Tugas 12 PBAK. Sri Zein Hunggialo

CONTOH KASUS DARI TIAP JENIS KORUPSI

Dosen Pengampu : Siti Choirul Dwi Astuti, M.Tr. Keb

Pendidikan Budaya Anti Korupsi

Nama : Sri Zein Hunggialo
NIM : 751540120032
Kelas : 1A
Prodi : D III Kebidanan
Jurusan : Kebidanan

POLTEKES KEMENKES GORONTALO
2021

1. Contoh Kasus Kerugian Uang Negara

Kasus Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara dan
denda Rp500 juta. Setya Novanto dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), yang
ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setya Novanto di meja hakim
terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

2. Contoh Kasus Suap Menyuap

Kasus Suap PUPR: Eks Anggota BPK Rizal Djalil dituntut 6 tahun penjara.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan anggota Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil 6 tahun penjara dan denda Rp250
juta subsider 3 bulan kurungan. Selain tuntutan pidana jaksa meminta majelis
hakim agar menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizal Djalil untuk
membayar uang pengganti sejumlah Rp1 miliar kepada negara selambat-
lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan KPK juga
sebelumnya mendakwa Rizal Djalil menerima suap Sin$100 ribu dan US$ 20
ribu atau sekita Rp1 miliar terkait proyek Sistem Air Minum di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). Suap tersebut diberikan karena

Rizal Djalil Membantu Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo
Jusminarta Prasetyo mendapatkan proyek pembangunan jaminan distribusi
SPAM Hongaria di kementerian PUPR

3. Contoh Kasus Penggelapan Dalam Jabatan

Kasus Penggelapan dalam Jabatan, mantan Dirut CV MSA divonis 2 tahun
penjara. Kasus penipuan dalam jabatan dengan terdakwa Thomas Zachrias
mantan direktur CV Mitra Sejahtera Abadi (MSA), warga lembah dieng,
kecamatan Dau, kabupaten malang, memasuki siding pembacaan vonis atau
putusan hukuman. Di dalam persidangan dikatakan bahwa terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan telah melakukan penggelapan uang perusahaan
sebesar Rp 900 jutaterdakwa melanggar pasal 374 KUHP dan diputus dengan
hukuman 2 tahun penjara dikurangi masa tahananan.

4. Contoh kasus pemerasan

Diduga Kasus Pemerasan, Pejabat PDAM Surabaya Diringkus Kejagung.
Retno Tri Utomo, pejabat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya akhirnya
ditangkap oleh tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Tersangka, diduga
melakukan pemerasan terhadap kontraktor sebesar RP 1 miliar. Dalam perkara
ini, tersangka pun dijerat dengan pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 421
KUHP.

5. Contoh Kasus Perbuatan Curang

Kasus perilaku curang pengelola SPBU di Rempoa. Polisi menangkap 3
pengelola dan 2 karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
Pertamina, Jalan Raya Veteran, Rempoa, Bintaro, Jakarta Selatan, pada Kamis
2 Juni 2016. Para tersangka terbukti berlaku curang, mengurangi takaran bahan
bakar sehingga konsumen tidak mendapatkan bahan bakar sesuai nominal uang
yang dikeluarkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BAB (47),
AGR (34), D (44), W (37) dan J (42) dijerat dengan Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal
8 ayat 1 huruf a, b, c Pasal 9 ayat 1 huruf d dan Pasal 10 huruf a UU Republik
Indonesia (RI) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau
Pasal 32 ayat 2 jo Pasal 30 dan 31 UU RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal dengan ancaman 5 tahun penjara.

6. Contoh Kasus Benturan Dalam Kepentingan Pengadaan

KPK Periksa Ratu Atut Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Alkes Di Banten.
Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan mantan Gubernur Banten Ratu
Atut Chosiyah. Ratu Atut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi
pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten. Atut diduga telah
mengatur pemenang lelang pengadaan alkes di Banten dan menerima uang dari

perusahaan yang dimenangkannya. Sedangkan Wawan, pemilik PT Bali Pasifik
Pragama sebagai perusahaan pemenang lelang, diduga menggelembungkan
anggaran proyek ini. Atas perbuatan yang dilakukannya, keduanya dijerat Pasal
2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana
diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1
ke 1 KUHP. Atut juga merupakan terpidana korupsi dan kini mendekam di
Lapas Wanita Tangerang. Ia menghuni bui untuk waktu 7 tahun penjara karena
menyuap ketua MK Akil Mochtar. Sebelumnya diberitakan, LSM Masyarakat
Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan kepada
KPK. MAKI meminta KPK meneruskan kasus ini. Kuasa hukum MAKI,
Boyamin Saiman, mengatakan, berdasarkan audit BPK, negara mengalami
kerugian sekitar Rp 30,2 miliar dalam kasus ini.

7. Contoh kasus gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kadis PUPR Kabupaten
Mojokerto, Zaenal Abidin, terkait kasus gratifikasi. Zaenal ditetapkan sebagai
tersangka bersama Bupati nonaktif Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. Mereka
diduga menerima gratifikasi dari rekanan pelaksana proyek-proyek di
lingkungan Pemkab Mojokerto Dinas, SKPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD-
SMA. Peran Zaenal sendiri sebagai pengatur pemenangan rekanan yang
ditunjuk oleh Mustofa untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas PUPR
Kab. Mojokerto. Ia juga menagih kepada rekanan untuk fee yang diminta

Mustofa. Zaenal juga menerima fee proyek dari rekanan yang mengerjakan
proyek/pekerjaan di Dinas PUPR Kab. Mojokerto tersebut. Mustofa diduga
menyimpan uang suap secara tunai atau sebagian disetorkan ke rekening bank
yang bersangkutan. Selain itu, Mustofa disinyalir menyimpan uang itu di
perusahaan milik keluarga pada MUSIKA Group, yaitu CV MUSIKA, PT
Sirkah Purbantara, dan PT Jisoelman Putra Bangsa dengan modus utang bahan
atau beton. Mustofa juga diduga membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi
itu untuk kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain,
kendaraan roda dua sebanyak 2 unit, jetski sejumlah 5 unit, dan uang tunai
Rp4,2 miliar. Atas perbuatan itu, Mustofa dijerat Pasal 3 dan atau Pasal 4
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.