45 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-11 PENILAIAN KINERJA GURU No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penilaian kinerja guru (PKG) bagi guru, mata pelajaran dan BK. B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA Kepala Sekolah, Guru Senior D. BAHAN 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dan diubah yang kedua dengan PP Nomor 13 tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru. 4. PermenPAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 5. Permendiknas Nomor .35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 6. Buku Pedoman Pengelolaan Penilain Kinerja Guru, tahun 2016; 7. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. E. URUTAN KERJA 1. Kepala Sekolah mempersiapkan Tim Penilai PKG Penilaian PKG dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah sebagai atasan langsung, atau oleh guru senior yang ditugasi oleh Kepala Sekolah. Sedangkan penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan oleh pengawas. 2. Kepala Sekolah menunjuk dan menetapkan TIM Penilai PKG yang memiliki persyaratan minimal sebagai berikut: a. Memiliki sertifikat pendidik; b. Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-4; c. Memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai, kecuali Kepala Sekolah sebagai atasan langsung; d. Diutamakan memiliki hasil PK Guru dengan nilai sebutan „Baik‟ atau „Amat Baik‟; e. Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau serumpun atau menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang akan dinilai; f. Diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai PK Guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Kemdikbud atau PPPPTK terkait atau LPMP setempat; g. Diutamakan memiliki kemampuan melakukan pengamatan dan penilaian secara objektif, adil dan transparan atas kinerja teman sejawat; h. Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran;
46 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E i. Memiliki integritas diri, jujur, dan adil. 3. Kepala Sekolah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penilai Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan koordinator Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang diketahui Dinas Pendidikan. 4. Kepala Sekolah melakukan sosialisasi PKG dengan materi sosiliasasi diantaranya adalah refleksi dari hasil PKG tahun sebelumnya, reviu kembali tentang instrumen, kompetensi guru dan indikatornya, informasi SK penilai PKG dan koordinator PKG, jadwal pelaksanaan PKG. 5. Kepala Sekolah menugasi Penilai PKG mencermati Buku 2: Pedoman Pengelolaan PKG. 6. Tim Penilai menyiapkan instrumen PKG (lampiran 1b, 1c, 1d, MP 1, MP 2, MP 3, dan rekap kehadiran. 7. Pada awal tahun anggaran (bulan Januari), penilai dan guru yang dinilai menyepakati jadwal PKG dan dokumen apa saja yang menjadi bukti kinerja. 8. Selama satu tahun penilai melaksanakan pemantauan di buku draft dan dipindahkan kedalam lembar pemantauan. 9. Penilai melaksanakan pengamatan di bulan Oktober –November minimal 2 JP. 10. Penilai membuat catatan selama proses pengamatan pembelalajaran. 11. Penilai merapikan catatan fakta dan membandingkannya dengan indikator kompetensi. 12. Penilai melakukan skoring dan penilaian. 13. Penilai meminta persetujuan pada guru yang dinilai. 14. Penilai melaporkan hasil PKG kepada KS dan Dinas Pendidikan. 15. Jika ada ketidak setujuan, penilai melaporkan kepada KS untuk ditindaklanjuti. Jika tetap tidak sependapat, KS melapor kepada Dinas dan Dinas menugaskan moderator (bisa pengawas, dll) untuk sebagian atau beberapa indikator. Hasil moderasi adalah final. 16. Penilai menyampaikan kepada guru yang dinilai untuk memanfaatkan hasil penilaian kinerjanya untuk diusulkan pada PAK tahunan. F. CATATAN MUTU 1. Form Evaluasi Diri 2. Form Rencana PKG Guru 3. Form Rencana Final PKG Guru 4. Form Monitoring Evaluasi PKG
47 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-12 PEMETAAN SARANA PRASARANA No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi sekolah dalam pemetaan sarana dan prasarana B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA Tim Sarana Prasarana D. BAHAN Permendikbud No. 24/2007 dan Permendikbud No. 28 /2016 E. URUTAN KERJA 1. Membentuk tim sarana dan prasarana satuan pendidikan; 2. Melakukan pengkajian dan analisis regulasi; 3. Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana; 4. Menyusun rekomendasi pemenuhan sarana dan prasarana; 5. Mengesahkan rekomendasi pemenuhan sarana dan prasarana. F. CATATAN MUTU 1. Form Pemetaan Sarana dan Prasarana
48 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-13 PERENCANAAN PEMENUHAN ROPS No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi sekolah dalam perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA Tim Sarana Prasarana D. BAHAN Permendikbud No. 24/2007 dan Permendikbud No. 28 /2016 E. URUTAN KERJA 1. Melakukan perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana 2. Menyusun Dokumen ROPS F. CATATAN MUTU 1. Form Dokumen ROPS
49 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-14 PELAKSANAAN PEMENUHAN ROPS No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA Tim Sarana Prasarana D. BAHAN Permendikbud No. 24/2007 dan Permendikbud No. 28 /2016 E. URUTAN KERJA 1. Memilih rekanan sesuai prosedur (bila diperlukan) 2. Belanja barang atau jasa sesuai ROPS; 3. Memverifikasi barang atau jasa sesuai spesifikasi dan kuantitas yang dipersyaratkan; 4. Memverifikasi pelaksanaan pemenuhan Sarana dan Prasarana menggunakaan form pengendalian pelaksanaan; 5. Penandatanganan serah terima barang atau hasil pekerjaan yang sudah sesuai dengan spesifikasinya. F. CATATAN MUTU 1. Form Pengendalian Pelaksanaan ROPS 2. Form Serah Terima Barang/Jasa
50 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-15 EVALUASI PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA Tim Sarana Prasarana D. BAHAN Permendikbud No. 24/2007 dan Permendikbud No. 28 /2016 E. URUTAN KERJA 1. Membentuk tim evaluator pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan; 2. Mengisi form evaluasi hasil keterlaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana; 3. Mengisi form evaluasi hasil pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana; 4. Menganalisis hasil evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana; 5. Mengisi rekomendasi berdasarkan form pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. F. CATATAN MUTU 1. Form Pengendalian Pelaksanaan ROPS 2. Form Serah Terima Barang/Jasa
51 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-16 PENETAPAN STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi satuan pendidikan dalam menetapkan standar mutu sarana dan prasarana B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA Tim Sarana Prasarana D. BAHAN Permendikbud No. 24/2007 dan Permendikbud No. 28 /2016 E. URUTAN KERJA 1. Menetapkan standar mutu sarana dan prasarana satuan pendidikan; 2. Mengisi Form Penetapan Standar Mutu Sarana dan Prasarana F. CATATAN MUTU 1. Form Penetapan Standar Mutu Sarana dan Prasarana
52 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-17 PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi Tim Pengembang Sekolah (TPS) dalam penyusunan visi, misi dan tujuan sekolah B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA TPMI D. BAHAN 1. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas; 2. Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan; 3. Permendikbud No. 28/2016 tentang SPMP Dasar dan Menengah; 4. Permendikbud No. 20/2016 tentang SKL. E. URUTAN KERJA 1. Tim menyiapkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan, Permendikbud No. 28/2016 tentang SPMP Dasar dan Menengah, Permendikbud No. 20/2016 tentang SKL; 2. Tim menyusun rancangan (draf) rumusan visi, misi, dan tujuan berdasarkan hasil analisis konteks; 3. Tim menyelaraskan dengan institusi di atasnya dan visi pendidikan nasional; 4. Kepala Sekolah melakukan validasi rumusan visi, misi, dan tujuan setelah meminta masukan dari warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders); 5. Kepala Sekolah menetapkan rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah dalam rapat dewan pendidik oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah; 6. Tim menyosialisasikan visi, misi, dan tujuan sekolah kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan; 7. Tim meninjau dan merumuskan kembali visi, misi, dan tujuan sekolah secara berkala sesuai perkembangan. F. CATATAN MUTU 1. Form Analisis Konteks 2. Form Rumusan Visi 3. Form Rumusan Misi 4. Form Rumusan Tujuan
53 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-18 PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN SEKOLAH No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi Tim Pengembang Sekolah (TPS) dalam penyusunan Pedoman Pengelolaan Sekolah B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA TPS D. BAHAN UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan, Permendikbud No. 28/2016 tentang SPMP Dasar dan Menengah. E. URUTAN KERJA 1. Tim menyusun rancangan (draft) pedoman pengelolaan sekolah sebagai implementasi dan pemanfaatan visi dan misi sekolah; 2. Kepala Sekolah melakukan validas pedoman pengelolaan sekolah setelah meminta masukan dari warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders); 3. Kepala Sekolah menetapkan pedoman pengelolaan sekolah dalam rapat dewan pendidik oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah; 4. Tim menyosialisasikan pedoman pengelolaan sekolah kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan; 5. Menerbitkan SK kepala sekolah tentang pedoman pengelolaan sekolah; 6. Meninjau dan merumuskan kembali pedoman pengelolaan sekolah secara berkala sesuai perkembangan. F. CATATAN MUTU 1. Form Pedoman Pengelolaan Sekolah
54 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-19 PENYUSUNAN RKJM No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi satuan pendidikan dalam penyusunan RKJM. B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA TPS D. BAHAN UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan, Permendikbud No.28/2016 tentang SPMP Dasar dan Menengah, hasil analisis kontek, dokumen Visi, Misi dan Tujuan sekolah. E. URUTAN KERJA 1. Tim melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) menggunakan instrumen; 2. Tim menganalisis hasil EDS/ Raport Mutu Sekolah; 3. Tim menyusun rekomendasi pemenuhan mutu; 4. Tim merumuskan program dan kegiatan untuk pemenuhan SNP (4 tahun); 5. Tim merumuskan hasil yang diharapkan (4 tahun); 6. Tim menentukan rencana prioritas dalam RKJM; 7. Kepala Sekolah melakukan validasi RKJM; 8. Kepala Sekolah mengesahkan RKJM. F. CATATAN MUTU 1. Form EDS 2. Form Analisis kondisi sekolah 3. Form Rekomendasi 4. Form RKJM
55 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-20 PENYUSUNAN RKT DAN RKAS No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi Tim Pengembang Sekolah (TPS) dalam penyusunan RKT (Rencana Kerja Tahunan) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA TPS D. BAHAN Analisis EDS, Rekomendasi EDS, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) E. URUTAN KERJA 1. Tim menelaah profil mutu sebagai hasil dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS); 2. Tim menelaah rekomendasi dan skala prioritas sebagai tindak lanjut dari hasil EDS; 3. Tim mencermati RKJM; 4. Tim menetapkan tujuan satu tahun; 5. Tim menyusun program kerja selama satu tahun; 6. Tim menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, sumber dana) untuk kepentingan satu tahun; 7. Kepala Sekolah melakukakan validasi RKT dan RKAS; 8. Kepala Sekolah mengesahkan RKT dan RKAS; 9. Tim mensosialisasikan RKT dan RKAS. F. CATATAN MUTU 1. Form RKT 2. Form RKAS
56 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-21 PENGELOLAAN KEGIATAN SEKOLAH No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi Sekolah dalam pengelolaan Sekolah B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA Warga Sekolah D. BAHAN UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan, Permendikbud No. 28/2016 tentang SPMP Dasar dan Menengah, E. URUTAN KERJA 1. Pengelolaan kesiswaan : a. Panitia PPDB menyusun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); b. Guru BK memberikan layanan konseling pada peserta didik; c. Kepala Sekolah dan Guru melaksanakan kegiatan ekstra dan kokulikuler untuk peserta didik; d. Guru melakukan pembinaan prestasi akademik dan non akademik unggulan; e. Kepala sekolah, guru, dan tata usaha melakukan pelacakan terhadap alumni. 2. Pengelolaan Kurikulum: a. Tim pengembang kurikulum menyusun KTSP berdasarkan SKL, SI dan Pedoman KTSP; b. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap tersusunnya KTSP; c. Waka Urusun Kurikulum bertanggung jawab atas penyusunan KTSP; d. Guru bertanggung jawab menyusun Silabus dan RPP; e. Penyusunan KTSP dikoordinasi, disupervisi dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota; f. Tim pengembang sekolah menyusun kalender pendidikan; g. Tim penjaminan mutu pendidikan sekolah melakukan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan pembelajaran; h. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran; i. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan j. Guru bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap tema / mapel yang diampu; k. Guru menyusun program penilaian hasil belajar peserta didik; l. Tim pengembang sekolah menyusun dan menetapkan peraturan akademik. 3. Pengelolaan PTK: a. Kepala sekolah menyusun program pendayagunaan PTK; b. Kepala sekolah melaksanakan program pendayagunaan PTK seperti promosi, pengembangan, kesesuaian penempatan dan mutasi. 4. Pengelolaan sarana prasarana: a. Tim pengembang sekolah merencanakan pendayagunaan sarpras;
57 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E b. Petugas melakukan pemeliharaan sarpras. 5. Pengelolaan keuangan: a. Tim pengembang sekolah, Kepala Sekolah dan bendahara menyusun pedoman pengelolaan biaya; b. Komite sekolah memutuskan pedoman pengelolaan biaya; c. Kepala Sekolah menetapkan pedoman pengelolaan biaya; d. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota menyetujui pedoman pengelolaan biaya; e. Kepala Sekolah atau bendahara mensosialisasikan pedoman pengelolaan biaya kepada warga sekolah; 6. Pengelolaan budaya dan lingkungan sekolah: a. Tim pengembang sekolah menyusun prosedur tertulis informasi kegiatan penting yang akan dilaksanakan memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang; b. Kepala Sekolah memutuskan prosedur; c. Kepala Sekolah menetapkan pedoman tata tertib; d. Kepala Sekolah menetapkan kode etik warga sekolah; e. Kepala Sekolah mensosialisasikan kode etik dan tata tertib. 7. Pengelolaan peran serta masyarakat dan kemitraan : a. Kepala sekolah melibatkan warga dan masyarakat dalam mengelola akademik; b. Kepala sekolah melibatkan warga dan masyarakat dalam mengelola non akademik; c. Kepala Sekolah menjalin kemitraaan dengan lembaga lain dengan membuat MoU Pembelajaran; F. CATATAN MUTU 1. Form checklist pengelolaan kegiatan sekolah.
58 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-22 PENGAWASAN No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja bagi Kepala sekolah dalam melakukan pengawasan B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior D. BAHAN Analisis EDS, Rekomendasi EDS E. URUTAN KERJA 1. Tim pengembang sekolah menelaah profil mutu sebagai hasil dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS); 2. Tim pengembang sekolah menelaah rekomendasi dan skala prioritas sebagai tindak lanjut dari hasil EDS; 3. Kepala sekolah menyusun program pengawasan; 4. Kepala sekolah menyiapkan instrument pengawasan; 5. Kepala sekolah mensosialisasikan jadwal pengawasan; 6. Kepala sekolah mengolah data hasil pengawasan; 7. Kepala sekolah menganalisis hasil pengawasan; 8. Kepala sekolah melakukan tindak lanjut hasil pengawasan; 9. Kepala sekolah menyusun laporan pengawasan. F. CATATAN MUTU 1. Form Program Pengawasan 2. Form Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut 3. Form Laporan Pengawasan
59 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-23 REALISASI ANGGARAN No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja merealisasikan anggaran yang dicatat dalam pembukuan B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA Bendahara /Tim keuangan D. BAHAN Juknis BOS Reguler E. URUTAN KERJA 1. Bendahara mencatat penerimaan/pengeluaran uang tunai pada buku kas umum disertai bukti peneriman/pengeluaran uang yang diberi no.kode bukti penerimaan/pengeluaran kas; 2. Bendahara mencatat penerimaan kas umum sesuai kolom sumber dana; 3. Bendahara mencatat pengeluaran kas umum sesuai alokasi kegiatan; 4. Bendahara mencatat penerimaan/pengeluaran dana di Bank pada buku kas Bank disertai bukti peneriman/pengeluaran uang yang diberi no.kode bukti penerimaan/pengeluaran kas Bank; 5. Bendahara mencatat penerimaan kas Bank sesuai kolom sumber dana; 6. Bendahara mencatat pengeluaran kas Bank sesuai alokasi kegiatan; 7. Bendahara mencatat pengelolaan pajak pada buku pembantu pajak sesuai form; 8. Bendahara menyusun rekapitulasi realiasasi penggunaan dana tiap jenis anggaran sesuai form; 9. Bendahara menyusun rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS sesuai form; 10. Bendahara menyusun capaian (%) realisasi anggaran berdasarkan RKA sesuai form. F. CATATAN MUTU 1. Form Buku Kas Bank 2. Form Buku Kas Umum 3. Form bukti penerimaan uang 4. Form kwitansi pengeluaran uang 5. Form Buku Pembantu Kas 6. Form Buku Pembantu Bank 7. Form Buku Pembantu Pajak
60 | P e t u n j u k K e r j a S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E PETUNJUK KERJA No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-PK-24 LAPORAN KEUANGAN No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : A. TUJUAN Petunjuk kerja menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan B. PENANGGUNG JAWAB Kepala Sekolah C. PELAKSANA Bendahara /Tim keuangan D. BAHAN E. URUTAN KERJA 1. Bendahara memastikan prasyarat menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berdasarkan Juknis BOS yang berlaku; 2. Bendahara memastikan realisasi penggunaan dana sudah sesuai dengan dokumen RKAS; 3. Bendahara memastikan semua transaksi keuangan tercatat dalam format-format sesuai lampiran Juknis BOS; 4. Bendahara memastikan semua penggunaan dana mengacu pada ketentuan penggunaan dana BOS pada Juknis BOS; 5. Bendahara memastikan semua penggunaan dana engacu pada ketentuan tambahan pembiayaan BOS dalam Juknis BOS; 6. Bendahara memastikan pengelolaan dana didasarkan pada mekanisme belanja yang terdapat dalam Juknis BOS. F. CATATAN MUTU 1. Form Capaian (%) Realisasi Anggaran Berdasarkan RKA 2. Form realisasi penggunaan dana BOS 3. Form Laporan rekapitulasi Penggunaan Dana Bos 4. Form rekapitulasi realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran; 5. Laporan bantuan pemerintah