Rinaldi Buku Saku PPh 21 Pegawai Ebook

COVER

BUKU SAKU

PANDUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KHUSUS PEGAWAI
TETAP DAN TIDAK TETAP

Muhammad Rinaldi, S.E., M.Ak., AWP., CAP., CTT., CSRS., CERA.,
CBV., C.F., CPTT., CSRA.

Universitas Widya Gama Mahakam
Nadiya Yunan, S.E., M.Ak.

Universitas Widya Gama Mahakam

Editor:

BUKU SAKU PANDUAN PPH PASAL 21 KHUSUS PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP ii

BUKU SAKU
PANDUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KHUSUS PEGAWAI

TETAP DAN TIDAK TETAP
Penulis:
Muhammad Rinaldi, S.E., M.Ak., AWP., CAP., CTT., CSRS., CERA., CBV.,
C.F., CPTT., CSRA.
Nadiya Yunan, S.E., M.Ak.
Editor:
Penata Letak:
Nadiya Yunan, S.E., M.Ak.
Perancang Sampul:

Diterbitkan oleh:

Cetakan Pertama, September 2021
ISBN:

BUKU SAKU PANDUAN PPH PASAL 21 KHUSUS PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP iii

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah
diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku saku yang berjudul
“Panduan Pajak Penghasilan Pasal 21 Khusus Pegawai Tetap Dan Tidak
Tetap” dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini dibagi dua bagi
akademik dan praktisi. Bagi akademik menjadi referensi pelajaran bagi
mahasiswa khususnya jurusan akuntansi karena memuat teori dan studi
kasus dalam perpajakan khusus PPh Pasal 21 Pegawai. Bagi praktisi ini
menjadi pemahaman untuk lebih sadar akan perpajakan dan mengerti
bagaimana mekanisme perhitungan pajak tersebut.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai
pengertian, macam, tujuan, dan banyak contoh perhitungan dari PPh Pasal
21 yang berasal dari berbagai penulis yang telah memiliki pengalaman di
bidang perpajakan.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil
kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam
membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti bentuk
dukungan moral maupun materil, pengambilan data, pemilihan contoh,
dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih
kepada Dr. Ali Mushofa, M.M. selaku rektor UWGM, Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UWGM, Dekan
dan Wakil Dekan Fekon UWGM, Ketua Jurusan Akuntansi Fekon UWGM,
sejawat Dosen Jurusan Akuntansi UWGM serta para mahasiswa jurusan
akuntansi UWGM.

Teriring doa untuk kedua orang tua tercinta, Ya Allah Semoga, kasih
sayang Mu selalu tercurah kepada Ayahanda, Ibunda, serta keluarga kami
dan orang terdekat kami dan selalu diberi keselamatan dan selalu dalam
lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Amiin Ya Rabbal Alamin

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa
dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan
masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di
dalam menulis sebuah buku.

Samarinda, September 2021

BUKU SAKU PANDUAN PPH PASAL 21 KHUSUS PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv
DAFTAR ISI .......................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................1

A. Latar Belakang ....................................................................................1
B. Dasar Hukum......................................................................................3
C. Maksud dan Tujuan ...........................................................................3
BAB II PENJELASAN UMUM ............................................................................4
A. Pajak .....................................................................................................4
B. Fungsi Pajak ........................................................................................4
C. Jenis – Jenis Pajak ...............................................................................5
D. Sistem Pemungutan Perpajakan ......................................................6
E. Pajak Penghasilan Pasal 21 ...............................................................7
F. Objek dan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 ...............................8
G. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Dikenakan Pada

Pegawai ................................................................................................9
H. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Dikenakan Pada

Pegawai ..............................................................................................18
BAB III SIMULASI PERHITUNGAN...............................................................19

A. Pegawai Tetap Berpenghasilan Dibawah PTKP ..........................19
B. Pegawai Tetap Berpenghasilan Dibawah Rp.50 Juta Setahun...20
C. Pegawai Tetap Berpenghasilan Diatas Rp.50 Juta Setahun .......22
D. Pegawai Tetap Berpenghasilan Diatas Rp.200 Juta Setahun .....23
E. Pegawai Tetap Berpenghasilan Diatas Rp.500 Juta Setahun .....24
F. Pegawai Tetap Dengan Tambahan Bonus dan THR...................25
G. Pegawai Tetap Dipindahtugaskan Bekerja Di Pertengahan
Tahun...........................................................................................................27
H. Pegawai Baru Bekerja Di Pertengahan Tahun .............................29
I. Pegawai Berhenti Bekerja Di Pertengahan Tahun.......................32
J. Pegawai Tidak Tetap Berpenghasilan Dibawah PTKP Harian .34
K. Pegawai Tidak Tetap Berpenghasilan Diatas PTKP Harian ......34
L. Pegawai Tetap Wanita Yang Bersuami Pekerja ...........................35
M. Pegawai Tetap Wanita Yang Bersuami Belum Bekerja ..............37
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................38

BUKU SAKU PANDUAN PPH PASAL 21 KHUSUS PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, yang

saat ini sedang berusaha unutk meningkatkan pembangunan disegala
bidang baik dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan dengan tujuan
untuk memenuhi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Negara dalam
merealisasikan pembangunan disegala bidang ini, pemerintah tidak bisa
melakukan sendiri, tetapi akan melibatkan seluruh seluruh potensi
kemampuan masayarakat Indonesia, sehingga diperlukan program kerja
pemerintah yang terstruktur dan terencana demi untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Indonesia yang memilki wilayah negara yang luas, serta
memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, maka dalam
melaksanakan pembangunan disegala bidang ini, pemerintah akan
berusaha untuk menggali sumber sumber pengahasilan dari sektor pajak
maupun non pajak, yang pelaksanaannya akan diatur dalam undang -
undang yang diusulkan oleh Pemerintah dan telah disetujui oleh DPR,
sehingga akan dilakukan secara adil dan merata.

Salah satu sumber penghasilan negara yang telah diatur dan
disahkan oleh undang undang adalah pemungutan pajak kepada
masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk dipungut,
sehingga pajak bukan menjadi beban masyarakat, tetapi pajak dapat

BUKU SAKU PANDUAN PPH PASAL 21 KHUSUS PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP 1

diartikan sebagai iuran masyarakat kepada negara yang akan digunakan
untuk membiayai operasional pemerintah dan hasilnya akan digunakan
untuk kepentingan masyarakat seluruh Indonesia.

Secara garis besar, dalam sistem perpajakan Indonesia, ada tiga tata
cara sistem pemungutan pajak yaitu, Official Assesment System, Self
Assesment System, dan With Holding System. Pada sistem Official Assesment
System, dimana fiskus (pemerintah) sangat berperan besar untuk
keberhasilan pemungutan pajak dari masyarakat, fiskus harus aktif
mencari hingga menetapkan jumlah pajak yang terutang bagi wajib pajak.
Sedangkan dalam sistem Self Assesment System, wajib pajak diberi
kewenangan dan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban
pajaknya sesuai peraturan yang berlaku, yaitu mulai dari menghitung,
menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri kepada fiskus (pemerintah),
sedangkan dalam sistem With Holding System, kewenangan pemungutan
pajak diberikan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat
besar, dengan tingkat pembangunan yang pesat, sehingga tingkat
kesejahteraan yang baik dan tingkat perekonomian yang berjalan dengan
baik, maka bagi pemerintah, kondisi ini merupakan potensi sebagai sumber
pengahasilan pajak bagi negara, dan didalamnya termasuk Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang dibebankan atas pengasilan yang diterima
Pegawai.

BUKU SAKU PANDUAN PPH PASAL 21 KHUSUS PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP 2

B. Dasar Hukum
1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat

atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak
Kena Pajak

C. Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Self Assesment System dimana wajib pajak khususnya

orang pribadi yang telah memiliki penghasilan dari pekerjaan yang
dilakukan agar bisa menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya.
Perlu adanya serangkaian panduan yang dapat dipahami oleh para wajib
pajak ini untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Diterbitkan
buku panduan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para wajib
pajak tersebut untuk dapat memiliki pedoman agar tidak salah langkah
dalam memenuhi perpajakannya. Buku saku ini diharapkan menjadi
panduan/pedoman yang ringkas dan mudah dipahami serta diterapkan
oleh wajib pajak.

BUKU SAKU PANDUAN PPH PASAL 21 KHUSUS PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP 3

4

BAB II PENJELASAN UMUM

A. Pajak
Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh mereka wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan
tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.Definisi lain dari
pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan UU (yang dipaksa)
dengan tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang lansung dapat
ditunjuk dan digunakan untuk pengeluaran umum.

Disimpulkan bahwa definisi pajak adalah iuran rakyat kepada
negara, dan yang berhak memungut adalah negara dengan tidak adanya
imbalan individual oleh pemerintah terhadap rakyat tersebut.

B. Fungsi Pajak
Pada dasarnya fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran

negara guna menyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, ada dua
fungsi pajak, yaitu:
1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh
yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negeri.

5

2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat
ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

C. Jenis – Jenis Pajak
Jenis Pajak dapat di bagi kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut golongan
a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung
Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan
Nilai.

2. Menurut Sifat
a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektif, dalam arti
memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Sebagai contoh Pajak
Penghasilan.
b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sebagai
contoh PPn dan PPnBM

6

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya
adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea
Materai.
b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh:
Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

D. Sistem Pemungutan Perpajakan
Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai

berikut:
1. Official Assessment system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang. Ciri – ciri official assessment system adalah
sebagai berikut :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada

pada fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

7

d. Wajib pajak sebagai pengawas dan penentu pajak terutang.
2. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar.
3. With Holding System
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak
yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sampai saat ini Indonesia menganut Self Assessment untuk sistem
pemungutan perpajakannya, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan
dapat memperhitungkan beban pajaknya sendiri.

E. Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Undang – undang nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan

adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas imbalan dari
tiap pekerjaan ataupun jasa dan kegiatan lain berbentuk pendapatan serta
ataupun imbalan yang dipakai oleh wajib pajak untuk dikonsumsi serta
digunakkan untuk meningkatkan kekayaannya wajib pajak itu sendiri.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan

8

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa
pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

F. Objek dan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Subjek pajak PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut

undang – undang perpajakan definisi dari Orang pribadi adalah yang
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Sedangkan objek pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

9

3. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa
hasil usaha koperasi.

4. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak Sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta.

5. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Keuntungan karena
pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

6. Premi asuransi.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak.
9. Imbalan bunga.

G. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Dikenakan Pada
Pegawai
Perhitungan PPh 21 menjadi utang dalam satu tahun, perhitungan

ini harus berdasarkan norma – norma perhitungan dengan memperhatikan
peraturan – peraturan serta fasilitas yang telah di atur oleh Direktur
Jenderal Pajak. Berdasarkan PER-16/PJ/2016 ada beberapa komponen
untuk dapat memperhitungkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yaitu
sebagai berikut:

10

1. Penghasilan bulanan maupun tahunan
Besarnya bagian PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja

yang diakui selaku pinjaman wajib dihitung oleh pemberi kerja dengan
mencermati total pemasukan yang diserahkan pada Pegawai serta dalam
perhitungannya wajib disetahunkan.
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji,

uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium yang
anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi
bulanan uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi,
tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan
jabatan, tunjangan khusus, tunjangan pendidikan anak, beasiswa,
premi asuransi yang diberikan pemberi kerja dan penghasilan teratur
dengan nama apapun;
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa
jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,
tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya
yang sifatnya tidak tetap;
c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau
jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya;
e. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan
bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai

11

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang
dilakukan wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari :
1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari :
2) Pengacara, arsitek, dokter, akuntan, konsultan, notaris, penilai dan

aktuaris;
3) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,

sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain
drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya;
4) Olahragawan;
5) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyulih dan moderator;
6) Pengarang, peneliti, dan penterjemah;
7) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tehnik, komputer, dan
system aplikasi, telkomunikasi, elektronika, fotografer, ekonomi
dan sosial;
8) Agen iklan;
9) Pengawas, pengelola proyek, anggota dari pemberi kerja jasa
kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga
lepas lainnya dalam segala kegiatan;
10) Pembawa pesan yang menemukan pelanggan;
11) Peserta perlombaan;
12) Petugas dinas luar asuransi;
13) Petugas penjaja barang dagangan;
14) Petugas pendidikan, pelatihan dan pemagangan;

12

15) Distributor perusahaan multilevel marketing dan direct selling dan
kegiatan sejenis lainnya.

2. Penambahan dan/atau pengurang penghasilan
Pada PPh Pasal 21 diperhitungkan dari seluruh komponen baik itu

tambahan atau pengurang penghasilan. Penghasilan yang diperoleh yang
diperhitungkan dalam PPh Pasal 21 ini dapat berupa pekerjaan, jabatan,
jasa dan kegiatan lain baik dari dalam maupun luar negeri. Tambahan
penghasilan ataupun pengurang ini diperoleh dari pemberi kerja atau
pihak perusahaan yang tujuan utamanya adalah pemenuhan hak – hak
Pegawai. Hak – hak Pegawai harus selalu diberikan seperti jaminan
kesehatan, hari tua dan lain – lain. Berdasarkan PER-16/PJ/2016
penambahan dan pengurangan yang diberikan oleh perusahaan terhadap
Pegawainya antara lain sebagai berikut:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Ditanggung Perusahaan 0,8%
b. Jaminan Kematian (JKM); Ditanggung Perusahaan 0,3%
c. Jaminan Hari Tua (JHT); Ditanggung Perusahaan 3,7% dan ditanggung

Pegawai 2% (8,7%)
d. Jaminan Pensiun (JP); Ditanggung Perusahaan 2% dan ditanggung

Pegawai 1% (3%)
e. Jaminan Kesehatan (JHT); Ditanggung Perusahaan 4% dan ditanggung

Pegawai 1% (5%)
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan

Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) serta Jaminan Kesehatan (JHT)

13

dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian. Pengelompokkan ini
memudahkan untuk memahami secara perpajakan iuran mana saja yang
menjadi penambah dan pengurang penghasilan. Kelompok pertama terdiri
atas iuran-iuran yang memperoleh perlakuan sebagai taxable income now
seperti JKK dan JKM. Kelompok kedua terdiri atas iuran-iuran yang
memperoleh perlakuan sebagai taxable income later yang tediri dari JHT, JP,
dan JHT.

Pada perhitungan PPh 21, JKK dan JKM yang seluruhnya
dibayarkan perusahaan menjadi komponen penambah penghasilan bruto
Pegawai, sehingga JKK dan JKM merupakan taxable income bagi Pegawai
saat iuran dibayarkan dan inilah yang dimaksud dengan taxable income now.
Sementara itu, JHT, JP, dan JHT memiliki porsi kewajiban pembayaran oleh
pemberi kerja dan oleh pekerja. JHT, JP, dan JHT yang dibayarkan pemberi
kerja tidak masuk penghitungan PPh 21, sedangkan JHT, JP, dan JHT yang
dibayarkan pekerja menjadi pengurang penghasilan bruto. Artinya, JHT,
JP, dan JHT bukan taxable income saat iuran dibayar, melainkan saat klaim
pengembalian simpanan dilakukan sehingga hal ini dapat disebut taxable
income later.
3. Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya sebagai pengurang dari penghasilan
setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang
mempunyai jabatan ataupun tidak. Biaya jabatan diatur dalam PER-
16/PJ/2016 yaitu besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari

14

penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan
bagi pegawai tetap sebesar 5% (5 persen) dari perolehan bruto dengan
nominal maksimal Rp.6.000.000 setahun atau Rp.500.000 sebulan.

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan salah satu elemen

dalam perhitungan pajak yang berfungsi untuk mengurangi penghasilan
neto wajib pajak. PTKP akan selalu mengalami perubahan seiring
perkembangan zaman, dan meningkatnya kebutuhan pokok masyarakat di
Indonesia. Semakin besar PTKP yang ditetapkan pemerintah, maka pajak
penghasilan akan semakin kecil, berlaku pula sebaliknya. PTKP terkini
sepanjang satu tahun untuk perhitungan PPh pasal 21 Berdasarkan
peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah sebagai
berikut:
a. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak

orang pribadi;
b. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk

Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan umtuk

seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
No. 36 Tahun 2008;

15

d. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk

setiap anggota sedarah dan keluarga semendah dalam garis keturunan

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling

banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

e. Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) PTKP yang

dikhususkan bagi pegawai tidak tetap harian.

f. Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) PTKP yang

dikhususkan bagi pegawai tidak tetap bulanan.

Tabel 1 Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status PTKP

TK0 Rp 54.000.000

TK1 Rp 58.500.000

TK2 Rp 63.000.000

TK3 Rp 67.500.000

K0 Rp 58.500.000

K1 Rp 63.000.000

K2 Rp 67.500.000

K3 Rp 72.000.000

K/I/0 Rp 112.500.000

K/I/1 Rp 117.000.000

K/I/2 Rp 121.500.000

K/I/3 Rp 126.000.000

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

Keterangan:

• Tunjangan PTKP untuk tanggungan maksimal 3 (tiga) orang

• TK : Tidak Kawin

•K : Kawin

• K/I : Kawin dan Penghasilan Pasangan Digabung

16

5. Tarif PPh Pasal 21
Tarif pajak penghasilan pasal 21 perhitungannya dengan

menggunakan tarif progresif, dimana tarif semakin besar mengikuti
penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Berikut adalah tarif progresif
untuk PPh Pasal 21:
1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp

50.000.000, adalah 5%
2. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 50.000.000,- sampai

dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%
3. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 250.000.000,-

sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%
4. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 500.000.000,-

adalah 30%
5. Wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang telah ditentukan.
Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi ada

beberapa alternatif perhitungan dan pemotongan yang dapat diterapkan:
1. Metode dimana perusahaan menanggung beban pajak Pegawainya.

Dengan metode ini penghasilan yang diterima oleh Pegawai utuh tanpa
adanya pengurangan pajak penghasilan Pasal 21. Pada metode ini
beban tersebut tidak diakui secara fiscal
2. Pajak penghasilan 21 Ditanggung Pegawai Merupakan metode
pemotongan pajak dimana Pegawai menanggung beban pajaknya

17

sendiri. Pada Metode ini penghasilan yang diterima Pegawai akan
berkurang sebesar pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh
perusahaan.
3. Pajak Penghasilan 21 yang Ditunjangkan oleh Perusahaan merupakan
metode pemotongan pajak yang dalam metode ini pajak penghasilan
pasal 21 terutang dijadikan unsur penambah pengahsilan bruto
Pegawai, mengakibatkan terdapat selisih antara pajak penghasilan 21
terutang dan tunjangan pajaknya. Dalam metode ini menjadikan
Pegawai tetap akan dipotong pajak penghasilannya akibat selisih dari
pajak terutang dan tunjangan pajaknya.
4. Pajak Penghasilan 21 di Gross up Merupakan metode pemotongan pajak
dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya
sama besar dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh Pegawai. Gross
up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang
dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan
perpajakan. Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross up
akan sama dengan pajak penghasilan pasal 21 yang sesungguhnya.
Wajib pajak atau pegawai pada metode ini akan menerima penghasilan
bulanan secara bersih tanpa adanya potongan pajak, kecuali potongan
iuran dan lain – lain. PPh Pasal 21 akan ditanggung penuh oleh
perusahaan, sehingga nantinya akan diperhitungkan dulu berapa
jumlah pajak yang terutang agar perusahaan dapat memberikan
tunjangan PPh Pasal 21 sebagai tambahan penghasilan pegawai.

18

H. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Dikenakan Pada
Pegawai
Pemotongan dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau

perusahaan yang mempekerjakan Pegawai. Perusahaan sengaja tidak
melibatkan Pegawai untuk memperhitungan PPh Pasal 21 nya, hal ini
dikarenakan perhitungan telah dilakukan oleh Pegawai profesional yang
memiliki klasifikasi perhitungan pajak. Pada prakteknya Pegawai hanya
akan menerima gaji dalam bentuk bersih yang dimana telah di potong PPh
Pasal 21 dan sebagainya, istilah ini disebut dengan take home pay.

Pegawai pada setiap tahunnya akan menerima form yang diberikan
oleh pihak perusahaan sebagai bukti bahwa telah melakukan pemotongan
PPh Pasal 21 dari gaji setiap bulannya. Form ini juga memuat bahwa
didalamnya terdapat rincian perhitungan baik dari penambahan dan
pengurangan dari gaji sampai dengan jumlah PPh Pasal 21, form ini di
namakan dengan Bukti Potong. Bukti potong yang diperuntukkan untuk
Pegawai adalah formulir 1721-A1 yang merupakan khusus untuk pegawai
tetap berkala.

19

BAB III SIMULASI PERHITUNGAN

A. Pegawai Tetap Berpenghasilan Dibawah PTKP
Bapak Ari merupakan seorang staf admin pada perusahaan PT.ABC

dengan gaji perbulan Rp.4.500.000 dengan status TK/0 yaitu belum
menikah dan tidak memiliki tanggungan apapun. Premi disesuaikan
dengan norma perhitungan sesuai PER-16/PJ/2016.

Gaji Perbulan 0,8% Rp 4.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) 0,3% Rp 32.000
3,7% Rp 12.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 2% Rp 148.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) 4% Rp 80.000
Premi Pensiun (JP) Rp 160.000
Premi Jaminan Kesehatan (JK) Rp 4.432.000
Penghasilan Bruto

Pengurang: 5% Rp 200.000
Biaya Jabatan 2% Rp 80.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 1% Rp 40.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 40.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK)
Rp (360.000)
Penghasilan Neto Sebulan
Rp 4.072.000

Gaji Setahun/Penghasilan Neto Rp48.864.000
PTKP (TK/0) Rp54.000.000
PKP Rp -
PPh Pasal 21 Setahun Rp -

PPh Pasal 21 Sebulan Rp -

Penghasilan Neto Sebulan Rp 4.072.000
Biaya Jabatan Rp 200.000
PPh Pasal 21 Sebulan Rp -

Take Home Pay Sebulan Rp 4.272.000

20

Pada perhitungan ini dapat terlihat bahwa jumlah PPh Pasal 21
adalah nihil (nol) dikarenakan penghasilan neto berada di bawah PTKP.
Apabila penghasilan neto berada di bawah PTKP maka Pegawai tidak
diwajibkan untuk membayar pajak atau mendapat potongan pajak atas
gajinya. PTKP dapat dikatakan sebagai fasilitas perpajakan yang dapat
meringankan beban pajak Pegawai, selain PTKP ada biaya Jabatan yang
juga dapat meringankan beban pajak dikarenakan mengurangi daripada
penghasilan.

Pada perhitungan take home pay dijelaskan bahwa biaya jabatan tidak
termasuk pengurang jumlah gaji Pegawai secara riil, hanya saja sebagai
pengurang untuk memperhitungkan PPh Pasal 21. Hal ini lah yang
dimaksudkan dalam fasilitas perpajakan, yang dimana mengurangi
penghasilan pada saat perhitungan saja, namun tidak benar – benar
mengurangi uang yang diterima Pegawai.

Pada kondisi seperti ini Pegawai tidak melakukan pembayaran
pajak, namun tetap diwajibkan menyampaikan SPT sebagai pelaporan
bahwa pajak yang diterima bersifat nihil. Penyampaian SPT dapat
dilakukan dengan membayar bukti potong sebagai penunjang dalam
penyampaian SPT.

B. Pegawai Tetap Berpenghasilan Dibawah Rp.50 Juta Setahun
Bapak Budi merupakan seorang staf penjualan pada perusahaan

PT.ABC dengan gaji perbulan Rp.6.000.000 dengan status TK/0 yaitu

21

belum menikah dan tidak memiliki tanggungan apapun. Premi disesuaikan

dengan norma perhitungan sesuai PER-16/PJ/2016.

Gaji Perbulan 0,8% Rp 6.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 0,3%
(JKK) 3,7% Rp 48.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 2% Rp 18.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) 4% Rp 222.000
Premi Pensiun (JP) Rp 120.000
Premi Jaminan Kesehatan (JK) Rp 240.000
Penghasilan Bruto Rp 6.648.000
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% Rp 300.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 120.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 60.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK) 1% Rp 60.000

Penghasilan Neto Sebulan Rp (540.000)

Rp 6.108.000

Gaji Setahun/Penghasilan Neto Rp73.296.000
PTKP (TK/0) (Rp54.000.000)
Rp19.296.000
PKP
Tarif PPh Pasal 21 (5% x Rp Rp 964.800
19.296.000) Rp 80.400
PPh Pasal 21 Setahun

PPh Pasal 21 Sebulan

Penghasilan Neto Sebulan Rp 6.108.000
Biaya Jabatan Rp 300.000
PPh Pasal 21 Sebulan Rp (80.400)

Take Home Pay Sebulan Rp 6.327.600

Pada perhitungan ini dapat terlihat bahwa tarif yang digunakan

sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 adalah 5% saja, hal ini dikarenakan

penghasilan kena pajak Pegawai adalah di bawah Rp.50.000.000.

22

C. Pegawai Tetap Berpenghasilan Diatas Rp.50 Juta Setahun
Bapak Ceko merupakan seorang staf akuntansi kompilasi pada

perusahaan PT.ABC dengan gaji perbulan Rp.10.000.000 dengan status K/0

yaitu telah menikah dan tidak memiliki tanggungan apapun. Premi
disesuaikan dengan norma perhitungan sesuai PER-16/PJ/2016.

Gaji Perbulan 0,8% Rp 10.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,3% Rp 80.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 3,7% Rp 30.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 370.000
Premi Pensiun (JP) 4% Rp 200.000
Premi Jaminan Kesehatan (JK) Rp 400.000

Penghasilan Bruto Rp 11.080.000

Pengurang: 5% Rp 500.000
Biaya Jabatan 2% Rp 200.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 1% Rp 100.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 100.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK)
Rp (900.000)
Penghasilan Neto Sebulan
Rp 10.180.000

Gaji Setahun Rp 122.160.000
PTKP (K/0) Rp (58.500.000)
PKP Rp 63.660.000

Tarif PPh Pasal 21 (5% x Rp 50.000.000) Rp 2.500.000
Tarif PPh Pasal 21 (15% x Rp 13.660.000) Rp 2.049.000
PPh Pasal 21 Setahun Rp 4.549.000
PPh Pasal 21 Sebulan Rp 379.083

Penghasilan Neto Sebulan Rp 10.180.000
Biaya Jabatan Rp (500.000)
PPh Pasal 21 Sebulan Rp (379.083)
Take Home Pay Sebulan Rp 10.300.917

23

Pada perhitungan ini dapat terlihat bahwa tarif yang digunakan
sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 adalah dua tarif yaitu 5% untuk
penghasilan maksimal Rp.50 juta. Tarif 15% untuk penghasilan sisa dari
akumulasi setelah dikurangi dengan Rp.50 juta dengan batas maksimal
dibawah Rp.200 Juta, hal ini dikarenakan penghasilan kena pajak Pegawai
adalah di atas Rp.50 juta dan dibawah Rp.200 juta.

D. Pegawai Tetap Berpenghasilan Diatas Rp.200 Juta Setahun

Bapak Dodi merupakan seorang finance manager pada perusahaan

PT.ABC dengan gaji perbulan Rp.30.000.000 dengan status K/2 yaitu telah

menikah dan tanggungan 2 orang. Premi disesuaikan dengan norma

perhitungan sesuai PER-16/PJ/2016.

Gaji Perbulan 0,8% Rp 30.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,3% Rp 240.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 3,7% Rp 90.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 1.110.000
Premi Pensiun (JP) 4% Rp 600.000
Premi Jaminan Kesehatan (JK) Rp 1.200.000
Penghasilan Bruto Rp 33.240.000

Pengurang: 5% Rp 500.000
Biaya Jabatan 2% Rp 600.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 1% Rp 300.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 300.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK)
Rp (1.700.000)
Penghasilan Neto Sebulan
Rp 31.540.000

Gaji Setahun Rp 378.480.000
PTKP (K/2) Rp (67.500.000)
PKP Rp 310.980.000

24

Tarif PPh Pasal 21 (5% x Rp 50.000.000) Rp 2.500.000
Tarif PPh Pasal 21 (15% x Rp 200.000.000) Rp 30.000.000
Tarif PPh Pasal 21 (25% x Rp 60.980.000) Rp 15.245.000
PPh Pasal 21 Setahun Rp 47.745.000
PPh Pasal 21 Sebulan Rp 3.978.750

Penghasilan Neto Sebulan Rp 31.540.000
Biaya Jabatan Rp (500.000)
PPh Pasal 21 Sebulan Rp (3.978.750)
Take Home Pay Sebulan Rp 28.061.250

Pada perhitungan ini dapat terlihat bahwa tarif yang digunakan
sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 adalah tiga tarif yaitu 5% untuk
penghasilan maksimal Rp.50 juta. Tarif 15% untuk penghasilan sisa dari
akumulasi setelah dikurangi dengan Rp.50 juta dengan batas maksimal
dibawah Rp.200 Juta. Tarif 25% dikenakan pada penghasilan diatas Rp.200
juta, pada perhitungan ini dikenakan pada penghasilan sebesar
Rp.60.980.000 yang didapatkan dari hasil Rp.310.980.000 – Rp.50.000.000 –
Rp.200.000.000. Hal ini dikarenakan penghasilan kena pajak Pegawai
adalah diatas Rp.200 juta dan di bawah Rp.500 juta.

E. Pegawai Tetap Berpenghasilan Diatas Rp.500 Juta Setahun
Bapak Edwin merupakan seorang manager pada perusahaan PT.ABC

dengan gaji perbulan Rp.50.000.000 dengan status K/3 yaitu telah menikah
dan tanggungan 3 orang. Premi disesuaikan dengan norma perhitungan
sesuai PER-16/PJ/2016.

25

Gaji Perbulan 0,8% Rp 50.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,3% Rp 400.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 3,7% Rp 150.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 1.850.000
Premi Pensiun (JP) 4% Rp 1.000.000
Premi Jaminan Kesehatan (JK) Rp 2.000.000
Penghasilan Bruto Rp 55.400.000
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% Rp 500.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 1.000.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 500.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK) 1% Rp 500.000

Penghasilan Neto Sebulan Rp (2.500.000)

Rp 52.900.000

Gaji Setahun Rp 634.800.000
PTKP (K/3) Rp 72.000.000
PKP Rp 562.800.000

Tarif PPh Pasal 21 (5% x Rp 50.000.000) Rp 2.500.000
Tarif PPh Pasal 21 (15% x Rp 200.000.000) Rp 30.000.000
Tarif PPh Pasal 21 (25% x Rp 250.000.000) Rp 62.500.000
Tarif PPh Pasal 21 (30% x Rp 62.800.000) Rp 18.840.000

PPh Pasal 21 Setahun Rp 113.840.000
PPh Pasal 21 Sebulan Rp 9.486.667

Penghasilan Neto Sebulan Rp 52.900.000
Biaya Jabatan Rp (500.000)
PPh Pasal 21 Sebulan Rp (9.486.667)

Take Home Pay Sebulan Rp 43.913.333

F. Pegawai Tetap Dengan Tambahan Bonus dan THR
Bapak Fadli merupakan seorang sales pada perusahaan PT.ABC

dengan gaji perbulan Rp.15.000.000 dengan status K/3 yaitu telah menikah
dan tanggungan 3 orang. Bapak fadli dalam setiap tahunnya mendapatkan
bonus beberapa kali dalam setahun dikarenakan melewati target penjualan,

26

selain itu bapak fadli juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR)

berdasarkan gaji pokok dalam satu bulan. Premi disesuaikan dengan

norma perhitungan sesuai PER-16/PJ/2016.

Bulan Bonus Bulan Bonus

Januari Rp 1.000.000 Juli Rp 800.000
Februari Rp 750.000 Agustus Rp 250.000
Maret Rp - September Rp -
April Rp 500.000 Oktober Rp -
Mei Rp 1.000.000 November Rp 450.000
Juni Rp 650.000 Desember Rp 1.000.000
Total Rp 6.400.000

Bonus yang diterima pada tahun pajak adalah sebesar Rp.6.400.000

dimana bonus yang di peroleh bapak fadli bersifat tidak tetap (fluktuatif).

Perhitungan bonus akan diakumulasi menjadi satu tahun, dikarenakan

untuk menghitung PPh Pasal 21 harus disesuaikan seluruh penghasilan

dalam 1 tahun. Berikut adalah perhitungan untuk menghitung pajak

Pegawai bapak faldi. Jumlah bonus yang diterima ini akan menjadi dasar

perhitungan ditahun selanjutnya untuk memperhitungkan PPh Pasal 21 di

tahun yang akan datang.

Gaji Perbulan 0,8% Rp 15.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,3% Rp 120.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 3,7% Rp 45.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 555.000
Premi Pensiun (JP) 4% Rp 300.000
Premi Jaminan Kesehatan (JK) Rp 600.000
Penghasilan Bruto Rp 16.620.000

Pengurang: 5% Rp 750.000
Biaya Jabatan 2% Rp 300.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 1% Rp 150.000
Iuran Pensiun (JP)

27

Iuran Jaminan Kesehatan (JK) 1% Rp 150.000
Penghasilan Neto Sebulan Rp (1.350.000)
Rp 15.270.000

Gaji Setahun Rp 183.240.000
Bonus Rp 6.400.000
Tunjangan Hari Raya Rp 15.000.000
Penghasilan Neto Setahun Rp 204.640.000
PTKP (K/3) Rp (72.000.000)

PKP Rp 132.640.000

Tarif PPh Pasal 21 (5% x Rp 50.000.000) Rp 2.500.000
Tarif PPh Pasal 21 (15% x Rp 82.640.000) Rp 12.396.000
PPh Pasal 21 Setahun Rp 14.896.000
PPh Pasal 21 Sebulan Rp 1.241.333

Perhitungan dilakukan dengan menjumlah terlebih dahulu
penghasilan neto dalam sebulan yang terdiri dari premi dan iuran – iuran
yang dikenakan terhadap Pegawai. Langkah selanjutnya perhitungan neto
disetahunkan, pada perhitungan ini ditambahkan dengan jumlah bonus
dan THR yang diterima dalam tahun pajak tersebut. Hal ini dilakukan agar
dapat memisahkan penghasilan sebulan dan penghasilan setahun yang
diterima agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Pada perhitungan take
home pay tidak dilakukan karena setiap bulannya penghasilan yang
diterima Pegawai ini akan sangat berbeda – beda.

G. Pegawai Tetap Dipindahtugaskan Bekerja Di Pertengahan Tahun
Bapak Gio merupakan seorang staf admin pada perusahaan PT.ABC

dengan gaji perbulan Rp.8.000.000 dengan status K/0 yaitu telah menikah

28

dan tanggungan 1 orang. Seiring berjalannya waktu bapak Gio

dipindahkan ke kantor pusat perusahaan pada awal bulan november

dikarenakan kinerja bapak Gio yang sangat baik, sehingga masa kerja

bapak Gio di PT.ABC adalah selama 10 bulan (Januari sd. Oktober). Bapak

Gio juga tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dikarenakan

dipindahtugaskan setelah bulan ramadhan (hari raya). Premi disesuaikan

dengan norma perhitungan sesuai PER-16/PJ/2016.

Gaji Perbulan 0,8% Rp 8.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,3% Rp 64.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 3,7% Rp 24.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 296.000
Premi Pensiun (JP) 4% Rp 160.000
Premi Jaminan Kesehatan (JK) Rp 320.000
Penghasilan Bruto Rp 8.864.000
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% Rp 400.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 160.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 80.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK) 1% Rp 80.000

Penghasilan Neto Sebulan Rp (720.000)

Rp 8.144.000

Gaji Setahun Rp 97.728.000
Tunjangan Hari Raya Rp 15.000.000
Penghasilan Neto Setahun Rp 112.728.000
PTKP (K/0) Rp (58.500.000)
PKP Rp 54.228.000

Tarif PPh Pasal 21 (5% x Rp 50.000.000) Rp 2.500.000
Tarif PPh Pasal 21 (15% x Rp 4.228.000) Rp 634.200
Rp 3.134.200
PPh Pasal 21 Setahun Rp 52.850

PPh Pasal 21 Sebulan Rp 261.183
PPh Pasal 21 Januari sd. Oktober (10
Bulan)

29

Pada kasus seperti ini apabila Pegawai dipindahtugaskan atau
berhenti bekerja dalam satu tahun pajak, penghasilan yang diterima
Pegawai akan tetap dipotong PPh Pasal 21. Hanya saja pemotongan hanya
dilakukan pada masa Pegawai bekerja di perusahaan tersebut. Pada saat
Pegawai berada di kantor yang baru, Pegawai akan mendapatkan
pemotongan untuk sisa waktu 2 bulannya yaitu november dan desember.
PT. ABC dengan sengaja tidak memotong gaji selama 1 tahun dikarenakan
karywan telah pindah dan dimungkinkan Pegawai menerima gaji beserta
tambahan dan pengurang penghasilan berbeda berdasarkan kebijakan
perusahaan yang baru.

Pada saat ini PT. ABC hanya berhak memotong atau memungut
penghasilan selama 10 bulan dimana Pegawai masih menjadi bagian dari
PT. ABC. Pegawai pada nanti di akhir tahun akan menerima sekaligus dua
bukti potong dari kedua perusahaan yang berbeda, hal ini dikarenakan
perbedaan pemberi kerja atau pihak pemungut. Pegawai dalam
menyampaikan SPT nya perlu membawa kedua bukti potong ini untuk
menunjang penyampaian SPT.

H. Pegawai Baru Bekerja Di Pertengahan Tahun
Bapak Herman merupakan seorang staf admin yang baru bekerja di

PT.ABC dengan gaji perbulan Rp.6.000.000 dengan status TK/0 yaitu
belum menikah dan tidak memiliki tanggungan apapun. Bapak Herman
baru bekerja pada bulan Mei sampai dengan Desember (8 bulan). Bapak

30

Herman tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dikarenakan

merupakan Pegawai baru yang belum menduduki posisi selama satu tahun

(sesuai kebijakan perusahaan). Premi disesuaikan dengan norma

perhitungan sesuai PER-16/PJ/2016.

Gaji Perbulan 0,8% Rp 6.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,3% Rp 48.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 3,7% Rp 18.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 222.000
Premi Pensiun (JP) 4% Rp 120.000
Premi Jaminan Kesehatan (JK) Rp 240.000
Penghasilan Bruto Rp 6.648.000

Pengurang: 5% Rp 300.000
Biaya Jabatan 2% Rp 120.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 1% Rp 60.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 60.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK)
Rp (540.000)
Penghasilan Neto Sebulan
Rp 6.108.000

Gaji Selama 8 Bulan Rp 48.864.000
Tunjangan Hari Raya -

Penghasilan Neto Setahun Rp 48.864.000
PTKP (TK/0) Rp (54.000.000)
PKP

Tarif PPh Pasal 21 Rp -
Rp -
PPh Pasal 21 Setahun Rp -

PPh Pasal 21 Sebulan Rp -
PPh Pasal 21 Mei sd. Desember (8
Bulan)

31

Pada kasus seperti ini apabila Pegawai baru bekerja di pertengahan

tahun pajak maka penghasilan yang diterima Pegawai akan tetap dipotong

PPh Pasal 21. Hanya saja pada ilustrasi perhitungan yang telah dijabarkan

bahwa terjadi PPh Pasal 21 yang nihil, hal ini dikarenakan jumlah

penghasilan neto setahun lebih kecil dibandingkan dengan PTKP maka

PKP menjadi nihil, sehingga Pegawai ini tidak mendapatkan potongan

pajak dari tahun ini. Hal ini juga dikarenakan perhitungan gaji yang

diterima dalam satu tahun hanya terhitung delapan bulan dikarenakan

Pegawai baru bekerja selama delapan bulan.

Perhitungan ini dapat dikatakan sebagai salah satu fasilitas

perpajakan yang memberikan keringanan kepada Pegawai yang baru

bekerja, dengan format perhitungan seperti ini dapat meringankan beban

Pegawai baru agar gaji yang diterima tanpa di potong pajak alias bersih dan

full. Namun perlu diperhatikan Pegawai akan mendapat potongan di tahun

berikutnya apabila PKP telah melebihi PTKP yang dimana jumlah

penghasilan telah dihitungan sebanyak setahun (12 bulan). Ilustrasi

perhitungan dapat dilihat pada analisis berikut ini:

Gaji Perbulan 0,8% Rp 6.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) 0,3% Rp 48.000
Rp 18.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 3,7% Rp 222.000
2% Rp 120.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) 4% Rp 240.000
Rp 6.648.000
Premi Pensiun (JP)
Premi Jaminan Kesehatan (JK)
Penghasilan Bruto

Pengurang:

32

Biaya Jabatan 5% Rp 300.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 120.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 60.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK) 1% Rp 60.000

Penghasilan Neto Sebulan Rp (540.000)

Rp 6.108.000

Gaji Selama Setahun Rp 73.296.000
Tunjangan Hari Raya -

Penghasilan Neto Setahun Rp 73.296.000
PTKP (TK/0) Rp (54.000.000)
PKP Rp 19.296.000

Tarif PPh Pasal 21 (5% x Rp Rp 964.800
19.296.000) Rp 964.800
Rp 80.400
PPh Pasal 21 Setahun

PPh Pasal 21 Sebulan

Terlihat dari hasil perhitungan bahwa Pegawai baru di tahun

selanjutnya atau tahun kedua telah mendapatkan potongan pajak untuk

setiap gaji yang diterimanya selama satu tahun. Hal ini dikarenakan jumlah

penghasilan neto setahun lebih besar dibandingkan dengan PTKP maka

PKP menjadi dapat diperhitungkan PPh Pasal 21-nya.

I. Pegawai Berhenti Bekerja Di Pertengahan Tahun
Bapak Ijat merupakan seorang staf admin yang telah lama di PT.ABC

dengan gaji perbulan Rp.5.000.000 dengan status K/2 yaitu sudah menikah
dan memiliki tanggungan tiga orang. Bapak Ijat memutuskan berhenti
bekerja pada bulan September (9 bulan dari bulan Januari). Bapak Ijat
mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dikarenakan merupakan

33

Pegawai tetap sebelumnya (sesuai kebijakan perusahaan). Premi

disesuaikan dengan norma perhitungan sesuai PER-16/PJ/2016.

Gaji Perbulan 0,8% Rp 5.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 0,3%
(JKK) 3,7% Rp 48.000
2% Rp 18.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 4% Rp 222.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 120.000
Premi Pensiun (JP) Rp 240.000
Premi Jaminan Kesehatan (JK) Rp 5.648.000

Penghasilan Bruto

Pengurang: 5% Rp 250.000
Biaya Jabatan 2% Rp 120.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 1% Rp 60.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 60.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK)
Rp (490.000)
Penghasilan Neto Sebulan
Rp 5.158.000

Gaji Setahun Rp 46.422.000
Tunjangan Hari Raya Rp 15.000.000
Penghasilan Neto Setahun Rp 51.422.000
PTKP (K/2) Rp (67.500.000)
PKP Rp -

Tarif PPh Pasal 21 Rp -
PPh Pasal 21 Setahun Rp -
PPh Pasal 21 Sebulan Rp -

Perhitungan ini dapat dikatakan sebagai salah satu fasilitas
perpajakan yang memberikan keringanan kepada Pegawai yang telah
berhenti bekerja atau menjadi Pegawai, dengan format perhitungan seperti
ini dapat meringankan beban Pegawai baru agar gaji yang diterima tanpa
di potong pajak alias bersih dan full. Perhitungan ini juga di sesuaikan
dengan masa kerja dalam satu tahun Pegawai yang bersangkutan sampai

34

dengan berhenti bekerja yaitu delapan bulan (Januari sampai dengan
September).

J. Pegawai Tidak Tetap Berpenghasilan Dibawah PTKP Harian
Bapak Jodi merupakan seorang pegawai tidak tidak harian sebagai

helper di PT.ABC. Upah harian yang diterima bapak Jodi perharinya adalah

sebesar Rp.250.000 dengan status TK/0 yaitu belum menikah dan tidak
memiliki tanggungan apapun. Bapak Jodi bekerja selama dua hari (sabtu
dan minggu) dalam satu minggu dengan jumlah total selama delapan hari
dalam satu bulan. Bapak Jodi tidak mendapatkan premi apapun
dikarenakan masih bersifat tidak tetap.

Upah Sehari Rp 250.000
PTKP Sehari Rp (450.000)

PKP Rp -
Rp -
PPh Pasal 21
Sehari

K. Pegawai Tidak Tetap Berpenghasilan Diatas PTKP Harian
Bapak Kiki merupakan seorang pegawai tidak tetap harian sebagai

helper senior di PT.ABC. Upah harian yang diterima bapak kiki perharinya
adalah sebesar Rp.500.000 dengan status K/0 yaitu sudah menikah dan
tidak memiliki tanggungan apapun. Bapak Jodi bekerja selama dua hari
(sabtu dan minggu) dalam satu minggu dengan jumlah total selama
delapan hari dalam satu bulan.

35

Upah Sehari Rp 500.000
PTKP Sehari Rp (450.000)

PKP Rp 50.000
PPh Pasal 21 Sehari (5% x Rp Rp 2.500
50.000)

Upah Sebulan (8 Hari x Rp Rp 4.000.000
500.000)

PPh Pasal 21 Sebulan Rp 20.000
Take Home Pay Sebulan Rp 3.980.000

Take Home Pay Sehari Rp 497.500

Pada perhitungan ini dijelaskan bahwa apabila pegawai tidak tetap

menerima penghasilan harian maka disesuaikan pula PTKP nya untuk

harian. Hal ini didasarkan pada asas keadilan ,dimana antara pegawai tetap

dan tidak tetap diberikan fasilitas yang lebih meringankan untuk pegawai

yang tidak tetap.

L. Pegawai Tetap Wanita Yang Bersuami Pekerja
Ibu Lina merupakan seorang pegawai tetap sebagai admin di

PT.ABC. Ibu Lina memiliki penghasilan sebesar Rp.5.000.000 perbulannya.
Status Ibu Lina saat ini adalah sudah menikah dan memiliki tiga orang anak
dan memiliki suami yang telah bekerja. Ibu Lina mendapatkan Tunjangan
Hari Raya (THR) dikarenakan merupakan pegawai tetap dan premi
disesuaikan dengan norma perhitungan sesuai PER-16/PJ/2016.

Pada kasus seperti ini untuk teknis perhitungan dan lain – lain tetap
di samakan dengan perhitungan pegawai tetap laki – laki yang lain, hanya
saja dalam perhitungan ini PTKP yang digunakan disesuaikan dengan

36

kondisi. Kondisi yang dimaksud disini adalah PTKP disesuaikan dengan

kondisi suaminya ibu Lina, dimana suami ibu Lina juga bekerja sehingga

PTKP dengan jumlah tanggungan dikenakan pada suami dari ibu Lina itu

sendiri. Sehingga sekaranga status PTKP untuk ibu Lina adalah TK/0 yaitu

belum menikah dan tidak memiliki tanggungan apapun. Namun suami ibu

Lina yang diakui PTKP nya yaitu K/3. Berikut adalah ilustrasi dari PPh

Pasal 21 ibu Lina.

Gaji Perbulan 0,8% Rp 5.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 0,3%
(JKK) 3,7% Rp 40.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 2% Rp 15.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 185.000
4% Rp 100.000
Premi Pensiun (JP) Rp 200.000
Rp 5.540.000
Premi Jaminan Kesehatan (JK)
Penghasilan Bruto

Pengurang: 5% Rp 250.000
Biaya Jabatan
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 100.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 50.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK) 1% Rp 50.000

Penghasilan Neto Sebulan Rp (450.000)
Rp 5.090.000

Gaji Setahun/Penghasilan Neto Rp 61.080.000
PTKP (TK/0) Rp 54.000.000
Rp 7.080.000
PKP
Tarif PPh Pasal 21 (5% x Rp Rp 354.000
7.080.000) Rp 29.500
PPh Pasal 21 Setahun

PPh Pasal 21 Sebulan

37

M. Pegawai Tetap Wanita Yang Bersuami Belum Bekerja
Ibu Mini merupakan seorang pegawai tetap sebagai admin di

PT.ABC. Ibu Mini memiliki penghasilan sebesar Rp.6.000.000 perbulannya.

Status Ibu Mini saat ini adalah sudah menikah dan memiliki tiga orang
anak dan memiliki suami yang belum bekerja. Ibu Mini mendapatkan

Tunjangan Hari Raya (THR) dikarenakan merupakan pegawai tetap dan

premi disesuaikan dengan norma perhitungan sesuai PER-16/PJ/2016.

Pada kasus ini suami ibu Mimi belum bekerja sehingga PTKP ibu

Mimi disesuaikan dengan keadaan yang seharusnya. Ibu Mimi dianggap

menanggung seluruh keluarganya sehingga PTKP ibu Mimi adalah K/3.

Gaji Perbulan 0,8% Rp 6.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,3% Rp 48.000
Premi Jaminan Kematian (JKM) 3,7% Rp 18.000
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 222.000
2%
Premi Pensiun (JP) 4% Rp 120.000

Premi Jaminan Kesehatan (JK) Rp 240.000
Penghasilan Bruto Rp 6.648.000

Pengurang: 5% Rp 300.000
Biaya Jabatan
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% Rp 120.000
Iuran Pensiun (JP) 1% Rp 60.000
Iuran Jaminan Kesehatan (JK) 1% Rp 60.000

Penghasilan Neto Sebulan Rp (540.000)
Rp 6.108.000

Gaji Setahun/Penghasilan Neto Rp 73.296.000
PTKP (K/3) Rp 72.000.000
PKP Rp 1.296.000
Tarif PPh Pasal 21 (5% x Rp 1.296.000)
PPh Pasal 21 Setahun Rp 64.800
Rp 5.400
PPh Pasal 21 Sebulan

38

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 Tentang
Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26
Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau
Pasal 26.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Presiden Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang –
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Presiden Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat
Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang – Undang.