STANDAR MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-SM-08 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Standar Pembiayaan Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 46 | S t a n d a r M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E C. PERNYATAAN ISI STANDAR 1. Biaya investasi, meliputi; a. Menyusun RKM dan RKAM yang di dalamnya memuat RAPBM dengan melibatkan stakeholders madrasah seperti: (1) kepala madrasah, (2) wakil KM, (3) guru, (4) siswa, (5) TU, (6) komite sekolah, (7) tokoh masyarakat, (8) alumni, (9) pengusaha, (10) anggota profesi., (11) Staf Dinas Pendidikan Kab/Kota. b. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh. c. Membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). d. Memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir. 2. Biaya operasional, meliputi: a. Membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain pendidik pada tahun berjalan. b. Membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan. c. Mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tahun berjalan. d. Mengeluarkan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran. e. Mengeluarkan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran. f. Mengeluarkan biaya pengadaan kegiatan rapat. g. Mengeluarkan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas. h. Mengelurakan biaya penggandaan soal-soal ujian. i. Menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa. j. Menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung pada tahun berjalan. 3. Biaya personal, meliputi; a. Penggunaan sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan. b. Penetapan uang sekolah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa. c. Pelaksanaan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu. d. Penggalangan biaya operasional lain di samping iuran komite rutin dan fisik sekolah. e. Pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, yaitu: (1) kepala sekolah, (2) komite sekolah, (3) guru, (4) tenaga kependidikan lain, (5) siswa, dan (6) lainnya seperti yayasan atau pemangku kepentingan. f. Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya operasonal dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel. 4. Pedoman pengelolaan keuangan, meliputi; a. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAM (RAPBM). b. Memiliki pembukuan biaya opersional. c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya pada pemerintah atau yayasan.
STANDAR MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-SM-08 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Standar Pembiayaan Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 47 | S t a n d a r M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E D. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR Kode Indikator dan Sub Indikator 8 Standar Pembiayaan 8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 8.1.1. Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu 8.1.2. Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas 8.1.3. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu 8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 8.2.1. Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan 8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 8.3.1. Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya 8.3.2. Memiliki laporan pengelolaan dana 8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR Program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pemenuhan standar pembiayaan antara lain: 1. Identifikasi sumber pendapatan sekolah dan kemampuan peserta didik Operasional penyelenggaraan sekolah memerlukan dana yang cukup memadai. Sekolah perlu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan dan berupaya untuk melakukan pemenuhannya. Disamping itu, perlu mengidentifikasi pula kemampuan siswa sehingga bisa dilakukan subsidi silang antara siswa yang orang tuanya mampu dengan siswa yang orang tuanya kurang/tidak mampu. 2. Workshop penyusunan RKAS Penyusunan RKAS hendaknya melibatkan perwakilan semua komponen internal sekolah dan stakeholder yang berhubungan dengan sekolah/komite sekolah, agar semua unsur sekolah mengetahui komponen pembiayaan, keperluan pembiayaan, dan upaya pemenuhan pembiayaan operasional sekolah yang bisa dibicarakan bersama. 3. Workshop penyusunan laporan BOS Pertanggungjawaban dana BOS juga harus dilaporkan secara transparan, penggunaan dana harus diketahui oleh semua pihak yang ada di sekolah, penggunan dana sesuai dengan rencana (RAKS) dalam rangka pemenuhan SNP, sebelum dilaporkan perlu dikomunikasikan secara internal untuk dibuat dalam laporan pertanggungjawaban dengan menghadirkan pengurus komite sekolah/ yayasan bagi sekolah swasta. 4. Pemajangan atau publikasi laporan dana BOS Perkembangan laporan keuangan meliputi penerimaan dana dan penggunaan dana perlu dilaporkan secara terbuka di lingkungan sekolah, laporan bisa dilakukan melalui media yang dimiliki sekolah misalnya papan informasi yang bisa di akses oleh semua warga sekolah dan publikasi melalui laman sekolah.