2023 Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP Jenis Kompetensi: PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) Slide Recall Modul 2 Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1 Versi 3.1 April, 2023
Tim Penyusun 1. Muhammad Firdaus 2. Tri Susanto 3. Imam Nawawi ©2023 Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP Slide Recall Jenis Kompetensi: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1 Versi 3.1 April, 2023
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 3 Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan : 1. Ketentuan Umum PBJ 2. Tujuan PBJ 3. Kebijakan PBJ 4. Prinsip PBJ 5. Etika PBJ 6. Aspek Hukum PBJ PENDAHULUAN Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat menjelaskan gambaran umum PBJP 7. Pelaku PBJ 8. Peran Usaha Kecil, Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan 9. Pengadaan Berkelanjutan 10. PBJ Secara Elektronik. 11. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PBJ 12. Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum dalam PBJ Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 3
4 01 KETENTUAN UMUM PBJP MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH (PBJP) KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA 02MANUSIA PBJ DAN PELAKU PENGADAAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 4 03 Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 4 PENERAPAN MANAJEMEN RANTAI 04PASOK DALAM PBJP
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 5 Jelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup PBJP
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 6 Institusi Pengguna Barang/Jasa Anggaran belanja yang digunakan • • Kementerian • Lembaga • Perangkat Daerah • • APBN/APBD • Pinjaman DN dan/atau hibah DN yang diterima Pemerintah/Pemda • Pinjaman LN atau hibah LN PENGERTIAN & RUANG LINGKUP PBJP Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 6 “ ”
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 7 Jelaskan Proses Pengadaan dalam PBJP
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 8 PROSES PBJP MELALUI PENYEDIA
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 9 PROSES PBJP SECARA SWAKELOLA
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 10 Sebutkan jenis PBJP
JENIS PENGADAAN PADA PBJP Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 11
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 12 Jelaskan Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika dalam PBJP
TUJUAN PBJP Menghasilkan B/J yang tepat* untuk setiap uang yang dibelanjakan *kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian Tujuan PBJ 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 13
1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ 2) Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ 4) Mengembangkan E-marketplace PBJ 5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik 6) Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri & SNI 7) Memberikan kesempatan UMKM 8) Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif 9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan KEBIJAKAN PBJP 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 14
PRINSIP PBJP Efisien Efektif Transparan Terbuka Bersaing Adil Akuntabel 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 15
ETIKA DALAM PBJP Tertib & Tanggung Jawab Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia Tidak saling mempengaruhi Menerima & tanggung jawab Menghindari Conflict Of Interest Menghindari dan Mencegah Pemborosan & Kebocoran Uang Negara Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan Etika Pengadaan 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 16
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 17 Sebutkan Pertentangan dalam PBJP
03 02 01 PERTENTANGAN KEPENTINGAN DALAM PBJP 04 05 06 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 18 Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi pada Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Beberapa perusahaan yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 19 Jelaskan Peran Pelaku Usaha Kecil, Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengadaan Berkelanjutan dalam PBJP
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 20 ● Memperbanyak paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis. ● Melakukan konsolidasi paket dengan menyediakan paket untuk UMKK. ● Produk-Produk UMKK (Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi) dimasukkan dalam aplikasi Bela Pengadaan/e-Order PERAN USAHA KECIL DALAM PBJP (1/2) usaha Contoh PBJ yang meningkatkan peran UMKK: mikro usaha kecil Usaha Kecil
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 21 PERAN USAHA KECIL DALAM PBJP (2/2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan Barang/Jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik. Kebijakan PBJ dalam memberikan kesempatan kepada UMKK: Penyusunan spesifikasi teknis, PPK wajib menggunakan produk UMKK dari hasil Produksi Dalam Negeri K/L/PD wajib mengalokasikan paling sedikit 40 % dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/PD. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan 15 miliar diperuntukan bagi usaha kecil dan atau koperasi, kecuali pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis. Penyedia usaha non kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
PRODUK DALAM NEGERI Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40 %. 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 22 Nilai TKDN dan BMP dapat dilihat pada laman: http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php
PENGADAAN BERKELANJUTAN Memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 23 • biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut • pemberdayaan usaha kecil jaminan kondisi kerja yang adil pemberdayaan komunitas/usaha lokal kesetaraan, dan keberagaman • pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan kualitas udara kualitas tanah kualitas air menggunakan SDA sesuai dengan undang-undang Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan Hidup
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 24 Jelaskan Garis Besar PBJP secara Elektronik
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 25 GARIS BESAR PBJP SECARA ELEKTRONIK Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia SPSE LPSE
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 26 Jelaskan Ruang Lingkup SPSE
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 27 RUANG LINGKUP SPSE 1. Perencanaan Pengadaan 2. Persiapan Pengadaan 3. Pemilihan Penyedia 4. Pelaksanaan Kontrak 5. Serah Terima Pekerjaan 6. Pengelolaan Penyedia 7. Katalog Elektronik (E-Catalogue) SP SE 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 27
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 28 Jelaskan tentang Katalog Elektronik
KATALOG ELEKTRONIK Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah disusun dan dikelola 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 29 Katalog Elektronik Nasional Katalog Elektronik Sektoral Katalog Elektronik Lokal disusun dan dikelola disusun dan dikelola Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode: 1. Negosiasi Harga dan/atau; 2. Mini-Kompetisi. LKPP
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 30 Jelaskan tentang Toko Daring
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 31 PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang mana merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik. TOKO DARING Pelaku Usaha PMSE yang disebut PPMSE, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE Pemerintah sebagai buyer di dalam Toko Daring selaku PPMSE dapat membeli Barang/Jasa yang disediakan di dalam Toko Daring dengan menggunakan beberapa metode pembelian, yakni : 1. Pembelian Langsung 2. Negosiasi Harga 3. Permintaan Penawaran; dan/atau 4. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 32 Jelaskan Pemilihan Penyedia secara Elektronik
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 33 PEMILIHAN PENYEDIA Pemilihan Penyedia secara elektronik dilakukan untuk: 1. Pengadaan Langsung 2. Penunjukan Langsung 3. Tender 4. Tender Cepat 5. Seleksi secara elektronik
01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 34 Sebutkan Fungsi LPSE
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik paling kurang meliputi: 1 2 3 Pengelolaan Sistem Informasi PBJ & Infrastrukturnya Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi PBJ Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan 01 KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 35
36 01 KETENTUAN UMUM PBJP MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH (PBJP) KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA 02MANUSIA PBJ DAN PELAKU PENGADAAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 36 03 Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 36 PENERAPAN MANAJEMEN RANTAI 04PASOK DALAM PBJP
Apa Tugas dan Fungsi UKPBJ 02 KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 37
KELEMBAGAAN PBJ Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ (Unit Kerja PBJ), berbentuk struktural UKPBJ 02 KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 38
Jelaskan SDM dalam PBJP 02 KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 39
02 KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 40 SUMBER DAYA MANUSIA PBJP Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ 1. Advokasi dan pendampingan pengadaan barang/jasa 2. Probity Advisor 3. Mediator, Konsolidator, dan Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak 4. Pemberi Keterangan Ahli (PKA) 5. Anggota Dewan Sengketa Non Konstruksi, dan 6. Anggota Dewan Sengketa Konstruksi. 1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan 2. Personel Lainnya: ● PPK ● Pejabat Pengadaan ● Pokja Pemilihan ● Kepala UKPBJ, dan ● Pengelola LPSE
Sebutkan Pelaku PBJP 02 KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 41
PELAKU PBJ PPK PA/KPA Pejabat Pengadaan Agen Pengadaan Penyelenggara Swakelola Pokja Pemilihan Penyedia 02 KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 42
43 01 KETENTUAN UMUM PBJP MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH (PBJP) KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA 02MANUSIA PBJ DAN PELAKU PENGADAAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 43 03 Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 43 PENERAPAN MANAJEMEN RANTAI 04PASOK DALAM PBJP
Jelaskan Aspek Hukum dalam PBJP 03 KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 44
03 KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 45 ASPEK HUKUM DALAM PBJP Hukum Administrasi Negara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Persaingan Usaha Wilayah Hukum Administrasi Wilayah Hukum Perdata Wilayah Persaingan Usaha jika persekongkolan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan Wilayah Hukum Pidana jika ada suap, mark up, fiktif, dan kolusi Perencanaan Persiapan Pemilihan (pengumuman s/d sanggahan SPPBJ Kontrak Serah Terima & Keadaan Kahar
Jelaskan Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum pada PBJP 03 KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 46
RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL melalui Pengawasan PBJ meliputi : Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui aparat pengawasan internal yang bersangkutan Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, dan/atau Whistleblowing system 1. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya 2. Kepatuhan terhadap Peraturan 3. Pencapaian TKDN 4. Penggunaan produk dalam negeri 5. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil 6. Pengadaan berkelanjutan 03 KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 47
Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan dan/atau kelompok, pelaku usaha yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait dengan proses PBJ disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik. PENGADUAN OLEH MASYARAKAT Menemukan indikasi penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia Menemukan indikasi KKN dalam pelaksanaan PBJ Menemukan pelanggaran persaingan yang sehat pada proses pemilihan penyedia. Peserta Pemilihan yang telah melakukan sanggah, tetapi masih belum puas dengan jawaban yang diberikan Pokja Pemilihan Pengaduan yang dapat disampaikan oleh Pelaku usaha/Peserta Pemilihan/Penyedia atau masyarakat antara lain: 03 KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 48
Jelaskan Sanksi dalam PBJP 03 KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 49
SANKSI Sanksi dalam proses PBJP dikenakan terhadap: Pe Peserta Pemilihan Pemenang Pemilihan Penyedia PA/KPA/PPK/PP/ Pokmil Penyelenggara Swakelola 1. Sanksi digugurkan dalam pemilihan; 2. Sanksi pencairan jaminan; 3. Sanksi sanksi daftar hitam; 4. Sanksi ganti kerugian; 5. Sanksi denda; 6. Penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing, dan/atau 7. Penurunan pencantuman penyedia di dalami E-katalog. sanksi administratif, hukuman disiplin baik ringan, sedang, bahkan berat 03 KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 50