Wianda Aryoso_Modul Kewarganegaraan

BAB XII

KONSEP KETAHANAN NASIONAL

12.1 Pengertian Ketahanan Nasional
Ketahanan berasal dari kata ‘’tahan’’. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri,

tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau
ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran,
sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal disuatu wilayah dan berdaulat.
Dengan demikian istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk
memperjuangkan kepentingan nasional.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gagasan baik yang datang
dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Keadaan
atau kondisi nasional selalu berkembang dan keadaan berubah – ubah, oleh karena itu ketahanan
nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketahanan nasional mempunyai makna yang amat luas. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri
atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat, ketahanan nasional perlu dipahami secara
konfeherensif dan terpadu, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan
secara nyata di bumi nusantara.

Dalam konteks inilah, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus
diperjuangkan bersama – sama oleh setiap komponen bangsa, sesuai dengan kemampuan dan
kapasitas masing – masing. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah tanggung jawab kita
semua, bukan hanya tanggung jawab kementerian pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.
Ketahanan nasional bukan hanya persoalan ketentaraan, melainkan juga terkait dengan persoalan
lain, seperti persoalan agama, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dengan begitu, semua
komponen bangsa dapat memberikan sumbangsi maksimal bagi ketahanan nasional.

 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional
adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanaan
nasional adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab kementerian
ataupun Tentara Negara Indonesia (TNI). Semua komponen bangsa dapat memberikan
sumbangsi maksimal bagi ketahanan nasional.

12.2 Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional
Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu pedoman ataupun sasaran untuk

meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan juga keamanan.
Diantara kesejahteraan dan juga keamanan tersebut bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan.

95

penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan tingkat keamanan tertentu dan juga sebaliknya,
penyelenggara keamanan membutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu.

Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan bisa
berlangsung. Sebab, pada dasarnya keduanya adalah nilai intrinsik yang ada di dalam kehidupan
nasional. Dalam kehidupan nasional ini, tingkat kesejahteraan dan juga keamanan nasional
adalah tolak ukur ketahanan nasional. Peran dari masing – masing gatra dalam astragrata
memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling bergantung secara utuh menyeluruh
membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan nasional.

Kesejahteraan bisa digambarkan sebagai suatu kemampuan bangsa dalam menumbuhkan
serta mengembangkan nilai – nilai nasionalnya demi kemakmuran bangsa secara adil dan rata.
Sementara keamanan merupakan kemampuan bangsa untuk melindungi nilai nasionalnya
terhadap ancaman yang berasal dari luar negeri.

 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsepsi
ketahanan nasional merupakan suatu pedoman ataupun sasaran untuk meningkatkan
metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan juga
keamanan.

12.3 Ciri – ciri Ketahanan Nasional
Ciri – ciri ketahanan nasional adalah kondisi dimana hal itu menjadi prasyarat utama untuk

negara berkembang. Hal ini difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan terus
mengembangkan kehidupan. Tak hanya untuk pertahanan saja, tapi juga untuk menghadapi dan
mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan, baik itu yang berasal dari dalam,
secara langsung ataupun tidak langsung.

Ketahanan nasional umumnya berpedoman pada wawasan nasional. Dimana wawasan
nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia pada diri sendiri dan lingkungannya
berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Wawasan nusantara tersebut juga
merupakan salah satu sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan
kehidupan nasional. Sehingga, wawasan nusantara bisa disebut sebagai wawasan dan termasuk
ke dalam landasan ketahanan nasional.

Adapun ciri – ciri ketahanan nasional dalam suatu negara diantaranya adalah sebagai
berikut:

1) Berpedoman pada wawasan nasional
2) Didasarkan pada suatu metpde astagrata, yang mana seluruh aspek kehidupan

nasional tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas tiga aspek
alamiah (trigatra) yang terdiri dari geografi, kekayaan alam, dan kependudukan
serta lima aspek sosial/dinamis (pancagatra) yang meiliputi ideology, politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
3) Merupakan syarat utama bagi negara berkembang
4) Ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan
kehidupan

96

5) Dapat menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan
dari luar dalam

6) Sebagai suatu pertahanan yang ditujukan secara langsung untuk menjaga
keamanan dan kesejahteraan

7) Lebih memperlihatkan pendekatan persuasive
 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri

ketahanan nasional adalah kondisi dimana hal itu menjadi prasyarat utama untuk negara
berkembang. Hal ini difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan terus
mengembangkan kehidupan.

12.4 Sifat – sifat Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional memiliki sifat – sifat yang terbentuk dari nilai – nilai yang terkandung

dalam landasan asas – asas. Sifat – sifat ketahanan nasional adalah sebagai berikut:
1) Mandiri
Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri
dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah
menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.
2) Dinamis
Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun
bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan
strategis.
3) Manunggal
Ketahanan nasional memiliki sifat integrative yang diartikan terwujudnya
kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras diantara seluh aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4) Wibawa
Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat
mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan olehpihak lain
sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara.
5) Konsultasi dan Kerjasama
Ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan
antagonis, tidak mengadakan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih
pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan
mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa (Agung, 2011).

 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat ketahanan
nasional di bagi menjadi lima yaitu mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, yang terakhir
konsultasi dan kerjasama.

97

12.5 Fungsi Ketahanan Nasional
Salah satu fungsi ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu diketahui

untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola tindak, pola sikap, dan pola kerja dalam menyatukan
langkah bangsa yang bersifat internasional, interlokal, ataupun multidisiplin. Konsep dari doktrin
tersebut diperlukan agar tidak ada cara berpikir yang terkotak – kotak pembangunan secara
terpadu. Dimana hal itu dilaksanakan sesuai dengan rancangan atau sektoral. Salah satu
alasannya adalah jika penyimpanan terjadi, maka akan muncul pemborosan waktu, sarana, dan
tenaga yang bahkan berpotensi dalam melaksanakan pembangunan nasional diseluruh bidang
dan sektor program cita – cita nasional. Ketahanan nasional juga berguna sebagai pola dasar
pembangunan nasional. Pada dasarnya hal itu merupakan arah dan juga pedoman.

Dalam perkembangannya, ketahanan nasional akan tetap mengalami berbagai permasalahan
yang bisa menimbulkan kegoyahan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Ancaman – ancaman
itu berasal dari dalam ataupun luar negeri. Indonesia sering mengalami berbagai macam kejadian
yang bisa digolongkan sebagai suatu ancaman terhadap ketahanan nasional. Beberapa contoh
dari peristiwa yang sempat mengganggu ketahanan nasional Indonesia yaitu gerakan separatisme
dan juga terorisme, antara lain:

 GAM (Gerakan Aceh Merdeka)
 OPM (Organisasi Papua Merdeka)
 Terorisme
 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari
ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu diketahui untuk menjamin
terjadinya pola pikir, pola tindak, pola sikap, dan pola kerja dalam menyatukan langkah
bangsa yang bersifat internasional, interlokal, ataupun multidisiplin. Konsep dari doktrin
tersebut diperlukan agar tidak ada cara berpikir yang terkotak – kotak pembangunan
secara terpadu.

12.6 Asas – asas Ketahanan Nasional Indonesia
Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai – nilai yang tersusun

berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nasional yang terdiri dari:
1) Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan
merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai
perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
benegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam
sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya.
Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan
menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak boleh mengabaikkan
kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada, berdampingan pada
kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat
ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.

98

2) Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara
utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan
yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup
ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu
(komprehensif integral).

3) Asas Mawas ke dalam dan mawas ke luar
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan
bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga
berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam progresnya dapat timbul
berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan
sikap mawas ke dalam dan ke luar.
a) Mawas ke dalam
Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi
kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai – nilai kemandirian yang
proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa
yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional
mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit (chauvinisme).
b) Mawas ke luar
Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan
serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri,
serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan
dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional,
kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional,
agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya
tawar. Namun dmeikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam
bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4) Asas Kekeluargaan
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan,
gotong – royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya
perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan
serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistic
yang saling menghancurkan.

 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas ketahanan
nasional terbagi menjadi empat yaitu asas kesejateraan dan keamanan, asas komprehensif
integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas ke dalam dan ke luar, asas kekeluargaan.

99

PERTANYAAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional!
2. Sebutkan ciri – ciri ketahanan nasional dalam suatu negara!
3. Sebutkan dan jelaskan asas – asas ketahanan nasional!
4. Sebutkan dan jelaskan sifat – sifat ketahanan nasional!
5. Jelaskan fungsi dari ketahanan nasional!

JAWABAN

1. Ketahanan berasal dari kata ‘’tahan’’. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai
diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan
hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka
kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal disuatu wilayah
dan berdaulat. Dengan demikian istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati
untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

2. 1. Berpedoman pada wawasan nasional
2. Didasarkan pada suatu metpde astagrata, yang mana seluruh aspek kehidupan nasional
tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas tiga aspek alamiah (trigatra) yang
terdiri dari geografi, kekayaan alam, dan kependudukan serta lima aspek sosial/dinamis
(pancagatra) yang meiliputi ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan.
3. Merupakan syarat utama bagi negara berkembang
4.Ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan
5. Dapat menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari
luar dalam
6. Sebagai suatu pertahanan yang ditujukan secara langsung untuk menjaga keamanan
dan kesejahteraan
7. Lebih memperlihatkan pendekatan persuasive

3. 1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan
merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan
maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara. Dengan
demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional
dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya kondisi
kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan
tetapi tidak boleh mengabaikkan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu

100

ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter
tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.
2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh
menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang
seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek
kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral).
3. Asas Mawas ke dalam dan mawas ke luar
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang
saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan
lingkungan sekelilingnya. Dalam progresnya dapat timbul berbagai dampak baik yang
bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan ke luar.

a) Mawas ke dalam
Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi
kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai – nilai kemandirian yang
proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa
yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional
mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit (chauvinisme).

b) Mawas ke luar
Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan
serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri,
serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan
dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional,
kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional,
agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya
tawar. Namun dmeikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam
bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4. Asas Kekeluargaan
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong –
royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara
serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik
yang bersifat antagonistic yang saling menghancurkan.

4. 1. Mandiri
Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan
keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta
bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.

101

2. Dinamis
Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun bergantung
pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategis.
3. Manunggal
Ketahanan nasional memiliki sifat integrative yang diartikan terwujudnya kesatuan dan
perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras diantara seluh aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Wibawa
Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan
kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan olehpihak lain sehingga dapat menjadi
daya tangkal suatu negara.
5. Konsultasi dan Kerjasama
Ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak
mengadakan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan
kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan
kepribadian bangsa (Agung, 2011).
5. Salah satu fungsi ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu diketahui
untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola tindak, pola sikap, dan pola kerja dalam
menyatukan langkah bangsa yang bersifat internasional, interlokal, ataupun multidisiplin.
Konsep dari doktrin tersebut diperlukan agar tidak ada cara berpikir yang terkotak –
kotak pembangunan secara terpadu. Dimana hal itu dilaksanakan sesuai dengan
rancangan atau sektoral. Ketahanan nasional juga berguna sebagai pola dasar
pembangunan nasional. Pada dasarnya hal itu merupakan arah dan juga pedoman.

102

BAB XIII

HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA

13.1 Hubungan Negara dan Agama
Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah menemukan suatu formulasi yang khas tentang

hubungan negara dan agama, di tengah – tengah tipe negara yang ada di dunia, yaitu sekuler,
negara ateis, dan negara teokrasi. Para pendiri negara bangsa ini menyadari bahwa ‘kausa
materialis’ negara Indonesia adalah pada bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia sejak
zaman dahulu adalah bangsa yang religius, yang mengakui adanya ‘Dzat Yang Maha
Kuasa’, yaitu Tuhan, dan hal ini merupakan suatu dasar ontologis bahwa manusia sebagai
warga negara adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan agama dan negara telah diperdebatkan sejak lama. Bahkan, masalah ini dianggap
pemicu pertama kalinya konflik intelektual dalam kaitannya beragama dan bernegara. Dalam
perkembangan peradaban manusia, agama senantiasa memilki hubungan negara. Hubungan
agama dan negara mengalami pasang surut. Ada suatu masa di mana agama dekat dengan
negara atau bahkan menjadi negara agama atau sebaliknya pada masa – masa agama
mengalami ketegangan dengan negara,dalam perjalanannya hubungan antara agama dengan
negara, tentu tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya atau politik yang
melatarbelakanginya.

Sejarah hubungan agama dan negara di Indonesia selalu mengalami perdebatan yang tidak
pernah usai semenjak negara ini didirikan. Pembahasan mengenai hubungan negara dan agama
sesungguhnya tidak saja berasal ketika rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPKI) negara Indonesia. Tetapi sudah berlangsung jauh hari di antara para pendiri bangsa.
Perbedaan pandangan mengenai hubungan negara dengan agama sudah dimulai sejak sebelum
kemerdekaan yakni perdebatan ideologis antara PNI dengan tokohnya Soekarno yang mewakili
kelompok nasionalis sekuler dengan kalangan Islam dengan Tokohnya HOS Cokroaminoto,
Agus Salim, Ahmad Hasan, dan M. Natsir yang mewakili kelompok nasionalis Islam.

Soekarno berbeda pandangan dengan M.Natsir mengenai masalah hubungan agama dengan
negara, Soekarno mendukung gagasan pemisahan agama dengan negara. Menurut Soekarno,
agama merupakan urusan spiritual dan pribadi, sedangkan negara merupakan persoalan dunia
dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Soekarno berpendapat ajaran agama hendaknya menjadi
tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tidak punya
wewenang mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya. Sementara Natsir
berpandangan sebaliknya yaitu tidak ada pemisahan antara negara dengan agama. Menurut
Natsir agama (Islam) bukan semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi
juga mengatur manusia dengan manusia. Natsir beranggapan bahwa negara adalah lembaga,
sebuah organisasi yang memilik tujuan, lengkap dengan sarana fisik serta norma-norma khusus
yang diakui umum. Dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai lembaga (pendidikan, ekonomi,
agama, politik, keluarga), negara mencakup keseluruhan dan semua lembaganya, negara

103

mempersatukan lembaga-lembaga ini di dalam sistem hukum, mengatur masyarakat yang
berbeda-beda. Negara juga berhak memaksa anggotanya mematuhi peraturan dan hukumnya.

Dikotomi pemikiran mengenai masalah hubungan agama dengan negara ternyata
mendominasi perdebatan pemikiran di BPUPKI selama membahas dasar Negara Indonesia.
Perdebatan pemikiran di BPUPKI itu sebenarnya meneruskan perdebatan yang sudah
berlangsung sebelumnya antara dua kelompok ideologi utama itu. Ideologi kebangsaan tampak
dalam pandangan-pandangan mempertahankan persatuan-persatuan, kebangsaan, kekeluargaan,
kerakyatan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusian yang adil dan beradab.
Ideologi Barat modern sekuler tampak dalam pandangan mereka yang menginkan dipisahkannya
urusan agama dengan negara sedangkan ideology Islam tampak dari pendapat yang menghendaki
Islam yang menjadi dasar negara. Sehingga dalam sidang BPUPKI dapat dikelompokkan secara
ideologi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sekuler (gabungan antara ideology kebangsaan
dan ideologi barat modern) dan kelompok nasionalis Islam (gabungan antara ideologi
kebangsaan dan Islam).

Ada beberapa pandangan penting yang disampaikan tokoh dari kalangan nasionalis sekuler.
Mengenai perumusan dasar negara. Yang pertama pandangan Muh. Yamin. Antara lain
mengemukakan bahwa negara yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia
yang sewajarnya dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar
kebangsaan dan ke-Tuhanan. Selanjutnya Muh Yamin mengajukan lima dasar negara, yaitu:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kebangsaan persatuan Indonesia
3) Rasa kemanusian yang adil dan beradab
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Selanjutnya Soepomo menyampaikan persetujuannya dengan pemikiran Hatta, bahwa dalam
negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama.
Kemudian, Soepomo menegaskan pendirianya bahwa negara yang hendak didirikan adalah
negara nasional yang bersatu, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan dirinya dengan
golongan yang terbesar, tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan menghormati
keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun yang kecil. Dengan
sendirinya Soepomo, dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama akan terpisah dari
urusan agama dan dengan sendirinya dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama
diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Soepomo mengakui adanya
perbedaan menyangkut hubungan negara dengan agama. Memang disini terlihat ada dua paham,
ialah, paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan
sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagaimana telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah
negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain
perkataan bukan negara Islam.

104

Pendiri negara Indonesia nampaknya menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang
bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Dengan melalui pembahasan yang sangat
serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa
negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Mengingat
kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku,
ras, agama nampaknya Founding Fathers kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara
sebagaimana yang ada di dunia.

Negara demokrasi model barat lazimnya bersifat sekuler, dan hal ini tidak dikehendaki oleh
segenap elemen bangsa Indonesia. Negara komunis lazimnya bersifat atheis, yang menolak
agama dalam suatu negara, sedangkan negara agama akan memiliki konsekuensi kelompok
agama tertentu akan menguasai negara dan di Indonesia dalam hal ini Islam. Oleh karena itu,
negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pilihan kreatif dan merupakan
suatu proses eklektis inkorporatif. Artinya pilihan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa, adalah khas dan nampaknya yang sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia.
Agus Salim menyatakan bahwa dasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah merupakan pokok atau
dasar dari seluruh sila-sila lainnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pedoman dasar
bagi kehidupan kenegaraan yang terdiri atas berbagai elemen bangsa. Berdasarkan pandangan
Agus Salim tersebut prinsip dasar kehidupan bersama berbagai pemeluk agama dalam suatu
negara Republik Indonesia. Dalam kehidupan bersama ini negara maupun semua paham dan
aliran agama tidak dibenarkan masuk pada ruang pribadi akidah masing-masing orang.

Secara filosofis relasi ideal antara negara dengan agama, prinsip dasar negara berdasar
Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warganegara bebas berkeyakinan atau memeluk
agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti
bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat
individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan
persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi
agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram,dan
damai.

Dalam kehidupan negara Indonesia, tipologi ideal yang perlu dikembangkan mengenai
relasi agama dan negara adalah dengan membangun relasi simbiotik atau dinamis dialektis,
yaitu:

1) Norma agama islam yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional harus
melalui proses legislasi yang sah, sehingga norma agama sah diberlakukan.
Agama dan negara bersinergi untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga
masyarakat yang religius.

2) Negara bersinergi membangun norma – norma hukum nasional yang bersumber
dari norma agama islam sebagai etika sosial dan moralitas publik. Dalam peran
etis ini, norma agama islam menyatuh secara substantif dalam struktur politik
Indonesia melalui etika politik kenegaraan. Norma agama islam menjadi landasan
bagi dasar negara, dan negara membangun landasannya untuk

105

mengimplementasikan nilai – nilai luhur norma agama tersebut. Sistem ini
dikenal dengan ‘’Pancasila adalah bangunan rumah, islam menjadi aturan rumah
tangga’’. Dengan menggali substansinya, agama dan negara dapat bersinergi

menegakkan prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan dalam kehidupan

kebangsaan dan kemasyarakatan.
 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan negara Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bukanlah
negara yang terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan agama. Hubungan
ideal antara negara dengan agama dalam negara yang memiliki, prinsip berdasar
Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah negara secara aktif dan dinamis membimbing,
menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan. Yang berarti
setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama dan kepercayaan sesuai
dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa
keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat
individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan
persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan
memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa
aman, tenteram, dan damai tanpa ada ganguan dari setiap orang atau sekelompok
masyarakat selama pelaksanaan keyakinan tersebut tidak menimbulkan ganguan
ketertiban dan ketentraman masyarakat, hubungan agama dan negara adalah saling
membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk perkembangan agamanya dan negara
membutuhkan agama untuk peningkatan moral bangsa.

13.2 Hubungan Negara dan Agama dalam Pancasila dan UUD 1945

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:
a) Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok – pokok
reformasi.
b) Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang
Referandum
c) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang
bebas dari KKN
d) Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden RI
e) Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I. II. III, IV
(Supriadi,2016)

‘’Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa’’ (pasal 29 ayat 1 Undang – Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) serta penempatan ‘’Ketuhanan Yang Maha Esa’’
sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu:

Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialism,
sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan diantara komponen bangsa. Sila pertama dalam
Pancasila ‘’Ketuhanan Yang Maha Esa’’ menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan
dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai –
nilai ‘’Ketuhanan Yang Maha Esa’’.

Kerelaan tokoh – tokoh islam untuk menghapus kalimat ‘’dengan kewajiban menjalankan
syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya’’ setelah ‘’Ketuhanan Yang Maha Esa’’ pada saat

106

pengesahan UUD, 18 Agustus 1945, tidak lepas dari cita – cita bahwa pancasila harus mampu
menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antarsemua komponen bangsa ini berarti,
tokoh – tokoh islam yang menjadi founding fathers bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan
dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas
kepentingan primordial lainnya.

Kedua, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan (Arianto,1998)
bahwa sila ‘’Ketuhanan Yang Maha Esa’’ adalah sebab yang pertama atau causa prima dan sila
‘’Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’’
adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat
negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti ‘’Ketuhanan Yang
Maha Esa’’ harus menjadi landasan dalalm melaksankan pengelolaan negara dari rakyat, negara
bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.

Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta juga berkesimpulan bahwa sila
‘’Ketuhanan Yang Maha Esa’’ harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila – sila lain dalam
Pancasila secara utuh. Hal ini dipertegas dalam kesimpulan nomor 8 dari seminar tersebut
bahwa: Pancasila adalah

1) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan
beradab, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan) yang
berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang Berketuhanan Yang Maha
Esa, yang berpesatuan Indonesia (berkebangsaan), yang berkerakyatan
dan yang berkeadilan sosial

3) Persatuan Indonesia(kebangsaan) yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,
yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan
berkeadilan sosial

4) Kerakyatan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan
yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan)
dan berkeadilan sosial

5) Keadilan sosial, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang
berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia
(berkebangsaan) dan berkerakyatan. Ini berarti bahwa sila – sila lain
dalam Pancasila harus bermuatan Ketuhanan Yang Maha Esa harus
mampu mengejewantah dalam soal kebangsaan (persatuan), keadilan,
kemanusiaan, dan kerakyatan.

Keempat, ‘’Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa’’ juga harus dimaknai bahwa
negara melarang ajaran atau paham yang secara terang – terangan menolak Ketuhanan Yang
Maha Esa, seperti komunisme dan atheisme. Karena itu, Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966
tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunis/Marxisme Leninisme masih tetap relevandan kontekstual. Pasal 29 ayat 2 UUD bahwa
‘’Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanyamasing –
masing….’’ bermakna bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama.
Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan untuk tidak beragama (atheis). Kata ‘’tidak
menjamin’’ ini sudah sangat dekat dengan pengertian ‘’tidak memperbolehkan’’, terutama jika
atheisme itu hanya dianut secara personal, malainkan juga didakwahkan kepada orang lain.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang – undangan yang diterapkan

107

dan ditegakkan benar – benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan rakyat pun
cenderung paham akan korelasi hukum yang ada (Marzuki,2014)

108

PERTANYAAN

1. Jelaskan pandangan Soekarno mengenai masalah hubungan agama dengan negara!
2. Jelaskan pandangan M. Natsir mengenai masalah hubungan agama dengan negara!
3. Jelaskan secara filosofis relasi antara negara dengan agama, yang berdasarkan prinsip

dasar negara yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa!
4. Dalam kehidupan negara Indonesia, tipologi ideal yang perlu dikembangkan mengenai

relasi agama dan negara adalah dengan membangun relasi simbiotik atau dinamis
dialektis. Sebutkan membangun relasi simbiotik atau dinamis dialektis!
5. Bagaimana sejarah hubungan agama dan negara di Indonesia!

JAWABAN

1. Menurut Soekarno, agama merupakan urusan spiritual dan pribadi, sedangkan negara
merupakan persoalan dunia dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Soekarno berpendapat
ajaran agama hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau
pemerintah. Negara dalam hal ini tidak punya wewenang mengatur apalagi memaksakan
agama kepada warga negaranya.

2. Menurut Natsir agama (Islam) bukan semata-mata mengatur hubungan manusia dengan
Tuhannya, tetapi juga mengatur manusia dengan manusia. Natsir beranggapan bahwa
negara adalah lembaga, sebuah organisasi yang memilik tujuan, lengkap dengan sarana
fisik serta norma-norma khusus yang diakui umum. Dalam sebuah masyarakat terdapat
berbagai lembaga (pendidikan, ekonomi, agama, politik, keluarga), negara mencakup
keseluruhan dan semua lembaganya, negara mempersatukan lembaga-lembaga ini di
dalam sistem hukum, mengatur masyarakat yang berbeda-beda. Negara juga berhak
memaksa anggotanya mematuhi peraturan dan hukumnya.

3. Secara filosofis relasi ideal antara negara dengan agama, prinsip dasar negara berdasar
Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warganegara bebas berkeyakinan atau
memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam
pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain
privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan
persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup
menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama
dan beribadah dengan rasa aman, tenteram, dan damai.

4. 1. Norma agama islam yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional harus melalui
proses legislasi yang sah, sehingga norma agama sah diberlakukan. Agama dan negara
bersinergi untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat yang religius.

109

2. Negara bersinergi membangun norma – norma hukum nasional yang bersumber dari
norma agama islam sebagai etika sosial dan moralitas publik. Dalam peran etis ini, norma
agama islam menyatuh secara substantif dalam struktur politik Indonesia melalui etika
politik kenegaraan. Norma agama islam menjadi landasan bagi dasar negara, dan negara
membangun landasannya untuk mengimplementasikan nilai – nilai luhur norma agama
tersebut. Sistem ini dikenal dengan ‘’Pancasila adalah bangunan rumah, islam menjadi
aturan rumah tangga’’. Dengan menggali substansinya, agama dan negara dapat
bersinergi menegakkan prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan dalam kehidupan
kebangsaan dan kemasyarakatan.

5. Sejarah hubungan agama dan negara di Indonesia selalu mengalami perdebatan yang
tidak pernah usai semenjak negara ini didirikan. Pembahasan mengenai hubungan negara
dan agama sesungguhnya tidak saja berasal ketika rapat Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) negara Indonesia. Tetapi sudah berlangsung jauh
hari di antara para pendiri bangsa. Perbedaan pandangan mengenai hubungan negara
dengan agama sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan yakni perdebatan ideologis
antara PNI dengan tokohnya Soekarno yang mewakili kelompok nasionalis sekuler
dengan kalangan Islam dengan Tokohnya HOS Cokroaminoto, Agus Salim, Ahmad
Hasan, dan M. Natsir yang mewakili kelompok nasionalis Islam.
Dikotomi pemikiran mengenai masalah hubungan agama dengan negara ternyata
mendominasi perdebatan pemikiran di BPUPKI selama membahas dasar Negara
Indonesia. Perdebatan pemikiran di BPUPKI itu sebenarnya meneruskan perdebatan yang
sudah berlangsung sebelumnya antara dua kelompok ideologi utama itu. Ideologi
kebangsaan tampak dalam pandangan-pandangan mempertahankan persatuan-persatuan,
kebangsaan, kekeluargaan, kerakyatan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
kemanusian yang adil dan beradab. Ideologi Barat modern sekuler tampak dalam
pandangan mereka yang menginkan dipisahkannya urusan agama dengan negara
sedangkan ideology Islam tampak dari pendapat yang menghendaki Islam yang menjadi
dasar negara. Sehingga dalam sidang BPUPKI dapat dikelompokkan secara ideologi
menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sekuler (gabungan antara ideology kebangsaan
dan ideologi barat modern) dan kelompok nasionalis Islam (gabungan antara ideologi
kebangsaan dan Islam).
Pendiri negara Indonesia nampaknya menentukan pilihan yang khas dan inovatif
tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Dengan melalui pembahasan
yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi sampailah pada
suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ‘Ketuhanan
Yang Maha Esa’. Mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang
terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras, agama nampaknya Founding Fathers kita
sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia.

110

BAB XIV

INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA

14.1 Pengertian Perdamaian Dunia
Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagian bagi

seluruh negara dan bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia,
teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak
1945, pertikaian bangsa – bangsa dan lima anggota permanen Majelis Keamanannya (Amerika
Serikat, Rusia, China, Perancis, dan Tritania Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa
perang atau deklarasi perang. Namun, negara – negara telah memasuki sejumlah konflik militer
sejak masa itu.

Perdamaian dunia dalam studi perdamaian, perdamaian dipahami dalam dua pengertian.
Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan.
Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan.
Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif tanpa
kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase perkembangan) suatu konflik. Umumnya
pemahaman tentang kekerasan hanya merujuk pada tindakan yang dilakukan secara fisik dan
mempunyai akibat secara langsung. Perdamaian bukan sekedar kekerasan atau situasi yang anti
kekerasan. Perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan dan kemajuan. Perdamaian
dunia tidak akan tercapai bila tingkat penyebaran penyakit, ketidakadilan, kemiskinan, dan
keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian bukan soal penggunaan metode kreatif
non-kekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan, tapi semestinya dapat menciptakan sebuah
situasi yang seimbang dan harmoni, yang tidak berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama –
sama sederajat dan seimbang bagi semua pihak. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya
kekerasan, kesenjangan, terjadinya konflik antar negara diseluruh dunia.

 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perdamaian dunia
merupakan kondisi dimana suatu negara tidak adanya kekerasan, kesenjangan, konflik
antar negara diseluruh dunia.

14.2 Partisipasi Indonesia dalam Perdamaian Dunia
Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam perdamaian

dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selain
itu, juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan menjadi negara
penyumbang personil misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12
dari 122 negara dengan 2.764 personel.

Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia karena
sistem dan jumlah umat muslimnya yang terbanyak. Akan tetapi, peran tersebut juga turut
tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri. Dari kedutaan-kedutaan tersebut,
tercermin bahwa Indonesia tidak mengklasifikasikan keistimewaan tertentu bagi masing-masing
perwakilan negaranya di luar. Dengan adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri itu

111

pula, sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam mewujudkan
perdamaian dunia.

Jika dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari bebas yaitu untuk menentukan sikap
dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, dan tidak mengikatkan diri secara
apriori pada satu kekuatan dunia. Selain itu, sebuah negara juga memiliki kesempatan untuk turut
aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam
menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi
Indonesia dalam perdamaian dunia memiliki peran sangat penting, karena Indonesia
menjadi negara demokrasi ketiga, penduduk muslim terbesar di dunia, dan penyumbang
personil misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke 12 dari
122 negara.

14.3 Perwujudan Indonesia dalam Perdamaian Dunia
Menurut Cipto Wardoyo yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia, antara

lain:
1) Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-tiap
masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma saja segala upaya
kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka
kita bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut. Atas
dasar budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu Negara, kita bisa
mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan
perdamaian disana. Pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif
dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia.
2) Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang dimaksud terkait masalah
kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh
terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia. Ketika masyarakatnya kurang
sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat
atau Negara yang kurang sejahtera biasanya akan “cuek” atas isu dan seruan
perdamaian. Maka untuk mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia yang
harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan
seluruh masyarakat dan Negara di dunia ini.
3) Melalui Pendekatan Politik
Melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk
mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian
ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian
dunia. Terlebih lagi bagi Negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power
atau pengaruh dimata dunia. Negara-negara maju pada saat-saat tertentu harus

112

berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada
Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali. Bukan
justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar persenjataan mereka
terus dibeli. Ini tentu sekali lagi butuh kesadaran dan komitmen bersama.
4) Melalui Pendekatan Religius (Agama)
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya
perdamaian. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan
ataupun peperangan. Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranaya
kepedulian dan perdamaian. Maka dari itu setiap yang mengaku beragama dan
bee-Tuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan
perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang
dianggap memiliki kharisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta
aktif menyerukan perdamaian.
 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perwujudan
Indonesia dalam perdamaian dunia dapat dilakukan dengan melalui pendekatan cultural
(budaya), pendekatan sosial dan ekonomi, pendekatan politik, pendekatan religius
(agama).

14.4 Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia
Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia:
1) Konferensi Asia-Afrika (KAA)
Indonesia menjadi salah satu pelopor tercetusnya konferensi Asia-Afrika yang
tujuannya adalah menghimpun persatuan Negara-negara Asia-Afrika yang pada
saat itu baru memperoleh kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan
kerja sama antar Negara serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi
ini dipelopori oleh menteri luar negeri Indonesia pada saat itu, Ali sastromidjojo,
beserta 4 pemimpin Negara lainnya Pakistan, India, Bangladesh, dan Myanmar
yang kemudian diikuti 24 negara Asia-Afrika lainnya.
Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal 18 – 24 April 1955 dan
dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. Agenda dalam
Konferensi Asia Afrika ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya,
hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa
yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan
deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia.
Selain itu, ditentukan pula mengenai empat tujuan pokok dari Konferensi Asia-
Afrika, yakni:
1. Untuk memajukan goodwill (kehendak yang luhur) dan kerja sama antara
bangsa-bangsa Asia dan Afrika, untuk menjelajah serta memajukan
kepentingankepentingan mereka, baik yang silih ganti maupun yang
bersama, serta untuk menciptakan dan memajukan persahabatan serta
perhubungan sebagai tetangga baik

113

2. Untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di
lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara yang diwakili

3. Untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus
bangsa-bangsa Asia dan Afrika, misalnya soal-soal yang mengenai
kedaulatan nasional dan tentang masalah-masalah rasialisme dan
kolonialisme

4. Untuk meninjau kedudukan Asia dan Afrika, serta rakyat-rakyatnya di
dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna
memajukan perdamaian serta kerja sama di dunia.

Hasil dari Konferensi Asia Afrika dikenal dengan Dasadila Bandung yang
isinya :
a) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas

yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
b) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
c) Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa,

besar maupun kecil.
d) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan

dalam negeri negara lain.
e) Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara

sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB.
f) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk

bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak
melakukannya terhadap negara lain.
g) Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun
penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan
politik suatu negara .
h) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai,
seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya,
menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam
PBB.
i) Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
j) Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional.
2) Kontingen Garuda (1957-sekarang)
Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya
diambil dari militer Indonesia yang bertugas dibawah naungan Perserikatan
Bangsa-bangsa. Sejak misi pertamanya tahun 1957, Kontingen garuda sampai
sekarang masih aktif dalam melakukan berbagai misi perdamaian. Negara-negara
yang pernah menjadi tujuan dalam misi Kontingen Garuda adalah Negara-negara
di Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, Irak. Negara Asean seperti

114

Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Juga Negara Eropa Timur seperti Georgia dan
Bosnia.
3) Deklarasi Djuanda

Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mau
menegaskan wilayah teritorial perairan supaya negara memiliki kedaulatan akan
wilayah perairannya sendiri. Deklarasi ini digagas oleh Perdana Menteri
Indonesia, Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957. Isi Deklarasi Djuanda
bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak
tersendiri. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan
satu kesatuan.

Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan
wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan yaitu:

1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang
utuh dan bulat.

2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara
Kepulauan.

3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin
keamanan dan keselamatan NKRI

4) Gerakan Non-Blok (1961)
Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan Non-

Blok, sebuah perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan
Negara-negara dengan kekuatan besar manapun. Pada saat itu Soekarno bersama
dengan beberapa pemimpin Negara lainnya mendeklarasikan keinginan mereka
untuk tidak terlibat konfrontasi yang muncul menanggapi terjadinya perang
dingin antara blok barat dan blok timur. Saat ini organisasinya beranggotakan 120
negara.

Selain sebagai negara pelopor berdirinya GNB, Indonesia memiliki peran yang
cukup besar dalam organisasi tersebut, di antaranya:

a) Sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal
digagasnya Gerakan Nonblok

b) Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal
ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan
besar dalam mengundang mengajak negara lain untuk bergabung dalam
KTT.

c) Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB yang ke X yang berlangsung
pada 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula
menjadi perintis dibukanya kembali dialog utara-selatan, yaitu dialog yang
memperkuat hubungan antara negara berkembang (selatan) terhadap
negara maju (utara).

Beberpa tujuan dari dibentuknya Gerakan Nonblok antara lain:

115

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan

menyeluruh dibawah pengawasan internasional efektif.
3. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif.
4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru.
5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka

menwujudkan pembangunan ekonomi dan sosial.
5) Membentuk ASEAN (1967)

Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai.Kedua
Negara bersama Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina merasa
perlu untuk menciptakan perdamaian antar Negara dikawasan Asia Tenggara.
Akhirnya pada tahun 1967 terbentuklah ASEAN untuk mempererat hubungan
politik,sosial,ekonomi,dan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini Negara ASEAN
berjumlah 10 negara ditambah dengan 5 negara perluasan.
ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan
sosial, serta budaya di Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat
yang setara dan kemitraan.

2. ASEAN dibentuk untuk memajukan perdamaian serta stabilitas regional di
kawasan Asia Tenggara dengan menghormati supremasi hukum serta patuh
pada prinsip PBB.

3. ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama, rasa saling membantu dalam
konteks Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

4. ASEAN dibentuk untuk mempererat hubungan internasional dan regional antar
negara di Asia Tenggara.

5. ASEAN dibentuk untuk menyelenggarakan usaha-usaha dalam membantu
penelitian masalah di Asia Tenggara dengan menyediakan fasilitas pelatihan,
penelitian, teknis, dan administrasi.

6. ASEAN dibentuk untuk memperkuat perdagangan internasional negara-negara
Asia Tenggara sehingga terjadi kolaborasi secara lebih efektif untuk
memanfaatkan pertanian, industri, perdagangan, serta fasilitas-fasilitas yang
menunjang.

6) Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008)
Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamana PBB pada tahun 2007-
2008, pada masa tersebut Indonesia konsisten menyerukan untuk berdirinya
Negara Palestina yang merdeka dan di akui dunia. Menyerukan keterlibatan
Internasional yang berimbang dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Menyerukan agar kedua belah mematuhi parlementer perdamaian yang ditetapkan
PBB

7) Jakarta Informal Meeting (JIM)

116

Jakarta Informal Meerting merupakan upaya bangsa Indonesia dalam ikut
serta dalam menjaga perdamaian dunia terutama di kawasan Asia Tenggara.
Pemrakarsa JIM yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas. JIM merupakan
upaya untuk menyelesaikan konflik Kamboja. JIM I dilaksanakan di Bogor pada
tanggal 25-28 Juli 1988 dan JIM II di Jakarta tanggal 19-21 Februari 1989. JIM
dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN, Menlu Vietnam dan kelompok yang bertikai di
Kamboja. Hasil dari JIM antara lain:

1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat tanggal 30
Desember 1989

2. Akan dibentuk pemerintahan yang mengikutsertakan keempat kelompok
yang bertikai di Kamboja

Akhirnya masalah Kamboja dapat diselesaikan berdasarkan Perjanjian Paris
pada tanggal 23 Oktober 1991.
 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Indonesia
dalam perdamaian dunia sudah banyak sekali seperti Konferensi Asia Afrika (KAA),
Kontingen Garuda, Gerakan Non-Blok, membentuk ASEAN, anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB, Jakarta Informal Meeting.

14.5 Peranan Indonesia Dalam Membantu Menyelesaikan Konflik di berbagai Negara
1) Thailand Berdamai saat Era Soeharto
Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden Filipina
Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah
dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa Moro di Mindanau.
Saat itu Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina.
2) Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja
Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign Minister's
Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal
pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara
terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang disengketakan. Dalam
pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan Kamboja.Indonesia sebagai
mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mampu
mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011. Indonesia kemudian
membawa masalah Mindanau ke Forum Menteri Luar Negeri Negara Muslim.
Dibentuk Komite Enam, dengan Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih
karena menjadi negara Muslim terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di
kawasan ASEAN dan punya pengalaman menengahi konflik di Kamboja.
3) Konflik Kamboja dan Vietnam
Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta
Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan
Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua
negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan

117

dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik
pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.
4) Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar
Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah
konflik etnis Rohingya dengan Myanmar. Banyak yang beranggapan bahwa
pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam
menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia turut membantu menyelesaikan
masalah ini. Sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
mengunjungi Myanmar dan Bangladesh untuk membicarakan perdamaian
Myanmar dengan Rohingya.
 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia
memiliki peranan dalam membantu menyelesaikan konflik di negara lain yaitu, Thailand
berdamai di era Soeharto, konflik perbatasan Thailand dan Kamboja, konflik Kamboja
dan Vietnam, Konflik etnis Rohingya dengan Myanmar.

118

PERTANYAAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perdamaian dunia!
2. Jelaskan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia!
3. Sebutkan dan jelaskan perwujudan Indonesia dalam perdamaian dunia!
4. Sebutkan peranan Indonesia dalam organisasi Gerakan Non-Blok(GNB)!
5. Sebutkan dan jelaskan peranan Indonesia dalam membantu memnyelesaikan konflik di

negara lain!

JAWABAN

1. Perdamaian dipahami dalam dua pengertian. Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak
adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Kedua, perdamaian adalah
transformasi konflik kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan. Perdamaian bukan
sekedar kekerasan atau situasi yang anti kekerasan. Perdamaian seharusnya mengandung
pengertian keadilan dan kemajuan. Perdamaian dunia tidak akan tercapai bila tingkat
penyebaran penyakit, ketidakadilan, kemiskinan, dan keadaan putus harapan tidak
diminimalisir. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan,
terjadinya konflik antara negara diseluruh dunia.

2. Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam perdamaian
dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Selain itu, juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan menjadi
negara penyumbang personil misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa
terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.764 personel.

3. 1. Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat
ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma saja segala upaya kita. Dengan
mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka kita bisa
memahami karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut. Atas dasar budaya dan
karakteristik masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah
yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian disana. Pendekatan budaya ini
merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat
Indonesia serta dunia.

2. Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang dimaksud terkait masalah
kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap
upaya perwujudan perdamaian dunia. Ketika masyarakatnya kurang sejahtera tentu
saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang
kurang sejahtera biasanya akan “cuek” atas isu dan seruan perdamaian. Maka untuk
mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu

119

adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan Negara di
dunia ini.
3. Melalui Pendekatan Politik
Melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk
mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian ada
agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia.
Terlebih lagi bagi Negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau
pengaruh dimata dunia. Negara-negara maju pada saat-saat tertentu harus berani
menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada Negara-negara
yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali. Bukan justru membuat situasi
semakin panas, dengan niatan agar persenjataan mereka terus dibeli. Ini tentu sekali
lagi butuh kesadaran dan komitmen bersama.
4. Melalui Pendekatan Religius (Agama)
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya
perdamaian. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan ataupun
peperangan. Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranaya kepedulian dan
perdamaian. Maka dari itu setiap yang mengaku beragama dan bee-Tuhan tentu harus
memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun
di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki kharisma dan pengaruh
besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian.
Selain sebagai negara pelopor berdirinya GNB, Indonesia memiliki peran yang cukup
besar dalam organisasi tersebut, di antaranya:

a) Sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal
digagasnya Gerakan Nonblok

b) Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal
ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan
besar dalam mengundang mengajak negara lain untuk bergabung dalam
KTT.

c) Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB yang ke X yang berlangsung
pada 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula
menjadi perintis dibukanya kembali dialog utara-selatan, yaitu dialog yang
memperkuat hubungan antara negara berkembang (selatan) terhadap
negara maju (utara).

4. Selain sebagai negara pelopor berdirinya GNB, Indonesia memiliki peranan yang cukup
besar dalam organisasi tersebut, diantaranya:
a) Sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal
digagasnya Gerakan Nonblok
b) Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini
karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam
mengundang mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT.

120

c) Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB yang ke X yang berlangsung pada 1-
7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis
dibukanya kembali dialog utara-selatan, yaitu dialog yang memperkuat hubungan
antara negara berkembang (selatan) terhadap negara maju (utara).

5. 1. Thailand Berdamai saat Era Soeharto
Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden Filipina
Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah dan
Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa Moro di Mindanau. Saat itu
Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina.

2. Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja
Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign Minister's
Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal
pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara
terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang disengketakan. Dalam
pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan Kamboja.Indonesia sebagai
mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mampu
mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011. Indonesia kemudian
membawa masalah Mindanau ke Forum Menteri Luar Negeri Negara Muslim.
Dibentuk Komite Enam, dengan Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih karena
menjadi negara Muslim terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di kawasan ASEAN
dan punya pengalaman menengahi konflik di Kamboja.

3. Konflik Kamboja dan Vietnam
Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal
Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Pada saat
itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang
bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan menyelesaikan
konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan
situasi damai di Kamboja tercipta.

4. Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar
Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah konflik
etnis Rohingya dengan Myanmar. Banyak yang beranggapan bahwa pemimpin de
facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam menyelesaikan konflik
tersebut. Indonesia turut membantu menyelesaikan masalah ini. Sudah beberapa kali
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan Bangladesh untuk
membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.

121

BAB XV

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

15.1 Definisi Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” (Fockema Andrea : 1951) atau

“corruptus” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio”
berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut
kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan
“corruptie/korruptie” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Mengacu kepada New World Dictionary of The American Language (1976), sejak abad
pertengahan inggris dan Prancis sudah menggunakan kata Corruption yang mengandung arti
sebagai berikut:

a) Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk. Perbuatan
ini kemudian melahirkan sebua anomaly bagi kehidupan sekitar.

b) Perbuatan jahat dan tercela.
c) Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidak jujuran.
d) Kebusukan atau tengik.
e) Suatu yang korup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu

kalimat.
f) Pengaruh-pengaruh yang korup.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Yang
mana korupsi sungguh menggambarkan keadaan yang menyeramkan, menyedihkan rakyat,
memberikan efek sangat buruk bagi kehidupan, membuat kondisi menjadi labil, menciptakan
kegaduhan hidup dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi
menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan
instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,
menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam
kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Oleh karena itu, korupsi sebuah penyakit yang sangat
mematikan bagi kehidupan di republik ini yang ingin menghancurkan perjalanan bangsa
kedepan.

Pendidikan anti korupsi” terdiri dari kata “Pendidikan” dan “korupsi”. Dalam Undang-
undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu secara individual, Pendidikan merupakan sarana
bentuk mengembangkan potensi manusia, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan

122

yang baik pasti bisa mengembangkan semua potensi manusia tersebut secara bertahap menuju
kebaikan dan kesempurnaan.

Di Indonesia istilah Pendidikan anti korupsi relative baru karena banyak yang belum
mengenalnya. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
khususnya pada bagian kurikulum nasional sekolah dasar hingga perguruan tinggi, secara
eksplisit istilah Pendidikan anti korpsi dapat dipandang sebagai bagian dari rekonstruksi
pendidikan yang berupaya untuk menjawab berbagai persoalan korupsi di masyarakat. Di
Indonesia korupsi sudah menjadi “cultur hitman´karna korupsi tidak hanya di lakukan ditingkat
atas tetapi juga sudah merambah ketingkat bawah. Jadi dengan adanya Pendidikan anti korupsi,
masyarakat di Indonesia diharapkan bebas dari berbagai bentuk tindakan korupsi dan menjadi
masyarakat yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, amanah, dan bertanggung jawab.

Menurut Sumiarti, Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan
mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang agar
mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti
korupsi ini akan terwujud jika secara kita membina kemampuan generasi mendatang untuk
mampu mengidentivikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan
memperbaharui sistem nilai warisan dengan sistem-sistem yang baru. Dengan demikian suasana
proses Pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia tidak boleh dipisahkan dengan internalisasi
dan aplikasi Pendidikan anti korupsi.

 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan anti
korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa
keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang agar mengembangkan sikap
menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Jadi dengan adanya Pendidikan anti
korupsi, masyarakat di Indonesia diharapkan bebas dari berbagai bentuk tindakan korupsi
dan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, amanah, dan
bertanggung jawab.

15.2 Manfaat dan Tujuan Pendidikan Anti Korupsi bagi Mahasiswa
Anti Korupsi merupakan semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan

mencegah korupsi. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi merupakan upaya memberikan
pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor swasta, masyarakat, dan aparat pemerintah
agar berperilaku anti korupsi.

Matakuliah Anti-korupsi yang bisa dikatakan lahir dari adanya fenomena semakin parahnya
disintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya
berbagai tindak korupsi yang tiada henti, sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam
membasminya. Dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan
kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah
internasional, harus di diseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan, sehingga
diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi dimasa mendatang.

123

Pendidikan anti korupsi dalam bentuk mata kuliah khusus seolah menjadikan korupsi
sebagai pengetahuan, atau setidaknya bahan telaah para dosen dan mahasiswa. Bedanya,
harapannya adalah pengetahuan tersebut bukan untuk diterapkan, namun dihindari. Siapa tahu
terwujud tekad kolektif untuk tidak ikut-ikutan korupsi saat lulus nanti, termasuk korupsi yang
justru terjadi di perguruan tinggi itu sendiri. Melalui pendidikan anti korupsi inilah nantinya bisa
menjadi bekal bagi mahasiswa untuk bertindak jujur dalam bekerja. Tentunya, agar tidak
melakukan tindakan korupsi ketika nanti menduduki posisi strategis di sebuah institusi atau
menjabat posisi penting di birokrasi ini. Fakta menunjukkan bahwa orang berpendidikan tinggi
rentan terhadap godaaan korupsi karena mereka biasanya menduduki posisi strategis di sebuah
institusi atau menjabat posisi penting di birokrasi. Karenanya penting pendidikan korupsi di
perguruan tinggi.

Pada dasarnya, pendidikan Antikorupsi sebaiknya dapat digalakkan sejak dini. Pemberian
pendidikan antikorupsi di Indonesia sejak dini akan memberikan tindakan preventif bagi
pemberantasan korupsi di Indonesia. Penanaman akan nilai-nilai kebenaran dan menghindari
perbuatan-perbuatan terlarang seperti korupsi juga akan dapat mengubah pola kehidupan
masyarakat yang sebelumnya terlalu “toleran” terhadap korupsi menjadi semangat antikorupsi
yang berdampak besar bagi bangsa Indonesia.

Dengan adanya pendidikan Antikorupsi, para pelajar Indonesia tentu dapat menjadi garda
terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pelajar akan mampu menularkan semangat
Antikorupsi kepada masyarakat di sekitarnya sehingga proses pemberantasan serta pencegahan
kembali terjadinya korupsidapat berjalan dengan baik. Dukungan masyarakat yang optimal
dalam pemberantasan korupsi juga tentu akan berdampak signifikan bagi upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia. Dengan adanya dukungan optimal dari masyarakat, pemerintah serta KPK
dapat menyinergikan kekuatan dalam proses pemberantasan korupsi serta upaya pencegahan
munculnya bibit-bibit korupsi baru dalam masyarakat.

Program Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan
terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan
korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari rakyat
untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Di samping itu juga
bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada
adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak mempedulikan
rakyat. Tujuan anti korupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (anti-
corruption character building) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan
kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang
bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Manfaat dari pendidikan anti korupsi yaitu:
1. Melalui Pendidikan Anti Korupsi para mahasiswa/siswi sejak usia dini sudah
mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan
diterima oleh para pelaku.

124

2. Memberikan proses pembelajaran tentang kepekaan terhadap praktekpraktek
korupsi yang ada disekitar

3. Mendidik para mahasiswa/siswi dari usia dini tentang akhlak atau moral yang
sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan.

4. Menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan.
5. Membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam menciptakan clean and good-

goverment demi masa depan yang lebih baik dan beradab.
 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Anti

Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta
terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan
korupsi. Di samping itu juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap
setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau
pengambil kebijakan yang tidak mempedulikan rakyat.

15.3 Nilai dan Prinsip Anti Korupsi
Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan

penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal
berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan
dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.
Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri
setiap individu.

Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan,
tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilainilai anti korupsi itu
perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak
terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi,
setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu
akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu
organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai
anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

a) Kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa,
tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.

b) Kepedulian adalah sikap memperhatikan dan menghiraukan (Sugono,2008).
c) Kemandirian mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab

dengan usahanya sendiri (Supardi, 2004).
d) Kedisiplinan adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono, 2008).
e) Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono, 2008).
Prinsip-prinsip anti korupsi meliputi:

a) Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua
lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam

125

bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya
(individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas:2002).
Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan
untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara
memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada
sejumlah otoritas eksternal (Dubnik:2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam
arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada
seseorang terkait kinerja yang diharapkan (Pierre: 2007). Seseorang yang
diberikan jawaban ini haruslah memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan
dan mengharapkan kinerja (Prasojo:2005).
b) Transparansi disemua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala
bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo:2007). Menjunjung
tinggi kepercayaan (trust) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran
merupakan modal mahasiswa untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya
(Kurniawan:2010).
c) Kewajaran untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam
penganggaran, baik dalam bentuk mark up dll.
d) Kebijakan dan control kebijakan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi
penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
 KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai anti
korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung
jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Sedangkan prinsip anti korupsi
meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan.

15.4 Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi
Pendidikan anti- korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain

kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya.
Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata
kuliah wajib maupun pilihan.

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan
menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki,
yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran.
Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen
perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan
yang koruptif, dan mampu menjadi penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi
empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan
di tingkat lokal/nasional.

1. Lingkungan Keluarga

126

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari
lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan
terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari
lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata
tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah
dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain
merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.
2. Lingkungan Kampus
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat
dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan
untuk komunitas mahasiswa.

a) Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah
agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

b) Untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah
agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di
kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang
mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka
pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku antikoruptif dan
tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa
tersebut harus mempunyai nilai-nilai antikorupsi dan memahami korupsi
dan prinsip-prinsip anti-korupsi.

Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye,
seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang
diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya
bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan
untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan
organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa.
Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat
dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian
bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara
lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin
kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-
nilai kejujuran dan tanggung jawab.
3. Masyarakat Sekitar
Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk
mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar.
4. Tingkat Lokal Dan Nasional
Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti
korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak

127

korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi
yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa anti
korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan
yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti
korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar
kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti
korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan
oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan
kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.
 KESIMPULAN : Dari pebahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran mahasiswa
dalam gerakan anti korupsi diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak.
Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia,
kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan
kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen
perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-
kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi penjaga lembaga-lembaga negara dan
penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat
dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus,
di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional.

128

PERTANYAAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi!
2. Jelaskan tujuan dari program pendidikan anti korupsi!
3. Sebutkan dan jelaskan milai dan prinsip dari anti korupsi!
4. Jelaskan manfaat dari pendidikan anti korupsi!
5. Sebutkakn dan jelaskan 4 wilayah keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti

korupsi!

JAWABAN

1. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan
mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi
mendatang agar mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap
bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika secara kita
membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentivikasi
berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui
sistem nilai warisan dengan sistem-sistem yang baru. Dengan demikian suasana
proses Pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia tidak boleh dipisahkan dengan
internalisasi dan aplikasi Pendidikan anti korupsi.

2. Program Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang
sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang
disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya
respon atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya
mengenai penyimpangan korupsi. Di samping itu juga bertujuan untuk
membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada
adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak
mempedulikan rakyat. Tujuan anti korupsi lebih menekankan pada pembangunan
karakter anti korupsi (anti-corruption character building) pada diri individu
mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of
change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari
ancaman korupsi.

3. Nilai-nilai anti korupsi meliputi:
1. Kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan
mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan
sosialnya.
2. Kepedulian adalah sikap memperhatikan dan menghiraukan (Sugono,2008).
3. Kemandirian mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab
dengan usahanya sendiri (Supardi, 2004).
4. Kedisiplinan adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono, 2008).

129

5. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau
terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono,
2008).

Prinsip-prinsip anti korupsi meliputi:
1. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua
lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam
bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya
(individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas:2002).
Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan
untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara
memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability)
kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik:2005). Selain itu akuntabilitas
publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan
menjawab kepada seseorang terkait kinerja yang diharapkan (Pierre: 2007).
Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah memiliki legitimasi untuk
melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo:2005).
2. Transparansi disemua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga
segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo:2007).
Menjunjung tinggi kepercayaan (trust) karena kepercayaan, keterbukaan, dan
kejujuran merupakan modal mahasiswa untuk melanjutkan tugas dan tanggung
jawabnya (Kurniawan:2010).
3. Kewajaran untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam
penganggaran, baik dalam bentuk mark up dll.
4. Kebijakan dan control kebijakan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi
penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

4. Manfaat dari pendidikan anti korupsi yaitu:
1. Melalui Pendidikan Anti Korupsi para mahasiswa/siswi sejak usia dini sudah
mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang
akan diterima oleh para pelaku.
2. Memberikan proses pembelajaran tentang kepekaan terhadap praktekpraktek
korupsi yang ada disekitar
3. Mendidik para mahasiswa/siswi dari usia dini tentang akhlak atau moral yang
sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan.
4. Menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan.
5. Membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam menciptakan clean and good-
goverment demi masa depan yang lebih baik dan beradab.

130

5. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di bagi menjadi 4 wilayah
yaitu:
1. Lingkungan Keluarga
Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari
lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan
terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Pelajaran yang dapat diambil
dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap
aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib
adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak
orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.
2. Lingkungan Kampus
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus
dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya
sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa.
a) Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat
mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak
korupsi.
b) Untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat
mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi
kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak
korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik
dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa
tersebut harus berperilaku antikoruptif dan tidak korupsi dalam
berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus
mempunyai nilai-nilai antikorupsi dan memahami korupsi dan
prinsip-prinsip anti-korupsi.
Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye,
seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang
diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa
dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat
dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas
mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di
mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan
lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan
kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk
menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab,
dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan
untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.
3. Masyarakat Sekitar

131

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa
untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar.
4. Tingkat Lokal Dan Nasional
Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti
korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak
korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan
kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan
massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari
kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat
menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari
masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup
yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan
dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari
berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat
akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

132

DAFTAR PUSTAKA
BAB I

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dwBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA107&dq=inf
o:A9twOJVerEcJ:scholar.google.com/&ots=lhxM-
970nd&sig=dBXr8QIUYVJ8gMpAmxlNBzBGiUA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=latar+belakang+pendidikan+kewar
ganegaraan&oq=#d=gs_qabs&t=1667137795694&u=%23p%3D1APQxnj_-ekJ
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=h99fnMwDKykC&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:
bcremjDgBVcJ:scholar.google.com/&ots=fM97K1njO1&sig=x1rGM-
RUTIedLn5xNRiesyamX0I&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=606SEiPPl0AC&oi=fnd&pg=PA85&dq=latar+b
elakang+pendidikan+kewarganegaraan&ots=xoAmSHz6J3&sig=kIjwNv5I0rfALLUXKEe4r7To
52E

BAB II

https://osf.io/pej4x

https://osf.io/preprints/inarxiv/v4ewj/

https://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/107/106

https://rozzydeguci.wordpress.com/tag/perkembangan-pendidikan-pendahuluan-bela-negara/

https://ditmawa.mercubuana.ac.id/bela-negara-2/

Bab III

https://osf.io/wzx3d
https://osf.io/43s9y
https://stie-igi.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/IGI-MATERI-PKN-PERT.VI-2020.doc

133

https://duniapendidikan.co.id/sifat-negara/
https://www.kitapunya.net/sifat-sifat-negara/
https://m.merdeka.com/jatim/bentuk-negara-indonesia-tujuan-dan-fungsinya-dalam-
menjalankan-pemerintahan-kln.html?page=3
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-negara-kesatuan-dan-gagasan-negara-federal-
lt61b8988ed3369

BAB IV

https://www.grarmedia.com/literasi/nasionalisme/
https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BA_2841.pdf
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/19366/5/BAB%20II.pdf
https://m.merdeka.com/pendidikan/sebenarnya-apa-itu-nasinalisme-dan-fungsinya-untuk-
negara.html
https://www.smaialazhar15smg.sch.id/berita/detail/92914/pentingnya-nasionalisme-bagi-
generasi-muda/
https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/180000269/nasionalisme-arti-sejarah-dan-
tujuan
https://tirto.id/sejarah-perkembangan-nasionalisme-di-indonesia-dan-5-prinsipnya-gip4

BAB V

https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-presidensial/
https://dosenppkn.com/pengertian-sistem-pemerintahan/
https://www.kompasiana.com/retnodtari/59302de64d7a61945be3e403/sistem-pemerintahan-
sebuah-negara
https://bakai.uma.ac.id/2022/03/26/mengenal-berbagai-sistem-pemerintahan-yang-terdapat-di-
dunia/
https://www.scribd.com/document/436458610/Bentuk-Negara-Dan-Sistem-Pemerintahan-Ideal-
Indonesia

134

https://www.kompasiana.com/cindyrahmatya/59311185b47e61f25da7c0e7/sistemm-
pemerintahan-indonesia-dalam-mempertahankan-kedaulatan

BAB VI

http://scholar.unand.ac.id/29615/2/Bab%201.pdf
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-manusia-menurut-para-ahli/
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+hak+asasi+manusia&
oq=pengertian+hak+as#d=gs_qabs&t=1665722163762&u=%23p%3D7EIw36YAfkEJ
https://www.jurnalponsel.com/pengertian-hak-asasi-manusia/
https://ham.go.id/2013/10/29/bagaimanakah-implementasi-ham-di-indonesia/
https://media.neliti.com/media/publications/167257-ID-pelaksanaan-dan-penegakkan-hak-asasi-
man.pdf
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/07/05/01000011/kenapa-hukuman-mati-dianggap-
melanggar-ham
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/22/01000001/kasus-pelanggaran-ham-di-
indonesia-2022
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60122292
https://www.amnesty.id/tahun-2020-adalah-tahun-pelemahan-perlindungan-hak-asasi-manusia/
https://m.liputan6.com/news/read/4151810/komnas-ham-temukan-dugaan-pelanggaran-ham-
saat-demo-tolak-revisi-uu-kpk-dan-rkuhp

BAB VII

https://www.gramedia.com/literasi/hak-dan-kewajiban-warga-negara/
https://repository.radenfatah.ac.id/17030/2/BAB%20II.pdf
https://osf.io/dv27j/download/?format=pdf
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732

135

https://adjar.grid.id/read/543434523/10-jenis-hak-warga-negara-dan-contoh-perwujudannya
https://katadata.co.id/intan/berita/6205fe4fc4143/pengerian-warga-negara-beserta-hak-dan-
kewajibannya
https://www.linovhr.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.
https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/amp/
https://adjar.grid.id/read/543441272/apa-yang-terjadi-jika-hak-dan-kewajiban-tidak-
seimbang?page=all
https://kumparan.com/berita-update/contoh-penerapan-hak-dan-kewajiban-dalam-kehidupan-
bermasyarakat-di-indonesia-1wS0tOmEBru

BAB VIII

https://osf.io/preprints/inarxiv/v4ewj/
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97ff.pd
f
https://m.merdeka.com/trending/ciri-ciri-demokrasi-pengertian-prinsip-dan-sejarahnya-
kln.html?page=3
https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/

BAB IX

https://karyatulisilmiah.com/konstitusi-dan-rule-of-law/
https://www.scribd.com/doc/42807545/Hakikat-Dari-Suatu-Konstitusi-Ialah-Mengatur-
Pembatasan-Kekuasaan-Dalam-Negara
https://osf.io/5s3pd/download
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776
https://bakri.uma.ac.id/pengertian/rule-of-law/
https://www.academia.edu/28494461/Pengertian_Rule_Of_Law#:~:text=Ahli%20%2DRule%20
of%20law%20adalah,seluruh%20aspek%20negara%20yang%20menjunjung

136

https://www.researchgate.net/publication/335589822_RULE_OF_THE_LAW_PENEGAKAN_
ATURAN_HUKUM

BAB X

https://repository.unpas.ac.id/13479/3/BAB%20II.pdf
Hartati, A. dan Sarwono. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pusat
Kurikulum dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Nasional.

Kansil,Cst, Drs.SH,PANCASILA dan UUD 1945, Ind-Hil-Co, Jakarta 1992.Mukhji,
Ahmad, Drs,SERI DIKTAT KULIAH PANCASILA, Penerbit Gunadarma,1991.

Salam, H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka Cipta

BAB XI

https://www.gramedia.com/literasi/wawasan-nusantara/
https://bakal.uma.ac.id/2022/03/31/wawasan-nusantara-pengertian-tujuan-dan-implementasinya/
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6086639/wawasan-nusantara-pengertian-tujuan-asas-
dan-implementasinya
https://osf.io/2hpju/download
https://m.merdeka.com/jabar/pengertian-wawasan-nusantara-beserta-fungsi-dan-tujuannya-
wajib-tahu-kln.html?page=4
https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/04/151919169/wawasan-nusantara-fungsi-asas-
dan-
implementasi?page=all&jxconn=1*9gp1u0*other_jxampid*RGU4em9fYUQzVzdZOV9hUUptd
EN3NIFsbllNUEY2c2RQZ1NUUEN2b2pjOUtTRHc4akFDOUc5QlhyMTVnWVZpMw#page2
https://stie-igi.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/IGI-MATERI-VIII.-KEWIRAAN.-2020.docx

BAB XII
https://osf.io/preprints/inarxiv/v3tpu/download
https://www.gramedia.com/literasi/ketahanan-nasional/

137

https://www.pendidik.co.id/pengertian-ketahanan-nasional/
https://www.scribd.com/document/374042592/SIFAT-SIFAT-KETAHANAN-NASIONAL
https://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/36621/bab-08-ketahanan-
nasional.pdf

BAB XIII

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/305/265
https://media.neliti.com/media/publications/58275-ID-hubungan-agama-dan-negara-di-
indonesia.pdf
https://www.researchgate.net/publication/343853177_HUBUNGAN_AGAMA_DAN_NEGAR
A_MENURUT_PANCASILA_DAN_UNDANG_UNDANG_DASAR_NEGARA_REPUBLIK
_INDONESIA_TAHUN_1945

BAB XIV

https://repositori.go.id/21920/1/XII_Sejarah-Indonesia_KD-3.8_Final.pdf
https://osf.io/ugaxw/download
https://www.ruangguru.com/blog/peran-bangsa-indonesia-dalam-perdamaian-dunia

BAB XV

https://journal.thamrin.ac.id/index.php/jipmht/article/download/103/pdf
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/95/92#:~:text=Pendidikan%20Anti
%20Korupsi%20bagi%20mahasiswa,menanamkan%20nilai%2Dnilai%20anti%20korupsi
https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/article/425/submission/copyedit/425-1086-1-
CE.pdf

138

BIODATA PENULIS

Nama : Wianda Aryoso

NIM : 2234021089

Fakultas : Ekonomi

Prodi : Manajemen

TTL : Jakarta, 28 Juni 2003

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Shinta II, RT. 011 RW. 04, Bambu Apus, Jakarta Timur

Email : [email protected]

Pendidikan Terakhir : SMK Prestasi Prima

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Bambu Apus 05 Pagi Jakarta : Lulus Tahun 2016

2. SMPN 259 Jakarta : Lulus Tahun 2019

3. SMK Prestasi Prima Jakarta : Lulus Tahun 2022

139