Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 1 DRAFT PEDOMAN UMUM PEMBIAYAAN MIKRO UPLAND I. Latar Belakang Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan dataran tinggi di Indonesia yang cukup luas. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktifitas pertanian di dataran tinggi dan meningkatkan pendapatan petaninya. Program ini memiliki target untuk meningkatkan kepemilikan aset dan investasi proyek untuk setidaknya 20.000 rumah tangga yang tersebar di 14 kabupaten terpilih. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) kegiatan utama yang dilakukan di program ini, yaitu melakukan disain usaha tani yang tidak merusak lingkungan, memperkuat kelembagaan petani dan terakhir, memberikan dukungan pembiayaan mikro usaha tani yang tepat. Dalam kerangka tersebut, Pedoman ini disusun sebagai acuan kegiatan pembiayaan mikro usaha tani untuk memenuhi tujuan program UPLAND, yaitu menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan tangguh Permasalahan utama pembiayaan kepada petani terletak pada faktor credit worthiness yaitu ketidakmampuan petani mengakses pembiayaan dari Bank karena sulit memenuhi syarat-syarat kelayakan. Kesulitan petani dalam memenuhi persyaratan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti aset yang yang tidak cukup memadai untuk dijadikan jaminan kepada pihak bank sampai dengan skema pembiayaan yang tidak sesuai dengan siklus pendapatan dari usaha tani. Sebenarnya kesulitan ini bisa dipecahkan dari aspek moral hazard yaitu bank tidak lagi memiliki kecenderungan untuk menyalurkan pinjaman kepada kelompok debitur tertentu yang memiliki kedekatan dengan pihak bank. Selain itu, perubahan cara pandang terhadap usaha tani juga harus dilakukan oleh internal Bank. Bank sering mengalami adverse selection,
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 2 dimana Bank sebagai pihak pemberi pinjaman tidak dapat membedakan dengan jelas manakah peminjam yang memiliki risiko default tinggi dan rendah, dan usaha tani sering dilihat sebelah mata. Walau demikian, Bank tetap dianggap memiliki kekuatan dalam melakukan pembiayaan karena dikelola secara profesional. Karena kendala akses Bank, akhirnya di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembagalembaga tersebut dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Keberadaan LKM menjadi jembatan untuk mengurangi gap layanan keuangan perbankan karena LKM memberikan layanan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Tetapi sayang, walau sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, sampai tahun 2021 menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru 277 LKM yang terdaftar dan memperoleh ijin dari OJK. LKM yang terdaftar tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik dilihat dari beberapa indikator yaitu aset, jumlah nasabah, jumlah pinjaman, dan jumlah simpanan. Dilihat dari bentuk badan hukumnya, LKM dengan bentuk badan hukum PT memiliki kinerja yang lebih baik dengan rata-rata aset, rata-rata jumlah pinjaman, dan rata-rata jumlah simpanan lebih besar dibandingkan LKM Koperasi. Salah satu usulan yang diberikan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan adalah membentuk LKM Inkubator yang akan menjadi jembatan bagi LKM yang saat ini belum memiliki izin supaya tetap dapat beroperasi selama jangka waktu tertentu. “Menjahit Baju Sambil Berjalan”, prinsip ini yang dipergunakan dalam menyusun Pedoman Pembiayaan Keuangan Mikro Program UPLAND. Bank Daerah tetap dilibatkan sebagai lembaga pembiayaan (Executing) program UPLAND dan LKM akan dilibatkan sebagai lembaga Channeling pembiayaan yang menghubungkan Bank dengan Petani. Melalui Program ini Bank Daerah diharapkan juga sebagai inkubator bagi LKM. Dengan cara ini, akan terjadi peningkatan performa, LKM dapat menjadi lebih tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 3 perekonomian petani dataran tinggi. LKM juga dapat mengisi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro khusus bagi pertani berpenghasilan rendah. Melalui keberadaan LKM, petani dapat meningkatkan literasi keuangannya dan lebih siap untuk mengakses pembiayaan perbankan guna memperbesar modal kerja bagi pengembangan usaha. Dalam jangka panjang, sesuai Peraturan OJK (62/POJK.03/2016), semua LKM yang telah memenuhi persyaratan wajib melakukan transformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik yang konvensional maupun syariah. Secara perlahan tetapi pasti LKM dari Program UPLAND ini akan mampu mewujudkan mimpi Indonesia memiliki Bank Tani. LKM yang diinkubasi Bank Daerah akan bertransformasi menjadi BPR Pertanian. Kita ingat, dahulu pada tahun 1958 kita pernah punya keinginan mendirikan Bank Tani (UU Darurat Nomot 77 Tahun 1858 tentang Bank Tani dan Nelayan), tetapi setelah itu belum terwujud sampai saat ini. Program UPLAND memanfaatkan pendekatan Bank Partnership Model, dimana Bank dan LKM ditempatkan sebagai lembaga penyalur pembiayaan dan disaat bersamaan Bank melakukan inkubasi terhadap LKM sampai bertranformasi menjadi Bank Tani. II. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun2019 tentang Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 4 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) III. MANFAAT Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Proyek UPLAND Sub Bagian 2.4 (Akses Layanan Keuangan), maka Pedoman ini disusun dengan manfaat sebagai berikut : 1. Memberi pedoman kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal teknis cara penunjukkan Bank tingkat Kabupaten sebagai Bank Pengelola Dana Program. 2. Memberi pedoman kepada Bank Pengelola Dana Program, mulai dari cara menentukan syarat dan ketentuan pembiayaan keuangan mikro (tenor/jangka waktu, bunga/jasa/marjin/bagi hasil/mark-up rate, kriteria pinjaman) sampai dengan pembuatan skema khusus pembiayaan petani. 3. Memberi Pedoman kepada Lembaga Kuangan Mikro (LKM) dalam fungsinya sebagai penyalur pembiayaan dari Bank kepada petani perorangan maupun Poktan/Gapoktan. 4. Memberi Pedoman kepada Dinas Pertanian Kabupaten (PIU) dalam melakukan pemantauan penyerapan dan pemanfataan dana program serta penguatan kapasitas petani. Termasuk teknis pelaksanaan Pelatihan Keuangan Mikro bagi LKM dan Poktan/Gapoktan, serta Pelatihan Literasi Keuangan kepada Poktan/Gapoktan, Wanita Tani dan Pemuda Tani. IV. TUJUAN 1. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Proyek UPLAND, maka akan ada pemberian stimulasi (insentif) dan peningkatan kapasitas kepada Bank dan LKM sebagai Lembaga pengelola program. 2. Pembiayaan yang diberikan diperuntukkan untuk modal kerja (modal usaha tani dan modal usaha pemasaran) dan pembiayan aset kepada petani.
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 5 3. Pembiayaan dalam skala lebih besar dapat dimungkinan dilakukan dengan melakukan modifikasi pembiayaan. 4. Pembiayaan diberikan dengan prinsip sesuai dengan kebutuhan keuangan musiman untuk jenis tanaman tertentu 5. Pembiayaan dapat diberikan kepada petani perorangan dan atau secara berkelompok (Poktan/Gapoktan) 6. Pembiayaan ini hanya dikhususkan kepada petani dataran tinggi untuk mengatasi hambatan pembiayaan yang selama ini terjadi mulai dari produksi sampai dengan pengolahan pasca panen dan pemasaran. V. SASARAN 1. Menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah dari Bank yang ditunjuk kepada individu petani, Korporasi Petani (Poktan/Gapoktan) dan LKM dengan atau tanpa jaminan, berdasarkan kebutuhan keuangan musiman jenis tanaman tertentu dan harus berdasarkan kesepakatan Bersama antara Bank dan Petani. 2. Pembiayaan yang diberikan Bank kepada petani perorangan adalah pembiayaan modal usaha tani dengan nilai yang tidak memungkinkan dibiayai oleh LKM 3. Pembiayaan yang diberikan Bank kepada LKM adalah pembiayaan modal usaha tani yang akan disalurkan LKM kepada petani dengan dalam skala ultra mikro. 4. Pembiayaan yang diberikan kepada Koorporasi Petani adalah pembiayaan Modal Usaha Pemasaran dimana pembiayaan tersebut akan dipergunakan Koorporasi Petani untuk membeli hasil panen dari petani untuk kemudian dipasarkan secara umum. 5. Menyalurkan fasilitas pembiayaan dengan skema yang disesuaikan dengan siklus usaha tani dari petani peserta Program UPLAND yang mengajukan pembiayaan. Bank yang ditunjuk berkewajiban mengeluarkan produk pembiayaan (dan produk tabungan) tersendiri yang diperuntukan bagi petani.
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 6 VI. SKEMA PEMBIAYAAN Ada 4 (empat) skema pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu : Skema 1 Pembiayaan Ultra Mikro, dengan plafon pembiayaan dibawah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diperuntukan bagi pembiayaan modal usaha tani. Pembiayaan dilakukan melalui Bank Pelaksana ke LKM yang diteruskan kepada Petani, Poktan/Gapoktan. Kondisi lapangan memungkinkan dilakukan dari Bank Pelaksana langsung ke Petani, Poktan/Gapoktan jika memang dianggap belum ada LKM yang memenuhi persyaratan. Skema 2 Pembiayaan Mikro, dengan plafon pembiayaan antara Rp 20.000.000,- (duan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukan bagi pembiayaan modal usaha tani. Pembiayaan dilakukan langsung dari Bank Pelaksana kepada Petani, Poktan/Gapoktan. Skema 3 Pembiayaan Kecil, dengan plafon pembiayaan antara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diperuntukan bagi pembiayaan modal usaha pemasaran hasil tani, Dilakukan langsung dari Bank Pelaksana ke Korporasi Petani, Akan tetapi jika Korporasi Petani belum terbentuk secara legal, maka pembiayaan dapat dilakukan ke Gapoktan dengan persyaratan telah ada Pihak Ketiga (pembeli/offtaker) yang dibuktikan melalui Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian Hasil Panen Petani. Skema 4 Pembiayaan Menengah, dengan plafon pembiayaan antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diperuntukan bagi pembiayaan Modal Aset yang dilakukan Bank Pelaksana kepada Koorporasi Petani dengan modifikasi pembiayaan yang disepakati Bersama.
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 7 VII. LEMBAGA REGULATOR DAN SUPERVISOR SKEMA PEMBIAYAAN 1. Pada tingkat pusat, kegiatan UPLAND berada di bawah tanggung jawab Ditjen PSP sebagai Executing Agency. Ditjen PSP kemudian membentuk PMU (Project Management Unit) sebagai unit pelaksana kegiatan UPLAND yang membawahi langsung PIU (Project Implementation Project) sebagai unit pelaksana kegiatan UPLAND di tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten. Tugas utama PMU adalah menyiapkan Pedoman Umum dan Teknis Pembiayaan Mikro dalam Program UPLAND sampai dengan fasilitasi kesiapan kelembagaan di tingkat daerah. 2. Tugas utama PIU memantau kegiatan pelaksanaan pembiayaan mikro UPLAND sebagai bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan layanan keuangan mikro. Selain itu PIU berkwajiban melaksanakan Pelatihan Manajemen Keuangan Mikro bagi LKM dan Literasi Kuangan kepada Petani dan Wanita Tani dan Pemuda Tani melalui Poktan/Gapoktan. 3. Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang menyatakan kesanggupan melakukan penganggaran (ongranting reimbursement) untuk kegiatan pembiayaan keuangan mikro program UPLAND. Selain berisi kesanggupan penganggaran, SK Bupati juga berisi penunjukan Bank Pelaksana dan LKM Penyalur Pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama.yang memuat poin-poin kerjasama dengan tujuan memberikan akses keuangan kepada penerima manfaat/petani peserta program UPLAND. VI. LEMBAGA PENYALUR Penyalur dalam Pembiayaan Mikro UPLAND adalah :
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 8 1. Bank Pelaksana yang ditunjuk sesuai dengan SK Bupati, yang akan menyalurkan dana kepada Petani Perorangan, LKM dan Koorporasi Petani. 2. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ditunjuk sesuai dengan SK Bupati yang akan menyalurkan dana dari Bank Pelaksana kepada Petani dalam jumlah pembiayaan yang relatif kecil (Ultra Mikro) Penyalur sebagaimana dimaksud tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. VII PERAN BANK DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN 1. Melaksanakan Surat Keputusan Bupati sebagai Bank Penyalur Program UPLAND dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bagian tak terpisah dari Surat Keputusan Bupati, 2. Mengeluarkan produk pembiayaan secara khusus bagi para petani UPLAND dengan merujuk pada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pembiayaan Mikro-UPLAND 3. Menyalurkan pembiayaan mikro secara langsung kepada Petani atau Poktan/Gapoktan untuk pembiayaan mikro yang diperuntukan sebagai modal usaha tani. 4. Menyalurkan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk kemudian diteruskan kepada Petani atau Poktan/Gapoktan untuk pembiayaan ultra-mikro yang diperuntukan sebagai modal usaha tani. 5. Menyalurkan pembiayaan kepada Koorporasi Petani untuk pembiayaan mikro yang diperuntukan sebagai modal usaha pemasaran pertanian baik itu untuk pembelian hasil panen petani, pengolahan hasil panen maupun pemasarannya.
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 9 6. Melakukan inkubasi keuangan mikro kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berperan sebagai Lembaga penyaluran pembiayaan VII. PERAN LKM DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN 1. Menyalurkan Pembiayaan ultra-mikro dari Bank Pelaksana kepada Petani dan atau Poktan/Gapoktan yang peruntukan bagi kebutuhan modal usaha tani 2. Melakukan pendampingan atau pelatihan literasi keuangan mikro kepada Petani dan atau Poktan/Gapoktan. 3. Melakukan pemantauan pemanfaatan dana pembiayaan, dengan tujuan bahwa pembiayaan ini tidak hanya tepat angsuran tetapi juga tepat pemanfaatan dana. 4. Membantu proses penagihan angsuran dari anggota yang dibiayai kepada Bank. 5. Meningkatkan nilai keekonomian petani dan atau Poktan/Gapoktan yang menerima pembiayaan VIII. MEKANISME PENYALURAN 1. Pemerintah Kabupaten melakukan penunjukan Bank Pelaksama dan LKM Penyalur dengan melakukan penilaian kelayakan dengan kriteria : a. Memiliki pengalaman dalam pembiayaan m i k r o u n t u k UMKM paling singkat 2 (dua) tahun; b. Memiliki pengalaman dalam pembiayaan pertanian dan sektor agribisnis lainnya c. Bagi Bank Pelaksana dan atau LKM Penyalur, memiliki kemampuan melakukan pendampingan atau pelatihan literasi keuangan mikro; d. Sehat dan berkinerja baik; e. Memiliki online system dengan SIKP; f. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Program.
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 10 2 Pembiayaan Mikro disalurkan dengan pola : 1. Penyaluran Langsung; 2. Penyaluran Linkage. 3. Penyaluran Pembiayaan Mikro dari Bank Pelaksana kepada LKM Penyalur dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah dengan syarat dan ketentuan : a. LKM Penyalur sanggup menyalurkan Pembiayaan mikro dengan target pembiayaan ultra-mikro yang ditetapkan oleh Bank; b. Bank dapat mengenakan suku bunga/margin bagi hasil kepada LKM Penyalur; d. Dalam hal Bank mengenakan bunga/margin, pembayaran bunga/margin dilakukan oleh LKM Penyalur setiap bulan setelah penarikan dana; e. Penempatan dana dari Pemerintah Kabupaten dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan penganggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan Kementerian Pertanian. 4. Dalam hal LKM Penyalur tidak dapat melakukan penyaluran sesuai target yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana, maka Bank Pelaksana dapat menarik pembiayaan yang tidak tersalurkan. 5. Penyaluran Pembiayaan dari LKM Penyalur/Lembaga Linkage kepada Petani dan atau Poktan/Gapoktan dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah, dengan syarat dan ketentuan :
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 11 a. Digunakan hanya untuk pembiayaan usaha produktif bagi pertanian dataran tinggi; b. Untuk Petani/Poktan/Gapoktan pembiayaan dilakukan untuk Modal Usaha Tani ; 1) Wajib melakukan pendampingan kelompok; 2) Menerapkan mekanisme Poktan dan Gapoktan; 3) Tidak diperkenankan meminta agunan tambahan. 6. Bank Pelaksana dan/atau LKM Penyalur dalam melakukan pembiayaan diatur sebagai berikut : a.Suku Bunga/Bagi Hasil Prinsip utama, penetapan suku bunga/bagi hasil pembiayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan petani. Disarankan tidak memberatkan petani dengan cara memberikan bunga/bagi hasil rendah dan/atau ada subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten. Disarankan mengikuti program Pemerintah di bidang ketahanan pangan dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerjasama dengan Bank BUMN yang hanya mengenakan bunga/bagi hasil 3% per tahun. Ada sisi lebih yang bisa dimanfaatkan, Bank Pelaksana program UPLAND tidak perlu mengeluarkan dana modal sendiri untuk membiayai program (tidak ada cost of fund) Bunga/margin bagi hasil ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan antara LKM Penyalur/Lembaga Linkage dan Petani dan atau Poktan/Gapoktan dengan memperhatikan : 1) Bunga/margin keuntungan Bank Pelaksana kepada LKM Penyalur atau Lembaga Linkage; 2) Biaya operasional; 3) Margin keuntungan; 4) Premi resiko.
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 12 b.Pola Angsuran Dilakukan mengikuti pola atau siklus usaha tani. Bagi usaha tani yang bersifat on-farm, maka angsuran dilakukan setelah panen. Sedang untuk usaha tani yang bersifat off-farm maka angsuran bisa dilakukan secara bulanan dengan dilakukan secara flat atau anuitas c. Provisi dan Administrasi Biaya ini memang sepenuhnya menjadi hak dari Bank Pelaksana dan atau LKM Penyalur, hanya saja disarankan agar tidak melebihi 2% dari nilai pembiayaan yang dicairkan. d.Jangka Waktu Pembiayaan Untuk Pembiayaan Modal Usaha Tani on farm, jangka menyesuaian dengan masa tanam dan panen komiditi. Tetapi diluar itu, jangka waktu yang ditetapkan adalah selama 24 bulan. e. Lama Proses Pencairan Pembiayaan Disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Bank, tetapi disarankan lama proses pencairan adalah 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan pembiayaan. f. Jaminan/Agunan Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pembiayaan mikro tetap diwajibkan menyertakan Agunan/Jaminan. Tetapi khusus untuk pembiayaan ultra mikro jaminan bisa disubstitusi dengan adanya kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Kredit. Hal ini untuk mengantisipasi kesesuaian nilai agunan/jaminan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. g.Mekanisme Persetujuan Pembiayaan Proses penilaian pembiayaan mulai dari verifikasi/validasi, analisa kebutuhan petani, pengajuan dengan persetujuan disesuaikan dengan kebijakan Bank Pelaksana.
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 13 h.Mekanisme Pencairan Pembiayaan Pencairan dilakukan secara langsung ke rekening Patani, Poktan/Gapoktan di Bank Pelaksana. i. Mekanisme Pelunasan Pembayaran angsuran pelunasan dilakukan secara langsung oleh Petani atau Poktan/Gapoktan ke Bank Pelaksana. j. Mekanisme Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Sesuai dengan standar yang ada dan berlaku, maka pihak pelaksana akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tunggakan mulai dari SP1, SP2 dan SP3 k. Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 1) Bank Pelaksana dan LKM Penyalur menatausahakan penyaluran Pembiayaan Mikro melalui koneksi antar sistem dengan SIKP sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Informasi Kredit Program; 2) Dalam hal L K M Penyalur belum mampu melakukan koneksi langsung antar sistem dengan SIKP, pertukaran data Penyalur dengan SIKP dapat dilakukan secara manual. VIII. Pelaporan. Dalam pelaksanaan Pembiayaan, Bank Pelaksana dan LKM enyalur wajib menyampaikan : a. Dokumen penyaluran paling kurang terdiri atas : 1) Akad Pembiayaan yang dilaksanakan Bank Pelaksana dan atau LKM Penyalur. 2) Izin usaha/keterangan usaha pertanian dari instansi Pemerintah dan atau surat pernyataan usaha; dan
Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro UPLAND 14 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Dokumen penyaluran tersebut disampaikan kepada PIU Dinas Pertanian Kabupaten dengan ketentuan: 1) Melalui surat elektronik dalam bentuk soft copy berupa hasil scan dokumen penyaluran; dan 2) Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tanggal akad kredit Debitur. b. Laporan Tahunan terdiri atas : 1. Laporan Keuangan yang telah diaudit; 2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang mencantumkan kegiatan Pembiayaan Mikro UPLAND; 3. Laporan Realisasi Kinerja Bank Pelaksana dan atau LKM Penyalur. 4. Laporan tahunan tersebut disampaikan kepada PIU paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen ditetapkan.
15 Draft Pedoman Umum Pembiayaan Keuangan Mikro-Upland IX. Sanksi a. Dalam hal Bank Pelaksana dan LKM Penyalur melakukan penyaluran dan/atau penatausahaan pembiayaan usaha mikro menyimpang dari ketentuan, maka PIU dapat meminta Pemerintah Kabupaten untuk menghentikan kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh Bank Pelaksana dan LKM Penyalur; b. Dalam hal Bank Pelaksana dan atau LKM Penyalur tidak menyampaikan dokumen penyaluran dan laporan tahunan, Bank Pelaksana dan atau LKM Penyalur dapat dikenakan sanksi berupa denda; c. Ketentuan mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten dengan Bank Pelaksana dan LKM Penyalur.