www.djkn.kemenkeu.go.id
Kontribusi Pelaksanaan Lelang Terhadap Perekonomian Indonesia
Reportase: Rakernas Wawancara Utama: Kolom Transformasi
DJKN 2017: Peningkatan Pelayanan lelang di masa Kelembagaan: Menjadi
Produktivitas Aset mendatang sebenar-benarnya garda
Menuju Zero Idle Guna terdepan
Meningkatkan Kapasitas
Fiskal
ISSN 2089-5836
Edisi No.25 Tahun VIII / 2017
Media KN edisi Nomor 25 | 1
Visi dan Misi DJKN Media KN edisi Nomor 25 | 3
VISI:
Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
MISI:
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan
kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai
keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai
instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
2 | Media KN edisi Nomor 25
daftar
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sampai saat ini tengah berusaha menegaskan salah satu jati dirinya 6 18 38 50
sebagai revenue center”. Salah satu unit di DJKN, Direktorat Lelang, juga turut ambil bagian dalam mewujudkan hal
tersebut karena lelang merupakan bagian dari sumber penerimaan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, SAMBUTAN WAWANCARA KOLOM PENILAIAN PROFIL KANTOR
dan yang tidak kalah pentingnya, lelang merupakan kegiatan yang berperan dalam mendukung kemajuan perekonomian DIRJEN UTAMA
nasional. Optimalisasi Produktivitas Kantor Wilayah DJKN
Dirjen KN berbicara mengenai Direktur Lelang, Lukman Aset Negara Sumatera Utara: Semakin
Kontribusi lelang terhadap perekonomian Indonesia ternyata cukup potensial. Kontribusi melalui optimalisasi pembuktian peran DJKN Efendi dan pandangannya bermutu menuju kantor
lelang inilah yang disadari oleh DJKN untuk bisa menegaskan bahwa DJKN juga merupaakn revenue center. Untuk sebagai revenue center tentang layanan lelang di 40 modern
mengeksplorasi lebih jauh bagaimana dan mengapa lelang dapat turut menegaskan peran DJKN sebagai revenue center masa depan
dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional, maka tepat sekali apabila tema media KN kali ini adalah tentang 8 KOLOM HUMAS 52
lelang. Dalam Wawancara Utama kami menyajikan hasil wawancara tim Media KN dengan Direktur Lelang sebagai 22
pimpinan dari unit yang menyusun kebijakan teknis di bidang tersebut. Selain dari wawancara tersebut, Anda dapat RESENSI WISATA Informasi Tertutup dalam KOLOM TK
mengetahui Road Map lelang yang akan ditempuh untuk mengoptimalkan kontribusi DJKN pada rubrik Laporan Utama. LAPORAN UTAMA Keterbukaan
nikmati detak suasana Menjadi Sebenar-benarnya
Sekilas gambaran Media KN Edisi 25, kami akan menyajikan berbagai macam artikel menarik yang dapat memperluas kehidupan nelayan di Kontribusi Pelaksanaan 42 Garda Terdepan
wawasan Anda terkait tugas dan fungsi DJKN. Kami menantikan kontribusi terbaik Anda dalam bentuk kajian, Gampong Jawa Lelang Terhadap
tulisan, maupun bidikan kamera. Saran dan kritik juga senantiasa menjadi semangat bagi kami untuk bergerak dan Perekonomian Indonesia KOLOM 52
bertransformasi menjadi lebih baik. Akhirnya kami ucapkan selamat menikmati Media KN edisi 25 ini, semoga membawa 10 SEKRETARIAT
kebaikan dan manfaat bagi Anda. 28 KOLOM BMN
GALERI DJKN Dialog Kinerja Organisasi
4 | Media KN edisi Nomor 25 INFOGRAFIS sebagai Sarana Monitoring Penguatan Fungsi Menjadi
sekilas berita kantor pusat dan Evaluasi Arah Kinerja Sebenar-benarnya Garda
DJKN Roadmap Lelang Organisasi Terdepan
14 30 44 58
KABAR DAERAH TESTIMONI REPORTASE ENGLISH CORNER
STAKEHOLDER
berita dari kantor vertikal Rakernas DJKN 2017: IKIGAI: The Reason You Wake
di seluruh indonesia Komisaris Balai Lelang Graha Peningkatan Produktivitas Up Every Morning
Auctionindo memberikan Aset Menuju Zero Idle Guna
penilaiannya akan jasa lelang Meningkatkan Kapasitas 59
Fiskal
BANG KA EN
Roadmap Lelang
Media KN edisi Nomor 25 | 5
sambutan Media KN edisi Nomor 25 | 7
dirjen
Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan di bidang Kekayaan Negara,
di antaranya optimalisasi Lelang, agar mampu
berkontribusi lebih baik dalam pertumbuhan
perekonomian Indonesia. Dalam hal optimalisasi
Lelang tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) telah menyusun langkah-langkah
strategis untuk ditempuh dalam praktik pelaksanaan
lelang yang efisien dan efektif.
Saya meyakini, bahwa peran strategis DJKN dalam
perekonomian nasional dapat diwujudkan, apabila
DJKN sebagai regulator dan Pengelola Barang dapat
melihat dengan jeli potensi penerimaan negara yang
dapat digali dari aset yang dikelola DJKN. Tentunya,
ini semua demi DJKN yang lebih profesional dan
pengelolaan kekayaan negara yang lebih baik.
DJKN menyadari, dalam mewujudkan peran sebagai
revenue center yang berpengaruh pada fiskal, perlu
pembuktian bahwa lelang dapat diandalkan dalam
memberikan manfaat sebesar-besarnya pada
penerimaan negara. Demi menasbihkan diri sebagai
revenue center, DJKN harus mampu, salah satunya,
menggali potensi lelang untuk berkontribusi dalam
perekonomian Indonesia. Mempercepat terwujudnya
Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan DJKN,
berbagai upaya terus dilakukan guna mewujudkan
langkah-langkah peningkatan efisiensi dan
efektivitas proses lelang dan optimalisasi potensi
peserta lelang.
Dirjen Kekayaan Negara
Sonny Loho
6 | Media KN edisi Nomor 25
_____ Resensi Wisata _____
GAMPONG Tepat di muara sungai Krueng Aceh inilah pemandangan sunset yang indah bisa dinikmati.
JAWA
Foto: Andi Soegiri
Kantor Wilayah DJKN Aceh
Kali ini Media KN mengenalkan tempat
dengan panorama yang dramatis untuk
dinikmati seputaran pesisir, Gampong
Jawa, Banda Aceh.
Berlokasi jauh dari hirup pikuk perkotaan,
jalan menuju Gampong Jawa cukup asri
mengikuti aliran sungai Krueng Aceh,
sungai yang membelah kota Banda Aceh.
8 Hasil t|angkMapeadninaeKlaNyanedlaisnigNsuonmg doirse2r5bu warga Media KN edisi Nomor 25 | 9
Galeri DJKN Galeri DJKN
Rapat Penyusunan Direktorat Jenderal Kekayaan
Indikasi Kebutuhan Dana Negara terus meningkatkan
Pengeluaran Bendahara kualitas pejabat lelang, salah
Umum Negara Bagian
Anggaran Pengelolaan satunya dengan mengadakan
Investasi Pemerintah Quality Assurance Pejabat
diselenggarakan di Lelang Kelas I. Acara yang
Aula Gedung Prijadi
Praptosuhardjo (26/01). berlangsung di Aula Gedung
Acara dihadiri oleh Keuangan Negara Bandung
perwakilan dari Eselon I
Kemenkeu, Kesetjenan pada Selasa (07/02) ini
Kementerian BUMN, dihadiri Direktur Lelang
Kesetjenan Kementerian DJKN Lukman Effendi.
Kelautan dan Perikanan,
Lembaga Penjaminan Lukman mengatakan
Simpanan, Bank tantangan 2017, kurang
Indonesia dan sejumlah meratanya kuantitas dan
badan layanan umum. kualitas Pejabat Lelang kelas
I di tiap Kantor Pelayanan
Direktur Jenderal Kekayaan Kekayaan Negara dan Lelang
Negara Sonny Loho (KNPKNL). Namun, beliau
mengapresiasi capaian lelang
melakukan kunjungan kerja yang telah ditorehkan KPKNL
ke Kantor Wilayah Direktorat
dan Kantor Wilayah.
Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Jenderal Kekayaan Jawa Barat. Dalam arahannya Direktorat Jenderal Kekayaan Direktur Piutang Negara Direktorat Lelang melakukan In
Negara Sonny Loho memberikan Negara menghibahkan lima dan Pengelolaan House Training pelaporan dengan
pengarahan kepada belasan pegawai Sonny mengapresiasi unit kendaraan mobil merk Kekayaan Negara Lain-
Direktorat Jenderal Kekayaan capaian dan inovasi yang Mitsubishi Strada Double lain (PNKNL) Purnama menggunakan sharing folder
Negara penerima beasiswa jenjang telah dilakukan Kanwil DJKN Cabin kepada Pemerintah T. Sianturi melakukan bagi para Pejabat Lelang Kelas
S2/S3 tahun 2015/2016 di Ruang Jabar dan Kantor Pelayanan Kabupaten Dharmasraya penandatanganan
Rapat Dirjen Kekayaan Negara. Kekayaan Negara dan Lelang (17/02). Kelima unit mobil perjanjian sewa Bandar II di wilayah Jabotabek. Acara
Acara yang diinisiasi bagian (KPKNL) di wilayah Jawa dengan nilai total sebesar Udara Khusus Matak di berlangsung di Ruang Serba Guna
kepegawaian ini bertujuan untuk Barat yang sebelumnya telah Rp492 juta tersebut Natuna bersama Direktur
memberikan pengarahan studi, dipaparkan Kepala Kanwil merupakan Barang Milik Utama PT. Travel Express Kanwil DJKN DKI Jakarta, acara
pembekalan moril, dan hal-hal DJKN Jawa Barat Nuning Negara yang berasal dari Aviation Services (Xpress tersebut dihadiri oleh pejabat dan
lain yang harus disiapkan sebelum Air) pada Selasa, 17 Januari pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta,
melaksanakan studi. S.Wulandari. barang gratifikasi penyerahan 2017 di Kantor Pusat DJKN.
dari Komisi Pemberantasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Banten, dan Jawa Barat.
Korupsi. Indrawati memberikan kuliah
umum di Universitas Syiah Kuala. Media KN edisi Nomor 25 | 11
Kuliah umum yang berlangsung Sebanyak 128 pegawai
di Gedung AAC Unsyiah, Banda Direktorat Jenderal
Aceh (05/01). Mengusung tema Kekayaan Negara (DJKN)
“Peran Fiskal Dalam Membangun mengikuti pendidikan
Perekonomian Inklusif”, acara dan latihan teknis umum
ini diikuti oleh hampir dua orientasi pegawai/
ribu peserta yang mayoritas kesamaptaan tahun 2017.
mahasiswa dan dosen. Diklat yang dipusatkan di
pangkalan TNI Angkatan
Udara Sulaiman Cimahi
Jawa Barat ini diikuti
para pegawai baru DJKN
penerimaan Program
Diploma Keuangan PKN
STAN 2016.
10 | Media KN edisi Nomor 25
Galeri DJKN Galeri DJKN
Sumber daya alam di Indonesia melimpah. Namun sampai saat ini belum ada laporan/ Direktorat Jenderal Kekayaan
neraca yang dapat menggambarkan kuantitasnya. Untuk menuju ke sana, Direktorat Negara menerima penyerahan
Jenderal Kekayaan Negara sedang membuat laporan potensi fiskal SDA, ketika DJKN aset bank dalam likuidasi PT.
menerima perwakilan International Monetary Fund (IMF). Perwakilan IMF Robert Bank Dagang Bali. Serah terima
Dippelsman mengatakan, bahwa saat ini informasi mengenai SDA adalah hal yang dilakukan anatara Tim Likuidasi
menarik dan sedang berkembang pesat. “Informasi SDA penting bagi pemerintah dalam PT Bank Dagang Bali dengan
mengambil keputusan,” ujarnya. Robert ditemani Michael Stanger merupakan perwakilan Direktur Pengelolaan Kekayaan
Real Sector Division pada the IMF Statistics Department. (03/04) Negara dan Sistem Informasi
DJKN pada Senin 6 Maret 2017.
Pemerintah Republik Indonesia Nilai buku aset yang diserahkan
melalui Direktorat Jenderal lebih dari Rp184 Miliar.
Kekayaan Negara Kementerian
Direktur Badan Layanan Umum Pembangunan gedung negara Keuangan menerima Direktorat Jenderal Kekayaan
Lembaga Manajemen Aset harus memenuhi persyaratan penyerahan saham PT Aldevco Negara dan Direktorat Jenderal
Negara Rahayu Puspasari dan teknis dan administrasi. Hal itu atas nama Abdoel Raoef Pajak bersinergi mengamankan
Ketua Pengurus Perhimpunan diungkapkan Kusriantie, Kepala Soehoed dan Trenggana.
Pemilik dan Penghuni Satuan Seksi Gedung Negara, Ditjen Penyerahan dilakukan penerimaan negara melalui
Rumah Susun Puri Casablanca Cipta Karya Kementerian PUPR Middyningsih selaku pelaksana optimalisasi lelang Barang Sitaan
Luthfi Dahlan melakukan di hadapan Pejabat Pembuat wasiat Almarhum Abdoel Raoef Pajak. Untuk itu diselenggarakan
penandatanganan Nota Komitmen Direktorat Jenderal Soehoed kepada Direktur
Kesepahaman guna menyelesaikan Kekayaan Negara pada acara Jenderal Kekayaan Negara forum group discussion (12/04),
permasalahan tunggakan service bertajuk ‘Peran Aktif PPK yang secara simbolis diwakili untuk membentuk kesamaan
charge yang melekat pada 106 unit Mendukung Peningkatan Reputasi Direktur Pengelolaan Kekayaan
Apartemen Puri Casablanca di DJKN (22/03) Negara dan Sistem Informasi persepsi antara DJKN dan DJP
Jakarta (30/03). Indra Surya di Gedung sehingga pelaksanaan lelang
Graha Sawala Kementerian barang sitaan pajak mampu
Koordinator Bidang menghasilkan penerimaan
Perekonomian, Jakarta (07/03). negara yang optimal.
Direktorat Hukum dan Humas Selasa, (04/04)
Direktorat Jenderal Kekayaan dilaksanakan peluncuran
Negara bersama Biro Bantuan
skema pendanaan
Hukum Sekretariat Jenderal pengadaan tanah proyek
Kementerian Keuangan
strategis nasional.
menyelenggarakan sosialisasi Penandatangan nota
kehumasan, evaluasi peraturan kesepahaman dilakukan
perundang-undangan dan antara Lembaga
rekonsiliasi perkara TGR dan Non Manajemen Aset
TGR, yang diikuti oleh perwakilan Negara, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
dari Kantor Wilayah DJKN dan Perumahan Rakyat, Badan
KPKNL di wilayah Jawa Tengah Pengatur Jalan Tol serta
& D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, 23 perusahaan yang
Kalimantan Selatan & Tengah, tergabung dalam Badan
Usaha Jalan Tol.
serta Bali & Nusa Tenggara di
Aula GKN II Semarang (15/03).
12 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 13
Kabar Daerah Kabar Daerah
Kantor Pelayanan Kekayaan Bertempat di Aula Kantor Seksi Piutang Negara
Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah DJKN Kalimantan Kantor Pelayanan Kekayaan
Padang berkesempatan
menyampaikan hasil Barat diadakan Rapat Negara dan Lelang Dumai
kinerjanya di bidang lelang Penyusunan Target Nominatif melakukan intensifikasi
selama 2016 ke masyarakat
luas melalui saluran Televisi Program Sertifikasi BMN penagihan piutang negara
Republik Indonesia (TVRI) Berupa Tanah Tahun 2017 terhadap para debitur yang
Sumatera Barat dalam siaran dan Serah Terima Sertifikat
yang dikemas dalam program Hasil Program Sertifikasi tidak didukung dengan
Berita Ranah Minang (04/01). Tahun 2016. Acara dihadiri barang jaminan (10/02).
oleh Kantor Wilayah BPN
Provinsi Kalimantan Barat Kegiatan penagihan
dan Kantor Pertanahan di langsung ke lapangan
wilayah Kalimantan Barat, bersama Pemerintah
Kepolisian Resor Bengkayang Kabupaten Siak. Penagihan
dan Satuan Kerja Pengelola dilakukan terhadap 124
Jalan Nasional Wilayah I dan debitur yang tersebar di
II Kalimantan Barat, Kepala
KPKNL Pontianak dan Kepala delapan desa.
KPKNL Singkawang.
Kantor Wilayah Direktorat Bertempat di Ballroom Hotel Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Jenderal Kekayaan Negara Mercure Palu diselenggarakan Tarakan melakukan penilaian barang
BMN Awards dan Sertikasi sitaan 2.000 ton pupuk barang sitaan
Aceh menjadi tuan rumah BMN diwilayah Sulawesi Kantor Pengawasan dan Pelayanan
penyelenggaraan Quality Tengah (09/02). B4MN Awards Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya
adalah pemberian penghargaan Pabean B Tarakan . Penilaian
Assurance Pejabat Lelang Kelas kepada Satker dalam barang sitaan tersebut dilaksanakan
I di aula Gedung D Gedung melakukan pengelolaan BMN. selama dua hari di Kabupaten
Acara dihadiri oleh Kepala Bulungan (02/02). Penilaian tersebut
Keuangan Negara Banda Aceh Kanwil DJKN Suluttenggomalut dilaksanakan guna menindaklanjuti
(25/01). Kegiatan ini diikuti oleh 33 Ferdinan Lengkong, Kakanwil surat Kepala KPPBC Tipe Madya
BPN Sulawesi Tengah Pabean B Tarakan mengenai
Pejabat Lelang yang berasal dari Lahamusen dan satuan kerja permohonan penilaian barang sitaan
lingkungan Kanwil DJKN Aceh, penerima BMN Awards. dalam rangka penjualan secara lelang.
Kanwil DJKN Sumatera Utara
dan Kanwil DJKN Riau, Sumatera
Barat dan Kepulauan Riau.
Kantor Wilayah Direktorat Kantor Pelayanan Kekayaan
Jenderal Kekayaan Negara Negara dan lelang Bekasi
Jawa Barat menyerahkan melaksanakan penjualan lelang
sebuah Aset Bekas Milik Asing/ non eksekusi wajib terhadap
Tionghoa berupa SMP Negeri 7 Barang Milik Negara (BMN) salah
Bogor, dengan luas tanah 3.235 satu satker di Bekasi dengan obyek
m2 terletak di jalan Paledang lelang satu paket hasil bongkaran
No.25 Kelurahan Paledang BMN (24/01). Lelang dilaksanakan
Kecamatan Bogor Tengah, oleh Pejabat Lelang Kelas I KPKNL
Kota Bogor kepada Pemerintah Bekasi, Ari Ma’ruf Faruqi dengan
Kota (Pemkot) Bogor (11/01). sistem penawaran closed bidding
Penyerahan secara simbolis melalui internet secara tertutup.
dilakukan Kepala Kanwil Lelang sukses dilakukan, hingga
DJKN Jawa Barat Nuning S. tercapai penawaran tertinggi
Wulandari Kepada walikota melesat hingga 18 kali lipat, dari
Bogor Arya Bima di Balai Kota nilai limit.
Pemkot Bogor.
14 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 15
Kabar Daerah Kabar Daerah
Kepala Kantor Pelayanan Tim Penilai Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram menggelar kegiatan bertajuk
Kekayaan Negara dan Lelang Kekayaan Negara dan Lelang “Mengajar Sehari untuk Menginspirasi Selamanya” di Sekolah Dasar Negeri (SDN)
(KPKNL) Palopo Bula Taralesa Semarang melaksanakan survei 41 Mataram (08/04). Acara inspiratif ini diadopsi dari acara Kelas Inspirasi yang telah
melakukan kunjungan kerja ke penilaian Barang Rampasan dimulai sejak 2010 dan Kemenkeu Mengajar pada Hari Oeang Republik Indonesia
Kantor Walikota Palopo diterima Kejaksaan Negeri Semarang, 2016. Acara ini Sengaja dilaksanakan pada hari libur agar tidak menganggu jam kerja
langsung oleh Walikota Palopo berupa Kapal Tanker 1.018 Gross dan pelayanan KPKNL Mataram. Acara diakhiri menerbangkan balon gas yang sudah
H. M. Judas Amir. Kunjungan Tonnage yang bermuatan 128 ton diikatkan origami berisi kumpulan cita-cita para siswa. Dengan harapan cita-cita yang
dilakukan terkait rencana liter bahan bakar minyak jenis yang telah ditulis disana akan tercapai saat mereka dewasa nanti.
pembangunan kantor KPKNL Premium (23/02). Kapal Tanker
Palopo yaitu dukungan Walikota berbendera Malabo, Republica Kantor Pelayanan
Palopo dalam upaya perolehan De Guinea Ecuatorial ini disita Kekayaan Negara dan
lahan untuk pembangunan oleh Kantor Pengawasan dan Lelang Bukittinggi bekerja
gedung kantor. Pelayanan Bea dan Cukai Tipe sama dengan entitas
Madya Pabean Tanjung Emas perbankan se-Sumatera
pada pertengahan November Barat menyelenggarakan
2015. Dengan adanya putusan Lelang Expo 2017 (16/04).
Pengadilan Negeri Semarang di Acara berlangsung di
bulan Juni 2016, Kapal Tanker pelataran Jam Gadang ini
bernama BS 9 ini dirampas untuk merupakan yang pertama
Negara (dalam pengawasan di Indonesia. Kepala KPKNL
Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi Syukriah selaku
Semarang). penanggung jawab kegiatan,
berharap kegiatan dapat
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara lebih mendekatkan diri
Negara dan Lelang Lhokseumawe dan Lelang Tangerang berhasil kepada pengguna jasa dan
Nofiansyah mengundang lima melaksanakan lelang barang masyarakat.
puluh mahasiswa dari Politeknik rampasan Komisi Pemberantasan
Negeri Lhokseumawe dan IAIN Korupsi dari hasil tindak pidana
Lhokseumawe untuk mengikuti korupsi kasus kepengurusan
seminar Pengelolaan Keuangan penambahan kuota impor daging sapi
Publik, dengan materi Pengelolaan (16/05). Barang yang dilelang berupa
Kekayaan Negara, Piutang Negara Toyota FJ Cruiser, VW Caravelle,
dan Lelang di Aula KPKNL Mazda CX 9, Mitsubishi Grandis,
Lhokseumawe (15/03). Nissan Navara, Toyota Prado, 2
Toyota Alphard, dan Mercedez Benz
C200. Lelang dilaksanakan dengan
penawaran melalui e-Auction.
Kepala Seksi Piutang Negara Kantor Wilayah Direktorat
Kantor Pelayanan Kekayaan Jenderal Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL)
Negara Sulawesi Selatan,
Gorontalo Mulyo Budi Cahyono, Tenggara, dan Barat
melakukan kunjungan ke RSUD
Aloe Saboe. Berdasarkan informasi menyelenggarakan Uji
Petik Penilaian Sumber
dari pihak RSUD Aloe Saboe,
terdapat Piutang Daerah yang Daya Alam Kelautan
berasal dari pihak perusahaan dan Perikanan (25/04).
yang telah menandatangani MoU Mengambil lokasi Hutan
dengan pihak RSUD Aloe Saboe Mangrove Tongke-Tongke,
untuk menjamin biaya pengobatan Kabupaten Sinjai, Sulawesi
para pegawainya. Pihak Rumah Selatan, kegiatan ini diikuti
18 orang pegawai dari
Sakit menyampaikan akan Kanwil DJKN Sulseltrabar
membahas permasalahan Piutang dan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan
Daerah tersebut dengan dewan Lelang (di lingkungan
pengawas RSUD Aloe Saboe dan Kanwil DJKN Sulseltrabar
yang didampingi oleh tim
selanjutnya akan menyerahkan asistensi dari Direktorat
pengurusan Piutang Daerah
tersebut ke KPKNL. Penilaian DJKN.
16 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 17
Wawancara Utama | Direktur Lelang Negara/Lembaga atau Pemerintah kira untuk membeli barang dari lelang?, Untuk tahun 2016 sendiri, sudah banyak
Daerah. Jika belum ini berarti PR kita masih hal yang telah dilakukan yang kami
SEMPURNAKAN Q: Bagaimana perkembangan lelang pada sepuluh tahun banyak untuk menjadikan lelang tersebut fokuskan pada beberapa kegiatan seperti:
P EL AYA N A N Q: Bagaimana harapan dan strategi menarik. 1. penguatan regulasi dengan melakukan
DENGAN terakhir? berbagai revisi peraturan dengan
“SMILE” Bapak dalam mengembangkan lelang Q: Bagaimana langkah-langkah menyesuaikan pada perkembangan baik
A: Perkembangan lelang pada 10 tahun terakhir ini penguatan aturan maupun menyesuaikan
Bertempat di ruang kerjanya, Media KN menggembirakan. Dari data yang ada bila dilihat realisasi frekuensi ke depan dalam kaitannya dengan Direktorat Lelang agar lelang dengan perkembangan teknologi;
berkesempatan mewawancarai Direktur lelang, pokok lelang dan bea lelang sejak tahun 2010 selalu di
Lelang Lukman Effendi. Pejabat yang atas target yang ditetapkan setiap tahunnya. Bahkan kinerjanya Transformasi Kelembagaan, adakah semakin maju dan citra lelang lebih 2. peningkatan kualitas Pejabat Lelang,
dikenal karena selalu tepat waktu dalam menunjukkan tren yang meningkat setiap tahun. Frekuensi lelang dengan melakukan quality assurance,
setiap acara ini memberikan gambaran pada tahun 2010 sejumlah 27.595 kali, pada tahun 2016 naik pendekatan khusus atau not business positif? pembuatan pedoman penilaian kinerja
pelayanan lelang di masa mendatang. menjadi 58.165 kali atau rata-rata kenaikan 4.367 kali setiap tahun. pejabat lelang berupa rapor, persiapan
Pokok lelang pada tahun 2010 sebesar Rp6,80 triliun, pada tahun as usual? A: Direktorat Lelang dalam bekerja pembentukan jabatan fungsional
2016 naik menjadi Rp13,00 triliun atau rata-rata kenaikan Rp0,89 mendasarkan kepada visi dan misi pelelang;
triliun. Bea lelang pada tahun 2010 sebesar Rp83,84 miliar, pada A: Harapan saya, tentunya lelang ke direktorat dan juga kepada rencana
tahun 2016 naik menjadi Rp280,34 miliar atau naik rata-rata depannya semakin baik dalam artian strategis yang ditetapkan. Rencana 3. optimalisasi dan efisiensi lelang
Rp28,07 miliar setiap tahun. Apabila dilihat secara keseluruhan, dapat merupakan alternatif jual beli strategis yang sudah disusun 5 tahunan KPKNL, dengan membuat kajian
dari aktivitas lelang dapat dihasilkan penerimaan negara baik bagi masyarakat. Pada akhirnya akan yaitu dari tahun 2014 sampai 2019, tentang lelang TAP baik pada saat pra
yang masuk ke APBN maupun APBD yang setiap tahunnya bisa terbentuk lelang yang aman, unggul kemudian oleh Direktorat lelang telah lelang, pelaksanaan lelang, maupun
menghasilkan lebih dari Rp1 triliun, bahkan pada tahun 2013 dan terpercaya. Berkaitan dengan dibuatkan roadmap yang di dalamnya pasca lelang seperti penyederhanaan
mencapai Rp 1,82 triliun yang berasal dari bea lelang, PPh, BPHTB, program Transformasi Kelembagaan di sudah disusun sampai ke rencana aksi dalam pembuatan dan penyimpanan
maupun pokok lelang yang pemohonnya adalah dari Kementerian Kementerian Keuangan, tentunya perlu yang detil setiap tahunnya. Roadmap ini risalah lelang, melakukan berbagai rapat
banyak inovasi yang dilakukan, walaupun disusun dan dibahas secara bersama oleh dengan perbankan termasuk melakukan
selama ini pelayanan yang dilakukan insan lelang pada Rapat Kerja Terbatas kunjungan ke Direksi Bank BUMN untuk
oleh DJKN sudah baik, namun tidak ada Lelang pada bulan Mei 2016. Roadmap membicakan lelang khususnya lelang
salahnya jika pelayanan tersebut semakin tersebut secara garis besar adalah: eksekusi Hak Tanggungan,;
ditingkatkan dan disempurnakan. Jika
ditanya adakah pendekatan khusus 1. tahun 2016, fokus pada penguatan 4. tata kelola pelelangan, yaitu fokus
atau not business as usual? menurut business process dengan strategi pada sistem pelaporan yang efisien,
saya tentu saja harus ada pendekatan pencapaian yaitu pengembangan direncanakan dan saat ini sudah tahap
khusus dan bekerja dengan lebih keras database yang handal dan penggunaan finalisasi perdirjennya. Laporan yang
lagi dan harus banyak kreativitas dan aplikasi pendukung; semula berjumlah 13 buah akan
inovasi sehingga hasilnya akan lebih berkurang menjadi 3 buah pada tingkat
cepat dan optimal. Saya melihat di balik 2. tahun 2017, fokus pada optimalisasi KPKNL dan 4 buah pada tingkat Kanwil.
keberhasilan yang sudah dicapai, masih pelayanan berbasis teknologi informasi Pelaporan menggunakan teknologi
ada yang harus dibenahi, misalnya dan komunikasi (TIK) dengan strategi informasi yaitu dengan menggunakan
tingginya tingkat lelang TAP (tidak ada pencapaian optimalisai layanan share folder atau lebih dikenal dengan
penawaran) yang pada tahun 2015 menggunakan TIK; dropbox, laporan yang dibuat oleh
mencapai 75% dari total frekuensi lelang, KPKNL kemudian diverifikasi oleh
dan penyumbang terbesar adalah jenis 3. tahun 2018, fokus pada pemantapan kanwil seterusnya secara realtime sudah
lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang mutu dan profesionalisme dengan dapat dibaca oleh kantor pusat; dan
Hak Tanggungan (HT) yang pada tahun strategi pencapaian penyediaan sumber
2015 mencapai 82% dari total frekuensi daya manusia yang kompeten dan 5. optimalisasi lelang non eksekusi
lelang HT tersebut. Selain itu, gugatan regulasi yang komprehensif; dan sukarela. Kita ingin mengoptimalkan
dan pengaduan masih tinggi, dan apabila kinerja seluruh Balai lelang dan Pejabat
dilihat dari perkara hukum yang ada di 4. tahun 2019, sudah bisa dicapai Lelang Kelas II.
DJKN, penyumbang terbesarnya adalah lelang yang aman, unggul dan terpercaya
dari lelang. Juga adanya ketidakefisienan dengan strategi pencapaian standardisasi Banyak lagi kegiatan yang kami lakukan
dalam pelaksananaan lelang, pengelolaan pelayanan melalui SOP yang teruji. dengan tujuan agar lelang semakin baik
data, dan pelaporan. Ada hal yang dan efisien, sehingga tingkat gugatan
mengganggu pikiran saya, yaitu stigma Nah, dengan pola kerja yang terprogram dapat diminimalisasi.
negatif bahwa aset yang dilelang itu tentunya akan lebih mudah untuk
cenderung bermasalah. Coba saya tanya mencapai tujuan, walaupun tentunya
kepada kita sebagai orang DJKN, apakah dalam praktik roadmap tersebut
kita mau menyarankan kepada keluarga merupakan guideline saja, tetapi
kreativitas dan inovasi serta percepatan
pencapaian target akan selalu
diutamakan.
18 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 19
Q: Terkait permohonan lelang secara Menteri Keuangan tersebut didasari pada manfaat e-Auction ini cukup baik, mulai dari A: Berdasarkan data yang ada, memang gugatan yang ada sebagian jarak, tidak birokratis. Sebagai kepala keluarga,
kemudahan dalam proses lelang khususnya proses bidding bagi peserta lelang juga hasil besar berasal dari lelang eksekusi. Namun perlu dipahami, bahwa lelang saya harus bisa memahami kebutuhan mereka.
online, selama ini kita sudah punya lelang menunjukkan kinerja yang semakin baik, yaitu dengan meningkatnya nilai pokok itu dapat dibagi dalam 3 tahapan yaitu pra lelang, pelaksanaan lelang Selain kesejahteraan dan kenyamanan, semuan
lelang yang jauh di atas nilai limit yang ditetapkan, di samping lelang menjadi efisien dan dan pasca lelang. Penyebab terjadinya gugatan diakibatkan oleh tidak anak buah membutuhkan perhatian dan
e-Auction, kira-kira artikulasinya dapat mengurangi moral hazard. Namun, perlu juga untuk melihat esensi lelang itu sendiri. clearnya permasalah objek lelang sebelum diajukan lelang, juga tidak kebanggaan. Perhatian disini tentunya dengan
Kami berpandangan bahwa lelang dengan menggunakan teknologi khususnya untuk dapat di eksekusinya objek lelang tersebut setelah lelang terbentuk. Oleh memberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan
dimana? Selanjutnya bagaimana proses bidding e-Auction tidak berarti akan menggantikan lelang dengan cara konvensional. karena itu menjadi penting, untuk berkoordinasi dengan pihak pemohon kompetensinya. Sejauh mungkin saya menghindari
Untuk jenis lelang tertentu dan kondisi tertentu masih dibutuhkan lelang dengan cara seperti perbankan, Ditjen Pajak, Pengadilan, agar sebelum permohonan anak buah bekerja klerikal, k arena itu merugikan
upaya implementasinya terkait konvensional. Ke depan, kami akan mengembangkan jenis lelang baru yang sederhana, lelang diajukan permasalahan aset tersebut diselesaikan terlebih dahulu. kita sendiri, tidak berkembang. Mereka sudah
cepat, dan mudah yang kami sebut instant auction yang proses bidding-nya dengan cara Selain itu perlu juga berkoodinasi dengan institusi penegak hukum, sekolah tinggi, berprestasi di kampus, begitu
dengan arahan Menkeu bahwa konvensional. Kenapa kami selalu menyebut proses bidding-nya dalam membahas lelang ini? agar persepsi tentang lelang dapat disamakan. Demikian juga dengan sampai di kantor, hanya diberikan pekerjaan
Pada dasarnya semua proses dalam lelang nantinya sebagian besar akan ditopang dengan kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional, agar produk lelang berupa yang tidak sesuai. Jika demikian mereka tidak
tahun 2018 seluruh lelang melalui teknologi, tetapi untuk proses bidding-nya saja yang dilakukan secara konvensional. Lelang risalah lelang dapat ditindaklanjuti. akan berkembang. Mereka rugi, institusi rugi.
konvensional masih tetap menarik baik dalam proses lelang maupun untuk publikasi, tetapi Untuk itu, di Direktorat lelang, saya memberikan
e-Auction? sistemnya harus diperbaiki sehingga tujuan agar lelang itu “sempurna” akan terbentuk, Q: Bagaimana pandangan Bapak terkait sumbangsih teknologi kebebasan untuk menggali potensi diri. Ragam
dalam artian harga yang terbentuk benar-benar karena bertemunya kekuatan permintaan kerja disusun bersama, bahkan merekalah yang
A: Menurut saya sistem lelang ini dan penawaran. informasi dalam mendukung perkembangan lelang? dominan dalam menyusun program kerja. Saya
merupakan lompatan yang luar dan para Kasubdit hanya mengarahkan dan
biasa di bidang lelang. Untuk itu, Q: DJKN sebagai regulator di bidang lelang, tentu tidak hanya mengurus lelang yang A: Beberapa waktu yang lalu staf saya melakukan studi banding ke PT memastikan, bahwa program yang mereka susun
saya berkewajiban untuk terus Pegadaian. Dari hasil studi banding diketahui, bahwa dahulu pelayanan berguna bagi pengembangan lelang. Kepada
mengembangkan inovasi yang sudah dilaksanakan oleh KPKNL, tetapi juga lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas lelang di unit pengadaian merupakan layanan yang paling merepotkan mereka saya berikan 4 (empat) prinsip dalam
ada ini dengan melengkapi semua dan membutuhkan energi yang paling besar, padahal hasilnya relatif bekerja yaitu disiplin, kreatif, inovatif, dan militan.
fitur-fitur yang memungkinkan lelang II (PL-II) dan Balai lelang. Untuk pelaksanaan lelang di luar KPKNL, bagaimana kebijakan kecil. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, saat ini mereka Untuk disiplin, kreatif, dan inovatif mungkin kita
berbasis teknologi ini menjadi lebih melaksanakan lelang dengan efisien. Ibaratnya tinggal jual dan tekan sudah paham semua apa maksudnya. Yang perlu
baik lagi. Direktorat Lelang secara Direktorat lelang? tombol saja. Dengan ilustrasi dan contoh dari PT Pegadaian di atas, kita sedikit saya jelaskan adalah pengertian militan.
bergadengan tangan dengan Direktorat sudah dapat membayangkan, jika proses lelang di DJKN memanfaatkan Militansi di sini harus dimaknai secara positif,
PKNSI membangun aplikasi tambahan A: Perkembangan kinerja Balai Lelang dan PL-II dari tahun ke tahun semakin baik. Dari teknologi informasi, tentunya lelang akan efisien. yaitu mengerahkan segala daya upaya untuk
seperti aplikasi otomatisasi pengelolaan persentase pokok lelang yang berhasil dibukukan secara nasional, sumbangan mereka lebih menyelesaikan suatu pekerjaan, tanpa dibatasi oleh
Uang Jaminan Peserta Lelang (UPJL), dari 50%, artinya kinerja mereka secara persentase melebihi KPKNL. Tetapi jika dilihat Penggunaan teknologi informasi di DJKN khususnya lelang bukanlah hal kendala waktu, biaya dan lainnya, yang penting
aplikasi penerimaan dan penyetoran dari potensi, capaian mereka relatif kecil. Kami berasumsi, bahwa potensi lelang sukarela yang baru, seperti e-Auction dan hasilnya sudah kita lihat bersama. Oleh ukurannya adalah program dapat berhasil. Dengan
hasil lelang, dan saat ini dalam proses tidak terbatas mengingat wilayah kerja Balai Lelang dan para PL-II meliputi seluruh karena itu, kita menginginkan peran teknologi informasi ini dalam proses ke empat prinsip ini diharapkan akan terbentuk
pengembangan adalah aplikasi Indonesia. Dengan demikian peluang mereka mengembangkan lelang cukup luas. Perizinan lelang lebih dimaksimalkan. Direkorat Lelang dan Direktorat PKNSI sosok SDM yang tangguh dan unggul, sehingga
permohonan online. Jika ini selesai maka Balai lelang juga mudah, ke depan kami mempunyai program ISO 9000:2015 untuk sedang membangun aplikasi SMILE (Sistem Manajemen dan Informasi program yang disusun dapat berjalan sesuai
e-Auctian akan semakin mudah baik menstandarkan pemberian izin Balai Lelang. Kami ingin memperbaiki hal dasar terlebih Lelang Elekronik). Aplikasi SMILE ni merupakan holding aplikasi dengan rencana.
bagi pemohon, penyelenggara, maupun dahulu, yaitu recruitment PL-II yang selama ini sebagian besar diisi oleh notaris. Ke depan, yang di dalamnya terdapat aplikasi e-Conventional Auction, e-Auction,
para peserta lelang. pola recruitment harus matang. Hanya mereka yang mempunyai visi yang positif terhadap e-Reporting, e-Document, dan e-Learning. Di dalam aplikasi tersebut Media KN edisi Nomor 25 | 21
pengembangan lelang yang akan diangkat sebagai PL-II, bahkan perlu evaluasi terhadap PL- banyak fitur-fitur berupa aplikasi pendukung. Saat ini grand design
Terkait dengan arahan Menteri II yang menunjukkan kinerja buruk. SMILE sudah ada dan siap untuk dibangun. Dengan SMILE diharapkan
Keuangan, agar pada tahun 2018 segala aktivitas terkait lelang akan dilakukan secara elekronik, mulai
seluruh lelang menggunakan e-Auction, Q: Khusus Pejabat Lelang DJKN, bagaimana visi Bapak ke depan terkait dari permohonan online, penyetoran dan pengembalian uang jaminan,
secara teknis dapat dipenuhi. Alasan pencetakan surat dan risalah lelang, dan pembentukan database dan
pengembangan profesi Pejabat Lelang, sehingga profesi tersebut eksistensinya tentunya pelaporan. Direktorat Lelang juga mengembangkan kerjasama
secara elektronik dengan PT Bank Mandiri, PT Bank BNI, PT Bank BRI
semakin kokoh dan diakui masyarakat, selevel dengan profesi lainnya seperti untuk otomatisasi UPJL, dengan Ditjen Pajak untuk data NPWP. Yang
akan datang sedang dibangun kerjasama dengan PT Pegadaian untuk
notaris misalnya? data lelang Pegadaian, dan dengan Samsat, Kementerian Dalam Negeri
untuk KTP, dll.
A: Ruh-nya lelang adalah pejabat lelang, karena Pejabat Lelang berperan penting dalam
proses lelang. Tentu saja kami fokus dengan pengembangan profesi pejabat lelang. Banyak Q: Kita beralih ke hal-hal yang sifatnya personal Pak, kira-kira
hal yang harus dibenahi, karena pada dasarnya pengembangan profesi pejabat lelang seiring
juga dengan perbaikan kinerja lelang dan perbaikan kualitas pejabat lelang itu sendiri. strategi apa yang menjadi pegangan Bapak dalam mengelola anak
Semakin baik kinerja lelang, maka semakin memasyarakatnya lelang, tentu eksistensi pejabat
lelang semakin dibutuhkan. Regulasi terkait pejabat lelang juga harus diperbaiki termasuk buah, terutama di Direktorat Lelang?
batasan kewenangan dan tangung jawabnya.
A: Bagi saya anak buah dalah keluarga, sehingga saya lebih suka
Q: Sebagaimana yang kita ketahui, outstanding perkara didominasi oleh gugatan yang mengembangkan hubungan personal dengan mengurangi sekat dan
terkait lelang eksekusi, dengan kata lain lelang eksekusi merupakan jenis lelang
yang rawan gugatan. Bagaimana tanggapan Bapak menyikapi masalah gugatan ini?
20 | Media KN edisi Nomor 25
Laporan Utama | Direktorat Lelang
KONTRIBUSI Selain kedua fungsi di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah Fungsi kepemilikan sahamnya tidak lagi
PELAKSANAAN LELANG Budgeter yang tercermin dalam perolehan penerimaan bukan pajak dari seluruhnya dimiliki Pemerintah (sudah
TERHADAP PEREKONOMIAN kegiatan lelang berupa bea lelang. go-public)
INDONESIA Berdasakan peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 lelang Sumber daya lelang
dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis lelang yaitu Lelang Eksekusi,
Teks: Lukman Effendi Lelang Non Esksekusi Wajib, dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Setiap jenis Saat ini penyenggaraan pelayanan lelang
lelang ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan pemohon didukung oleh 70 Kantor Pelayanan
Pelayanan Lelang yang telah dilaksanakan selama ini baik pada jenis lelang eksekusi, lelang non eksekusi yang berbeda-beda juga. Adapun gambaran dari masing-masing jenis lelang Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
wajib, maupun jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela, tidak hanya sekedar melaksanakan fungsi privat dan dimaksud adalah sebagai berikut: dan 100 Balai Lelang, dengan 658
fungsi publik termasuk di dalamnya sebagai fungsi budgeter. Di balik pelayanan lelang tersebut terkandung Pejabat lelang Kelas I dan 164 Pejabat
Lelang Eksekusi lelang Kelas II yang tersebar di seluruh
makna yang lebih yaitu berupa kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. wilayah Indonesia. Jumlah tersebut masih
Lelang Eksekusi adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan akan terus bertambah, seiring dengan
Lelang pada hakikatnya merupakan salah satu penjualan harus dilakukan secara lelang. Lelang atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan berkembangnya kebutuhan masyarakat
cara melakukan jual beli. Sebagaimana dikenal merupakan cara jual beli yang memenuhi asas dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- terhadap transakasi jual-beli melalui lelang.
dalam teori pemasaran, dua cara penjualan, yaitu kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, manfaat, undangan.
penjualan langsung dan penjualan tidak langsung. iktikat baik, dan asas kompetitif. Lelang merupakan Kontribusi lelang untuk perekonomian
Penjualan melalui lelang dapat dikelompokkan pada bagian dari sumber penerimaan Negara berupa Jenis lelang inilah yang menjadikan kegiatan lelang merupakan salah satu
penjualan tidak langsung, karena dalam praktiknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan bagian penegakan hukum. Karena dalam ketentuan yang diatur dalam Diskusi tentang lelang, tentu lekat rasanya
ada pihak lain yang mempertemukan antara penjual yang tidak kalah pentingnya, lelang merupakan peraturan perundang-undangan bahwa putusan akan dikatakan selesai jika dengan pembahasan seputar hukum dan
dan pembeli yaitu, sebagaimana dalam Vendu kegiatan yang berperan dalam mendukung kemajuan putusan tersebut dapat dieksekusi, sebagaimana tertuang dalam Undang- penegakannya. Dari sudut pandang yang
reglement, juru lelang. Dalam Peraturan Menteri perekonomian nasional. Undang Perpajakan, Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Kitab Undang- sedikit berbeda, sekali ini akan dibahas
Keuangan mengenai lelang, juru lelang dikenal Undang Hukum Perdata dan lain-lain. fungsi lelang dari sisi ekonomi, yaitu
dengan Pejabat Lelang. Peranan lelang sebagaimana diuraikan di atas kontribusi lelang bagi perekonomian
tentunya tercermin dalam fungsi lelang yaitu: Pada lelang eksekusi, selain pihak pemohon lelang atau penjual, ada pihak nasional. Untuk itu, dalam kesempatan
Peranan lelang di Indonesia tidak hanya sekedar lain sebagai tereksekusi yaitu penunggak pajak, debitur perbankan, pihak ini tidak akan banyak mengulas tentang
menjadi perantara bagi penjualan dan pembeli. a. fungsi Privat yang tercermin pada saat lelang yang kalah dalam perkara di pengadilan, perusahaan yang dipailitkan, dan bagaimana lelang dilaksanakan dan segala
Perannya cukup signifikan bahkan merupakan bagian tersebut digunakan oleh masyarakat secara sukarela lainnya. Pihak penjual atau pemohon lelang adalah pihak yang diberi hak permasalahannya, tetapi lebih fokus pada
penting yang tidak terpisahkan dari sistem hukum memilih menjual barang miliknya untuk memperoleh oleh undang-undang untuk mewakili pihak tersebut untuk menjual sesuatu manfaat atau kontribusi lelang tersebut
nasional, dalam artian merupakan salah satu sarana harga yang optimal; secara lelang. terhadap perekonomian Indonesia.
penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum
dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. b. fungsi Publik yang tertercermin pada saat Lelang non eksekusi wajib Melalui penerimaan Negara
digunakan oleh aparat negara untuk menjalankan
Lelang juga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang penegakan Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang yang dilakukan untuk Sebagaimana sudah diuraikan di atas,
peraturan perundangan yang mengamanatkan hukum. melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perudang-undangan bahwa lelang mempunyai fungsi budgeter,
diharuskan dijual secara lelang. yaitu peran lelang dalam mengumpulkan
penerimaan negara dalam bentuk Bea
Lelang ini merupakan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang Lelang yang dapat dikategorikan sebagai
mensyaratkan penjualannya wajib dilakukan melalui lelang. Hampir semua hasil bersih lelang sebagai PNBP Direktorat
pemohon atau pihak penjual adalah institusi pemerintah baik pemerintah Jenderal Kekayaan Negara.
pusat ataupun pemerintah daerah, dan juga Badan usaha Milik Negara/
Daerah yang kepemilikan sahamnya seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Namun, kontribusi lelang tidak hanya
terbatas pada biaya administrasi dan bea
Lelang non eksekusi sukarela lelang semata. Kontribusi tersebut harus
dilihat dari lingkup yang lebih luas, yaitu
Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang yang dilakukan Lelang atas dari penerimaan negara secara keseluruhan.
barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang Baik sebagai penerimaan pemerintah
secara sukarela. pusat melalui APBN ataupun dari sebagai
Jenis lelang ini merupakan jenis lelang yang dimohonkan atau sebagai
penjual adalah swasta atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang
22 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 23
penerimaan pemerintah daerah melalui lelang dilihat sebagai kontribusi dalam rangka menyukseskan DJKN Lelang Eksekusi Peranan
APBD. sebaga revenue center, maka tidak berlebihan apabila fungsi ini memiliki lelang non
peran yang cukup signifikan. Pelaksanaan lelang eksekusi adalah untuk melaksanakan putusan/ eksekusi
Peningkatan penerimaan negara dari penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan sukarela
sektor lelang ini sejalan dengan program Hubungan penerimaan negara dari lelang terhadap perekonomian dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- sungguh
DJKN untuk menjadikan pengelolaan Indonesia dapat dilihat dari fungsi APBN/D terhadap perekonomian undangan. Saat ini terdapat 12 (dua belas) jenis pelayanan lelang eksekusi nyata
aset sebagai revenue center, unit yang Indonesia. Semua penerimaan negara dari lelang merupakan unsur yang sudah diregulasi. Para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan
memberikan kontribusi bagi penerimaan penerimaan dalam APBN/D. Sedangkan APBN/D dimaksud digunakan lelang eksekusi ini meliputi 4 (empat) pihak yaitu pemohon/penjual lelang, karena lelang sifat
negara. oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat penyelenggara lelang, pembeli lelang, dan yang tidak kalah penting adalah sukarela tidak serta
untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah termasuk pembangunan pihak yang tereksekusi. Pihak pemohon/penjual lelang dan tereksekusi merta menjadikan
Apabila dilihat lebih jauh, dengan perekonomian di Indonesia. tergantung pada jenis pelayanan lelang. Apabila jenis lelangnya adalah lelang dalam
penerimaan yang dihasilkan dari sebagaimana Pasal 6 UUHT maka pemohonannya adalah perbankan perekonomian
pelaksanaan lelang di Indonesia (sebagai Melalui manfaat tidak langsung dari lelang dan pihak tereksekusi adalah debitur bank dimaksud. Apabila lelang menjadi nyata dan
unit revenue center) peran lelang menjadi pengadilan, maka pemohonannya adalah pengadilan dan pihak tereksekusi merupakan alternatif
sangat strategis. Secara umum dapat digambarkan, bahwa manfaat langsung dari lelang adalah pihak yang asetnya disita karena kalah dalam berperkara. Apabila dari jual beli.
seperti diuraikan di atas, yaitu merupakan bagian dari law enforcement lelang pajak, maka pemohonnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Perkembangan jenis
Sebagai contoh, Penerimaan yang yang mencerminkan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum, pihak tereksekusi adalah penunggak pajak, lainnya. lelang ini signifikan
dihasilkan sebagai akibat pelaksanaan mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan barang milik dimana pada tahun
lelang, bukan saja berasal dari negara yang tidak digunakan dalam rangka tugas dan fungsi instansi Sumbangan dari para pihak terhadap perekonomian dapat dilihat dari 2015 pokok lelang
pelaksanaan lelang Barang Milik Negara, negara, digunakan oleh aparat negara untuk menjalankan tugas umum peran masing-masing pihak dimaksud. Katakankan kita ambil satu jenis sudah terealisasi
akan tetapi menjangkau ke semua lini pemerintahan di bidang penegakan hukum, sebagai alternatif dalam pelayanan lelang esksekusi yaitu lelang Pasal 6 UUHT, dimana para pihak sebesar Rp6,26 triliun,
sektor perekonomian. Saat ini, sesuai melakukan jual-beli dan lainnya. utamanya adalah: atau sebesar 57,20%
regulasi terdapat tidak kurang dari 30 dari total pokok lelang
(tiga puluh) jenis pelayanan lelang yang Disamping itu ada juga manfaat tidak langsungnya, antara lain 1. Bagi Penjual/pemohon lelang (dalam perikatan adalah kreditur/bank). sebesar Rp10,97
dapat diberikan oleh institusi lelang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Manfaat dimaksud Manfaat ekonomi yang akan diperolah oleh bank dari transaksi lelang triliun.
di Indonesia. Ini belum termasuk misalnya dari perputaran dana akibat adanya transaksi lelang, sangat besar dari terjadinya pelunasan sebagai akibat pengumuman dan
lelang dari industri pergadaian yang sebagaimana tercermin dari total pokok lelang yang terealisasi pada pelaksanaan lelang. Bagi bank, akan bermanfaat karena secara langsung
baru-baru ini regulasinya diluncurkan tahun 2015 mencapai Rp10,97 triliun. Jika dicermati dalam setiap akan menurunkan tingkat non performing loan (NPL) yang implikasinya
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lelang yang ada peminatnya sebanyak katakanlah 20% saja dari total akan menyehatkan bank dimaksud. Selain itu, dari terealisasinya lelang
berdasarkan Peraturan OJK Nomor realisasi frekuensi lelang tahun 2015 sebanyak 10.913 frekuensi tersebut berarti bank akan mendapatkan dana segar dari kredit yang
31/POJK.05/2016 tanggal 29 Juli (20% x 54.564 frekuensi), maka perputaran dana dari transaksi lelang sebelumnya macet yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai
2016, yang semuanya menghasilkan akan lebih besar lagi yaitu sejumlah uang jaminan yang disetorkan ke operasional bank ataupun meminjamkan kembali dana tersebut kepada
penerimaan Negara. rekening bendahara oleh peserta lelang. Manfaat lainnya, yaitu dari masyarakat;
perputaran uang sebagai akibat terlaksanakan transaksi lelang tersebut
Pada dasarnya, lelang merupakan seperti perputaran dana dari hasil lelang oleh perbankan dengan 2. Penyelenggara lelang yaitu KPKNL/Balai Lelang. Penyelenggara lelang
tugas dan fungsi pelayanan yang adanya pinjaman ke masyarakat, beroperasinya kembali aset-aset yang akan mendapatkan sejumlah dana dari biaya administrasi dan bea
hasil penerimaan negaranya bukan sebelumnya tidak berjalan optimal akibat kesulitan dana dari pemilik lelang. Dana ini dapat berupa PNBP yang masuk ke APBN maupun fee
merupakan tujuan pokok dari pelayanan lama, optimalisasi pemanfaatan aset idle yang djual oleh pembeli lelang
dimaksud. Hal ini tercermin dari untuk kegiatan ekonomi lain, dan lain sebagainya.
pengenaan tarif untuk bea lelang yang
lebih mencerminkan keberlangsungan Berikut ini diulas peranan tidak langsung dari lelang dalam
pelaksanaan lelang, bukan peningkatan perekonomian Indonesi ditinjau dari kelompok lelang.
penerimaan itu sendiri. Namun di sisi
lain, apabila penerimaan negara dari
24 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 25
bagi Balai lelang untuk membiayai operasionalnya, 1. Penerimaan yang dihasilkan dari pokok lelang
dimana fungsi Balai Lelang dimaksud sedikit banyak merupakan PNBP bagi institusi dimaksud (kecuali
tentunya ikut andil juga dalam perekonomian negara; BUMN/D sebagai penerimaan BUMN/D yang
bersangkutan);
3. Pembeli Lelang. Tentunya dengan membeli barang
dari lelang dimaksud, pembeli sudah memikirkan 2. Penggunaan Barang Milik Negara menjadi optimal,
akan digunakan untuk apa barang tersebut. Yang jelas, dengan kata lain mengurangi BMN yang idle;
barang tersebut akan lebih optimal jika dikelola oleh
pihak yang mempunyai dana (misalkan barang berupa 3. Optimalisasi penerimaan negara, yaitu sebagai sumber
pabrik, hotel, perkebunan dan lainnya); penerimaan negara (APBN);
4. Pemilik barang (dalam hal perikatan adalah sebagai 4. Efisiensi penggunaan uang negara (APBN) untuk
debitur perbankan). Pemilik barang, tentunya disini biaya pemeliharaan ataupun pengamanan. Sebagai
akan sulit untuk melihat manfaat ekonominya secara misal, daripada dibiarkan tidak termanfaatkan akan
langsung. Akan tetapi jika penjualan lelang tersebut lebih bermanfaat jika digunakan oleh pihak lain
benar-benar fair, maka pemilik barang ini yang juga (pembeli) untuk kegiatan ekonominya.
sebagai pihak yang tereksekusi, akan berkurang
bebannya sebagai akibat terbelenggu beban hutang Lelang Non Eksekusi Sukarela
yang tidak dapat diselesaikannya.
Lelang non eksekusi sukarela dilaksanakan atas barang
Tentu saja ulasan di atas akan berbeda dengan jenis milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha
pelayanan lelang eksekusi lainnya seperti lelang PUPN, yang dilelang secara sukarela. Saat ini terdapat 3 (tiga)
lelang pengadilan, lelang barang sitaan pajak, lelang jenis pelayanan lelang non eksekusi wajib yang sudah
barang rampasan dan lainnya. Namun menurut kami, diregulasi.
dari setiap jenis pelayanan lelang eksekusi dimaksud
terdapat manfaat tidak langsung dari lelang dalam Peranan lelang non eksekusi sukarela dalam
perekonomian Indonesia. perekonomian sungguhlah nyata karena lelang ini
bersifat sukarela dan merupakan alternatif dari jual
Lelang Non Eksekusi Wajib beli. Perkembangan jenis lelang ini signifikan dimana
pada tahun 2015 pokok lelang sudah terealisasi sebesar
Lelang non eksekusi wajib adalah untuk melaksanakan Rp6,26 triliun, atau sebesar 57,20% dari total pokok
penjualan barang yang oleh peraturan perundang- lelang sebesar Rp10,97 triliun.
undangan diharuskan dijual secara lelang. Saat ini
terdapat 15 (lima belas) jenis pelayanan lelang non Tulisan ini dimaksudkan tidak hanya melihat lelang dari
eksekusi wajib yang sudah diregulasi. Pemohon/penjual sudut pelayanan dan segala permasalahannya, melainkan
adalah instansi pemerintah termasuk di dalamnya dapat juga melihat dari sudut yang berbeda yaitu dari
BUMN/D yang kepemilikan saham seluruhnya oleh manfaat ekonominya. Inilah wujud apreasisi dari
Pemerintah. penulis kepada insan lelang bahwa dari kegiatan lelang
tersebut selain dituntut pelayanan yang prima tetapi juga
Peranan lelang non eksekusi wajib ini dalam diharuskan tetap bisa menyikapi tantangan yang tidak
perekonomian kurang lebih sama dengan uraian pada ringan.
peranan lelang eksekusi, namun hal yang membedakan
adalah para pihak utama yang terlibat dalam lelang hanya
3 (tiga) yaitu pemohon/penjulan, institusi pelenggara
lelang, dan pembeli. Namun, untuk pemohon atau
penjual yang semuanya institusi pemerintah tentunya
dapat dilihat dari 4 (empat) sisi yaitu:
26 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 27
28 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 29
________________ testimoni stakeholder ________________ ________________ testimoni stakeholder ________________
e-Auction Lelang Berkontribusi
mampu mendongkrak performa lelang Terhadap Recovery Kredit
Chitra Mukhsin Toni Eko Boy Subari
Komisaris Balai Lelang Graha Auctionindo Senior Executive Vice President Bank Mandiri
Secara umum, Di indonesia terdapat tiga lembaga pelaksana lelang. Pertama Q: Apa yang Saudara ketahui tentang lelang? Q: Kendala kendala dalam pelaksanaan lelang Pasal 6
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang diwakili Pejabat Lelang UUHT?
Kelas (PL) I yang berstatus PNS dan berkedudukan di KPKNL. Kedua, PL Kelas A: Lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka
II (private auctioneer). Ketiga yaitu Balai Lelang (Auction House atau Auction untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis Dengan dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Company) yang merupakan pihak swasta berbentuk badan usaha hukum Indonesia. dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun atas penjualan lelang kepada pembeli lelang yang
Balai lelang mempunyai fungsi menerima permohonan lelang dari pemilik barang untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan berimbas menurunnya minat calon pembeli lelang
dan/ atau penerima kuasa untuk menjual, untuk kemudian disampaikan kepada PL pengumuman lelang. Saat ini lelang dapat dilakukan karena pembeli akan menanggung biaya yang cukup
Kelas I melalui KPKNL ataupun PL Kelas II melalui Kantor PL Kelas II, untuk secara terbuka di depan umum atau melalui e-Auction; besar yaitu 18%, yang terdiri dari bea perolehan hak
diselenggarakan lelangnya. atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5 % + bea lelang 3
Kali ini tim Media KN berbincang dengan Citra Mukhsin sebagai pemilik Balai Q: Apa peran lelang bagi instansi yang Saudara pimpin? % + PPN 10 % dan Pajak Bumi dan Bangunan (jika ada
Lelang Graha Auction. tunggakan). Pengenaan PPN kepada Pembeli lelang
A: Terkait upaya recovery kredit, lelang merupakan salah menjadikan penjualan melalui lelang tidak menarik
Jam terbang citra mukhsin sudah cukup tinggi, 17 satu risiko usaha adalah munculnya gugatan dari pihak satu sumber yang memberikan kontribusi cukup baik bagi investor. Oleh karenanya, pengenaan PPN tersebut
tahun malang-melintang di bidang lelang. “Saya sudah tertentu, ujarnya. Untuk meminimalisasi gugatan maka bagi Bank Mandiri dalam penyelesaian kredit-kredit seharusnya dapat ditangguhkan atau bahkan dihilangkan
berkecimpung di lelang sejak Badan Urusan Piutang dan dirinya harus melaksanakan lelang dengan prudent dan yang bermasalah. Selain itu penjualan agunan debitur karena pembeli lelang memang belum memperoleh
Lelang Negara (BUPLN), DJPLN, dan DJKN”, tuturnya. prosedural. “Apabila kita melakukan sesuai prosedur dan bermasalah melalui lelang dapat meminimalisasi penambahan nilai atas objek yang dibeli tersebut.
taat asas maka kita tidak perlu khawatir. Untuk mampu timbulnya permasalahan hukum, karena penjualan
Sebagai “saksi hidup” perkembangan lelang di Indonesia, melaksanakan lelang yang aman, maka saya harus intense agunan melalui lelang bersifat transparan (diumumkan Q: Harapan lelang ke depannya?
Citra memberikan apresiasi cukup tinggi terhadap berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan para pegawai dalam surat kabar), akuntabel (dilakukan oleh pejabat
kinerja lelang selama ini. Wanita penyuka benda seni ini DJKN. Tidak jarang saya merasa seperti mengikuti lelang), adil (dapat diikuti oleh semua orang, juga A: Apabila terdapat kendala lelang karena hambatan
berpendapat bahwa performa lelang dari tahun ke tahun perkuliahan, ketika berdiskusi dengan para pegawai penjualan melalui lelang memberikan kepastian hukum fisik seeprti perlawanan penduduk atau pihak ketiga
sudah semakin baik, peraturan peraturan terkait lelang DJKN”, ungkapnya. bagi Pembeli/Pemenang Lelang), karena Risalah Lelang yang menghambat pelaksanaan lelang di daerah lokasi
sudah detail. Lelang online dengan e-Auction mampu dapat dijadikan dasar peralihan hak, tidak perlu melalui objek lelang, kiranya pelaksanaan lelang dapat ditarik/
mendongkrak performa lelang. Di samping memberikan apresiasi, ibu yang menjabat notaris); dipindahkan ke tempat lain di jakarta/ibukota provinsi.
sebagai sekretaris Persatuan Balai Lelang Indonesia
Berbicara tentang SDM DJKN, wanita kelahiran (Perbali) ini juga memberikan masukan konstruktif, “Di era Q: Bagamana pelayanan lelang khususnya lelang eksekui
Bukittinggi ini berpendapat bahwa SDM yang ada sudah daring saat ini, kami berharap agar peraturan terkait lelang pasal 6 UUHT?
semakin mumpuni. Para pegawai DJKN merupakan teman online lebih responsif dan syaratnya dibuat lebih ringan
diskusi yang asyik, baik di pusat maupun di kantor vertikal. sehingga lelang yang dilakukan oleh balai lelang lebih A: Pelayanan DJKN selama ini cukup baik dan membantu
kompetitif”. terutama dengan dilaksanakannya e-Auction.
Diskusi maupun tukar pendapat ini terus dilakukan
karena lelang yang dilaksanakan harus prudent. “Kamai Diakhir perbincangan, saat diminta pendapatnya tentang
menyadari bahwa sistem peradilan saat ini tidak boleh DJKN , dengan spontan menjawab: “friendly”.
menolak gugatan maupun laporan pidana sehingga salah
30 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 31
________________ Kolom Lelang 1 ________________
EXTENDED AUCTION adalah extended auction (lelang diperpanjang). mekanisme lelang tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet
SEBAGAI MASA DEPAN Apakah gerangan dia? Kita telusuri terlebih (e-Auction). Aplikasi e-Auction diperlukan sebagai etalase permanen
LELANG DJKN dahulu permasalahan laten di unit lelang. untuk menjual barang secara lelang sampai dengan terjual;
3. Waktu pelaksanaan extended auction dimulai pada hari, tanggal dan jam
“Berapa kali kita pernah mengikuti lelang? Sangat sedikit. Mengapa demikian?” Berdasarkan filosofi jual beli, suatu jual beli sesuai surat penetapan Kepala KPKNL, sampai dengan:
dipandang berhasil jika hasrat untuk menjual • Barang terjual;
Lelang yang diselenggarakan DJKN masih dianggap rumit • Lelang Barang milik perwakilan negara asing; dan bertemu dengan hasrat untuk membeli. Masih • Penjual membatalkan lelang.
dan seringkali berkenaan dengan barang bermasalah. • Lelang Barang milik perorangan atau badan usaha besarnya prosentase lelang tidak ada penawaran 4. Dikecualikan dari ketentuan waktu pelaksanaan lelang sebagaimana
Pamor lelang yang menarik dan potensial menjadi surut (TAP) membuktikan hasrat tersebut sering dimaksud pada angka 3, extended auction ditutup pada akhir tahun
karena permasalahan hukum di lelang eksekusi. swasta. tidak bertemu. Saat penjual berhasrat untuk anggaran dan dinyatakan tidak dilaksanakan untuk keperluan
2. Lelang Noneksekusi Wajib terdiri dari: menjual, dengan mengajukan permohonan administrasi dan pelaporan;
Menurut pemahaman umum, penyebab hal tersebut lelang dan melakukan pengumuman di media, 5. Dalam pelaksanaan extended auction, Peserta Lelang dapat mengajukan
justru ada pada regulasi, yaitu dalam Vendu Reglement • Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/ namun rupanya hasrat membeli sudah musnah penawaran mulai jam dan hari pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan;
(VR) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam Daerah; dengan berbagai pertimbangan. Mungkin pihak 6. Apabila pada hari pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan
VR dan PMK, norma lelang, syarat dan ketentuan lelang, pembeli belum cukup uang, terlambat membaca penawaran, maka jangka waktu pelaksanaan lelang dengan sendirinya
SOP lelang, risalah lelang, laporan lelang (lelang eksekusi • Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN/ pengumuman lelang atau belum ada waktu diperpanjang;
dan noneksekusi) diatur dalam satu “ruang.” Hal ini BUMD Nonpersero; melihat barang. Sebaliknya saat hasrat membeli 7. Apabila dalam masa perpanjangan penawaran sebagaimana dimaksud
mengakibatkan, kerumitan hukum dan administratif yang telah sedemikian tinggi namun saat itu hasrat pada angka 6 terdapat peserta yang mengajukan penawaran, maka
terjadi pada lelang eksekusi yang akhirnya “menular” ke • Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Badan untuk menjual sudah tidak ada, dengan kata lain pejabat lelang dan/atau penyelenggara lelang harus memberikan jangka
lelang noneksekusi yang sedikit banyak berakibat lelang Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); dan lelang sudah dinyatakan TAP dengan berbagai waktu paling singkat 2 (dua) jam untuk memberikan kesempatan kepada
noneksekusi kurang mengalami dinamisasi. pertimbangan, misalnya karena Penjual tidak peserta lain mengajukan penawaran;
• Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Barang lagi menggunakan cara lelang, objek lelang 8. Pemberian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus
Satu hal yang pasti, VR sebagai undang-undang lelang, Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan telah musnah, kredit telah lunas (untuk lelang diberitahukan oleh Pejabat Lelang/Penyelenggara Lelang melalui aplikasi
sesungguhnya tidak mengatur lelang secara rumit. Bahkan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi). eksekusi), dan sebagainya. Besarnya lelang TAP lelang internet atau surat elektronik (email);
untuk lelang noneksekusi justru diberi ruang yang luas dan membuat institusi lelang kurang dipercaya oleh 9. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7
fleksibel dalam implementasinya. Permasalahan muncul di 3. Lelang Eksekusi terdiri dari: masyarakat. tidak ada peserta lain yang mengajukan penawaran, maka peserta yang
PMK dan norma jabarannya. • Lelang Eksekusi Barang Temuan; telah mengajukan penawaran dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai
• Lelang Eksekusi Barang Bukti Yang Dikembalikan Oleh karena itu diperlukan cara penawaran baru pembeli oleh pejabat lelang.
Berkaca dari hal tersebut, langkah pertama untuk Tetapi Tidak Diambil Pemiliknya; yang berbasis e-Auction yang bisa mengurangi 10. Pada masa perpanjangan penawaran, nilai limit dapat diturunkan oleh
mendinamisasi lelang adalah dengan “strategi pisah ruang.” • Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 271 Undang- besarnya TAP secara signifikan. Saat ini lelang penjual berdasarkan laporan penilaian/penaksiran yang masih berlaku.
Maksudnya, jenis-jenis lelang yang relatif aman dari masalah undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas melalui internet telah menjadi tren. Namun
hukum dibuat norma sendiri dalam PMK, yang mudah, dan Angkutan Jalan. TAP tetaplah tinggi. Salah satu penyebabnya Keunggulan extended auction, di antaranya:
praktis, dan mengikuti perkembangan zaman. • Lelang Eksekusi Pergadaian Swasta yang diatur dalam adalah closing time pada pelaksanaan e-Auction
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; ditentukan secara ketat berdasarkan hari, tanggal 1. Karena masa tayang di aplikasi e-Auction lama (sampai terjual), maka
Ada beberapa jenis lelang yang relatif aman dari dan jam tertentu. Sebagai illustrasi, lelang otomatis ia berfungsi sebagai media pemasaran yang relatif permanen;
Apabila “strategi pisah ruang” ini disepakati, maka ditetapkan untuk dilaksanakan pada hari Senin
permasalahan hukum sehingga layak dibuatkan selanjutnya DJKN harus segera menginisiasi penyusunan tanggal 5 Desember 2016 pukul 10.00 WIB. 2. Mengurangi lelang TAP (tidak ada penawaran), sehingga lebih efisien;
PMK untuk mengatur norma, syarat dan ketentuan Begitu pada hari dan jam tersebut tidak ada
pengaturan tersendiri, yaitu: lelang, SOP lelang, risalah lelang dan laporan lelang yang yang mengajukan penawaran maka oleh Pejabat 3. Meminimalisir peluang kolusi;
khusus berlaku untuk 12 (dua) belas jenis lelang tersebut. Lelang dinyatakan TAP. Untuk melaksanakan
1. Lelang Noneksekusi Sukarela terdiri dari: Ketentuan perlu dibuat sesederhana mungkin sehingga lelang ulang maka diperlukan permohonan 4. Nilai limit akan lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena pasar yang
• Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/ memudahkan Penjual, Pembeli dan KPKNL/PL II, dengan lelang kembali. Nah saat lelang ulang dilakukan, akan menguji selama jangka waktu extended.
Daerah berbentuk persero; tetap berpedoman pada norma dasar dalam VR. PMK yang waktunya tergantung Penjual, hasrat untuk
• Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali tersebut bisa disebut Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dengan membeli tersebut sering sudah tidak ada lagi. Lelang akan dianggap penting jika insan lelang menyadari dan mengoptimalkan
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Tatacara Khusus. penggunaannya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat regulasi
Untuk itu perlu dikaji perlunya cara penawaran baru yang sederhana, mudah dan sesuai perkembangan jaman, dimulai untuk
Salah satu penawaran lelang dengan tatacara khusus tersebut khusus yang Penulis sebut dengan extended lelang yang minim permasalahan hukum. Regulasi baru ini juga memuat,
auction (lelang diperpanjang). diantaranya norma dan prosedur lelang dengan tatacara khusus, dalam hal ini
extended auction.
Secara garis besar prinsip extended auction
Menilik perkembangan zaman, cukup banyak situs jual beli online yang
sebagai berikut: menggunakan cara jual beli mirip lelang. Perlu ditempuh langkah-langkah
agar jual beli online tersebut dapat ditarik kedalam “orbit” Vendu Reglement.
1. Sebagai langkah awal, extended auction Penyusunan regulasi extended auction dapat berfungsi sebagai langkah awal
dilakukan terhadap jenis lelang yang minim untuk membawa mereka ke “orbit” Vendu Reglement.
permasalahan hukum;
Teks: Margono Dwi Susilo - Direktorat Lelang
2. Extended auction harus dilakukan dengan
32 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 33
________________ Kolom Lelang 2 ________________
OPTIMALISASI jika fungsi lelang dikembangkan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 3. Mencegah penggunaan BMN/D
PEMANFAATAN untuk mendukung fungsi pengelolaan Tahun 2014 menjelaskan, bahwa oleh pihak lain secara tidak sah.
BMN/D. pemanfaatan BMN/D dapat dilakukan Sesuai Pasal 1 angka 11 Peraturan
BMN/D dengan beberapa mekanisme, yaitu: Pemerintah Nomor 27 Tahun
DENGAN LELANG Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama 2014 jo Pasal 1 angka 8 PMK
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Pemanfaatan, Bangun Guna Serah Nomor 57/PMK.06/2016 tentang
“HAK UNTUK Tahun 2014 tentang Pengelolaan atau Bangun Serah Guna, atau Kerja Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang
MENYEWA BMN/D” Barang Milik Negara/Barang Milik Sama Penyediaan Infrastruktur. Milik Negara, sewa adalah adalah
Daerah siklus pengelolaan BMN/D Pada mekanisme pemanfaatan yang Pemanfaatan Barang Milik Negara/
Teks: Margono Dwi Susilo - Direktorat Lelang terdiri dari: manakah lelang dapat berkontribusi? Daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan menerima
“Peradaban owning economy membuat individu-individu tertentu cepat mengendus harta-harta 1. perencanaan Kebutuhan dan Walaupun semua mekanisme imbalan uang tunai. Siapakah pihak
strategis, dan memagarinya, walau untuk jangka waktu yang lama tak digunakan. Akibatnya di abad 21 penganggaran; pemanfaatan BMN/D pada prinsipnya lain itu? Pasal 5 PMK Nomor 57/
ini lebih dari 50 persen tanah-tanah itu menganggur. Termasuk lahan-lahan pertanian yang kelak akan memungkinkan untuk menggunakan PMK.06/2016 menegaskan, pihak
dialihfungsikan. Maka ia hanya ditumbuhi ilalang dan dipagari tinggi. Para ekonom menyebut istilahnya 2. pengadaan; lelang berdasarkan Vendu Reglement lain yang boleh menyewa BMN/D,
(VR), namun yang paling mungkin adalah :
sebagai underutilized atau idle capacity. Boros, menganggur, tak produktif.” (Rhenald Kasali, 2016) 3. penggunaan; dilakukan untuk saat ini, dan akan
Penulis bahas khusus dalam tulisan • Badan Usaha Milik Negara;
Selama ini dukungan unit lelang bagi pelaksanaan dengan arahan Menteri Keuangan agar DJKN menjadi 4. pemanfaatan; ini, adalah mekanisme sewa. Prinsip
tugas-tugas pengelolaan Barang Milik Negara atau salah satu revenue center. umum penyewaan BMN dilakukan • Badan Usaha Milik Daerah;
Daerah (BMN/D) terbatas pada pelayanan lelang 5. pengamanan dan pemeliharaan; sepanjang tidak merugikan negara
BMN/D (terutama inventaris) yang akan dihapuskan, atau Pada tahun 2016 frekuensi lelang BMN dan BMD dan tidak mengganggu pelaksanaan • Swasta;
dengan kata lain BMN/D yang sudah tidak digunakan meliputi 4.899 kali pelaksanaan lelang dengan total 6. penilaian; tugas dan fungsi penyelenggaraan
dengan berbagai pertimbangan misalnya karena rusak hasil bersih lelang Rp370.779.240.701. Pencapaian pemerintahan Negara. Penyewaan • Unit penunjang kegiatan
berat. Hal ini memberi kesan bahwa dalam siklus ini merupakan peningkatan dari data tahun 2015, 7. pemindahtanganan; BMN/D dilakukan dengan tujuan: penyelenggaraan pemerintahan
pengelolaan BMN/D, lelang sekedar sebagai alat untuk frekuensi lelang BMN dan BMD meliputi 3.961 kali negara;
“cuci piring”. Pertanyaannya, apakah peran lelang pelaksanaan lelang dengan total hasil bersih lelang 8. pemusnahan; 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan
bisa lebih dioptimalkan untuk memberikan tambahan Rp210.332.1668.115. Walaupun mengalami BMN/D yang belum/tidak • Badan hukum lainnya.
kontribusi penerimaan negara? Hal ini tentu sejalan peningkatan, pencapaian ini relatif kecil, jika dibanding 9. penghapusan; digunakan dalam pelaksanaan
dengan potensi yang ada. Oleh karena itu cukup beralasan tugas dan fungsi penyelenggaraan • Dengan kata lain, semua pihak
10. penatausahaan; pemerintahan negara; yang memenuhi syarat, boleh
menyewa BMN/D. Namun,
11. pembinaan, pengawasan dan 2. Memperoleh fasilitas yang pertanyaannya, mengapa PNBP
pengendalian. diperlukan dalam rangka dari pemanfaatan BMN/D cq
menunjang tugas dan fungsi Sewa belum menggembirakan?
Lelang selama ini hanya instansi Pengguna Barang; dan/ Jawabnya tidak jauh dari sistem
berkontribusi pada tahap atau yang dianut oleh Peraturan
pemindahtanganan BMN/D dalam hal Pemerintah Nomor 27 Tahun
dilakukan penjualan. Selanjutnya, lihat 2014 dan PMK Nomor 57/
gambar di atas. Apakah hanya di situ PMK.06/2016 sendiri.
saja lelang dapat berperan?
Memperhatikan siklus BMN/D,
menurut hemat Penulis, lelang dapat
memberi kontribusi pada saat BMN/D
melewati siklus pemanfaatan. Pasal
34 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 35
Berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 PMK Nomor 57/ sewa ditandatangani oleh para pihak. Bagaimana dengan mengajukan pertanyaan, apakah memperlakukan lelang sesuai Bangunan. Untuk mengatasi masalah
PMK.06/2016 tergambar cukup jelas, bahwa dalam menggunakan cara lelang, apakah lelang bisa dianggap yang dapat disewa itu hanya barang- khittahnya yaitu untuk mencari orang ini sebenarnya tidak terlalu sulit, di
mekanisme sewa BMN dianut stelsel negatif/pasif, artinya sebagai perjanjian untuk melahirkan sewa? Tahan dulu barang bertubuh (lichamelijke zaken) yang bersedia membayar dengan harga samping harus ada regulasi yang jelas,
Pemerintah selaku pemilik BMN/D menunggu pihak pendapat Anda. Kita masuk ke prinsip dasar lelang saja ataukah juga hak-hak atas hal tertinggi. Terkait dua kemungkinan dalam pengumuman lelang harus
ketiga yang akan mengajukan permohonan sewa, tanpa menurut VR terlebih dahulu. sesuatu (onlichamelijke zaken). Hoge tersebut perlu kajian lebih lanjut, ditegaskan bahwa objek yang dijual
ada upaya pemasaran “hak untuk menyewa” secara aktif. Raad Belanda dalam putusan tanggal namun untuk kepentingan praktis beruapa hak untuk menyewa (bukan
Jika tidak ada yang mengajukan permohonan maka tidak Berdasarkan pasal 1 alinea pertama VR, Penjualan 8 Desember 1922 menganggap lebih masuk akal jika mengikuti propertinya), misalnya “hak untuk
ada proses sewa-menyewa. Stelsel negatif inilah salah Umum (openbare verkopingen) adalah pelelangan atau kemungkinan ada persewaan pendapat kedua ini. memanfaatkan BMN/D berupa tanah
satu yang menjadi penyebab pemanfaatan BMN/D tidak penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum suatu hak untuk memburu hewan seluas 10.000 m2 dengan mekanisme
optimal. dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun (jachtrecht), jadi sependapat dengan Kita memasuki tataran teknis, sewa selama 5 tahun, terletak di Jl....
atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, kebanyakan penulis-ahli hukum bagaimana cara mengajukan lelang. Kota...., dengan syarat dan ketentuan
Menarik apa yang dikatakan Rhenald Kasali: atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 49- Alangkah baiknya, apabila BMN/D sewa sebagaimana diatur dalam
diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau 51). yang mempunyai potensi disewakan persyaratan lelang di bawah ini...dst.”
“Peradaban owning economy membuat individu- diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk terlebih dahulu diinventarisasi, dikaji
individu tertentu cepat mengendus harta-harta strategis, menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau Dapat disimpulkan bahwa segala dan dilakukan penilaian secara masif Ketiga, adanya kekhawatiran
dan memagarinya, walau untuk jangka waktu yang memasukkan harga dalam sampul tertutup. “zaak” yang dapat disewakan, maka ia tanpa menunggu adanya permohonan bahwa lelang “hak untuk menyewa
lama tak digunakan. Akibatnya di abad 21 ini lebih dapat pula di jual (termasuk dengan dari calon penyewa. Tentunya BMN/D” akan mengubah persepsi
dari 50 persen tanah-tanah itu menganggur. Termasuk Dari pasal 1 alinea pertama VR cukup jelas lelang). Sehingga tidaklah perlu masih diperlukan persetujuan dari lelang yang selama ini identik dengan
lahan-lahan pertanian yang kelak akan dialihfungsikan. disebutkan bahwa lelang adalah “varian” dari jual beli dikhawatirkan jika “hak menyewa Pengelola BMN/D sebelum pengajuan jual lepas (true sale) menjadi jual
Maka ia hanya ditumbuhi ilalang dan dipagari tinggi. barang. Dalam pasal tersebut tidak ada penegasan apakah BMN/D” yang masuk dalam lingkup permohonan lelang. Untuk BMN/D setengah (half sale).
Para ekonom menyebut istilahnya sebagai underutilized jual beli melalui lelang melahirkan hak untuk menyewa. “zaak” dialihkan/dijual dengan cara yang sudah ada permohonan sewa
atau idle capacity. Boros, menganggur, tak produktif.” Namun, tentunya lelang bisa digunakan untuk menunjuk lelang untuk mencari penyewa yang (atau sudah dalam masa sewa) lebih Keempat, adanya kekhawatiran
(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/ penawar tertinggi yang bersedia untuk menandatangani bersedia membayar dengan harga baik diproses sesuai rezim pengelolaan lelang “hak untuk menyewa BMN/D”
03/22/054000126/) perjanjian sewa, tentu setelah penawar tertinggi tersebut tertinggi. BMN (tanpa menggunakan akan melanggar hukum, karena
(pembeli) melunasi kewajibannya. mekanisme lelang). dalam satu objek lelang (dalam
Pemanfaatan BMN/D tidak seharusnya dengan Kembali ke pertanyaan di atas, jika hal ini hak untuk menyewa) akan
stelsel pasif, menunggu permohonan masuk. Pasif. Tidak Barang manakah yang bisa dijual melalui lelang? Pada menggunakan cara lelang, kapan hak Beberapa hal yang masih perlu diberlakukan beberapa rezim hukum
boleh. DJKN, mau tidak mau, harus bisa menjajakan diri prinsipnya semua barang, baik berwujud maupun tidak sewa itu lahir? Ada dua kemungkinan. didiskusikan: secara bersamaan, yaitu rezim
seefisien mungkin. berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual Pertama, hak untuk menyewa BMN/D hukum pengelolaan BMN/D, rezim
melalui lelang. Dalam praktik telah dilakukan pelelangan lahir saat adanya penetapan pemenang Pertama, ada kekhawatiran hukum lelang (vendu reglement) dan
Pertanyaannya, apakah boleh Pengelola/Pengguna terhadap kios atau ruko milik pemerintah daerah. Tentu lelang. Dengan demikian Risalah bahwa penggunaan mekanisme rezim hukum KUHPerdata (hukum
BMN/D mengubah menjadi stelsel positif dengan aktif yang dipindahtangankan bukan fisik kios/ruko tersebut, Lelang dikonstruksikan sebagai lelang untuk sewa BMN justru akan perjanjian).
memasarkan BMN/D dengan menggunakan cara lelang tetapi hak untuk menempati/memanfaatkan/menyewa Perjanjian Sewa antara Penjual dan memperpanjang rantai birokrasi.
tanpa merubah regulasi di PMK 57/PMK.06/2016? kios atau ruko tersebut. Pembeli (pembeli hak untuk menyewa Kekhawatiran ini bisa diminimalisir Terakhir, apakah aturan lelang
Tidak ada larangan, bahkan mungkin malah dianjurkan. = penyewa) sesuai maksud pasal dengan hanya menggunakan lelang telah compatible untuk itu? Terutama
Lelang layak digunakan, sebagaimana pengelola BMN Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam Hukum 1548 KUH Perdata. Kedua, hak bagi aset yang memang belum jika lelang hak untuk menyewa
telah menggunakan cara yang mirip lelang seperti tender Perdata, Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, untuk menyewa lahir setelah adanya ada permohonan sewanya. Atau BMN/D dilakukan secara masif,
atau beauty contest. Memasarkan adalah salah satu Sumur Bandung, 1981 : 22, menjelaskan “Pasal 1457 perjanjian sewa yang dibuat oleh para penggunaan cara lelang hanya jangan sampai justru menghasilkan
cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN sesuai BW memakai istilah “zaak” (=barang benda) untuk pihak. Menurut pendapat kedua ini merupakan pilihan. Selebihnya lelang lelang yang TAP (tidak ada
amanat pasal 4 ayat (1) PMK 57/PMK.06/2016. Terus, menentukan, apa yang dapat menjadi objek jual-beli. Dan pada saat penunjukan Pemenang dipakai untuk instrumen jual beli, alat penawaran). Dalam hal ini sudah
bagaimana caranya menggunakan opsi lelang tersebut? menurut pasal 499 BW “zaak” adalah barang atau hak oleh Pejabat Lelang hak sewa belum untuk menawarkan barang dan alat sepatutnya unit lelang menginisiasi
yang dapat dimiliki. Ini berarti, bahwa yang dapat dijual lahir. Pemenang (calon penyewa) untuk mencari penawar yang bersedia cara penawaran baru yang cocok untuk
Sebelum masuk ke lelang, akan terlebih dahulu (termasuk melalui lelang) itu tidak hanya barang yang yang ditunjuk setelah melunasi harga membayar harga yang tertinggi. penjualan secara masif ini.
dibahas tentang sewa menurut perspektif hukum perdata. dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang lelang, mempunyai hak mutlak untuk
Kita perhatikan Pasal 1548 KUHPerdata (Burgerlijk bukan hak milik.” menandatangani Perjanjian Sewa Kedua, adanya kekhawatiran Teks: Margono Dwi Susilo - Direktorat Lelang
Wetboek/BW): “sewa- menyewa adalah suatu perjanjian, yang tentunya syarat dan ketentuannya objek lelang menjadi tidak jelas, atau
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk BW juga mengatur objek yang dapat disewakan. sudah disepakati dalam syarat rancu dengan kebiasaan selama ini
memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak Apakah yang dapat disewakan? Pasal 1548 BW sama penjualan lelang sebelumnya. bahwa lelang identik dengan menjual
lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu dengan pasal 1457 yaitu menyebutkan “zaak.” Artinya properti yang memiliki dokumen
harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.” Di objek jual-beli dan sewa menyewa prinsipnya sama, Pendapat kedua ini kepemilikan tertentu, misalnya Hak
sini BW menegaskan bahwa sewa-menyewa adalah suatu yaitu “zaak.” Memang ada beberapa ahli hukum yang Milik, Hak Pakai atau Hak Guna
perjanjian, dengan demikian ia lahir setelah perjanjian
36 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 37
________________ Kolom Penilaian ________________ pengelolaan aset (atau properti) di dunia Untuk mensejahterakan masyarakat, Untuk mempermudah penyusunan
bisnis. Tujuannya untuk memastikan aksi yang akan dilakukan, aset negara
OPTIMALISASI pengelolaan aset negara dapat berjalan bukan mensejahterakan pejabatnya dapat dikategorikan menjadi dua.
P R O D U K T I V I TA S secara efektif. Pertama, aset non-idle yang produktif
ASET NEGARA Menteri Keuangan dalam arahan dan tidak produktif. Kedua, aset idle
Agar aset negara tidak menjadi aset ini menekankan bahwa fungsi utama yang produktif dan tidak produktif.
Teks: Muhamad Nahdi - Direktorat Penilaian dari aset negara adalah “Untuk Pengkategorian tersebut merupakan
yang idle tetapi menjadi aset yang mensejahterakan masyarakat, bukan penafsiran atas arahan-arahan yang
mensejahterakan pejabatnya”. Jika disampaikan oleh Menteri Keuangan
produktif aset negara sudah digunakan untuk sebelumnya. Dari pengkategorian
mensejahterakan masyarakat, berarti tersebut, terdapat sebuah rekomendasi
Frase di atas adalah arahan yang fungsi utama aset negara sudah strategi pengelolaannya.
cukup straight forward dari Menteri dilaksanakan.
Keuangan. Ia menginginkan dan Pertama, strategi pengelolaan
mengharapkan jangan sampai ada aset Jadi, bagi institusi yang memiliki
negara yang idle (menganggur). Hal tugas dan fungsi mencari penerimaan aset produktif baik non-idle dan idle
ini Ia tekankan kembali pada “bahwa negara, aset negara dikatakan produktif,
aset negara haruslah menjadi aset yang jika bisa menghasilkan penerimaan dapat diterapkan melalui peningkatan
produktif”. negara yang tinggi. Sama halnya dengan
“Untuk itu jadilah Manajer aset negara yang optimal. Tidak hanya sekedar membukukan, mencatatnya, institusi yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian.
merapikan dan mendisiplinkan. Tetapi harus terus-menerus berpikir keras dan melakukan benchmark Istilah “idle” terkait aset negara mengamankan situasi masyarakat,
didefinisikan oleh DJKN sebagai maka aset negara dikatakan produktif Kedua, Strategi pengelolaan aset
bagaimana agar aset negara tidak menjadi aset yang idle tetapi menjadi aset yang produktif untuk tanah dan/atau bangunan yang jika bisa menghasilkan keamanan
mensejahterakan masyarakat bukan mensejahterakan pejabatnya” tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang tinggi. tidak produktif non-idle, dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi
| Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati | Kementerian atau Lembaga (K/L). Jelas, Meskipun demikian, Menteri melakukan investigasi dan pemetaan
bahwa aset negara yang dikategorikan Keuangan memandang masih ada aset
sebagai idle adalah aset negara yang tidak negara yang “idle” sekaligus juga masih serta menindaklanjuti hasil investigasi
digunakan untuk penyelenggaraan ada aset negara yang bisa ditingkatkan
tugas dan fungsi pemerintah. produktivitasnya. dan pemetaannya. Sedangkan strategi
Menginsyafi makna “produktif” There’s always room. Space for pengelolaan aset tidak produktif yang
yang digunakan oleh Menteri Keuangan improvement. Ini adalah tantangan yang
tersebut dalam konteks pengelolaan aset dilemparkan oleh Menteri Keuangan menganggur, menindaklanjuti hasil
negara, selama ini istilah yang sering pada DJKN – para manajer aset negara
dilekatkan dengan “objek” adalah – untuk bisa menyelesaikannya. Dalam investigasi dan pemetaan dengan
“optimal”. Namun dalam arahan ini hal ini, strategi yang ditempuh haruslah
Menteri Keuangan menyematkan kata tepat agar tidak ada lagi aset idle. mengambilalih pengelolaannya,
“optimal” untuk subjek atau person-
nya. Sedangkan untuk “objek” beliau Transformasi Arahan Menjadi Aksi kemudian melakukan analisis untuk
sematkan kata “produktif”.
Apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Setelah menginsyafi arahan-arahan mengidentifikasi penggunaan
tersebut. Tidak hanya komprehensif namun sekaligus Dalam dunia properti, suatu tersebut di atas, langkah selanjutnya
merangkum beberapa hal secara tepat dan tajam. Arahan Keuangan menekankan, bahwa sebagai manajer aset dikatakan sebagai “produktif” mentransformasikan arahan-arahan terbaik aset (dipindahtangankan atau
di atas sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi semua pejabat aset negara, DJKN harus bekerja secara optimal. jika berfungsi sesuai dengan tujuan tersebut ke dalam aksi-aksi. Dalam
dan pegawai DJKN. Bagaimana caranya untuk bekerja optimal? pengadaannya. Demikian halnya juga hal ini tentu DJKN harus memiliki dimanfaatkan).
Sekali lagi, Menteri Keuangan menyampaikan dengan aset negara. Oleh karena itu kepercayaan diri sebagai manajer aset
Jadilah Manajer aset negara yang optimal caranya melalui kalimat berikutnya dalam harus dipahami terlebih dahulu fungsi negara terbaik yang dimiliki oleh negara Contoh aset negara non-idle yang
arahan ini yaitu “terus-menerus berpikir keras” dari aset negara. Indonesia. tidak produktif seperti pemanfaatan
Di dalam arahan ini terdapat dua kata kunci yang harus dan “melakukan benchmark”. ruang kerja yang belum efisien.
diperhatikan yaitu “manajer aset negara” dan “optimal”. Dari Salah satu cara mengukur efisiensi
dua kata kunci ini bisa diambil beberapa kesimpulan, sekaligus Terus-menerus berpikir keras dapat pemanfaatan ruang kerja dengan
harapan dan tantangan. ditafsirkan sebagai memanfaatkan setiap waktu menggunakan formula space per
yang tersedia, bekerja dengan mengerahkan employee ratio. Dalam hal ini, DJKN
DJKN telah naik kelas menjadi “manajer” aset negara. Hal segala daya upaya dan pikiran. Agar tujuan dari telah menetapkan standar pemanfaatan
ini ditegaskan dengan kalimat pada arahan Menteri Keuangan pengelolaan aset negara dapat tercapai dengan ruang kerja dalam bentuk pengaturan
di atas yaitu “Tidak hanya sekedar membukukan, mencatatnya, baik. Standar Barang dan Standar Kebutuhan
merapikan dan mendisiplinkan”. Artinya Menteri Keuangan (SBSK) untuk bangunan yang akan
memiliki harapan sekaligus memberikan predikat bahwa DJKN Sedangkan melakukan benchmark dapat dibangun.
bukan sekadar penata usaha aset negara. Pertanyaannya, manajer diartikan, bahwa DJKN sebagai manajer aset
aset negara seperti apa yang diharapkan oleh Menteri Keuangan? negara harus membuka diri dan wawasan seluas-
Pertanyaan ini dijawab dengan kata kunci kedua yaitu “optimal”. luasnya. Agar setiap pengaturan pengelolaan
aset negara dapat selaras dengan best practice
Terminologi “optimal” melekat pada DJKN sebagai “manajer” pengelolaan aset negara di negara-negara lain,
aset negara, sebagai subyek – pelaku. Dengan demikian, Menteri maupun mempertimbangkan best practice
38 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 39
________________ Kolom Humas ~ PPID ________________ terbuka, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia,
dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri
Dalam payung hukum konstitusi tertinggi yang ada Akses informasi informasi pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id. Hukum dan HAM dalam hal Pemohon adalah berbentuk
di Indonesia, kedudukan informasi menjadi sebuah merupakan hak yang masuk Badan Hukum.
hak asasi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dalam Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, DJKN membentuk
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi setiap orang, klasifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Atas permohonan, Perangkat PPID melakukan
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, namun informasi daftar UU KIP, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang verifikasi kelengkapan berkas dan memberikan nomor
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan yang dirahasiakan informasi penyimpanan, pendokumentasian, penye-diaan, dan/atau pelayanan dan tanggal registrasi permohonan Informasi Publik.
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis adalah informasi dikecualikan. informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk
saluran yang tersedia (Pasal 28 F UUD 1945). menjabat sebagai PPID di lingkungan DJKN berdasarkan Keputusan Permohonan Informasi Publik yang diajukan melalui
yang masuk Menteri Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Perangkat PPID berhak mendapatkan pemberitahuan
Hal ini menunjukkan, bahwa Indonesia dengan asas dalam klasifikasi Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan
demokrasinya turut mendukung hak publik sebagaimana daftar informasi Hubungan Masyarakat. informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
berita yang dilansir oleh Kementerian Komunikasi dan dikecualikan adalah sejak diterimanya permohonan informasi oleh Perangkat
Informasi (Kemenkominfo), setiap tanggal 28 September DJKN yang memiliki tugas utama merumuskan serta PPID. Perangkat PPID dapat memperpanjang waktu
seluruh masyarakat dunia memperingati sebagai Hari Hak Publik mampu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan dalam memberikan jawaban tertulis dalam waktu 1 x 7
Untuk Tahu Sedunia (The International Right To Know berkualitas. negara, piutang negara, dan lelang, memiliki stakeholders yang sebagian (tujuh) hari kerja, dalam hal informai yang diminta belum
Day) yang secara prinsip menggugah kesadaran masyarakat besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini Kementerian dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan
bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam Lantas, apa yang dimaksud dengan informasi publik? Menurut UU Negara/Lembaga (K/L) karena terkait dengan pelaksanaan tugas dan apakah informasi yang diminta termasuk informasi dalam
mengakses Informasi Publik. KIP, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, fungsi sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, DJKN DIK atau tidak.
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan juga memiliki stakeholders yang berasal dari masyarakat umum yang
Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan Dalam hal Pemohon Informasi tidak puas dengan
Wapres Jusuf Kalla, keterbukaan informasi publik menjadi penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta pengurusan piutang negara. keputusan Perangkat PPID, maka Pemohon Informasi
salah satu hal penting dalam memenuhi amanat Nawa Cita informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. dapat mengajukan keberatan permohonan Informasi
dalam agenda yang menyebutkan bahwa “Kami (Jokowi-JK) Selama tahun 2016 lalu, dari sejumlah permohonan Informasi Publik dengan mengisi formulir keberatan yang ditujukan
akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun Secara prinsip, UU ini mengklasifikasi Informasi Publik ke dalam 2 Publik yang ditangani oleh PPID DJKN, sebagian besar berasal dari kepada Atasan PPID DJKN dalam hal ini adalah Direktur
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, (dua) kategori, yakni informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum (Lembaga Swadaya Masyarakat, kuasa hukum pihak Jenderal Kekayaan Negara dalam jangka waktu 30 (tiga
dan tepercaya.” setiap pengguna Informasi Publik dan Informasi Publik yang dikecualikan tereksekusi, dan pribadi) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas puluh) hari kerja sejak permohnan ditolak/ditemukannya
bersifat ketat dan terbatas. fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang dan alasan keberatan lainnya.
Informasi Publik pengurusan piutang negara.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu Badan Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis
Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau Dari 38 permohonan dimohonkan selama tahun 2016, terdapat atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi
yang baik (good governance) yang mencerminkan asas menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya 22 permohonan yang dipenuhi dengan rentang waktu layanan 3 sampai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang bersifat dengan 14 hari (rata-rata 7 hari) dan 16 permohonan ditolak. diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register
masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Untuk Informasi Publik yang bersifat keberatan.
dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk Perangkat PPID
memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan
oleh publik dimana saja dan kapan saja. Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat
Desember 2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID mengajukan sengketa Informasi Publik kepada Komisi
Sejalan dengan penjabaran sebelumnya, dengan Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat sejak diterimanya keputusan Atasan PPID oleh Pemohon
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dahulunya pusat, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Informasi.
informasi yang bersifat tertutup diakses oleh publik, saat ini Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL seluruh
pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait Indonesia. Kebebasan informasi diharapkan menjadi semangat
penyelenggaraan pemerintahan kepada publik, kecuali yang menawarkan kebebasan dalam mengemukakan
informasi tertentu. Saat ini, kewenangan dalam memberikan layanan Informasi Publik ide dan pendapat yang seharusnya dibungkus dengan
di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Humas tanggung jawab atas penggunaannya. Kebebasan
UU KIP semangatnya, memberikan jaminan atas sebagai PPID Tingkat I, Kanwil DJKN sebagai PPID Tingkat II, dan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik
hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan, KPKNL sebagai PPID Tingkat III. terhadap informasi secara luas, sementara di sisi lain,
program, dan proses kebijakan publik, serta mendorong kebebasan informasi dapat membantu memberikan
partisipasari masyarakat dalam proses pengambilan Alur Permohonan Informasi Publik pilihan bagi pemerintah atas langkah kebijakan yang
kebijakan publik yang diharapakan nantinya Badan dinilai strategis.
Sesuai ketentuan di dalam UU KIP, Pemohon Informasi diwajibkan
untuk mengisi formulir pendaftaran Informasi Publik dan melengkapi Teks : Aditya Febrianto
identitas yang sah, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dapat
40 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 41
________________ Kolom Sekretariat ________________
DIALOG KINERJA ORGANISASI Sesuai best practice, dialog kinerja rapat monitoring dan evaluasi kinerja. disesuaikan dengan cakupan fokus tema
sebagai sarana MONIToRING DAN yang konstruktif, berupa kegiatan Tujuannya adalah mengevaluasi kinerja yang akan dibahas, dengan proporsi
evaluasi arah kinerja ORGANISASI yang mengedepankan dialog yang organisasi sebagai tindakan untuk 60% membahas isu strategis, 30%
lebih efektif dan suportif, berdasarkan memperbaiki kinerja, meningkatkan mendiskusikan implikasi dan 10%
Sebagaimana kita maklum bahwa salah satu ukuran keberhasilan penting bagi organisasi untuk terus fakta, dan spesifik berorientasi pada kerja sama internal dan mengambil membahas kinerja masa lampau.
suatu organisasi adalah kinerjanya. Kinerja oganisasi tersebut diukur melakukan pembelajaran sehingga aksi. Tim McKinsey berpendapat, keputusan atas perubahan yang akan
dengan indikator-indikator kinerja utama yang dipantau dan dievaluasi menjadi adaptif dalam merespon bahwa pelaksanaan dialog kinerja di berdampak terhadap strategi, sehingga Dialog kinerja diikuti oleh atasan
secara periodik. Namun, pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi berbagai perubahan yang muncul. Kemenkeu saat itu dinilai masih lebih berdampak pada peningkatkan kinerja dan bawahannya yang terbagi dalam
tidak sekedar pada data historis pencapain IKU semata, lebih dari itu berorientasi pada penilaian (berkinerja organisasi maupun pembangunan beberapa peran, yaitu pimpinan rapat,
kinerja organisasi perlu diuji dengan beberapa parameter antara lain Kesuksesan organisasi memerlukan atau tidak), sehingga kurang konstruktif budaya kerja organisasi. peserta rapat, pemantau, dan notulis.
apakah arahnya telah sejalan dengan visi misi organisasi, apakah visi strategi yang matang dan eksekusi dan berkembang pada aksi. Di samping Pemantau dialog kinerja, bertugas
misi organisasi telah diturunkan dalam sasaran strategis yang tepat, strategi yang tepat. Namun, strategi yang itu, diskusi kurang fokus pada topik Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan memantau efektifitas pelaksanaan
apakah setiap sasaran strategis dijabarkan dalam indikator kinerja utama bagus tidak dapat menjamin kesuksesan pembahasan. Untuk itu perlu dilakukan dialog kinerja Kemenkeu adalah dialog sebagai umpan balik bagi
(IKU) yang tepat dan terdapat rencana aksi yang akan dijalankan untuk organisasi. Berdasarkan hasil penelitian penyempurnaan mekanisme dialog FACT, (a) faktual (fact based), yaitu pimpinan rapat. Kehadiran dan peran
mendukung pencapaian targetnya. Kaplan dan Norton, sembilan dari yang lebih bersifat konstruktif dan berdasarkan data yang kredibel pimpinan rapat sangat penting dan
sepuluh institusi gagal mengeksekusi efektif dalam memberikan umpan balik dan mudah dipahami oleh semua mutlak, terutama dalam pengambilan
Alasan yang mendasari perlunya menguji dan mengevaluasi sasaran strateginya. Salah satu penyebabnya, bagi perbaikan kinerja organisasi. pihak yang terlibat; (b) aksi (action keputusan serta penetapan rencana
strategis dan indikator-indikator, adalah bahwa kondisi lingkungan ketidakmampuan dalam menguji dan oriented), yaitu berfokus pada rencana aksi yang perlu disepakati oleh seluruh
eksternal, internal organisasi, dan stakeholders yang dihadapi selalu mengadaptasi kinerja, 85% tim eksekutif Hal tersebut juga senada dengan aksi dan peserta rapat berkomitmen peserta rapat.
berubah secara dinamis. Diperlukan sasaran strategis dan ukuran kinerja meluangkan waktu kurang dari 1 jam hasil assesment yang dilakukan oleh untuk melaksanakan rencana aksi; (c)
organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. per bulan untuk mendiskusikan strategi. Palladium Group. Dalam melakukan konstruktif dan menantang (constructive Tujuan yang hendak diraih atas
Untuk itulah kegiatan evaluasi secara periodik dan terstruktur terhadap Oleh karenanya, strategy review meeting strategy review meeting, 90% porsi and challenging), yaitu peserta rapat diformalkannya dialog kinerja organisasi
kinerja organisasi yang diformalkan dalam dialog kinerja organisasi perlu atau yang dikenal dengan dialog kinerja diskusi digunakan untuk membahas akan menyampaikan pendapat yang yaitu: (1) mengevaluasi kinerja organisai
dilakukan. organisasi menjadi salah satu syarat masa depan dan kurang memberikan bersifat terobosan dan pimpinan wajib atau pegawai dalam rangka mengambil
mutlak dalam proses eksekusi strategi. porsi pada pencapaian Indikator Kinerja memberikan umpan balik, (d) output tindakan untuk memperbaiki kinerja;
Dialog merupakan hal yang lazim kita lakukan dalam kehidupan sehari- Utama (IKU) di masa lalu. Selain itu, yang jelas (targeted), yaitu menghasilkan (2) mengarahkan dan memotivasi
hari, ketika kita hendak menyampaikan maksud kita kepada orang lain Sejak diterapkannya Balanced agar pembahasan menjadi efektif solusi atas isu utama yang menjadi fokus bawahan untuk berkinerja lebih
atau ketika kita hendak membicarakan suatu hal dengan orang lain secara Scorecard sampai dengan saat ini, maka format diskusi disempurnakan pembahasan. baik; (3) mengubah cara berpikir
lebih mendalam. Secara etimologi kata “dialog” berasalah dari bahasa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menggunakan laporan dalam dan bertindak para pegawai dengan
Yunani yaitu kata dia yang berarti antara, di antara, dan kata legein yang telah menerapkan dialog kinerja satu halaman IIAA (Issue, Implication, Tahapan dialog kinerja organisasi memperjelas ekspektasi kinerja; (4)
berarti berbicara, bercakap-cakap, bertukar pikiran dan gagasan. Adapun organisasi dalam bentuk monitoring Action, dan Accountability). meliputi persiapan, pelaksanaan dan meningkatkan kerjasama internal; (5)
dalam kaitannya dengan kegiatan berorganisasi atau berkelompok, dialog dan evaluasi capaian kinerja pada setiap tindak lanjut. Dalam tahap persiapan, mengambil keputusan atas perubahan
merupakan percapakan yang dilakukan dengan maksud untuk saling level organisasi. Namun, berdasarkan Menurut McKinsey, dialog kinerja perlu disusun Laporan Capaian Kinerja yang akan berdampak terhadap strategi;
mengerti, memahami, menerima dan bekerja sama untuk mencapai hasil diagnostik program transformasi organisasi adalah sebuah praktik (LCK) dan Kerangka Acuan Dialog (6) meningkatkan akuntabilitas dalam
tujuan/kesuksesan sekelompok orang atau organisasi. Menurut Peter kelembagaan yang difasilitasi oleh Tim manajemen yang: (a) mempertemukan Kinerja (KADK) yang digunakan sebagai pengelolaan kinerja.
Senge (Learning Organization,1999), dialog merupakan hal yang sangat Konsultan McKinsey pada tahun 2013 atasan dan bawahan langsung yang bahan dialog kinerja. Sedangkan dalam
yang lalu, pelaksanaan dialog kinerja dilaksanakan secara teratur, terstruktur, tahap pelaksanaan dialog, pembahasan Dengan mengimplementasikan dialog
organisasi di Kemenkeu dianggap masih dan direncanakan; (b) menggunakan yang dilakukan meliputi overview kinerja organisasi secara periodik
perlu disempurnakan sesuai dengan data kinerja untuk meninjau kinerja capaian kinerja, evaluasi kinerja tematik dan terstruktur, diharapkan dapat
kaidah best practice. masing-masing unit; (c) memahami dan menetapkan rencana aksi serta diperoleh manfaat sebagai berikut: (a)
akar penyebab kesenjangan kinerja penanggung jawabnya. Selanjutnya meningkatnya kinerja organisasi dan
kemudian memutuskan cara untuk dalam tahap tindak lanjut, rencana individu; (b) terbangunnya budaya kerja
mengatasinya dan menyepakati prioritas aksi yang dihasilkan dalam rapat organisasi; (c) terwujudnya interaksi
rencana aksi (yang akan ditinjau pada dikomunikasikan kepada penanggung positif antara atasan langsung dan
pertemuan berikutnya). jawab serta dilakukan monitoring dan bawahan; (d) terpetakannya potensi/
evaluasi. kompetensi pegawai sebagai salah
Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi satu alat perencanaan pengembangan
McKinsey maupun Palladium Pembahasan dalam dialog kinerja pegawai.
Group, Kemenkeu mengembangkan organisasi difokuskan pada hal yang
konsep dialog kinerja organisasi yang strategis bukan operasional, yang Teks : Susmianti, Rachmad
dijadikan sebagai tools bagi seluruh didasarkan pada analisis dan proyeksi Arijanto, Hardi Sumaryadi
unit di Kemenkeu dalam melakukan masa depan. Alokasi waktu pembahasan
42 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 43
Reportase | Rakernas 2017 Media KN edisi Nomor 25 | 45
Peningkatan Produktivitas
Aset Menuju Zero Idle
Guna Meningkatkan
Kapasitas Fiskal
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia
Mardiasmo tampak serius mencermati
lagu Mars DJKN yang melantun pada acara
pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Semester I 2017 pada Senin, 15 Mei 2017 di
Aula Mezzanine Gedung Juanda I, Komplek
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.
44 | Media KN edisi Nomor 25
Reportase | Rakernas 2017
Mengawali keynote speech-nya, dikedepankan. Sebagai contoh, meskipun secara hitung-hitungan Aset BUN antara lain berasal dari Kontrak Kontraktor Kerjasama (KKKS), Perjanjian Karya Pengusaha Batu Bara
Mardiasmo menyatakan, bahwa ekonomi sebuah aset dapat menghasilkan penerimaan yang cukup (PKP2B), Eks Pertamina, Eks PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
kombinasi antara visi DJKN dan besar jika dikerjasamakan dengan swasta, tetapi seandainya ada institusi (BPPN), BMN Idle, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) dan Aset Lain-lain.
nilai-nilai Kementerian Keuangan pemerintah yang membutuhkan aset tersebut untuk mendukung tugas
yang dituangkan dalam lagu itu dan fungsinya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Dengan profil aset yang dikelola sebesar itu, DJKN boleh disebut sebagai raksasa pengelola aset. Jika DJKN dapat
menghadirkan tuntutan dan tantangan menunjukkan kapasitasnya sebagai raksasa pengelola aset, tentu merupakan prestasi yang membanggakan bagi seluruh insan
yang luar biasa besar. Mardiasmo Wakil Menteri juga menyampaikan pentingnya menjaga persepsi DJKN. Untuk merealisasikannya kiranya perlu bagi DJKN melakukan benchmarking terkait pengelolaan aset, salah satunya
berharap segenap komponen DJKN para pemangku kepentingan, salah satunya dengan memberikan adalah dengan mencontoh negara Perancis. Aset-aset bekas kerajaan dapat dimanfaatkan untuk wisata dan menghasilkan
dapat terus menjaga api di dalam respon yang cepat dan terukur. Untuk mengawal respon atas berbagai pendapatan.
dada tetap menyala untuk mengelola permohonan layanan dari stakeholders agar dibuatkan routing
kekayaan negara. Harapannya, visi DJKN slip atau keeping time, sehingga dapat diketahui di tahap mana respon Dari pengelolaan aset dimaksud DJKN menghasilkan penerimaan negara (cash) dan penghematan biaya non cash/
sebagai pengelola kekayaan negara yang itu terhambat. cost saving. Cash berasal dari Pemindahtanganan dan Pemanfaatan aset serta Pendapatan dari BLU pengelolaan wilayah/
profesional dan akuntabel untuk sebesar- kawasan tertentu (Otorita Batam, PPK Kemayoran, PPK GBK, Otorita Sabang). Sementara non cash berasal dari penetapan
besarnya kemakmuran rakyat dapat Pada gelaran Rakernas DJKN kali ini, Direktur Jenderal Kekayaan status penggunaaan (PSP). Menurut catatan, kurun satu dekade ini DJKN telah menghasilkan Rp20,7 triliun baik cash/
segera terwujud. Negara Sonny Loho menyoroti banyaknya aset negara yang idle atau revenue (penerimaan negara) maupun non cash revenue/cost saving (penghematan biaya-red) dari pengelolaan aset negara.
belum optimal pengunaannya. Tidak hanya belum dapat menghasilkan
Mardiasmo yang hadir didampingi penerimaan negara yang signifikan, aset negara idle realitanya
beberapa pejabat eselon 1 Kemenkeu, membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. Contohnya aset
berharap Rakernas DJKN dilaksanakan eks kelolaan PT. PPA berupa 102 apartemen Puri Casablanca di Selatan
dengan fokus dan timeline yang ketat Jakarta, biaya operasional (service fee) per tahunnya, jika dihitung dapat
serta mampu menghasilkan sesuatu membeli satu atau dua apartemen serupa. Padahal aset tersebut belum
yang langsung dapat dikerjakan dapat menghasilkan revenue bagi negara.
dengan action plan yang riil dan
terukur. Mengapa begitu? Tantangan Menurut Sonny masih banyak aset di K/L yang belum dioptimalkan,
DJKN ke depan semakin besar. DJKN padahal potensinya luar biasa besar, seperti di Kementerian Pekerjaan
tidak hanya dituntut lihai dalam Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahananan/TNI atau
pengadministrasian aset, tetapi juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lain sebagainya. Sonny
harus lihai memanfaatkan aset negara lalu mengungkapkan profil aset yang dikelola DJKN. Berdasarkan
secara optimal. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 unaudited, nilai
aset yang berada di Pengguna Barang yakni Kementerian/
Namun demikian, Mardiasmo Lembaga (K/L) mencapai Rp1.857,03 triliun dan
mengingatkan agar peran baru DJKN yang berada di Pengelola Barang yakni Menteri
sebagai revenue center tidak diartikan Keuangan selaku Bendahara Umum
sebagai profit center (mengumpulkan Negara (BUN) sebesar
penerimaan) semata. Rp342,40
Prinsip highest and best
use hendaknya selalu triliun.
46 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 47
Reportase | Rakernas 2017
Pada kesempatan tersebut Sonny K/L melalui optimalisasi aset BUN, Direktur Lelang Lukman Effendi dan Sesi berikutnya, menghadirkan Encep Sudarwan yang Seluruh aset tersebut merupakan hasil alih status dan
Loho juga menjelaskan tiga tahapan partisipasi swasta melalui kerja sama Direktur Piutang Negara dan Kekayaan memaparkan salah satu inovasi Kanwil DJKN DKI Jakarta penetapan status penggunaan aset eks PT Perusahaan
transformasi kebijakan pengelolaan aset pemanfaatan aset serta investarisasi dan Negara Lain-lain (PNKNL) Purnama dalam pengawasan dan pengendalian (wasdal) pemanfaatan Pengelola Aset (PPA), eks Badan Penyehatan Perbankan
di DJKN. revaluasi BMN idle. T. Sianturi, Kepala Kanwil DJKN BMN yaitu pembentukan tim sapu bersih (Saber) dan nasional (BPPN) dan Ditjen Pajak Kemekeu. Hal ini sekaligus
DKI Jakarta Encep Sudarwan, Kepala penegakan aturan. Tim Saber bertugas mendata pemanfaatan menjadi bukti bahwa DJKN telah melaksanakan optimalisasi
Tahap pertama adalah peningkatan Tujuan besar optimalisasi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan BMN yang sudah terlanjur dilakukan satuan kerja di wilayah aset negara menuju zero idle.
akuntabilitas (2006 s.d. 2012) dengan aset negara adalah mencapai zero Tengah (Kalselteng) Joko Prihanto dan Kanwil DJKN DKI Jakarta dan tidak mengantongi izin
sasaran peningkatan kualitas penyajian idle sehingga tidak ada aset yang Direktur LMAN Rahayu Puspitasari, Kementerian Keuangan. Pada satker yang kedapatan tidak Selain peresmian rumah dinas juga dilakukan peluncuran
aset pada LKPP. Adapun strateginya menganggur, sebagian besar aset dimoderatori oleh Direktur Hukum dan mengantongi izin pemanfaatan BMN, Encep mengatakan tampilan dan penambahan konten baru pada Website DJKN
adalah inventarisasi dan penilaian diharapkan mampu mendatangkan Humas DJKN Hady Purnomo. akan dilakukan penegakan aturan. 2017 serta beberapa aplikasi pendukung kinerja DJKN.
BMN K/L, tindak lanjut temuan BPK, Penerimaan Negara Bukan Pajak Website DJKN 2017 dikembangkan dengan mengusung
perbaikan proses bisnis pengelolaan (PNBP) sehingga kapasitas fiskal negara Lukman memaparkan pentingnya Pembentukan Tim ini didasari banyaknya indikasi konsep kaya layanan bagi stakeholders dan pengintegrasian
aset, penggunaan aset sebagai underlying meningkat. Untuk mencapainya ada koordinasi dengan berbagai pihak pemanfaatan BMN pada satker yang belum berizin, website kantor vertikal DJKN seluruh Indonesia. Di sesi ini
asset SBSN/SUKUK dan sertifikasi tiga langkah yang dapat dilakukan terkait dengan lelang, termasuk banyaknya persetujuan pemanfaatan yang gagal terlaksana, juga hadir Asguard (Asset Guardian) tokoh superhero penjaga
BMN. yaitu simplifikasi proses bisnis dalam kepada pemohon lelang agar pemohon serta rendahnya tingkat kepatuhan satker atas laporan aset negara yang turut ambil bagian dalam seremoni tersebut,
pengelolaan BMN, revaluasi BMN lelang pada tahap pra lelang. Ia minta pengelolaan BMN. Dari sampling yang dilakukan Tim Saber sempat mencuri perhatian para peserta Rakernas.
Tahap kedua adalah penguatan sekaligus memetakan aset idle, serta pemohon lelang ikut terlibat dalam Pemanfaatan BMN pada 275 satuan kerja diperoleh hasil
tata kelola (2013 s.d. 2016) dengan peningkatan kualitas pengawasan dan menyiapkan berkas selengkap dan 79% pemanfaatan terindikasi belum mendapat persetujuan Sementara itu aplikasi yang diluncurkan diantaranya
sasaran terwujudnya tertib administrasi, pengendalian (wasdal) BMN. sebenar mungkin. Hal ini sedikit banyak Menteri Keuangan sebagai pengelola barang. Aplikasi Pendukung Reval, Aplikasi SIMAN Modul
fisik, dan hukum (3T). Strategi yang akan mereduksi beban yang selama Pengelolaan, Aplikasi Focus PN, Aplikasi Virtual Account
digunakan diantaranya digitalisasi Upaya simplifikasi proses bisnis ini berada di DJKN. Layanan DJKN Senada dan seirama dengan yang dilakukan Encep, Joko Untuk Lelang Konvensional, Pencetakan Risalah Lelang
pengelolaan aset, inisiasi penyusunan dilakukan untuk mempercepat pun ke depan akan makin baik. Di Prihanto mengaktifkan fungsi pengawasan dan pengendalian pada Sistem Manajemen Informasi Lelang Elektronik,
RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, kerja pengelolaan BMN khususnya tataran teknis, Direktorat Lelang bekerja BMN guna mendukung DJKN sebagai revenue center. Modul KNL Sub Modul Rampasan Kejaksaan dan aplikasi
penyusunan regulasi pengelolaan pemanfaatan. Simplifikasi tersebut sama dengan Direktorat Pengelolaan Sebagai langkah awal pihaknya telah menandatangani Perjalanan Dinas untuk unit vertikal DJKN. Sub Direktorat
aset BUN, inventarisasi dan penilaian nantinya akan dituangkan mulai dari Kekayaan Negara dan Sistem Informasi nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Kanwil DJPb Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi, Direktorat
aset BUN, integrasi perencanaan peraturan hingga standard operating akan membuatkan sebuah piranti Kalimantan Tengah dalam hal penyediaan data dan informasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi berharap
dan penganggaran kebutuhan BMN, procedure (SOP). Aturan dan SOP akan permohonan lelang online. Dengan cara PNBP yang berasal dari pengelolaan Kekayaan Negara. Data aplikasi yang dibangun dapat mendukung pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian disederhanakan dan disinkronkan tersebut mau tidak mau pemohon akan tersebut akan dipakai untuk menjalankan fungsi pengawasan revaluasi BMN, mempermudah layanan pengelolaan BMN,
pengelolaan BMN, pembentukan sehingga tidak multitafsir, tidak mempersiapkan kelengkapan berkasnya serta menerapkan reward and punishment dalam pengelolaan pengurusan piutang Negara, pelayanan lelang, pengelolaan
LMAN, penguatan regulasi pengelolaan tumpang tindih serta tidak membebani dengan baik sebagai syarat dapat Kekayaan Negara yang optimal. barang rampasan dan mewujudkan akuntabilitas perjalanan
BMN dan pendelegasian sebagian pengguna jasa dan masyarakat. Namun mengajukan lelang ke KPKNL. dinas para pegawai DJKN.
kewenangan pengelolaan BMN kepada penyederhanaan tersebut harus Sharing session ditutup oleh Direktur LMAN Rahayu
K/L. tetap menjaga akuntabilitas dalam Sementara itu Purnama T. Sianturi Puspitasari dengan menyatakan bahwa aset idle adalah Ajang Rakernas juga dijadikan ajang memberikan
pengelolaan BMN. meminta para pimpinan unit vertikal sebuah kerugian besar. Kerugian tersebut datang dari cost apresiasi kepada pegawai berprestasi. Penghargaan tersebut
Tahap ketiga adalah evaluasi DJKN mencermati ketentuan dalam of doing nothing. Ia menggambarkan beberapa aset negara diantarnya Best Employee DJKN 2016 yang diraih oleh Vitna
portofolio & optimalisasi aset (2017 Pembahasan ketiga langkah tersebut Peraturan Menteri Keuangan No.240/ berupa apartemen yang idle akan memunculkan biaya Setya Astuti dari KPKNL Lampung, Duta Kekayaan Negara
s.d. 2019). Sasarannya peningkatan dilaksanakan dengan sistem diskusi PMK.06/2016 tentang petunjuk perawatan, belum lagi biaya service (iuran) pada tiap unitnya. Terbaik 2016 yang diraih oleh I Wayan Dipayana Ekantara
manfaat ekonomi pengelolaan aset panel oleh para peserta rakernas yang Pelaksanaan Pengurusan Piutang Dengan pengelolaan yang baik, tidak hanya biaya tersebut dari KPKNL Denpasar dan Pemenang Lomba menulis
(PNBP dan Cost Saving). Strategi dibagi dalam tiga komisi, dipimpin Negara untuk mengoptimalkan dapat ditekan namun aset tersebut juga dapat mendatangkan “Merefleksikan DJKN 10 Tahun ke Depan” yang diraih
pendukungnya yakni penyempurnaan oleh tiga orang yaitu Tenaga Pengkaji penyelesaian Berkas Kasus Piutang manfaat lebih bagi negara, yaitu PNBP. oleh Neni Puji Artanti, seorang Duta Kekayaan Negara asal
(relaksasi) regulasi pengelolaan (TP) DJKN yaitu Arik Haryono, Tri Negara (BKPN). Menurutnya, sekitar KPKNL Malang.
aset, optimalisasi pengelolaan aset Wahyuningsih Retno Mulyani dan 75% BKPN yang diurus DJKN nilainya Di ujung perhelatan Rakernas DJKN 2017,
BUN, integrasi data BMN (SKK Migas, Sudarsono. di bawah Rp8 juta dan sampai dengan diselenggarakan kegiatan peresmian 1 unit gedung kantor Media KN edisi Nomor 25 | 49
Kementerian ESDM, dan DJKN), Rp25 juta namun usia piutang lebih dan 13 unit rumah negara/mess pegawai DJKN yaitu 1
penerapan kebijakan pengenaan sewa Sharing Session dari 10 tahun. Piutang negara semacam unit Gedung Kantor Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan
terhadap pemakaian BMN eks KKKS itu potensial dapat segera diselesaikan. Tengah, 1 unit mess pegawai KPKNL Lhokseumawe, 3 unit
oleh KKKS Gross Split, pemenuhan Menghantarkan ke sesi diskusi rumah negara Kanwil DJKN Sumatera Utara, 1 unit mess
kebutuhan tanah dan bangunan panel, Rakernas diisi sharing pegawai Kanwil DJKN Jawa Barat, 2 unit rumah negara
session dengan lima narasumber yaitu KPKNL Tasikmalaya, 3 unit rumah negara Kanwil DJKN
Jawa Tengah dan DI Yogayakarta, 1 unit rumah negara
Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat serta 2
unit rumah negara KPKNL Gorontalo.
48 | Media KN edisi Nomor 25
________________ Profil Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara ________________
SEMAKIN BERMUTU, MENUJU
KANTOR MODERN
Medan, salah satu kota di Provinsi Kanwil DJKN Sumatera Utara dalam tersebut juga bisa dianalogikan, bahwa dan/atau bangunan, dengan norma waktu penyelesian 7 (tujuh) layanan terkait progress tindak lanjut permohonannya (email
Sumatera Utara, adalah kota menyikapi kearifan lokal ada kalanya kita sebagai pimpinan tapi di hari kerja; verifikasi dan analisis permohonan penilaian, dengan gateway); memberikan apresiasi/penghargaan kepada stakeholder
terbesar ketiga di Indonesia tempat lain kita juga bisa bekedudukan norma waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja; penyusunan laporan yang memiliki prestasi dalam penatausahaan dan pengelolaan
dan sebagai ibu kota Sumatera Utara. Hal yang menjadi kearifan lokal di sebagai bawahan atau stakeholder demikian penilaian, dengan norma waktu penyelesaian 15 (lima belas) hari BMN melalui BMN Awards yang dilaksanakan setiap tahun;
Kota Medan memiliki beragam etnis Sumatera Utara yaitu prinsip “Dalihan seterusnya. Dengan kebersamaan dan kerja untuk pemanfaatan dan 25 (dua puluh lima) hari kerja untuk mengarahkan KPKNL di lingkungannya untuk melaksanakan
dengan mayoritas penduduk beretnis Na Tolu” pada budaya Batak, artinya memahami posisi atau peran kita masing- pemindahtanganan. lelang secara online melalui internet (e-Auction); Mengembangkan
Jawa, Batak, Tionghoa, dan Minangkabau. tungku yang berkaki tiga. Tungku yang masing maka apa yang menjadi tujuan website Kanwil DJKN Sumatera Utara sebagai sarana pemberian
Keanekaragaman etnis di Medan terlihat berkaki tiga membutuhkan keseimbangan akan lebih mudah dikerjakan/dicapai. Inovasi yang telah dilakukan oleh Kanwil DJKN Sumatera informasi dan komunikasi bagi stakeholder.
dari jumlah masjid, gereja dan vihara yang mutlak. Jika satu dari ketiga kaki Utara
Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh tersebut rusak, maka tungku tidak dapat Terus berkarya dan terus berinovasi Prestasi dan Pencapaian
kota. digunakan. Untuk menjaga keseimbangan Beberapa inovasi Kanwil DJKN Sumatera Utara adalah penilaian
tersebut kita harus menyadari, bahwa Beberapa program unggulan yang telah aktiva tetap PT Indonesia Asahan Inalum (PT. INALUM) untuk Dalam mempertahankan kualitas moto “Menuju Kantor Modern”,
Pelayanan terbaik dan good governance semua orang akan pernah menjadi hula- berhasil dicapai oleh kanwil DJKN tujuan perpajakan pada tahun 2016 dengan objek penilaian Standar Manjemen Mutu ISO 9001:2015, Kanwil DJKN
hula, boru, maupun tubu. Sumatera Utara, telah diperolehnya berjumlah 4.576 unit berupa 1.773 building, 506 structure, dan Sumatera Utara selaku pengelolaan BMN di wilayah Sumatera
Dalam rangka membangun good penghargaan Standar Manajemen Mutu 2.297 machine. Selain itu dilakukan juga penilaian Sumber Daya Utara akan selalu melakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan
governance, Kanwil DJKN Sumatera Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara ISO 9001:2015, penggunaan layanan Alam berupa hutan pada Taman Nasional Batang Gadis. profesionalisme pelayanan untuk menciptakan pelayanan
Utara mengadakan acara morning call dan menyikapi prinsip “Dalihan Na Tolu” melalui email gateway; melaksanakan berkualitas yang berkesinambungan dan terus menerus.
kegiatan pembinaan baik secara internal ini dengan mengibaratkan, bahwa hula- pekerjaan lebih cepat dari SOP yang Sebagai tambahan, optimalisasi penggunaan Aplikasi Satelit
maupun dengan KPKNL di jajaran Kanwil hula, boru, dan dongan tubu itu sebagai ditetapkan. sebagai upaya meminimalisir penggunaan kertas (ketika Tips dan saran dari Kanwil DJKN Sumatera Utara untuk rekan
DJKN Sumut untuk mengingatkan agar hubungan antara pimpinan, bawahan, dan diperlukan hanya melihat softcopynya saja) dan memudahkan pada unit vertikal di lingkungan DJKN lainnya, agar memberikan
senantiasa menerapkan Nilai-nilai dan stakeholder. Dengan adanya hubungan Layanan unggulan Kanwil DJKN Sumatera pencarian arsip. apresiasi kepada pegawai maupun KPKNL yang berprestasi baik di
Budaya Kerja Kementerian Keuangan yang baik antara pimpinan dan bawahan Utara meliputi: Penetapan Status Kanwil dalam bentuk surat dan piagam penghargaan; mendorong
dalam memberikan pelayanan termasuk akan menghasilkan suasana kerja yang Penggunaan Barang Milik Negara, dengan Strategi dan Perkembangan zaman KPKNL untuk ikut serta dalam lomba Kantor Pelayanan
dengan penekanan utama pada hal-hal positif untuk menghasilkan pelayanan norma waktu penyelesaian 6 (enam) hari Percontohan tingkat Kementerian Keuangan; menanamkan sikap
yang berkaitan dengan integritas. yang unggul kepada stakeholder. Prinsip kerja; persetujuan/penolakan penjualan Upaya Kanwil DJKN Sumatera Utara untuk memenuhi tuntutan dalam setiap pegawai untuk memiliki karakter sesuai motto Kanwil
Barang Milik Negara (BMN) selain tanah dan perkembangan zaman antara lain: Kanwil DJKN Sumut DJKN Sumatera Utara “SKETSA” (Semangat, Kebersamaan,
memberikan pelayanan lebih cepat dari SOP yang ditetapkan; Ketulusan, Santun, dan Amanah).
mengembangkan Aplikasi Layanan Kanwil DJKN Sumatera
Utara yang dapat memberikan informasi kepada pengguna
50 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 51
________________ Kolom Transfromasi Kelembagaan - PMO ________________ Apa yang harus kita lakukan? yang dapat mengimbangi pergerakan dalam sebuah regulasi terintegrasi
ekonomi Indonesia, yang diprediksi yang dijadikan pedoman oleh seluruh
Menjadi Mari berlari dalam digitalisasi mencapai 7 besar dunia pada 2030. K/L. Selain itu dilakukan deregulasi
Sebenar-benarnya Pengelolaan Aset. Digitalisasi Selain itu secara bersama-sama, DJKN pemanfaatan BMN mulai pemanfaatan
Pengelolaan Aset menjadi salah satu dan K/L perlu mengimplementasikan dalam bentuk sewa, sampai yang
Garda Terdepan Inisiatif strategis yang dilaksanakan asset planning secara bertahap, perlu dioptimalkan adalah Public
DJKN dalam Reformasi Birokrasi progresif, dan proporsional. Jika Private Partnership guna percepatan
Neni Puji Artanti ~ KPKNL Malang Transformasi Kelembagaan (RBTK). program-program tersebut berhasil pembangunan infrastruktur. Dengan
Digitalisasi pengelolaan aset yang baik dilaksanakan, maka 10 tahun adanya deregulasi, kebijakan tentang
Merefleksikan DJKN 10 tahun mendatang berarti melakukan dan menyeluruh sepatutnya selesai lagi DJKN telah siap menjawab BMN yang berbasis lingkungan, dan
benchmarking pada tataran nasional dan global. Mengapa? Karena kita perlu dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. tantangan pengelolaan aset dan ikut optimalisasi produktivitas BMN, 10
memastikan DJKN berada pada progres yang relevan secara nasional dan serta berperan dalam mencapai visi tahun pengelolaan aset akan didorong
global. Pada September 2015, 193 anggota PBB menetapkan 17 Global Membangun basis data aset negara Indonesia pada 2030. berjalan 100% efisien. Pembangunan
Goals for Sustainable Development yang diharapkan tercapai pada 2030. yang efektif dan andal merupakan infrastruktur akan terpenuhi sesuai
Di dalam negeri, tantangan di depan mata adalah Indonesia menyongsong kebutuhan dasar pengelolaan aset. Berikutnya adalah optimalisasi aset kebutuhan Indonesia untuk menjadi
bonus demografi pada tahun 2020- 2030. Menurut data BAPENNAS, Data yang baik bukan hanya data pada K/L berjalan dengan baik dan negara dengan perekonomian terbesar
pada 2030 kurang lebih 70% penduduk Indonesia berada pada usia yang valid, tetapi juga data yang sejalan dengan isu lingkungan, sosial nomor 7 di dunia.
produktif (15-64 tahun). Diatas kertas, angka tersebut menguntungkan memungkinkan dilakukannya analisis atau bahkan politis. Penyelenggaraan
bagi Indonesia karena dapat tercipta tingkat produktivitas yang tinggi, tajam serta dapat dimanfaatkan dalam negara semestinya berjalan dalam Berbicara tentang DJKN 10 tahun
termasuk pada sisi perekonomian. Namun jika tidak dipersiapkan dengan pengambilan keputusan manajerial ritme yang sama dengan pelaku ke depan, salah satu yang tak kalah
baik, bonus demografi dapat berbalik menimbulkan berbagai masalah yang tepat. ekonomi lainnya. Berbagai cita-cita penting adalah memproyeksikan
sosial dan ekonomi. Beberapa isu strategis menjadi fokus lembaga dunia kualitas pelayanan perlu ditunjang penggerak utama RBTK, yaitu sumber
dan program prioritas pemerintah Indonesia. Teknologi, Pendidikan, Proses pengumpulan data harus pengelolaan aset yang optimal. daya manusianya. Program kerja
Energi Modern, Pembangunan Infrastruktur, Climate Change, Pariwisata, sederhana dengan aplikasi yang Kini berbagai sektor pemerintahan yang baik, teknologi yang canggih,
Kesehatan, menjadi beberapa isu strategis dimana DJKN jelas perlu terintegrasi. Integrasi aplikasi melakukan deregulasi demi dan regulasi yang sehat tidak akan
mengambil peran dan menempatkan posisi agar Indonesia mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan percepatan pembangunan. berjalan optimal tanpa SDM yang
visinya menuju tahun 2030. Dimanakah kita 10 tahun mendatang? Negara antara DJPB dan DJKN sebagai kompeten, inovatif, dan berintegritas.
Siapkah kita ambil bagian? pelaksana tema perbendaharaan DJKN perlu menyusun birokrasi Konsep jabatan fungsional pada DJKN
Inisiatif Strategis DJKN 10 tahun mendatang harus sinergis dengan fokus akan mempermudah K/L melakukan pengelolaan aset yang sederhana selaiknya terwujud dalam 2 tahun ke
capaian pemerintah. Pengelolaan aset yang selaras dengan tantangan pembangunan basis data secara namun memiliki perlindungan depan. Ke depan, DJKN berisi jabatan-
nasional dan tantangan global menjadi salah satu kunci keberhasilan efisien. Basis data yang valid baik hukum yang memadai. jabatan fungsional yang menjalankan
program-program pemerintah. Pengelolaan aset yang handal akan dari segi proporsi, nilai, maupun fungsi pengelolaan kekayaan negara
menjadikan DJKN salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi kondisinya, akan digunakan sebagai Dengan adanya data digital yang yang bekerja sepenuhnya berbasis
Indonesia yang inklusif. bahan analisis dalam mendukung andal, DJKN perlu melakukan teknologi informasi, memiliki
pelaksanaan optimalisasi aset oleh pengkuadranan BMN berdasarkan kapasitas dan kompetensi berlisensi,
52 | Media KN edisi Nomor 25 Kementerian/Lembaga. tingkat produktivitasnya. Dibutuhkan serta menerapkan prinsip zero fraud.
degerulasi proses penghapusan BMN
Sebelum Tahun 2020 perlu disusun yang memiliki tingkat produktivitas Kurun 10 tahun mendatang begitu
analisis perencanaan aset untuk rendah bahkan membebani keuangan menantang, mari kita jawab. Kita
beberapa isu nasional strategis negara dalam kurun 1-2 tahun ke mengambil bagian dengan melakukan
diantaranya penyediaan fasilitas depan. Prognosa pengadaan BMN ke positioning yang tepat, agar kontribusi
pendidikan berbasis teknologi dengan depannya harus mempertimbangkan DJKN mewujudkan cita-cita Indonesia
jumlah penduduk usia sekolah yang isu lingkungan dimana rancangan 10 tahun lagi berada pada porsi yang
terus bertambah sampai 2030, bangunan pemerintah perlu memiliki seharusnya. Atas ijin Tuhan Yang Maha
penyediaan infrastruktur untuk standar yang hemat energi, peralatan Esa, mewujudkan kemakmuran rakyat
menstimulus eskalasi perekonomian dan mesin yang ramah lingkungan, melalui profesionalisme pengelolaan
dalam rangka menghadapi bonus dan teknologi informasi yang kekayaan negara.
demografi 2020-2030, penyediaan paperless. Dalam 2-3 tahun ke depan
fasilitas kesehatan, penyediaan standar tersebut diformulasikan ke
teknologi untuk penyelenggara negara
Media KN edisi Nomor 25 | 53
________________ Kolom BMN ________________
PENGUATAN FUNGSI PERENCANAAN DAN Identifikasi atas bidang tanah ini rendah atau tidak memenuhi target. Kedua, Sertipikasi BMN Berupa Tanah pada K/L.
KOORDINASI GUNA MENGAKSELERASI dilaksanakan terus menerus setiap penurunan besaran anggaran dalam
tahunnya guna mengumpulkan, mendata, rangka pelaksanaan program percepatan Dengan tersusunnya daftar indikatif dan
PROGRAM PERCEPATAN PENYERTIFIKATAN memetakan dan merencanakan bidang penyertifikatan BMN berupa tanah pada daftar nominatif yang handal diharapkan
BMN BERUPA TANAH tanah yang akan disertifikatkan serta DIPA BPN. Ketiga, lemahnya koordinasi dapat meningkatkan target program
digunakan dalam pengambilan kebijakan. antara K/L dengan Kementerian Keuangan percepatan secara signifikan sehingga
Fahdrian Kemala ~ Direktorat BMN Dari tahun 2012 sampai dengan tahun dan BPN, baik di tingkat pusat maupun di waktu yang diperlukan untuk melaksanakan
2016, hasil sistem manajemen dan daerah. Keempat, lemahnya perencanaan program percepatan tersebut dapat
Amanat Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Dalam praktiknya, hal ini tidak berjalan dengan mulus. pendataan tanah pemerintah menunjukkan kerja, perencanaan kegiatan, lemahnya diperpendek.
dalam Ketentuan Perundangan Kebijakan yang ada dianggap masih belum mampu 288.019 bidang tanah telah berhasil validitas data hasil identifikasi BMN juga
menggugah secara memadai kesadaran K/L selaku diindentifikasi. minimnya pemanfaatan informasi hasil 2. Perlunya peningkatan koordinasi antara
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 xTahun 2004 Pengguna Barang untuk menyertifikatkan BMN berupa identifikasi yang telah dikompilasi dalam DJKN dan K/L selaku Pengguna Barang.
tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan, bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimilikinya. Hal ini dapat Sejak tahun 2013 telah disediakan sistem manajemen dan pendataan tanah Jika ditinjau dari teori perencanaan, maka
seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah dilihat dari hasil pemeriksaan interim Badan Pemeriksa anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan pemerintah. koordinasi antara DJKN dengan K/L selaku
Pusat harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran (DIPA) BPN guna membiayai Pengguna Barang yang selama ini telah
Indonesia. Selanjutnya, guna menjembatani hal ini dengan tahun 2009 dengan temuan menyatakan, bahwa masih pengurusan dan penerbitan sertifikat tanah Diperlukan sebuah penguatan fungsi terlaksana, dianggap kurang memadai.
sistem dan ketentuan pertanahan yang telah berlaku sesuai banyak bidang tanah pada K/L yang belum bersertifikat yang direkomendasikan melalui program perencanaan dan koordinasi atas program
dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dan/atau belum memiliki bukti kepemilikan. percepatan ini. Anggaran program juga percepatan dimaksud sebagai alternatif Perlu diketahui bersama, walaupun
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Menteri Keuangan tersedia pada DIPA Kementerian Keuangan solusi atas permasalahan yang ada. anggaran untuk menyertifikatkan BMN
selaku Pengelola Barang bersama dengan Kepala Badan Dalam pemeriksaan atas LKPP tahun 2011, Badan c.q. DJKN dalam menjalankan fungsi berupa tanah telah disediakan dalam
Pertanahan Nasional (BPN) merumuskan kebijakan Pemeriksa Keuangan juga memberikan rekomendasi koordinatif selaku Pengelola Barang, 1. Membentuk data bidang tanah yang DIPA BPN namun pada praktiknya setiap
bersama tentang penyertifikatan BMN berupa tanah. kepada Pemerintah, agar memetakan seluruh aset tetap merencanakan, menyusun program, reliable, sebagai sumber data bidang satuan kerja K/L masih membutuhkan
yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian serta mengidentifikasi dan memverifikasi bidang tanah yang akan masuk dalam program dana pendamping guna mendampingi
Kebijakan ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan menyelesaikan inventarisasi dan penilaian atas aset tetap tanah, mengkoordinir pihak-pihak terkait, percepatan. juru ukur BPN melakukan peninjauan dan
Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 tersebut dan melakukan upaya pengamanan aset dengan serta memonitor dan mengevaluasi jalannya pengukuran tanah. Penyediaan anggaran
dan Peraturan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2009 tentang menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga program tersebut. Mengingat program percepatan sertifikasi dalam DIPA K/L tentu menjadi hal yang
Penyertifikatan BMN berupa Tanah. dan memproses sertifikat seluruh aset tanah milik negara. BMN berupa tanah telah masuk dalam krusial dimana hal tersebut merupakan
Berdasarkan rekapitulasi data SiMANTAP rencana strategis Kementerian Keuangan domain dari Kantor Pusat K/L yang
Sekilas Program Percepatan Penyertifikatan Barang Atas dasar ketentuan perundangan di bidang pengelolaan dari seluruh Kanwil DJKN diketahui bahwa dan BPN, maka yang perlu menjadi bersangkutan. Oleh karena itu koordinasi
Milik Negara Berupa Tanah BMN dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun perhatian selanjutnya adalah berapa jumlah Kantor Pusat DJKN dengan Kantor Pusat
tersebut, pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Kekayaan 2016 terdapat penambahan sebanyak bidang tanah yang tidak bersengketa K/L perlu ditingkatkan khususnya dalam
Sejak terbitnya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Negara (DJKN) bersama dengan BPN, Kementerian 60.823 bidang tanah yang berhasil (clean and clear) pada tahun (t-2) yang bisa membahas daftar indikatif dan daftar
Kepala BPN tersebut, tugas dan tanggung jawab masing- Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan diidentifikasi dan sampai dengan akhir segera disertifikatkan sebagai data dalam nominatif sehingga permasalahan dana
masing pihak dalam hal ini Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menggagas program tahun 2016 diketahui masih terdapat penyusunan anggaran program percepatan pendamping pada satuan kerja dapat
selaku Pengelola Barang, BPN dan Kementerian/Lembaga percepatan penyertifikatan BMN berupa tanah pada K/L puluhan ribu bidang tanah yang belum tahun (t) (daftar indikatif). diakomodasi melalui mekanisme anggaran.
(K/L) selaku Pengguna Barang dalam melaksanakan dengan tujuan mengakselerasi proses penyertifikatan BMN disertifikatkan. Berdasarkan Laporan
penyertifikatan BMN berupa tanah menjadi lebih jelas. berupa tanah. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis Tahun 2016 Program Percepatan Data bidang tanah yang dinominasikan 3. Koordinasi yang selama ini telah
Kementerian Keuangan dan BPN telah diproyeksikan target Sertifikasi BMN Berupa Tanah diketahui masuk dalam program percepatan (daftar berjalan dengan baik antara DJKN dengan
Penyertifikatan ini bertujuan untuk memberikan atas program percepatan ini sampai dengan tahun 2019 bahwa target tertinggi program percepatan nominatif) lebih berkaitan dengan BPN, BAPPENAS dan DJA kiranya
kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing- penyertifikatan BMN berupa tanah hanya persiapan pelaksanaan anggaran. Kegiatan perlu ditingkatkan. Hal-hal yang perlu
kepada pemegang hak atas tanah, mengamankan, masing pihak. sebesar 5.000 bidang setiap tahunnya. yang akan dilaksanakan pada tahun (t), menjadi perhatian adalah terkait dengan
serta melaksanakan tertib administrasi. Hal ini tentu Persentase angka rekomendasi dan jumlah seyogyanya telah dipersiapkan pada tahun penyusunan indikasi kebutuhan anggaran
membutuhkan peran aktif masing-masing pihak utamanya sertifikat yang berhasil diterbitkan terus (t-1), dengan tujuan agar pelaksanaan program percepatan yang akan masuk
dari K/L selaku Pengguna Barang. meningkat setiap tahunnya. penyertifikatan dapat segera dimulai dalam DIPA BPN, perkiraan target bidang
pada awal tahun. Harapannya, apabila di tanah yang akan disertifikatkan seyogyanya
Penguatan Fungsi Perencanaan dan kemudian hari terdapat permasalahan maka bukanlah hasil perkiraan melainkan
Koordinasi Sebagai Alternatif Solusi pelaksana kegiatan memiliki waktu lebih dihitung secara sistematis berdasarkan data
untuk menyelesaikan masalah tersebut sistem manajemen dan pendataan tanah
Program percepatan penyertifikatan sehingga target yang dibebankan dapat pemerintah.
BMN berupa tanah pada K/L dalam dicapai.
pelaksanaannya memiliki beberapa Hasil peningkatan koordinasi tersebut
kendala. Pertama, penurunan jumlah target Untuk menyusun data bidang tanah yang diharapkan dapat meminimalisir kendala
bidang tanah yang disertifikatkan pada reliable, telah dilaksanakan mekanisme ketersediaan anggaran dalam DIPA K/L
DIPA BPN. Hal tersebut disebabkan oleh verifikasi sesuai dengan Surat Edaran sehingga program percepatan dapat kembali
realisasi capaian bidang tanah yang berhasil Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada khittah awal yaitu sebagai trigger bagi
disertifikatkan pada tahun sebelumnya nomor SE-3/KN/2015 tentang Petunjuk K/L dalam menjalankan tanggung jawabnya
Teknis Pelaksanaan Program Percepatan sebagai Pengguna Barang.
54 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 55
________________ Kolom KND ________________ pendokumentasian peraturan perundang- modal yang dikelola.
undangan terkait PMN dan KND (DJKN,
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan 2016). Terkait laporan (buku) penatausahaan, data dan informasi yang ada dalam
Keuangan Negara Melalui Penatausahaan buku penatausahaan dapat disajikan lebih informatif sehingga lebih mudah
Sebagai unit in charge dalam kegiatan dipahami oleh stakeholders guna membantu dalam pengambilan keputusan.
Kekayaan Negara Dipisahkan penatausahaan KND, seyogyanya DJKN Dengan demikian, kegiatan penatausahaan tidak terbatas pada output sebuah
c.q. Direktorat KND dapat melaksanakan buku penatausahaan tetapi dapat mencapai level outcome melalui pengunaan
H. Hastowo ~ Direktorat KND penatausahaan KND yang lebih tertib, data dan informasi dalam buku penatausahaan dalam mendukung kegiatan
terarah, transparan, dan akuntabel. Early Warning System dan membantu pimpinan dalam pengambilan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kekayaan negara yang dipisahkan (yang selanjutnya disingkat KND) keputusan.
merupakan bagian dari keuangan negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Definisi KND dituangkan dalam Undang- Sebagai misal, database penatausahaan
Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa KND adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk perlu dituangkan dalam bentuk dokumen Para pihak yang terkait seharusnya juga memiliki kesamaan persepsi dan
dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Pernyataan dimaksud yang memudahkan stakeholders penafsiran dalam penatausahaan KND. Keterpaduan penatausahaan KND
dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013. Dalam ketentuan lain, memperoleh informasi mengenai dalam rangka tertib adminitrasi, akuntabilitas, dan transparansi merupakan
KND tidak terbatas pada ekuitas yang dikelola oleh Perusahaan Negara, namun juga meliputi kekayaan awal Perguruan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan .sasaran yang dapat dicapai dalam pelaksanaan penatausahaan KND. Selain itu,
Tinggi Negeri Badan Hukum, lembaga sui generis, Lembaga Keuangan Internasional, dan Bank Indonesia (DJKN, 2015). pengawasan BUMN. Dokumentasi ini sampai dengan saat ini amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
sehingga diharapkan dapat membantu 2003 tersebut belum seluruhnya dilaksanakan. Hal ini dimungkinkan karena
Payung Hukum Penatausahaan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf mempunyai tugas merumuskan pengambilan keputusan untuk belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara dan petunjuk
a Peraturan Pemerintah Nomor serta melaksanakan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis terkait mekanisme pelaporan kepada Menteri Keuangan.
KND 41 Tahun 2003 disebutkan standardisasi teknis di bidang BUMN selanjutnya yang memerlukan
bahwa Menteri (Negara) BUMN kekayaan negara dipisahkan. rekomendasi atau persetujuan Menteri Simpulan
Berdasarkan ketentuan peraturan dalam rangka penatusahaan KND Tugas dimaksud diejawantahkan Keuangan. Dapat kami informasikan,
perundangan-undangan, yaitu melaporkan kepada Menteri diantaranya dalam kegiatan sampai saat ini informasi mengenai Penatausahaan KND melalui penyediaan informasi keuangan yang berkualitas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun Keuangan terkait pembubaran perencanaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mengenai entitas publik dan pengelolaan KND dalam rangka pengambilan
2003 dan penatausahaan KND BUMN; penggabungan, pelaporan (penatausahaan) KND. BUMN yang memerlukan rekomendasi/ keputusan sesuai dengan kebutuhan informasi dari para stakeholders
dan Peraturan Pemerintah Nomor peleburan, atau pemecahan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, persetujuan Menteri Keuangan hanya diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
41 Tahun 2003, antara lain Persero; perencanaan pembagian pelaksanaan, dan pelaporan KND berupa laporan pelaksanaan yang terdiri negara, khususnya pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. Penyusunan
diatur bahwa penatausahaan KND dan penggunaan laba Persero; didasarkan pada SOP yang disusun dari beberapa lembar dengan informasi laporan penatausahaan KND sebagai bagian dari KND database administration
merupakan kewenangan Menteri perubahan bentuk badan hukum berdasarkan peraturan perundangan. yang tidak lengkap (misalnya laporan diharapkan dapat mendukung dalam program/kegiatan perencanaan dan
Keuangan dan penatausahaan setiap BUMN; dan pengalihan aktiva privatisasi BUMN). Berdasarkan PP 41 pelaksanaan KND melalui nilai KND yang runtun waktu, telah terverifikasi,
penyertaan modal negara berikut tetap pada Perum dan Persero; Sampai dengan saat ini belum Tahun 2003, database penatausahaan diyakini validitasnya, dan informasi yang komprehensif. Dengan demikian
perubahannya ke dalam Persero/ serta penyertaan modal yang bukan terdapat peraturan perundangan dimaksud diantaranya dapat berupa: kelengkapan publikasi KND bukan hanya mencapai target dari Indikator
Perseroan Terbatas dan Perum, serta berasal dari APBN. Hal ini dapat yang secara khusus (dalam bentuk Kinerja Utama yang telah ditetapkan tetapi juga meningkatkan peran dan
kegiatan penatausahaan kekayaan dinterpretasikan bahwa kegiatan Peraturan Menteri Keuangan) a. dokumen pembubaran BUMN; eksistensi Kemenerian Keuangan dalam pelaksanaan amanat peraturan
negara yang dimanfaatkan oleh pembinaan dan pengawasan BUMN mengatur mengenai pelaksanaan perundang-undangan.
Perusahaan Jawatan merupakan oleh Menteri (Negara) BUMN penatausahaan KND. b. dokumen penggabungan, peleburan,
kedudukan, tugas, dan kewenangan tersebut perlu didokumentasikan atau pemecahan Persero; Sebagai pelaksanaan penatausahaan KND, kiranya peraturan perundangan
Menteri Keuangan di bidang dan disampaikan kepada Menteri Meskipun demikian dalam rangka yang disusun tidak terbatas pada output berupa laporan (buku) penatausahaan
pembinaan dan pengawasan BUMN Keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri c. dokumen perencanaan pembagian tetapi juga menampung amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41
yang tidak dialihkan kepada Menteri pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan 234/PMK.01/2015, dan penggunaan laba Persero; Tahun 2003 mengenai dokumen dalam penatausahaan dan implementasi
(Negara) BUMN. Hal ini dapat pengelolaan KND. Direktorat KND telah melaksanakan pelaksanaan penatausahaan KND oleh Menteri Keuangan sebagai wakil
disimpulkan bahwa penatausahaan serangkaian kegiatan dan d. dokumen perubahan bentuk badan pemerintah dalam kepemilikan KND. Selain itu, mengingat luasnya cakupan
KND merupakan salah satu tugas Kekuatan dan Kelemahan menghasilan output, antara lain hukum BUMN; KND yang tidak hanya terbatas pada BUMN (Perusahaan Negara), kiranya
dan fungsi Kementerian Keuangan rekonsiliasi dengan BUMN dan peraturan perundangan dapat mengakomodasi pelaksanaan penatausahaan
dalam pembinaan dan pengawasan Berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Lembaga terhadap e. dokumen pengalihan aktiva tetap KND pada Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Keuangan Internasional,
BUMN. Keuangan Nomor 234/ perubahan ekuitas BUMN dan pada Perum dan Persero; dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Badan Hukum Lainnya ataupun lain-
PMK.01/2015 di antaranya Perseroan Terbatas, penyusunan lain badan hukum yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang
Sementara itu, berdasarkan disebutkan bahwa Direktorat KND buku penatausahaan, dan f. dokumen penyertaan modal yang kekayaannya merupakan KND.
bukan berasal dari APBN.
Ke depan, penatausahaan KND perlu ditingkatkan dalam level good govermenet
Selain output berupa dokumen-dokumen yang lebih tinggi, sehingga performance pengelolaan KND semakin meningkat
tersebut di atas, penatausahaan KND dan database KND mendukung pemerintah dalam proses problem solving dan
juga perlu mendokumentasikan penentuan kebijakan yang akan diambil para pemangku kepentingan demi
peraturan perundang-undangan yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
berkaitan dengan pendirian, perubahan
bentuk badan hukum, pembubaran,
penambahan/pengurangan penyertaan
56 | Media KN edisi Nomor 25 Media KN edisi Nomor 25 | 57
________________ english corner ________________ BANG KAEN
Ikigai : The Reason You Wake Up Everyday ROADMAP LELANG
Monika Yulando Putri ~ Direktorat KND cerita & ilustrasi: hendrawan yudie s.
warna: oiperdi
What makes you get up early? What makes you enthusiastic about today? The Japanese have long defined about a concept of living
with purpose called ‘Ikigai’ which means the reason to get up in the morning1. When someone has such a purpose and meaning of Media KN edisi Nomor 25 | 59
facing the daily life, he has such an Ikigai. The term ikigai is composed of two Japanese words : ‘iki’ refers to ‘life’, while ‘kai’ refers
to ‘realisation of what one expects and hopes for’2. Ikigai is believed as the Japanese secret to a long and happy life. Moreover, the
Japanese also believes that everyone has ikigai within himself. Hence, you must have it, all you need to is revealing what might be
hidden. You might undergo such a self-discovery.
According to the Japanese, there are four primary interrelated elements : things that you love (passion), things the world needs
(mission), things that you are good at (vocation), and things that you can be paid for (profession). If you lack in one element, you
can’t maximize your life’s potency.
So, how to find your Ikigai? about what you are good at and what you like nurture your vigorous soul. Cited from Kyosei
to do. Try to remember any achievement or Consulting, research in Japan has elaborated
1. Seek within self what really matter acknowledgement that you acquire during that a lack of Ikigai is ‘related with poor
your life so far. general health, increased risk of intellectual
You are the captain of your life. But dysfunction, and increased mortality in older
sometimes, you live on ‘autopilot’, the state 4. Write down people’. Further more, the Kyosei stated that
which you are living life like being a zombie similar research in the West had discovered
: distracted, partially aware, and missing the Once you have reflected about what really the connection between significant health
moment. The situation which may be seen as matter in life, take a note and write down about benefits for people at any age and having a
‘routinity’. To create your ikigai, take time to those four elements of Ikigai. What things sense of purpose and meaning.
contemplate about what really matter for you that you are willing to do them like someone
and what values you are holding on tightly in falling in love? What are your contributions to Now, can you imagine waking up in the
life. A way to seek within self is asking. Keep other people? What makes you above average? morning feeling so energized because you will
asking your self. What is your job? Why do What are your talents and abilities? What do something beneficial that you love, you are
you work? Do you feel good on it? Will it make things that can make you be paid? paid for that and you have a flair on it? If you
difference for other people? Dig a little deeper do, congratulation! You are living your life
and deeper. Keep asking until you find what 5. Relate one another truly worthwhile. But, if you haven’t felt that
really drive you. way yet, find your Ikigai that will lead you to
Passion is the combination between things get a second bite at the cherry!
2. Know what you can do to others which you are good at and things which you
love. Mission is the combination between Ikigai is your personal experience. Discover
Never been anything better than the feeling things which you love and things which the your own and live your life to the fullest.
that we can help those in need, you can start world needs. Vocation is the combination Cheers!
from asking yourself : what good deeds you between things which the world needs and
are able to do today. Make an attempt to be things which you can be paid for. While
the reason that someone be uplifted. Be more profession is the combination between things
altruistic toward others. which you can be paid for and things which
you are good at. Relate what you have listed to
3. Count your blessings, appreciate any one interconnecting circle and your Ikigai is
in the middle of the circle.
achievement
At last, physical health alone is not enough.
Everyone is special and so you are. No matter You need mental resilience and Ikigai will
how small an achievement is, it can be a clue
58 | Media KN edisi Nomor 25
ISSN 2089-5836
60 | Media KN edisi Nomor 25
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Media_KN_25
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Media_KN_25
- 1 - 31
Pages: