Buku Saku Tahapan Pemeriksaan LKPD untuk Anggota Tim

BADAN
PEMERIKSA
KEUANGAN

BUKU SAKU

TAHAPAN PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(LKPD) UNTUK ANGGOTA TIM

ANDI WIDYA
CPNS BPK PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI UTARA 2022

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) merupakan salah satu tugas pokok Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pelaksanaan :

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan

Buku saku ini disusun sebagai
pedoman bagi Pemeriksa
terkhusus untuk anggota tim
dalam menjalankan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara, yang meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan pemeriksaan.

Buku saku ini berpedoman dan bersumber dari :
1. Pedoman Manajemen Pemeriksaaan (PMP) 2015

Dapat dilihat pada link : https://bit.ly/pmp2015

2. Petunjuk Teknis (Juknis) LKPD 2021

Dapat dilihat pada link : https://bit.ly/juknislkpd2021

DAFTAR ISI

Halaman

1. Tahapan Perencanaan 1
a. Pembentukan Tim Perencanaan

Pemeriksaan (TPP)

b. Penyusunan Program Pemeriksaan 2
(P2) Interim 6

6

c. Penetapan Tim Interim
d. Pelaksanaan Pemeriksaan Interim

e. Pelaporan Laporan Hasil 6
Perencanaan Pemeriksaan
(LHPP) 2. Tahapan Pelaksanaan
7 a. Penetapan Tim Terinci

7 b. Penetapan P2 Terinci

11 c. Pelaksanaan Pemeriksaan
Terinci

11 d. Pengakhiran Pelaksanaan
Pemeriksaan

3. Tahapan Pelaporan
a. Pelaporan Hasil Pemeriksaan 12




b. Pelaporan Ikhtisar Hasil 13
Pemeriksaan Semester

(IHPS)

Glosarium 14

1.Tahapan Perencanaan

1.TAHAPAN PERENCANAAN

PERAN ANGGOTA TIM (AT)
"Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Ketua Tim (KT) untuk
menyusun Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan (LHPP) dan P2 serta
menyusun konsep Program Kerja Perorangan (PKP)

A. Pembentukan TPP

Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP) Surat Perintah
: Kepala Perwakilan (Kalan) / Perencanaan Pemeriksaan

Kepala Subauditorat (Kasubaud) (SP3)
Format SP3 : https://bit.ly/formatSP3

Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP) Surat Tugas (ST)
: Kalan

Format ST : https://bit.ly/formatST

"Setiap Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)/Pemeriksa yang tercantum

dalam ST wajib mengisi surat pernyataan independensi :

Format Surat Pernyataan Independensi :

https://bit.ly/formatsuratpernyataanindepnendensi

"Apabila terdapat gangguan independensi, PFP yang bersangkutan

menyampaikan alasan secara tertulis dalam format dibawah ini :

Format Surat Pernyataan Gangguan Independensi :

https://bit.ly/formatsuratpernyataangangguanindependensi

1

1.Tahapan Perencanaan

B. Penyusunan Program Pemeriksaan Interim
Sebelum lanjut yuk klik link di bawah ini !

Format P2 Interim : https://bit.ly/formatP2interim

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 2. Standar Pemeriksaan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Standar Pemeriksaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Keuangan Negara (SPKN) yang
tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
ditetapkan dalam Peraturan

BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan
Memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
tahun-tahun sebelumnya.
Menilai efektivitas SPI (Test of Control/ToC) dalam
penyusunan LKPD.
Menilai kepatuhan atas peraturan perundang-
undangan.
Pengujian substantif yang dilakukan terbatas pada
transaksi/saldo akun-akun tertentu (Test of Detail
Balance Sheet/ToDB) pada Kas, Aset Tetap,
Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan
Belanja Tidak Terduga.

4. Entitas yang Diperiksa
Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota/Kabupaten tahun sebagai
rangkaian Pemeriksaan LKPD Tahun 202x.

5. Lingkup Pemeriksaan
LKPD Tahun 202x

2

1.Tahapan Perencanaan

6. Hasil Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun
Sebelumnya

a. Tingkat Entitas

SKOR TINGKAT KETERANGAN

SKOR KETERANGAN PROSES BISNIS

2,34 - 3,00 : Efektif 4-5 : Tinggi Meningkat,
1,67 - 2,33 : Belum Sepenuhnya 2 - 3,99 : Sedang tetap, atau
1,00 - 1,66 : Tidak Efektif 1 - 1,99 : Rendah menurun
sesuai dengan
tahun sebelumnya

b. Tingkat Proses Bisnis

3

1.Tahapan Perencanaan
7. Sasaran Pemeriksaan Interim

Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya yang berpengaruh
terhadap penyajian laporan keuangan (LK) (khususnya akun-akun
yang dikecualikan pada opini tahun sebelumnya).
Sistem Pengendalian Intern tingkat entitas sesuai PP Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan
Sistem Pengendalian Intern entitas dengan adanya perubahan SOTK
Perangkat daerah yang baru (terutama dampaknya terhadap
pencatatan aset tetap, serta penganggaran dan realisasi belanja
terkait).
Sistem Pengendalian Intern tingkat siklus transaksi atau proses
bisnis entitas, meliputi:
Pengujian substantif terbatas pada transaksi dan saldo dengan
prioritas pada akun-akun tertentu.

8. Kriteria yang Digunakan dapat dilihat di bawah ini :

https://bit.ly/KriteriaPemeriksaan

9. Alasan Pemeriksaan
Pemeriksaan LKPD perlu dilaksanakan dengan berbasis risiko (Risk
Based Audit). Untuk itu, pemeriksa perlu mempertimbangkan
dilakukannya pemeriksaan pada area-area yang berisiko tinggi dan
menentukan tingkat risiko tiap akun untuk mengetahui strategi audit
pada pemeriksaan terinci, cakupan pemeriksaan untuk uji petik, dan
menentukan tingkat materialitas tingkat LK dan tingkat akun
Sehubungan dengan batasan waktu penyampaian Laporan Hasil
Pemeriksaan atas LKPD, dan agar Pemeriksaan LKPD Tahun 202x bisa
dilaksanakan secara efektif perlu dilakukan Pemeriksaan Interim atas
LKPD Tahun 202x.
Dipandang perlu untuk mendorong entitas yang diperiksa agar
menyelesaikan permasalahan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
sebelumnya yang berdampak pada opini.
4

1.Tahapan Perencanaan

10. Metodologi Pemeriksaan 11. Petunjuk Pemeriksaan
Pemahaman Tujuan dan Harapan https://bit.ly/petunjukpemeri
Penugasan ksaan
Pemahaman Entitas
Analisis atas Pemantauan Tindak 12. Jangka Waktu Pemeriksaan
Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai Rencana Kerja
Pemahaman SPI Pemeriksaan (RKP)
Pengujian SPI
Analisis risiko
Penetapan Batas Materialitas
Awal
Penentuan Pemilihan Sampel
SKPD untuk Pemeriksaan Terinci
LK
Pengujian substantif terbatas
atas akun




13. Susunan Tim dan Rincian Biaya Pemeriksaan

14. Kerangka LHP Interim 15. Waktu Penyampaian dan Distribusi
Kerangka LHP Interim dapat di LHP
akses di aplikasi SMP BPK : Semua temuan pemeriksaan yang
https://smp.bpk.go.id/ diperoleh merupakan bagian dari Laporan
Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 202x
sehingga tidak diterbitkan laporan hasil
pemeriksaan Interim yang diberikan
kepada entitas.

5

1.Tahapan Perencanaan

C. Penetapan Tim Interim

Kalan menandatangani ST dan P2 Interim

D. Pelaksanaan Pemeriksaan Interim

Entitas yang diperiksa menyerahkan LK Unaudited semester 1 ke BPK Paling
Lambat 31 Maret 202x

PKP AT 1 KKP A & B

KT Melakukan pembagian tugas P2 AT PKP AT 2 KKP A & B
pemeriksaan LKPD kepada PKP AT 3 KKP A & B

"Setiap PKP yang telah dilaksanakan oleh AT akan di reviu oleh KT"
Contoh PKP Pendahuluan LKPD : https://bit.ly/pkppendahuluanlkpd

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) :
KKP Indeks A : Catatan dan/atau pekerjaan pemeriksaan tahap perencanaan
KKP Indeks B : Catatan dan/atau pekerjaan pemeriksaan tahap pelaksanaan
KKP Indeks C : Catatan dan/atau pekerjaan pemeriksaan tahap pelaporan

Format KKP : https://bit.ly/kertaskerjapemeriksaan

E. Pelaporan LHPP

Format LHPP : https://bit.ly/laporanhasilperencanaanpemeriksaan

Output yang dihasilkan dari proses perencanaan pemeriksaan :
"Program Pemeriksaan dan Surat Tugas"

6

2.Tahapan Pelaksanaan

2.TAHAPAN PELAKSANAAN

PERAN ANGGOTA TIM
1.Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Ketua Tim dalam
berkomunikasi dengan entitas terperiksa serta
mengadministrasikannya.
2.Melaksanakan Program Pemeriksaan dan mendokumentasikannya
dalam KKP.
3.Menjamin kebenaran matematis dan akurasi angka dalam KKP
4.Menyusun konsep Temuan Pemeriksaan dan LAPPL.

A. Penetapan Tim Terinci

Kalan menetapkan ST

B. Penyusunan P2 Terinci

Sebelum lanjut yuk klik link di bawah ini !

Format P2 Terinci : https://bit.ly/formatP2terinci




1. Dasar Hukum Pemeriksaan 2. Standar Pemeriksaan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun SPKN yang ditetapkan dalam
2004 tentang Pemeriksaan Peraturan BPK RI Nomor 1
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Tahun 2017.
Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

3. Tujuan Pemeriksaan :
Tujuan pemeriksaan LKPD adalah untuk memberikan
keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah
Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia

7

2.Tahapan Pelaksanaan

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemerintah Daerah wajib menyajikan :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

4. Entitas yang Diperiksa (Laporan Perubahan SAL)
Neraca
Entitas yang diperiksa Laporan Operasional (LO)
Laporan Arus Kas (LAK)
adalah Pemerintah Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Kota/Kabupaten ...................

6. Hasil Pemahaman SPI Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)


a. Tingkat Entitas dengan tahun sebelumnya






















SKOR KETERANGAN SKOR TINGKAT KETERANGAN


PROSES BISNIS

2
,34 - 3,00 : Efektif 4-5 : Tinggi Meningkat, tetap, atau
1
,67 - 2,33 : Belum Sepenuhnya 2 - 3,99 : Sedang menurun sesuai dengan
1
,00 - 1,66 : Tidak Efektif 1 - 1,99 : Rendah tahun sebelumnya





b. Tingkat Proses Bisnis dengan tahun sebelumnya

8

2.Tahapan Pelaksanaan

7.Sasaran Pemeriksaan
Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 202x
Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan
Perubahan SAL Tahun 202x
Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK
Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD
Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern, termasuk pertimbangan
hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun
dalam LK
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah
dalam rangka penyusunan LKPD.

8.Kriteria Pemeriksaan dapat dilihat di bawah ini :
https://bit.ly/KriteriaPemeriksaan

9.Alasan Pemeriksaan
Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 202x merupakan mandatory audit sesuai amanat dari:
a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31;
b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56; dan
c.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, Pasal 2.

10. Metodologi Pemeriksaan

9

2.Tahapan Pelaksanaan

Penilaian Risiko Pemeriksaan sesuai Juknis LKPD :
BPK telah menetapkan Audit Risk/AR yang sama untuk semua entitas LKPD sebesar 5%.

11. Petunjuk Pemeriksaan 12. Jangka Waktu Pemeriksaan
Dapat dilihat di bawah ini : Jangka waktu pemeriksaan adalah
https://bit.ly/petunjukpemeri
ksaan selama ..... hari kalender mulai

tanggal ..... Maret s.d. ........202x

13.Susunan Tim dan Rincian Biaya Pemeriksaan

14. Kerangka LHP : https://bit.ly/kerangkalhp

LHP pemeriksaan keuangan daerah dapat diakses melalui aplikasi

SMP BPK : https://smp.bpk.go.id/

15. Waktu Penyampaian dan Distribusi LHP
Waktu penyampaian LHP dilaksanakan maksimal 2
(dua) bulan setelah tanggal penyerahan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten ......... kepada
BPK untuk diperiksa
Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran
202x dengan surat Kepala Perwakilan disampaikan
kepada:
1) Ketua DPRD;
2) Kepala Daerah.



Tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan
kepada:

1) Anggota VI BPK;
2) Auditor Utama KN VI BPK;
3) Inspektur Utama BPK;
4) Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5) Inspektur Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten .....

10

2.Tahapan Pelaksanaan

C. Pelaksanaan Perencanaan Terinci

"Setiap PKP yang telah dilaksanakan oleh AT akan di
reviu oleh KT"
Contoh PKP Terinci LKPD : https://bit.ly/pkpterincilkpd

PKP AT 1 KKP B
KKP B
AT Melaksanakan P2 sesuai PKP AT 2 Membuat Konsep
pembagian tugas PKP "Temuan Pemeriksaan"

PKP AT 3 KKP B

di reviu oleh KT

Laporan Temuan Sependapat Minimal di
Pemeriksaan reviu oleh
(LTP) Pengendali
Teknis (PT)
Alasan tidak Diskusi Tidak Diserahkan
bisa diterima dengan Sependapat kepada Entitas
Entitas untuk ditanggapi
Alasan diterima

Konsep Temuan
Pemeriksaan Batal

D. Pengakhiran Pelaksanaan Pemeriksaan

PFP Menyampaikan Laporan Akhir KT PT Pengendali
Pelaksanaan Pemeriksaan Mutu
Lapangan (LAPPL)

Format LAPPL : https://bit.ly/formatLAPPL



Output yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pemeriksaan :
KKP, Temuan Pemeriksaan, dan Laporan Akhir Pelaksanaan

Pemeriksaan Lapangan (LAPPL)

11

3.Tahapan Pelaporan

3.TAHAPAN PELAPORAN

PERAN ANGGOTA TIM
"Menyiapkan bahan penyusunan LHP dan bahan IHPS"

A. Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Koreksi Koreksi

LTP KT Menyusun KLHP Di Reviu PT
Konsep LHP/ KLHP

Pembahasan Pedoman Koreksi Di Reviu Penanggung
Risalah TP penulisan jawab (PJ) / Kalan
LKPD - gaya
https://bit.ly/ris selingkung Cross review antar tim
alahpembahasan https://b
it.ly/ped
TP KLHP Hasil Analisis
omanpenulisanlkp
d-gayaselingkung

"Penyerahan LHP ke Entitas" Diserahkan ke Entitas untuk
diserahkan kepada : tanggapan & Rencana Aksi
1. DPRD
2. Gubernur/Bupati/Walikota (RA)
3. Inspektorat

Cetak LHP ACC Kalan Final
Buku 1 : LHP atas LK KLHP yang telah ada
tanggapan dan RA
Buku 2 : LHP atas SPI

LHP Pemeriksaan dapat diakses di aplikasi SMP BPK
https://smp.bpk.go.id/

12

3.Tahapan Pelaporan

Tujuan dari pemeriksaan LKPD adalah untuk memberikan opini atas LK. Opini
merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam LK.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas
LK terbagi menjadi 4 (empat) jenis:
a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
c. Tidak Wajar (TW); dan
d. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

B. Pelaporan IHPS

AT yang diberi Menginput TP ke aplikasi SMP BPK
tanggung jawab Mengupload LHP sebagai bahan
pembuatan IHPS

IHPS BPK dapat diakses melalui link di bawah ini :
https://www.bpk.go.id/ihps

Output yang dihasilkan dari proses pelaporan pemeriksaan :
LHP dan IHPS

13

Glosarium

GLOSARIUM

14

Glosarium

15

Glosarium

16