TUGAS PBAK SRI NANDA ALI

CONTOH KASUS TENTANG JENIS-JENIS KORUPSI
Dsosen Pengampuh : Siti Choirul Dwi Astuti, M. Tr. Keb

Pendidikan Budaya Anti Korupsi

Nama : Sri Nanda Ali
Nim : 751540120030
Prodi : D-III Kebidanan
Jurusan : Kebidanan

POLTEKKES KEMENKES GORONTALO
2021

A. Contoh kasus Kerugian uang Negara
Seperti pada kasus dugaan korupsi Bupati Kotawaringin timur Pada
awal Februari 2019 KPK menetapkan Bupati Kotawaringin timur
Supian Hadi sebagai tersangk terkait penyalahgunaan wewenang dalam
penerbitan iziusaha pertambangan (IUP) ketiga perusahaan Yaitu PT
fajar mentaya abadi koma PT Billy Indonesia, dan PT Aries iron
mining. Masing-masing perizinan itu diberika dalam kurung 2010
hingga 2012. Izin pertambangan yang diberikan diduga tidak sesuai
dengan persyaratan dan melanggar regulasi. Akibat perbuatan Supian,
kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5,8 triliun dan dan 711.000 dollar
Amerika serikat serikat. Dugaan kerugian itu dihitung dari produksi
hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian
kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.Supian juga
diduga melakukan kegiatan yang menguntungkan diri sendiri. Sebab,
diduga menerima sebuah mobil Toyota land cruiser seharga Rp 710 juta,
sebuah mobil Hummer H3 seharga Rp 1,3 miliar, dan uang senilai Rp
500 juta Jadi pada kasus ini termasuk contoh kerugian uang Negara

B. kasus Suap menyuap
Majelis hakim pengadilan tindakan pidana korupsi memvonis advokat
Arif fitriawan 3 tahun 10 bulan dan pengusaha Martin P Silitonga 3
tahun 6 bulan pada pengadilan tindak pidana korupsi, pada Kamis
(11/7/2019).Keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta
subsider 2 bulan.“Mengadili, menyatakan, terdakwa l, Arif fitriawan,
dan terdakwa ll, Martin P Silitonga, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara
bersama-sama sebagaimana dalam dakwaa”, kata hakim ketua Bambang
Hermanto Majelis hakim menilai advokat Arif fitriawan dengan
pengusaha Martin P Silitonga dinilai bukti menyuap panitera pengadilan
negeri Jakarta timur Muhammadiyah Ramadhan. Menurut majelis
hakim, dan Martin menyerahkan uang Rp 150 juta 47.000 dolar
Singapura (sekitar Rp 490 juta) kepada hakim iswahyu Widodo dan
Irwan.Pemberian melalui Muhammad Ramadan, panitia yang dikenal
dekat dengan kedua hakim. Uang dalam bentuk rupiah dan dolar
Singapura tersebut diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi
putusan perkara mengenai gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara
CV Citra lampia mandiri dan PT pacific mining resources.jadi kasus
diatas termasuk kasus suap menyuap antara satu sama lain.

C. Contoh kasus Penggelapan Dalam jabatan
Staf Marketing PT. Nhalini Dituntut 1,6 Tahun Penjara.
Perkara ini terjadi pada saat terdakwa mendapat kepercayaan dari
PT.Nhalini Tour And Travel untuk menjabat sebagai Staf Marketing di
PT.Nhalini Tour And Travel, kemudian pada 07 Desenber 2017 saksi
RR Diah Kumalasari selaku Direktur PT.Nhalini Tour And Travel
memberi tugas pada terdakwa untuk menerima order dari RSUD Dr
Soetomo untuk perjalanan wisata ke Pattaya Bangkok pada 20 Desenber
2017.
Kemudian kembali terdakwa diminta untuk menerima orderan dari
Pemprov Jatim Biro Kerjasama Bagian Humas Protokol untuk
perjalanan wisata ke Jogyakarta, karena memang itu adalah tugas yang
di kerjakan oleh terdakwa sehari hari.
Selanjutnya terdakwa menerima pembayaran DP (Uang muka) dari
Pemprov Jatim Biro Kerjasama Bagian Humas Protokol sebesar Rp10
juta, dari harga yang di tentukan oleh PT.Nhalini Tour And Travel
sebesar Rp 15 juta, namun sisa pembayaran yang berjumlah 15 juta
tersebut belum di serahkan oleh terdakwa Agustina Utami Putri kepada
pihak PT.Nhalini Tour And Travel.Terkuaknya perbuatan terdakwa ini
atas informasi dari pihak RSUD Dr Soetomo dan Pemprov Jatim Biro
Kerjasama Bagian Humas Protokol, kemudian pihak PT.Nhalini Tour
And Travel melakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan semuanya itu
di akui oleh terdakwa sehingga pihak PT.Nhalini Tour And Travel
mengalami kerugian sebesar Rp 298,900,000,-. (Ml).

D. contoh kasus Pemerasan
Ketiga tersangka tersebut yaitu, Kepala Kejari Inhu HS, Kepala Seksi
Tindak Pidana Khusus Kejari Inhu OAP, serta Kasubsi Barang
Rampasan Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
Kejari Inhu RFR.
Dugaan pemerasan yang terjadi terkait pengelolaan dana bantuan
operasional sekolah (BOS) tahun 2019.Menurut Hari, masing-masing
sekolah mendapatkan dana BOS sebesar Rp 65 juta saat pencairan
pertama.Masing-masing kepala sekolah, katanya, diduga memberikan
Rp 10 juta atau Rp 15 juta kepada oknum jaksa tersebut.Namun, Hari
menuturkan, penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung masih melakukan
penyidikan untuk mengetahui nominal yang diterima ketiga tersangka
secara lebih rinci.Selain itu, penyidik juga mendalami apakah dugaan

pemerasan hanya terkait pencarian dana BOS tahun 2019 atau termasuk
periode lain.
“Apakah berhenti di situ atau barangkali di tahun-tahun sebelumnya,
itulah nanti didalami di dalam penyidikan,” tutur dia.Ketiga jaksa
tersebut juga telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa
pembebasan dari jabatan struktural.Selain itu, terdapat tiga pejabat
Kejari Inhu lainnya yang juga dijatuhi hukuman disiplin dalam kasus
ini, yaitu Kasi Intel Kejari Inhu, Kasi Datun Kejari Inhu, dan Kasi
Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari
InhuKeenamnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela
terkait penyalahgunaan wewenang dan penerimaan pemberian yang
berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.
Namun, dari enam orang tersebut hanya tiga orang yang ditetapkan
sebagai tersangka setelah penyidik menemukan setidaknya dua alat
bukti.

E. Contoh kasus Perbuatan Curang
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir
Jenderal Rikwanto mengatakan Satgas Pangan Bareskrim menyiapkan
pasal untuk menjerat pemilik produsen beras PT Indo Beras Unggul.
Produsen beras Cap Ayam Jago yang berlokasi di Cikarang, Bekasi,
Jawa Barat, ini diketahui menimbun 1.116 ton beras siap edar. Beras
sebanyak itu diduga hasil oplosan yang siap dipasarkan. “Beras siap
edar itu dikemas dalam paket 5 kilogram, 10 kilogram, dan 25
kilogram,” ujar Rikwanto di Mabes Polri, Jumat, 21 Juli 2017. PT Indo
Beras Unggul, menurut Rikwanto, melanggar Pasal 382 KUHP tentang
Perbuatan Curang dalam Usaha dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Jadi bisa dijerat dua aturan
itu.”Modus kejahatan yang dilakukan pemilik PT Indo Beras Unggul,
kata Rikwanto, adalah manajemen perusahaan membeli gabah dari
petani dalam jumlah besar dengan harga murah. Gabah tersebut lantas
diolah dengan cara dikeringkan, kemudian digiling.
Selesai digiling dan menjadi beras, PT Indo Beras Unggul mengoplos
dengan beras lain dan diberi merek, sehingga tampak beras ini kualitas
premium. “Antara label dan kualitas beras tidak sama. Ini
pelanggarannya,” kata Rikwanto.
Rikwanto menambahkan, label yang dibuat PT Indo Beras Unggul
meliputi Super Pandan, Cianjur, Rojo Lele, Segon, Bangkok, Ulen,

Pandan Wangi, Lele Dumbo, dan Ayam Jago Merah. Diduga semua
kemasan beras yang dibikin di gudang itu hasil oplosan.
PT Indo Beras Unggul digerebek tim Direktorat Tindak Pidana
Ekonomi Khusus Bareskrim Polri di Jalan Rengas kilometer 60,
Karangsambung, Kedungwaringin, Bekasi, pada Kamis malam, 20 Juli
2017. “Berdasarkan hasil penyidikan diperoleh fakta bahwa perusahaan
ini membeli gabah di tingkat petani dengan harga Rp 4.900 per
kilogram,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim
Polri Brigadir Jenderal Agung Setya.Menurut Agung, produsen beras ini
punya andil menetapkan harga pembelian gabah di tingkat petani yang
jauh di atas harga pemerintah. Sehingga pelaku usaha lain tidak sanggup
bersaing. “Pelaku usaha lain dirugikan,” katanya.
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan gudang PT Indo
Beras Unggul sudah disegel. Produsen beras ini diduga melakukan
penipuan dengan menjual beras medium bersubsidi menjadi beras
premium. “Ini enggak main-main. Masyarakat dan negara dirugikan
sampai ratusan triliun rupiah,” ujar Tito.

F. Contoh kasus Benturan dalam kepentingan pengadaan
Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan dipilih melalui
proses seleksi Tender. Proses ini harus berjalan secara bersih dan jujur.
Pihak dengan rekam jejak Terbaik dan harga yang kompetitif yang
dipilih. Untuk menjaga keadilan, pihak Penyeleksi tidak boleh ikut
menjadi kandidat.

G. Contoh kasus Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kadis PUPR
Kabupaten Mojokerto, Zaenal Abidin, terkait kasus gratifikasi.
“Hari ini, Rabu, 15 Januari 2020 jam 17.00, seorang pelaku tindak
pidana korupsi harus mempertanggung perbuatannya. Tersangka
Zainal Abidin ditahan oleh penyidik KPK untuk 20 hari ke depan di
Rutan KPK,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, Rabu (15/1).
Zaenal ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati nonaktif
Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. Mereka diduga menerima gratifikasi
dari rekanan pelaksana proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto
Dinas, SKPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD-SMA.
Peran Zaenal sendiri sebagai pengatur pemenangan rekanan yang
ditunjuk oleh Mustofa untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas
PUPR Kab. Mojokerto. Ia juga menagih kepada rekanan untuk fee yang

diminta Mustofa. Zaenal juga menerima fee proyek dari rekanan yang
mengerjakan proyek/pekerjaan di Dinas PUPR Kab. Mojokerto tersebut.
Mustofa diduga menyimpan uang suap secara tunai atau sebagian
disetorkan ke rekening bank yang bersangkutan. Selain itu, Mustofa
disinyalir menyimpan uang itu di perusahaan milik keluarga pada
MUSIKA Group, yaitu CV MUSIKA, PT Sirkah Purbantara, dan PT
Jisoelman Putra Bangsa dengan modus utang bahan atau beton.

Mustofa juga diduga membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi itu
untuk kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain,
kendaraan roda dua sebanyak 2 unit, jetski sejumlah 5 unit, dan uang
tunai Rp4,2 miliar. Atas perbuatan itu, Mustofa dijerat Pasal 3 dan atau
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.