akan sealu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat, mulai dari
anak – anak hingga orang yang sudah dewasa.
Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang
warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
Dalam hak warga negara, kewajiban adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk
mempertahankan status warga negaranya. Untuk beberapa orang, melaksanakan kewajiban ini
memberikan kebanggaan karena partisipasinya mendukung negara.
Adapun pengertian kewajiban warga negara menurut para ahli:
a) Prof. Dr. Notonegoro
Menurut Prof. Dr. Notonegoro kewajiban merupakan sebuah beban memberikan
suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa
dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai
sesuatu yang harus dilakukan.
b) Curzon
Menurut Curzon kewajiban dibagi menjadi 5 kelompok yaitu:
1) Kewajiban mutlak yaitu kewajiban diri sendiri.
2) Kewajiban publik yaitu kewajiban mematuhi hak publik.
3) Kewajiban positif yaitu kewajiban menghendaki dilakukan sesuatu.
4) Kewajiban umum yang berlaku untuk umum.
5) Kewajiban primer yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum.
c) John Salmond
Menurut John Salmond kewajiban merupakan suatu hal yang harus dikerjakan
oleh seseorang dan jika tidak melakukan suatu hal tersebut, maka akan
memperoleh sanksi.
d) Fredrick Pollock
Menurut Fredrick kewajiban sama dengan sebuah tugas dan dalam pengertian
hukum, kewajiban adalah sesuatu hal yang bisa mengikat antara dua orang atau
lebih secara hukum.
Berikut merupakan jenis – jenis kewajiban:
1. Wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
‘’Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada
kecualinya’’
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:
‘’Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara’’
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat (1) yang
berbunyi:
45
‘’Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain’’
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang – Undang.
Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi:
‘’Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan Undang – Undang dengan maksud untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai –
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis’’
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1)
yang berbunyi:
‘’Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara’’
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban
merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga
negaranya. Untuk beberapa orang, melaksanakan kewajiban ini memberikan kebanggaan
karena partisipasinya mendukung negara. Dan ada beberapa jenis kewajiban yang harus
kita laksanakan untuk mendapatkan suatu hak kita sebagai warga negara.
7.3 Penerapan Hak dan Kewajiban Warganegara di Indonesia
Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang melekat dalam diri manusia. Dalam
pelaksanaannya, hak dan kewajiban ini tidak bisa dipisahkan karena hak bisa terpenuhi jika
kewajiban sudah dilaksanakan.
Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak ini
sangat penting dalam membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Sehingga, manusia
tidak boleh selalu menuntut tentang haknya dan mengabaikan kewajibannya. Jika pelaksanaan
hak dan kewajiban ini dilakukan dengan tidak seimbang, maka bisa menimbulkan beberapa
dampak.
Berikut beberapa dampak hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan seimbang,
diantaranya:
1. Kehidupan Kurang Harmonis
Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang akan membuat kehidupan sosial
menjadi kurang harmonis. Hal ini terjadi karena manusia lebih sering untuk menuntut
haknya daripada melaksanakan kewajibannya.
2. Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa terjadi karena adanya
pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Hasilnya, seseorang akan
melanggar hak milik orang lain dan tidak memperdulikan kewajibannya. Hal inilah yang
46
kemudian menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
dalam masarakat.
3. Hak Tidak Terpenuhi
Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban membuat seseorang ingin mendapatkan
haknya. Terkadang hal ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melanggar hak
milik orang. Sehingga, banyak hak yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena
diambil oleh orang lain.
4. Menimbulkan Ketidakadilan
Adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang bisa menimbulkan
terjadinya ketidakadilan dan kecemburuan dalam kehidupan. Hal inilah yang jika terus –
terusan terjadi bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan konflik dalam
masyarakat.
Contoh penerapan hak di masyarakat:
1. Mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan
pemerintahan.
Hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman. Oleh karena itu,
setiap orang harus menghormati dan mematuhi hukum.
2. Mengeluarkan pendapat.
Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang disampaikan secara
bertanggung jawab dan tidak bersifat provokatif.
3. Beragama dan beribadah.
Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah seseuai dengan
keyakinannya masing – masing dan sudah dijamin oleh UUD 1945.
4. Membela negara.
Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah
berjuang diperlombaan tertentu agar mengharumkan nama bangsa.
Contoh penerapan kewajiban masyarakat:
1. Menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia.
Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
Contohnya seperti mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
2. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar
Menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu kewajiban setiap orang
sebagai masyarakat Indonesia. Lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan
berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Membayar pajak
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokasikan untuk
pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
47
4. Mengikuti pendidikan dasar
Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun, dimana setiap orang wajib
mengikuti pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh pemerintah.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga
negara Indonesia harus menerapkan hak dan kewajiban yang ada di Indonesia. Contoh
hak yang ada di Indonesia yaitu mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di
mata hukum, mengeluarkan pendapat, beragama dan beribadah, membela negara dan
sebagainya. Sedangkan kewajiban kita sebagai warganegara Indonesia yaitu menjunjung
hukum dan pemerintahan di Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan sekitar,
membayar pajak, mengikuti pendidikan dasar dan sebagainya.
48
PERTANYAAN
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara!
2. Jelaskan apa yang terjadi jika pelaksanaan hak dan kewajiban tidak seimbang!
3. Sebutkan jenis – jenis hak sebagai warga negara! (minimal 3 hak)
4. Sebutkan kewajiban apa saja yang harus kita kerjakan sebagai warga negara!
5. Sebutkan penerapan hak dan kewaajiban sebagai warganegara Indonesia!
JAWABAN
1. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan
seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak ini berarti
warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan,
perlindungan hukum dan lain sebagainya. Dalam hak warga negara, kewajiban adalah hal
yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya.
Untuk beberapa orang, melaksanakan kewajiban ini memberikan kebanggaan karena
pastisipasinya mendukung negara.
2. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak ini
sangat penting dalam membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Sehingga,
manusia tidak boleh selalu menuntut tentang haknya dan mengabaikan kewajibannya. Jika
pelaksanaan hak dan kewajiban ini dilakukan dengan tidak seimbang, maka bisa
menimbulkan beberapa dampak.
Berikut beberapa dampak hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan seimbang,
diantaranya:
1. Kehidupan Kurang Harmonis
Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang akan membuat kehidupan
sosial menjadi kurang harmonis. Hal ini terjadi karena manusia lebih sering untuk
menuntut haknya daripada melaksanakan kewajibannya.
2. Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa terjadi karena
adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Hasilnya, seseorang
akan melanggar hak milik orang lain dan tidak memperdulikan kewajibannya. Hal
inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban dalam masarakat.
3. Hak Tidak Terpenuhi
Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban membuat seseorang ingin
mendapatkan haknya. Terkadang hal ini dilakukan dengan berbagai cara,
termasuk melanggar hak milik orang. Sehingga, banyak hak yang tidak terpenuhi
sebagaimana mestinya karena diambil oleh orang lain.
4. Menimbulkan Ketidakadilan
49
Adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang bisa menimbulkan
terjadinya ketidakadilan dan kecemburuan dalam kehidupan. Hal inilah yang jika
terus – terusan terjadi bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan konflik
dalam masyarakat.
3. 1. Hak persamaan kedudukan dalam hukum (Pasal 27 Ayat 1).
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.‘’Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’’ (Pasal 27 Ayat 2).
3. Hak untuk hidup mempertahankan kehidupan. ‘’Setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya’’ (Pasal 28A).
4. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah (Pasal 28B Ayat 1).
5. Hak atas kelangsungan hidup.‘’Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh
dan berkembang’’
4. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: ‘’Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya’’
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) yang
berbunyi:‘’Setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam upaya pembelaan
negara’’
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayai (1) yang
berbunyi:‘’Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain’’
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang – Undang. Pasal 28J
ayat (2) yang berbunyi:‘’Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang – Undang dengan maksud
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’’
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) yang
berbunyi:‘’Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara’’
5. Hak kita sebagai warganegara Indonesia yaitu:
a) Mendapatkan persamaan keduudkan dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan.
b) Berhak untuk mengeluarkan pendapat
c) Berhak untuk memilih agama dan keyakinanya masing – masing
d) Berhak untuk membela negara.
Kewajiban kita sebagai warganegara Indonesia yaitu:
50
a) Menjunjung hukum dan pemerintahan di Indonesia
b) Menjaga kelestarian lingkungan sekitar
c) Membayar pajak
d) Mengikuti pendidikan dasar
51
BAB VIII
DEMOKRASI INDONESIA
8.1. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, ‘’demos’’ berarti rakyat dan
‘’kratos/kratein’’ berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti ‘’rakyat berkuasa’’
(government of rule by the people). Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang
diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian
penerapan demokrasi diberbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing –
masing yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri masyarakat sebagai rakyat dalam suatu
negara.
Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa
lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah
pengawasan rakyat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) demokrasi adalah gagasan atau pandangan
hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua
warga negara.
Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli:
1. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan
oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya,
yaitu pertama legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat
Undang - Undang, kedua eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam
melaksanakan Undang – Undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang
kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan Undang – Undang. Dan masing – masing
institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi
lainnya.
2. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.
3. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau
prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap
warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun
mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara
hidupnya, maka sama saja seperti budak.
4. Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat,
karenanya kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi
rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan
dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.
5. Demokrasi menurut Internasional Commission of Juris adalah bentuk
pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus
52
diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses
pemilu.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersbut dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah
suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara
serta sebagai penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara
dan pemerintahan serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaannya, baik secara
langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwalian.
8.2 Prinsip Demokrasi
Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik
a) Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislative, yudikatif, dan eksekutif)
b) Pemerintahan konstitusional
c) Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
d) Pers yang bebas
e) Perlindungan terhadap hak asasi manusia
f) Pengawasan terhadap administrasi negara
g) Peradilan yang bebas dan tidak memihak
h) Pemerintahan yang diskusi
i) Pemilihan umum yang bebas
j) Pemerintahan berdasarkan hukum
2. Prinsip Non-Demokrasi (Kediktatoran)
a) Pemusatan kekuasaan
Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang
serta dijalankan oleh satu lembaga
b) Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional
Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi
kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah
c) Rule of Power
Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang
besar pada negara atau pemerintah
d) Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui
dekrit
e) Pemilihan umum yang tidak demokratis
Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan
penguasa atau pemerintah negara
f) Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab
g) Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan
kebebasan pers
53
h) Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan
penggunaan paksaan
i) Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi
pelanggaran hak asasi manusia
j) Menekan dan tidak mengakui hak – hak minoritas warga negara
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip demokrasi
dibedakan menjadi dua yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-
demokrasi (kediktatoran).
8.3 Ciri-ciri Demokrasi
Negara penganut sistem pemerintahan demokrasi biasanya memiliki beberapa ciri – ciri,
diantaranya:
1) Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat
Segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan
kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar suatu kelompok. Hal ini
dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di
dalam masyarakat.
2) Menjalankan Konstitusi
Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat,
harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan
Undang – Undang, dimana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga
negara.
3) Adanya Perwakilan Rakyat
Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi
untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Di Indonesia, lembaga
ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan
umum sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota terpilih.
4) Adanya Sistem Partai
Di negara demokrasi, biasanya memiliki beragam partai politik. Partai merupakan
salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Selain itu, partai juga
dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin
negara maupun pemimpin daerah.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri
demokrasi terdapat empat yang meliputi keputusan pemerintahan untuk seluruh rakyat,
menjalankan konstitusi, adanya perwakilan rakyat, dan adanya sistem partai.
54
8.4 Macam-macam Demokrasi
1. Demokrasi berdasarkan bentuknya
a) Demokrasi Prosedural, yakni bentuk demokrasi dimana proses pemilihan
pemimpin dilakukan secara langsung. Misalnya Pilpres dan Pilkada.
b) Demokrasi Substansial, yaitu bentuk demokrasi dimana nilai – nilai demokrasi
diwujudkan dan adanya perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, kebebasan
menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum.
2. Demokrasi berdasarkan prosesnya
a) Demokrasi Langsung, adalah proses demokrasi dimana semua elemen masyarakat
ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan
Undang – Undang. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat
menentukan kebijakan secara langsung, tanpa perwakilan, perantara atau majelis
parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan Undang – Undang atau kebijakan
tertentu, peraturan tersebut ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara
pada suatu masalah dan menetukan nasib negara mereka sendiri.
b) Demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi dimana kebijakan umum atau
Undang – Undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat,
misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Contoh demokrasi tidak langsung
adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen.
Demokrasi ini adalah bentuk bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di
seluruh dunia termasuk Indonesia.
3. Demokrasi berdasarkan ideologinya
a) Demokrasi Liberal, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan
individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus
memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga
negaranya.
b) Demokorasi Sosial, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme
rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan
dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang
hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di
masyarakat.
c) Demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-
nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila, seperti yang
tertuang pada sila ke-4 Pancasila.
KESIMPUAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa macam-macam
demokrasi dibedakan dan dilihat dari bentuk, proses hingga ideologi. Demokrasi
berdasarkan bentunya terbagi lagi menjadi dua yaitu demokrasi procedural dan demokrasi
substansial. Demokrasi berdarkan prosesnya terbagi menjadi dua yaitu demokrasi
55
langsung dan tidak langsung. Demokrasi berdasarkan ideologinya dibagi menjadi tiga
yaitu demokrasi liberal, sosial, dan Pancasila.
8.5 Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Dalam sejarah Indonesia perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah
pokok yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan ekonomi, dan
membuat kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat. perkembangan
demokrasi Indonesia dibagi menjadi lima periode yaitu sebagai berikut:
a) Periode 1945 – 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila
Pada periode ini sistem pemerintahan demokrasi Pancasila dilaksanakan karena
negara dalam keadaan darurat dalam mempertahankan kemerdekaan. Misalnya
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Yang Semula berfungsi sebagai
pembantu presiden menjadi berubah fungsi menjadi MPR.
b) Periode 1949 – 1959 dengan sistem demokrasi parlementer
Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk
dominasi partai – partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan bersama untuk
melawan musuh bersama akan menjadi lemah.
c) Periode 1959 – 1965 dengan sisrtem demokrasi terpimpin
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secaragotong royong
diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan
berporoskan nasakom.
Ciri – cirinya adalah:
1) Tingginya dominasi presiden
2) Terbatasnya peran partai politik
3) Berkembangnya pengaruh PKI
d) Periode 1965 – 1998 dengan demokrasi Pancasila (Orde Baru)
Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11
Maret 1996. Demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dengan alasan:
1) Tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif
2) Rekrutmen politik yang tertutup
3) Pengakuan HAM yang terbatas
e) Periode 1998 – sekarang
Orde Reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei
1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J.
Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi
kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintah Orde Baru. Bergulirnya reformasi
56
yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahp awal bagi transisi
demokrasi Indonesia.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah
perkembangan demokrasi terbagi atas lima periode yaitu, periode 1945 – 1949 dengan
sistem demokrasi Pancasila
57
PERTANYAAN
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi!
2. Sebutkan dan jelaskan prinsip dari demokrasi!
3. Sebutkan dan jelaskan ciri – ciri demokrasi!
4. Sebutkan dan jelaskan macam demokrasi secara prosesnya!
5. Sebutkan dan jelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia!
JAWABAN
1. Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, ‘’demos’’ berarti rakyat
dan ‘’kratos/kratein’’ berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti ‘’rakyat
berkuasa’’ (government of rule by the people). Ada pula definisi singkat untuk
istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat
dan untuk rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) demokrasi
adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan
kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
2. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik
a) Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislative, yudikatif, dan eksekutif)
b) Pemerintahan konstitusional
c) Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
d) Pers yang bebas
e) Perlindungan terhadap hak asasi manusia
f) Pengawasan terhadap administrasi negara
g) Peradilan yang bebas dan tidak memihak
h) Pemerintahan yang diskusi
i) Pemilihan umum yang bebas
j) Pemerintahan berdasarkan hukum
2. Prinsip Non-demokrasi (Kediktatoran):
a) Pemusatan kekuasaan
Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang
serta dijalankan oleh satu lembaga
b) Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional
Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi
kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah
c) Rule of Power
Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang
besar pada negara atau pemerintah
58
d) Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui
dekrit
e) Pemilihan umum yang tidak demokratis
Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan
penguasa atau pemerintah negara
f) Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab
g) Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan
kebebasan pers
h) Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan
penggunaan paksaan
i) Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi
pelanggaran hak asasi manusia
j) Menekan dan tidak mengakui hak – hak minoritas warga negara
3. a. Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat
Segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan
kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar suatu kelompok. Hal ini
dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di
dalam masyarakat.
b. Menjalankan Konstitusi
Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat,
harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan
Undang – Undang, dimana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga
negara.
c. Adanya Perwakilan Rakyat
Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi
untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Di Indonesia, lembaga
ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan
umum sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota terpilih.
d. Adanya Sistem Partai
Di negara demokrasi, biasanya memiliki beragam partai politik. Partai merupakan
salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Selain itu, partai juga
dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin
negara maupun pemimpin daerah.
4. A. Demokrasi Langsung, adalah proses demokrasi dimana semua elemen
masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan
kebijakan Undang – Undang. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara
dapat menentukan kebijakan secara langsung, tanpa perwakilan, perantara atau
59
majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan Undang – Undang atau
kebijakan tertentu, peraturan tersebut ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan
suara pada suatu masalah dan menetukan nasib negara mereka sendiri.
B. Demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi dimana kebijakan umum
atau Undang – Undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan
rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Contoh demokrasi tidak
langsung adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di
parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk bentuk demokrasi yang paling umum
ditemukan di seluruh dunia termasuk Indonesia.
5. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi lima periode yaitu:
1) Periode 1945 – 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila
Pada periode ini sistem pemerintahan demokrasi Pancasila dilaksanakan
karena negara dalam keadaan darurat dalam mempertahankan
kemerdekaan. Misalnya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Yang
Semula berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi berubah fungsi
menjadi MPR.
2) Periode 1949 – 1959 dengan sistem demokrasi parlementer
Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk
dominasi partai – partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan bersama
untuk melawan musuh bersama akan menjadi lemah.
3) Periode 1959 – 1965 dengan sisrtem demokrasi terpimpin
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965
adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat
secaragotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif
revolusioner dengan berporoskan nasakom.
Ciri – cirinya adalah:
a) Tingginya dominasi presiden
b) Terbatasnya peran partai politik
c) Berkembangnya pengaruh PKI
4) Periode 1965 – 1998 dengan demokrasi Pancasila (Orde Baru)
Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat
Perintah 11 Maret 1996. Demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap
gagal dengan alasan:
a) Tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif
b) Rekrutmen politik yang tertutup
c) Pengakuan HAM yang terbatas
5) Periode 1998 – sekarang
60
Orde Reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof.
DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena
tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintah Orde Baru.
Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut
menandakan tahp awal bagi transisi demokrasi Indonesia.
61
BAB IX
KONSTITUSI & RULE OF LAW
9.1 Pengertian dan Definisi Konstitusi
Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
secara mengikat mengenai tata cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara atau
masyarakat.
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk.
Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah Undang – Undang Dasar (UUD) merupakan
istilah dari bahasa Belanda Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
Undang – Undang Dasar. Dan ground berarti tanah atau dasar.
Di negara – negara yang menggunakan bahasa inggris dipakai istilah Constitution yang di
artikan secara bahasa Indonesia menjadi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat
diartikan lebih luas daripada pengerian Undang – Undang Dasar. Dalam ilmu politik,
Constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan – peraturan baik
yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara – cara bagaimana
sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan
statuere. Cume adalah sebuah presposisi yang berarti ‘’bersama – sama’’ sedangkan statuere
mempunyai arti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti ‘’membuat sesuatu agar
berdiri atau mendirikan/menetapkan’’. Dengan demikian bebntuk tunggal dari konstitusi adalah
menetapkan sesuatu secara bersama – sama dan bentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang
ditetapkan.
Para ahli hukum ada yang membedakan arti konstitusi dengan Undang – Undang Dasar dan
ada juga yang menyamakan arti keduanya. Persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:
1. L. J. Van Apeetdorn, membedakan kosntitusi dengan UUD. Menurutnya
Konstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis,
sedangkan Undang – Undang Dasar (gronwet) adalah bagian dari konstitusi.
2. Sri Sumantri, menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktik ketatanegaraan di
sebgaian besar negara – negara dunia termasuk Indonesia.
3. E. C. S. Wade, mengartikan Undang – Undang Dasar adalah naskah yang
memberikan rangka dan tuugas pokok dari badan – badan pemerintah, suatu
negara dan menetukan pokok – pokok cara kerja badan – badan tersebut. Apabila
negara dipandang sebagai kekuasaan atau organize kekuasaan, maka Undang –
Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang
menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan,
misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Udnang – Undang
Dasar menetapkan cara – cara bagaimana pusat – pusat kekuasaan ini
62
bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain, merekam hubungan –
hubungan kekuasaan dalam suatu negara.
4. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:
1) Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai
suatu kenyataan (mengandung arti politis dan sosiologis)
2) Konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat
(mengandung hukum atau yuridis)
3) Konstitusi adalah kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah UUD
sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
5. C. F. Strong memberikan pengertian konstitusi suatu kumpulan asas- asas yang
meneyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, hak – hak dari pemerintah dan
hubungan antara pemerintah dan yang diperintahkan.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan kosntitusi meliputi
peraturan tertulis dan tidak tertulis. Undang – Undang Dasar merupakan konstitusi
tertulis. Konstitusi juga diartikan sebagai suatu kumpulan kaidah yang memberikan
pembatasan – pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, suatu dokumen tentang
pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik, suatu gambaran dari
lembaga – lembaga negara, dan suatu gambaran yang menyangkut masalah hak – hak
asasi manusia.
9.2 Hakikat Konstitusi dan Fungsi Konstitusi
Hakikat dari suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam suatu negara.
Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal,
yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya, dan pembatasan kekuasaan yang
berkenaan dengan waktu. Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi ialah pembatasan
yang berkenaan dengan tugas, wewenang sertai berbai macam gal yang diberikan kepada masing
– masing lembaga, sedangkan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu ialah
pembatasan yang berkenaan dengan masa jabatan yang diberikan kepada pemangku jabatan
tertentu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan itu.
Menurut C. F. Strong pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan
tindakan pemerintah, untuk menjamin hak – hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan
kekuasaan yang berdaulat.
Berikut merupakan fungsi konstitusi secara umum yaitu:
a) Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi
kewenang – wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak – hak
bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan.
b) Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara.
c) Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi
d) Fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan
e) Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang
63
f) Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga
suatu negara
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat konstitusi
yaitu hakikat yang mengatur pembatasan kekuasaan dalam suatu negara. Pembatasan
kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu
pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya, dan pembatasan kekuasaan yang
berkenaan dengan waktu. Fungsi dari konstitusi sendiri yaitu untuk menentukan dan
membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas agar
penguasa tidak dapat memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya.
9.3 Tujuan Konstitusi
1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap
kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga
tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa
juga memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga dengan
adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan
berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknyanya.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan – batasan ketetapan bagi para penguasa dalam
menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan – batasan untuk penguasa dalam
menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi
penyelenggara negara agat negara dapat berdiri kokoh.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan tujuan dari konstitusi
adalah untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik,
melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri, dan memberikan batasan –
batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
9.4 Perkembangan Konstitusi di Indonesia
Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat utntuk menyusun sebuah
Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari
setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia
sebagai sesuatu ”revolusi grondwet” telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan
kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan
konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan
konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.
Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang
sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal
37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan
mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945 , sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu
kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum.(Tap no.1/ MPR/1983 pasal 105-109
64
jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum) Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara
bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan
ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya
komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan
UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi
Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-
Undang yang pernah berlaku, yaitu :
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945,
Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian
pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI
sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa
proses.
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan
pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia.
Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara
Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya.
Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada
tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya
KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang
seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk
negara Republik Indonesia Serikat saja.
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949
merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17
Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia
Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik
Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia
Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan
kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan
didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu
dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-
undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan
pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat
Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-
undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
65
Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar
1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama
pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde
Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-
Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia
mengalami 4 perkembangan konstitusi yaitu yang pertama penetapan UUD 1945, yang
kedua penetapan konstitusi RIS, yang ketiga UUDS 1950, dan yang keempat berlakunya
kembali UUD 1945.
9.5 Pengertian Rule of Law
Rule of Law adalah suatu hukum yang telah muncul sejak abad ke-19. Bersama kelahiran
negara konstitusi dan juga negara demokrasi. Lalu hukum ini lahir dan kemudian seiring berjalan
dengan pertumbuhan demokrasi dan munculnya peranan parlemen atau senat meningkat dalam
upaya penyelenggaraan negara dan juga sebagai reaksi terhadap negara yang bersikap absolut
yang sebelum itu telah berkembang dengan baik. Hukum ini adalah suatu konsep common law
atau juga civil law yang dapat membuat seluruh lapisan yang ada di dalam masyarakat serta dari
lembaga yang memang mengedepankan supremasi hukum yang dilandasi dengan prisnsip
keadilan dan juga egalitarian.
Pengertian Rule of Law berdasarkan subtansi atau isinya yang sangat berkaitan dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku di dalam suatu negara. Konsekuensinya ialah
pada setiap negara akan mengatakan mendasarkan pada Rule of Law di dalam kehidupan
negaranya, walaupun negara tersebut ialah negara otoriter. Atas dasar inilah alasannya maka
diakui bahwa sulit menentukan apa pengertian Rule of Law secara universal, sebab setiap
masyarakat melahirkan pengertian yang berbeda – beda. Di dalam hubungan ini maka Rule of
Law dalam hal ini munculnya yang bersifat ‘’endogen’’, yang berarti ‘’muncul dan juga
berkembang dari suatu masyarakat tertentu’’.
Berikut merupakan pengertian Rule of Law menurut para ahli:
1. Menurut Philipus M. Hadjom, bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa
Belanda adalah ‘’rechtsstaat’’ ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu
absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena – mena unruk dapat
mewujudkan negarayang didasarkan pada suatu peraturan perundang – undangan.
Oleh sebab itu di dalam proses perkembangannya ‘’rechtsstaat’’ ini lebih
memiliki ciri yang revolusioner.
2. Menurut Friederich J. Stahl, ada 4 unsur pokok untuk berdirinya satu
‘’rechtsstaat’’, ialah sebagai berikut:
a) Hak – hak manusia
b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak – hak itu
c) Pemerintahan berdasarkan peraturan – peraturan
d) Peradilan administrasi dalam perselisihan
3. Fried Man (1950) mengemukakan Rule of Law adalah doktrin dengan semangat
dan juga idealisme keadilan yang tinggi
Rule of Law dibedakan antara:
66
1) Pengertian hakiki (ideological sense) ialah erat hubungannya dengan
menegakkan rule of law sebab menyangkut dengan ukuran – ukuran
tentang hukum yang baik dan buruk
2) Pengertian formal (in the formal sence) ialah ‘’organized public power’’
atau juga sesuatu kekuasaan umum yang terorganisasikan.
4. Menurut Sunarjanti Hartono (1982) rule of law ialah harus menjamin apa yang
diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai
keadilan, khususnya pada keadilan sosial.
5. Menurut Satjipto Raharjo (2003) rule of law ialah sebagai suatu institusi sosial
yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri. Rule
of Law tumbuh serta berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan pada
masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta budaya Eropa, yang
bukan institusi netral.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rule of law
merupakan suatu konsep negara hukum dimana hukum memiliki kedudukan tertinggi
dalam penyelenggaraan suatu negara.
9.6 Fungsi Rule of Law
Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap ‘’rasa
keadilan’’ bagi rakyat Indonesia dan juga ‘’keadilan sosial’’, sehingga diatur pada Pembukaan
UUD 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari
rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip –
prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara
negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun (daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas
rasa keadilan, terutama keadilan sosial.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut fungsi rule of law yaitu jaminan adanya
keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial.
9.7 Faktor – Faktor Rule of Law
Keberhasilan rule of law tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang
berlaku, namun sangat tergantung pula dari beberapa faktor antara lain :
1) Hukumnya
Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang, maksudnya bahwa undang-
undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang, seperti
misalnya undang-undang tidak berlaku surut, undangundang yang bersifat khusus
mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang dibuat oleh
penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-
undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku
terdahulu; undang – undang tidak dapat diganggu gugat. Demikian pula pembuatan
undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis/idologis, syarat yuridis dan syarat
sosiologis, maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi
negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur
kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara,
serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di
mana undang-undang tersebut diberlakukan.
2) Penegak hukum
67
Yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan
hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan
peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan
profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak
termasuk semua anggota masyarakat.
3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Sarana atau fasilitas`tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.
Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi
keberhasilan penegakan aturan hukum.
4) Masyarakat
Yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku,
serta bagi kehidupan masyarakat.
5) Kebudayaan
Yakni sebagai hasilkarya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam
pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum
yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang
dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rule of law
mempunyai beberapa faktor yaitu hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang
mendukung penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan.
9.8 Langkah dan Usaha Rule of Law
Dalam rangka rule of law telah dilaksanakanya berbagai langkah usaha yang meliputi,
antara lain :
a) Meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas umum kejaksaan sebagai penegak
hukum terutama khususnya sebagai penuntut umum.
b) Memantapkan koordinasi dan kerjasama fungsional antara berbagai penegak
hukum seperti, polisi, jaksa, dan hakim serta aparat keamanan lainnya demi
tegaknya keadilan dan terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukimdalam
masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
c) Mengintensifkan kegiatan mengungkapkan tindak pidana dengan
memprioritaskan yang diperkirakan dapat menghambat pembangunan, antara lain
tindak pidana penyelundupan, korupsi dan subversi
d) Meningkatkan sikap mental dan ketrampilan serta kemampuan teknis para
penegak hukum dalam penyelesaian perkara.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rule of law telah
dilaksanakan berbagai langkah dan usaha yaitu meningkatkan kemampuan pelaksanaan
tugas umum kejaksaan, memantapkan koordinasi berbagai penegak hukum, dan lain lain.
68
PERTANYAAN
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi!
2. Jelaskan hakikat dan fungsi dan konstitusi!
3. Sebutkan dan jelaskan perkembangan konstitusi di Indonesia!
4. Jelaskan apa fungsi dari Rule of Law!
5. Sebutkan dan jelaskan faktor – faktor dari rule of law!
JAWABAN
1. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur secara mengikat mengenai tata cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam
suatu negara atau masyarakat.
2. Hakikat dari suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam suatu negara.
Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut
dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya, dan pembatasan
kekuasaan yang berkenaan dengan waktu.
fungsi konstitusi secara umum yaitu:
a) Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi
kewenang – wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak – hak
bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan.
b) Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara.
c) Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi
d) Fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan
e) Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang
f) Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga
suatu negara
3. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang
baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18
Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak
Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda
mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara
Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda
69
tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948.
Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia
Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu,
hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.
Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan
perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945
menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama
karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan
wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya
dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar
yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu
rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950
oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat
Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang
dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
Periode 5 Juli 1959 – sekarang
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan
perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-
1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu
dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap
kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan
konsekuen.
4. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap ‘’rasa
keadilan’’ bagi rakyat Indonesia dan juga ‘’keadilan sosial’’, sehingga diatur pada
Pembukaan UUD 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara.
Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat,
terutama keadilan sosial.
5. Keberhasilan rule of law tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum
yang berlaku, namun sangat tergantung pula dari beberapa faktor antara lain :
1) Hukumnya
Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang, maksudnya bahwa
undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-
undang, seperti misalnya undang-undang tidak berlaku surut, undangundang yang
bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-
70
undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang
lebih tinggi pula; undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-
undang yang berlaku terdahulu; undang – undang tidak dapat diganggu gugat.
Demikian pula pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat
filosofis/idologis, syarat yuridis dan syarat sosiologis, maksudnya undang-undang
dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat
haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang
sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut
diberlakukan.
2) Penegak hukum
Yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan
hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan
peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan
profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua
pihak termasuk semua anggota masyarakat.
3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Sarana atau fasilitas`tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan
sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu
keharusan bagi keberhasilan penegakan aturan hukum.
4) Masyarakat
Yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang
berlaku, serta bagi kehidupan masyarakat.
5) Kebudayaan
Yakni sebagai hasilkarya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap
buruk sehingga dihindari.
71
BAB X
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
10.1 Pengertian Sistem Ketatanegaraan
Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu systema. Sistem adalah suatu kesatuan yang
terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi,
materi atau energi. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan
benda yang memiliki hubungan diantara mereka. Sedangkan kata ketatanegaraan berasal dari
gabungan 2 kata yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai makna, yaitu mengatur dan negara
mempunyai arti suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer,
ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.
1. Sistem Ketatanegaraan di Republik Indonesia
a) Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD1945
Sistem Ketatanegaran sebelum Amandemen UUD 1945 Pelaksanaan kekuasaan
Negaranya dilakukan dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari
masing-masing penyelenggara Negara. Secara konstitusional sistem
ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan orde baru menggunakan UUD
1945. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara Republik
Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:
1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara, disebut juga
kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini adalah
Presiden)
2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah,
disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan
Agung
3) Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan
legislative dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan
Presiden
4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara, disebut
kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara ataukekuasaan
Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil :1978,83).
Pada masa ini lembaga tertingginya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan
Rakyat), kemudian Presiden, DPA (Dewan PertimbanganAgung), DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),dan MA (Mahkamah
Agung).
a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruhrakyat
Indonesia yang dimana MPR-lah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan
pelaksana kedaulatan rakyat sedangkan keanggotaan MPRdiisi oleh fraksi-
72
fraksi seperti Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunandan lain-lain. MPR
memiliki kewenangan untuk :
Memilih dan mengangkat presiden/mandatris dan wakil presiden
untukmembantu presiden.
Memberikan mandate kepada presiden untuk melaksanakan Garis-
GarisBesar Halauan Negara (GBHN) dan putusan-putusan MPR lainnya.
Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan Mengubah Undang-
UndangDasar.
Meminta dan menilai pertanggung jawaban Presiden.
b. Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di
bawah MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satuorang
wakil presiden ( pasal 4 UUD 1945). Presiden tunduk dan bertanggung
jawab kepada MPR dan pada akhir masa jabatannya (5 tahun)memberikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan GBHN yangditetapkan UUD 1945
dan MPR di hadapan sidang MPR.
c. DPA (Dewan Pertimbangan Agung) adalah badan penasehat pemerintah
yang berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Di samping
itu DPA berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan
pertimbangankepada presiden.
d. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang seluruh anggotanya adalah anggota
MPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam
rangka pelaksanaan halauan Negara. Apabila DPR menganggap Presiden
sungguh melanggar halauan Negara, maka DPR
menyampaikanmemorandum untuk mengingatkan Presiden. Selain itu DPR
memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang termasuk menetapkan
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
bersama-samadengan Presiden.
e. (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah badan yang memeriksa tanggung
jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya
terlepasdari pengaruh kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas
pemerintah. BPK memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.
f. MA (Mahkamah Agung) ialah badan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Tugas Mahkamah
Agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang
hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara,
juga memberikan nasehat hukum kepada presiden/kepala negara untuk
pemberian/penolakan grasi. Disamping itu Mahkamah Agung mempunyain
73
wewenang menguji seorang menteri hanya terhadap peraturan-peraturan
perundangan di bawah.
2. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD1945
Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap UUD
1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui Sidang
Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dantahun 2002.
Adapun Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945 :
1) Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu
pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnyamelaksanakan
kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinyachecks and balances pada
institusi-institusi ketatanegaraan.
2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada
pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD1945 adalah
executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tanganPresiden dilengkapi
dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebuthak prerogatif (antara lain:
memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi)dan kekuasaan legislatif karena
memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.
3) UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan“fleksibel” sehingga
dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnyaPasal 7 UUD
1945 (sebelum di amandemen).
4) UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presidenuntuk
mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden jugamemegang
kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai
kehendaknya dalam Undang-undang.
b) Perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen
Setelah perubahan amndemen membawa perubahan pula pada Sistem Ketatanegaraan
yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah
menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang
Dasar.
a. Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-undang Dasar.
2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau WakilPresiden.
3) Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikanPresiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurutUndang-Undang
Dasar.
4) Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang -Undang dari
tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untukmembuat Undang - Undang
tersebut kepada DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas
74
posisi check and balancesantara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR
sebagai lembagalegislatif.
b. Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untukmendapatkan
persetujuan bersama.
2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti
undang-undang.
3) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan
dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4) Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
5) Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan pemerintah,
dan sebagainya.
6) Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan DewanPerwakilan
Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yangdipilih secara langsung
melalui pemilihan umum
c. Kewenangan DPD :
1) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancanganundang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungandaerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomilainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dandaerah.
2) Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan RakyatRepublik
Indonesia atas Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama.
d. Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945:
1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundang-undang.
2) Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
e. Kewenangan MK setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir
yang putusannya bersifat final.
2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.Dalam masa pasca
amandemen terdapat lembaga baru yakni KY(Komisi Yudisial).
f. Kewenangan KY :
1) Melakukan pengawasan terhadap Hakim agung di Mahkamah Agung.
75
2) Melakukan pengawasan terhadap Hakim pada badan peradilan disemua
lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Dan PascaAmandemen
Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih DPRdengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
g. Kewenangan BPK setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dandaerah
(APBD)
2) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD danditindaklanjuti
oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukotanegara dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi.Setelah amandemen kewenangan dan tugas
Presiden lebih dipertegaslagi tidak sama halnya pada masa sebelum
amandemen.
h. Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepadaDewan
Perwakilan Rakyat.
2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankanundang-
undangsebagaimana mestinya.
3) Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhakmenetapkan
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
4) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DewanPerwakilan
Rakyat dalam persidangan berikut.
5) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.
10.2 Kondisi Republik Indonesia dalam Menjalankan Sistem Ketatanegaraannya pada
Saat ini
Menurut Bapak Sulardi arah pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN hilang dari
peredarannya meskipun sudah terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN). Visi pembanguan nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur. Visi itulah yang hingga saat ini belum ditemukan wujudnya. Alih-alih terwujud,
keresahan dan ketidak pastian masa depan bangsa justru ada di depan mata dan bahkan menjauh
dari nilai-nilai Pancasila.
Sistem presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa presiden dipilih
oleh rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab kepada rakyat dan
konstitusi. Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraan berkaitan dengan arah pembanguan
nasional ditentukan oleh presiden dengan mewujudkan janji-janji yang dia kampanyekan
menjelang pemilihan presiden. Janji-janji itulah yang semestinya diwujudkan dalam visi dan misi
RPJPN, yang dapat diurai menjadi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
Hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN yang disusun oleh MPRsebagai pedoman
pembangun nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsaini sebaiknya menghormati dan
melaksanakan kesepakatan yang diwujudkan darihasil perubahan UUD 1945. Kini presiden
76
bukan lagi bawahan MPR dan MPR bukan lagi pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat,
sehingga tidak mungkinlah memaksa MPR menyusun GBHN dan menyodorkan kepada
presidenuntuk melaksanakan. Inilah konsekuensi dari perubahan.
Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan
(separation of power) kepada 8 Lembaga Negara dengan kedudukan yangsama dan sejajar, yaitu
Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DewanPerwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA),
Mahkamah Konstitusi (MK), dan KomisiYudisial.
1. Lembaga Legislatif
Badan Legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu yaitu
legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang dipakai ialah Assembly.
Nama lain lagi adalah Parliament.
Menurut teori, rakyatlah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini mempunyai
suatu “kehendak”. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat
kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat.
Lembaga legislatif di Indonesia direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni:
a) MPR Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui bahwa
perubahanwewenang MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar
kedudukannya dengan lembagatinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR,
DPD, MA, MK, BPK.
Menghilangkan supremasi kewenangannya.
Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena
presiden dipilihsecara langsung melalui pemilu).
Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan
PerwakilanRakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih
secara langsung melalui pemilu.
b) DPR Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui bahwa tugas
danwewenang DPR, antara lain:
Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk
mendapatkan persetujuan bersama.
Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan
penggantiundang-undang.
Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang
berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam
pembahasan.
Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
77
Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah, dansebagainya
c) DPD Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui bahwa DPD
merupakanwakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan
umum yang memilikifungsi:
Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan
pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu.
Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
2. Lembaga Eksekutif
Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden
danlangsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri
dipimpinoleh seorang perdana menteri. Karena penyelenggaraan kesejahteraan
rakyat merupakantugas pokok dari setiap negara, apalagi jika ia tergolong Negara
Kesejahteraan (WelfareState), maka kegiatan badan eksekutif mempengaruhi
semua aspek kehidupan masyarakat(pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan,
pekerjaan dsb).
Berdasarkan UUD 1945 lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari atas
seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. Dari
pengklasifikasian isi UUD 1945dapat diketahui bahwa kekuasaan eksekutif
mencakup beberapa bidang:Diplomatik, yakni menyelenggarakan hubungan
diplomatik dengan negara lain.
Administartif, yakni melaksanakan undang-undang serta peraturan lain
danmenyelenggarakan administrasi negara.
Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
MahkamahAgung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh
kepala negara kepadaorang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan
rehabilitasi adalah pemulihan nama baikatau kehormatan seseorang
yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggarkehormatannya.
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
DPR. Amnestiadalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang
diberikan oleh negarakepada tahanan-tahanan, terutama tahanan
politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.
Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga
negaraIndonesia atau warga negara asing yang telah berjasa
mengharumkan nama baikIndonesia, dan sebagainya
3. Lembaga Yudikatif
Dalam tiap negara hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur
tangan badan eksekutif demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-
hak asasimanusia. Lembaga yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan
MahkamahKonstitusi, Komisi Yudisial, dan BPKa.
78
1. Mahkamah Agung Berikut adalah Kewajiban dan wewenang Mahkamah
Agung,antara lain sebagai berikut:
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundangundangandi bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenanglainnya yang diberikan oleh
undang-undang.
Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi.
2. Mahkamah Konstitusi Kewajiban dan wewenang MK:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhiryang putusannya bersifat final.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat
DPR bahwaPresiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
3. Komisi Yudisial Dalam menjalankan tugasnya, KY melakukan pengawasan
terhadap:
Hakim agung di Mahkamah Agung.
Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang
berada di bawahMA.
Hakim MK.
4. BPK
Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan
DPD.Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara
(APBN) dan daerah(APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada
DPR dan DPD danditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Berkedudukan di ibukota negara danmemiliki perwakilan di setiap
provinsi.
79
PERTANYAAN
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan!
2. Sebutkan dan jelaskan latar belakang pelaksanaan amandemen UUD 1945!
3. Jelaskan bagaimana kondisi RI dalam menjalankan sistem ketatanegaraan pada saat ini!
4. Jelaskan sistem ketatanegaraan RI sebelum amandemen UUD 1945!
5. Jelaskan perubahan UUD setelah di amandemen!
JAWABAN
1. Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu systema. Sistem adalah suatu kesatuan yang
terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran
informasi, materi atau energi. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem
adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan diantara mereka. Sedangkan kata
ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 kata yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai
makna, yaitu mengatur dan negara mempunyai arti suatu wilayah di permukaan bumi
yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh
pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.
2. 1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada
kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.
Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi
ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada
pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah
executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan
berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi
grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi)dan kekuasaan legislatif karena memiliki
kekuasan membentuk Undang-undang.
3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga
dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945
(sebelum di amandemen).
4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presidenuntuk
mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden jugamemegang kekuasaan
legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya
dalam Undang-undang.
3. Menurut Bapak Sulardi arah pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN hilang dari
peredarannya meskipun sudah terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN). Visi pembanguan nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur. Visi itulah yang hingga saat ini belum ditemukan wujudnya. Alih-alih
80
terwujud, keresahan dan ketidak pastian masa depan bangsa justru ada di depan mata dan
bahkan menjauh dari nilai-nilai Pancasila.
Sistem presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa presiden
dipilih oleh rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab kepada
rakyat dan konstitusi. Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraan berkaitan dengan
arah pembanguan nasional ditentukan oleh presiden dengan mewujudkan janji-janji yang
dia kampanyekan menjelang pemilihan presiden. Janji-janji itulah yang semestinya
diwujudkan dalam visi dan misi RPJPN, yang dapat diurai menjadi pembangunan jangka
pendek dan jangka panjang.
4. Sistem Ketatanegaran sebelum Amandemen UUD 1945 Pelaksanaan kekuasaan
Negaranya dilakukan dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari
masing-masing penyelenggara Negara. Secara konstitusional sistem ketatanegaraan
Indonesia pada masa pemerintahan orde baru menggunakan UUD 1945. Secara prinsip
terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945,
yaitu:
a) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara, disebut juga
kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini adalah
Presiden)
b) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah,
disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan
Agung
c) Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan
legislative dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan
Presiden
d) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara, disebut kekuasaan
eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan
e) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara ataukekuasaan
Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil :1978,83).
Pada masa ini lembaga tertingginya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan
Rakyat), kemudian Presiden, DPA (Dewan PertimbanganAgung), DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),dan MA (Mahkamah
Agung).
5. Setelah perubahan amandemen membawa perubahan pula pada Sistem Ketatanegaraan
yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.
81
BAB XI
WAWASAN NUSANTARA
11.1 Pengertian Wawasan Nusantara
Pengertian wawasan nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas yang
berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua
samudera. Jadi pengertian secara umum dari wawasan nusantara adalah cara pandang atau cara
melihat kesatuan kepulauan yang terletak diantara (Asia dan Australia) juga dua samudera
(Hindia dan Pasifik).
Berdasarkan TAP MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan nusantara adalah
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, tentang jati diri dan lingkungan yang menutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional.
Sementara pengertian wawasan nusantara menurut dokumen ketetapan MPR Tahun 1999
menyatakan, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan
lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional.
Berikut merupakan pengertian wawasan menurut beberapa ahli:
1) Prof. Wan Usman
Menurut Prof. Wan Usman, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala
aspek kehidupan yang beragam.
2) Munadjat Danusaputro, 1981
Menurut Munadjat Danusaputro, wawasan nusantara dalah cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling
berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas
nusantara.
Asas nusantara sendiri merupakan suaru ketentuan dasar yang harus ditaati,
dipatuhi dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandang
bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide
nasional Pancasila, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan
bermartabat di tengah – tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaan
dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa.
3) Sumarsono, 2002
Menurut Sumarsono, wawasan nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap
peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara,
sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan
atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri Bangsa
Indonesia.
82
Wawasan nusantara sebagai cara pandang Bangsa Indonesia tentang gejala sosial
yang dinamis diganti tiga unsur:
Wadah dari wawasan nusantara adalah wilayah negara kesatuan RI
berupa nusantara dan organisasi negara RI sebagai kesatuan utuh.
Isi wawasan nusantara adalah inspirasi Bangsa Indonesia berupa cita-cita
nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Tata laku dari wwasan nusantara adalah tindakan Bangsa Indonesia untuk
melaksanakan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang apabila
dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan nusantara.
4) Samsul Wahidin, 2010
Menurut Samsul Wahidin, wawasan nusantara merupakan cara memahami, cara
menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir dan bertingkah laku bangi
bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti
luas dengan aspek – aspek astagatra.
5) M. Panggabean, 1979
Menurut M. Panggabean, wawasan nusantara merupakan doktrin politik bangsa
Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi,
geografi, dmeografi, teknologi dan peluang strategis lainnya.
Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, dan nilai yang terkandung di
dalam wawasan nusantara telah diintegrasikan dalam lima aspek seccara intern
yaitu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya,
dan kesatuan pertahanan. Sedangkan untuk ekstern nilai integrasi diarahkan untuk
mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa wawasan
nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang
serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional.
11.2 Tujuan Wawasan Nusantara
Dalam buku Pendidikan Keawarganegaraan yang disusun oleh Fidya Arie Pratama, tujuan
wawasan nusantara adalah terwujudnya nasionalisme tinggi di setiap aspek kehidupan
masyarakat Indonesia, meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa
Indonesia, mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok
golongan, atau suku bangsa. Kepentingan kelompok, golongan lainnya harus dihormati dan
diikuti selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, tercapainya pembangunan
nasional yang meliputi perwujudan wilayah nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi,
dan sosial budaya.
83
Tujuan wawasan nusantara keluar
Tujuan wawasan nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan
nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam
negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling
hormat menghormati.
Tujuan wawasan nusantara ke dalam
Tujuan wawasan nusantara ke dalam maksudnya adalah menjamin persatuan dan
kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek
sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dalam berusaha untuk
mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor – faktor penyebab timbulnya
disintigrasi bangsa dan terus – menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan
dan kesatuan dalam kebhinenkaan.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan wawasan
nusantara untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi disetiap aspek kehidupan rakyat
Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan
individu, kelompok, golongan, suku bangsa.
11.3 Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu – rambu
dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara
negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Terdapat empat kategori dari fungsi wawasan nusantara, yaitu:
1) Sebagai Wawasan Pembangunan
Ada beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik,
pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi.
2) Sebagai Konsep Ketahanan Nasional
Sebagai konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting di dalam
perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional.
3) Sebagai Wawasan Pertahanan dan Keamanan
Sebagai pertahanan serta keamanan nasional yaitu mengarah pada pandangan
geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta
segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Sebagai Wawasan Kewilayahan
Sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk dalamnya pemahaman
mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa
dengan negara lain.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi wawasan
nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, srta rambu – rambu dalam
84
menentukan suatu kebijakan, keputusan, tindakan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
11.4 Asas Wawasan Nusantara
Asas wawasan nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi,
dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta
keseimbangan di Indonesia.
Secara keseluruhan ada enam asas wawasan nusantara, diantaranya:
1) Asas Solidaritas
Indonesia merupakan negara yang terbentuk atas masyarakat plural. Untuk
mencapai integrasi nasional semua masyarakat harus mengedepankan tenggang
rasa. Sikap tenggang rasa merupakan bentuk pelaksanaan asas wawasan
nusantara, yaitu solidaritas.
Solidaridas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan
antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan
dan cita – cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan.
2) Asas Kejujuran
Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan nusantara
yang sangat pentig. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta
serta kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan.
3) Asas Kesamaan Tujuan
Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa
kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama – sama
mengusir para penjajah.
4) Asas Keadilan
Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan
keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita – cita nasional tidak boleh merugukan
pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan
sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan
secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial.
5) Asas Kerjasama
Dengan kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan
kerjasama antar elemen masyarakat. kerjasama serta koordinasi tersebut dapat
dilaksanakan atas dasar kesetaraan atas terciptanya efektivitas dalam mencapai
tujuan bersama.
6) Asas Kesetiaan
Asas kesetiaan berhubungan dengan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama
mengenai bangsa Indonesia. Kesepakatan bersama itu meliputi kesepakatan yang
mulai dirintis Budi Oetomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan
Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
85
Kesetiaan ini penting dan menjadi tombak utama terciptanya persatuan dan
kesatuan dalam kebhinekaan. Bila goyah, dipastikan persatuan dan kesatuan akan
hancur.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas wawasan
nusantara wajib dipatuhi agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia.
Asas wawasan nusantara sendiri terbagi menjadi enam yaitu asas solidaritas, kejujuran,
kesamaan tujuan, keadilan, kerjasama, dan kesetiaan.
11.5 Implementasi Wawasan Nusantara di Berbagai Bidang
1) Bidang Politik
Bangsa Indonesia bersama bangsa – bangsa lain ikut menciptakan
ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas
aktif. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan
menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut
tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya yang
dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Konsep politik bangsa Indonesia
yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat),
air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara
tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyelurh.
Dalam hal ini perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan
politik, dapat diartikan:
a) Bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan
kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang
lingkup, dan kesatuan bagi seluruh bangsa serta menjadi modal dan
milik bersama bangsa.
b) Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara
dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini
berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas
– luasnya.
c) Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senaasib
sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta mempunyai tekad
dalam mencapai cita – cita bangsa.
d) Pancasila adalah satu – satunya falsafah serta ideologi bagsa dan
negara yang mrlandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa
menuju tujuannya.
e) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan
satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila
dan Undang – Undang Dasar 1945
86
f) Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan
sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional
yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
g) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa
lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui
politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan
nasional.
2) Bidang Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan nusantara akan
menciptakan tatanan ekonomi yang benar – benar menjamin pemenuhan dan
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di
damping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya
alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik
serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
Prinsip – prinsip implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi
yaitu:
a) Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif,
adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi
kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
b) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di
seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh
daerah masing – masing dalam pengembangan kehidupan
ekonominya.
c) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara
diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan
dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang
sebesar – besarnya.
Contoh implementasi wawasan nusantara dalam bidangekonomi
diantaranya dengan menyeimbangkan Keuangan Pusat dan Daerah dengan
keluarnya Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah. Pembagian keuangan yang semula hamper 80%
anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil –
hasil daerah diserahkan pada pepmerintah pusat, kini pada UU tersebut diubah
menjadi:
a) Hail Pajak Bumi dan Banguna, 10% untuk pemerintah pusat dan
90% untuk daerah.
b) Hasil Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan, 20% pusat,
80% daerah.
87
c) Hasil kehutanan, pertambangan umum dan perikanan, 20% untuk
pusat dan 80% untuk daerah.
d) Hasil minyak bumi, 85% untuk pusat, 15% untuk daerah dan gas
alam, 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah. Bahkan, porsi
daerah ditambah lagi dengan adanya ‘’Dana Alokasi Umum’’ yang
dialokasikan untuk daerah – daerah dengan perimbangan tertentu,
yang jumlah totalnya adalah 25% dari penerimaan dalam negeri
APBN, sebagai perimbangan.
3) Bidang Sosial Politik
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap bertiniah dan lahirlah yang mengakui, menerima, dan
menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup
sekaligus karunia sang pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan
kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda –
bedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan
berdasarkan status sosialnya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidpan sosial, yaitu:
a) Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat
yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah.
Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan
program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
b) Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan
Indonesia, seta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang
memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah.
Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum,
dan cagar budaya.
4) Bidang Pertahanan dan Keamanan
Implementasi wawasan nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan
membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta
melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang,
meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama
atau daerah yang berbeda. Terakhir membangun sarana serta prasarana bagi
kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia.
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi
wawasan nusantara terbagi menjadi empat yaitu bidang politik, ekonomi, sosial politik
dan pertahanan keamanan.
88
11.6 Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara di Era Modern
Tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan nusantara di era modern,
diantaranya kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Manusia
Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam
mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi
keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan IPTEK, peningkatan kualitas
SDM, memberantas KKN, transparan dan pemeliharaan persatuan.
1. Perkembangan Pesat Teknologi
Perkemangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan
dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk
wawasan nusantara, mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola
piker, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
Kenichi Omahe dalam bukunya Borderless Word dan The End of Nation State
menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas – batas wilayah
negara dalam arti geografi dan politik relative masih tetap, namun kehidupan
dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa
informasi, investasi, industri dan konsumen yang semakin individual.
2. Kapitalisme
Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak
milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan
perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas – aktivitas
ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai
laba untuk dirinya sendiri.
Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk
dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu
keseimbangan (balance) antara paham individu dan sosialis.
3. Pemberdayaan Masyarakat
Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk
mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara – negara maju
dengan Button Up Planning, sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya
keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa
GBHN.
Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan
keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan
masyarakat diperlukan terutama untuk daerah – daerah tertinggal.
Setiap warga negara sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama
dalam membela negara dan bangsa. Dengan konsep wawasan nusantara secara
geografis, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan
melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.
89
KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan
implementasi di era modern meliputi perkembangan pesat teknologi, kapitalisme, dan
pemberdayaan masyarakat.
90
PERTANYAAN
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wawasan nusantara!
2. Jelaskan tujuan dari wawasan nusantara!
3. Sebutkan dan jelasan asas dari wawasan nusantara!
4. Sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang akan dialami pada saat
implementasi wawasan nusantara di era modern!
5. Sebutkan dan jelaskan prinsip implementasi wawasan nusantara dalam bidang
ekonomi!
JAWABAN
1. Pengertian wawasan nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas
yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang
bermakna dua samudera. Jadi pengertian secara umum dari wawasan nusantara
adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak diantara
(Asia dan Australia) juga dua samudera (Hindia dan Pasifik).
Berdasarkan TAP MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan
nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, tentang jati diri dan
lingkungan yang menutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan
wilayah demi tercapainya tujuan nasional.
Sementara pengertian wawasan nusantara menurut dokumen ketetapan MPR
Tahun 1999 menyatakan, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap
bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan
tujuan mencapai tujuan nasional.
2. Dalam buku Pendidikan Keawarganegaraan yang disusun oleh Fidya Arie
Pratama, tujuan wawasan nusantara adalah terwujudnya nasionalisme tinggi di
setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, meningkatkan rasa paham dan
semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia, mendahulukan kepentingan
nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, atau suku bangsa.
Kepentingan kelompok, golongan lainnya harus dihormati dan diikuti selama
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, tercapainya pembangunan
nasional yang meliputi perwujudan wilayah nusantara sebagai satu kesatuan
politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Tujuan wawasan nusantara keluar
Tujuan wawasan nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan
nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam
91
negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling
hormat menghormati.
Tujuan wawasan nusantara ke dalam
Tujuan wawasan nusantara ke dalam maksudnya adalah menjamin persatuan dan
kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek
sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dalam berusaha untuk
mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor – faktor penyebab timbulnya
disintigrasi bangsa dan terus – menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan
dan kesatuan dalam kebhinenkaan.
3. 1. Asas Solidaritas
Indonesia merupakan negara yang terbentuk atas masyarakat plural. Untuk
mencapai integrasi nasional semua masyarakat harus mengedepankan tenggang
rasa. Sikap tenggang rasa merupakan bentuk pelaksanaan asas wawasan
nusantara, yaitu solidaritas.
Solidaridas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan
antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan
dan cita – cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan.
2. Asas Kejujuran
Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan nusantara
yang sangat pentig. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta
serta kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan.
3. Asas Kesamaan Tujuan
Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa
kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama – sama
mengusir para penjajah.
4. Asas Keadilan
Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan
keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita – cita nasional tidak boleh merugukan
pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan
sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan
secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial.
5. Asas Kerjasama
Dengan kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan
kerjasama antar elemen masyarakat. kerjasama serta koordinasi tersebut dapat
dilaksanakan atas dasar kesetaraan atas terciptanya efektivitas dalam mencapai
tujuan bersama.
6. Asas Kesetiaan
92
Asas kesetiaan berhubungan dengan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama
mengenai bangsa Indonesia. Kesepakatan bersama itu meliputi kesepakatan yang
mulai dirintis Budi Oetomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan
Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kesetiaan ini penting dan
menjadi tombak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.
Bila goyah, dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur.
4. 1. Perkembangan Pesat Teknologi
Perkemangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan
dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk
wawasan nusantara, mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola
piker, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
Kenichi Omahe dalam bukunya Borderless Word dan The End of Nation State
menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas – batas wilayah
negara dalam arti geografi dan politik relative masih tetap, namun kehidupan
dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa
informasi, investasi, industri dan konsumen yang semakin individual.
2. Kapitalisme
Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak
milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan
perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas – aktivitas
ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai
laba untuk dirinya sendiri.
Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk
dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu
keseimbangan (balance) antara paham individu dan sosialis.
3. Pemberdayaan Masyarakat
Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk
mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara – negara maju
dengan Button Up Planning, sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya
keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa
GBHN.
Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan
keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan
masyarakat diperlukan terutama untuk daerah – daerah tertinggal.
Setiap warga negara sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama
dalam membela negara dan bangsa. Dengan konsep wawasan nusantara secara
geografis, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan
melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.
93
5. 1. Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal
dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah
Indonesia secara merata.
2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah
tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing – masing
dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan
sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi
kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar – besarnya.
94
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
modul kwgn
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search