Media & Kritik Sosial

NUR LAILIYAH AGUSTINA

MEDIA&

KRITIK SOSIAL

DITUJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS UTS MEDIA & KRITIK SOSIAL

DAFTAR ISI
Daftar Isi.....................................................................................................................................1
Pengertian Media Sosial, Masyarakat, dan Kritik Sosial........................................................... 2

Pengertian Media Sosial......................................................................................................... 2
Pengertian Masyarakat ........................................................................................................... 2
Pengertian Kritik Sosial ......................................................................................................... 3
Media dan Kontrol Sosial: Peran dan Fungsi Media sebagai Kontrol Sosial ............................ 4
Media...................................................................................................................................... 4
Kontrol Sosial......................................................................................................................... 5
Media dan Ruang Publik............................................................................................................ 6
Pengertian Ruang Publik ........................................................................................................ 6
Karakteristik Ruang Publik sebagai Media Massa................................................................. 6
Eksistensi Media Massa dan Dominasi Ruang Publik ........................................................... 6
Media Sosial Sebagai Ruang Publik ...................................................................................... 7
Kritik Sosial dalam RUU Cika .................................................................................................. 9
Masyarakat, Demokrasi, Ciri, dan Karakter ............................................................................ 10
Masyarakat ........................................................................................................................... 10
Demokrasi ............................................................................................................................ 10
Ciri- Ciri Demokrasi............................................................................................................. 11
Karakter Demokrasi ............................................................................................................. 12
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 13

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 1

Pengertian Media Sosial, Masyarakat,
dan Kritik Sosial

Pengertian Media Sosial
Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya
bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi
meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

1. Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”.
“Media” diartikan sebagai alat komunikasi (Laughey, 2007; McQuail,
2003). Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa
setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada
masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media
dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa
keduanya merupakan produk dari proses sosial (Durkheim dalam Fuchs,
2014).

2. Media Sosial (Social media) adalah media online yang mendukung
interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang
mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.
Daftar Pustaka:
- (http://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-
media- sosial- peran-serta-fungsinya/).
- Fuchs, C. (2014). Social media a critical introduction. Los
Angeles: SAGE Publication, Ltd.
- Laughey, D. (2007). Themes in media theory. New York:
Open University Press.
- Roma, Doni Fahlepi.(2017). “Perilaku Penggunaan Media Sosial
Pada
Kalangan Remaja”. Volume 3 No.2

Pengertian Masyarakat
3. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu
manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.
4. Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena
proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang
kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai
saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan
bermasyarakat (Soetomo, 2009).
5. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” asal kata “sociuc” yang
berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu
“syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi
Daftar Pustaka:
- Tejokusumo, Bambang.(2013). “Dinamika Masyarakat Sebagai
Sumber belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Volume 3 No.1
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara
Baru, 1979), hlm. 157.

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 2

Pengertian Kritik Sosial
• Kritik sosial merupakan sebuah inovasi yang artinya kritik sosial menjadi
sarana komunikasi gagasan baru disamping menilai gagasan lama untuk suatu
perubahan sosial. Kritik sosial sebagai salah satu bentuk komunikasi dalam
masyarakat yang mempunyai atau fungsi sebagai kontrol terhadap jalannya
sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat.
• Kritik sosial menurut Abar (1997:47) adalah suatu bentuk komunikasi dalam
masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya
sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dalam konteks inilah kritik
sosial merupakan salah satu bagian penting dalam memelihara sistem sosial.
• Kritik sosial merupakan bentuk kontrol sosial terhadap masyarakat. Kontrol
atau pengendalian sosial mengacu kepada berbagai alat yang dipergunakan
oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota masyarakat yang
menyimpang.

Daftar Pustaka:
- (Setiawan Arik, 2019, “Pesan Kritik Sosial Dalam Komik Bergenre Humor Di

Media Sosial Instagram”,Skripsi, Fakultas Komunikasi dan Informatika,
Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Abar, Akhmad Zaini. 1997, “Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia”, dalam
Mohammad Mahfud MD (ed.). Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan.
Yogyakarta: UII Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo dan Bagong Suyanto. 2006. “Pengendalian atau
Kontrol Sosial” dalam Bagong Suyanto (ed.). Sosiologi:Teks Pengantar dan
Terapan. Jakarta: Prenada.

Kesimpulan:
Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa media sosial, masyarakat dan
kritik sosial saling berhubungan satu sama lain. Karena ketika masyarakat memulai untuk
menggunakan suatu media apapun itu termasuk media sosial berarti secara tidak langsung
mereka harus siap juga menghadapi kritik sosial yang akan mereka dapat terlebih jika
sudah keluar dari norma-norma sosial yang ada hal itu akan menjadi konsumsi publik.

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 3

Media dan Kontrol Sosial: Peran dan
Fungsi Media sebagai Kontrol Sosial

Media
Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan (Bovee,

1997). Media ini dapat berupa media sosial ataupun media massa. Media massa sebagai
wadah penyampaian informasi, media hiburan, dan pendidikan, juga berfungsi sebagai
kontrol sosial. Idealisme media tersebut sudah sangat kuat dan tertanam dikalangan
pekerja media. Media menempati fungsi informasi dan kontrol sosial dan lebih jauh
lagi, media dapat digunakan untuk merangsang proses pengambilan keputusan dan
membantu proses peralihan masyarakat dari tradisional menjadi modern serta
menyampaikan kepada masyarakat program-program nasional.

Sejumlah teorisi, meskipun tak sejauh Innis atau McLuhan dalam mengupas
kekuatan komunikasi massa, juga mengakui peran komunikasi massa sebagai alat
kontrol sosial dan pemeliharaan tertib masyarakat. Saat ini informasi sangat mudah
didapatkan melalui media baik itu elektronik maupun media cetak. Terkait dengan hal
itu, media penyiaran memiliki peran penting dalam pengawasan perilaku masyarakat.
Media diharapkan dapat mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat untuk lebih teliti
ketika menerima informasi. Media juga diharapkan dapat memberikan informasi yang
akurat, terpercaya dan berimbang kepada masyarakat. Bukan hanya media saja,
masyarakat sendiri juga harus bisa dan pandai untuk memfilter dan menyaring
informasi dari media terkait penyiaran informasi.

Domininick (2001) menyebutkan beberapa fungsi media massa bagi masyarakat,
yaitu :

a. Fungsi pengawasan (surveillance)
Fungsi ini terdiri dari 2 bentuk utama, yaitu pengawasan peringatan dan

pengawasan instrumental. Media massa menjalankan fungsi pengawasan
peringatan, jika menginformasikan tentang ancaman yang disebabkan oleh
beberapa hal, misalnya bencana alam, serangan militer, inflasi dan krisis
ekonomi. Fungsi pengawasan instrumental dari media massa jika informasi yang
disampaikan memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam
kehidupan sehari-hari.
b. Fungsi penafsiran (interpretation)

Fungsi ini dijalankan jika media selain menyampaikan fakta dan data
kepada khalayak, juga memberi penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting.
Media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa mana yang layak dan yang
tidak layak disajikan.
c. Fungsi keterkaitan (linkage)

Media massa dapat menjadi alat pemersatu anggota masyarakat yang
beragam sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat
yang sama tentang sesuatu.
d. Fungsi penyebaran nilai (transmission of values)

Fungsi ini disebut juga sosialisasi. Media massa memperlihatkan kepada
khalayak tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan apa yang
diharapkan mereka.
e. Fungsi hiburan (entertainment)

Fungsi hiburan selalu dijalankan oleh setiap media massa. Media yang
sangat jelas menjalankan fungsi ini adalah televisi, radio dan tabloid.

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 4

Selain fungsi-fungsi di atas, ada beberapa fungsi yang bersifat umum lain dari
media massa, yaitu fungsi informasi, pendidikan, memengaruhi, fungsi proses
pengembangan mental, adaptasi lingkungan dan fungsi memanipulasi lingkungan. Secara
lebih khusus media massa mempunyai fungsi, yaitu fungsi meyakinkan, menganugerahkan
status, membius, menciptakan rasa kebersatuan, privitasi dan hubungan parasosial.
(Karlina, dkk, 2002)
Kontrol Sosial

Menurut Bruce J. Cohen kontrol sosial atau pengendalian sosial adalah suatu
metode yang digunakan untuk mendorong seseorang supaya dapat berperilaku sesuai
dengan kehendak kelompok tertentu atau masyarakat luas tertentu. Kontrol sosial oleh
media massa begitu ekstensif dan efektif, sehingga sebagaian pengamat menganggap
kekuatan media memang disitu. Fungsi media sebagai kontrol sosial, terkandung makna
demokratis di dalamnya, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: Social Participation
(keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan), Social Responsibility (pertanggung jawaban
pemerintah terhadap rakyat), Social Support (dukungan rakyat terhadap pemerintah), dan
Social Control (pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

Media massa berperan untuk membentuk keragaman budaya yang dihasilkan
sebagai salah satu akibat pengaruh media terhadap sistem nilai, pikir dan tindakan
manusia. Salah satu peran media adalah menjaga keteraturan sosial dan kontrol sosial.
Kontrol sosial tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat karena menurut Prof. Dr.
H.M. Burhan Bungin, definisi masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang
menempati sebuah wilayah ( territorial ) tertentu, yang hidup secara relatif lama, saling
berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang
mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai
bagian dari anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri.
Media juga mengubah bentuk kontrol sosial. Paul Lazarsfeld dan Robert K.Merton melihat
media dapat mengahaluskan paksaan sehingga tampak sebagai bujukan.

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 5

Media dan Ruang Publik

Pengertian Ruang Publik

Istilah ruang publik diperkenalkan oleh Jurgen Habermas. Ruang publik adalah
tempat terjadinya pertukaran dan pergulatan berbagai gagasan kultural, politik , ekonomi atau
sosial. Dalam bahasa Habermas, ruang publik merupakan zona netral tempat dominasi
pemerintah, partai politik, kelompok bisnis atau kelompok kepentingan lainnya yang
seharusnya dihindarkan. Ruang publik itu sangat penting dalam menyemai demokrasi. Dalam
konteks modern, salah satu medium ruang publik yang terpenting adalah media. (Curran:
2000: 83-84).

Idealnya media dapat menggantikan posisi tempat diskusi di masa lampau. Media
adalah sarana yang memungkinkan khalayak melihat apa yang terjadi di luar sana. Atau
media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Media massa sebagai
forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga
memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Lebih jauh media massa tidak hanya
sekedar tempat berlalu lalanngnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang
memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif ( Eriyanto,Vol 12, Nomor 2,November
2008,ISSN 1410).

Karakteristik Ruang Publik sebagai Media Massa

Posisi media sebagai ruang publik ini tidak bisa dilepaskan dari karakteristik unik
media yang tidak dipunyai oleh bidang lain. Media selalu berkaitan dengan publik. Meski
media telah tumbuh menjadi institusi bisnis, media ada karena menyarakan kepentingan
public Bill Kovack dan Rosentiel (Kovack, Bill dan Tom Rosentiel, dalam “Konsentrasi
Kepemilikan Media , dan Ancaman Ruang Publik” Eriyanto 2008) menyatakan bisnis media
beda dengan bisnis kebanyakan. Dalam bisnis media ada sebuah segitiga. Sisi pertama adalah
pembaca, pemirsa, pendengar. Sisi kedua adalah pemasang iklan, sisi ketiga adalah warga
(citizens). Berbeda dengan kebanyakan bisnis, dalam bisnis media, pemirsa, pendengar atau
pembaca bukanlah pelanggan (customer). Kebanyakan media, termasuk televisi, radio
maupun media internet, memberikan berita secara gratis. Orang tak membayar untuk
menonton televisi, membaca internet, atau mendengarkan radio. Bahkan dalam bisnis surat
kabar pun, kebanyakan pembaca hanya membayar sebagian kecil dari ongkos produksi. Ada
subsidi untuk pembaca. Adanya kepercayaan publik inilah yang kemudian “dipinjamkan”
perusahaan media kepada para pemasang iklan. Dalam hal ini pemasang iklan memang
pelanggan. Akan tetapi hubungan ini seyogyanya tidak merusak hubungan yang unik antara
media dengan pembaca, pemirsa, dan pendengarnya.

Eksistensi Media Massa dan Dominasi Ruang Publik

Eksistensi media dalam dimensi ruang dan waktu terus meningkat. Seiring dengan
perkembangan alat teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih, dunia pers
bukan lagi sekedar keinginan melainkan sudah menjadi keharusan zaman. Media sudah
menjadi kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit hidup tanpa media (River, Jensen dan Peterson,
2003:25). Kemajuan zaman terasa hampa tanpa kehadiran wahana komunikasi massa sebagai
pendukung dalam setiap aksi dan reaksi yang terjadi. Setiap saat terjadi perubahan baik dalam
bentuk evolusi maupun revolusi.

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 6

Suatu informasi dapat dijadikan isu publik atau tidak. Pilihannya sangat tergantung
pada tingkat keinginan atau kebutuhan pengelola. Suatu hal yang sangat krusial apabila opini
privat di desain menjadi isu publik oleh kalangan elite. Opini publik mudah dibentuk
sekaligus direkayasa. Menguasai pengendalian opini dan isu public merupakan salah satu
kekuatan penting saat ini karena terdapat kekuatan besar dalam mempengaruhi pandangan
dan tindakan banyak orang. (Rivers, Jensen dan Peterson, 2003: 25).

Ruang kebebasan dikendalikan sepenuhnya oleh stockholder (pemilik modal) dan
stakeholder (pemangku kepentingan). Di Indonesia, media massa tumbuh bagaikan jamur di
musim hujan. Setidaknya selama kurun waktu 28 tahun terakhir (1988-2016) sudah ribuan
yang bermunculan dalam berbagai bentuk (cetak, elektronik, online) mulai dari nasional
sampai lokal. Eksistensinya diperkuat oleh dukungan pemerintah selama era reformasi.
Kebebasan untuk terlibat dalam dunia pers terbuka lebar. Pada umumnya, regulasi tentang
media merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Media Sosial Sebagai Ruang Publik

Media sosial merupakan media online, dimana pengguna media ini dapat
berpartisipasi secara interaktif dengan peserta lain, berbagi, maupun menciptakan isi melalui
blog, jaringan sosial, maupun forum. (Junaedi, 2011). Media sosial memungkinkan setiap
individu dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk wacana di jagad maya. Dengan media
sosial setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyebarkan informasi sesuai
agendanya sendiri, memberikan komentar, bnahkan beradu argumentasi dengan individu
lainnya. Setiap individu memiliki kesempatan menyuarakan berbagai peristiwa sesuai dengan
perspektif masing-masing.

Media sosial yang menjadi turunan internet saat ini menjadi ruang terbuka yang dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat digital. Menurut Poespowardojo “Pemahaman
spontan mengenai ruang publik sebagai ranah yang terbuka bagi setiap orang untuk terlibat di
dalamnya secara bebas ternyata secara historis berkembang meninggalkan maknanya yang
bersifat spontan, dipahami menjadi sebuah konsep politik yang mengajukan sejumlah syarat
bagi setiap orang untuk terlibat di dalamnya. Habermas menyadari makna ruang publik yang
secara politis dikonsepkan sebagai sebuah sistem interaksi yang merefleksikan maknanya
yang spontan sebagai sebuah kemungkinan yang terbuka bagi siapa pun untuk terlibat
didalamnya” .(Poespowardojo, 2016: 163)

Perkembangan media sosial sebagai media ruang publik yang menggantikan media
konvensional saat ini, banyak menghasilkan artis-artis digital atau lebih dikenal dengan
selegram. Mereka menampilkan kemampuannya sebagai seorang bintang media sosial,
hampir seluruh kegiatan yang dilakukan pasti akan ditampilkan dimedia sosial tersebut.
Mulai dari kegiatan bangun tidur, sampai kegiatan tidur lagi menjadi tampilan yang
disodorkan pada media sosial mereka. Kehadiran media sosial menjadikan sekat-sekat antara
wilayah individu dengan wilayah publik menjadi tersamarkan, ketika masyarakat tidak
mampu membedakannya. Mengantisipasi hal tersebut, tentunya harus bijak dalam
memanfaatkan media sosial, harus mampu membedakan kapan media sosial jadi wilayah
pribadi dan kapan media sosial menjadi media publik yang terbuka.

Kebebasan memanfaatkan media sosial melahirkan kebebasan tersesendiri bagi
masyarakat, mereka bebas menyuarakan apa yang harus disampaikan pada masyarakat
melalui media sosial tersebut, yang mana media sosial merupakan keberhasilan dari kaum
kapitalis dalam memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Menurut poespowardojo

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 7

“Benang merah pemikiran habermas mengenai demokrasi dalam masyarakat yang hidup di
era kapitalisme lanjut adalah menciptakan ruang publik yang terbuka bebas bagi semua pihak
untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Konsep ruang publik yang
demikian hanya mungkin tercipta merlalui proses komunikasi” (Poespowardojo, 2016: 165)

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 8

Kritik Sosial dalam RUU Cika
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Cika) saat ini masih menjadi pembahasan yang
kontroversial terutama dikalangan buruh. Regulasi yang digadang-gadang mempermudah investor
masuk ke tanah air. Regulasi tersebut hanya akan mempermudah investasi tetapi tidak
mempertimbangkan masalah yang bisa jadi muncul dikemudian hari. Jika memang itu sudah
terjadi memang benar ekonomi semakin tumbuh tapi hal ini tidak adil dan malah menimbulkan
masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Ketika masih duduk dibangku sekolah DPR
memiliki 3 fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tetapi kali ini DPR hanya memiliki
1 fungsi yaitu menyusahkan rakyat. Sampai demo-demo terjadi di kota kota besar pun terjadi
hingga menimbulkan korban jiwa. Apakah hal itu tidak merugikan masyarakat? Padahal baru juga
disahkan beberapa pekan yang lalu. Pemerintah seakan tutup mata akan apa yang terjadi di luar
sana. Bahkan ketika Bapak Benny K Harman menyuarakan penolakannya terhadap putusan ketua
DPR, mikrofon yang dipakai beliau dimatikan begiru saja, apakah itu hal yang patut dilakukan?
Bukankah kita berada di dalam negara demokrasi? Bukankah DPR juga singkatan dari Dewan
Perwakilan Rakyat? Tetapi perwakilan dari rakyat belahan manakah yang didengar?

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 9

Masyarakat, Demokrasi, Ciri, dan Karakter

Masyarakat
Dalam buku karya Koentjaraningrat disebutkan bahwa masyarakat dalam bahasa

Inggris disebut “society” asal kata “sociuc” yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat
berasal dari bahasa Arab yaitu “syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya
interaksi. Sedangkan dalam buku karya M. Munandar oelaiman, masyarakat disebut sebagai
kesatuan sosial maupun ikatan kasih sayang yang erat. Hal ini terjadi karena adanya saling
bergaul yang merupakan bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia
perorangan, maka dari itu disebut sebagai kesatuan sosial.

Demokrasi

Demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks.
Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.
Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin
politik yang bersaing meraih suara (David Lechmann, 1989). Kemampuan untuk memilih
diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.
Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan
kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk
mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan
aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud
MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara.
Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang
fundamamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah
memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai
organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar
pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah
(terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari
bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein”
atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau
demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan
berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat
berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para
ahli sebagai berikut:

a. Menurut Joseph A .Schemer

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan
polituk dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara
perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
b. Sidney Hook

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 10

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah
yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan
mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl
Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung
jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang
bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil
mereka yang terpilih.
d. Henry B. Mayo Menyatakan
Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa
kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi
secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas
prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan
politik.

Ciri- Ciri Demokrasi
Adapun ciri-ciri Demokrasi Negara dengan sistem politik demokrasi umumnya ditandai

oleh ciri-ciri sebagai berikut:
a) Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan
bagi individu dan kelompok, dalam penyelenggaraan pergantian pimpinan secara
berkala, tertib, damai dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif.
Pembatasan ini tidak berarti bahwa tidak adanya campur tangan pemerintah dalam
beberapa segi kehidupan, sepanjang undang-undang memberikan wewenang untuk
itu.
b) Prasarana pendapat umum baik pers, televisi, dan radio harus diberi kesempatan
untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Karena
kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul merupakan
hak-hak politik dan sipil yang sangat mendasar.

Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan
musyawarah daripada paksaan dalam menyelesaikan perselisihan, sikap menerima legitimasi
dari sistem pemerintahan.

Bentuk-Bentuk Demokrasi menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek
yaitu yang pertama ialah formal demokrasidan substansi demokrasi. Yaitu menunjuk pada
bagaimana proses itu dilakukan. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti
sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi dengan
menerapkan sistem presdensial atau sistem parlementer.

1. Sistem Presidensial
Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung dar rakyat.
Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh
karena itu presiden ialah kepala eksekutif sekaligus kepala negara. Presiden sebagai
penguasa sekaligus simbol kepemimpinan negara. Sistem seperti ini sebagaimana
diterapkan di Negara Amerika dan Indonesia

2. Sistem Parlementer
Sistem ini menerapkan model yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Kepala eksekutif adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Adapunkepala
negara berada ditangan seorang ratu, misalnya di Negara Inggris atau ada pula yang
berada di tangan seorang presiden misalnya India.

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 11

Karakter Demokrasi
Menurut Zamroni (Winarno, 2007: 98), Karakter berdemokrasi meliputi toleransi,

kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami
keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dan komunikasi, menjunjung nilai dan martabat
kemanusiaan, percaya diri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai,
mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan

Dalam ideologi demokrasi responsibitas pemerintah terhadap preferensi warga
negaranya yang setara secara politis harus menjadi dasar pijakannya, oleh karena itu maka
negara memiliki kewajiban dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi warganya
untuk: (1) Merumuskan preferensinya, (2) Menunjukkan preferensi- nya pada warga negara
dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif dan (3) memberikan bobot yang sama
pada preferensinya, yang dilakukan oleh warga negara (MacPherson. C.B., 1997). Ketiga
kesempatan yang harus dimiliki oleh semua warga negara di atas, akan dapat berjalan secara
optimal apabila ada sejumlah jaminan kelembagaan. Jaminan itu diantaranya adalah: (1)
kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi, (2) kebebasan mengeluarkan
pendapat, (3) hak memilih, (4) kesempatan menjadi pejabat pemerintah, (5) hak bagi
pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan, (6) hak bagi pemimpin politik
untuk bersaing dalam meraih suara, (7) sumber-sumber informasi alternatif, (8) lembaga yang
membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada perolehan suara dan pengungkapan
preferensi lainnya (George Sorensen, 2003). Kedelapan kondisi itu adalah merupakan elemen
dasar bagi berlangsungnya iklim demokrasi yang sehat. Secara singkat kedelapan elemen
dasar demokrasi itu dapat diringkas dalam tiga dimensi yaitu kompetisi, partisipasi dan
kebebasan politik.

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 12

DAFTAR PUSTAKA
Rivers, William L, Jensen Jay W, Peterson Theodore. “Media Massa dan Masyarakat
Modern”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Nurhaeni, 2014, “Peran Tvri Kalimantan Timur Sebagai Alat Kontrol Sosial Melalui Program
Acara Benua Etam Edisi Budaya Tradisional”, Volume 2 Nomor 2.
Bungin, Burhan. Sosiologi Komunikasi. Jakarta : Kencana, 2009.
Romel Tea, Fungsi Pers dan Peran Media”, http://romeltea.com/fungsi-pers-dan-peran-
media/, (diakses pada 20 Oktober 2020)
Curran,James, Mass Media and Democrazy: A Reapprasial.‟Dalam James Curran dan
Michael Gurevitch(ed),Mass Media and Society,Third Edition,London:Arnold, (2000).”
Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, h.123, Konsentrasi Kepemilikan Media , dan Ancaman
Ruang Publik ,Eriyanto,Vol 12, Nomor 2,November 2008,ISSN 1410.
Habermas, Jurgen cited in Kellner, Douglas, „Habermas, the Public Sphere, and Democracy:
A Critical Intervention', URL: http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellne r/kellner.html
Habermas,Jurgen(German 1962) English translation 1997, The structural Transformation of
The Public Sphre: An Inguiry Into A Category of Bourgeois Society , Cambridge
Massachusetts : The MIT Press.
Koentjaraningrat, 1979, Pengantar Ilmu Antropolog,. Jakarta:Aksara Baru.

Heri Nugroho,2012, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk
Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia”, Volume 1 No. 1.

Sarbaini,dkk. 2015. “Hubungan Karakter Berdemokrasi Dan Hasil Belajar Pkn Di Man 2
Kandangan”. Volume 5, Nomor 9.

Heru Nugroho. 2012. “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk
Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia”. Volume 1 No.1

Dwi Sulisworo, Tri. “Demokrasi” Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas
Ahmad Dahlan.Yogyakarta hal.2-3.

Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI. (Jakarta: Erlangga, 2006).

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 13

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 14

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 15

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 16

[ M e d i a & K r i t i k S o s i a l ] Page 17