AD-ART-Pemuda-Pancasila-Mubes-2014

1
1

Lampiran : Keputusan Musyawarah Besar IX Pemuda Pancasila, No.
07/KPTS/MUBES-IX/PP/XI/2014 tentang Hasil Kerja Komisi A
(Organisasi).

ANGGARAN DASAR
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan
dalam segala bentuk dan manifestasinya di atas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945
adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang sejak berabad-abad dicapai
dengan korban jiwa, raga, air mata dan harta benda yang tak ternilai.

Bahwa cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan PANCASILA sebagaimana yang
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, dengan sadar sepenuhnya terhadap panggilan sejarah dan
tanggung jawab sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa, kami warga
Negara Indonesia yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mempersatukan diri dalam Organisasi
Kemasyarakatan bernama PEMUDA PANCASILA yang diatur dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi Kemasyarakatan ini bernama PEMUDA PANCASILA.

Pasal 2
Waktu

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA didirikan pada tanggal 28
Oktober 1959 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

1

Pasal 3
Kedudukan

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berkedudukan di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan di Luar Negeri apabila diperlukan.

BAB II
ASAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 4
Asas

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berasaskan Pancasila.

Pasal 5
Dasar

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945.

Pasal 6
Tujuan

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA bertujuan untuk menjaga dan
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
BENTUK, SIFAT DAN CIRI

Pasal 7
Bentuk

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berbentuk Organisasi
Kemasyarakatan berbasis massa.

Pasal 8
Sifat

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA bersifat independen, sukarela,
sosial, mandiri dan demokratis.

2

Pasal 9
Ciri

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berciri patriotik, militan,
persaudaraan, inovatif, kreatif dan terbuka tanpa mempermasalahkan perbedaan
ras, suku, agama, golongan, profesi dan status sosial.

BAB IV
POKOK-POKOK PERJUANGAN

Pasal 10

Pokok-pokok perjuangan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA:

1) Menjaga, mengamankan dan mengamalkan Pancasila sebagai Falsafah hidup
Bangsa dan Ideologi Negara.

2) Melaksanakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
3) Mempertahankan Kedaulatan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika.
4) Melahirkan kader PEMUDA PANCASILA sebagai Kader Bangsa yang konsisten

menjaga kehormatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta
pergaulan internasional.
5) Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan anggota secara terus
menerus untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan keluarga
PEMUDAPANCASILA.

BAB V
IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN
SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN

Pasal 11

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA memiliki Ikrar, Tekad, Semboyan,
Salam Perjuangan dan Lagu Perjuangan yang diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

BAB VI
LAMBANG, ATRIBUT DAN KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 12
Lambang

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA mempunyai Lambang yang diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.

3

Pasal 13
Atribut

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA memiliki Atribut yang merupakan
identitas organisasi berupa : pataka, panji-panji, pakaian seragam, papan nama,
kop surat, stempel, dan kelengkapan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

Pasal 14
Kartu Tanda Anggota

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA menerbitkan Kartu Tanda
Anggota (KTA) sebagai legalitas diri keanggotaan, yang diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 15

1) Keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA terdiri dari :
a) Anggota Biasa
b) Anggota Kader
c) Anggota Kehormatan
d) Anggota Luar Biasa

2) Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEDAULATAN

Pasal 16

1) Kedaulatan tertinggi Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA berada
ditangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya melalui perwakilan di dalam
Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

2) Kedaulatan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA di tingkat provinsi
berada ditangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya melalui perwakilan di
dalam Musyawarah Wilayah dan/atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

3) Kedaulatan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA di tingkat
Kabupaten/Kota berada ditangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya
melalui perwakilan di dalam Musyawarah Cabang dan/atau Musyawarah
Cabang Luar Biasa.

4

4) Kedaulatan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA setingkat
Kecamatan, Kelurahan/ Desa melalui Rapat Pemilihan Pengurus.

5) Khusus Kedaulatan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA setingkat
Dusun / Rukun Warga melalui Rapat Pemilihan Langsung oleh anggota.

6) Kedaulatan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA disetiap negara di
Luar Negeri berada ditangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya melalui
Perwakilan Organisasi, Perwakilan Anggota dan/atau Perseorangan.

BAB IX
SUSUNAN DAN JENJANG ORGANISASI

Pasal 17

Susunan dan Jenjang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA di setiap
tingkatan sebagai berikut :

1) Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dipimpin
oleh Majelis Pimpinan Nasional.

2) Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi dipimpin oleh Majelis
Pimpinan Wilayah.

3) Tingkat Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dipimpin
oleh Majelis Pimpinan Cabang.

4) Tingkat Kecamatan atau nama lain yang setingkat dengan itu, berkedudukan di
wilayah Kecamatan atau nama lain yang setingkat dengan itu dipimpin oleh
Pimpinan Anak Cabang.

5) Tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain yang setingkat dengan itu
berkedudukan di wilayah Kelurahan/Desa atau nama lain yang setingkat
dengan itu, dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

6) Tingkat Rukun Warga atau nama lain yang setingkat dengan itu berkedudukan
di wilayah Dusun / Rukun Warga atau nama lain yang setingkat dengan itu
dipimpin oleh Pimpinan Anak Ranting.

7) Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA Luar Negeri
berkedudukan di suatu negara dan/atau di negara bagian di luar negeri
dipimpin oleh Pimpinan Perwakilan Luar Negeri setingkat Majelis Pimpinan
Wilayah.

8) Susunan dan Komposisi Pengurus Majelis Pimpinan, Perwakilan Luar Negeri,
Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting, Majelis
Pertimbangan Organisasi dan Penasehat serta Dewan Pakar diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

5

Pasal 18

1) Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pada tingkat Nasional, pada
tingkat Provinsi, pada tingkat Kabupaten/Kota dan Perwakilan Luar Negeri
mempunyai Majelis Pertimbangan Oganisasi.

2) Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pada tingkat Kecamatan,
Kelurahan/Desa dan Dusun / Rukun Warga mempunyai Penasehat.

3) Susunan dan Komposisi Pengurus, tugas dan wewenang Majelis Pimpinan,
Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting, Majelis
Pertimbangan dan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

4) Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pada tingkat Nasional,
Tingkat Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan
Pakar.

BAB X
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 19

1) Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA mempunyai Perangkat
Organisasi.

2) Perangkat Organisasi dibentuk untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

3) Perangkat Organisasi terdiri dari Lembaga KOTI Mahatidana, SAPMA dan
SRIKANDI, Badan Profesi, Badan Non Profesi, Yayasan dan Koperasi.

4) Ketentuan tentang Perangkat Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

BAB XI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 20

Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
pada Tingkat Nasional terdiri dari :
1) Musyawarah Besar (MUBES)
2) Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)
3) Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP)
4) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
5) Rapat Pleno
6) Rapat Koordinasi

6

Pasal 21

Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
pada Tingkat Wilayah terdiri dari :
1) Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB)
3) Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)
4) Rapat Pleno
5) Rapat Koordinasi

Pasal 22

Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
pada Tingkat Cabang terdiri dari :
1) Musyawarah Cabang (MUSCAB)
2) Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)
3) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
4) Rapat Pleno
5) Rapat Koordinasi

Pasal 23

Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pada Tingkat
Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :
1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang
2) Rapat Pleno
3) Rapat Koordinasi

Pasal 24

Rapat-rapat Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pada Tingkat
Pimpinan Ranting terdiri dari :
1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting.
2) Khusus Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting yang belum terbentuk

Anak Ranting, dihadiri oleh anggota pada tingkat Ranting tersebut.
3) Rapat Pengurus Pimpinan Ranting.

Pasal 25

Rapat-rapat Organisasi PEMUDA PANCASILA di Tingkat Anak Ranting terdiri dari :
1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting
2) Rapat Anggota

7

Pasal 26

Jenis, kekuasaan, wewenang dan peserta Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-
Rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27
Kuorum

Kuorum musyawarah dan Rapat Pemilihan Pengurus dinyatakan sah apabila
dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah unsur utusan.

Pasal 28
Pengambilan Keputusan

1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat.

2) Apabila pengambilan keputusan dalam musyawarah atau dalam rapat-rapat
tidak dapat tercapai mufakat maka keputusan diambil melalui pemungutan
suara berdasarkan suara terbanyak.

3) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah unsur utusan yang
hadir.

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 29
Keuangan

1) Keuangan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA diperoleh dari :
a) Uang pangkal dan uang iuran anggota
b) Sumbangan Sukarela Pengurus dan Anggota
c) Sumbangan yang tidak mengikat
d) Usaha-usaha yang sah.

2) Keuangan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30
Kekayaan Organisasi

1) Kekayaan Organisasi PEMUDA PANCASILA adalah semua barang yang bergerak
dan barang tidak bergerak, yang tercatat dan terdaftar sebagai asset dan
inventaris.

8

2) Apabila terjadi pembubaran atau pembubaran diri pada Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, maka kekayaan organisasi akan
ditentukan dalam Musyawarah Besar Luar Biasa yang mengatur hal tersebut.
BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 31

Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hanya
dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

Pasal 32
1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar Luar

Biasa yang khusus diadakan untuk itu, dan atas permintaan sekurang-
kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah MPW dan/atau 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah MPC.
2) Khusus untuk pembubaran organisasi yang dimaksud pada ayat 1) harus
dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah unsur utusan.
3) Pengambilan keputusan untuk pembubaran organisasi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat 1) harus disetujui oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah
unsur utusan yang hadir.

9

BAB XV
PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

1) Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku lagi.

2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Batu, Jawa Timur
Pada tanggal : 7 November 2014

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH BESAR IX PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

Gunung Hutapea Drs. Amran Bakir Nai
Ketua Sekretaris

ttd. ttd.

H. Firdaus Nasution H.M. Diah Agus Muslim
Anggota Anggota

ttd.
H. Desi Hercules

Anggota

10

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA

BAB I
IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN,
SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN

Pasal 1
Ikrar

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sebagai penerus perjuangan cita-
cita bangsa yang bersemangatkan Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, mempunyai
Ikrar :
- Bertanah Air Satu, Tanah Air Indonesia.
- Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia.
- Berbahasa Satu, Bahasa Indonesia.
- Ber-Ideologi Satu, Ideologi Pancasila.

Pasal 2
Tekad

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA bertekad mempertahankan
Pancasila sebagai Ideologi bangsa yang abadi.

Pasal 3
Semboyan

Semboyan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA “Sekali Layar
Terkembang Surut Kita Berpantang”, yang menegaskan Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pantang menyerah dalam memperjuangkan
cita-cita bangsa.

Pasal 4
Salam Perjuangan

Salam perjuangan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA terdiri
dari ; Salam Nasional dan Salam Organisasi :

1) Pada pembukaan acara :
Diawali dengan pekik “Merdeka” 1 x dijawab dengan pekik “Merdeka” 1 x,
dilanjutkan dengan pekik “Pancasila” 3 x, dijawab dengan pekik ”Abadi” 3 x.

11

2) Pada penutupan acara :

Diawali dengan pekik “Pancasila” 3 x, dijawab dengan pekik “Abadi” 3 x,
dilanjutkan dengan pekik “Merdeka” 1 x dijawab dengan pekik “Merdeka”
1x.

Pasal 5
Lagu Perjuangan

Lagu perjuangan sebagai lagu wajib Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah "Mars PEMUDA PANCASILA” dan ”Putra Putri Indonesia” yang
sudah dibakukan Notasi dan Liriknya.

BAB II
LAMBANG, ATRIBUT DAN KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 6
Lambang

1) Lambang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, ialah lambang
Pancasila di dalam Perisai dan di bagian atas bertuliskan PEMUDA PANCASILA.

2) Warna Dasar lambang adalah merah darah yang mengandung arti gagah
perkasa dan ksatria.

3) Perisai Pancasila sesuai dengan makna Pertahanan dan Perlindungan terhadap
Ideologi dan Dasar Negara.

4) Warna lambang Pancasila sesuai dengan aslinya :
a) Bintang berwarna kuning dengan dasar warna hitam melambangkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
b) Rantai berwarna kuning dengan dasar warna merah, melambangkan
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
c) Pohon beringin berwarna hijau dengan dasar warna putih melambangkan
Persatuan Indonesia.
d) Kepala Banteng berwarna hitam dengan dasar warna merah melambangkan
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan / Perwakilan.
e) Padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau / putih dengan dasar warna
putih melambangkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pasal 7
Atribut

1) Stempel
a) Bentuk bulat, didalamnya terdapat lambang PEMUDA PANCASILA dengan
diameter 4,5 cm.
b) Tinta stempel berwarna merah.

12

2) Panji-panji Kebesaran Ormas PEMUDA PANCASILA :
a) Pataka

Pataka adalah Panji dengan Lambang Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA, terbuat dari bahan bludru berwarna dasar merah darah yang di
tepinya diberi rumbai, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lambang PEMUDA PANCASILA yang dibordir terletak simetris di
tengah ukuran pataka.

2. Tulisan PEMUDA PANCASILA terletak simetris di atas Lambang
PEMUDA PANCASILA, yang dibordir dengan warna kuning emas.

3. Tulisan jenjang dan/atau perangkat organisasi, terletak simetris di
bawah lambang PEMUDA PANCASILA, dibordir dengan warna
kuning emas.

4. Tulisan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan,
Kelurahan/Desa, Rukun Warga/Dusun atau nama lain yang
setingkat dengan itu terletak simetris di bawah Jenjang dan/atau
perangkat organisasi, dibordir dengan warna kuning emas.

5. Ukuran pataka dibuat dengan perbandingan panjang dan lebar
adalah 3 (tiga) : 2 (dua).

b) Bendera

Bendera adalah Panji dengan Lambang Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA terbuat dari bahan kain berwarna dasar merah darah,
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lambang PEMUDA PANCASILA terletak di tengah, simetris kiri kanan
dari ukuran bendera.

2. Ukuran bendera dengan perbandingan panjang dan lebar adalah 3
(tiga) : 2 (dua).

3. Tulisan PEMUDA PANCASILA terletak di bawah lambang berwarna
putih.

3) Plang (papan nama) Organisasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
a Terbuat dari plat besi atau bahan lain yang kuat dan tidak mudah lapuk,
berukuran perbandingan panjang dan lebar adalah 3 (tiga) : 2 (dua).
b Warna dasar merah darah.
c Lambang PEMUDA PANCASILA terletak di tengah simetris kiri kanan dari
ukuran plang.
d Tulisan jenjang dan/atau perangkat organisasi terletak simetris di bawah
lambang, berwarna hitam.
e Tulisan PEMUDA PANCASILA terletak simetris di bawah tulisan jenjang
dan/atau perangkat organisasi, berwarna putih.
f Tulisan nama daerah terletak simetris di bawah tulisan PEMUDA PANCASILA,
berwarna hitam.
g Tulisan alamat sekretariat terletak simetris di bawah tulisan nama daerah,
berwarna hitam.

13

4) Seragam organisasi terdiri dari :
a Seragam Upacara dan/atau acara resmi dalam ruang tertutup terdiri atas :
- Safari atau jas setelan warna biru gelap.

- Jas atau safari loreng yang dikombinasikan dengan celana panjang atau
rok warna hitam.

b Seragam Lapangan, terdiri atas :
Baju lengan pendek dan lengan panjang / kaos loreng PEMUDA PANCASILA
dan celana hitam.

c) Seragam Penugasan Khusus, terdiri atas :
- Seragam lengkap loreng PEMUDA PANCASILA dengan Baret Merah untuk
anggota KOTI.
- Seragam lengkap hitam PEMUDA PANCASILA dengan pet hitam dan atau
topi lapangan untuk anggota KOTI Terlatih Khusus.

d) Penutup Kepala, terdiri atas :

Baret berwarna merah darah lis putih, topi lapangan hitam, topi pet hitam
dan topi pet loreng PEMUDA PANCASILA.

e) Penempatan identitas pada seragam terdiri dari :

Lengan Badge Garuda Pancasila di dalam bulatan hitam,
- kanan : dengan

- Lengan kiri dasar warna putih.
Ciri dan Nama wilayah masing-masing dengan
: dua

bendera Merah Putih bersilangan, yang harus

terdaftar di

Majelis Pimpinan Nasional.

- Dada kanan : Nama anggota
- Dada kiri : Lambang PEMUDA PANCASILA.

5) Pengaturan, penggunaan serta penyesuaian tentang Atribut diatur dalam
Peraturan Organisasi.

Pasal 8
Kartu Tanda Anggota

1) Kartu Tanda Anggota berwarna dasar loreng PEMUDA PANCASILA dengan
mencantumkan Lambang PEMUDA PANCASILA.

2) Desain Kartu Tanda Anggota dibuat oleh Majelis Pimpinan Nasional PEMUDA
PANCASILA untuk selanjutnya diterbitkan dan diadministrasikan oleh Majelis
Pimpinan Wilayah PEMUDA PANCASILA.

14

3) Kartu Tanda Anggota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis
Pimpinan Wilayah, bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Majelis
Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA.

4) Penerbitan Kartu Tanda Anggota dilakukan sesuai Peraturan Organisasi.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan PEMUDA PANCASILA terdiri dari :
1) Anggota Biasa
2) Anggota Kader
3) Anggota Luar Biasa
4) Anggota Kehormatan

Pasal 10

Anggota Biasa ialah :
1) Setiap Warga Negara Indonesia yang menyatakan persetujuan dan taat kepada

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, semua Peraturan dan ketentuan
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.
2) Mengisi formulir dan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota biasa.
3) Telah melunasi uang pangkal anggota.
4) Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota apabila memiliki Kartu
Tanda Anggota yang diterbitkan, ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Majelis
Pimpinan Wilayah, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan
Nasional PEMUDA
PANCASILA.

Pasal 11

Anggota Kader adalah anggota biasa yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan kaderisasi serta mendapatkan Sertifikat Kader.

Pasal 12

1) Anggota Luar Biasa adalah setiap orang yang telah berbuat sesuatu yang luar
biasa di bidang kemanusiaan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memberikan nilai kepada peradaban serta ingin memberi
pengabdian yang tinggi melalui Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA dimanapun.

2) Anggota Luar Biasa diajukan/diusulkan oleh Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA kepada dan/atau oleh Majelis Pimpinan
Nasional PEMUDA PANCASILA untuk mendapatkan status keanggotaannya
serta Tanda Penghargaan Anggota Luar Biasa.

15

3) Tanda Penghargaan Anggota Luar Biasa ditetapkan/diberikan oleh Majelis
Pimpinan Nasional PEMUDA PANCASILA, setelah mempertimbangkan,
memperhatikan, menelaah dan menilai perbuatan dan penemuannya.

Pasal 13

1) Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang karena jabatannya,
dedikasinya, kontribusinya atau ketokohannya yang dinilai layak mendapatkan
Kehormatan dari Organisasi.

2) Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA kepada dan/atau oleh Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA untuk mendapatkan status keanggotaannya serta Tanda
Penghargaan Anggota Kehormatan.

Pasal 14

1) Setiap Pengurus Perangkat Organisasi harus Anggota Organisasi
Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA.

2) Keanggotaan Perangkat Organisasi diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga, Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga dan/atau Kode Etik
masing-masing.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 15
Hak Anggota

1) Setiap Anggota Biasa mempunyai hak :
a) Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, bimbingan dan pembinaan dari
organisasi.
c) Mengikuti pendidikan dan pelatihan kader.
d) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif
baik secara lisan maupun tertulis.
e) Memilih pengurus pada tingkat Pimpinan Anak Ranting, Pimpinan Ranting,
dan Pimpinan Anak Cabang.
f) Dipilih menjadi pengurus pada tingkat Pimpinan Anak Ranting, Pimpinan
Ranting, dan Pimpinan Anak Cabang kecuali Ketua dan Sekretaris.
g) Membela diri.

2) Setiap Anggota Kader mempunyai hak :
a) Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, bimbingan dan pembinaan dari
organisasi.

16

c) Mengikuti pendidikan dan kaderisasi.
d) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif

baik secara lisan maupun tertulis.
e) Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
f) Membela diri.

3) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
a) Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, bimbingan dan pembinaan dari
organisasi.
c) Mengikuti pendidikan dan kaderisasi.
d) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif
baik secara lisan maupun tertulis.
e) Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.
f) Membela diri.

4) Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak :
a) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif
baik secara lisan maupun tertulis.
b) Menghadiri acara-acara organisasi baik diundang maupun tidak diundang.
c) Mendapatkan pembelaan dan perlindungan apabila yang bersangkutan
membutuhkan.

Pasal 16
Kewajiban Anggota

1) Setiap Anggota Biasa berkewajiban :
a) Menghayati, menaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta semua ketentuan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA
PANCASILA.
b) Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar.
c) Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi.
d) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
e) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi.
f) Melaksanakan tugas-tugas organisasi serta menjaga harkat, martabat dan
kehormatan organisasi.
g) Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi.
h) Membayar uang pangkal.
i) Menjunjung tinggi Kode Etik organisasi.

2) Setiap Anggota Kader berkewajiban :
a) Menghayati, menaati dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga serta semua ketentuan organisasi.
b) Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar.

17

c) Melaksanakan Pokok-Pokok Perjuangan Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA secara pro-aktif.

d) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
e) Menjaga harkat, martabat dan kehormatan organisasi serta menentang

setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra Organisasi
Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA.
f) Membayar iuran.
g) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.
h) Melaksanakan tugas-tugas dalam acara dan kegiatan organisasi setiap saat.

3) Setiap Anggota Luar Biasa berkewajiban :
a) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
c) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi.
d) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.
e) Menjaga reputasinya sebagai Anggota Luar Biasa.

4) Setiap Anggota Kehormatan berkewajiban :
a) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
c) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi.
d) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.
e) Menjaga reputasinya sebagai Anggota Kehormatan.

BAB V
BERHENTINYA KEANGGOTAAN

Pasal 17

Anggota dinyatakan berhenti apabila:
1) Meninggal dunia
2) Atas permintaan sendiri secara tertulis
3) Diberhentikan oleh Majelis Pimpinan Nasional melalui Rapat Pleno setelah

mempertimbangkan usul jenjang organisasi di bawahnya karena melanggar
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan organisasi
dan/atau beberapa kali membuat kesalahan yang merugikan nama baik
organisasi.
4) Berkhianat kepada Bangsa, Negara dan organisasi.
5) Menjadi anggota organisasi lain yang sejenis, kecuali organisasi historis dan
keagamaan yang diakui negara.

18

BAB VI
SANKSI-SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 18
Sanksi Terhadap Anggota

1) Bentuk Sanksi-sanksi :
a) Pemberhentian sementara (skors).
- Penarikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan tidak diperkenankan
mengikuti kegiatan organisasi selama masa skors.
- Tidak diperkenankan mengenakan atribut organisasi selama masa skors.
b) Pemecatan.
- Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- Hilang seluruh hak keanggotaannya.
c) Pencabutan Keanggotaan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan,
apabila dinilai dan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang
merugikan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, Bangsa dan
Negara Republik Indonesia.

2) Dasar Pemberian Sanksi
Sanksi terhadap anggota didasarkan pada :
a) Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
b) Melakukan tindakan yang merugikan organisasi, Bangsa dan Negara
Republik Indonesia.

3) Wewenang Pemberian Sanksi :
a) Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah
atas usul jenjang organisasi dibawahnya.
b) Pemecatan dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul jenjang
organisasi dibawahnya.

4) Rehabilitasi
Rehabilitasi terhadap anggota yang dipecat atau dicabut keanggotaannya
sebagaimana dimaksud BAB VI Pasal 18 di atas, dilakukan melalui prosedur :
a) Anggota yang dipecat atau dicabut keanggotaannya dapat mengajukan
keberatan/pembelaan diri untuk memperoleh rehabilitasi kepada Majelis
Pimpinan Nasional.
b) Jika rehabilitasi tidak mendapatkan persetujuan Majelis Pimpinan Nasional,
maka yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam forum
Musyawarah Besar.

5) Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi dan rehabilitasi keanggotaan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

19

Pasal 19
Sanksi Terhadap Individu Pengurus

1) Bentuk Sanksi-Sanksi
Sanksi terhadap individu pengurus terdiri dari :
a) Teguran tertulis
b) Diberhentikan sementara sebagai pengurus
c) Diberhentikan tetap sebagai pengurus
d) Dipecat dari keanggotaan.

2) Dasar Pemberian Sanksi
Sanksi terhadap individu pengurus didasarkan pada :
a) Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
b) Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai tanggung-jawab
jabatannya.
c) Melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

3) Wewenang Pemberian Sanksi
a) MPO Tingkat Nasional dapat memberikan teguran terhadap Ketua Umum
Majelis Pimpinan Nasional atas masukan dari jenjang organisasi dibawah
melalui Majelis Pimpinan Wilayah.
b) Teguran tertulis terhadap Ketua dijenjang organisasi, dilakukan oleh
jenjang organisasi setingkat diatasnya.
c) Pemberhentian sementara sebagai individu pengurus dilakukan melalui
keputusan Rapat Pleno dan/atau Rapat-rapat sesuai jenjangnya.
d) Pemberhentian tetap sebagai individu pengurus dilakukan oleh Ketua
masing-masing jenjang organisasi melalui Rapat Pleno / Rapat-rapat.
e) Jika individu pengurus melakukan pelanggaran sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2), keanggotaannya dapat dicabut.
f) Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberian sanksi
terhadap Ketua setingkat dibawah jenjangnya, maka jika dianggap tidak
memenuhi dasar-dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2),
dapat dibatalkan oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya.

4) Prosedur, mekanisme tentang pemberian sanksi dan rehabilitasi terhadap
individu pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

20

Pasal 20
Sanksi Terhadap Kepengurusan Majelis dan Pimpinan

1) Bentuk Sanksi-sanksi :
Sanksi terhadap kepengurusan tingkat Majelis dan tingkat Pimpinan terdiri
dari :
a) Teguran tertulis
b) Pembekuan

2) Dasar Pemberian Sanksi :
a) Tidak melaksanakan keputusan Musyawarah-musyawarah, Rapat-rapat,
Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh MPN, dan Petunjuk Pelaksanaan
yang diterbitkan oleh Majelis Pimpinan.
b) Membuat kebijakan dan melakukan aktifitas yang merugikan organisasi.
c) Tidak memenuhi persyaratan organisasi dalam melaksanakan Musyawarah-
musyawarah dan Rapat-rapat.

3) Wewenang Pemberian Sanksi :
a) Pembekuan kepengurusan terhadap suatu jenjang organisasi dilakukan
oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya.
b) Apabila pembekuan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada butir a)
tidak memenuhi dasar-dasar dalam Pasal 20, ayat 2, butir a), butir b) dan
butir c) yang dapat dibuktikan oleh jenjang setingkat di atas pengurus yang
mengeluarkan pembekuan, maka pembekuan itu dinyatakan batal.
c) Dalam hal pembekuan terhadap kepengurusan Majelis Pimpinan Wilayah
oleh Majelis Pimpinan Nasional, dan kemudian MPO Tingkat Wilayah
menilai bahwa pembekuan tersebut tidak sesuai Pasal 20, ayat 2, butir a),
butir b) dan butir c), maka MPO Tingkat Wilayah dapat mengusulkan
kepada MPO Tingkat Nasional untuk mendapat pertimbangan agar
keputusan tentang pembekuan tersebut ditinjau kembali.
d) MPO Tingkat Nasional melakukan telaah terhadap usul MPO Tingkat
Wilayah yang hasilnya disampaikan kepada MPN PEMUDA PANCASILA
untuk menjadi pertimbangan.

4) Prosedur dan mekanisme pemberian Sanksi Terhadap Kepengurusan Kolektif
diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII
KADER
Pasal 21

1) PEMUDA PANCASILA adalah sumber kader bangsa yang melahirkan pejuang-
pejuang penerus cita-cita Pendiri Bangsa untuk melindungi Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945.

21

2) Kader adalah kekuatan inti organisasi, selaku penggerak, pemikir, penggagas
dan pelaksana tugas organisasi yang siap menjadi kader bangsa dan pemimpin
dalam kehidupan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara.

3) Kader Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA ialah anggota PEMUDA
PANCASILA yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi formal
PEMUDA PANCASILA.

4) Kualifikasi Kader, terdiri dari :
a) Kader Pratama
b) Kader Madya
c) Kader Utama
d) Kader Khusus

5) Kaderisasi adalah proses terus menerus dalam rangka mendewasakan,
memandirikan dan mengakarkan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

6) Penyelenggara dan Pelaksana Kaderisasi PEMUDA PANCASILA adalah Majelis
Pimpinan bersama Badan Pelaksana Kaderisasi.

7) Ketentuan mengenai Kaderisasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Organisasi.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN PEMBENTUKAN JENJANG ORGANISASI

Pasal 22
Persyaratan

1) Tingkat Nasional sekurang-kurangnya mempunyai 3/4 Majelis Pimpinan
Wilayah dari jumlah Provinsi se-Indonesia.

2) Tingkat Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai 3/4 Majelis Pimpinan Cabang
dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi.

3) Tingkat Cabang sekurang-kurangnya mempunyai 3/4 Pimpinan Anak Cabang
dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota.

4) Tingkat Pimpinan Anak Cabang sekurang-kurangnya mempunyai 3/4 Pimpinan
Ranting dari jumlah Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang setingkat dengan
itu dan/atau telah memiliki anggota minimal sebanyak 150 (seratus lima puluh)
orang.

5) Tingkat Pimpinan Ranting sekurang-kurangnya mempunyai 3/4 Pimpinan Anak
Ranting dari jumlah Rukun Warga/Dusun/Lingkungan/Lorong atau sebutan lain
yang setingkat dengan itu dan/atau telah memiliki anggota minimal 50 orang
anggota.

6) Tingkat Pimpinan Anak Ranting yaitu Rukun Warga/Dusun/Lingkungan/Lorong
atau nama lain yang setingkat dengan itu, memiliki minimal 10 (sepuluh) orang
anggota.
a) Apabila tidak memenuhi syarat minimal tersebut, maka dapat
menggabungkan 2 (dua) Rukun Warga/Dusun/ Lingkungan/Lorong atau
nama lain yang setingkat dengan itu dengan anggota minimal 15 orang.

22

b) Apabila masih belum juga memenuhi syarat minimal, maka dapat
menggabungkan 3 (tiga) Rukun Warga/Dusun/ Lingkungan/Lorong atau
nama lain yang setingkat dengan itu dengan anggota minimal 20 orang.

Pasal 23
Pembentukan Jenjang

1) Pembentukan jenjang organisasi dilakukan oleh satu tingkat diatasnya diatur
dalam Peraturan Organisasi.

2) Pembentukan jenjang organisasi di wilayah pemekaran dan daerah khusus
diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX
MASA BAKTI

Pasal 24

Masa bakti kepengurusan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya sebagai

berikut:

Majelis Pimpinan

1) Nasional : 5 (lima) tahun

Majelis Pimpinan

2) Wilayah : 5 (lima) tahun

Majelis Pimpinan (empat)

3) Cabang : 4 tahun

4) Pimpinan Anak Cabang : 3 (tiga) tahun
(dua)

5) Pimpinan Ranting : 2 tahun.

(dua)

6) Pimpinan Anak Ranting : 2 tahun.

BAB X
BIDANG-BIDANG

Pasal 25

1) Bidang-Bidang terdiri dari :
a) Bidang Organisasi dan Keanggotaan
b) Bidang Kaderisasi
c) Bidang Usaha dan Dana
d) Bidang Media Massa dan Hubungan Masyarakat
e) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
f) Bidang Ideologi, Politik, dan Pemerintahan
g) Bidang Pertahanan dan Keamanan
h) Bidang Luar Negeri
i) Bidang Agama/Kerohanian
j) Bidang Pendidikan dan Seni Budaya
k) Bidang Peranan Wanita dan Kegiatan Perempuan.
l) Bidang Pemuda, Mahasiswa, Pelajar, Siswa, dan Olahraga

23

m) Bidang Lingkungan Hidup
n) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
o) Bidang Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan.
p) Bidang Perekonomian dan Pengembangan Usaha
q) Bidang Penelitian dan Pengembangan
r) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Daerah
s) Bidang Hubungan Eksternal
t) Bidang Sarana/Prasarana dan Informasi Teknologi

2) Bidang Luar Negeri hanya berada di tingkat Majelis Pimpinan Nasional.
3) Bidang-bidang di tingkat Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :

a) Bidang Organisasi dan Keanggotaan
b) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
c) Bidang Perekonomian dan Pengembangan Usaha
d) 1 (satu) Bidang lainnya sesuai kebutuhan.

4) Di tingkat Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting tidak ada bidang,
kecuali penugasan.

BAB XI
SUSUNAN DAN KOMPOSISI PENGURUS

Pasal 26

Susunan dan Komposisi Pengurus Majelis Pimpinan, adalah sebagai berikut :

Majelis Pimpinan Nasional :
a) 1 (satu) orang Ketua Umum
b) 4 (empat) orang Wakil Ketua Umum yakni :
  Wakil Ketua Umum I : Organisasi

 Wakil Ketua Umum II: Polhukam
 Wakil Ketua Umum III : Kesejahteraan Sosial
  Wakil Ketua Umum IV : Perekonomian
c) 20 (dua puluh) orang Ketua Bidang
d) 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal
e) 20 (dua puluh) orang Wakil Sekretaris Jenderal
f) 1 (satu) orang Bendahara Umum
g) 4 (empat) orang Wakil Bendahara Umum
h) 3 (tiga) orang anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan
dengan kebutuhan.

Pasal 27

Majelis Pimpinan Wilayah :
a) 1 (satu) Orang Ketua
b) 4 (empat) Orang Wakil Ketua yakni :

24

 Wakil Ketua I : Organisasi
 Wakil Ketua II : Polhukam
Wakil Ketua III : Kesejahteraan Sosial
Wakil Ketua IV : Perekonomian
c) 19 (sembilan belas) Orang Ketua Bidang
d) 1 (satu) Orang Sekretaris
e) 19 (sembilan belas) Orang Wakil Sekretaris
f) 1 (satu) Orang Bendahara
g) 4 (empat) Orang Wakil Bendahara

h) 3 (tiga) orang anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan
dengan kebutuhan.

Pasal 28

Majelis Pimpinan Cabang :

a) 1 (satu) Orang Ketua

b) 4 (empat) Orang Wakil Ketua yakni :

 Wakil Ketua I : Organisasi

 Wakil Ketua II : Polhukam

 Wakil Ketua III : Kesejahteraan Sosial

 Wakil Ketua IV : Perekonomian

c) 19 (sembilan belas) orang Ketua Bidang.
d) 1 (satu) orang Sekretaris
e) 19 (sembilan belas) orang Wakil Sekretaris
f) 1 (satu) orang Bendahara
g) 4 (empat) orang Wakil Bendahara

h) 3 (tiga) orang anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan
dengan kebutuhan.

Pasal 29

Pimpinan Anak Cabang :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 1 (satu) orang Wakil Ketua
c) 4 (empat) orang Ketua Bidang
d) 1 (satu) orang Sekretaris
e) 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
f) 1 (satu) orang Bendahara
g) 2 (dua) orang Wakil Bendahara

h) 3 (tiga) orang anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan
dengan kebutuhan.

25

Pasal 30

Pimpinan Ranting :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 1 (satu) orang Wakil Ketua
c) 1 (satu) orang Sekretaris
d) 1 (satu) orang Wakil Sekretaris
e) 1 (satu) orang Bendahara

Pasal 31

Pimpinan Anak Ranting :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 1 (satu) orang Wakil Ketua
c) 1 (satu) orang Sekretaris
d) 1 (satu) orang Wakil Sekretaris
e) 1 (satu) orang Bendahara

Pasal 32

Jabatan Lowong, Rangkap Kepengurusan dan Pergantian Pengurus Antar Waktu
disemua tingkatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII
SUSUNAN DAN KOMPOSISI MAJELIS PERTIMBANGAN,

DEWAN PAKAR DAN PENASEHAT ORGANISASI

Pasal 33

1) Majelis Pertimbangan Organisasi berada di tingkat Majelis Pimpinan.
2) Penasehat Organisasi berada di tingkat Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan

Ranting dan Pimpinan Anak Ranting.

Pasal 34

Majelis Pertimbangan dan Penasehat Organisasi terdiri dari :
1) Tokoh-tokoh PEMUDA PANCASILA yang mempunyai wibawa, pengaruh dan

berjasa.
2) Tokoh - tokoh masyarakat yang berjasa dan memberikan manfaat bagi

eksistensi dan perkembangan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA.
3) Unsur pejabat Pemerintah, baik secara individu atau ex-officio.

26

Pasal 35

1) Komposisi Majelis Pertimbangan Organisasi terdiri dari :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 3 (tiga) orang Wakil Ketua
c) 1 (satu) orang Sekretaris
d) 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris
e) Anggota-anggota

2) Komposisi Penasehat Organisasi terdiri dari :
a) 1 (satu) orang Ketua
b) 1 (satu) orang Wakil Ketua
c) 1 (satu) orang Sekretaris
d) Anggota-anggota

Pasal 36

1) Penyusunan Komposisi Personalia Majelis Pertimbangan Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua
Terpilih dan/atau bersama-sama Formatur sesuai jenjangnya.

2) Penyusunan Komposisi Personalia Penasehat Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA dilakukan oleh Ketua Terpilih dan/atau bersama-sama
Formatur sesuai jenjangnya.

Pasal 37
Susunan dan Komposisi Dewan Pakar

1) Dewan Pakar dapat dibentuk pada semua Tingkat Majelis Pimpinan PEMUDA
PANCASILA.

2) Dewan Pakar sebagai wadah bagi orang- orang yang memiliki keahlian khusus
dibidangnya yang dapat mendukung peran pelaksanaan program Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

3) Susunan Dewan Pakar terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota.
4) Keanggotaan Dewan Pakar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Majelis

Pimpinan PEMUDA PANCASILA sesuai dengan tingkatannya.

BAB XIII
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 38

Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA mempunyai Perangkat Organisasi
yang terdiri dari :
1) Lembaga KOTI MAHATIDANA
2) SAPMA dan SRIKANDI

27

3) Badan-Badan
4) Yayasan
5) Koperasi

Pasal 39
Lembaga Komando Inti Mahatidana

1) Lembaga Komando Inti Mahatidana disingkat KOTI MAHATIDANA adalah
wadah berhimpun, pemberdayaan dan pengembangan potensi anggota kader
PEMUDA PANCASILA.

2) Ketentuan tentang KOTI MAHATIDANA diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Organisasi PEMUDA PANCASILA.

Pasal 40
Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA)

dan SRIKANDI PEMUDA PANCASILA

1) Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) dan SRIKANDI PEMUDA
PANCASILA adalah perangkat organisasi non profesi yang bersifat otonom,
berada dibawah naungan Ormas PEMUDA PANCASILA, yang berstruktur dan
berjenjang, memiliki AD/ART tersendiri.

2) Yang dimaksud dengan berstruktur dan berjenjang adalah perangkat
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA yang terikat dengan struktur
organisasi dan jenjang kepengurusan mulai tingkat nasional sampai terendah
sesuai dengan yang diatur di dalam AD/ART masing-masing.

3) Masa bakti kepengurusan SAPMA PEMUDA PANCASILA pada tingkat Nasional
dan tingkat Wilayah adalah 3 (tiga) tahun, Tingkat Cabang dan Komisariat masa
baktinya 2 (dua) tahun.

4) Masa bakti kepengurusan SRIKANDI PEMUDA PANCASILA pada tingkat
Nasional adalah 5 (lima) tahun, tingkat Wilayah adalah 4 (empat) tahun,
Tingkat Cabang adalah 3 (tiga) tahun, Kelompok Kerja dan Unit Kerja masa
baktinya ditetapkan oleh Tingkat Cabang.

5) Kepengurusan SAPMA dan SRIKANDI PEMUDA PANCASILA pada Tingkat
Nasional disahkan dengan Surat Keputusan dan dilantik oleh Majelis Pimpinan
Nasional PEMUDA PANCASILA sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah
Nasional masing-masing.

6) Kepengurusan SAPMA dan SRIKANDI PEMUDA PANCASILA Tingkat Wilayah dan
Cabang sesuai dengan hasil keputusan musyawarah pada tingkatannya
disahkan dengan Surat Keputusan dan dilantik oleh kepengurusan SAPMA dan
SRIKANDI PEMUDA PANCASILA satu tingkat di atasnya dengan sepengetahuan
Majelis Pimpinan Ormas PEMUDA PANCASILA sesuai dengan tingkatannya.

28

Pasal 41
Badan-Badan

1) Badan adalah perangkat Ormas Pemuda Pancasila sebagai pelaksana Program
Organisasi dalam bidang tertentu yang ketentuannya diatur dalam Peraturan
Organisasi.

2) Badan terdiri dari Badan yang bersifat profesi dan non profesi.
3) Badan yang bersifat profesi terdiri dari :

a) Penyuluhan dan Pembelaan Hukum PEMUDA PANCASILA,
b) Pengusaha PEMUDA PANCASILA,
c) Buruh dan Pekerja PEMUDA PANCASILA,
d) Tani dan Nelayan PEMUDA PANCASILA,
e) Badan lainnya sesuai kebutuhan.

(1) Badan yang bersifat profesi adalah berstruktur tapi tidak berjenjang.
(2) Yang dimaksud dengan berstruktur tetapi tidak berjenjang adalah terikat

dengan struktur organisasi tetapi tidak terikat dengan jenjang
kepengurusan sesuai dengan yang diatur di dalam Pedoman Dasar/
Pedoman Rumah Tangga dan/atau Kode Etik masing-masing.
(3) Kepengurusan Badan yang bersifat profesi diangkat dan diberhentikan
dengan Surat Keputusan dan dilantik oleh Majelis Pimpinan Ormas
Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.
(4) Masa bakti kepengurusan Badan yang bersifat profesi sesuai dengan masa
bakti Majelis Pimpinan Ormas Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.
(5) Badan Profesi yang wajib dibentuk pada setiap Tingkatan Majelis
Pimpinan Ormas Pemuda Pancasila adalah :
(a) Penyuluhan dan Pembelaan Hukum PEMUDA PANCASILA,
(b) Pengusaha PEMUDA PANCASILA,
(c) Buruh dan Pekerja PEMUDA PANCASILA.

(6) Ketentuan tentang Badan yang bersifat profesi diatur lebih lanjut dalam
Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga dan/atau Kode Etik Profesi
masing-masing sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4) Badan yang bersifat non profesi terdiri dari :
a) Badan Pelaksana Kaderisasi, wajib dibentuk pada setiap Tingkatan Majelis
Pimpinan Ormas Pemuda Pancasila
b) Badan Penelitian dan Pengembangan,
c) Badan Penataan Kelembagaan dan Keanggotaan,
d) Badan Kerohanian,
e) Badan Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan
f) Badan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

29

Pasal 42

1) Ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SAPMA dan
SRIKANDI PEMUDA PANCASILA, Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga
dan/atau Kode Etik Badan yang bersifat Profesi, yang harus sama dengan
Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan
PEMUDA PANCASILA adalah:
a) Mukadimah.
b) Azas, Dasar, dan Tujuan,
c) Pokok-pokok Perjuangan,
d) Ikrar, Tekad, Semboyan, Salam Perjuangan, dan Lagu Perjuangan.

2) Lambang Perangkat Organisasi sama dengan Lambang Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA dengan menambahkan nama dan ciri
masing-masing perangkat organisasi.

3) SAPMA dan SRIKANDI PEMUDA PANCASILA adalah representasi Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA pada wadah berhimpun organisasi
kepemudaan dan wadah berhimpun lainnya, baik di pusat maupun di daerah,
yang selanjutnya diatur keberadaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Pasal 43
Yayasan dan Koperasi

1) Yayasan dan Koperasi adalah perangkat organisasi dibawah naungan
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, merupakan wadah
pengembangan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan
masyarakat.

2) Yayasan dan Koperasi dapat dibentuk pada semua jenjang organisasi dengan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
HUBUNGAN PERANGKAT ORGANISASI
DENGAN MAJELIS PIMPINAN ORMAS PEMUDA PANCASILA

Pasal 44

1) Hubungan Perangkat Organisasi dengan Majelis Pimpinan PEMUDA PANCASILA
adalah:
a) merupakan satu kesatuan ideologis, historis, dan organisatoris dengan
Majelis Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA untuk
mewujudkan cita-cita, tujuan, dan pokok-pokok perjuangan Organisasi
Kemasyarakatan

30

PEMUDA PANCASILA;
b) Hubungan Lembaga KOTI Mahatidana dan Badan dibawah naungan Ormas

Pemuda Pancasila dengan Majelis Pimpinan sesuai dengan tingkatannya
bersifat instruktif;
c) Hubungan SAPMA, SRIKANDI, Yayasan dan Koperasi dibawah naungan
Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA dengan Majelis Pimpinan
sesuai dengan tingkatannya bersifat koordinatif;
d) Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila menjadi
Pimpinan Tertinggi dan Ketua Majelis Pimpinan menjadi Pimpinan Lembaga
KOTI Mahatidana sesuai dengan tingkatannya;
e) Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah
dan Ketua Majelis Pimpinan Cabang menjadi Ketua Pembina SAPMA,
SRIKANDI, Yayasan dan Koperasi sesuai dengan tingkatannya;
f) Komandan KOTI Mahatidana dan Ketua Badan Pelaksana Kaderisasi
menjadi peserta ex-officio Rapat Pleno Majelis Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA sesuai dengan tingkatannya.
g) Ketua Perangkat Organisasi lainnya, Yayasan dan Koperasi dapat diundang
menjadi Peserta Rapat Pleno Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai
tingkatannya.

BAB XVI
PERWAKILAN PEMUDA PANCASILA DI LUAR NEGERI

Pasal 45

1) PEMUDA PANCASILA Perwakilan Luar Negeri berkedudukan setingkat Majelis
Pimpinan Wilayah.

2) Pembentukan, Susunan dan Komposisi Pengurus, serta wewenang dan tugas
pokok Perwakilan PEMUDA PANCASILA di luar negeri diatur dalam Peraturan
Organisasi.

BAB XVII
TUGAS DAN WEWENANG
MAJELIS PIMPINAN DAN PIMPINAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA

Pasal 46
Tugas Majelis Pimpinan Nasional

Tugas Majelis Pimpinan Nasional PEMUDA PANCASILA adalah:
1) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar

Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Pleno
Majelis Pimpinan Nasional.
2) Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar
Luar Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat
Pleno Majelis Pimpinan Nasional.

31

3) Menyusun dan mempersiapkan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan
dan Petunjuk Teknis sesuai dengan kebutuhan.

4) Melaksanakan Kaderisasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun.
5) Memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi

tingkat Nasional.
6) Menghadiri Musyawarah Wilayah dan melantik Majelis Pimpinan Wilayah.
7) Menghadiri musyawarah dan melantik Pengurus Perwakilan PEMUDA

PANCASILA Luar Negeri.
8) Menghadiri Rapat Kerja Wilayah.
9) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan

keluarga
PEMUDA PANCASILA.
10) Membangun komunikasi dan hubungan kerja sama dengan pihak eksternal
pada tingkat nasional dan internasional.

Pasal 47
Wewenang Majelis Pimpinan Nasional

Wewenang Majelis Pimpinan Nasional PEMUDA PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana tertinggi organisasi dalam

mencapai tujuan dan pokok-pokok perjuangan organisasi.
2) Mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi situasi yang

mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
3) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi situasi yang

mengancam kelangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA.
4) Menetapkan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis.
5) Menyelenggarakan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa,
Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Pleno
Majelis Pimpinan Nasional.
6) Membentuk perangkat-perangkat Organisasi Tingkat Nasional.
7) Mempertimbangkan usulan dan menetapkan pemberhentian tetap anggota.
8) Menetapkan desain dan menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA).
9) Menetapkan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
10) Menerbitkan Tanda Penghargaan dan Sertifikat Kader.
11) Menandatangani surat keputusan kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional
sesuai dengan hasil kongres dan/atau musyawarah lembaga masing-masing.
12) Melantik kepengurusan perangkat-perangkat Organisasi Tingkat Nasional.
13) Mengangkat Dewan Pakar.

32

Pasal 48
Tugas Majelis Pimpinan Wilayah

Tugas Majelis Pimpinan Wilayah PEMUDA PANCASILA adalah:
1) Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Wilayah, Musyawarah

Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wialyah, dan Rapat Pleno Majelis Pimpinan
Wilayah.
2) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar
Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat
Pleno Majelis Pimpinan Wilayah.
3) Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis yang ditetapkan Majelis Pimpinan Nasional.
4) Melaksanakan Kaderisasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun.
5) Memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi
tingkat Wilayah.
6) Menghadiri Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa, Musyawarah
Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Koordinasi Nasional.
7) Menghadiri Musyawarah Cabang dan melantik Majelis Pimpinan Cabang.
8) Menghadiri Rapat Kerja Cabang.
9) Memfasilitasi pembentukan perangkat-perangkat organisasi pada tingkat
wilayah.
10) Membangun komunikasi dan hubungan kerja sama dengan pihak eksternal
pada tingkat provinsi.
11) Mengoordinir pelaksanaan her-registrasi anggota bersama jenjang organisasi
dibawahnya.
12) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan
keluarga
PEMUDA PANCASILA.
13) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada
Majelis Pimpinan Nasional setiap enam bulan sekali.

Pasal 49
Wewenang Majelis Pimpinan Wilayah

Wewenang Majelis Pimpinan Wilayah PEMUDA PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana tertinggi organisasi pada tingkat

provinsi dalam mencapai tujuan dan pokok-pokok perjuangan organisasi.
2) Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa,

Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat Pleno Majelis Pimpinan Wilayah.
3) Membentuk Yayasan dan Koperasi tingkat Wilayah.
4) Mempertimbangkan usulan pemberhentian sementara anggota.
5) Mengusulkan pemberhentian tetap anggota kepada Majelis Pimpinan

Nasional.
6) Mengelola, menandatangani, dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

33

7) Mengusulkan calon Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan kepada
Majelis Pimpinan Nasional.

8) Membentuk Dewan Pakar.

9) Memberikan Tanda Penghargaan dan Sertifikat Kader sesuai Peraturan
Organisasi.

10) Melantik kepengurusan Yayasan, Koperasi dan Badan Tingkat Wilayah.
11) Mengangkat Dewan Pakar.

Pasal 50
Tugas Majelis Pimpinan Cabang

Tugas Majelis Pimpinan Cabang ialah :
1) Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang

Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang, dan Rapat Pleno Majelis Pimpinan Cabang.
2) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar

Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah
Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Pleno
Majelis Pimpinan Cabang.
3) Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis yang ditetapkan Majelis Pimpinan Nasional.
4) Melaksanakan Kaderisasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun.
5) Memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi
tingkat Cabang.
6) Menghadiri Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat
Koordinasi Wilayah.
7) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan melantik
Pimpinan Anak Cabang.
8) Menghadiri Rapat Kerja Cabang.
9) Memfasilitasi pembentukan perangkat-perangkat organisasi pada tingkat
Cabang.
10) Membangun komunikasi dan hubungan kerja sama dengan pihak eksternal
pada tingkat Kabupaten / Kota.
11) Mengoordinir pelaksanaan her-registrasi anggota bersama jenjang organisasi
di bawahnya.
12) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan
keluarga
PEMUDA PANCASILA.
13) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada
Majelis Pimpinan Wilayah setiap enam bulan sekali.

34

Pasal 51
Wewenang Majelis Pimpinan Cabang

Wewenang Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA PANCASILA adalah:

1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana tertinggi organisasi pada tingkat
Cabang dalam mencapai tujuan dan Pokok-Pokok Perjuangan Organisasi.

2) Menyelenggarakan Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa,
Rapat Kerja Cabang, dan Rapat Pleno Majelis Pimpinan Cabang.

3) Membentuk Yayasan dan Koperasi Tingkat Cabang.
4) Mempertimbangkan usulan pemberhentian sementara anggota.

5) Mengusulkan pemberhentian tetap anggota kepada Majelis Pimpinan Wilayah
untuk diteruskan kepada Majelis Pimpinan Nasonal.

6) Mengusulkan calon Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan kepada
Majelis Pimpinan Nasional.

7) Membentuk Dewan Pakar.
8) Memberikan Tanda Penghargaan dan Sertifikat Kader sesuai Peraturan

Organisasi.
9) Melantik kepengurusan Badan Tingkat Cabang.
10) Mengangkat Dewan Pakar.

Pasal 52
Tugas Pimpinan Anak Cabang

Tugas Pimpinan Anak Cabang adalah :
1) Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak

Cabang, Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi Pimpinan Anak Cabang.

2) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar
Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah
Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang dan Rapat
Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Rapat Pleno Pimpinan Anak
Cabang.

3) Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis yang ditetapkan Majelis Pimpinan Nasional.

4) Memperhatikan saran dan pertimbangan Penasehat Organisasi tingkat
Pimpinan Anak Cabang.

5) Menghadiri Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja
Cabang, dan Rapat Koordinasi Cabang.

6) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dan melantik
Pimpinan Ranting.

7) Membangun hubungan kerja sama dengan pihak eksternal pada tingkat
Kecamatan.

8) Melaksanakan her-registrasi dan rekrutmen anggota bersama jenjang
organisasi di bawahnya.

35

9) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan
keluarga
PEMUDA PANCASILA.

10) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada
Majelis Pimpinan Cabang setiap enam bulan sekali.

Pasal 53
Wewenang Pimpinan Anak Cabang

Wewenang Pimpinan Anak Cabang PEMUDA PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana tertinggi organisasi pada tingkat

Kecamatan dalam mencapai tujuan dan pokok-pokok perjuangan organisasi.
2) Menyelenggarakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang, Rapat

Pleno dan Rapat Koordinasi Pimpinan Anak Cabang.
3) Memfasilitasi pembentukan Yayasan dan Koperasi pada tingkat Pimpinan Anak

Cabang.
4) Mengusulkan pemberhentian sementara anggota kepada Majelis Pimpinan

Cabang untuk diteruskan kepada Majelis Pimpinan Wilayah.
5) Mengusulkan pemberhentian tetap anggota kepada Majelis Pimpinan Cabang

dan Majelis Pimpinan Wilayah untuk diteruskan kepada Majelis Pimpinan
Nasional.

Pasal 54
Tugas Pimpinan Ranting

Tugas Pimpinan Ranting adalah :
1) Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan

Ranting dan Rapat Anggota.
2) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar

Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah
Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang dan Rapat
Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Rapat Pemilihan Pengurus
Pimpinan Ranting.
3) Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis yang ditetapkan Majelis Pimpinan Nasional.
4) Memperhatikan saran dan pertimbangan Penasehat Organisasi tingkat
Pimpinan Ranting.
5) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang, dan Rapat
Koordinasi Pimpinan Anak Cabang.
6) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dan melantik
Pimpinan Anak Ranting.
7) Membangun hubungan kerja sama dengan pihak eksternal pada tingkat
Kelurahan / Desa.

36

8) Melaksanakan her-registrasi dan rekrutmen anggota bersama jenjang
organisasi di bawahnya.

9) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan
keluarga
PEMUDA PANCASILA.

10) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada
Pimpinan Anak Cabang setiap enam bulan sekali.

Pasal 55
Wewenang Pimpinan Ranting

Wewenang Pimpinan Ranting PEMUDA PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana tertinggi organisasi pada tingkat

Kelurahan dalam mencapai tujuan dan pokok-pokok perjuangan organisasi.
2) Menyelenggarakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dan Rapat

Anggota.
3) Memfasilitasi pembentukan Yayasan dan Koperasi pada tingkat Pimpinan

Ranting.
4) Mengusulkan pemberhentian sementara anggota kepada Pimpinan Anak

Cabang dan Majelis Pimpinan Cabang untuk diteruskan kepada Majelis
Pimpinan Wilayah.
5) Mengusulkan pemberhentian tetap anggota kepada Pimpinan Anak Cabang,
Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pimpinan Wilayah untuk diteruskan
kepada Majelis Pimpinan Nasional.

Pasal 56
Tugas Pimpinan Anak Ranting

Tugas Pimpinan Anak Ranting adalah :
1) Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak

Ranting dan Rapat Anggota.
2) Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar

Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah
Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah
Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang, Rapat Pemilihan
Pengurus Pimpinan Anak Cabang, Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting,
Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting, dan Rapat Pimpinan Anak
Ranting.
3) Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis yang ditetapkan Majelis Pimpinan Nasional.
4) Memperhatikan saran dan pertimbangan Penasehat Organisasi tingkat
Pimpinan Anak Ranting.
5) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dan Rapat Koordinasi
Pimpinan Ranting.
6) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting.

37

7) Membangun hubungan kerja sama dengan pihak eksternal pada tingkat
Dusun/RW/Lingkungan.

8) Melaksanakan her-registrasi dan rekrutmen anggota.
9) Melaksanakan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan

keluarga
PEMUDA PANCASILA.
10) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada
Pimpinan Ranting setiap enam bulan sekali.

Pasal 57
Wewenang Pimpinan Anak Ranting

Wewenang Pimpinan Anak Ranting PEMUDA PANCASILA adalah:
1) Melakukan pelbagai upaya sebagai pelaksana organisasi pada tingkat

Dusun/RW/Lingkungan dalam mencapai tujuan dan pokok-pokok perjuangan
organisasi.
2) Menyelenggarakan Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dan
Rapat Anggota.
3) Mengusulkan anggota untuk mengikuti Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB XVIII
TUGAS DAN WEWENANG
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PENASEHAT ORGANISASI

Pasal 58

Tugas Majelis Pertimbangan Organisasi dan Penasehat adalah:
1) memberi pertimbangan, saran dan nasehat yang bersifat konstruktif, baik

diminta maupun tidak diminta sesuai pada tingkatannya.
2) melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai pada

tingkatannya.
3) mengadakan rapat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, dan
4) menghadiri kegiatan organisasi sesuai pada tingkatannya.

Pasal 59

Wewenang Majelis Pertimbangan dan Penasehat Organisasi adalah meminta
penjelasan terhadap setiap permasalahan organisasi dalam mengemban tugas-
tugasnya sesuai pada tingkatannya.

38

BAB XIX
TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PAKAR

Pasal 60

Dewan Pakar bertugas memberikan kontribusi pemikiran sesuai dengan
keahliannya kepada Majelis Pimpinan PEMUDA PANCASILA yang berfungsi untuk
meningkatkan kualitas peran dan partisipasi organisasi kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai
dengan Pokok-pokok Perjuangan organisasi kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA.

BAB XX
JENIS, KEKUASAAN, WEWENANG MUSYAWARAH

DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 61
Musyawarah Besar

1) Musyawarah Besar Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA adalah
pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam waktu 5
(lima) tahun dan berwenang :
a) Menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban Majelis Pimpinan Nasional.
b) Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
c) Menetapkan Program Umum masa bakti lima tahun ke depan.
d) Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi.
e) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional masa
bakti lima tahun ke depan.
f) Menyusun dan menetapkan Pengurus Majelis Pimpinan Nasional dan
Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional masa bakti lima tahun ke
depan.
g) Merehabilitasi atau menolak rehabilitasi anggota yang dipecat.
h) Menetapkan Badan Verifikasi Keuangan dan Kekayaan Organisasi.
i) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan
nasional maupun internasional.

2) Musyawarah Besar dihadiri oleh unsur -unsur :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional
c) Majelis Pimpinan Wilayah
d) Majelis Pimpinan Cabang
e) Perangkat-Perangkat Ormas PEMUDA PANCASILA tingkat Nasional.
f) Perwakilan PEMUDA PANCASILA di Luar Negeri
g) Perwakilan Dewan Pakar, dan
h) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.

39

3) Peserta Musyawarah Besar terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

4) Utusan adalah :
a) Majelis Pimpinan Nasional PEMUDA PANCASILA
b) Majelis Pimpinan Wilayah PEMUDA PANCASILA se-Indonesia yang definitif.
c) Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA PANCASILA se-Indonesia yang definitif.

5) Peninjau adalah :
a) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional.
b) Dewan Pakar Tingkat Nasional
c) Perangkat-perangkat Ormas PEMUDA PANCASILA Tingkat Nasional.
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional PEMUDA
PANCASILA.

6) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi,
dan lain sejenisnya.

7) Majelis Pimpinan Nasional memberikan pertanggung jawaban kepada
Musyawarah Besar dan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan
Nasional.

8) Musyawarah Besar dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
9) Musyawarah Besar dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional.
10) Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
11) Dalam penyelenggaraan Musyawarah Besar Organisasi Kemasyarakatan

PEMUDA PANCASILA, SRIKANDI melaksanakan Musyawarah Nasional/Kongres,
dan SAPMA PEMUDA PANCASILA menyesuaikan dengan masa bakti
Kepengurusannya, Lembaga KOTI Mahatidana dan BADAN melaksanakan
Rapat Koordinasi atau Rapat Kerja.

Pasal 62
Musyawarah Besar Luar Biasa

1) Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama
dengan Musyawarah Besar.

2) Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA dan/atau melalui ketetapan Musyawarah Pimpinan
Paripurna, dengan syarat sebagai berikut :
a) Ketua Umum berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri
secara tertulis.

40

b) Atas permintaan minimal 3/4 jumlah Majelis Pimpinan Wilayah dan 2/3
jumlah Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA PANCASILA se-Indonesia karena
kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam dan/atau ada hal-
hal situasional yang memaksa.

3) Musyawarah Besar Luar Biasa dihadiri oleh unsur-unsur yang sama dengan
unsur-unsur Musyawarah Besar.

Pasal 63
Musyawarah Wilayah

1) Musyawarah Wilayah PEMUDA PANCASILA adalah pemegang kekuasaan
tertinggi organisasi di tingkat Wilayah yang diadakan sekali dalam waktu 5
(lima) tahun dan berwenang :
a) Menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban Majelis Pimpinan Wilayah.
b) Menetapkan Program Kerja Wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke
depan.
c) Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi.
d) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah untuk masa
bakti 5 (lima) tahun ke depan.
e) Menyusun dan menetapkan Pengurus MPW dan MPO Tingkat Wilayah
untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
f) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan-
persoalan wilayah.

2) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pimpinan Wilayah
c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah
d) Dewan Pakar Tingkat Wilayah
e) Majelis Pimpinan Cabang
f) Perangkat-perangkat Ormas Pemuda Pancasila tingkat Wilayah
g) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah.

3) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

41

4) Utusan adalah :
a) Majelis Pimpinan Nasional PEMUDA PANCASILA
b) Majelis Pimpinan Wilayah PEMUDA PANCASILA
c) Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA PANCASILA se-provinsi yang definitif.

5) Peninjau adalah :
a) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah
b) Dewan Pakar Tingkat Wilayah
c) Perangkat-perangkat Ormas PEMUDA PANCASILA Tingkat Wilayah.
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah PEMUDA
PANCASILA.

6) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi,
dan lain sejenisnya.

7) Majelis Pimpinan Wilayah memberikan pertanggung jawaban kepada
Musyawarah Wilayah dan disampaikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah.

8) Musyawarah Wilayah dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah.
9) Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Majelis Pimpinan Wilayah.
10) Tempat Musyawarah Wilayah ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah.
11) Dalam penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Organisasi Kemasyarakatan

PEMUDA PANCASILA, SRIKANDI Pemuda Pancasila melaksanakan Musyawarah
Wilayah, dan SAPMA PEMUDA PANCASILA menyesuaikan dengan masa bakti
Kepengurusannya, Lembaga KOTI Mahatidana dan BADAN melaksanakan
Rapat Koordinasi atau Rapat Kerja.

Pasal 64
Musyawarah Wilayah Luar Biasa

1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama
dengan Musyawarah Wilayah.

2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan Majelis
Pimpinan Nasional PEMUDA PANCASILA, dengan syarat sebagai berikut :
a) Ketua Majelis Pimpinan Wilayah berhalangan tetap, meninggal dunia,
mengundurkan diri secara tertulis.
b) Atas permintaan minimal 2/3 jumlah Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA
PANCASILA se-provinsi karena kelangsungan hidup organisasi dalam
keadaan terancam dan/atau ada hal-hal situasional yang memaksa.

3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dihadiri oleh unsur-unsur yang sama dengan
unsur-unsur Musyawarah Wilayah.

42

4) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah
dan/atau yang ditetapkan oleh Majelis Pimpinan Nasional PEMUDA
PANCASILA.

Pasal 65
Musyawarah Cabang

1) Musyawarah Cabang PEMUDA PANCASILA adalah pemegang kekuasaan
tertinggi di tingkat Cabang yang diadakan sekali dalam waktu 4 (empat) tahun
dan berwenang :
a) Menetapkan laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Cabang.
b) Menetapkan Program Kerja Cabang untuk empat tahun ke depan.
c) Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi.
d) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Cabang untuk masa
bakti 4 (empat) tahun ke depan.
e) Menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi.
f) Menyusun dan menetapkan Pengurus MPC dan MPO Tingkat Cabang untuk
masa bakti 4 (empat) tahun ke depan.
g) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan
Cabang.

2) Musyawarah Cabang dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Wilayah
b) Majelis Pimpinan Cabang
c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang
d) Pimpinan Anak Cabang
e) Perangkat-perangkat Ormas Pemuda Pancasila tingkat Cabang
f) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang.

3) Peserta Musyawarah Cabang, terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

4) Utusan adalah :
a) Majelis Pimpinan Wilayah PEMUDA PANCASILA
b) Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA PANCASILA
c) Pimpinan Anak Cabang PEMUDA PANCASILA se-kabupaten/kota yang
definitif.

5) Peninjau adalah :
a) Majelis pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang
b) Dewan Pakar Tingkat Cabang
c) Perangkat-perangkat Ormas PEMUDA PANCASILA Tingkat Cabang.
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA
PANCASILA.

43

6) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi,
dan lain sejenisnya.

7) Majelis Pimpinan Cabang memberikan pertanggung jawabannya kepada
Musyawarah Cabang dan disampaikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang.

8) Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Cabang.
9) Musyawarah Cabang dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang.
10) Tempat Musyawarah Cabang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang.

Pasal 66
Musyawarah Cabang Luar Biasa

1) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama
dengan Musyawarah Cabang.

2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan MPW
PEMUDA PANCASILA, dengan syarat sebagai berikut :
a) Ketua MPC berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri secara
tertulis.
b) Atas permintaan minimal 2/3 jumlah PAC PEMUDA PANCASILA se-
Kabupaten/Kota karena kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan
terancam dan / atau ada hal-hal situasional yang memaksa.

3) Musyawarah Cabang Luar Biasa dihadiri oleh unsur-unsur yang sama dengan
unsur-unsur Musyawarah Cabang.

4) Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Cabang
dan/atau yang ditetapkan oleh Majelis Pimpinan Wilayah PEMUDA PANCASILA.

Pasal 67
Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang

1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan
tertinggi di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam waktu 3 (tiga) tahun
dan berwenang :
a) Memberikan penilaian atas Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Anak
Cabang.
b) Menetapkan Program Kerja masa bakti 3 (tiga) tahun ke depan.
c) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang masa bakti 3 (tiga)
tahun ke depan.
d) Menyusun dan menetapkan Pengurus PAC dan Penasehat Tingkat
Pimpinan Anak Cabang untuk masa bakti 3 (tiga) tahun ke depan.

2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Pimpinan Anak Cabang

44

b) Majelis Pimpinan Cabang.
c) Pimpinan Ranting
d) Penasehat Pimpinan Anak Cabang.
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Anak Cabang.

3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus PAC, terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

4) Utusan, adalah :
a) Majelis Pimpinan Cabang
b) Pimpinan Anak Cabang
c) Pimpinan Ranting PEMUDA PANCASILA se-Kecamatan yang definitif.

5) Peninjau adalah :
a) Penasehat Pimpinan Anak Cabang
b) Pimpinan Anak Ranting se-Kecamatan, jika diperlukan.
c) Yayasan dan Koperasi yang dibawah naungan Pimpinan Anak Cabang
PEMUDA
PANCASILA.
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Anak Cabang PEMUDA
PANCASILA.

6) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi,
dan lain sejenisnya.

7) Pimpinan Anak Cabang memberikan pertanggung jawabannya kepada Rapat
Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan disampaikan oleh Ketua
Pimpinan Anak Cabang.

8) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan oleh Pimpinan
Anak Cabang.

9) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan
Anak Cabang.

10) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang ditentukan oleh
Pimpinan Anak Cabang.

45

Pasal 68
Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting

1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan
tertinggi di tingkat Kelurahan yang diadakan sekali dalam waktu 2 (dua) tahun
dan berwenang :
a) Memberikan penilaian atas Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan
Ranting.
b) Menetapkan Program Kerja masa bakti dua tahun ke depan.
c) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting masa bakti dua tahun ke
depan.

2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Pimpinan Ranting.
b) Pimpinan Anak Cabang
c) Pimpinan Anak Ranting / Anggota Ranting
d) Penasehat Pimpinan Ranting
e) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting.

3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

4) Utusan adalah :
a) Pimpinan Anak Cabang
b) Pimpinan Ranting
c) Pimpinan Anak Ranting / Anggota Ranting

5) Peninjau adalah :
a) Penasehat Pimpinan Ranting
b) Anggota Ranting
c) Yayasan dan Koperasi yang dibawah naungan Pimpinan Ranting PEMUDA
PANCASILA.
d) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting PEMUDA
PANCASILA.

6) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi,
dan lain sejenisnya.

7) Pimpinan Ranting memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Pemilihan
Pengurus Pimpinan Ranting dan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Ranting.

8) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dilaksanakan oleh Pimpinan
Ranting.

46

9) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
10) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting ditentukan oleh Pimpinan

Ranting.

Pasal 69
Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting

1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting adalah pemegang
kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Anak Ranting / Rukun Warga / Dusun
atau yang sederajat dengan itu, yang diadakan sekali dalam waktu 2 (dua)
tahun dan berwenang untuk :
a) Memilih Ketua dan menyusun Personalia kepengurusan Pimpinan Anak
Ranting untuk masa bakti 2 (dua) tahun ke depan.
b) Menetapkan personalia Penasehat Pimpinan Anak Ranting.

2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Pimpinan Anak Cabang
b) Pimpinan Ranting
c) Pimpinan Anak Ranting
d) Penasehat Pimpinan Anak Ranting
e) Anggota-anggota

3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

4) Utusan adalah :
a) Pimpinan Ranting
b) Pimpinan Anak Ranting
c) Anggota

5) Peninjau adalah :
a) Pimpinan Anak Cabang
b) Penasehat Pimpinan Anak Ranting.
c) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Anak Ranting.

6) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi,
dan lain sejenisnya.

7) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dilaksanakan oleh Pimpinan
Anak Ranting.

47

8) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dipimpin oleh Pimpinan
Anak Ranting.

9) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting ditentukan oleh
Pimpinan Anak Ranting.

Pasal 70
Musyawarah Pimpinan Paripurna

1) Musyawarah Pimpinan Paripurna Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA
PANCASILA adalah instansi pengambilan keputusan setingkat dibawah MUBES
dan/atau MUBESLUB yang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Majelis
Pimpinan Nasional apabila diperlukan dan/atau organisasi mengalami keadaan
genting yang memaksa.

2) Musyawarah Pimpinan Paripurna hanya mempunyai wewenang mengevaluasi
dan menetapkan rekomendasi serta keputusan-keputusan lainnya yang tidak
bertentangan dengan wewenang Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar
Luar Biasa.

3) Musyawarah Pimpinan Paripurna dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional
c) Dewan Pakar
d) Majelis Pimpinan Wilayah
e) Lembaga dan Badan PEMUDA PANCASILA tingkat Nasional.
f) Yayasan dan Koperasi yang dibawah naungan Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA.
g) Perwakilan PEMUDA PANCASILA di Luar Negeri
h) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA
PANCASILA.

4) Peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna terdiri dari :
a) Utusan
b) Peninjau
c) Pendengar

5) Utusan adalah :
a) Majelis Pimpinan Nasional PEMUDA PANCASILA
b) Majelis Pimpinan Wilayah PEMUDA PANCASILA se-Indonesia yang definitif.

6) Peninjau adalah :
a) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional.
b) Dewan Pakar Tingkat Nasional.
c) Lembaga dan Badan PEMUDA PANCASILA Tingkat Nasional.

48

d) Yayasan dan Koperasi yang dibawah naungan Majelis Pimpinan Nasional
PEMUDA PANCASILA.

7) Pendengar adalah :
Setiap orang yang diizinkan oleh Penyelenggara Musyawarah dan/atau Rapat-
Rapat berada di dalam ruangan Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat seperti
Notulen, Petugas Keamanan, Wartawan, Petugas Akomodasi dan Konsumsi,
dan lain sejenisnya.

8) Musyawarah Pimpinan Paripurna dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
9) Musyawarah Pimpinan Paripurna dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional.
10) Tempat Musyawarah Pimpinan Paripurna ditentukan oleh Majelis Pimpinan

Nasional.

Pasal 71
Rapat Kerja Nasional

1) Rapat Kerja Nasional Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA
diadakan minimal sekali dalam satu masa bakti, selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah Musyawarah Besar dan berwenang untuk mengevaluasi dan
menyusun prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka
panjang.

2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional
c) Dewan Pakar
d) Majelis Pimpinan Wilayah
e) Perangkat-perangkat Ormas PEMUDA PANCASILA Tingkat Nasional
f) Undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.

3) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan dan dipimpin oleh Majelis Pimpinan
Nasional.

Pasal 72
Rapat Kerja Wilayah

1) Rapat Kerja Wilayah Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA diadakan
minimal sekali dalam satu masa bakti, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah Musyawarah Wilayah dan berwenang untuk mengevaluasi dan
menyusun prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka
panjang.

49