2004). and law enforcement (OECD, 2004).

Kerangka kerja tata kelola perusahaan di Indonesia The corporate governance framework in Indonesia
didasarkan pada prinsip-prinsip: transparansi, is based on the principles of transparency,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta accountability, responsibility, independence, as well
kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006). Adapun as fairness and equality (KNKG, 2006). Governance
prinsip-prinsip tata kelola tersebut pada dasarnya principles are basically in line with the principles
selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung contained in Pancasila and the 1945 Constitution.
dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan merujuk With reference to the hierarchy of legislation in
pada hirarkhi perundang-undangan di Indonesia, Indonesia, these principles are derived in a more
prinsip-prinsip tersebut diturunkan secara lebih concrete form in various laws and regulations in
konkrit di dalam berbagai peraturan perundang- Indonesia.
undangan di Indonesia.


A.2. LINGKUP PERBAIKAN A.2. AREA OF IMPROVEMENT
Kerangka kerja tata kelola perusahaan meliputi The corporate governance framework
banyak aspek. Pada bagian ini, akan dibahas encompasses many aspects. In this section we
beberapa aspek penting yaitu: discuss several important aspects, namely:


A.2.A. PENERAPAN A.2.A. APPLICATION OF ”COMPLY OR EXPLAIN”
”COMPLY OR EXPLAIN” APPROACH

Pedoman Umum Good Corporate Governance The Indonesia’s Code of Good Corporate
Indonesia (Pedoman Umum GCG) diterbitkan per- Governance were published for the first time by
tama kali oleh KNKCG tahun 1999 dan telah me nga- KNKCG in 1999, and revised in 2001 and 2006.
lami dua kali perbaikan pada tahun 2001 dan 2006.





“Improved firm corporate governance practices increase firm share prices; hence,
better-governed firms appear to enjoy a lower cost of capital”.
Stijn Claessens & Burcin Yurtoglu, 2012.






Pada dasarnya, Pedoman Umum GCG tidak memiliki Basically, Code of GCG do not have a binding
kekuatan hukum yang mengikat (non-binding legal force (non-binding force). Therefore, the
force). Oleh karenanya, implementasinya tidak dapat implementation cannot be enforced, both at
dipaksakan, baik di tataran regulator maupun korporasi. corporate and regulator levels. However, the
Namun demikian, regulator menggunakan Pedoman regulators are using Code of GCG as an important
Umum GCG dari KNKG sebagai rujukan penting dalam reference in developing regulations relevant to
mengembangkan peraturan-peraturan yang relevan corporate governance. In addition, corporations
dengan tata kelola perusahaan. Selain itu, korporasi can also use the KNKG codes as a reference
juga dapat menggunakan pedoman-pedoman KNKG in preparing governance systems, structures
sebagai rujukan dalam menyusun sistem, struktur dan and guidelines for themselves and the internal
pedoman tata kelola perusahaannya serta peraturan regulations of other companies.
internal perusahaan lainnya.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 15
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan produk hukum Company (Limited Liability Company Law) is a major
utama bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas legal product for companies in the form of a limited
(PT), termasuk perusahaan yang merupakan Emiten liability company (PT), including companies that are
atau Perusahaan Publik di pasar modal. Pada dasarnya, Issuers or Public Companies in the capital market.
UUPT ini telah mengakomodasi konsep dan prinsip Basically, the Limited Liability Company Law has
tata kelola perusahaan yang baik dibandingkan accommodated the concepts and principles of good
undang-undang sebelumnya . Kini, Dewan Komisaris corporate governance if compared to the previous
3
dan Direksi dituntut untuk lebih akuntabel dalam law . Currently, the Board of Commissioners
3
melaksanakan fiduciary duties. Kewajiban untuk and Board of Directors are required to be more
mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan accountable in carrying out fiduciary duties. The
yang baik (good corporate governance) dan obligation to implement good corporate governance
tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social (GCG) practices and corporate social responsibility
Responsibility/CSR) juga mulai diterapkan dalam UUPT (CSR) also began to be applied in the 2007 Limited
2007. Liability Company Law.
Disamping itu, juga terdapat ketentuan bagi In addition, there are also provisions for companies
perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha that run businesses based on Sharia principles, to
berdasarkan prinsip syariah, untuk memiliki Dewan have a Sharia Supervisory Board. Accordingly, the
Pengawas Syariah. Dengan demikian, UUPT 2007 2007 Limited Liability Law gives greater attention in
memberikan perhatian yang lebih besar dalam hal terms of the application of corporate governance in
penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia. Di Indonesia. In addition, Issuers and Public Companies
samping itu, Emiten dan Perusahaan Publik juga are also subject to the provisions stipulated in Law
tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang- No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Market Law) and its implementing regulations.
(UUPM) dan peraturan pelaksanaannya.

Hingga saat ini, Pedoman Umum GCG dari KNKG Until now, the Code of GCG of the KNKG have
belum secara meluas diterapkan dalam praktik bisnis not been widely applied in business practices in
di Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan Pedoman Indonesia. This is because application of Code of GCG
Umum GCG bersifat sukarela dan tidak merupakan is voluntary and does not form part of the statutory
bagian dari ketentuan perundang-undangan. provisions.


“When developing a corporate governance code, it is preferable to have the support of
the government as well as the business community. … the establishment of a code of best
practice in a country is a continuous labor of love. It takes time and effort, and there have
to be willing participants who want to do it in the interests of their country. Having regard
to international institutional investment taking place across an electronic, borderless
world, however, every country today should endeavor to establish its own code within the
parameters of internationaly approved principles and guidelines of corporate governance.”

Mervyn King, Chairman of the King Committee on Corporate Governance,
South Africa, 2005


3 Limited Liability Companies were previously regulated by
3 Pengaturan perusahaan berbentuk PT sebelumnya diatur the Code of Commercial Law (KUHD) in force since the Dutch
melalui Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang colonial time until then removed with the issuance of Law No.
berlaku sejak jaman kolonialisasi Belanda hingga kemudian 1 of 1995 concerning Limited Liability Company (Limited Liabil-
dihapus dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 ity Company Law). Then the 1995 Limited Liability Company
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Kemudian Law was removed and replaced by the 2007 Limited Liability
UUPT 1995 dihapus dan diganti dengan UUPT 2007. Company Law.

16 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




Sementara itu, dalam rangka mendorong Meanwhile, in order to encourage companies
perusahaan untuk mempraktikkan tata kelola to practice good corporate governance, matters
perusahaan yang baik, maka hal-hal yang berkaitan relating to corporate governance practices
dengan praktik tata kelola perusahaan diatur melalui are governed by laws and regulations. For
peraturan perundang-undangan. Misalnya, praktik example, the implementation of good corporate
tata kelola perusahaan yang baik di Emiten dan governance practices of Issuers and Public
Perusahaan Publik, implementasinya dilandaskan Companies are based on regulations issued
pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh OJK. by the OJK. Implementation of good corporate
Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan governance principles by Issuers and Public
yang baik oleh Emiten dan Perusahaan Publik yang Companies is based on regulatory compliance,
didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan, ultimately encouraging them to internalize
pada akhirnya mendorong Emiten dan Perusahaan good governance practices. However, not all
Publik untuk menginternalisasikan praktik-praktik aspects of good corporate governance can be
tata kelola yang baik tersebut. Namun demikian, turmed into regulations, because they can lead
tidak semua aspek tata kelola perusahaan yang baik to huge implementation burdens for Issuers and
dapat dijadikan peraturan, karena dapat mendorong Public Companies. This is because the ability of
beban implementasi yang besar kepada Emiten dan companies to implement regulations varies and
Perusahaan Publik. Hal ini dikarenakan kemampuan is dependent on the sector, industry, and size of
perusahaan untuk menerapkan regulasi berbeda, the companies. Therefore, the approach to the
bergantung pada sektor, industri, dan ukuran implementation of good corporate governance
perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan penerapan through regulations has become inflexible.
tata kelola perusahaan yang baik melalui peraturan
menjadi tidak fleksibel.

REKOMENDASI RECOMMENDATION

Untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang To improve the implementation of good
baik di Emiten dan Perusahaan Publik, pendekatan governance by Issuers and Public Companies,
“comply or explain” dapat digunakan. Penerapan the “comply or explain” approach can be used.
pendekatan ini akan meningkatkan fleksibilitas The application of this approach will increase the
implementasi ketentuan dibandingkan bila implementation flexibility of provisions rather than
ketentuan tersebut diwajibkan melalui peraturan. if the provisions are required by regulation.
Pendekatan “comply or explain” sudah menjadi The “comply or explain” approach has become a
praktik yang umum di tataran internasional dalam common practice at the international level in the
implementasi tata kelola perusahaan yang baik. implementation of good corporate governance.
Pendekatan ini membutuhkan dua komponen This approach requires two essential components,
penting, yaitu: pertama, tersedianya pedoman tata namely: First, the availability of specialized
kelola khusus bagi Emiten dan Perusahaan Publik governance code for Issuers and Public Companies
yang akan menjadi rujukan utama bagi pendekatan which will be the main reference for the “comply
“comply or explain”. Kedua, adanya peraturan yang or explain” approach. Second, the existence of
mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk regulations requiring Issuers and Public Companies
mengungkapkan kepatuhannya terhadap pedoman to disclose their compliance with the governance
tata kelola dimaksud, dan bila tidak sanggup code, and if unable to comply, they must be able to
mematuhinya, harus dapat menjelaskan alasannya. explain why.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 17
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




Merujuk pada pengalaman yang telah dilakukan oleh Referring to the experience of several countries,
beberapa negara, pendekatan “comply or explain” the “comply or explain” approach has become a
tersebut menjadi pemicu yang kuat bagi peningkatan powerful trigger for the improvement of corporate
implementasi tata kelola perusahaan secara fleksibel governance implementation in a flexible manner
dan membangun disiplin diri perusahaan secara and in developing self-discipline voluntarily.
sukarela. Oleh karena itu, pendekatan “comply or Therefore, the “comply or explain” approach in
explain” dalam penerapan pedoman tata kelola the application of corporate governance code for
perusahaan yang baik bagi Emiten dan Perusahaan both Issuers and Public Companies is an effective
Publik merupakan cara yang efektif untuk mendorong way to encourage companies to implement good
perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang corporate governance in their business practices.
baik dalam praktik bisnisnya.

A.2.B. KODE ETIK A.2.B. CODE OF CONDUCT

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, To achieve success in the long term, the
pelaksanaan tata kelola perusahaan perlu dilandasi implementation of corporate governance needs
oleh integritas yang tinggi; oleh karena itu, etika to be based on high integrity; therefore, business
bisnis merupakan bagian integral dari tata kelola ethics are an integral part of corporate governance
perusahaan (KNKG, 2011). Kode etik perusahaan (KNKG, 2011). Corporate code of ethics is a code of
merupakan pedoman perilaku yang menjadi conduct used as a reference for company organs
acuan bagi organ perusahaan dan karyawan dalam and employees in implementing corporate values.
menerapkan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai Corporate values that are implemented on an
perusahan yang diterapkan secara berkelanjutan ongoing basis become corporate culture.
menjadi budaya perusahaan.
Pada saat ini, kerangka regulasi belum mewajibkan Currently, the regulatory framework does not
perusahaan di Indonesia untuk memiliki kode etik. require companies in Indonesia to have a code
Berdasarkan Pedoman Umum GCG, perusahaan of conduct. Based on Indonesia’s Code of GCG,
didorong untuk memiliki kode etik yang companies are encouraged to have a code of
pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Komisaris conduct, the implementation of which is overseen
untuk kepentingan para pemangku kepentingan. by the Board of Commissioners for the benefit of
Sedangkan, Dewan Komisaris harus memastikan stakeholders. Whereas the Board of Commisioners
bahwa setiap pengaduan yang terkait dengan must ensure that any complaints related to
pelanggaran kode etik dapat ditangani dan diproses violations of the code can be handled and
dengan benar. processed appropriately.


Grafik 3 Pengungkapan Kode Etik
graph Disclosure of Code of Conduct








39%
61%



Tidak Mengungkapkan/ Not Disclosed
Mengungkapkan/ Disclosed

Sumber/Source: OJK, 2013

18 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




Berdasarkan peraturan yang berlaku, Emiten atau Based on applicable regulations, the Issuer or
Perusahaan Publik yang telah memiliki kode etik Public Company that already have a code of
wajib mengungkapkan, dalam laporan tahunan, conduct is required to disclose in the annual report,
informasi mengenai pokok-pokok kode etik; budaya information about the main points of such code
perusahaan; bentuk sosialisasi kode etik dan upaya of conduct; corporate culture; socialization of code
penegakannya; serta pengungkapan bahwa kode etik of conduct and enforcement efforts, as well as
berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan applicable code of conduct’s disclosure to the Board
perusahaan . Data yang ada memperlihatkan of Commissioners, Directors and employees of the
4
4
bahwa sudah cukup banyak (39% dari 494) company . Available data show that many Issuers
Emiten atau Perusahaan Publik yang memiliki dan and Public Companies (39% out of 494) disclosed the
mengungkapkan kode etik di laporan tahunan 2012. code of conduct in their 2012 annual reports.

REKOMENDASI RECOMMENDATION

Dalam rangka mendorong Emiten dan Perusahaan In order to encourage Issuers and Public Companies
Publik untuk berperilaku baik dengan menjunjung to behave properly according to ethics, it is
tinggi etika, diperlukan pedoman bagi Emiten dan necessary for Issuers and Public Companies to have
Perusahaan Publik untuk memiliki kode etik yang a complete Code of Conduct. A Code of Conduct
lengkap. Kode etik tersebut antara lain mencakup includes rules of conduct either permitted or
aturan perilaku yang diperkenankan dan dilarang prohibited for employees, Board of Directors and
bagi karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris, Board of Commissioners, including fiduciary duties,
termasuk fiduciary duties, baik duty of care maupun both duty of care and duty of loyalty, as well as
duty of loyalty, serta pengawasan dan sanksi terhadap supervision and sanctions on violations of the code
pelanggaran kode etik. of conduct.


A.2.C. PENEGAKAN HUKUM A.2.C. LAW ENFORCEMENT IN THE
DI PASAR MODAL CAPITAL MARKET

Kerangka tata kelola perusahaan membutuhkan A corporate governance framework requires a
sistem penegakan hukum yang wajar, transparan, legal enforcement system that is reasonable,
dan adil. Praktik keteladanan menunjukkan bahwa transparent, and fair. Exemplary practices indicate
sistem penegakan hukum ditunjang oleh sistem that the legal system is supported by a court
pengadilan yang memiliki kewenangan, integritas, system that has authority, integrity and resources
dan sumber daya untuk dapat melakukan tugasnya to be able to do the job effectively, consistent,
secara efektif, konsisten, transparan, dan tidak tunduk transparent, and not subject to influences from
pada pengaruh-pengaruh dari luar pengadilan. Para outside the court. Law enforcement officers need
penegak hukum perlu ditingkatkan pemahamannya to have improved understanding of corporate
mengenai tata kelola perusahaan agar dapat governance in order to properly deal with matters
menangani dengan baik perkara-perkara yang associated with the capital market.
berkaitan dengan pasar modal.


REKOMENDASI RECOMMENDATION

Sebagai salah satu elemen penting dalam kerangka As one of the important elements in the corporate
tata kelola perusahaan, kapasitas dan kapabilitas governance framework, the capacity and capability
sistem penegakan hukum perlu diperkuat. Berkaitan of the law enforcement system needs to be

4 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan 4 Regulation No.X.K.6 on the Submission of Annual Report of
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (2012). Dengan Issuers and Public Companies (2012). With the establishment
berdirinya OJK per 1 Januari 2013, semua peraturan yang of the OJK on January 1, 2013, all previously established
diterbitkan Bapepam-LK sebelumnya otomatis menjadi regulations of Bapepam-LK have automatically become OJK
peraturan OJK. regulations.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 19
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) aspek strengthened. In this regard, there are 2 (two)
penting yaitu: pertama, peningkatan kompetensi important aspects, namely: first, improving the
dan keahlian para penegak hukum, terutama competence and expertise of law enforcement
pada area perselisihan bisnis, kepailitan, dan officers, particularly in the areas of business
praktik perdagangan orang dalam. Untuk itu, perlu disputes, bankruptcy, and insider trading practices.
pendidikan dan pelatihan di bidang tata kelola For that, education and training is needed in the
perusahaan bagi para penegak hukum. field of corporate governance for law enforcement
officers.

Kedua, peningkatan kerjasama antara regulator Second, Increased cooperation between regulators
dan lembaga penegak hukum. Kerjasama ini akan and law enforcement agencies. This cooperation
membantu penegakan peraturan perundang- will help the enforcement of laws and regulations
undangan terkait tata kelola perusahaan, terutama related to corporate governance, especially to cope
untuk mengatasi berbagai pelanggaran dan with various offenses and financial crimes, such
kejahatan di bidang keuangan, seperti praktik insider as insider trading practices, tunneling, self-dealing
trading, tunneling, self-dealing, dan manipulasi pasar. and market manipulation.




A.2.D. PERANAN PROFESI PENUNJANG A.2.D. ROLE OF CAPITAL MARKET SUPPORTING
PASAR MODAL PROFESSIONALS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Based on Law No. 8 of 1995 on Capital Market
tentang Pasar Modal (UUPM), Profesi Penunjang (Capital Market Law), Capital Market Supporting
Pasar Modal meliputi Akuntan, Notaris, Penilai, Professionals include Accountants, Notaries,
dan Konsultan Hukum. Masing-masing profesi ini Appraisers, and Legal Consultants. Each
memiliki peran, fungsi dan tanggung jawabnya profession has its respective role, functions and
masing-masing dalam rangkaian kegiatan di pasar responsibilities in a series of activities in the capital
modal, terutama ketika perusahaan akan melakukan market, especially when the company intends
Penawaran Umum Efek maupun melakukan to hold initial public offering or corporate action.
aksi korporasi. Pemberian jasa yang dilakukan The provision of such services performed include
diantaranya meliputi jasa advisory, pemberian opini, advisory services, giving opinions, assurance, and
asuran, dan pembuatan akte. Jasa yang diberikan deed preparation. Profession rendered services
profesi tersebut memberikan nilai tambah atas add value to the management reports produced
laporan yang dihasilkan manajemen Emiten dan by Issuers and Public Companies, therefore,
Perusahaan Publik, oleh karena itu independensi professional independence is very important.
profesi merupakan hal yang sangat penting. Dari From the point of quantity, each capital market
sudut kuantitas, masing-masing profesi penunjang supporting professionals also shows continuous
pasar modal juga menunjukkan peningkatan improvement, as can be seen in Graph 4. In
yang terus-menerus, sebagaimana dapat dilihat line with the increasing number of Issuers and
dari Grafik 4. Sejalan dengan peningkatan jumlah Public Companies, as well as other capital market
Emiten dan Perusahaan Publik, serta pelaku pasar participants who take advantage of capital market
modal lainnya yang dapat memanfaatkan jasa services provided, the increase in the number
yang diberikan oleh mereka, peningkatan jumlah of supporting professionals is also a necessity.
profesi penunjang menjadi mutlak. Oleh karena Therefore, looking at the characteristics of the
itu, dengan mencermati karakteristik peran, fungsi role, function and responsibility of each of these
dan tanggung jawab masing-masing profesi professions, they are in a strategic position to
tersebut, mereka berada pada posisi strategis enforce good governance practices on Issuers and
dalam penegakan praktik tata kelola di Emiten dan Public Companies that have become their clients.
Perusahaan Publik yang menjadi klien mereka.

20 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP





Grafik 4 Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal
graph Number of Capital Market Supporting Professionals


1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600

400
200
0
2011 2012 2013


Akuntan/Accountant Penilai/Appraiser Konsultan Hukum/Legal Consultant Notaris/ Notary

Sumber/Source: OJK, 2013


REKOMENDASI RECOMMENDATION

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan In order to improve the capacity and capability of
kapabilitas profesi penunjang pasar modal, perlu capital market supporting professionals, education
dilakukan pendidikan dan pelatihan di bidang and training needs to be done in the area of
tata kelola perusahaan kepada profesi akuntan, corporate governance for Accountants, Notaries,
notaris, penilai, dan konsultan hukum. Selain itu, Appraisers, and Legal Consultants. In addition,
perlu adanya penguatan aspek pengaturan dan there is a need for strengthening the regulatory
pengawasan terhadap profesi penunjang pasar and supervisory aspects of capital market
modal untuk mendorong peran mereka dalam supporting professions to encourage their role in
implementasi tata kelola di Emiten dan Perusahaan the implementation of corporate governance on
Publik. Issuers and Public Companies.

A.2.E. PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN A.2.E. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
JURNALIS TENTANG GOOD CORPORATE OF JOURNALISTS OF GOOD CORPORATE
GOVERNANCE GOVERNANCE
Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, In the current era of globalization and
informasi menjadi komoditi penting yang information, information has become an
dibutuhkan oleh masyarakat. Profesi jurnalis essential commodity that is much needed by
memainkan peran penting dalam menyediakan society. Journalists play a vital role in providing
informasi yang dibutuhkan masyarakat secara akurat required information accurately and timely. In
dan tepat waktu. Dalam konteks tata kelola, jurnalis the context of governance, journalists can help
dapat membantu membangun budaya tata kelola di build a governance culture in society through
masyarakat melalui penyebarluasan informasi yang dissemination of reliable information about
dapat diandalkan tentang perusahaan. Hal tersebut companies. This can be done by journalists if they
dapat dilakukan oleh jurnalis apabila mereka have sufficient knowledge and understanding of
memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman governance. Currently no special programs are

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 21
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




yang memadai tentang tata kelola tersebut. Saat available related to the provision of knowledge in
ini belum ada program khusus yang dilaksanakan the field of corporate governance for journalists.
terkait pemberian pengetahuan di bidang tata
kelola perusahaan kepada para jurnalis.


REKOMENDASI RECOMMENDATION

Pendidikan dan pelatihan di bidang tata kelola Education and training in the field of corporate
perusahaan perlu diberikan kepada para jurnalis governance needs to be given to journalists on
secara berkelanjutan untuk meningkatkan an ongoing basis to improve their knowledge
pengetahuan dan pemahaman mereka agar dapat and understanding in order to further promote
lebih mempromosikan tata kelola perusahaan di corporate governance in the mass media.
media massa.




“If you’re ignoring corporate governance in your coverage of companies, you are only giving
your readers part of the story. For investor, too, they need independent information beyond

what companies provide to be effective in rectifying wrongdoing. That information must be
written so that it’s easy to understand and relevant to your audience’s interests.”
Cristina Sevillano del Aguila, 2012





B. PERLINDUNGAN PEMEGANG B. PROTECTION OF SHAREHOLDERS
SAHAM

B.1. TINJAUAN SINGKAT B.1. BRIEF OVERVIEW
Prinsip CG OECD tentang tata kelola menyebutkan OECD CG Principles on corporate governance
bahwa kerangka tata kelola perusahaan harus stated that corporate governance framework
melindungi hak-hak pemegang saham dan should protect the rights of shareholders and
memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang facilitate the implementation of such rights.
saham.

Hak-hak dasar pemegang saham termasuk hak Basic rights of shareholders include the right to: 1)
untuk: 1) mendapatkan metode pendaftaran obtain ownership registration methods; 2) assign
kepemilikan; 2) mengalihkan atau memindahkan or transfer shares; 3) obtain relevant and material
saham; 3) mendapatkan informasi yang relevan information on the corporation on a timely and
dan material tentang korporasi secara tepat waktu regular basis; 4) participate and vote at the AGM; 5)
dan teratur; 4) berpartisipasi dan memberikan suara appoint and dismiss Board of Directors and Board
dalam RUPS; 5) mengangkat dan memberhentikan of Commissioners; and 6) earn a share in company
Direksi dan Dewan Komisaris; dan 6) mendapatkan profits (OECD, 2004).
bagian dalam keuntungan perusahaan (OECD, 2004).

Hak-hak pemegang saham untuk berperan dan The right of shareholders to contribute and
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan participate in making important decisions in the
penting dalam perusahaan harus didorong dan business should be encouraged and facilitated
difasilitasi oleh perusahaan, misalnya dengan by the company, for example by giving adequate
memberi waktu dan informasi yang memadai time and information to study the AGM agenda.
untuk mempelajari agenda RUPS. Lebih lanjut, Furthermore, based on OECD CG Principles,

22 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




berdasarkan Prinsip CG OECD, kerangka kerja corporate governance framework should also
tata kelola perusahaan juga harus memastikan ensure equitable treatment of all shareholders,
perlakuan yang setara dari semua pemegang including non-controlling shareholders. Meanwhile,
saham, termasuk pemegang saham non pengendali. all shareholders should have the opportunity to
Selain itu, seluruh pemegang saham harus memiliki obtain compensation in case of violation of their
kesempatan untuk memperoleh ganti rugi apabila rights.
terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka.
Di Indonesia, umumnya perusahaan terbuka dimiliki In Indonesia, generally a public company is owned
dan dikontrol oleh satu keluarga atau grup atau and controlled by one family or a group or the
pemerintah (World Bank, 2010). Dalam hal ini, government (World Bank, 2010). In this case, the
yang menjadi persoalan adalah kecenderungan problem is tendency of controlling shareholders
pemegang saham pengendali untuk mengambil to make decisions that favor their interests, but
keputusan yang menguntungkan kepentingan which may be detrimental to the interests of non-
mereka, tetapi dapat merugikan kepentingan controlling shareholders.
pemegang saham non pengendali.
Berkaitan dengan hal tersebut, kesetaraan perlakuan In this regard, equality of treatment among
di antara pemegang saham dari kelas saham yang shareholders of the same class of shares becomes
sama menjadi issue yang penting. Untuk membahas an important issue. To discuss the issue in
issue dimaksud, Prinsip CG OECD mengatur secara question, OECD CG Principles have specifically
spesifik mengenai perlakuan yang setara bagi para regulated equal treatment for shareholders (OECD,
pemegang saham (OECD, 2004) 2004).




“Corporate governance deals with the ways in which the suppliers of finance to corporations

assure themselves of getting a return on their investment.”
Shleifer and Vishny, 1997





B.2. LINGKUP PERBAIKAN B.2. AREA OF IMPROVEMENT

Dalam rangka membahas hak-hak pemegang In order to discuss the rights of shareholders and
saham dan kesetaraan diantara pemegang saham, equality among shareholders, existing problems
permasalahan yang ada dikelompokkan dalam tiga are grouped into three parts: General Meeting of
bagian: Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Shareholders, Non-Controlling Shareholders and
Saham Non Pengendali, dan Pembayaran Dividen. Payment of Dividends.


B.2.A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM B.2.A. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(GMS)

Kerangka hukum dan perundang-undangan saat The current legal and legislation framework
ini yang mengatur hak-hak pemegang saham governing the rights of shareholders is based on the
berlandaskan pada UUPT. Umumnya perusahaan Limited Liability Company Law. Generally companies
di Indonesia didirikan dengan bentuk Perseroan in Indonesia are established in the form of a limited
Terbatas (PT). Bagi perusahaan yang berbentuk liability company (PT). In terms of a limited liability
PT, pemegang saham bertanggung jawab atas company, shareholders are responsible for capital (in
modal (dalam bentuk kepemilikan saham) yang the form of shares ownership) they have invested

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 23
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




diinvestasikannya di perusahaan tersebut. Di in the company. In addition, the Limited Liability
samping itu, UUPT juga menetapkan ketentuan lain Company Law also establishes other provisions
yang berkaitan dengan hak-hak pemegang saham, related to the rights of shareholders, for example in
misalnya yang berkaitan dengan RUPS. relation to the GMS.

UUPT telah mengakomodasi sejumlah praktik The Limited Liability Company Law has
keteladanan yang berlaku di tataran internasional accommodated a number of exemplary practices
yang berkenaan dengan hak-hak dasar pemegang in force at the international level with regard to the
saham. UUPT juga mengatur landasan bagi basic rights of shareholders. The Limited Liability
Anggaran Dasar perseroan dari suatu PT. Pada Company Law has also set the foundation for the
umumnya, Anggaran Dasar memasukkan ketentuan- Articles of Association of a PT. In general, the Articles
ketentuan tentang hak dan kewajiban pemegang of Association incorporate provisions concerning the
saham. rights and obligations of shareholders.


B.2.A.1). AGENDA RUPS B.2.A.1). GMS AGENDA
Berkaitan dengan RUPS, regulator telah memiliki In connection with the GMS, the regulator has
aturan tentang persyaratan yang berkenaan rules on requirements concerning GMS notices and
dengan pemberitahuan dan undangan RUPS . Para invitations . Shareholders must be informed about
5
5
pemegang saham harus diinformasikan tentang the company’s plan to hold GMS within at least 14
rencana perusahaan untuk mengadakan RUPS days before the event or by sending an invitation 28
dalam waktu minimal 14 hari sebelum dikirimkannya days before the GMS date. Meanwhile, invitations
undangan RUPS atau 28 hari sebelum tanggal RUPS. should be sent within at least 14 days before the
Sementara itu, undangan dapat dikirimkan dalam GMS.
waktu minimal 14 hari sebelum RUPS.

Terkait dengan agenda RUPS tahunan, pemegang Related to the Annual General Meeting of
saham memiliki hak untuk berpartisipasi, dan Shareholders (AGM) agenda, shareholders have
memiliki informasi yang memadai dalam the right to participate, and to have sufficient
pengambilan keputusan di RUPS Tahunan, misalnya information in decision-making at the AGM, for
persetujuan penunjukan Akuntan Publik, pembagian example Public Accountant designation approval,
dividen, dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dividend distribution, and accountability of Board of
dan Direksi. Di Indonesia, para pemegang saham Commissioners and Board of Directors. In Indonesia,
umumnya memiliki informasi yang terbatas shareholders generally have limited information
tentang agenda RUPS tahunan. Pada umumnya, about the AGM agenda. In general, shareholders
pemegang saham memperoleh informasi tentang obtain information about the implementation plan
rencana pelaksanaan RUPS tahunan melalui iklan of the AGM through advertisements in newspapers
di surat kabar 28 hari sebelum pelaksanaan RUPS. 28 days prior to the implementation of the event.
Sedangkan, informasi tentang isi agenda RUPS Meanwhile, information about the contents of the
tahunan dapat diketahui oleh pemegang saham 14 AGM agenda can be determined by the shareholders
hari sebelum pelaksanaan RUPS, melalui informasi 14 days prior to the implementation of event,
panggilan RUPS di surat kabar dan informasi yang through invitation in newspapers and information
tersedia di kantor Emiten atau Perusahaan Publik. available at the office of the Issuer of Public
Company.
Selain RUPS Tahunan, Emiten atau Perusahaan In addition to the AGM, the Issuer or Public
Publik juga dapat melaksanakan RUPS lainnya Company can also carry out other General Meeting
seperti dalam rangka memperoleh persetujuan of Shareholders (GMS) such as to obtain approval
5 Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan 5 Regulation No.IX.I.1 on Plan and Implementation of General
Rapat Umum Pemegang Saham (1996) dan Peraturan No- Meeting of Shareholders (1996) and Regulation No.IX.J.1 on
mor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Principles of Company’s Articles of Association performing
yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Securities Public Offering of Equity and Public Company
dan Perusahaan Publik (2008). nature (2008).

24 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




atas penambahan saham baru, perubahan for the addition of new shares, changes in
anggaran dasar, penjualan aset perusahaan, serta the constitution, sale of company assets, as
persetujuan atas merger dan akuisisi. Informasi well as approval of mergers and acquisitions.
yang terkait dengan RUPS lainnya tersebut telah Information related to other GMS has been
diatur secara khusus dan rinci oleh regulator. arranged specifically and in detail by the regulator.
Sebagai contoh, keterbukaan informasi terkait For example, information disclosure related to
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Preemptive Rights (HMETD) and mergers, shall be
merger, wajib diiklankan di surat kabar dalam waktu advertised in newspapers within 28 days prior to
28 hari sebelum pelaksanaan RUPS, kecuali untuk the implementation of the GMS, except for debt
restrukturisasi hutang tanpa HMETD (dalam waktu restructuring without HMETD (within 14 days
6
14 hari sebelum pelaksanaan RUPS lainnya) . Dengan prior to the implementation of the GMS) . Thus,
6
demikian, pemegang saham memiliki informasi shareholders have sufficient information about the
yang memadai mengenai perubahan mendasar fundamental changes that require approval at the
yang memerlukan persetujuan dalam RUPS lainnya. GMS.


REKOMENDASI RECOMMENDATION

Dalam rangka memberikan waktu yang memadai In order to provide sufficient time for shareholders
bagi para pemegang saham untuk membaca to read and understand the matters that will be
dan memahami hal-hal yang akan diputuskan decided at the GMS, and prepare response or input
dalam RUPS, dan mempersiapkan tanggapan atau to the GMS agenda, the shareholders need to be
masukan terhadap agenda RUPS, pemegang saham given more time.
perlu diberi waktu yang lebih lama.

Berkaitan dengan agenda RUPS, praktik keteladanan In connection with the GMS agenda, international
internasional menyarankan hal – hal sebagai berikut: exemplary practices suggest as follows:

a. undangan RUPS tahunan kepada pemegang a. AGM invitation to shareholders with a
saham dengan agenda yang rinci, sudah detailed agenda should already be delivered
disampaikan sekurang-kurangnya 21 hari at least 21 days prior to the implementation
sebelum pelaksanaan RUPS tahunan; of the AGM.
b. AGM invitation along with a concise agenda
b. undangan RUPS tahunan beserta agenda
ringkas disampaikan melalui surat kabar, should be submitted through newspapers,
sedangkan rincian mengenai agenda dapat while the details of the agenda can be
diakses di situs web Emiten atau Perusahaan accessed on the website of the Issuer or
Publik; Public Company.
c. AGM invitation should contain information
c. undangan RUPS tahunan memuat informasi
tentang tujuan dan alasan dari setiap agenda, about the purpose and reason of the agenda,
yang disertai dengan opini dari Dewan which is accompanied by opinions from
Komisaris dan Direksi untuk setiap agenda. the Board of Commissioners and Board of
Dalam hal nominasi Dewan Komisaris dan Directors for each agenda. In the event that
Direksi merupakan bagian dari agenda RUPS, the nomination of Board of Commissioners
informasi rinci mengenai latar belakang dari and Board of Directors forms a part of the
para kandidat harus disertakan dalam materi AGM agenda, detailed information regarding
agenda. the background of candidates should be
included in the agenda material.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, ketentuan Considering the above, the provisions concerning
tentang penyampaian agenda RUPS yang ada the submission of the existing GMS agenda need

6 Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa 6 Regulation No.IX.D.4 on Capital Increases Without Preemp-
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (2009). tive Rights (2009)

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 25
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




perlu disempurnakan agar lebih rinci, lengkap dan to be refined to be more detailed, complete and
informatif, serta disampaikan dalam waktu yang informative, and delivered within a reasonable
memadai, dan tersedia di situs web Emiten atau time, and available on the website of the Issuer or
Perusahaan Publik. Public Company.


B.2.A.2). MEKANISME PEMBERIAN HAK SUARA B.2.A.2). PROVISION OF VOTING RIGHTS
(VOTING) DALAM RUPS MECHANISM (VOTING) AT THE GMS

Pada dasarnya, UUPT telah mengakomodasi Basically, the Limited Liability Company Law has
prinsip “satu saham satu suara (one share-one accommodated the principle of “one share one
vote)”. Keputusan RUPS diambil berdasarkan vote”. GMS decisions are taken on the basis of
7
prinsip musyawarah untuk mufakat . Dalam hal deliberation and consensus . In the event that the
7
musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, consensus did not reach an agreement, decisions
maka keputusan dilakukan melalui mekanisme are taken through execution of voting rights.
pemberian hak suara (voting). Pada saat ini, UUPT Currently, the Limited Liability Company Law
belum mengatur prosedur formal tentang tata cara has not set a formal procedure or procedures on
pemberian hak suara dalam RUPS. executing voting rights at the GMS.

Mekanisme pemberian hak suara, dalam praktiknya, In practice, the mechanism of granting voting
dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Dalam rights can be either closed or open. In terms of
hal mekanisme pemberian hak suara secara tertutup, the closed voting rights delivery mechanism,
pemegang saham diberikan kartu suara (ballot) any shareholder is given a ballot to execute
untuk memberikan hak suaranya. Dalam mekanisme voting rights. In an open voting rights delivery
pemberian hak suara secara terbuka, ketua rapat mechanism the chairman of the meeting will ask
akan menanyakan kepada seluruh pemegang saham all shareholders whether to approve a resolution.
yang hadir apakah menyetujui sebuah resolusi. Jika If there are shareholders who did not agree, they
ada pemegang saham yang tidak setuju, maka yang are asked to raise their hands in order to get the
bersangkutan diminta untuk mengangkat tangan, shareholders’ names and number of voting rights
kemudian dicatat nama pemegang saham dan noted. In Indonesia, the mechanism commonly
jumlah hak suaranya. Di Indonesia, mekanisme yang used at the GMS is giving voice openly.
lazim digunakan dalam RUPS adalah pemberian hak
suara secara terbuka.


REKOMENDASI RECOMMENDATION

UUPT saat ini tidak mengatur secara eksplisit The current Limited Liability Company Law does
mekanisme pemberian hak suara baik secara not explicitly regulate the execution of voting rights
tertutup maupun secara terbuka dalam RUPS. either closed or open at the GMS. Although the
Meskipun mekanisme pemberian hak suara secara mechanism of executing voting rights both closed
tertutup dan terbuka sudah sesuai dengan prinsip and open is in conformity with the principle of one
one share one vote, namun prosedur tata cara share one vote, the procedure for executing voting
pemberian hak suara perlu diatur secara rinci. Praktik rights should be regulated in detail. International
keteladanan internasional untuk pemungutan exemplary practice for voting in the GMS is
suara dalam RUPS adalah melalui mekanisme through voting in a closed manner (poll voting) to
pemberian hak suara secara tertutup (poll voting) improve independence, freedom and secrecy of
untuk meningkatkan independensi, kebebasan shareholders in the voting process. In connection
dan kerahasiaan pemegang saham dalam proses with the execution of voting rights, either open
pemberian hak suara. Berkaitan dengan pemberian or closed, the necessary provisions on voting
hak suara, baik secara terbuka atau tertutup, procedure should be described in the articles of
7 UUPT pasal 87. 7 Article 87 of Limited Liability Company Law

26 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




diperlukan ketentuan tentang prosedur/tata cara association of the Issuer or Public Company, and
pemberian hak suara yang harus dijelaskan di its compliance disclosed in the annual report.
anggaran dasar Emiten atau Perusahaan Publik,
dan diungkapkan kesesuaiannya di dalam laporan
tahunan.





Ayudha Bank, a listed company in Thailand, allows its shareholders to choose directors or
commissioners individually. At the time of the GMS agenda that addresses the selection of
directors, the directors who have retired due to rotation will not attend the consideration
session of the agenda. The goal is to ensure that shareholders can independently express
their views and determine their voice. The voting for the election is done individually and
collected using a ballot of all shareholders present. In addition, at the GMS, they are also
allowed to ask questions and raise important company issues.
ASEAN CG Scorecard, IICD Research 2012







B.2.A.3). INFORMASI HASIL RUPS B.2.A.3). INFORMATION OF GMS RESULTS

UUPT mengatur bahwa setiap RUPS harus Limited Liability Company Law stipulates that
diikuti dengan risalah atau notulen rapat yang every GMS must be followed by a minutes of
ditandatangani oleh ketua RUPS dan minimal the meeting signed by the GMS chairman and at
satu pemegang saham yang ditunjuk oleh para least one shareholder who is appointed by the
8
pemegang saham yang menghadiri RUPS tersebut . shareholders attending the GMS . The capital
8
Regulator pasar modal mengatur bahwa Emiten market regulator provides that the Issuer or
atau Perusahaan Publik harus menyerahkan Public Company must submit GMS results to
hasil RUPS kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari the OJK within 2 (two) working days after the
kerja setelah RUPS dan mempublikasikannya di GMS and publish them in 2 (two) Indonesian
2 (dua) media massa berbahasa Indonesia yang language mass media, one of which has a range
9
salah satunya memiliki jangkauan sirkulasi secara of national circulation . In addition, Issuers and
nasional . Disamping itu, Emiten dan Perusahaan Public Companies are also required to publish the
9
Publik juga wajib mempublikasikan hasil RUPS pada GMS results on the stock exchange website within
situs web bursa efek dalam waktu 2 (dua) hari kerja 2 (two) working days after the implementation of
setelah pelaksanaan RUPS 10 the GMS 10

Pada praktiknya, Emiten dan Perusahaan Publik In practice, Issuers and Public Companies only
hanya mempublikasikan hasil RUPS secara terbatas publish a limited version of the GMS results in the
di surat kabar. Hasil RUPS yang rinci (risalah newspapers. Detailed GMS results (GMS’ minutes
RUPS), tidak diwajibkan oleh peraturan untuk of meeting) are not required by regulation to be
dipublikasikan/dibagikan kepada pemegang saham. published/distributed to shareholders.



8 UUPT pasal 90.
9 Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan 8 Article 90 of Limited Liability Company Law
Rapat Umum Pemegang Saham (1996) 9 Regulation No.IX.I.1 on Plan and Implementation of Annual
10 Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor1-E tentang Kewajiban General Meeting of Shareholders (1996)
Penyampaian Informasi, berdasarkan 10 Jakarta Stock Exchange Regulation Nomor1-E on Obliga-
tion to Submit Information based on Kep-306/BEJ/07-204.
Kep-306/BEJ/07-204.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 27
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




REKOMENDASI RECOMMENDATION

Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh Shareholders have the right to obtain complete
informasi yang lengkap mengenai hasil RUPS dalam information regarding the GMS in a short time.
waktu singkat. Berdasarkan praktik keteladanan Based on international exemplary practices,
internasional, pemegang saham dapat memperoleh shareholders may obtain such information in
informasi tersebut secara mudah, cepat dan rinci. an easy, fast and detailed manner. Therefore,
Oleh karena itu, Emiten atau Perusahaan Publik Issuers and Public Companies should be required
perlu diwajibkan untuk mempublikasikan hasil RUPS to publish GMS results on the company’s website
dalam situs web perusahaan agar mudah diakses for ease of access by shareholders, within 2 (two)
oleh pemegang saham, dalam waktu 2 (dua) hari working days after the GMS. While information
kerja setelah RUPS. Sedangkan informasi mengenai about the GMS in more detail (GMS’ minutes
hasil RUPS yang lebih rinci (risalah RUPS), misalnya of meeting), for example, voting results, list of
mengenai hasil voting, daftar kehadiran direksi dan directors and commissioners as well as the
komisaris serta komite-komitenya, pengungkapan presence of various committees, disclosure of
sesi tanya-jawab, dan lain-lain, harus tersedia di situs question and answer session, and others, should
web Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu be available on the website of the Issuer or Public
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Company within no later than 14 (fourteen)
RUPS. working days after the GMS.

B.2.B. PEMEGANG SAHAM NON-PENGENDALI B.2.B. NON-CONTROLLING SHAREHOLDERS

Pemegang saham non-pengendali yang juga Non-controlling shareholders, also known as
dikenal dengan pemegang saham minoritas, minority shareholders, have the same rights as
memiliki hak yang sama dengan pemegang saham controlling shareholders. The rights apply equally
pengendali. Hak tersebut berlaku secara adil dan and proportionally based on the principle of one
proporsional berdasarkan prinsip one share, one share one vote. However, this principle limits the
vote. Namun demikian, prinsip ini membatasi role of non-controlling shareholders in decision-
peran pemegang saham non-pengendali dalam making at the GMS.
pengambilan keputusan di RUPS.
Dalam rangka meningkatkan peran pemegang In order to enhance the role of non-controlling
saham non-pengendali, maka UUPT telah memuat shareholders, the Limited Liability Company Law
sejumlah ketentuan yang memberikan kesempatan contains a number of provisions that grant rights
kepada setiap pemegang saham untuk melakukan to every shareholder to do certain things. These
hal tertentu. Hak tersebut antara lain adalah hak rights include individual rights (personal rights),
perseorangan (personal rights), hak untuk meminta the right to ask the company to purchase shares
kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan at a reasonable price (appraisal rights), the right
harga yang wajar (appraisal rights), hak untuk to obtain first public offering (pre-emptive rights),
memperoleh penawaran saham lebih dulu (pre- the right to claim derivatives (derivative rights) and
emptive rights), hak untuk melakukan tuntutan the right to request examination (investigating
derivative (derivative rights) dan hak untuk meminta rights) .
11
dilakukan pemeriksaan (investigating rights) .
11
Umumnya pemegang saham non-pengendali Generally, non-controlling shareholders do
tidak melaksanakan hak dan kewajbannya sebagai not exercise their rights and obligations as
pemegang saham suatu perusahaan karena tidak shareholders of the company because they do not
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang have sufficient knowledge and understanding of
memadai mengenai peraturan yang relevan dan the relevant legislation and dynamics of corporate
11 Limited Liability Company Law, among others article 61,
11 UUPT, antara lain pada pasal 61, 62, 79 (2), 138 (3); pasal 62; 62, 79 (2), 138 (3), article 62; article 43; article 61, 97 (6), 114
pasal 43; pasal 61, 97 (6), 114 (6); serta pasal 138 (3). (6), and article 138 (3)

28 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




dinamika perusahaan Emiten dan Perusahaan Issuers and Public Companies in which they have
Publik tempat mereka menginvestasikan modalnya. invested their capital. These conditions resulted
Kondisi ini mengakibatkan pemegang saham non- in non-controlling shareholders choosing not to
pengendali memilih untuk tidak menghadiri RUPS, attend the GMS, not even exercise their rights in
bahkan tidak melaksanakan hak-haknya dalam suatu the GMS, for example to nominate candidates for
RUPS, misalnya menominasikan calon Komisaris atau Commissioners or Directors.
Direktur.

REKOMENDASI RECOMMENDATION

Untuk mendorong agar para pemegang saham non- To encourage non-controlling shareholders to
pengendali melaksanakan hak dan kewajibannya, exercise their rights and obligations, it is important
maka para pemegang saham non-pengendali to provide non-controlling shareholders with
ini perlu diberikan bekal pengetahuan dan sufficient knowledge and understanding of their
pemahaman yang memadai tentang hak dan rights and obligations through outreach and
kewajiban mereka melalui program sosialisasi, dan educational programs.
edukasi.

B.2.C. PEMBAYARAN DIVIDEN B.2.C. PAYMENT OF DIVIDENDS

Salah satu hak dasar pemegang saham adalah One of the basic rights of shareholders is to
memperoleh pembagian laba bersih perusahaan receive net profit distribution from the company
dalam bentuk dividen. Dividen ini harus dibayarkan in the form of dividends. Dividends should be paid
dalam waktu yang tidak terlalu lama. Belum ada in a short period of time. There are no specific
ketentuan spesifik regulator pasar modal tentang provisions from the capital market regulator
jangka waktu pembayaran dividen. Otoritas bursa regarding the term of dividend payment. The Stock
mengatur bahwa tanggal pencatatan pemegang Exchange authority provides that the recording
saham yang berhak atas dividen (recording date) date of shareholders entitled to dividends
ditentukan paling cepat 16 (enam belas) hari bursa (recording date) is determined the fastest 16
setelah pengumuman di bursa mengenai hasil (sixteen) trading days after the announcement
RUPS terkait pembayaran dividen (announcement of GMS resolution on dividend payment
12
date) . Pembagian dividen tunai dilakukan paling (announcement date) . Cash dividends are paid
12
lambat 10 (sepuluh) hari bursa setelah recording out no later than 10 (ten) trading days after the
date pencatatan pemegang saham yang berhak atas recording date for listing shareholders entitled to
dividen. dividend payments.

Dalam praktik, ketentuan bursa tersebut membawa In practice, stock exchange provisions require cash
konsekuensi pembayaran dividen tunai melebihi 30 dividend payment in excess of 30 calendar days
hari kalender setelah pengumuman pembayaran after the announcement of dividend payment
dividen (announcement date). (announcement date).


REKOMENDASI RECOMMENDATION

Pemegang saham memerlukan kepastian Shareholders require certainty regarding the
mengenai penerimaan pembagian dividen receipt of cash dividends in order to maximize
tunai agar dapat memaksimalkan hasil investasi. investment return. International exemplary
Praktik keteladanan internasional mensyaratkan practices require cash dividend payment not to
pembagian dividen tunai tidak melebihi 30 hari exceed 30 calendar days from announcement
kalender sejak diumumkan. Oleh karena itu, perlu date. Therefore, the regulation relating to the
12 Peraturan BEJ Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek lampi- 12 JSE Regulation Number II-A on Securities Trading annex IV,
ran IV, berdarkan Kep-565/BEJ/11-2003 . based on Kep-565/BEJ/11-2003

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 29
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




disusun ketentuan yang mengatur jangka waktu payment of cash dividends needs to be refined to
pembayaran dividen tunai untuk mengakomodasi accommodate international exemplary practices.
praktik keteladanan internasional.


C. PERANAN PEMANGKU KEPENTINGAN C. ROLE OF STAKEHOLDERS


C.1. TINJAUAN SINGKAT C.1. BRIEF OVERVIEW
Sebagai suatu entitas yang menjalankan kegiatan As an entity that engage in business activities, the
bisnis, perusahaan memiliki keterkaitan dengan company has linkage with various parties, which
berbagai pihak, yang lazim disebut sebagai are commonly referred to as “stakeholders”.
“pemangku kepentingan (stakeholders)”.
Prinsip CG OECD tentang peran pemangku OECD CG Principles concerning the role of
kepentingan menyatakan bahwa kerangka stakeholders stated that the corporate governance
tata kelola perusahaan harus mengakui hak- framework should recognize the rights of
hak pemangku kepentingan yang ditetapkan stakeholders established by law or through mutual
oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama agreements and encourage active cooperation
serta mendorong kerjasama yang aktif antara between corporations and stakeholders in creating
perusahaan dan pemangku kepentingan dalam wealth, employment, and corporate sustainability
menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, (OECD, 2004).
dan kesinambungan perusahaan (OECD, 2004).

Pemangku kepentingan suatu perusahaan dapat The stakeholders of a company can be divided into
dibagi menjadi dua, yaitu pemangku kepentingan two, namely internal stakeholders and external
internal dan pemangku kepentingan eksternal stakeholders (Davies, 1999). Internal stakeholders
(Davies, 1999). Pemangku kepentingan internal include employees, commissioners and directors,
mencakup karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi, as well as shareholders. Meanwhile, external
serta pemegang saham. Sementara itu, pemangku stakeholders include customers/consumers,
kepentingan eksternal mencakup pelanggan/ creditors, regulators, and the public at large
konsumen, kreditur, regulator, dan publik pada (including the public and the environment as a
umumnya (termasuk masyarakat dan lingkungan whole).
secara keseluruhan).
Perusahaan harus dapat berinteraksi dengan semua Companies must be able to interact with all
pemangku kepentingan secara setara, adil, dan stakeholders equally, fairly, and transparently.
transparan. Perusahaan harus dapat memberikan Companies must be able to provide equal
kesempatan yang setara kepada para pemangku opportunities to stakeholders in accordance with
kepentingan sesuai dengan haknya yang telah their rights which have been agreed or specified in
disepakati atau disebutkan dalam peraturan. the regulations. These rights are protected by law
Hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum dan and stakeholders have the opportunity to receive
pemangku kepentingan mendapatkan kesempatan compensation in the event of violation of such
untuk menerima ganti rugi apabila terjadi rights. The company is accountable for the results
pelanggaran atas hak-hak tersebut. Perusahaan of its activities to all stakeholders, among others,
mempertanggungjawabkan hasil aktivitasnya in the form of an annual report.
kepada seluruh pemangku kepentingan antara lain
dalam bentuk laporan tahunan.

30 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




C.2. LINGKUP PERBAIKAN C.2. AREA OF IMPROVEMENT

Para pemangku kepentingan Emiten dan Currently stakeholders of Issuers and Public
Perusahaan Publik saat ini di Indonesia telah Companies in Indonesia have achieved significant
mendapatkan banyak kemajuan melalui perubahan progress through regulatory changes in recent
peraturan pada tahun-tahun terakhir. Namun years. Nevertheless, a good governance framework
demikian, kerangka tata kelola yang baik diperlukan is needed to further improve the relationship
untuk lebih meningkatkan hubungan antara Emiten between Issuers and Public Companies with
dan Perusahaan Publik dengan para pemangku stakeholders. This is a prerequisite to attract
kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat dalam investors to invest in a company.
menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan.
Berikut disajikan beberapa aspek tata kelola terkait The following are several governance aspects
dengan pemangku kepentingan yang perlu related to stakeholders that need to be
diperkuat. strengthened.

C.2.A. KEBIJAKAN ANTI KORUPSI C.2.A. ANTI-CORRUPTION POLICY

Dalam rangka mencegah pelanggaran di pasar In order to prevent capital market abuse,
modal, UUPM telah mewajibkan akuntan terdaftar the Capital Market Law requires registered
untuk melaporkan kepada OJK dalam waktu 3 accountants to report to the OJK within 3 (three)
(tiga) hari kerja apabila menemukan: i) pelanggaran working days if they detected: i) any breach of
apapun dari UUPM dan/atau penerapan the Capital Market Law and/or application of its
peraturannya; atau ii) hal-hal apapun yang dapat provisions, or ii) any matter that can jeopardize the
membahayakan kondisi keuangan perusahaan financial condition of the company or the interests
13
13
atau kepentingan kliennya . Ketentuan ini secara of its clients . This provision can indirectly be used
tidak langsung dapat digunakan untuk membantu to help detect the presence of potential corruption
mendeteksi potensi adanya praktik korupsi yang practices conducted by Issuers and Public
dilakukan Emiten dan Perusahaan Publik. Companies.
Namun demikian, saat ini belum terdapat peraturan However, currently there are no specific
yang spesifik mewajibkan atau mendorong regulations that require or encourage companies
perusahaan untuk memiliki program dan prosedur to have anti-corruption programs and procedures.
anti korupsi. Pedoman kode etik dan pedoman Guidelines for code of ethics or code of conduct of
perilaku Emiten dan Perusahaan Publik, serta Issuers and Public Companies, as well as existing
ketentuan yang ada belum secara cukup dan provisions are not adequate and clearly not able to
jelas mampu mengatasi praktik korupsi dalam cope with corrupt practices within the company,
perusahaan, misalnya, pemberian kickbacks, suap, for example, the provision of kickbacks, bribery, or
atau gratifikasi. gratuity.


REKOMENDASI RECOMMENDATION
Disclosure of anti-corruption policies needs to be
Pengungkapan tentang kebijakan anti korupsi
perlu dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, done by Issuers and Public Companies to ensure
untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya that business activities are conducted legally,
dilakukan secara legal, prudent dan sesuai dengan prudently and in accordance with good governance
prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Praktik principles. International exemplary practices
keteladanan internasional tentang tata kelola concerning governance encourage Issuers and
mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk Public Companies to have anti-corruption policies

13 UUPM pasal 68, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Per- 13 Article 68 of the Capital Market Law, and further elabo-
aturan Nomor X.J.1 tentang Laporan Kepada Bapepam rated in Regulation No. X.J.1 on Reports to Bapepam by
oleh Akuntan (1996). Accountants (1996).

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 31
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




memiliki kebijakan anti korupsi dan prosedur and their implementation procedures, as well
implementasinya, serta mengungkapkannya dalam as to disclose them in the annual report. In this
laporan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut, regard, Issuers and Public Companies should be
Emiten dan Perusahaan Publik perlu didorong encouraged to have these policies and procedures
untuk memiliki kebijakan dan prosedur dimaksud and disclose compliance in the annual report.
dan mengungkapkan kepatuhannya dalam laporan
tahunan.





“Investor have an important role to play in confronting bribery and corruption though
open and constructive engagement with companies. Many companies take a wide range of
effective measures to combat corruption, and should be rewarded by the market for doing
so. By encouraging companies to communicate openly on their anti-corruption policies
and practices, such as by reporting against understable and relevant key performance
indicators within a clear and comprehensive narrative, investors can help to channel capital
more efficiently, as wel as promote the adoption of more effective mechanism for detecting
weaknesses in internal controls”.
ICGN Statement and Guidance on Anti-Corruption Practices, 2012







C.2.B. KEBIJAKAN TERKAIT SELEKSI C.2.B. POLICIES RELATED TO SUPPLIER SELECTION
PEMASOK DAN HAK-HAK KREDITUR AND CREDITOR RIGHTS

Untuk memastikan bahwa Emiten dan Perusahaan To ensure that Issuers and Public Companies
Publik memperoleh barang atau jasa yang obtain required goods or services with competitive
diperlukan dengan harga yang kompetitif dan prices and good quality, relevant policies are
kualitas yang baik, diperlukan kebijakan terkait required in terms of selection of suppliers.
seleksi pemasok. Kebijakan tersebut menentukan The policy determines the need for criteria for
perlunya kriteria dalam memilih pemasok dan selecting suppliers and a transparent procurement
mekanisme pengadaan yang transparan. Kebijakan mechanism. The policy also needs to be effectively
dimaksud juga perlu dikomunikasikan secara efektif communicated to stakeholders. Furthermore, if
kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya suppliers have been selected, their rights must be
apabila telah dipilih pemasok, maka hak-hak yang met.
berkaitan dengan pemasok harus dipenuhi.
Currently there is no specific regulation that
Saat ini belum ada peraturan yang spesifik requires or encourages companies to have policies
mewajibkan atau mendorong perusahaan untuk and mechanisms in the selection of suppliers,
memiliki kebijakan dan mekanisme dalam seleksi as well as disclosure of the policy in the annual
pemasok, serta pengungkapan kebijakan tersebut report.
dalam laporan tahunan.

REKOMENDASI RECOMMENDATION

Berdasarkan praktik keteladanan internasional Based on international exemplary practices
tentang tata kelola, Emiten dan Perusahaan Publik concerning governance, Issuers and Public
didorong untuk memiliki kebijakan terkait seleksi Companies are encouraged to have policies

32 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




pemasok dan pemenuhan hak-hak kreditur. Selain regarding selection of suppliers and fulfillment
itu, Emiten dan Perusahaan Publik juga didorong of creditor rights. In addition, Issuers and Public
untuk mengungkapkan hal dimaksud dalam laporan Companies are also encouraged to disclose
tahunan. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan this in the annual report. Therefore, provisions
yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik are needed to encourage Issuers and Public
untuk memiliki kebijakan terkait seleksi pemasok dan Companies to have policies related to supplier
pemenuhan hak-hak kreditur, serta mengungkapkan selection and fulfillment of creditor rights, and to
kesesuaiannya dalam laporan tahunan. disclose compliance in the annual report.


C.2.C. INSENTIF JANGKA PANJANG C.2.C. LONG-TERM INCENTIVES FOR EMPLOYEES
BAGI KARYAWAN
Dalam rangka mendorong loyalitas dan memotivasi In order to encourage loyalty and motivate
karyawan untuk bertindak demi kepentingan employees to act in the interests of the
perusahaan, karyawan perlu diberikan insentif company, employees need to be given long-
jangka panjang. Insentif jangka panjang juga term incentives. Long-term incentives also play
berperan untuk memastikan bahwa kinerja a role to ensure that employee performance is
karyawan selaras dengan kinerja perusahaan. Prinsip aligned with company performance. OECD CG
CG OECD menekankan pentingnya partisipasi Principles emphasize the importance of employee
karyawan dalam tata kelola untuk meningkatkan participation in governance to improve company
kinerja perusahaan, diantaranya dalam bentuk performance, among others in the form of the
Employee Stock Ownership Program (ESOP). Employee Stock Ownership Program (ESOP).

Pemberian insentif. sebagai pelaksanaan ESOP. Providing incentives for the implementation of the
ini dapat diberikan dalam bentuk saham atau ESOP can be done in the form of stock or stock
opsi saham (stock option). Data pada Grafik 5 options. Data in Graph 5 show that of a total of
memperlihatkan bahwa dari total 494 Emiten dan 494 Issuers and Public Companies in Indonesia
Perusahaan Publik di Indonesia yang menyerahkan that submitted annual reports to the regulator
laporan tahunan 2012 ke regulator terdapat in 2012, approximately 11% have implemented
14
sekitar 11% telah melaksanakan ESOP dan the ESOP and disclosed it in the annual report ,
mengungkapkannya dalam laporan tahunan , although there is no specific provision issued to
14
meskipun belum ada ketentuan khusus yang that effect. This shows company awareness to
diterbitkan mengenai ESOP dimaksud. Hal ini provide long-term incentives to employees in order
menunjukkan adanya kesadaran perusahaan untuk to improve company performance.
memberikan insentif jangka panjang kepada
karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja
perusahaan.

REKOMENDASI RECOMMENDATION

Memperhatikan praktik pelaksanaan ESOP yang Given the ESOP practices that have been
sudah berjalan selama ini dan praktik keteladanan implemented so far and international exemplary
internasional di bidang tata kelola, Emiten dan practices in governance, Issuers and Public
Perusahaan Publik perlu didorong untuk memiliki Companies should be encouraged to have a policy
kebijakan pemberian insentif jangka panjang of long-term incentives for employees on a fair
bagi karyawan secara adil dan transparan. Untuk and transparent basis. To that end, the regulator
itu regulator perlu memperkuat ketentuan yang needs need to strengthen existing provisions to
ada untuk mendorong Emiten dan Perusahaan encourage the Issuer of Public Company to have
Publik memiliki kebijakan ESOP tersebut dan such a system and explain if it could not comply
14 Berdasarkan Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian 14 Based on Regulation No.X.K.6 on Submission of Annual Re-
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (2012). port of Issuer or Public Company (2012).

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 33
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP





Grafik 5 Pengungkapan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan
graph Disclosure of Employee Stock Ownership Program




11%




89%


Tidak Mengungkapkan/Not Disclosed
Mengungkapkan/Disclosed

Sumber/Source: OJK, 2013

menjelaskannya apabila tidak dapat mematuhinya (comply or explain).
(comply or explain).


C.2.D. PENERAPAN SISTEM C.2.D. IMPLEMENTATION OF THE
WHISTLEBLOWING WHISTLEBLOWING SYSTEM
Any witness or complainant to an offense
Saksi atau pelapor atas suatu pelanggaran
yang dilakukan karyawan atau manajemen committed by an employee or the management
perusahaan perlu dilindungi agar memotivasi of a company needs to be protected in order to
pemangku kepentingan tersebut untuk motivate stakeholders to report the occurrence
melaporkan pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut of violations. This can be done through the
dapat dilaksanakan melalui penerapan sistem implementation of a well-designed whistleblowing
whistleblowing yang dirancang dengan baik, yang system, which will eventually lead to the
pada akhirnya akan bermuara pada pembentukan establishment of a good corporate governance
budaya tata kelola perusahaan yang baik. culture.




“Long-term incentives should have vesting terms that are consistent with the company’s
capital allocation and investment horizon. As a general rule, vesting of long-term incentives

should be a minimum of three years.”
ICGN Executive Remunerations Principles and Policy Disclosure Guidance, 2012





Undang-Undang Nomor 13/2006 tentang Law No. 13 year 2006 regarding Protection of
Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur Witnesses and Victims sets up protection for
perlindungan bagi saksi dan korban pelapor witnesses and victims in reporting a criminal
suatu perkara pidana. Undang-undang ini dapat case. This law can be used as a reference by the
digunakan sebagai acuan oleh perusahaan untuk company to prepare a whistleblowing mechanism.
menyusun mekanisme whistleblowing. Pada tahun In 2008 KNKG issued a specific guideline on
2008, KNKG telah mengeluarkan pedoman khusus whistleblowing systems and procedures. Violations
tentang sistem dan prosedur whistleblowing. that can be reported through the whistleblowing
Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem system include: violations of laws and regulations,

34 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




whistleblowing antara lain mencakup: pelanggaran code of conduct, generally accepted accounting
peraturan perundang-undangan, kode etik principles, and company operational policies and
perusahaan, prinsip akuntasi yang berlaku umum, procedures, or other fraudulent actions (KNKG,
kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, 2008). Disclosure of offenses is generally done in
ataupun tindakan kecurangan lainnya (KNKG, 2008). secret (i.e., confidential).
Pengungkapan pelanggaran ini umumnya dilakukan
secara rahasia (confidential).
Dalam konteks pasar modal, ketentuan yang ada In the context of the capital market, there are
telah mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik provisions requiring the Issuer or Public Company
untuk mengungkapkan mekanisme whistleblowing, to disclose its whistleblowing mechanism, if it
15
jika memilikinya . Hal-hal yang perlu diungkapkan has one . The things that need to be disclosed
15
antara lain cara penyampaian laporan pelanggaran, include submission of violation reports, protection
perlindungan bagi pelapor, penanganan of whistleblowers, handling complaints, those who
pengaduan, pihak yang mengelola pengaduan, dan manage complaints, and the result of the handling
hasil dari penanganan pengaduan. Berdasarkan data of complaints. Based on data from the 2012
laporan tahunan 2012, sebanyak 142 dari 494 (29%) annual report, as many as 142 of 494 (29%) Issuers
Emiten dan Perusahaan Publik telah memiliki dan and Public Companies have had and disclosed their
mengungkapkan kebijakan whistleblowing (lihat whistleblowing systems (see Graph 6).
Grafik 6).




Grafik 6 Pengungkapan Sistem Whistleblowing
graph Disclosure of Whistleblowing System








29%
71%


Tidak Mengungkapkan/Not Disclosed
Mengungkapkan/Disclosed

Sumber/Source: OJK, 2013





















15 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Ta- 15 Regulation No.X.K.6 on Submission of Annual Report of Is-
hunan Emiten atau Perusahaan Publik (2012). suer or Public Company (2012)

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 35
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




REKOMENDASI RECOMMENDATION

Praktik keteladanan internasional di bidang tata International exemplary practices in the field
kelola mendorong perusahaan untuk memiliki of governance encourage companies to have a
kebijakan whistleblowing dan pengungkapan whistleblowing system and its implementation
implementasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, disclosure. In this regard, existing provisions need
ketentuan yang ada perlu diperkuat untuk to be strengthened to encourage the Issuer of
mendorong Emiten atau Perusahaan Publik agar Public Company to have such a system and explain
memiliki kebijakan dimaksud dan menjelaskannya if it could not comply (comply or explain).
apabila tidak dapat mematuhinya (comply or explain).


C.2.E. KEBIJAKAN PENINGKATAN C.2.E. VENDOR CAPACITY IMPROVEMENT POLICY
KEMAMPUAN VENDOR

Dalam rangka meningkatkan keberlanjutan usaha, In order to improve business sustainability,
perusahaan perlu memastikan bahwa rantai companies need to ensure that the supply chain
pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan runs efficiently and effectively. For that, capable
efektif. Untuk itu, diperlukan vendor yang memiliki vendors are needed to meet the needs of the
kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. companies. The ability of a vendor to produce
Kemampuan vendor dalam menghasilkan jasa products or services that the company needs
atau produk yang dibutuhkan perusahaan akan will affect the quality of the company’s output.
mempengaruhi kualitas output perusahaan. Oleh Therefore, the company has an interest to improve
karena itu, perusahaan berkepentingan untuk vendor’s capacity to ensure continuity of supply,
meningkatkan kemampuan vendor dalam menjamin both in terms of quantity and quality.
kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun
kualitas pasokan.

Saat ini, belum ada ketentuan yang mendorong Currently there are no provisions that encourage
Emiten dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan Issuers and Public Companies to improve the
kemampuan vendor, baik dari sisi kapabilitas ability of vendors, both in terms of capability and
maupun kapasitas, dalam menghasilkan jasa atau capacity, to produce products or services required
produk yang dibutuhkan perusahaan. by the companies.


REKOMENDASI RECOMMENDATION
Praktik keteladanan international di bidang tata International exemplary practices in the field of
kelola mendorong perusahaan memiliki kebijakan governance have encouraged companies to have
untuk meningkatkan kemampuan vendor dan a policy to improve the ability of vendors and
mengungkapkan hal tersebut. Oleh karena itu, disclosed them. Therefore, Issuers and Public
Emiten dan Perusahaan Publik perlu didorong untuk Companies should be encouraged to have such
memiliki kebijakan dimaksud, dan menjelaskannya policy, and explain if they could not apply, in
apabila tidak dapat menerapkannya, sesuai dengan accordance with international exemplary practices
praktik keteladanan internasional di bidang tata in the field of governance.
kelola.


C.2.F. PERAN DAN KUALIFIKASI C.2.F. ROLE AND QUALIFICATIONS OF CORPORATE
SEKRETARIS PERUSAHAAN SECRETARY
Sekretaris perusahaan memiliki peran penting dalam The corporate secretary has an important role in
implementasi tata kelola Emiten dan Perusahaan the implementation of governance by Issuers and
Publik. Terdapat empat fungsi utama sekretaris Public Companies. There are four main functions of

36 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




perusahaan, yaitu: memfasilitasi kebutuhan dewan the corporate secretary, namely: facilitating the needs
komisaris dan direksi, memastikan kepatuhan of board of commissioners and board of directors,
terhadap perundang-undangan, hubungan ensuring compliance with regulations, investor
investor dan hubungan masyarakat (Daniri dan relations and public relations (Daniri dan Krismatono,
Krismatono, 2009). Fungsi pertama menuntut 2009). The first function requires the corporate
sekretaris perusahaan untuk mampu menyediakan secretary to be able to provide important information
informasi penting bagi Direksi dan Dewan Komisaris for Board of Directors and Board of Commissioners
dalam membuat keputusan. Fungsi kedua in terms of making decisions. The second function
menuntut sekretaris perusahaan untuk senantiasa requires the corporate secretary to continuously
memutakhirkan informasi tentang peraturan yang update information about regulations to be followed
harus dipatuhi oleh perusahaan. by the company.
Saat ini regulator telah mengatur mengenai Currently the regulator has set the obligations of
kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk the Issuer or Public Company to have a corporate
16
memiliki sekretaris perusahaan berikut tugasnya . secretary along with his/her duties . Based on data
16
Berdasarkan data laporan tahunan 2012, sebanyak from the 2012 annual report, as many as 351 of 494
351 dari 494 (71 %) Emiten dan Perusahaan Publik (71%) Issuers and Public Companies have disclosed the
telah mengungkapkan uraian pelaksanaan tugas corporate secretary’s job description (see Graph 7).
dari sekretaris perusahaan (lihat Grafik 7). Namun However, because there are no rules about corporate
demikian, dikarenakan tidak terdapat aturan secretary qualifications, there is no explanation of this
tentang kualifikasi sekretaris perusahaan, tidak ada in the annual report of Issuers and Public Companies.
penjelasan tentang hal tersebut di laporan tahunan
Emiten dan Perusahaan Publik.



Grafik 7 Pengungkapan Tugas Sekretaris Perusahaan
graph Disclosure of Corporate Secretary Duties








29%
71%



Tidak Mengungkapkan/Not Disclosed
Mengungkapkan/Disclosed
Sumber/Source: OJK, 2013





REKOMENDASI RECOMMENDATION

Peran penting sekretaris perusahaan dalam The important role of a corporate secretary in
implementasi tata kelola yang baik, menuntut the implementation of good governance requires
kualifikasi sekretaris perusahaan yang sesuai corporate secretary qualifications in accordance with
dengan tugas dan tanggung jawabnya. Praktik the duties and responsibilities. International practice
internasional mensyaratkan sekretaris perusahaan requires the corporate secretary to attend basic
16 Regulation No.IX.I.4 on the Formation of Corporate Secretary
16 Peraturan Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris
Perusahaan (1996). (1996)

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 37
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




untuk mengikuti pelatihan dasar khususnya di training, particularly in the fields of law, accounting
bidang hukum, akuntansi serta praktik-praktik and secretarial practices. In connection with this,
kesekretariatan. Sehubungan dengan hal tersebut, the provisions on corporate secretaries at Issuers
ketentuan tentang sekretaris perusahaan Emiten and Public Companies need to be strengthened,
atau Perusahaan Publik perlu diperkuat untuk to enhance the role and capabilities of corporate
meningkatkan peran dan kapabilitas sekretaris secretaries, which include qualifications, functions
perusahaan, yang meliputi kualifikasi, fungsi dan and duties, and obligations to increase their
tugasnya, serta kewajiban untuk meningkatkan knowledge and understanding of relevant
pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap regulations.
regulasi yang relevan.



‘There is increasing recognition of the need to elevate the position and function of
company secretaries to allow them take on a stronger role in promoting governance
within companies. In the light of the increasing complexity of businesses and the
regulatory environment, it is recommended that the relevant professional bodies look
into qualification requirements needed to raise the skills and professional standards of
company secretaries of listed companies.”

Suruhanjaya Sekuriti, 2011






D. TRANSPARANSI INFORMASI D. TRANSPARENCY OF INFORMATION

D.1 TINJAUAN SINGKAT D.1 BRIEF OVERVIEW
Keterbukaan informasi yang akurat dan tepat Disclosure of accurate and timely information,
waktu mengenai hal-hal terkait perusahaan yang on matters relating to the company of a material
bersifat material merupakan prasyarat utama nature is a key prerequisite for the governance
bagi kerangka tata kelola perusahaan. Pemegang framework of the company. Generally company
saham dan pemangku kepentingan perusahaan, shareholders and stakeholders, are basing
pada umumnya, mendasarkan keputusan yang decisions taken based on information presented
diambil berdasarkan informasi yang disajikan oleh by the company.
perusahaan.
Dalam konteks pasar modal, prinsip keterbukaan In the context of the capital market, the principle
(disclosure principle) menjadi acuan utama of transparency (disclosure principle) is the
dalam mendorong pengembangan pasar main reference in encouraging capital market
modal. Keterbatasan regulator dalam menilai development. The limitations of the regulator
dan mengawasi secara rinci semua pelaku pasar in assessing and overseeing all capital market
modal, mendorong regulator menggunakan participants in detail have encouraged the
media keterbukaan informasi. Arus informasi yang regulator to use information disclosure media. The
dihasilkan perusahaan perlu diregulasi sedemikian flow of information generated by the company,
rupa agar dapat mengurangi asimetri informasi should be regulated in such a way, in order to
antara pihak internal manajemen dengan pihak reduce information asymmetry, between internal
eksternal perusahaan. Selanjutnya, keterbukaan management and external parties. Furthermore,
informasi juga digunakan sebagai sarana bagi information disclosure is also used as a means
regulator untuk mengedukasi dan melindungi for regulators to educate and protect investors.

38 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




investor. Investor perlu mencermati informasi yang Investors need to scrutinize the information
diterbitkan perusahaan, khususnya Emiten dan distributed by the companies, particularly from
Perusahaan Publik, sebelum mengambil keputusan Issuers and Public Companies before making any
berinvestasi. investment decisions.

Keterbukaan informasi juga perlu diatur regulator Information disclosure also needs to be regulated
untuk mencegah terjadinya praktik “adverse by the regulator to prevent “adverse selection”
selection”. Direksi perusahaan selaku orang dalam practices. Directors of the company as insiders
dan pengelola perusahaan memiliki keunggulan and company management have the advantage
informasi yang dapat dimanfaatkannya untuk to information that can be exploited to take
mengambil keuntungan dengan mengatur advantage by creating information that needs to
informasi yang perlu dipublikasikan (Scott, 2000). be published (Scott, 2000).
Transparansi dan keterbukaan informasi Transparency and disclosure of information allows
memungkinkan publik untuk memahami struktur the public to understand company structures and
dan aktivitas perusahaan, kebijakan serta kinerjanya. activities as well as its policies and performance.
Meskipun demikian, keterbukaan informasi Nonetheless, information disclosure should not
seharusnya tidak menjadi beban perusahaan, yang be a burden to the company, which may reduce
dapat mengurangi daya saing perusahaan. Untuk its competitiveness. To that end, the materiality
itu, materialitas informasi yang disajikan menjadi of information presented is an important
pertimbangan penting bagi regulator dalam consideration for the regulator in developing
menyusun ketentuan terkait implementasi prinsip provisions on the implementation of good
tata kelola perusahaan yang baik ini. corporate governance.


D.2 LINGKUP PERBAIKAN D.2 AREA OF IMPROVEMENT
Terkait dengan transparansi dan keterbukaan Related to transparency and information
informasi Emiten dan Perusahaan Publik, berikut disclosure of Issuers and Public Companies, the
beberapa aspek tata kelola yang perlu diperkuat. following are several governance aspects that
need to be strengthened.
D.2.A. KEPEMILIKAN SAHAM DALAM D.2.A. SHAREHOLDING IN A CERTAIN AMOUNT
JUMLAH TERTENTU

Kerangka kerja tata kelola perusahaan yang Good corporate governance framework deals
baik berkaitan dengan masalah transparansi, with issues of transparency, accountability,
akuntabilitas, dan integritas. Hal ini menuntut adanya and integrity. This requires information about
informasi tentang pemilik saham sesungguhnya. the real shareholders. The protection of non-
Perlindungan terhadap pemegang saham non- controlling shareholders and other stakeholders
pengendali dan pemangku kepentingan lainnya will face constraints without access to reliable
akan menghadapi kendala tanpa akses terhadap information on share ownership, including the
informasi yang andal mengenai kepemilikan saham, identity of the controlling shareholder and other
termasuk identitas dari pengendali perusahaan serta majority shareholders of the company. Disclosure
pemegang saham majoritas lainnya. Pengungkapan of the names of ultimate beneficiaries of share
nama penerima manfaat akhir dari kepemilikan ownership (ultimate beneficial ownership)
saham (ultimate beneficial ownership) penting untuk is important to note so that affiliated party
diketahui agar transaksi dengan pihak terafiliasi dan transactions and insider trading can be easily
perdagangan orang dalam dapat mudah dideteksi. detected.
UUPT mensyaratkan perusahaan untuk memiliki The Limited Liability Company Law requires
daftar pemegang saham dan daftar khusus yang companies to have a list of shareholders and a
memuat keterangan mengenai saham yang special register containing information regarding

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA 39
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




dimiliki oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris shares owned by members of the Board of
beserta keluarganya . Dalam ketentuan pasar Directors and Board of Commissioners and their
17
17
modal, pemegang saham yang memiliki saham families . In the capital market regulations,
sebanyak 5 persen atau lebih, dan kepemilikan shareholders who own shares as much as 5% or
saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, more, and share ownership by members of Board
harus diungkapkan kepada publik . Ketentuan of Directors and Board of Commissioners, shall be
18
18
dalam UUPT dan ketentuan pasar modal tersebut di disclosed to the public . Provisions in the Limited
atas hanya mengatur pengungkapan kepemilikan Liability Company Law and above-mentioned
saham yang terdaftar (registered ownership). Dalam capital market regulations only regulate the
kajiannya tentang ultimate beneficial ownership di disclosure of registered share ownership
Indonesia, salah satu opsi kebijakan yang diajukan (registered ownership). In its study of the ultimate
OECD adalah perlunya ultimate beneficial owners beneficial ownership in Indonesia, one of the
diminta mengungkapkan kepemilikan sahamnya policy options proposed by the OECD is the need
di Emiten dan Perusahaan Publik baik langsung to request ultimate beneficial owners to disclose
maupun tidak langsung, berdasarkan threshold their shareholding at Issuer and Public Companies
dimulai dari kepemilikan 5% (OECD, 2012). either directly or indirectly based on the starting
ownership threshold of 5% (OECD, 2012).

Saat ini, regulator pasar modal telah mewajibkan Currently, the capital market regulator requires
pengungkapan informasi mengenai pemegang disclosure information on major and controlling
saham utama dan pengendali Emiten atau shareholders of the Issuer or Public Company until
Perusahaan Publik sampai kepada pemilik individu, individual owners, either directly or indirectly, to
baik langsung maupun tidak langsung, yang be presented in the form of schematic or diagram
disajikan dalam bentuk skema atau diagram (ultimate beneficial ownership) . In the case of
19
19
(ultimate beneficial ownership) . Untuk pemegang other shareholders, in the form of a legal entity
saham lainnya, yang berupa badan hukum dan and have a stake in a certain amount, they are not
memiliki saham dalam jumlah tertentu, belum required to disclose ultimate beneficial ownership.
diwajibkan untuk mengungkapkan penerima
manfaat akhir dari kepemilikan sahamnya.

REKOMENDASI RECOMMENDATION

Praktik keteladanan internasional di bidang tata International exemplary practices in the field of
kelola mensyaratkan pengungkapan informasi governance require disclosure of shareholder
pemegang saham Emiten dan Perusahaan information of Issuers and Public Companies until
Publik sampai kepada penerima manfaat akhir the ultimate beneficial ownership. This needs to
dari kepemilikan saham (ultimate beneficial be disclosed because it can influence the decision
ownership). Hal ini perlu diungkapkan karena dapat making of investors.
mempengaruhi pengambilan keputusan investor.
Dalam rangka meningkatkan transparansi informasi In order to improve transparency of information
tentang pemegang saham Emiten atau Perusahaan on shareholders of the Issuer or Public Company,
Publik, regulator pasar modal perlu memperluas the capital market regulator needs to expand the
kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk obligations of the Issuer or Public Company to
mengungkapkan penerima manfaat akhir dari disclose ultimate beneficial ownership of shares
kepemilikan saham atas pemegang saham in a certain amount. So far, this information
dalam jumlah tertentu. Selama ini, kewajiban disclosure obligation is limited to the major and

17 UUPT pasal 50. 17 Article 50 of Limited Liability Company Law
18 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Ta- 18 Regulation No.X.K.6 on Submission of Annual Report of Is-
hunan Emiten atau Perusahaan Publik (2012). suer or Public Company (2012).
19 Idem. 19 Idem

40 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP




pengungkapan informasi ini terbatas hanya controlling shareholders. Compliance with this
pada pemegang saham utama dan pengendali. information disclosure obligation is done through
Kepatuhan terhadap kewajiban pengungkapan the comply or explain mechanism.
informasi ini dilakukan melalui mekanisme comply or
explain.


D.2.B. PENGUNGKAPAN KRITERIA D.2.B. DISCLOSURE OF THE CRITERIA FOR
KOMISARIS INDEPENDEN INDEPENDENT COMMISSIONERS
Independensi dari Komisaris Independen The independence of Independent Commissioners
berkontribusi penting dalam pengambilan makes an important contribution to decision
keputusan Dewan Komisaris. Mereka memiliki making by Board of Commissioners. They have
pandangan yang objektif dalam menilai kinerja an objective view in assessing the performance
Direksi. Dalam menentukan independensi Komisaris, of the Board of Directors. In determining the
beberapa negara memiliki kriteria rinci tentang independence of Commissioners, a few countries
independensi. Di Indonesia, Komisaris Independen have detailed criteria about independence.
sebagai anggota Dewan Komisaris yang berasal In Indonesia, Independent Commissioners as
dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, harus members of the Board of Commissioners from
memenuhi kriteria tertentu. Kriteria Komisaris outside the Issuer of Public Company must meet
Independen antara lain meliputi: bukan merupakan certain criteria. Independent Commissioner criteria
orang yang bekerja atau mempunyai wewenang include the following: not a person who works or
dan tanggung jawab untuk merencanakan, has the authority and responsibility for planning,
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi directing, controlling, or supervising the activities
kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut of the Issuer or Public Company within the last
dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, tidak 6 (six) months, has no shares in the Issuer or
mempunyai saham pada emiten atau perusahaan Public Company concerned, does not have an
publik tersebut, tidak mempunyai hubungan afiliasi, affiliate relationship, and does not have a business
dan tidak mempunyai hubungan usaha baik yang relationship relating to either the business
20
berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau activities of the Issuer or the Public Company .
Perusahaan Publik tersebut .
20
Emiten atau Perusahaan Publik wajib memenuhi The Issuer or Public Company shall comply with
ketentuan tersebut. Namun, kepatuhan terhadap such provisions. However, compliance with such
ketentuan tersebut belum diwajibkan untuk provisions is not required to be disclosed in the
diungkapkan dalam laporan tahunan. annual report.


REKOMENDASI RECOMMENDATION
Prinsip CG OECD mendorong perusahaan untuk OECD CG Principles encourage companies to
mengungkapkan tentang Komisaris Independen disclose Independent Commissioners and their
dan kriteria independensi mereka. Dikarenakan independence criteria. Since the independence
kriteria independensi Komisaris Independen Emiten criteria of Independent Commissioners for the
atau Perusahaan Publik telah diatur, ketentuan pasar Issuer of Public Company have been set, the
modal Indonesia yang ada perlu ditambahkan untuk existing Indonesian capital market regulations
mengakomodasi pengungkapan kesesuaian kriteria need to be expanded to accommodate the
independensi Komisaris Independen Emiten atau independence suitability disclosure criteria of
Perusahaan Publik dengan ketentuan yang berlaku Independent Commissioners for the Issuer of
dalam laporan tahunan. Public Company with the applicable provisions in
the annual report.
20 Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedo- 20 Regulation No.IX.I.5 on Formation and Implementation
man Pelaksanaan Kerja Komite Audit (2012). Guidelines for Audit Committee (2012)