Bahan Belajar

PERISTIWA LAHIRNYA DAN BERAKHIRNYA MASA ORDE BARU

Kelompok 5

1. Fathi Zahro 2000005265
2. Sayyidatul Fitriyah 2000005267
3. Artha Titi Sagita 2000005278
4. Viranika Ade Rahayu 2000005279
5. Nafisa Rasidayanti 2000005282
6. Ulya Vusvitasari 2000005283

Kelas : 1F
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

Lahirnya Orde Baru

Orde baru adalah suatu sistem pemerintahan Keadaan politik dan keamanan negara
yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara menjadi kacau, keadaan perekonomian makin memburuk
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Orde ini lahir setelah dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya
terjadinya tragedy nasional pada tahun 1965. pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan
menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
Masa Transisi 1966-1967
1. Aksi-Aksi Tritura Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-
adilnya terhadap pelaku G30 S PKI semakin meningkat.
Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-
kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan pemuda, mahasiswa dan pelajar (KAPPI, KAMI, KAPI),
30 September 1965 atau G 30 S PKI. Ini merupakan kemudian muncul pula KABI (buruh), KASI (sarjana),
peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan KAWI (wanita), KAGI (guru) dan lain-lain. Kesatuan-
Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut
percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah penyelesaian politis yang terlibat G-30S/PKI, dan
menimbulkan kemarahan rakyat. kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan
barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila.

Setelah lahir barisan Front Pancasila,
gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI
makin bertambah meluas. Situasi yang menjurus ke arah
konflik politik makin bertambah panas oleh keadaan
ekonomi yang semakin memburuk.

Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu Sebagai akibat dari aksi itu keesokan
mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri harinya yaitu pada tanggal 25 Februari 1966
Tuntunan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang
Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Malaysia (Kogam) yaitu Presiden Soekarno sendiri,
KAMI dibubarkan.
Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan
KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Insiden berdarah yang terjadi ternyata
Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan
yaitu: nasional. Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh
1. Pembubaran PKI. mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan “Ikrar
2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI. Keadilan dan Kebenaran” yang memprotes
3. Penurunan harga/perbaikan ekonomi. pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk
meneruskan perjuangan. Perjuangan KAMI kemudian
Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno dilanjutkan dengan munculnya masa Kesatuan Aksi
membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk Pelajar Indonesia (KAPI), krisis nasional makin tidak
menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan terkendalikan. Dalam pada itu mahasiswa membentuk
Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri, yang ternyata Resimen Arief Rachman Hakim. Melanjutkan aksi
belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih KAMI.
bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI.
Protes terhadap pembubaran KAMI juga
Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tgl dilakukan oleh Front Pancasila, dan meminta kepada
24 Pebruari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI.
memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966 para
oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi
antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyerbu dan mengobrak–abrik gedung Departemen
menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia Luar Negeri, selain itu mereka juga membakar kantor
bernama Arief Rachman Hakim. berita Republik Rakyat Cina (RRC), Hsin Hua.

Aksi para demonstran tersebut menimbulkan Pada tanggal 11 Maret 1966 berlangsung
kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga Presiden sidang Kabinet Dwikora di Istana Negara Jakarta yang
mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen dipimpin oleh Presiden Soekarno. Di tengah-tengah
bangsa waspada terhadap usaha-usaha “membelokkan persidangan tersebut Presiden Soekarno menerima
jalannya revolusi kita ke kanan”, dan supaya siap sedia untuk laporan dari ajudan presiden atau Komandan Pasukan
menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak Pengawal Cakrabirawa bahwa di sekitar istana terdapat
langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, pasukan-pasukan yang tidak dikenal.
atau kebijakan Presiden, serta memperhebat “pengganyangan
terhadap Nekolim serta proyek “British Malaysia”. Menerima laporan tersebut Presiden
Soekarno segera menyerahkan pimpinan sidang kepada
2. Surat Perintah Sebelas Maret Waperdam II Dr. Leimena dan Presiden Soekarno segera
meninggalkan sidang dengan menggunakan pesawat
helikopter yang telah diparkir, keluar dari istana dan
pergi ke Istana Bogor didampingi Waperdam I Dr.
Soebandrio dan Waperdam III Chairul Saleh.

Setelah sidang kabinet ditutup oleh Dr.
Leimena, tiga orang perwira tinggi TNI yang menghadiri
sidang kabinet tersebut yaitu Mayor Jenderal Basuki
Rachmat (Menteri Veteran), Brigadir Jenderal M. Yusuf
(Menteri Perindustrian Dasar), dan Brigadir Jenderal
Amir Mahmud (Pangdam VJaya) langsung menghadap
Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal
Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim yang
pagi itu kebetulan tidak dapat hadir dalam sidang karena
sakit.

Di samping melaporkan tentang keadaan sidang Mandat itu kemudian dikenal sebagai
kabinet, ketiga perwira tinggi tersebut juga meminta izin Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Istilah
kepada menteri/Pangad untuk menemui Presiden Soekarno di tersebut juga digunakan oleh Presiden Sukarno di
Bogor guna melaporkan situasi yang sebenarnya di Jakarta berbagai kesempatan, termasuk di dalam dokumen
yaitu tidak benar bahwa ada pasukan liar di sekitar istana dan pelengkap pidato Nawaksara yang diserahkan kepada
bahwa ABRI khususnya TNI-AD tetap setia dan taat kepada MPRS. Menurut Presiden Sukarno dalam pidato pada
Presiden Soekarno. tanggal 17 Agustus 1966, mandat yang berupa surat
perintah itu bukan merupakan pengalihan kekuasaan
Menteri/Pangad Letjen Soeharto mengizinkan pemerintahan.
ketiga perwira tinggi tersebut pergi ke Istana Bogor, disertai
pesan untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno, bahwa Berdasarkan surat perintah itu, Letjen
Letjen Soeharto sanggup mengatasi keadaan apabila diberi Suharto atas nama Presiden/Pangti ABRI/ Mandataris
kepercayaan. Di Bogor perwira tinggi itu menghadap presiden MPRS/PBR menandatangani Keppres No. 1/3/1966
yang didampingi Dr. Soebandrio, Dr. Chairul Saleh, dan Dr. tertanggal 12 Maret 1966 yang menyatakan pembubaran
Leimena yang sementara itu telah menyusul ke Bogor serta PKI. Langkah selanjutnya yang diambil oleh pengemban
ajudan presiden Brigadir Jenderal M. Sabur. Supersemar adalah pada tanggal 18 Maret 1966
mengamankan menteri-menteri yang tergabung dalam
Setelah mengadakan pembicaraan dan kabinet Dwikora.
pembahasan yang cukup mendalam akhirnya Presiden
Soekarno memutuskan untuk memberikan surat perintah Perubahan politik penting mulai terjadi
kepada Letjen Soeharto. Ditugaskanlah kepada yang hadir sejak Letnan Jenderal Suharto diberi tugas untuk
yaitu tiga waperdam dan tiga perwira tinggi serta M. Sabur membentuk Kabinet Ampera. Hal ini merupakan awal
untuk merumuskan surat perintah tersebut. Pukul 19.00 surat terj’adinya dualisme kepemimpinan nasional. Pada awal
perintah tersebut sudah siap disusun dan ditandatangani oleh pembentukan kabinet Presiden Sukarno masih tetap
Presiden Soekarno. Surat perintah tersebut dibawa langsung memegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara,
ketiga perwira tinggi dan disampaikan pada malam hari itu namun mulai tanggal 11 Oktober1966, Presiden Sukarno
juga kepada Letjen Soeharto di Jakarta. hanya sebagai kepala negara dan Letjen Suharto sebagai
kepala pemerintahan.

Sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Memasuki tahun 1966 terlihat gejala
Maret 1966, tatanan perikehidupan rakyat, bangsa dan negara krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada
dilaksanakan atas dasar kemurnian Pancasila dan UUD 1945. dualisme kepemimpinan. Disatu pihak Presiden
Jadi bangsa Indonesia memasuki tatanan baru yang dikenal Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya
dengan sebutan Orde Baru. Ciri pokok Orde Baru adalah telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI
konsekuen. Orde Baru memiliki landasan : dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya
1. Landasan tetap. pidato pertanggungjawabannya hingga dua kali oleh
2. Landasan Idiil : Falsafah dan ideologi negara Pancasila. MPRS.
3. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945.
4. Landasan situasional (operasional) : Ketetapan-ketetapan Sementara itu Soeharto setelah
mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden
MPRS. Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI,
Akhirnya dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang
Maret1966 merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai
pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS
3. Dualisme Kepemimpinan Nasional untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet
Ampera.

Meskipun Soekarno masih memimpin
sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan
pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto.
Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya
“dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Soekarno
sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto
sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno
sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan
pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen.

Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung
harian pemerintahan. Adanya “Dualisme kepemimpinan sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi
nasional” ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa
dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal angkatan
pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk
minta kepada presiden agar melengkapi laporan
Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir pertanggung jawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab
bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta
Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Dengan epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak.
dijadikannya Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum
Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden
Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya secara hukum Soeharto menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi
mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu Pelengkap Nawaksara. Dalam Pelnawaksara itu presiden
Mandataris MPRS. mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya
mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-garis Besar
Dalam Sidang MPRS itu juga, majelis mulai Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara
membatasi hak prerogatif Soekarno selaku Presiden. Secara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan
eksplisit dinyatakan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri
tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa Gerakan 30
masih diizinkan untuk membacakan pidato September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak.
pertanggungjawabannya yang diberi judul “Nawaksara”.
Sementara itu, sebuah kabinet baru telah
Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera (Amanat
menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam persidangan MPRS. Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan pada 28
“Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk
dan “Aksara” berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap penting oleh
presiden Soekarno selaku mandataris MPR.

Program kabinet tersebut antara lain adalah Mr. Hardi menyarankan agar Soekarno
memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan sebagai mandataris MPRS, menyatakan non aktif di
pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui
Ketetapan MPR RI No. XI/MPRS/1966. Sesuai dengan UUD 1945, pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran
Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi Mr. Hardi. Untuk itu disusunlah “Surat Penugasan
pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada
oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966. Kemudian,
Soeharto. Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal
Soeharto. Pada 7 Februari 1967, Mr. Hardi menemui
Sehubungan dengan permasalahan yang Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut.
ditimbulkan oleh “Pelengkap Nawaksara” dan bertambah Pada 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat
gawatnya keadaan politik pada 9 Februari 1967 DPRGR Presiden bersama keempat Panglima Angkatan.
mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar
mengadakan Sidang Istimewa. Sementara itu usaha-usaha untuk Para panglima berkesimpulan bahwa
menenangkan keadaan berjalan terus. Untuk itu pimpinan ABRI draft surat tersebut tidak dapat diterima karena
mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu
ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan itu
RI No. IX/MPRS/1966, yaitu Jenderal Soeharto sebelum Sidang disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno pada
Umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan 10 Februari 1967. Presiden menanyakan kemungkinan
rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan mana yang terbaik.
pribadi Presiden Soekarno.
Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardi, menemui Presiden Soeharto mengajukan draft berisi
Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka pernyataan bahwa Presiden berhalangan, atau
prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Surat
karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber Perintah 11 Maret 1966.
konflik politik yang tidak kunjung berhenti.

Pada awalnya Presiden Soekarno tidak berkenan
dengan usulan draft tersebut, namun kemudian sikap Presiden
Soekarno melunak, ia memerintahkan agar Soeharto beserta
Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19
Februari 1967, Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan pada
tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh
Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22
Februari 1967. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno
membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya.

Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik
menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS
Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat
presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia
pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui
Tap No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai
Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil
pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme
kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.

Tokoh-Tokoh Masa Orde Baru dan Perannya

1. Soeharto • Presiden RI ke-2 (1967-1998), menggantikan Presiden Soekarno, dengan masa jabatan 32 tahun,
melalui Sidang Istimewa MPRS pada bulan Maret 1967.

• Pemimpin militer masa Belanda dan Jepang sebelum menjadi Presiden, dengan pangkat terakhir
Mayor Jendral.

• Melalui program rapelita sukses menghantarkan Indonesia sebagai negara swasembada dengan
berkembang pesatnya dibidang pertanian.

• Pengawal dari Panglima Besar Jendral Soedirman dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret.
• Mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat dalam peristiwa G30S/PKI dan kemudian

mengeluarkan perintah yang cepat untuk mengatur dan mengendalikan keadaan negara yang
kacau akibat dari kudeta PKI.
• Menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jendral Ahmad Yani.
• Menjabat sebagai Pangkopkantib (ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno).
• Penerimaan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno pada Bulan
Maret 1966 dimana tugasnya adalah mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang
kacau setelah kudeta yang dilakukan oleh PKI dan mengamalkan ajaran Besar Revolusi Bung
Karno.
• Atas kebijakan politik belanda, Indonesia kembali mendaftarkan diri sebagai anggota PBB pada
tanggal 19 September 1966, dan Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28
September 1966, setelah sebelumnya pada masa Presiden Soekarno, Indonesia keluar dari
keanggotaan PBB.

• Direalisas pembangunan nasional dengan adanya Pembangunan Jangka Pendek yang dirancang melalui Pembangunan
Lima Tahun (Peta) dan Pembangunan Jangka Panjang yang berkesinambungan mencakup periode 25-30 tahun yang
meliputi aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

• Kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh
kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekommi yang
disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pemerataan
pembangunan. Dari keberhasilannl inilah sehingga Presiden Soeharto kemudian disebut sebagai "Bapak Pembangunan".

• Berakhirnya masa kepresidenan Soeharto pada tahun 1988, merupakan awal bagi masuknya masa reformasi di Indonesia
dengan ditandai pembacaan pidato pernyataan berhenti sebagai presiden RI pada tanggal 21 Mei 1988, dikarenakan
besarnya demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa serta rakyat yang tidak puas akan kepemimpinan Soeharto serta
makin tidak terkendalinya ekonomi serta stabilitas politik Indonesia.

2. Bacharuddin Jusuf Habibie

• Dalam jabatannya sebagai Menteri Riset dan Teknobgi (1978-1998), beliau berhasil
membuat pesawat Tetuko, pesawat pertama bagi Indonesia.

• Presiden RI ke-3 (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) selama 1 tahun 5 bulan menggantikan
Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dan menjabat sebagai
wakil presiden RI ke-7 (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998) dalam kabinet Pembangunan VII
dibawah Presiden Soeharto selama 2 bulan 7 hari (masa jabatan presiden dan wakil
presiden terpendek di Indonesia).

• Salah satu tugas penting beliau setelah menjadi Presiden adalah kembali mendapatkan
dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk
program pemulihan ekonomi Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi
kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

• Pada era beliau dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat perubahan UU Partai Politik dan yang paling
penting adalah UU otonomi daerah yang membantu meredam gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak Orde Baru dan dapat
dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Beberapa kebijakan beliau dalam bidang politik.

• Beberapa kebijakan beliau dalam bidang politik
a. Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru

yakni sebanyak 48 partai politik.
b. Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara

karena mengkritik Presiden Soeharto) (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di
Medan tahun 1994).
c. Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen.
d. Membentuk tiga undang-undang yang demokratis, yaitu :
1. UU No.2 tahun 1999 tentang Partai Politik.
2. UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilu.
3. UU No.4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR.
e. Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 Ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi.
• Kebijakan beliau dalam ekonomi :
a. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara.
b. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
c. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00.
d. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.
f. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.
g. Mengesahkan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

• Beliau memporboleh kan adanya referendum pada provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), dengan dilakukannya
jajak pendapat bagi warga Timor Timor untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada
masa kepresidenannya. Timor Timur kpas dari NKRI dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30
Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain
membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur. Dan juga hal ini
mendorong pilu oposisi untuk menjatuhkan beliau dan upaya tersebut berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999,
beliau memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungawabannya ditolak oleh MPR.

3. Abdul Haris Nasution

• Salah satu korban sasaran G30S/PKI, namun yang menjadi korban adalah putrinya (Ade
Ima Suryani Nasution) dan ajudannya yang bernama Lettu Pierre Tendean.

• Salah satu ahli perang gerilya dan sebagai penggagas dwifungsi ABRI, yang menyebutkan
bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara
dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara, namun doktrin ini disepakati
untuk dihapuskan pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000.

• Karena julukannya sebagai peletak dasar perang gerilya, beliau terkenal dengan gagasan
perang gerilya yang dituangkan dalam buku beliau yang berjudul."Fundamentals of
Guerrilla Warfare" yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing dan menjadi buku
wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elite militer dunia, West
Point, Amerika Serikat.

• Pada Maret 1946, ia diangkat menjadi Panglima Divisi III/Priangan.
• Pada Mei 1946, ia dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi.
• Pada Februari 1948, menjadi Wakil Panglima Besar TNI (orang kedua setelah Jendral

Soedirman).

• Pada Maret 1948, karena jabatan sebagai "Wapangsar" dihapus, maka beliau ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi
Markas Besar Angkatan Perang RI.

• Pada penghujung tahun 1949, beliau diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
• Akibat pertentangan internal di dalam Angkatan Darat maka ia menggalang kekuatan pemerintahan yang terkenal

dengan peristiwa 17 Oktober 1952, dan berakibat pencopotan jabatan KASAD oleh Presiden Soekarno, yang kemudian
digantikan oleh Bambang Sugeng.
• Setelah inilah,akhirnya pada November 1955 belau menjabat kembali posisinya sebagai KASAD.
• Pada Desember 1955 beliau diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia.
• Pada 5 Oktober 1997, bertepatan dengan hari ABRI, beliau dianugerahi pangkat Jendral Besar bintang lima.

4. Amir Machmud

• Seorang Jendral Militer Indonesia yang merupakan saksi mata penandatangaman Supersemar
(Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Soeharto).

• Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, beliau bergabung dengan PETA, dan terpilih
sebagai Komandan Peleton.

• Beliau merupakan salah satu diantara pemimpin kelompok-kelompok milisi yang dikenal
sebagai Badan Keamanan Rakyat yang ditugaskan ke Lembang, Jawa Barat ketika Presiden
Soekarno memproklamasikan kemerdekaan RI.

• Dalam BKR Lembang yang telah diintegrasikan ke dalam VI/Siliwangi (Divisi Siliwangi), beliau
turut ambil bagian dalam penumpasan Pemberontakan PKI di Madiun dibawah komando dari
Abdul Haris Nasution, melawan gerakan Dari Islam (kelompok separatis yang ingin mendirikan
Indonesia yang teokratis di bawah agama Islam) di Jawa Barat tahun 1949, dan penumpasan
APRA pada tahun 1950.

• Beliau menjabat sebagai Panglima Batalyon di Tasikmalaya dan Garut, sebelum diangkat menjadi Kepala Staf
Resimen di Bogor. Setelah mengabdi di Bogor. Amir Machmud menjabat sebagai Kepala Staf Panglima KODAM
VI/Siliwangi.

• Beliau dipercayakan Soeharto sebagai Kepala Staf Operasional dalam misi merebut kembali Irian Barat atas
ketetapan dari Presiden Soekarno.

• Pada tahun 1962, beliau diangkat sebagai Panglima KODAM X/Lambung Mangkurat. yang bertanggung jawab untuk
keamanan Kalimantan Selatan, namun ketika peristiwa G30S/PKI meletus, mereka mengumumkan bahwa
pembentukan Dewan Revolusi mencakup Amir Machmud sebagai anggota, seperti banyak jenderal anti-komunis
yang masuk dalam daftar.

• Pada Desember 1965, beliau diangkat menjadi Panglima KODAM V/JAYA, yang bertangggungjawab atas keamamn
Jakarta dan sekitarnya.

• Ketika awal dari dari kejatuhan Presiden Soekarno dan muncul para demonstran dari Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI) yang meneriakkan TRITURA pada tanggal 10 Januari 1966 dengan tuntutan:

1. Dibubarkannya PKI beserta ormas-ormasnya
2. Perombakan Kabinet Dwikora
3. Turunkan harga sandang pangan
• Beliau berada dalam dualisme, dimam beliau mendukung sisi Soeharto, yang merupakan anti-Soekaro, namun disisi

lain, beliau sudah seharusnya bertanggungjawab untuk mencegah kekacauan dengan semua protes dan demonstrasi
di Jakarta. Untuk membuat hal-hal lebih praktis, beliau bersama dengan Umar Wirahadikusumah Pangkostrad) dan
Sarwo Edhie Wibowo (Komandan RPKAD atas izin Kepala Staf Kostrad, Kemal Idris untuk mengambil kendali dari
pasukan mereka yang sekarang terkonsentrasi di Jakarta.

5. Soemitro Djojohadikusumo

• Dalam pemerintahan posisi yang pernah diembam ya adalah sebagai Menteri Keungan RI ke-8
(3 April 1952 30 Juli 1953) menggantikan Jusuf Wibisono, Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI ke-7 (6 September 1950 - 24 Maret 1956).

• Beliau dikenal aktif menulis dengan cakupan khusus masalah ekonomi. Buku terakhir yang in
tulis adalah Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, diterbitkan Pustaka Sinar Harapan. April
2000. Selama 1942-1994. beliau telah menulis sebanyak 130 buku dan makalah dalam bahasa
Inggris.

• Baru memperoleh banyak penghurgaan, baik dari dalam negeri maupun dalam negeri
Misalnya: Bintang Mahaputra Adipradana (II), Panglima Mangku Negara, Kerajaan Malaysia.
Grand Cross of Most Exalted Order of the White Elephant, First Class dari Kerajaan Thailand,
Grand Cross of the Crown dari Kerajaan Belgia, serta yang hinanya dari Republik Tunisia dan
Prancis, (RSB).

• Beberapa daftar buku yang telah ditulis oleh beliau : Het volk scredietwezen in dedepressie
(1943), Beberapa Soal Keuangan (1947), Soal Bank di Indonesia (1946), Laporan Dividien
tahun 1950 dan 1951 (1952), Pandangan tjara2 menghadapi kesukaran2 ekonomi di
Indonesia (1954), Koperasi- Koperasi di luar Indonesia (1954), Pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan hankanmas (1977).

Kehidupan Politik Pada Masa Orde Baru

Kebijakan Politik dalam Negeri 1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang
sandang dan pangan.
a. Pembentukan Kabinet Pembangunan
2. Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan yakni 5 Juli 1968.
(28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang
dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk 3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk
menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai kepentingan nasional.
persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional.
Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet 4. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan
AMPERA adalah sebagai berikut : kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

5. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968
menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa
jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru
dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya
yang disebut dengan Pancakrida, yang meliputi :

• Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi.
• Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan

Lima Tahun Tahap pertama.
• Pelaksanaan Pemilihan Umum.
• Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September.
• Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan

daerah dari pengaruh PKI.

b. Pembubaran PKI dan Organisasi Masanya Pemerintah Orde Baru melaksanakan
program penyederhanaan partai melalui Sidang Umum
Suharto sebagai pengemban Supersemar guna MPR tahun 1973. Program tersebut bertujuan untuk
menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari penyaluran
pemerintahan maka melakukan : aspirasi masyarakat serta kemudahan dalam pengendalian
1. Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat partai politik. Sembilan partai politik diggabungkan
menjadi dua partai dan satu golongan karya berdasarkan
dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966.. pandangan politiknya, yaitu:
2. Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI 1. NU, Parmusi, Perti, dan PSII digabungkan menjadi PPP

sebagai organisasi terlarang di Indonesia. (Partai Persatuan Pembangunan).
3. Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang 2. PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, dan IPKI

menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. digabungkan menjadi PDI (Partai Demokrasi
Indonesia) .
c. Penyederhanaan Partai Politik 3. Golongan Karya (Golkar).

d. Pelaksanaan Pemilu 1971

Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama
dalam sejarah Orde Baru. Golkar, pendatang baru,
langsung menang mutlak.

Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan
1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka
tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan
(orde revolusi atau orde lama). Pada pemilu ini para pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan
pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu dinamisator.
peserta Pemilu yaitu Golkar. Golkar lah yang selalu
memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun f. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto

e. Dwifungsi ABRI mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk
menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan
Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya
sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun
kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4.
dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil
dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga Guna mendukung program Orde baru yaitu
kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran
P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman
yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan
pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan
nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan
tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan
yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.

Peristiwa-Peristiwa Politik Penting
Pada Masa Orde Baru

1. Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia Tetapi, gerakan tersebut belum berhasil
terlaksana, disebabkan karena bangsa Indonesia itu dikejutkan
Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, dengan meletusnya peristiwa G3OS/PKI. Peristiwa G3OS/PKI
dibentuk suatu Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan tersebut menyebabkan pusat perhatian pemerintah Indonesia
alasan ialah untuk membantu perjuangan rakyat di itu tertuju dalam penyelesaian masalah dalam negeri.
Kalimantan Utara. Dwikora tersebut langsung berada di
bawah komando Presiden Soekarno. Dwikora itu Pada saat pemerintahan Indonesia berada di
mempunyai tugas ialah membantu rakyat dan juga tangan Jenderal Soeharto, zaman itu dimulai masa
memerangi neokolonialisme serta neoimperialisme. pemerintahan Orde Baru. Di masa pemerintahan Soeharto
ialah sebagai Pejabat Presiden hubungan diplomatik dengan
Malaysia dengan melalui kembali dijalin.

Normalisasi suatu hubungan Indonesia-Malaysia
berhasil dicapai supaya dengan ditandatanganinya Jakarta di
tanggal 11 Agustus tahun1966. Hal tersebut dilanjutkan
dengan penempatan suatu perwakilan pemerintahan di
masing-masing negara.

2. Kembalinya menjadi Anggota PBB Setelah masa pemerintahan berada
dibawah kendali Soeharto, Indonesia kemudian
menyatakan kembali menjadi anggota PBB serta juga
melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh
PBB yakni di tanggal 28 september tahun 1966.

3. Pendiri ASEAN

Foto Presiden Soeharto di markas besar PBB, New York Lima pendiri ASEAN menandatangani
(1992) Piagam ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus
1967. Dari kiri ke kanan: Menteri Luar Negeri Filipina
Selama masa kekuasaan Presiden Soekarno Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam
tersebut, Indonesia menyatakan untuk keluar dari Malik, Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman,
keanggotanan PBB akibat dari terpilihnya Malaysia ialah Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, dan
sebagai calon kuat Dewan Keamanan PBB padahal Malaysia Menteri Luar Negeri Singapura S Rajaratnam.
tersebut adalah negara boneka Inggris. Maka dengan itu
Indonesia kemudian mengancam akan keluar apabila PBB
tetap mencalonkan Malaysia untuk menjadi anggota dewan
Keamanan.

Negara Indonesia tersebut perlu menjalin Di tahun 1975 terjadi suatu kekacauan
hubungan kerja sama dengan negara lain dengan secara yang mana tidak jelasnya pemerintahan tersebut untuk
regional ataupun dengan global dengan melalui Organisasi meredakan kekacauan yang terjadi di Timor timur
ASEAN. Tujuan awalnya dari didirikannya ASEAN adalah untuk sebagaian masyakarat timor-timur menginginkan
dapat membendung paham komunis. serta hubungan kerja bergabung dengan indonesia serta para partai politik di
sama yang dijalin antar negara dari anggota ASEAN hampir Timor-timur oleh sebab itu Timor-timor dengan secara
merambah kearah sektor ekonomi, politik, sosial serta juga resmi bergabung di republik indonesia di bulan juli
budaya. Saat penadatanganan Piagam ASEAN atau Deklarasi tahun 1976 di masa pemerintahan presiden soeharto
Bangkok pada 8 Agustus 1967, Indonesia diwakili oleh Menteri tetapi ada juga partai politik yang tidak setuju dengan
luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik. hal tersebut yaitu fretilin yang terus-menerus
memperjuangkan hak-haknya.
4. Integrasi Timor Timur ke dalam Wilayah Republik Indonesia
Dan pada saaat presiden habibie
Timor Timur dan Indonesia pernah terikat menjabat sebagai presiden RI 1999, ia merasa bahwa
sejarah sejak 17 Juli 1976 hingga 30 Agustus 1999. Wilayah Timor-timur tersebut merupakan duri didalam daging
Timor Timur adalah koloni portugas sejak diabad ke 16 tetapi yang memberikan 2(dua) pilihan yakni bersatu atau
jaraknya yang cukup jauh maka wilayah Timor Timur tersebut berpisah. Dengan digelarnya suatu ajak pendapat. pada
tidak diperhatikan oleh pemerintahan portugis. akhirnya Timor-timur tersebut resmi keluar dari
negara kesatuan Republik Indonesia serta membentuk
sendiri negara dengan nama Republik Demokrasi
Timor Lorose atau juga Timor timur.

Kehidupan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan

Orde Baru

Pemerintahan orde baru memiliki slogan Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali. Selama
yang menunjukkan fokus utama mereka dalam masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :
memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi a. Kabinet Pembangunan I atau Pelita I
Pembangunan :
1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret
2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde
Baru.Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat
menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan
seluruh rakyat. dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalm bidang Pangan,
3. Stabilisasi nasional yang sehat dan dinamis Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan
lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Bukan tanpa dasar, Trilogi Pembangunan
dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat
tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650%
setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang
dikeluarkan pada masa orde baru adalah:

1. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
Pada April 1969, pemerintah menyusun

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang
bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan
ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan.

Kabinet Pembangunan II atau Pelita II Kabinet Pembangunan III atau Pelita III

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret
hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada
tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol
prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur
kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil Pemerataan, yaitu:
pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per • Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat,
tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi
mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun khususnya sandang, pangan, dan perumahan.
menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita • Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan
II, inflasi turun menjadi 9,5%.
pelayanan kesehatan.
• Pemerataan pembagian pendapatan.
• Pemerataan kesempatan kerja.
• Pemerataan kesempatan berusaha.
• Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam

pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum
perempuan.

• Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh Kabinet Pembangunan V atau Pelita V
wilayah tanah air.

• Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Kabinet Pembangunan IV atau Pelita IV

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga
hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan
pertanian menuju swasembada pangan dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun.
industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran
yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik
Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dibanding sebelumnya.
dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi
dapat dipertahankan. Kabinet Pembangunan VI atau Pelita VI

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya
31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada dilakukan empat usaha pokok, yang terdiri dari:
sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian • Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan
serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan
sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal.
terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha
Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan Tani yang terdiri dari:
peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu 1. Pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas
perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. unggul.
2. Pemupukan yang cukup.
2. Revolusi Hijau 3. Pengairan yang cukup.
4. Pemberantasan hama secara intensif .
5. Teknik penanaman yang baik.

• Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk
memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal.

• Diversifikasi (keanekaragaman usaha tani).
• Rehabilitasi (pemulihan daya produktivitas sumber

daya pertanian yang sudah kritis).

Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu
perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional
(peasant) ke cara modern (farmers).

Berakhirnya Masa Orde Baru

1. Krisis Moneter, Politik, Hukum, dan Nilai tukar rupiah yang berada di posisi
Kepercayaan Rp.4000/US$ pada Oktober terus melemah menjadi sekitar
Rp.17.000/US$ pada bulan Januari 1998. Kondisi ini
Krisis moneter yang melanda Thailand berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta,
pada awal Juli 1997, merupakan permulaan peristiwa bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia
yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja
di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea dan Indonesia. (PHK) secara besar-besaran.
Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar
Rp.2.500/US$ terus mengalami kemerosotan. Situasi ini Kondisi ini membuat Presiden Soeharto
mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari
International Monetary Fund (IMF). Persetujuan 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent (Nota
bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan Kesepakatan) antara Presiden Soeharto dan Direktur
syarat pemerintah Indonesia harus melakukan Pelaksana IMF Michele Camdesius. Namun, kemudian
pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang
ekonomi. Diantara syarat-syarat tersebut adalah ditandatanganinya membawa Indonesia pada sistem
penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah
Namun, usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian IMF yang
dihadapi. Upaya pemerintah untuk menguatkan nilai berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Situasi tarik menarik
tukar rupiah, melalui Bank Indonesia dengan antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis
melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung ekonomi semakin memburuk. Pada saat krisis semakin
nilai tukar rupiah yang terus merosot. dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam
masyarakat.

Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa
terjadi kerusuhan anti Cina. Kelompok ini menjadi sasaran
kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para
perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin
menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non ekonomi staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar
lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses
perubahan selanjutnya. tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di

Sementara itu, sesuai dengan hasil Pemilu ke- berbagai kota, yaitu tuntutan penurunan harga sembako
6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar
memperoleh suara 74,5 persen, PPP 22,4 persen, dan PDI 3 (sembilan bahan pokok), penghapusan monopoli, kolusi,
persen. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut perhatian
tercurah pada Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada korupsi dan nepotisme (KKN) serta suksesi
Maret 1998. Sidang umum MPR ini akan memilih presiden
dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian kepemimpinan nasional.
menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk
masa jabatan lima tahun yang ketujuh kalinya dengan B.J. Aksi-aksi mahasiswa yang tidak
Habibie sebagai wakil presiden.
mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan
Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya
kembali Soeharto sebagai Presiden RI, kekuatan-kekuatan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi
oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke
permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden hingga keluar kampus. Maraknya aksi-aksi mahasiswa
Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan
mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang yang sering berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat
mulai mengkristal di kampus-kampus, seperti ITB, UI dan
lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya kemanan membuat Menhankam/Pangab, Jenderal
Soeharto.
Wiranto, mencoba meredamnya dengan menawarkan

dialog. Dari dialog tersebut diharapkan komunikasi antara

pemerintah dan masyarakat kembali terbuka.

Namun mahasiswa menganggap bahwa

dialog dengan pemerintah tidak efektif karena tuntutan

pokok mereka adalah reformasi politik dan ekonomi

pengunduran diri Presiden Soeharto. Menurut mahasiswa,

mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga

kepresidenan dan MPR. Di tengah maraknya aksi protes

mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada

tanggal 4 Mei 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan

menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik.

Kebijakan yang diambil pemerintah 2. Tuntutan dan Agenda Reformasi
bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu.
Sehingga naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik semakin Reformasi adalah gerakan untuk mengubah
memicu gerakan massa, karena kebijakan tersebut bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan
berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan
kebutuhan lainnya. Dalam kondisi negara yang sedang kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak
mengalami krisis, Presiden Soeharto, Pada 9 Mei 1998, bersih dan tidak demokratis. “Reformasi atau mati”.
berangkat ke Kairo (Mesir) untuk menghadiri Konferensi G Demikian tuntutan yang torehkan oleh para aktivis
15. Di dalam pesawat menjelang keberangkatannya mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di
Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan kampus mereka, atau yang mereka teriakan saat
memahami kenaikan harga BBM. melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada
akhir April 1998.
Selain itu, ia menyerukan kepada lawan–
lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah
menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul. titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di
Meskipun demikian kerusuhan tetap tidak dapat lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun
dipadamkan dan gelombang protes dari berbagai kalangan 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan
komponen masyarakat terus berlangsung. agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang
berarti, melalui pelaksanaan reformasi secara total.

Kemunculan gerakan reformasi dilatarbelakangi terjadinya Mereka adalah Elang Mulya, Hery
krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin
ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus- Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa
kampus besar. Namun mahasiswa akhirnya harus turun ke Trisakti dan lainnya baru memasuki kampusnya
jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari setelah melakukan demostrasi di gedung MPR.
pemerintah. Gerakan Reformasi tahun 1998 mempunyai Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu
enam agenda yaitu: menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada
1. Suksesi kepemimpinan nasional tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran,
2. Amendemen UUD 1945 dan penjarahan di Jakarta dan Solo.
3. Pemberantasan KKN
4. Penghapusan dwifungsi ABRI Kondisi ini memaksa Presiden
5. Penegakan supremasi hukum Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir.
6. Pelaksanaan otonomi daerah Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998
demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan,
Agenda utama gerakan reformasi adalah para demonstran mulai menduduki gedung-gedung
turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta
kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan menjadikan gedung DPR/MPR sebagai pusat
reformasi yang memuncak pada tahun 1998. Dalam rangka gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa
memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka
diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998 direncanakan oleh menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya
menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap
gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998 Ketua
MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari
Namun ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar jabatannya sebagai presiden.
dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa
Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat
keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur.

Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto Beliau mengucapkan terima kasih dan
menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.
setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat Soeharto kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat
seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke itu berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun,
Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian
ini tidak mendapat sambutan rakyat. Momentum hari dikenal sebagai Masa Reformasi.
Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan
tokoh reformasi Amien Rais untuk mengadakan doa
bersama di sekitar Tugu Monas.

Akan tetapi, beliau membatalkan rencana
apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di
kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan
Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi.
Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto
mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998
atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru.
Bersamaan dengan itu, sebelas menteri Kabinet
Pembangunan VII mengundurkan diri.

Akhirnya, pada pukul 09.00 WIB Presiden
Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya.
Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan
reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari
jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun.

Daftar Pustaka

Abdurakhman, Arif Pradono, dkk. 2018. Sejarah Indonesia SMA kelas XII. Jawa Tengah : PT. Macananjaya Cemerlang.
http://l.wikipedia.org/wiki/SoemitroDjojohadikoesoem
http://id.wikipedia.org/wiki/Amirmachmud
http://id.wikipedia.org/wiki/AbdulHarisNasution
http://id.wikipedia.org/wiki/Dwifungsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_JusufHabibie
http://d.wikipedia.org/wiki/Soeharto
https://www.gurupendidikan.co.id/sejarah-orde-baru/