Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Catatan Ringkas Barang Pada Satker - 032.03

81 032.03.622482 PPN KEJAWANAN 3100203003 15 2009-02-23 2009-10-05
00:00:00 00:00:00

9. Terdapat Aset Tak Berwujud berupa AMDAL dan Masterplan pada PPN Ambon
yang seharus di masukkan ke dalam kelompok barang Aset Tetap Lainnya
berupa Buku. Hal ini akan di lakukan reklasifikasi dan di sesuaikan dengan
klasifikasi kelompok barangnya.

10. Terdapat KDP berupa aset tak berwujud dalam pengerjaan yang seharusnya di
catat sebagai Gedung bangunan dalam pengerjaan. Hal ini akan di perbaiki
dalam laporan BMN semester II 2021.

Dari Permasalahan terkait dengan Laporan barang Milik Negara yang di temukan oleh Tim
Riviu Inspektorat Jenderal baik pada aplikasi Persediaan, Simak BMN, aplikasi SAIBA serta
pada aplikasi E-Rekon, secara umum akan di lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi dari
Tim Riviu Inspektorat Jenderal pada laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2021.

F. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
MASALAH

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik
Negara pada DITJEN PERIKANAN TANGKAP (032.03), langkah-langkah strategis yang
dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut temuan BPK RI Tahun anggaran 2020 yang belum terselesaikan
terutama temuan yang berdampak kepada Penyajian Laporan Barang Milik Negara
lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sudah ditindaklanjuti sampai dengan
akhir periode Tahun 2020. Dalam hal tindaklanjut yang belum maksimal akan
ditindaklanjuti dan diselesaikan pada Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran
2021.

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan berupaya mempercepat penyelesaian
tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Inspektorat Jenderal
dalam hal Penyelesaian Proses Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Negara. Penghapusan Barang dalam Kondisi Rusak Berat, Percepatan Proses
Penghapusan dalam rangka Hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah daerah
yang berasal dari Dana Dekon maupun dana Tugas Pembantuan.

3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan melakukan penelusuran terhadap Aset-
aset bermasalah diantaranya Barang tidak ditemukan yang berasal dari Eks.
Departemen Pertanian, Barang Milik Negara dengan nilai tidak wajar, Barang Milik
Negara dengan luas tidak wajar, Nilai buku minus, penyusutan Minus sebagai
langkah awal dalam rangka penyajian laporan Barang Milik Negara yang akuntabel
dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan berkoordinasi dengan Biro Keuangan,
Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum dalam hal tindak lanjut atas Nilai Persediaan
untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang masih tersaji dalam Neraca
DJPT sebagai langkah mendapatkan dasar untuk melakukan transaksi Keluar

Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2021 391

Catatan Ringkas Barang Pada Satker - 032.03

Persediaan mengingat Persediaan tersebut dalam proses Hukum yang berada pada
satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Manggarai Timur.
5. Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terkait
dengan pelaksanaan anggaran 1 DIPA DJPT sudah menindaklanjuti Nota Dinas
Sekretaris Jenderal Nomor : 2187/SJ.2/TU.210/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021
dengan berdasarkan pada KEPMEN-KP Nomor 01.1/KEPMEN-KP/2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam Rangka
Pelaksanaan Satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Satuan Kerja
Kantor Pusat Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Dalam
pelaksanaan tersebut masih terdapat kendala dan masalah yang akan di selesaikan
pada semester II Tahun 2021.
6. Hasil Catatan Hasil Reviu Tim Inspektorat Jenderal seluruhnya akan di tindaklanjuti
pada laporan Keuangan Semester II Tahun 2021.

Penanggung Jawab UAKPB-Es1
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

M. Zaini Hanafi

Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2021 392