STANDAR KOMPETENSI PROFESI AKUNTAN PUBLIK

mempertimbangkan struktur dan relevansi program pendidikan yang diselesaikan oleh calon
akuntan publik. Program pendidikan profesi akuntan publik yang memberikan hasil yang serupa
dengan hasil yang diperoleh dari pengalaman berbasis kerja yang diukur (seperti magang) dapat
berkontribusi pada ketentuan total untuk pengalaman praktik. Demikian pula, di mana program
pendidikan profesi akuntan publik substansial telah diselesaikan, seperti gelar Master di bidang
akuntansi, IAPI dapat memilih untuk mengurangi komponen pengalaman praktik. Misalnya, Jika
IAPI memilih pendekatan berbasis masukan mungkin mempertimbangkan tiga tahun
pengalaman praktik (seperti yang lebih dipilih dan diimplementasikan oleh beberapa IAPI), atau
dua tahun dengan gelar Master di bidang akuntansi atau bidang relevan lainnya, atau minimal
lima tahun total pendidikan akuntansi gabungan dan pengalaman praktik yang cukup.

A13. Terlepas dari keseimbangan bagian-bagian komponennya, biasanya terdapat ekspektasi oleh
publik bahwa seorang akuntan publik telah menyelesaikan program pendidikan profesi akuntan
publik dan telah memperoleh pengalaman praktik yang cukup.

Pendekatan Kombinasi (Ref: Para. 15)

A14. Pendekatan yang menggabungkan pendekatan berbasis masukan dan keluaran dapat dibangun
oleh IAPI. Unit masukan dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap kompetensi profesional
yang diukur. Pencapaian kompetensi tertentu dapat digunakan untuk memverifikasi masukan,
atau dalam beberapa kasus menggantikan sebagian dari ketentuan masukan.

Supervisi dan Pemantauan atas Pengalaman Praktis (Ref: Para. 16–19)

A15. Seorang supervisor pengalaman praktik adalah seorang akuntan publik yang bertanggung jawab
untuk membimbing, memberitahu, dan membantu calon akuntan publik dalam memperoleh
pengalaman praktik yang cukup. Supervisor pengalaman praktik dapat merepresentasikan
hubungan penting antara calon akuntan publik dan IAPI. Mereka dapat bertanggung jawab untuk
merencanakan periode pengalaman praktik, dan memberikan panduan kepada calon akuntan
publik. Di beberapa lingkungan, supervisor pengalaman praktik juga dapat memberikan
dukungan pendampingan kepada calon akuntan publik. IAPI dapat memberikan pelatihan untuk
supervisor pengalaman praktik, dan menerapkan program bantuan dan pengendalian mutu.

A16. Supervisor pengalaman praktik dapat dibantu dalam menjalankan fungsi pemantauannya oleh
orang lain, beberapa di antaranya mungkin bukan akuntan publik.

A17. Bukti yang dapat diverifikasi adalah bukti yang objektif, serta mampu dibuktikan dan
dipertahankan.

A18. Tujuan dari penelaahan berkala oleh supervisor pengalaman praktik dari catatan pengalaman
praktis, didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi, adalah untuk memeriksa bahwa ketentuan
yang ditetapkan oleh IAPI atau otoritas regulator terpenuhi. Selain itu, penelaahan berkala ini
juga dapat digunakan untuk memantau kemajuan individu. Apabila kemajuan calon akuntan
publik tidak sesuai dengan ekspektasi, supervisor pengalaman praktik memiliki kesempatan
untuk menelaah situasi untuk menemukan alasan mengapa dan apa yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kemajuan. Pemantauan berkala ini akan (a) memberikan kesempatan bagi
supervisor pengalaman praktik, pemberi kerja, dan calon akuntan publik untuk menelaah
pengalaman praktik yang diperoleh hingga saat ini, dan (b) membantu pengembangan calon
akuntan publik di masa depan.

A19. Dalam menilai kecukupan pengalaman praktik yang didapat oleh calon akuntan publik, badan-
badang anggota IFAC dapat mempertimbangkan kegiatan berikut:

SKPAP 5 (2021) 41

(a) Membangun sistem, yang dapat mengambil pendekatan pengambilan sampel, untuk
memantau dan melaporkan pengalaman praktik yang diperoleh;

(b) Memberikan panduan tertulis rinci untuk pemberi kerja, supervisor pengalaman praktik,
dan calon akuntan publik mengenai program pengalaman praktik dan peran dan tanggung
jawabnya masing-masing;

(c) Menetapkan mekanisme untuk menyetujui kesesuaian pemberi kerja untuk memberikan
pengalaman praktik yang tepat bagi calon akuntan publik;

(d) Menilai dan menyetujui lingkungan pengalaman praktik sebelum memulai pengalaman.
Misalnya, sifat dan ruang lingkup pengalaman praktik dan pengaturan pelatihan atas
pemberi kerja dapat ditelaah untuk memastikan bahwa calon akuntan publik akan
menerima arahan, supervisi, pendampingan, konseling, dan evaluasi yang sesuai;

(e) Menetapkan sistem pelaporan berkala oleh pemberi kerja untuk mencakup perubahan, jika
ada, dalam sifat, ruang lingkup, dan konten pengalaman praktik yang direncanakan yang
dilakukan oleh calon akuntan publik;

(f) Menilai, sebelum penyelesaian PPA, pengalaman praktik yang diperoleh, berdasarkan
pengajuan tertulis (mungkin didukung dengan pengajuan lisan) yang dibuat oleh calon
akuntan publik dan supervisor pengalaman praktik (lihat juga SKPAP 6, Penilaian
Kompetensi);

(g) Mendorong pemberi kerja untuk memberikan umpan balik kepada calon akuntan publik
dan supervisor pengalaman praktik, dan untuk berkomunikasi ketika kompetensi telah
dicapai;

(h) Memantau pemberi kerja dan supervisor pengalaman praktik yang telah disetujui
sebelumnya. IAPI dapat menganjurkan area untuk perbaikan atau mungkin
merekomendasikan pencabutan atas persetujuan apabila kondisi telah begitu berubah
sehingga kriteria pengalaman yang relevan tidak terpenuhi; dan

(i) Melakukan kajian berkala dan tepat waktu tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh
akuntan publik untuk membantu memastikan bahwa pengalaman praktik yang cukup telah
diperoleh dan didukung dengan bukti yang dapat diverifikasi, misalnya, catatan pekerjaan.

A20. SKPAP 6, Penilaian Kompetensi memberikan prinsip-prinsip yang berlaku untuk desain kegiatan
penilaian yang digunakan untuk menilai kecukupan pengalaman praktik.

A21. Berbagai kegiatan dapat digunakan untuk menilai kecukupan pengalaman praktik dari calon
akuntan publik. Kegiatan penilaian yang tepat dapat mencakup penilaian di tempat kerja seperti
yang disajikan dalam SKPAP 2, Kompetensi Teknis, SKPAP 3, Keahlian Profesional dan
SKPAP 4, Nilai-nilai, Etika, dan Perilaku profesional di bidang fokusnya masing-masing dalam
PPA.

SKPAP 5 (2021) 42

STANDAR KOMPETENSI PROFESI AKUNTAN PUBLIK (SKPAP) 6
PENILAIAN KOMPETENSI

DAFTAR ISI

________________________________________________________________________________

Paragraf

Pendahuluan

Ruang Lingkup ................................................................................................................... (1– 5)

Tanggal Efektif .................................................................................................................. (6)

Tujuan ............................................................................................................................... (7)

Ketentuan

Penilaian Formal atas Kompetensi...................................................................................... (8)

Prinsip Penilaian ................................................................................................................ (9)

Bukti yang Dapat Diverifikasi ........................................................................................... (10)

Penjelasan Material

Ruang Lingkup.................................................................................................................... (A1 – A3)

Tujuan ................................................................................................................................ (A4)

Penilaian Formal atas Kompetensi...................................................................................... (A5 – A8)

Prinsip Penilaian ................................................................................................................ (A9 – A20)

Bukti yang Dapat Diverifikasi ........................................................................................... (A21 – A22)

________________________________________________________________________________

SKPAP 6 (2021) 43

Pendahuluan
Ruang Lingkup (Ref: Para. A1 – A3)
1. Standar Kompetensi Profesi Akuntan Publik (SKPAP) ini menetapkan ketentuan untuk penilaian

kompetensi yang harus ditunjukkan oleh calon akuntan publik pada akhir Pengembangan
Profesional Awal (PPA).
2. SKPAP ini dapat membantu organisasi pendidikan, pemberi kerja, regulator, otoritas pemerintah,
anggota IAPI, dan pemangku kepentingan lainnya yang mendukung pembelajaran dan
pengembangan calon akuntan publik. Harus dapat dipastikan bahwa PPA memenuhi ketentuan
SKPAP ini.
3. Dalam SKPAP, penilaia adalah evaluasi atas kompetensi profesional yang dikembangkan melalui
pembelajaran dan pengembangan. PPA adalah pembelajaran dan pengembangan di mana calon
akuntan publik pertama kali mengembangkan kompetensi yang mengarah pada pelaksanaan peran
sebagai akuntan publik. Pembelajaran dan pengembangan, bagaimanapun, merupakan proses
pengembangan dan pemeliharaan kompetensi profesional yang berkelanjutan sepanjang karir
seorang akuntan publik, dan terus berlanjut melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).
Selama PPA fokusnya adalah pada pencapaian kompetensi profesional. Selama PPL fokusnya
adalah pada pengembangan dan pemeliharaan kompetensi profesional.
4. SKPAP ini menetapkan ketentuan untuk penilaian kompetensi, sementara
a. SKPAP 2, Kompetensi Teknis, SKPAP 3, Keahlian Profesional, dan SKPAP 4, Nilai-nilai, Etika,
dan Perilaku profesional, menetapkan ketentuan penilaian yang relevan dengan bidang fokusnya
dalam PPA; dan
b. SKPAP 5, Pengalaman Praktik, menetapkan ketentuan untuk penilaian atas pengalaman praktik.
5. Definisi dan penjelasan dari istilah kunci yang digunakan dalam SKPAP diatur dalam Daftar
Istilah SKPAP.

Tanggal Efektif
6. SKPAP ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2022.

Tujuan (Ref: Para. A4)
7. Tujuan dari SKPAP ini adalah untuk menetapkan apakah calon akuntan publik telah menunjukkan

tingkat kompetensi profesional yang sesuai pada akhir PPA untuk menjalankan peran sebagai
akuntan publik.

Ketentuan
Penilaian Formal atas Kompetensi (Ref: Para. A5 – A8)
8. IAPI harus secara formal menilai apakah calon akuntan publik telah mencapai tingkat kompetensi

profesional yang sesuai pada akhir PPA, berdasarkan hasil dari berbagai kegiatan penilaian yang
dilakukan selama PPA.

Prinsip Penilaian (Ref: Para. A9 – A20)
9. IAPI harus merancang kegiatan penilaian yang memiliki tingkat keandalan, keabsahanvaliditas,

keadilan, transparansi, dan kecukupan yang tinggi dalam program pendidikan profesi akuntan
publik.

SKPAP 6 (2021) 44

Bukti yang Dapat Diverifikasi (Ref: Para. A21 – A22)

10. IAPI harus mendasarkan penilaian kompetensi calon akuntan publik pada bukti yang dapat
diverifikasi.

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain

Ruang Lingkup (Ref: Para. 1–5)

A1. Kompetensi profesional dapat dijelaskan dan dikategorikan dengan berbagai cara. Dalam SKPAP
ini, kompetensi profesional adalah kemampuan untuk menjalankan peran sesuai dengan standar
yang ditentukan. Kompetensi profesional melampaui pengetahuan tentang prinsip, standar,
konsep, fakta, dan prosedur; ini adalah integrasi dan penerapan atas (a) kompetensi teknis, (b)
keahlian profesional, dan (c) nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional.

A2. Selama PPA, penilaian dapat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, pemberi kerja,
regulator, badan perizinan, universitas, perguruan tinggi lain, dan penyedia pendidikan swasta.
Meskipun penilaian kompetensi selama PPA merupakan tanggung jawab IAPI, pemangku
kepentingan lainnya dapat memberikan masukan yang substantif ke dalam kegiatan penilaian.

A3. Akuntan publik terus terlibat dalam pembelajaran seumur hidup untuk mengembangkan dan
menjaga kompetensi profesional yang relevan dengan perannya selama PPL. Perubahan
lingkungan kerja, kemajuan karir, atau peran baru mungkin mengharuskan akuntan publik
meningkatkan tingkat kompetensi profesionalnya dan memperoleh kompetensi baru. Ini tercakup
dalam SKPAP 7, Pendidikan Profesional Berkelanjutan.

Tujuan (Ref: Para. 7)

A4. Penetapan apakah calon akuntan publik telah menunjukkan tingkat kompetensi profesional yang
sesuai pada akhir PPA, memiliki beberapa tujuan. Hal ini melindungi kepentingan publik,
meningkatkan kualitas pekerjaan akuntan publik, dan mendukung kredibilitas profesi akuntansi.

Penilaian Formal atas Kompetensi (Ref: Para. 8)

A5. Untuk menilai secara formal apakah kompetensi profesional telah dicapai, IAPI dapat
memanfaatkan hasil dari satu atau lebih kegiatan penilaian yang berlangsung selama PPA.
Konfigurasi kegiatan penilaian selama PPA dapat bervariasi, dan dapat mencakup, tetapi tidak
terbatas pada:
a. Ujian multidisiplin tunggal yang dilakukan pada akhir PPA;
b. Serangkaian ujian yang berfokus pada area kompetensi profesional tertentu, yang
dilakukan sepanjang PPA; atau
c. Serangkaian ujian dan penilaian di tempat kerja yang dilakukan sepanjang PPA.

A6. Kegiatan penilaian adalah kegiatan yang dirancang untuk menilai area kompetensi profesional
tertentu. Selama PPA, kegiatan penilaian dapat dipilih agar sesuai dengan aspek tertentu dari
kompetensi profesional yang sedang dinilai. Contoh kegiatan penilaian dapat mencakup, tetapi
tidak terbatas pada:
(a) Ujian tertulis;
(b) Ujian lisan;
(c) Pengujian objektif;
(d) Pengujian dengan bantuan komputer;
(e) Penilaian kompetensi di tempat kerja oleh pemberi kerja; dan
(f) Penelaahan atas portofolio bukti penyelesaian kegiatan di tempat kerja.

SKPAP 6 (2021) 45

A7. Jenis kegiatan penilaian yang dipilih dapat bergantung pada faktor-faktor yang spesifik terhadap
IAPI, yang dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
(a) Keterpencilan dan penyebaran lokasi geografis di mana calon akuntan publik berada;
(b) Sumber daya pendidikan dan sumber daya lain yang tersedia dari IAPI;
(c) Jumlah dan latar belakang calon akuntan publik yang sedang dinilai; dan
(d) Ketersediaan atas kesempatan pembelajaran dan pengembangan yang diberikan oleh
pemberi kerja.
A8. Faktor-faktor yang relevan untuk menentukan tingkat kompetensi profesional yang sesuai
untuk dicapai oleh akuntan publik dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
(a) Kerumitan dan variasi tugas yang dilakukan oleh akuntan publik;
(b) Ekspektasi pemangku kepentingan (seperti publik, pemberi kerja, dan regulator) terkait
dengan sifat dan tingkat kompetensi profesional;
(c) Pengetahuan khusus yang dibutuhkan oleh akuntan publik yang bekerja di industri
tertentu;
(d) Tingkat pertimbangan profesional yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan atau
menyelesaikan tugas;
(e) Peran beragam akuntan publik, seperti pembuat laporan keuangan, penasihat pajak, atau
akuntan manajemen; dan
(f) Kerumitan lingkungan kerja

Prinsip Penilaian (Ref: Para. 9)

A9. Program pendidikan profesi akuntan publik dirancang untuk mendukung calon akuntan publik
untuk mengembangkan kompetensi profesional yang sesuai pada akhir PPA. Program tersebut
dapat mencakup pendidikan formal yang diberikan melalui gelar dan mata kuliah yang
ditawarkan oleh universitas, penyedia pendidikan tinggi lainnya, dan pemberi kerja, serta
pelatihan di tempat kerja. Oleh karena itu, rancangan program pendidikan profesi akuntan publik
selama PPA dapat melibatkan masukan substantif dari pemangku kepentingan selain IAPI.

A10. Prinsip penilaian berlaku untuk kegiatan penilaian individu yang dilakukan selama PPA. Namun,
tidak selalu mungkin untuk mencapai tingkat keandalan, validitas, keadilan, transparansi, dan
kecukupan yang tinggi untuk setiap kegiatan penilaian individu.

A11. Suatu kegiatan penilaian memiliki tingkat keandalan yang tinggi jika, dengan situasi yang sama,
secara konsisten menghasilkan hasil yang sama. Keandalan bukanlah ukuran absolut, dan
kegiatan penilaian yang berbeda mungkin memiliki tingkat keandalan yang berbeda. Suatu
kegiatan penilaian memiliki keandalan yang tinggi jika mayoritas penilai, yang bertindak secara
independen, dengan situasi yang sama, secara konsisten sampai pada pertimbangan yang sama.

A12. Terdapat banyak cara agar kegiatan penilaian dapat dirancang untuk meningkatkan keandalan.
Misalnya:
(a) Keandalan ujian tertulis dapat ditingkatkan dengan menghindari penggunaan kata-kata
yang ambigu dalam pertanyaan atau instruksi ujian;
(b) Keandalan pengujian objektif dapat ditingkatkan dengan melakukan penelaahan internal
atau eksternal terhadap konten pengujian sebelum difinalisasi; dan
(c) Keandalan penilaian di tempat kerja dapat ditingkatkan dengan memilih penilai yang
memiliki tingkat kemampuan tinggi yang sebanding, dan dengan memberi mereka
pelatihan yang sesuai untuk memungkinkan mereka menilai tugas.

A13. Suatu kegiatan penilaian memiliki tingkat validitas yang tinggi jika mengukur apa yang
dimaksudkan untuk diukur. Validitas bukanlah ukuran absolut, dan kegiatan penilaian yang

SKPAP 6 (2021) 46

berbeda mungkin memiliki tingkat validitas yang berbeda. Validitas memiliki beberapa bentuk
dan meliputi:
(a) Validitas muka — Kegiatan penilaian memiliki validitas muka yang tinggi jika kegiatan

penilaian dianggap mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur;
(b) Validitas prediksi — Kegiatan penilaian memiliki validitas prediksi yang tinggi jika materi

kegiatan penilaian berkaitan dengan aspek tertentu dari kompetensi profesional yang
dimaksudkan untuk dinilai; dan
A14. Terdapat banyak cara untuk merancang kegiatan penilaian untuk meningkatkan validitas.
Misalnya:
(a) Validitas muka dapat ditingkatkan ketika menilai kompetensi calon akuntan publik untuk
menerapkan standar akuntansi tertentu, jika ujian mencakup studi kasus yang
komprehensif dan relevan, dan bukan studi kasus sederhana yang berdasarkan informasi
yang tidak lengkap;
(b) Validitas prediksi dapat ditingkatkan untuk menilai kompetensi dalam kepemimpinan,
dengan mengandalkan penilaian di tempat kerja tentang seberapa baik seorang calon
akuntan publik memimpin sebuah tim, dan bukan mengandalkan hasil dari ujian tertulis;
dan
(c) Validitas materi dapat ditingkatkan jika ujian mencakup lebih banyak, dan bukan
beberapa, aspek dari area kompetensi profesional tertentu yang sedang dinilai.

A15. Suatu kegiatan penilaian memiliki tingkat keadilan yang tinggi jika adil dan tanpa bias. Keadilan
bukanlah ukuran absolut, dan kegiatan penilaian yang berbeda mungkin berbeda dalam tingkat
keadilannya. Keadilan dapat ditingkatkan ketika mereka yang merancang kegiatan penilaian
menyadari kemungkinan adanya bias.

A16. Terdapat banyak cara untuk merancang kegiatan penilaian untuk meningkatkan keadilan.
Misalnya:
(a) Keadilan dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa kegiatan penilaian hanya
mengandalkan teknologi berbasis komputer yang tersedia untuk seluruh calon akuntan
publik; dan
(b) Keadilan dapat ditingkatkan dengan menelaah kertas ujian untuk menghilangkan asumsi
yang berkaitan dengan pengetahuan kultural yang tidak umum dimiliki oleh seluruh calon
akuntan publik.

A17. Suatu kegiatan penilaian memiliki tingkat transparansi yang tinggi ketika rincian kegiatan
penilaian, seperti area kompetensi yang akan dinilai dan waktu kegiatan, diungkapkan secara
publik. Transparansi tingkat tinggi juga relevan ketika mempertimbangkan keseluruhan kegiatan
penilaian yang dilakukan selama PPA. Transparansi bukanlah ukuran mutlak, dan kegiatan
penilaian yang berbeda mungkin berbeda dalam tingkat transparansinya. Komunikasi yang jelas
dan dapat diakses dengan para pemangku kepentingan dapat mengarah pada pencapaian tingkat
transparansi yang tinggi.

A18. Terdapat banyak cara untuk meningkatkan transparansi dari kegiatan penilaian. Misalnya:
(a) Sehubungan dengan keseluruhan kegiatan penilaian yang dilakukan selama PPA,
transparansi dapat ditingkatkan dengan membuat pernyataan yang tersedia secara publik
yang menjelaskan area kompetensi profesional yang akan dinilai, jenis kegiatan penilaian
yang disertakan, dan waktu kegiatan penilaian tersebut selama PPA;
(b) Transparansi dapat ditingkatkan dalam penilaian di tempat kerja ketika pemberi kerja
mengkomunikasikan kepada karyawan kerangka kompetensi yang didefinisikan dengan
jelas untuk menilai kompetensi karyawan; dan

SKPAP 6 (2021) 47

(c) Transparansi dalam pengaturan dan pelaksanaan ujian dapat ditingkatkan dengan membuat
informasi yang berkaitan dengan pengembangan, penilaian, dan pengelolaan ujian tersedia
secara publik.

A19. Suatu kegiatan penilaian memiliki tingkat kecukupan yang tinggi jika (a) memiliki keseimbangan
antara kedalaman dan keluasan, pengetahuan, dan penerapan, dan (b) menggabungkan materi
dari berbagai area yang diterapkan pada berbagai situasi dan konteks. Tingkat kecukupan yang
tinggi juga relevan ketika mempertimbangkan keseluruhan kegiatan penilaian yang dilakukan
selama PPA. Kecukupan bukanlah ukuran mutlak, dan kegiatan penilaian yang berbeda mungkin
berbeda dalam tingkat kecukupannya.

A20. Terdapat banyak cara untuk merancang kegiatan penilaian untuk meningkatkan kecukupan.
Misalnya:

a. Kecukupan dapat ditingkatkan di seluruh PPA dengan memasukkan kegiatan penilaian yang
menilai kompetensi teknis yang diperlukan, keahlian profesional, dan nilai-nilai, etika, dan
perilaku profesional (keluasan) pada tingkat detail (kedalaman) yang sesuai; dan

b. Kecukupan dalam kaitannya dengan penilaian di tempat kerja dapat ditingkatkan dengan
mengharuskan calon akuntan publik untuk menunjukkan kompetensi profesional di berbagai
keahlian profesional, dan nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional yang diterapkan pada
banyak situasi yang berbeda.

Bukti yang Dapat Diverifikasi (Ref: Para. 10)

A21. Bukti yang dapat diverifikasi adalah bukti yang objektif, serta mampu dibuktikan dan
dipertahankan. Mendasarkan penilaian kompetensi pada bukti yang dapat diverifikasi dapat
memenuhi kebutuhan pihak ketiga yang mengawasi atau mengatur IAPI. Ini juga akan
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan bahwa calon akuntan publik telah
mencapai tingkat kompetensi profesional yang sesuai pada akhir PPA.

A22. Contoh bukti yang dapat diverifikasi meliputi:
(a) Sertifikat kelulusan mata ujian;
(b) Catatan hasil atas keberhasilan pencapaian dalam ujian; dan
(c) Catatan prestasi yang diberikan oleh pemberi kerja atas kompetensi yang dicapai.

SKPAP 6 (2021) 48

STANDAR KOMPETENSI PROFESI AKUNTAN PUBLIK (SKPAP) 7
PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN

DAFTAR ISI

________________________________________________________________________________

Paragraf

Pendahuluan

Ruang Lingkup.................................................................................................................... (1–6)

Tanggal Efektif .................................................................................................................. (7)

Tujuan ............................................................................................................................... (8)

Ketentuan

PPL bagi Akuntan Publik ................................................................................................... (9)

Dorongan atas, dan Akses ke, PPL ..................................................................................... (10–11)

Pengukuran PPL ................................................................................................................. (12–14)

Pemantauan dan Penegakan PPL ....................................................................................... (15–16)

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain

Ruang Lingkup ................................................................................................................... (A1 – A6)

Tujuan ................................................................................................................................ (A7 – A8)

PPL untuk Akuntan Publik ................................................................................................. (A9 – A15)

Dorongan atas, dan Akses ke, PPL ..................................................................................... (A16 – A17)

Pengukuran PPL.................................................................................................................. (A18 – A26)

Pemantauan dan Penegakan PPL ........................................................................................ (A27 – A41)

________________________________________________________________________________

SKPAP 7 (2021) 49

Pendahuluan
Ruang Lingkup (Ref: Para. A1 – A6)
1. Standar Kompetensi Profesi Akuntan Publik (SKPAP) ini mengatur Pendidikan Profesional

Berkelanjutan (PPL) yang diperlukan bagi anggota IAPI untuk mengembangkan dan
mempertahankan kompetensi profesional yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas
tinggi kepada klien, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lainnya, dan dengan demikian
untuk memperkuat kepercayaan publik dalam akuntansi profesi.
2. PPL adalah pembelajaran dan pengembangan yang berlangsung setelah Pengembangan
Profesional Awal (PPA), dan yang mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional
untuk memungkinkan akuntan publik untuk terus menjalankan perannya secara kompeten. PPL
mencakup kegiatan pembelajaran dan pengembangan yang relevan dengan peran akuntan publik,
seperti: (a) pendidikan, (b) pelatihan, (c) pengalaman praktik, (d) pendampingan dan pembinaan,
(e) jaringan, (f) observasi, umpan balik, dan kegiatan reflektif, dan (g) kegiatan pengembangan
diri.
3. Ketentuan kompetensi profesional dapat berubah karena akuntan publik mengambil peran baru
selama karirnya. PPL yang mencakup banyak elemen yang sama dengan PPA juga
mengembangkan keluasan dan kedalaman kompetensi profesional tambahan yang mungkin
diperlukan saat pindah ke peran baru.
4. SKPAP ini dapat membantu akuntan publik, pemberi kerja, regulator, otoritas pemerintah,
organisasi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya yang mendukung PPL akuntan publik.
IAPI memiliki tanggung jawab atas PPL akuntan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan
SKPAP ini.
5. Merupakan tanggung jawab akuntan publik untuk mengembangkan dan mempertahankan
kompetensi profesional dengan melakukan kegiatan PPL yang relevan. SKPAP ini ditujukan
kepada anggota IAPI dalam perannya untuk membantu akuntan publik mengembangkan dan
mempertahankan kompetensi profesional yang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik
dengan:
a. Menetapkan ketentuan PPL terkait dengan pengembangan dan implementasi prosedur

pengukuran, pemantauan, dan kepatuhan yang tepat;
b. Mendorong pentingnya, dan komitmen untuk, pembelajaran seumur hidup di antara akuntan

publik; dan
c. Memfasilitasi akses ke kesempatan dan sumber daya PPL untuk akuntan publik.
6. Definisi dan penjelasan dari istilah kunci yang digunakan dalam SKPAP diatur dalam Daftar
Istilah SKPAP.

Tanggal Efektif
7. SKPAP ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2022.

Tujuan (Ref: Para. A7 – A8)
8. Tujuan dari SKPAP ini adalah untuk menetapkan bahwa akuntan publik melakukan PPL yang

relevan untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang diperlukan
untuk menjalankan perannya sebagai akuntan publik.

Ketentuan

SKPAP 7 (2021) 50

PPL untuk Akuntan Publik (Ref: Para. A9 – A15)
9. IAPI mensyaratkan akuntan publik untuk melakukan dan mencatat PPL relevan yang

mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang diperlukan untuk
menjalankan perannya sebagai akuntan publik.

Dorongan atas, dan Akses ke, PPL (Ref: Para. A16 – A18)
10. IAPI mendorong pentingnya, dan komitmen untuk, PPL serta pengembangan dan pemeliharaan

kompetensi profesional.
11. IAPI memfasilitasi akses ke kesempatan dan sumber daya PPL untuk membantu akuntan publik

dalam memenuhi tanggung jawab pribadinya untuk melakukan PPL yang mengembangkan dan
mempertahankan kompetensi profesional.

Pengukuran PPL (Ref: Para. A19 – A20, A27)
12. IAPI menetapkan pendekatan untuk pengukuran PPL akuntan publik dengan menggunakan

pendekatan berbasis keluaran, pendekatan berbasis masukan, atau keduanya.

Pendekatan Berbasis Keluaran (Ref: Para. A21 – A23)
13. Ketika IAPI menggunakan pendekatan berbasis keluaran harus mensyaratkan akuntan publik

untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang ditunjukkan dengan
pencapaian capaian pembelajaran (learning outcomes) yang relevan untuk menjalankan perannya
sebagai akuntan publik.

Pendekatan Berbasis Masukan (Ref: Para. A24 – A26)
14. Ketika IAPI menggunakan pendekatan berbasis masukan harus mensyaratkan akuntan publik

untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang ditunjukkan dengan
penyelesaian sejumlah kegiatan pembelajaran dan pengembangan yang relevan untuk menjalankan
perannya sebagai akuntan publik.

Pemantauan dan Penegakan PPL (Ref: Para. A28 – A42)
15. IAPI menentukan sifat dan tingkat bukti yang dapat diverifikasi bahwa akuntan publik diharuskan

untuk mempertahankan PPL yang telah dilakukan.
16. IAPI menetapkan proses sistematis untuk (a) memantau apakah akuntan publik memenuhi

ketentuan PPL, dan (b) memberikan sanksi yang sesuai atas kegagalan untuk memenuhi ketentuan
tersebut.

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain
Ruang Lingkup (Ref: Para. 1–6)
A1. Dalam SKPAP, Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh ijin untuk memberikan

jasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Akuntan Publik. Lingkup jasa akuntan
publik mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
(a) Menyiapkan, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang

relevan dan tepat;

SKPAP 7 (2021) 51

(b) Bermitra dalam pengambilan keputusan, dan dalam perumusan dan implementasi strategi
organisasi;

(c) Mengaudit informasi keuangan dan non-keuangan, dan menyediakan layanan asurans dan
konsultasi lainnya; dan

(d) Menyiapkan dan menganalisis informasi pajak yang relevan.

A2. Kompetensi profesional adalah kemampuan untuk menjalankan peran dengan standar yang
ditentukan. Kompetensi profesional melampaui pengetahuan tentang prinsip, standar, konsep,
fakta, dan prosedur; ini adalah integrasi dan penerapan capaian pembelajaran untuk: (a)
kompetensi teknis, (b) keahlian profesional, dan (c) nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional.

A3. Melakukan PPL tidak menjamin bahwa akuntan publik akan mengembangkan dan
mempertahankan kompetensi profesional yang diperlukan untuk memberikan jasa profesional
berkualitas tinggi. Namun demikian, PPL memainkan peran penting dalam memperkuat
keyakinan dan kepercayaan publik dengan memungkinkan akuntan publik mengembangkan dan
mempertahankan kompetensi profesional yang relevan dengan perannya sebagai akuntan publik.

A4. Akuntan publik diekspektasikan untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi
profesional karena mereka mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan dalam proses,
teknologi, standar profesional, ketentuan peraturan, tuntutan pemberi kerja, dan area lainnya.
Dalam mendukung akuntan publik dalam memenuhi ekspektasi ini, IAPI dapat secara berkala
menelaah kebijakan PPL-nya dan penerapan SKPAP ini.

A5. Program PPL yang dibangun dengan baik, yang diukur, dipantau, dievaluasi, dan ditegakkan
dapat menjadi bagian dari proses jaminan kualitas IAPI. Proses jaminan kualitas ini dapat
mencakup reviu jaminan kualitas pekerjaan akuntan publik (yang dapat termasuk reviu PPL yang
dilakukan oleh akuntan publik), investigasi, dan proses disipliner.

A6. Pembelajaran seumur hidup merepresentasikan pengejaran yang berkelanjutan atas kompetensi
teknis; keahlian profesional; dan nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional. Pembelajaran seumur
hidup sangat penting jika akuntan publik ingin memenuhi ekspektasi kepentingan publik.

Tujuan (Ref: Para. 8)

A7. Penetapan bahwa akuntan publik melakukan PPL yang relevan untuk mengembangkan dan
mempertahankan kompetensi profesional yang diperlukan untuk menjalankan perannya sebagai
akuntan publik memiliki beberapa tujuan. Hal ini membantu untuk melindungi kepentingan
publik, mendukung kinerja layanan berkualitas tinggi untuk klien, pemberi kerja, dan pemangku
kepentingan lainnya, dan mendukung kredibilitas profesi akuntansi.

A8. PPL diperlukan untuk akuntan publik, terlepas dari sektor atau ukuran organisasi di mana ia
bekerja, karena:
(a) Akuntan publik memiliki kewajiban kompetensi dan kehati-hatian profesional kepada
kliennya, organisasi yang mempekerjakan, dan pemangku kepentingan yang relevan, dan
diekspektasikan untuk bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional mereka1;
(b) Akuntan publik tunduk pada pengawasan publik dan berkontribusi pada pemeliharaan
kepercayaan publik;
(c) Publik cenderung mengandalkan penunjukan dan kedudukan profesional dari akuntan
publik. Kurangnya kompetensi berpotensi merusak reputasi dan kedudukan akuntan
publik, pemberi kerja, dan profesi akuntansi secara keseluruhan;

1 Kode Etik Profesi Akuntan Publik 52

SKPAP 7 (2021)

(d) Lingkungan yang berubah dengan cepat mendorong kebutuhan untuk mengembangkan
area kompetensi profesional baru; dan

(e) Pemberi kerja yang merekrut akuntan publik dapat mengandalkan sebutan/gelar profesi
sebagai bukti kompetensi profesional.

PPL untuk Akuntan Publik (Ref: Para. 9)

A9. PPL yang relevan memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan yang efektif untuk akuntan
publik. PPL relevan jika selaras dengan tanggung jawab peran akuntan publik dan membantu
mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang diperlukan untuk
menjalankan peran tersebut.

A10. Mengakui bahwa akuntan publik memiliki kebutuhan pembelajaran dan pengembangan yang
berbeda, IAPI dapat mengembangkan kerangka PPL yang dapat memberikan struktur, panduan,
atau penjelasan konsep untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan akuntan publik.
Kerangka PPL dapat membantu akuntan publik mengidentifikasi, melakukan, dan mencatat PPL
yang relevan. Sebagai contoh, kerangka PPL dapat mencakup struktur berikut untuk diikuti oleh
akuntan publik:
(a) Melakukan kegiatan penilaian diri untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran yang
relevan dan kesenjangan pengembangan pribadi;
(b) Merencanakan, menyelesaikan, dan mencatat kegiatan pembelajaran dan pengembangan;
(c) Mengevaluasi dan melakukan kegiatan reflektif pada kegiatan pembelajaran dan
pengembangan yang diselesaikan; dan
(d) Dengan demikian, merevisi rencana pembelajaran dan pengembangan.

A11. IAPI dapat memberikan sarana lain untuk membantu akuntan publik mengidentifikasi,
merencanakan, dan mencatat PPL yang relevan, seperti:
(a) Peta kompetensi, yang menyediakan daftar kompetensi utama untuk peran atau sektor
tertentu dari profesi akuntansi;
(b) Pola rencana pembelajaran, yang membantu akuntan publik untuk mengidentifikasi
kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, termasuk capaian pembelajaran, dan
merencanakan bagaimana memenuhinya; dan
(c) Contoh catatan pembelajaran yang memandu akuntan publik dalam mencatat kegiatan
pembelajaran dan pengembangannya.

A12. IAPI dapat memberikan panduan yang mendorong akuntan publik untuk mendiskusikan PPL
mereka dengan pemberi kerja, kolega, IAPI, dan organisasi profesional lainnya. Diskusi
semacam itu dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi atau kesenjangan
pembelajaran dan pengembangan, bersama dengan capaian pembelajaran yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi peluang pembelajaran yang relevan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut.

A13. IAPI dapat memilih untuk mengembangkan ketentuan atau panduan pada kegiatan pembelajaran
dan pengembangan atau capaian pembelajaran yang dianggap relevan dengan peran dan fungsi
akuntan publik di yurisdiksinya. IAPI juga dapat menentukan PPL atau capaian pembelajaran
khusus atau tambahan untuk:
(a) Area atau topik kompetensi khusus (misalnya, akuntansi dan pelaporan keuangan);
(b) Akuntan publik yang bekerja di bidang spesialis atau melakukan peran spesialis atau
khusus (misalnya, jasa pajak, akuntan forensik, pemeriksa fraud); dan
(c) Area kompetensi yang dianggap paling relevan dengan perlindungan kepentingan publik.

SKPAP 7 (2021) 53

A14. Mengingat pentingnya peran rekan perikatan audit bagi kepentingan publik, SKAPAP 8,
Kompetensi Profesional untuk Rekan Perikatan yang Bertanggung Jawab atas Audit Laporan
Keuangan2 menetapkan kompetensi profesional yang harus dikembangkan dan dipertahankan
oleh akuntan publik sebagai bagian dari peran tertentu.

A15. Dalam menetapkan ketentuan PPL, IAPI dapat mempertimbangkan apa yang relevan untuk
akuntan publik dalam keadaan khusus, misalnya:
• Untuk individu yang sedang mengambil cuti; dan
• Untuk individu yang telah pensiun dari praktik penuh waktu, dan yang terus bekerja dalam
kapasitas tertentu sebagai akuntan publik.

Dorongan atas, dan Akses ke, PPL (Ref: Para. 10–11)

A16. Berikut ini merupakan contoh kegiatan yang dapat berkontribusi pada dorongan atas PPL dan
pengembangan dan pemeliharaan kompetensi profesional:
(a) Mengkomunikasikan nilai PPL secara teratur kepada akuntan publik;
(b) Mendorong penggunaan kerangka PPL oleh akuntan publik untuk mendukung
pembelajaran dan pengembangan yang relevan;
(c) Mendorong berbagai kesempatan PPL yang tersedia untuk akuntan publik;
(d) Bekerja sama dengan pemberi kerja untuk menekankan pentingnya PPL dalam proses
manajemen kinerja; dan
(e) Bekerja sama dengan regulator lokal dan otoritas perizinan lainnya untuk mendorong
kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan PPL lokal.

A17. Berikut ini adalah contoh kegiatan pembelajaran dan pengembangan yang direncanakan dan
tidak direncanakan yang dapat didorong oleh IAPI untuk PPL:
(a) Melakukan program pendidikan atau acara pelatihan, seperti kursus pembelajaran
(disampaikan secara langsung atau secara virtual), kursus pembelajaran elektronik,
konferensi, dan seminar;
(b) Merefleksikan pengalaman praktik dan mengembangkan rencana pengembangan pribadi
melalui kegiatan penilaian diri;
(c) Menerima on-the-job training, umpan balik kinerja, atau panduan pengembangan
profesional dari seorang mentor atau pembina;
(d) Memberikan on-the-job training, umpan balik kinerja, atau panduan pengembangan
profesional sebagai mentor atau pembina;
(e) Berpartisipasi dalam, dan bekerja pada, dewan profesional, komite teknis, aktivitas sektor,
jaringan informasi, komunitas praktik, atau kelompok serupa lainnya;
(f) Menulis artikel, makalah, atau buku yang bersifat teknis, profesional, atau akademis;
(g) Meneliti hal pokok, termasuk membaca literatur dan jurnal profesional, untuk
diaplikasikan dalam peran akuntan publik;
(h) Belajar untuk ujian profesional, ujian ulang, atau ujian formal lainnya; dan
(i) Merancang, mengembangkan, menelaah, atau mengajar kursus pembelajaran
(disampaikan secara langsung atau virtual), kursus pembelajaran elektronik, konferensi,
seminar, atau program pendidikan dan acara pelatihan lainnya.

Pengukuran PPL (Ref: Para. 12)

A18. Pengukuran meliputi evaluasi bukti PPL dalam hal pencapaian capaian pembelajaran atau
penyelesaian sejumlah kegiatan pembelajaran dan pengembangan tertentu yang terkait dengan
(a) kompetensi teknis, (b) keahlian profesional, dan (c) nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional.

SKPAP 7 (2021) 54

A19. Dalam menentukan pendekatan untuk mengukur PPL, IAPI dapat mempertimbangkan sejumlah
faktor, termasuk:
(a) Pertimbangan kepentingan publik, termasuk masalah lingkungan lokal, ekspektasi publik,
dan ketentuan peraturan yang relevan; dan
(b) Kebutuhan pembelajaran dan pengembangan akuntan publik di yurisdiksi, termasuk
pemahaman tentang berbagai peran yang dijalankan akuntan publik.

Pendekatan Berbasis Keluaran (Ref: Para 13)

A20. Pendekatan berbasis keluaran mengukur PPL dengan menentukan apakah akuntan publik dapat
menunjukkan pencapaian capaian pembelajaran. Fokus pengukuran adalah pada apa yang dicapai
oleh akuntan publik setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Paragraf A31
memberikan contoh bukti yang dapat diverifikasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan
bahwa capaian pembelajaran telah dicapai.

A21. Hasil pembelajaran menetapkan konten dan kedalaman pengetahuan, pemahaman, dan
penerapan yang diperlukan untuk area kompetensi tertentu. Capaian pembelajaran dapat dicapai
melalui kegiatan pembelajaran dan pengembangan yang direncanakan dan tidak direncanakan,
dan relevan di mana mereka selaras dengan tanggung jawab peran akuntan publik dan membantu
untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang diperlukan untuk
menjalankan peran tersebut.

A22. Pendekatan berbasis keluaran mencakup pembentukan capaian pembelajaran yang didefinisikan
dengan jelas yang relevan dengan peran akuntan publik. Capaian pembelajaran dapat ditetapkan
oleh sejumlah sumber, termasuk:
(a) IAPI;
(b) Akuntan publik sendiri, ketika melakukan kegiatan penilaian diri;
(c) Pemberi kerja;
(d) Regulator pemberi perizinan;
(e) Regulator lainnya yang relevan; dan
(f) Penyedia PPL.

Pendekatan Berbasis Masukan (Ref: Para. 14)

A23. Pendekatan berbasis masukan mengukur PPL dalam satuan jam atau unit pembelajaran yang
setara. Misalnya, IAPI dapat menetapkan ketentuan untuk setiap akuntan publik untuk:
(a) Menyelesaikan jumlah jam pembelajaran (atau unit yang setara) yang telah ditentukan
sebelumnya dalam periode waktu bergulir; atau
(b) Menyelesaikan sejumlah pembelajaran atau kegiatan pengembangan profesional yang
relevan di setiap tahun.

Paragraf A32 memberikan contoh bukti yang dapat diverifikasi yang dapat digunakan untuk
menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dan pengembangan telah diselesaikan, dan relevan
dengan peran akuntan publik.

A24. Ketika IAPI menggunakan pendekatan berbasis masukan mengekspektasikan akuntan publik
untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional, melalui pelaksanaan
sejumlah PPL tertentu. Misalnya, IAPI dapat menetapkan ketentuan minimal 120 jam (atau unit
pembelajaran yang setara) dari PPL yang relevan di setiap periode tiga tahun bergulir, di mana
60 jam (atau unit pembelajaran yang setara) akan dapat diverifikasi; dan minimal 20 jam (atau
unit pembelajaran yang setara) kegiatan pengembangan profesional yang relevan di setiap tahun.

SKPAP 7 (2021) 55

A25. IAPI dapat memberikan arahan kepada akuntan publik mengenai sejauh mana PPL yang dapat
diperoleh dari satu kegiatan pembelajaran dan pengembangan yang dilakukan lebih dari satu kali
(misalnya, menyampaikan presentasi lebih dari satu kali ketika konten presentasi atau pidatonya
tidak berubah).

Penggunaan Kedua Pendekatan Pengukuran (Ref: Para. 12)

A26. Ketika IAPI menggunakan pendekatan berbasis keluaran dan berbasis masukan dalam
menetapkan pendekatan pengukurannya untuk PPL. Contoh bagaimana IAPI dapat membangun
pendekatan seperti itu dapat mencakup:
(a) Mengevaluasi pencapaian capaian pembelajaran yang ditentukan menggunakan
pendekatan berbasis keluaran sementara memungkinkan untuk pengukuran yang dapat
dihitung dari PPL yang diselesaikan menggunakan pendekatan berbasis masukan untuk
capaian pembelajaran lainnya ;
(b) Menerima bukti bahwa kegiatan pembelajaran dan pengembangan telah dilakukan oleh
akuntan publik dan memverifikasi bahwa capaian pembelajaran telah dicapai untuk
kegiatan pembelajaran dan pengembangan tersebut;
(c) Mengukur PPL untuk akuntan publik yang menjalankan peran tertentu menggunakan
pendekatan berbasis keluaran, sementara PPL untuk akuntan publik yang menjalankan
peran lainnya diukur menggunakan pendekatan berbasis masukan; dan
(d) Menetapkan pendekatan berbasis masukan dan memungkinkan akuntan publik untuk
mengganti sebagian PPL berbasis masukan dengan PPL yang diukur menggunakan
pendekatan berbasis keluaran.

Pemantauan dan Penegakan PPL (Ref: Para. 15-16)

A27. Bukti yang dapat diverifikasi meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan bahwa
PPL mencapai tujuan yang dimaksudkan dan berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi
profesional akuntan publik. Bukti yang dapat diverifikasi bersifat obyektif, dan mampu
dibuktikan dan dipertahankan.

A28. IAPI dapat memberikan panduan tentang bukti yang harus dijaga untuk PPL yang telah
dilakukan. Panduan dapat mencakup tanggung jawab akuntan publik untuk:
(a) Penyimpanan catatan dan dokumen yang sesuai terkait dengan PPL-nya; dan
(b) Penyediaan, atas permintaan, bukti yang dapat diverifikasi untuk menunjukkan kepatuhan
mereka dengan ketentuan PPL IAPI.

A29. Sebagai bagian dari menentukan sifat dan tingkat bukti yang dijaga oleh akuntan publik untuk
PPL, IAPI dapat menentukan bahwa sebagian dari kegiatan pembelajaran tidak dapat
diverifikasi. Beberapa kegiatan pembelajaran, misalnya on-the-job training; bacaan; atau
pembinaan dan pendampingan, mungkin dapat diukur, tetapi mungkin tidak mudah diverifikasi.
Kegiatan ini juga memberikan kontribusi PPL yang relevan karena menyediakan pengembangan
dan pemeliharaan kompetensi profesional. Kegiatan pembelajaran yang tidak dapat diverifikasi
mungkin masih dapat dibuktikan dan didokumentasikan, seperti melalui kegiatan penilaian
sendiri dan kegiatan reflektif.

A30. Contoh berikut merepresentasikan bukti yang dapat diverifikasi yang dapat digunakan untuk
menunjukkan bahwa capaian pembelajaran telah dicapai dalam pendekatan berbasis keluaran:
(a) Hasil ujian;
(b) Spesialis atau kualifikasi lain;

SKPAP 7 (2021) 56

(c) Penilaian perolehan kompetensi teknis, keahlian profesional, nilai-nilai, etika dan perilaku
profesional untuk capaian pembelajaran yang ditentukan;

(d) Catatan pekerjaan yang dilakukan yang telah diverifikasi terhadap peta kompetensi;
(e) Penilaian obyektif atas kinerja atau perilaku terhadap peta kompetensi; dan
(f) Materi yang dipublikasikan.
A31. Contoh berikut merepresentasikan bukti yang dapat diverifikasi yang dapat digunakan untuk
menunjukkan bahwa sejumlah aktivitas pembelajaran dan pengembangan telah dilakukan dalam
pendekatan berbasis masukan:
(a) Garis besar kursus, materi pengajaran, papan cerita (untuk pelatihan virtual), dan tujuan

agenda rapat dan notulen rapat yang memverifikasi relevansi konten; dan
(b) Konfirmasi bahwa kegiatan pembelajaran dan pengembangan telah diselesaikan (termasuk

jumlah jam atau unit pembelajaran yang setara) oleh penyedia, instruktur, pemberi kerja,
mentor, atau tutor.
A32. Proses pemantauan sistematis dapat melibatkan akuntan publik secara berkala:
(a) Menyerahkan pernyataan apakah ia memenuhi tanggung jawab profesionalnya untuk
mempertahankan kompetensi profesional yang diperlukan untuk menjalankan perannya;
(b) Menyerahkan pernyataan yang mengonfirmasi kepatuhan dengan ketentuan PPL tertentu
yang diberlakukan oleh IAPI atau regulator lain atau otoritas perizinan lainnya; atau
(c) Memberikan bukti kegiatan pembelajaran dan pengembangan yang dilakukan, atau
verifikasi kompetensi profesional yang telah ia kembangkan dan pertahankan melalui
PPL-nya.
A33. Proses pemantauan sistematis dapat melibatkan IAPI:
(a) Memperoleh sampel catatan akuntan publik dari kegiatan PPL untuk memeriksa kepatuhan
dengan ketentuan;
(b) Menilai rencana pembelajaran atau dokumen PPL sebagai bagian dari program jaminan
kualitas;
(c) Mewajibkan pemberi kerja tertentu untuk memasukkan program PPL dan sistem
pemantauan yang efektif dalam program jaminan kualitasnya, dan untuk menelusuran
kegiatan pembelajaran dan pengembangan sebagai bagian dari sistem pencatatan
waktunya; atau
(d) Bekerja sama dengan regulator atau otoritas perizinan lainnya untuk membantu dalam
pemantauan dan penegakkan ketentuan PPL.

A34. IAPI dapat menentukan peran akuntan publik yang dianggap paling relevan dengan perlindungan
kepentingan publik dan dengan demikian mengadopsi pemantauan yang lebih ketat.

A35. IAPI dapat melakukan serangkaian proses pemantauan secara periodik. Dalam menentukan
periode pemantauan, IAPI dapat mempertimbangkan apa yang wajar di lingkungannya, dengan
mempertimbangkan kepentingan publik, dan ekspektasi publik, regulator, dan pemangku
kepentingan lainnya. Pengalaman IAPI menunjukkan bahwa periode pemantauan antara satu dan
lima tahun dapat memenuhi ekspektasi ini, atau periode lain yang dipandang sesuai.

A36. Sistem PPL wajib akan beroperasi lebih efektif, dan untuk kepentingan publik, ketika akuntan
publik yang gagal memenuhi kewajiban PPL dibawa ke kepatuhan secara tepat waktu. IAPI dapat
mempertimbangkan kondisi hukum dan lingkungan di Indonesia untuk menentukan jenis sanksi
yang akan diberikan untuk ketidakpatuhan.

A37. Langkah-langkah awal yang diambil untuk mengatasi ketidakpatuhan cenderung berfokus pada
membawa akuntan publik ke kepatuhan dalam jangka waktu yang wajar. IAPI cenderung
berusaha untuk menyeimbangkan risiko menetapkan sanksi yang, secara substansi, sama dengan

SKPAP 7 (2021) 57

mengizinkan akuntan publik untuk menunda atau menghindari kepatuhan terhadap ketentuan
PPL, dengan risiko menetapkan sanksi yang bersifat menghukum secara berlebihan.

A38. Kegagalan yang disengaja oleh seorang akuntan publik untuk mengembangkan dan
mempertahankan kompetensi profesionalnya mungkin merupakan pelanggaran kode etik yang
dapat mengakibatkan tindakan disipliner dan mengurangi kemampuan akuntan publik tersebut
untuk bertindak untuk kepentingan publik.

A39. IAPI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akuntan publik yang tidak patuh dari
keanggotaan IAPI dan selanjutnya mungkin berdampak pada penghentian haknya untuk
berpraktik. Pengusiran atau penghentian hak untuk praktik dapat diterapkan kepada akuntan
publik yang telah jelas, melalui pola ketidakpatuhan atau melalui tanggapannya terhadap
pertanyaan IAPI, bahwa ia cenderung terus gagal untuk mematuhi ketentuan PPL. Publikasi
nama-nama akuntan publik yang dengan sengaja tidak mematuhinya adalah pilihan yang dapat
dipertimbangkan oleh IAPI. Publikasi nama dapat bertindak sebagai suatu pemberi efek jera bagi
akuntan publik dan memberikan sinyal yang jelas kepada publik tentang komitmen profesi untuk
mempertahankan kompetensi dan melindungi kepentingan publik.

A40. Proses pemantauan dan penegakan yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai. IAPI
juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk dewan atau komite untuk mengawasi
ketentuan PPL dan proses pemantauan dan penegakan.

A41. IAPI dapat mempertimbangkan untuk melaporkan kepada publik sejauh mana anggotanya
mematuhi ketentuan PPL yang ditetapkan dalam SKPAP ini.

SKPAP 7 (2021) 58

STANDAR KOMPETENSI PROFESI AKUNTAN PUBLIK (SKPAP) 8,

KOMPETENSI PROFESIONAL BAGI REKAN PERIKATAN YANG
BERTANGGUNG JAWAB ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR ISI
________________________________________________________________________________

Paragraf

Pendahuluan

Ruang Lingkup.................................................................................................................... (1–5)

Tanggal Efektif .................................................................................................................. (6)

Tujuan ............................................................................................................................... (7)

Ketentuan .......................................................................................................................... (8-9)

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain

Referensi untuk Definisi yang Dimuat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (A1)

Ruang Lingkup ................................................................................................................... (A2 – A16)

Tujuan ................................................................................................................................ (A17 – A18)

Ketentuan ........................................................................................................................... (A19 – A31)

________________________________________________________________________________

SKPAP 8 (2021) 59

Pendahuluan

Ruang Lingkup (Ref: Para. A2 – A16)

1. Standar Kompetensi Profesi Akuntan Publik (SKPAP) ini menetapkan kompetensi profesional
yang harus dikembangkan dan dipertahankan oleh akuntan publik saat menjalankan peran Rekan
Perikatan yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan1.

2. SKPAP ini ditujukan kepada IAPI dalam kepatuhannya terhadap SMO International Federation of
Accountants (IFAC). IAPI memiliki tanggung jawab untuk pendidikan profesional berkelanjutan
(PPL) akuntan publik, dan untuk mendorong komitmen bagi pembelajaran seumur hidup di antara
akuntan publik. Di bawah SKPAP 7, Pendidikan Profesional Berkelanjutan2, IAPI mensyaratkan
akuntan publik untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang
diperlukan untuk menjalankan perannya sebagai akuntan publik. SKPAP 8, Kompetensi
Profesional untuk Rekan Perikatan yang Bertanggung Jawab atas Audit Laporan Keuangan
menerapkan ketentuan SKPAP 7 ini untuk peran Rekan Perikatan. Merupakan tanggung jawab
akuntan publik yang menjalankan peran Rekan Perikatan untuk mengembangkan dan
mempertahankan kompetensi profesional dengan melakukan kegiatan PPL yang relevan, yang
mencakup pengalaman praktik.

3. SKPAP ini dimaksudkan untuk dibaca dalam hubungannya dengan kewajiban IAPI dalam
memenuhi pernyataan dalam Statement of Membership Obligations (SMO) 1 – Quality Assurance,
Standar Audit (SA) 220 (Revisi 2021), Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan,
dan Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1, Pengendalian Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang
Melaksanakan Perikatan Asurans (Audit, Reviu dan Perikatan Asurans Lainnya) dan Perikatan
Selain Asurans. Pernyataan tersebut menempatkan tanggung jawab pada IAPI, Rekan Perikatan,
dan KAP sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu untuk audit laporan keuangan. Selain itu,
regulator dapat memiliki peran pengawasan dalam sistem pengendalian mutu ini. Masing-masing
pemangku kepentingan ini dapat memengaruhi kompetensi profesional Rekan Perikatan.

4. IAPI atau pemangku kepentingan lainnya juga dapat menerapkan ketentuan SKPAP ini kepada
akuntan publik yang menjalankan peran yang setara dengan yang dimiliki Rekan Perikatan pada
audit informasi keuangan historis lainnya sesuai dengan Standar Audit atau jenis lainnya dari
perikatan yang memberikan asurans dan jasa terkait.

5. Definisi dan penjelasan dari istilah kunci yang digunakan dalam SKPAP dan kerangka SKPAP
dan kandidat Akuntan Publik diatur dalam Daftar Istilah SKPAP. Istilah tambahan dari SPAP juga
termasuk dalam Materi Penerapan dan Penjelasan Lain.

Tanggal Efektif

6. SKPAP ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2022.

Tujuan (Ref: Para. A17 – A18)

7. Tujuan dari SKPAP ini adalah untuk menetapkan kompetensi profesional yang dikembangkan dan
dipertahankan oleh akuntan publik saat menjalankan peran Rekan Perikatan.

1 Untuk tujuan SKPAP ini, selanjutnya disebut sebagai "Rekan Perikatan" sesuai definisi yang ditetapkan dalam
Standar Audit (SA) 220 (Revisi 2021), Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan, Para. 7 (a)

2 SKPAP 7, Pendidikan Profesional Berkelanjutan (2020), Para. 9

SKPAP 8 (2021) 60

Ketentuan (Ref: Para. A19 – A31)

8. IAPI harus mensyaratkan akuntan publik yang menjalankan peran Rekan Perikatan untuk
mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang ditunjukkan dengan
pencapaian capaian pembelajaran termasuk, namun tidak terbatas pada, yang tercantum dalam
TabelA.

9. IAPI harus mensyaratkan akuntan publik yang menjalankan peran Rekan Perikatan untuk
melakukan PPL yang mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang
diperlukan untuk peran ini.

Tabel A: Capaian Pembelajaran untuk Kompetensi Profesional Rekan Perikatan

Area Kompetensi Capaian Pembelajaran

(SKPAP 8)

(a) Audit laporan (i) Memimpin audit dengan cara terlibat secara aktif pada semua tahap
keuangan perikatan audit.

(ii) Memimpin identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian
material.

(iii) Mengembangkan rencana audit yang dapat merespon terjadinya
risiko-risiko salah saji yang material yang teridentifikasi.

(iv) Mengevaluasi respon atas risiko salah saji yang material.

(v) Menyimpulkan kesesuaian dan kecukupan atas semua bukti audit
yang relevan, termasuk bukti yang kontradiktif, untuk mendukung
opini audit.

(vi) Mengevaluasi apakah audit telah dilakukan sesuai dengan Standar
Audit dan/atau standar lain yang relevan, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan
keuangan.

(vii) Mengembangkan opini audit yang tepat dan laporan audit terkait,
termasuk deskripsi dari hal audit utama (key audit matters) yang
dapat diaplikasikan.

(b) Pelaporan dan (i) Mengevaluasi bahwa entitas telah menyajikan laporan keuangan,
dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan
akuntansi keuangan keuangan yang berlaku dan regulasi-regulasi yang dipersyaratkan.

(ii) Mengevaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan dari semua transaksi dan kejadian yang terdapat
dalam laporan keuangan telah sesuai dengan kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku dan regulasi-regulasi yang dipersyaratkan.

(iii) Mengevaluasi pertimbangan dan estimasi akuntansi, termasuk
estimasi nilai wajar, yang dibuat oleh manajemen.

SKPAP 8 (2021) 61

(c) Tata kelola dan (iv) Mengevaluasi penyajian yang wajar atas laporan keuangan relatif
manajemen risiko terhadap sifat bisnis, lingkungan tempat bisnis beroperasi, dan
keberlangsungan usaha entitas.

(a) Mengevaluasi struktur tata kelola dan proses penilaian risiko yang
berdampak pada laporan keuangan sebuah entitas sebagai bagian
dari keseluruhan strategi audit.

(d) Lingkungan bisnis (i) Menganalisis industri, peraturan-peraturan dan factor-faktor
eksternal yang dapat digunakan untuk menilai risiko audit, termasuk
(e) Perpajakan (i) di dalamnya namun tidak terbatas pada pasar, kompetisi, teknologi
produk, persyaratan-persyaratan terkait lingkungan.
(f) Teknologi informasi (i)
Mengevaluasi prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengatasi
(g) Hukum dan ketentuan (i) risiko-risiko salah saji material yang terdapat pada laporan
peraturan perundangan keuangan terkait perpajakan, dan dampak hasil penerapan prosedur-
prosedur tersebut terhadap keseluruhan strategi audit.
(h) Keuangan dan (i)
Mengevaluasi lingkungan teknologi informasi dan komunikasi
manajemen keuangan (information and communication technology - ICT) untuk
mengidentifikasi pengendalian yang berkaitan dengan laporan
keuangan dalam rangka menentukan dampaknya terhadap
keseluruhan strategi audit.

Mengevaluasi hal-hal yang teridentifikasi bertentangan dengan
hukum dan regulasi untuk menentukan dampaknya terhadap
keseluruhan strategi audit dan opini audit.

Mengevaluasi berbagai macam sumber pendanaan yang tersedia
untuk entitas, dan instrumen-instrumen keuangan yang digunakan
oleh entitas dalam rangka menentukan dampaknya terhadap
keseluruhan strategi audit.

(ii) Mengevaluasi arus kas entitas, anggaran, dan proyeksi (forecasts)
beserta modal kerja yang dibutuhkan serta menentukan dampaknya
terhadap keseluruhan strategi audit.

(i) Interpersonal dan (i) Mengkomunikasikan secara efektif dan tepat dengan tim perikatan
komunikasi audit, manajemen, pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap
tata kelola entitas.
(j) Kepribadian
(ii) Mengevaluasi dampak potensial dari perbedaan budaya dan bahasa
dalam pelaksanaan audit.

(iii) Menyelesaikan isu-isu audit melalui konsultasi yang efektif jika
diperlukan.

(i) Mendukung lifelong learning (pendidikan profesional
berkelanjutan/PPL).

(ii) Bertindak sebagai panutan bagi anggota tim perikatan.

SKPAP 8 (2021) 62

(iii) Bertindak sebagai pembimbing (mentor/coach) untuk anggota tim
perikatan.

(iv) Mendukung kegiatan reflektif.

(k) Pengorganisasian (i) Mengevaluasi bahwa anggota tim perikatan, termasuk auditor yang
berpengalaman, secara kolektif telah memiliki objektivitas dan
kompetensi yang memadai untuk melaksanakan audit.

(ii) Mengelola perikatan audit dengan menerapkan kepemimpinan dan
manajemen proyek dalam tim perikatan.

(l) Komitmen terhadap (ii) Mendukung dan melaksanakan kualitas audit dan kepatuhan

kepentingan publik terhadap SPAP dan peraturan perundangan yang berlaku dengan

menitikberatkan pada perlindungan kepentingan publik.

(m) Skeptisisme (i) Menerapkan pertimbangan profesional dalam perencanaan dan
pertimbangan pelaksanaan audit untuk menarik kesimpulan sebagai dasar opini
profesional audit.

(n) Prinsip-prinsip etika (ii) Mendorong pentingnya bersikap skeptis profesional dalam
melaksanakan setiap tahapan perikatan audit.

(iii) Menerapkan skeptisisme profesional untuk menilai secara kritis
bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit dan
pengambilan kesimpulan berdasarkan alasan yang baik.

(iv) Mengevaluasi dampak bias secara individu dan organisasi terhadap
kemampuan untuk menerapkan skeptisisme profesional.

(v) Menerapkan pertimbangan profesional untuk mengevaluasi asersi
dan representasi manajemen.

(vi) Menyelesaikan isu-isu audit dengan menggunakan pemikiran yang
kritis untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada serta
menganalisis hasilnya.

(i) Menerapkan prinsip-prinsip etika berupa integritas, obyektivitas,
kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku
profesional terhadap dilema etika dalam konteks suatu audit atas
laporan keuangan dan menentukan resolusi yang tepat.

(ii) Mendukung pentingnya kepatuhan terhadap prinsip dasar etika
profesi.3

(iii) Mengevaluasi dan merespon ancaman terhadap obyektivitas dan
independensi yang dapat terjadi selama audit.

3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik 63

SKPAP 8 (2021)

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain
Referensi untuk Definisi yang Dimuat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
A1. SKPAP ini menggunakan istilah-istilah berikut yang telah didefinisikan dalam SPAP.

Tabel B: Definisi SPAP yang Diadopsi dalam SKPAP 8

Definisi Istilah Sumber Istilah Definisi dalam Penggunaan

Pakar Auditor SA 620 (Revisi 2021) Individu atau organisasi yang memiliki keahlian
Penggunaan Pekerjaan dalam suatu bidang selain akuntansi atau audit,
yang bekerja dalam bidang yang digunakan oleh
Pakar Auditor, Paragraf auditor untuk membantu auditor tersebut dalam
6 (a). memeroleh bukti audit yang cukup dan layak.
Seorang pakar auditor dapat merupakan seorang
pakar internalnya (seorang rekan3 atau staf,
termasuk staf sementara dari KAP auditor tersebut
atau KAP jejaring) atau seorang pakar external.

Rekan Perikatan* SA 220 (Revisi 2021) Rekan atau personel lain dalam KAP yang
Pengendalian Mutu bertanggung jawab atas perikatan dan
untuk Audit atas pelaksanaannya dan atas laporan yang diterbitkan
Laporan Keuangan, atas nama KAP, serta yang, ketika diharuskan,
Paragraf 7 (a). memiliki wewenang yang tepat dari asosiasi
profesi, atau regulator.
Tim Perikatan SA 220 (Revisi 2021)
Pengendalian Mutu Semua rekan dan staf yang melaksanakan
untuk Audit atas perikatan, serta setiap individu (baik di dalam
Laporan Keuangan, KAP maupun di luar KAP) yang dilibatkan oleh
Paragraf 7 (d). KAP atau jaringan KAP yang melaksanakan
prosedur dalam perikatan tersebut. Tim ini tidak
mencakup pakar auditor di luar KAP yang
dilibatkan oleh KAP atau suatu jaringan KAP.3
Istilah "tim perikatan" juga mengecualikan
individu dalam fungsi audit internal klien yang
memberikan asistensi langsung terhadap perikatan
audit ketika auditor eksternal mematuhi ketentuan
dalam SA 610 (Revisi 2021)5.

Laporan SA 200 (Revisi 2021) Suatu representasi terstruktur atas informasi
Keuangan Tujuan Keseluruhan keuangan historis, termasuk pengungkapan, yang
Auditor Independen dan dimaksudkan untuk mengomunikasikan sumber
Pelaksanaan Audit daya ekonomi atau kewajiban entitas pada suatu
Berdasarkan Standar tanggal atau perubahan atasnya untuk suatu
Audit, Paragraf 13 (f). periode, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan

* "Rekan" dan "Firma" harus dipahami dengan mengacu pada peran mereka yang setara terkait kepentingan publik
5SA 610, Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal (Revisi 2021)

SKPAP 8 (2021) 64

Kantor Akuntan SA 220 (Revisi 2021) keuangan. Pada umumnya, istilah “laporan
Publik (KAP) Pengendalian Mutu keuangan” mengacu pada satu set lengkap laporan
untuk Audit atas keuangan sebagaimana yang ditentukan oleh
Pertimbangan Laporan Keuangan, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku,
Profesional Paragraf 7 (e). namun juga dapat mengacu pada suatu laporan
keuangan tunggal. Pengungkapan terdiri dari
SA 200 (Revisi 2021) informasi penjelasan atau deskriptif, sebagaimana
Tujuan Keseluruhan diharuskan, diperkenankan secara tegas atau
Auditor Independen dan diperkenankan oleh kerangka pelaporan keuangan
Pelaksanaan Audit yang berlaku, pada setiap bagian utama dari
Berdasarkan Standar laporan keuangan (selain catatan atau laporan
Audit, Paragraf 13 (k). keuangan) atau pada catatan atas laporan
keuangan, atau dicantumkan di dalamnya dengan
menggunakan referensi silang.
Seorang praktisi tunggal, suatu persekutuan atau
korporasi, atau entitas lain dari akuntan publik.

Penerapan atas pelatihan, pengetahuan, dan
pengalaman yang relevan, dalam konteks standar
audit, akuntansi, dan etika dalam membuat
keputusan yang diinformasikan tentang tindakan
yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan
audit.

Skeptisisme SA 200 (Revisi 2021) Dalam konteks suatu audit atas laporan keuangan,
Profesional Tujuan Keseluruhan merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun
Auditor Independen, dan bukan merupakan suatu tingkat keyakinan absolut.
Pelaksanaan Audit
Berdasarkan Standar
Audit, Paragraf 13 (l).

Ruang Lingkup (Ref: Para. 1–5)5

A2. Kompetensi profesional dapat dijelaskan dan dikategorikan dengan berbagai cara. Dalam
SKPAP, kompetensi profesional adalah kemampuan untuk menjalankan peran dengan standar
yang ditentukan. Kompetensi profesional melampaui pengetahuan tentang prinsip, standar,
konsep, fakta, dan prosedur; ini adalah integrasi dan penerapan atas: (a) kompetensi teknis, (b)
keahlian profesional, dan (c) nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional.

A3. PPL merupakan kelanjutan dari Pengembangan Profesional Awal (PPA). PPA adalah
pembelajaran dan pengembangan di mana individu pertama kali mengembangkan kompetensi
yang mengarah pada pelaksanaan peran sebagai akuntan publik. PPL adalah pembelajaran dan
pengembangan yang berlangsung setelah PPA, yang mengembangkan dan mempertahankan
kompetensi profesional agar akuntan publik dapat terus menjalankan perannya secara kompeten.
PPL memberikan pengembangan berkelanjutan dari: (a) kompetensi teknis, (b) keahlian

SKPAP 8 (2021) 65

profesional, dan (c) nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional yang dicapai selama PPA,
disempurnakan secara tepat untuk kegiatan profesional dan tanggung jawab akuntan publik.

A4. Sebagaimana diuraikan dalam SKPAP 76, PPL mencakup pengalaman praktik. Seiring dengan
kemajuan karier Rekan Perikatan, pengalaman praktik menjadi semakin penting dalam
mengembangkan dan mempertahankan kedalaman dan keluasan kompetensi profesional yang
diperlukan. Pengalaman praktik untuk Rekan Perikatan dapat dibuktikan dengan pernyataan diri
tahunan, catatan waktu yang dapat ditagih, dan hasil kegiatan pemantauan kualitatif seperti
telaahan kinerja, telaahan jaminan kualitas perikatan, dan pengawasan regulator.

A5. Selain kompetensi profesional dan pengalaman praktik, faktor lain di luar ruang lingkup SKPAP
ini menentukan apakah akuntan publik harus memiliki, jika diperlukan, otoritas yang memadai
dari badan profesional, hukum, atau regulator untuk menjalankan peran Rekan Perikatan.

A6. Undang-undang, regulasi, atau regulator (secara kolektif disebut sebagai "otoritas perizinan")
menetapkan atau memberlakukan ketentuan tentang siapa yang dapat menjalankan peran Rekan
Perikatan. Perizinan tidak berada dalam kewenangan IAPI, namun demikian IAPI harus
menggunakan upaya terbaiknya seperti yang dijelaskan dalam SMO 2 – International Education
Standards for Professional Accountants and Other Pronouncements Issued by the IAESB untuk
berkomunikasi dengan regulator agar IAPI dapat memenuhi ketentuan kompetensi profesional
yang ditetapkan dalam SKPAP ini.

A7. Suatu Firma Kantor Akuntan Publik (KAP), yang menurut definisi mencakup praktisi
perorangan, menentukan siapa yang dapat mengeluarkan opini audit sebagai representasi hukum
KAP tersebut. Sebagian besar KAP beroperasi dalam struktur bentuk persekutuan, dan rekan
dalam persekutuan memutuskan siapa di KAP tersebut yang dapat menjalankan peran Rekan
Perikatan.

Pemangku Kepentingan yang Mempengaruhi Kompetensi Profesional Rekan Perikatan

A8. Gambar 1 mengilustrasikan pemangku kepentingan yang memengaruhi kompetensi profesional
Rekan Perikatan.

A9. Sesuai dengan SKPAP 7, IAPI mengharuskan akuntan publik untuk melakukan dan mencatat
PPL relevan dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang
diperlukan untuk menjalankan perannya sebagai akuntan publik.

Gambar 1: Pemangku Kepentingan yang Memengaruhi Kompetensi Profesional Rekan
Perikatan

Regulator IAPI

Akuntan Publik

Anggota IAPI

KAP

Rekan

Kepentingan Publik Perikatan

Hubungan diatur tergantung tempat masing-masing
--------------- Hubungan diatur dalam regulasi dan peraturan

6 Lihat SKPAP 7, Pendidikan Profesional Berkelanjutan, Para. 2

SKPAP 8 (2021) 66

A10. SKPAP 7 juga mensyaratkan IAPI untuk menetapkan proses sistematis untuk memantau apakah
akuntan publik memenuhi ketentuan PPL IAPI.

A11. SA 220 (Revisi 2021)10 membahas tanggung jawab Rekan Perikatan sehubungan dengan apakah
tim perikatan dan pakar auditor yang bukan merupakan bagian dari tim perikatan, secara kolektif
memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai. Kecuali informasi yang disediakan oleh KAP
atau pihak lain menyatakan sebaliknya, SA 220 (Revisi 2021)11 mengindikasikan bahwa tim
perikatan dapat mengandalkan sistem pengendalian mutu KAP dalam kaitannya dengan
kompetensi personel melalui rekrutmen dan pelatihan formal.

A12. SPM 112 mengharuskan KAP untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP memiliki jumlah personel yang cukup
dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi yang diperlukan
untuk: (a) melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan
peraturan yang berlaku; dan (b) memungkinkan KAP atau Rekan Perikatan untuk menerbitkan
laporan yang tepat dengan kondisinya.

A13. Regulator dapat memiliki peran pengawasan dalam kaitannya dengan IAPI, KAP, dan Rekan
Perikatan.

A14. Dengan mematuhi ketentuan SKPAP ini, IAPI membantu KAP dalam mematuhi ketentuan SPM
1 dan membantu Rekan Perikatan dalam mematuhi ketentuan SA 220 (Revisi 2021). Secara
kolektif, pernyataan ini mendukung kejelasan dan konsistensi sehubungan dengan kompetensi
profesional yang dibutuhkan dari Rekan Perikatan dan tim perikatan, yang berfungsi untuk
melindungi kepentingan publik.

Sifat Progresif Kompetensi Profesional

A15. Hanya akuntan publik yang mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang
ditunjukkan dengan pencapaian capaian pembelajaran yang tercantum dalam Tabel A yang akan
mampu menghadapi situasi rumit yang mungkin dihadapi Rekan Perikatan selama karirnya.
Seorang akuntan publik yang bercita-cita menjadi Rekan Perikatan biasanya akan bertugas
selama beberapa tahun di tim perikatan dan dapat berkembang melalui peran supervisi dan
manajerial di bawah supervisi Rekan Perikatan. Perkembangan ini yang melalui kenaikan tingkat
tanggung jawab adalah jalur umum di mana akuntan publik dapat mempersiapkan diri untuk
mengambil peran Rekan Perikatan. Ia yang bertugas sebagai Rekan Perikatan mengembangkan
dan mempertahankan kompetensi profesionalnya dengan memimpin atau bertugas dalam
perikatan audit, dan melalui kegiatan pembelajaran lainnya sebagai bagian dari PPL-nya.

Audit atas Laporan Keuangan dan Perikatan Asurans Lainnya

A16. SKPAP ini berlaku untuk Rekan Perikatan yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan.
Kompetensi profesional yang ditunjukkan oleh pencapaian capaian pembelajaran pada Tabel A
juga dapat membantu ketika melakukan audit atas informasi keuangan historis lainnya sesuai
dengan SA atau jenis lainnya dari jasa asurans dan jasa terkait. Demikian pula, sebagian besar
kompetensi profesional yang diperlukan untuk audit laporan keuangan mungkin relevan dengan

10 Lihat SA 220 (Revisi 2021), Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan, Para. 14
11 Lihat SA 220 (Revisi 2021), Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan, Para. A2
12 Lihat SPM 1, Pengendalian Mutu Bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (Audit,

Reviu dan Perikatan Asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans, Para. 29

SKPAP 8 (2021) 67

Rekan Perikatan yang bertanggung jawab atas perikatan asurans yang berkaitan dengan informasi
laporan non-keuangan, seperti asurans laporan keberlanjutan.

Tujuan (Ref: Para. 7)

A17. Penetapan kompetensi profesional yang dikembangkan dan dipertahankan oleh akuntan publik
dalam menjalankan peran Rekan Perikatan memiliki beberapa tujuan. Hal ini melindungi
kepentingan publik; berkontribusi pada kualitas audit; meningkatkan pekerjaan Rekan Perikatan;
dan mendukung kredibilitas profesi audit.

A18. Sementara premis dari SKPAP ini adalah bahwa Rekan Perikatan telah mengembangkan
kompetensi profesional untuk mengambil peran tersebut, Rekan Perikatan bekerja dalam
lingkungan perubahan yang signifikan. Tekanan untuk perubahan dapat datang dari banyak
sumber, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (a) peningkatan regulasi, (b) perkembangan dalam
pelaporan keuangan dan non-keuangan, (c) perkembangan teknologi, (d) peningkatan
penggunaan analisis bisnis, dan (e) kompleksitas bisnis. Perubahan menuntut Rekan Perikatan
untuk mempertahankan dan mengembangkan lebih lanjut kompetensi profesional sepanjang
karirnya.

Ketentuan (Ref: Para. 8–9)

A19. Tabel A mengidentifikasi area kompetensi dan capaian pembelajaran terkait untuk kompetensi
teknis, keahlian profesional, dan nilai-nilai, etika, dan perilaku profesional. Area kompetensi
adalah kategori di mana sejumlah capaian pembelajaran terkait dapat ditentukan.

A20. Capaian pembelajaran menetapkan isi dan kedalaman pengetahuan, pemahaman, dan penerapan
yang diperlukan untuk setiap area kompetensi yang ditentukan. Pencapaian capaian pembelajaran
merupakan pendekatan berbasis keluaran dalam pengukuran PPL. SKPAP 7 memberikan
panduan lebih lanjut sehubungan dengan pengukuran PPL15.

A21. SKPAP ini dibangun berdasarkan capaian pembelajaran yang menggambarkan kompetensi
profesional yang dibutuhkan oleh calon akuntan publik pada akhir PPA seperti yang diuraikan
dalam SKPAP 2, 3, dan 4.

A22. Faktor-faktor selain capaian pembelajaran di Tabel A dapat memengaruhi sifat, waktu, dan luas
PPL yang direncanakan. Faktor-faktor ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada: (a)
portofolio penugasan audit Rekan Perikatan, (b) sejauh mana setiap perubahan dalam standar
audit dan pelaporan keuangan, dan (c) dampak dari setiap perubahan dalam konten area
kompetensi lain yang tercantum dalam Tabel A.

A23. Terlepas dari ukuran atau sifat perikatan audit, dan KAP dari Rekan Perikatan yang memberikan
audit, premis dari SKPAP ini adalah bahwa Rekan Perikatan terus melakukan PPL sesuai dengan
kompleksitas audit dimana ia bertugas sebagai Rekan Perikatan.

A24. IAPI dapat mencakup area kompetensi tambahan atau meminta Rekan Perikatan untuk mencapai
capaian pembelajaran tambahan yang tidak ditentukan dalam SKPAP ini. Ini dapat terjadi,
misalnya, ketika Rekan Perikatan mengaudit industri atau transaksi khusus.

Praktisi Perorangan dan Praktik Kecil dan Menengah

A25. Dengan berfokus pada satu peran tertentu daripada tim perikatan atau struktur KAP, SKPAP ini
menyadari berbagai situasi di mana Rekan Perikatan bekerja, termasuk sebagai praktisi

15 Lihat SKPAP 7, Pendidikan Profesional Berkelanjutan, Para. A19-A27

SKPAP 8 (2021) 68

perorangan atau dalam praktik kecil dan menengah. Dalam situasi ini, Rekan Perikatan dapat
bekerja tanpa dukungan tim perikatan, termasuk anggota tim perikatan dengan keahlian khusus.
Akibatnya, Rekan Perikatan dapat memiliki keterlibatan langsung dalam penyelesaian berbagai
aktivitas audit yang lebih luas daripada yang akan terjadi.

Audit – Capaian pembelajaran
A26. Memimpin identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material mencakup

pertimbangan:
• Risiko yang diidentifikasi oleh prosedur penerimaan dan kelanjutan perikatan;
• Kemampuan keberlangsungan usaha entitas;
• Risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
A27. Mengevaluasi respon atas risiko salah saji yang material mencakup proses persetujuan atau
penetapan keseluruhan strategi audit yang tepat.
A28. Mengevaluasi apakah audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit dan/atau standar lain
yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam audit laporan keuangan,
meliputi:
• Kesimpulan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh;
• Pertimbangan atas defisiensi signifikan dalam pengendalian internal dan dalam hal-hal lain

untuk dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
• Pertimbangan atas bias dalam estimasi manajemen dan area pertimbangan lainnya.

Pengorganisasian – Capaian pembelajaran
A29. Contoh area di mana pakar auditor dapat digunakan dalam audit mencakup, namun tidak terbatas

pada, perpajakan, TIK, hukum, akuntansi forensik, penilaian, jasa aktuaria, dan pensiun.

Skeptisisme Profesional dan Pertimbangan Profesional – Capaian pembelajaran
A30. Aspek kunci dari setiap audit adalah mengevaluasi apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah

diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang mendasari opini auditor. Skeptisisme profesional
melibatkan penerapan pikiran yang selalu mempertanyakan untuk penilaian penting atas bukti
audit. SA juga mengharuskan Rekan Perikatan dan timnya untuk melakukan pertimbangan
profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. Pertimbangan
profesional dilakukan, sebagai contoh, ketika mengevaluasi asersi dan asumsi manajemen yang
terkandung dalam laporan keuangan, dan ketika mempertimbangkan apakah standar akuntansi
diterapkan dengan tepat oleh entitas dan menentukan keseluruhan strategi audit yang tepat.
A31. Merencanakan PPL yang efektif di area skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional
melibatkan kehati-hatian dan dapat mencakup perpaduan metode pembelajaran di mana
pendampingan, kegiatan reflektif, dan pengalaman praktik memainkan peran kunci.

SKPAP 8 (2021) 69

DAFTAR ISTILAH SKPAP

1. Glosarium adalah daftar istilah yang didefinisikan, dengan arti khusus, untuk digunakan dalam
SKPAP.

2. Kata-kata yang ditandai dengan bintang (*) menunjukkan istilah-istilah yang didefinisikan di tempat
lain dalam glosarium.

Akuntan publik—Seseorang yang mencapai, menunjukkan, dan mengembangkan lebih lanjut kompetensi
profesional untuk menjalankan peran dalam profesi akuntansi dan yang diwajibkan untuk mematuhi kode
etik sesuai dengan yang diarahkan oleh organisasi akuntan publik atau otoritas perizinan.*

Area kompetensi—Kategori dimana serangkaian learning outcomes* terkait dapat ditentukan.

Bukti yang dapat diverifikasi—Bukti yang obyektif, dan mampu dibuktikan serta dipertahankan.

Calon akuntan publik—Seorang individu yang telah memulai program pendidikan profesi akuntansi
publik* sebagai bagian dari Pengembangan Profesional Awal.*

Catatan pekerjaan—Catatan yang disimpan oleh individu tentang sifat penugasan dan tugas yang
diselesaikan, dan waktu yang dikeluarkan untuk menyelesaikan penugasan dan tugas tersebut. Catatan
pekerjaan dapat juga mencakup dokumentasi atas kompetensi yang dikembangkan sebagai hasil dari
penyelesaian penugasan kerja.

Kantor Akuntan Publik—Seorang praktisi tunggal, kemitraan, korporasi, atau entitas akuntan publik
lainnya.

Keadilan (penilaian)—Terkait dengan penilaian,* apakah kegiatan penilaian* adil dan tanpa bias.

Keahlian intelektual—Keahlian yang berkaitan dengan kemampuan akuntan publik* untuk memecahkan
masalah, membuat keputusan, beradaptasi dengan perubahan, dan melakukan pertimbangan profesional.

Keahlian interpersonal dan komunikasi—Keahlian yang berkaitan dengan kemampuan seorang akuntan
publik* untuk bekerja dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain.

Keahlian kepribadian—Keahlian yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pribadi seorang akuntan
publik.*

Keahlian pengorganisasian—Keahlian yang berkaitan dengan kemampuan seorang akuntan publik*
untuk bekerja secara efektif dengan atau dalam suatu organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal
dari orang-orang dan sumber daya yang tersedia.

Keahlian profesional—Keahlian intelektual, interpersonal dan komunikasi, kepribadian, dan
pengorganisasian yang akuntan publik integrasikan dengan kompetensi teknis* dan nilai-nilai, etika, dan
sikap profesional* untuk menunjukkan kompetensi profesional.*

Keandalan (penilaian)—Terkait dengan penilaian,* apakah kegiatan penilaian,* dengan situasi yang
sama, secara konsisten menghasilkan hasil, kualitas, atau keadaan yang sama yang menggambarkan
bahwa pendekatan pengukuran dengan situasi yang sama secara konsisten menghasilkan hasil yang sama.

Kecukupan (pengalaman praktik)—Apakah pengalaman praktik* memiliki keseimbangan antara
kedalaman dan keluasan, pengetahuan dan penerapan, dan jika sesuai, integrasi materi dari berbagai
bidang yang diterapkan pada berbagai situasi dan konteks.

Keluasan pengalaman praktik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: sifat peran; tingkat kecakapan,
tingkat pendidikan formal* sebelumnya, hukum nasional atau lokal; ketentuan otoritas regulator; dan
ekspektasi publik terhadap kompetensi profesional.*

Kedalaman pengalaman praktik * dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: variasi dan kompleksitas tugas;
tingkat supervisi dan dukungan pendampingan.

70

Kecukupan (penilaian)—Terkait dengan penilaian,* apakah kegiatan penilaian* memiliki keseimbangan
antara kedalaman dan keluasan, pengetahuan dan penerapan, serta menggabungkan materi dari berbagai
bidang yang diterapkan pada berbagai situasi dan konteks.

*Kegiatan penilaian—Kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk menilai area spesifik dari kompetensi
profesional.*

Kegiatan reflektif—Proses berulang di mana akuntan publik,* di semua tahap karirnya, terus
mengembangkan kompetensi profesionalnya* dengan menelaah pengalamannya (nyata atau simulasi)
dengan tujuan untuk membuat tindakannya di masa depan bertambah baik.

Kompetensi profesional—Kemampuan untuk melakukan peran* dengan standar yang ditentukan.

Kompetensi teknis—Kompetensi teknis diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan
profesional* untuk menjalankan peran dengan standar yang ditentukan.

Kualifikasi—Kualifikasi sebagai akuntan publik* berarti, pada titik waktu tertentu, seseorang dianggap
telah memenuhi, dan terus memenuhi, ketentuan untuk diakui sebagai akuntan publik.*

Laporan keuangan—Sebuah representasi terstruktur atas informasi keuangan historis, termasuk
pengungkapan, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi atau kewajiban entitas
pada suatu titik waktu atau perubahan di dalamnya untuk periode waktu sesuai dengan kerangka
pelaporan keuangan. Istilah "laporan keuangan" biasanya mengacu pada satu set lengkap laporan
keuangan seperti yang ditentukan oleh ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, tetapi juga
dapat merujuk pada satu laporan keuangan. Pengungkapan terdiri dari informasi penjelasan atau
deskriptif, yang ditetapkan sebagaimana disyaratkan, diizinkan secara tegas atau diizinkan oleh kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku, di muka laporan keuangan, atau dalam catatan, atau digabungkan di
dalamnya dengan referensi silang.

Laporan keuangan yang diaudit adalah milik entitas, yang disusun oleh manajemen entitas dengan
pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Learning outcome—Konten dan kedalaman pengetahuan, pemahaman, dan penerapan yang diperlukan
untuk area kompetensi tertentu.*

Nilai-nilai, etika, and sikap profesional—Karakteristik yang mengidentifikasi akuntan publik* sebagai
anggota profesi. Hal ini mencakup prinsip-prinsip perilaku (misalnya, prinsip-prinsip etika) yang secara
umum diasosiasikan dengan dan dianggap penting dalam mendefinisikan karakteristik khusus dari,
perilaku profesional.

Pelatihan—Kegiatan pembelajaran dan pengembangan* yang melengkapi pendidikan* dan pengalaman
praktik.* Pelatihan menekankan penerapan praktik, dan biasanya dilakukan di tempat kerja atau
lingkungan kerja simulasi.

Pelatihan professional berkelanjutan (PPL)—Pembelajaran dan pengembangan* yang terjadi setelah
pengembangan profesional awal,* dan yang mengembangkan serta mempertahankan kompetensi
profesional* untuk memungkinkan akuntan publik* terus menjalankan peran* mereka secara kompeten.

Pembelajaran dan pengembangan—Proses berkelanjutan untuk mengembangkan dan mempertahankan
kompetensi profesional* sepanjang karier seorang profesional.

Pendekatan berbasis keluaran—Sebuah pendekatan yang mensyaratkan akuntan publik* untuk
menunjukkan, dengan learning outcomes* yang dicapai, bahwa mereka mengembangkan dan
mempertahankan kompetensi profesional.*

Pendekatan berbasis masukan—Pendekatan yang menetapkan sejumlah kegiatan pembelajaran yang
diperlukan bagi akuntan publik* untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi profesional.
*

71

Pendekatan kombinasi—Pendekatan kombinasi menggabungkan elemen-elemen pendekatan berbasis-
masukan* dan berbasis-keluaran*.

*Pendidikan—Proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan,
keahlian, dan kemampuan lain di dalam individu, suatu proses yang biasanya tetapi tidak secara eksklusif
dilakukan di lingkungan akademik.

Pendidikan formal—Komponen berbasis non-tempat kerja dari program pendidikan profesi akuntan
publik.

*Pendidikan kooperatif—Program pendidikan,* umumnya mengarah ke gelar, yang mencakup
pergantian periode (misalnya, term, semester, trimester) atas studi akademis dan pengalaman kerja penuh
waktu. Ini umumnya akan menghasilkan waktu tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan
persyaratan gelar.

Pendidikan profesi akuntan publik—Pendidikan dan pelatihan yang dibangun di atas pendidikan umum,
dan menanamkan (a) pengetahuan profesional,* (b) keahlian profesional,* dan (c) nilai-nilai, etika, dan
sikap profesional.*

Pengalaman praktik—Kegiatan di tempat kerja dan kegiatan lain yang relevan dengan pengembangan
kompetensi profesional.

Pengawasan—Proses sistematis dalam mengumpulkan, menelaah, dan mengkonfirmasikan bukti yang
menunjukkan kompetensi profesional telah dikembangkan atau dipertahankan.

Pengembangan profesional awal (PPA)—Pembelajaran dan pengembangan* dimana calon akuntan
publik* pertama kali mengembangkan kompetensi yang mengarah pada pelaksanaan peran* sebagai
akuntan publik.

Pengetahuan profesional—Topik-topik yang membentuk subjek akuntansi serta disiplin bisnis lainnya
yang, bersama-sama, merupakan bagian penting dari pengetahuan bagi akuntan publik.*

*Penilaian—Evaluasi kompetensi profesional* yang dikembangkan melalui pembelajaran dan
pengembangan.*

Peran—Sebuah fungsi yang memiliki sekumpulan ekspektasi tertentu yang melekat.

Persyaratan etika yang relevan—Persyaratan etika yang dikenakan bagi akuntan publik* yakni Kode Etik
Profesi Akuntan Publik.

Pertimbangan profesional—Penerapan atas pelatihan, pengetahuan profesional, keahlian dan
pengalaman yang relevan yang sesuai dengan fakta dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup
kegiatan profesional tertentu, serta kepentingan dan hubungan yang terlibat.

Praktik yang baik—Elemen-elemen yang dianggap penting untuk pendidikan* dan pengembangan
akuntan publik* dan dilakukan pada standar yang diperlukan untuk pencapaian kompetensi profesional.*

Program pendidikan profesi akuntan publik—Program program yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi yang diperuntukkan bagi seseorang yang ingin mendapatkan surat tanda lulus ujian profesi akuntan
publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
bagian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Skeptisisme profesional—Suatu sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan, waspada terhadap
kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian baik yang disebabkan oleh
kesalahan maupun kecurangan, dan suatu penilaian penting atas bukti.

Spesialisasi—Pengakuan formal oleh badan anggota dari sekelompok anggotanya yang memiliki
kompetensi khusus dalam suatu bidang, atau beberapa bidang, atas kegiatan yang berkaitan dengan
pekerjaan akuntan publik.*

72

Supervisor pengalaman praktik—Seorang akuntan publik* yang bertanggung jawab untuk membimbing,
memberitahu, dan membantu calon akuntan publik dalam memperoleh pengalaman praktik yang
memadai.*
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)—Teknologi, teknik, dan proses yang mapan dan baru yang
digunakan untuk menangkap, mengelola, mengubah, atau mengkomunikasikan data dan informasi.
Transparansi (penilaian)—Terkait dengan penilaian,* apakah detail kegiatan penilaian,* seperti area
kompetensi* yang akan dinilai dan waktu kegiatan, diungkapkan kepada publik.
Ukuran keluaran—Sebuah ukuran berbasis keluaran berfokus pada apakah akuntan publik* telah
mengembangkan kompetensi tertentu.
Ukuran masukan—Sebuah ukuran berbasis masukan berfokus pada investasi yang dilakukan dalam
pembelajaran dan pengembangan,* misalnya, jumlah jam seorang individu diharapkan untuk menghadiri
mata pelajaran atau mata kuliah yang dicakup.
Validitas—Kualitas atau keadaan yang menggambarkan apakah pendekatan pengukuran mengukur apa
yang perlu diukur.
*Validitas konten (penilaian)—Terkait dengan penilaian,* apakah kegiatan penilaian* memberikan
cakupan yang memadai atas aspek tertentu dari kompetensi profesional* yang sedang dinilai.
Validitas muka (penilaian)—Terkait dengan penilaian,* apakah kegiatan penilaian* dianggap mengukur
apa yang dimaksudkan untuk diukur.
Validitas prediksi (penilaian)—Terkait dengan penilaian,* apakah konten kegiatan penilaian*
berhubungan dengan aspek tertentu dari kompetensi profesional* yang dimaksudkan untuk dinilai

73

STANDAR KOMPETENSI PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2021

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI)

Office 8 Building 12th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot#28
Senopati RayaJl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Jakarta Selatan 12190
Telp : (021) 2933 3151
Email : [email protected] / [email protected]
Website : www.iapi.or.id

Hak Cipta © 2021 Institut Akuntan Publik Indonesia