MTs SUNAN AMPEL PARE Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) KEBIJAKAN MUTU 2021-2024 TIM PENJAMIN MUTU INTERNAL (TPMI) MTs SUNAN AMPEL PARE Jl. Merak No. 10 Po Box 156 Semanding – Tertek – Pare – Kediri Kode Pos 64215 Telp. (0354) 397795, E-mail: mts_sunanampel_pare @yahoo.co.id. 2021
i LEMBAR PENGESAHAN Dokumen Kebijakan Mutu MTs SUNAN AMPEL PARE disahkan dan dinyatakan berlaku penggunaannya pada Tahun Anggaran 2021-2024. Dokumen Kebijakan Mutu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Disahkan di : KEDIRI Pada Tanggal : 20 Januari, 2021 Disiapkan oleh Diperiksa oleh Ketua Tim Penjamin Mutu Mohammad Zainuddin, S.Pd.I Komite Madrasah, H. Abudin al-Hafidz Disahkan oleh Kepala Madrasah, Ahmad Riza Burhani, S.Ud NIP. Mengetahui; Pengawas Madrasah Dr. H. Banu Sodikun, M.Pd.I. NIP. Ketua Yayasan Yudhofar Ahmad, S.Pd.I
ii KATA PENGANTAR Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Salah satu diantara Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Diantara dokumen yang harus disusun dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh satuan pendidikan adalah Dokumen Kebijakan Mutu. Dokumen ini merupakan salah satu petunjuk pelaksanaan yang dapat dipelajari semua pihak terkait dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk itu semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan pelayanan pendidikan bermutu guna mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu ini. Kediri, 20 Januari, 2021 Kepala Madrasah, Ahmad Riza Burhani, S.Ud.
iii KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN AMPEL PARE NOMOR: ……. TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN AMPEL PARE TAHUN 2021-2024 KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN AMPEL PARE Menimbang : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu Madrasah; b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) MTs SUNAN AMPEL PARE, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala MTs SUNAN AMPEL PARE. Mengingat : 1. Peraturan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 7. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Pendidikan madrasah sebagaimana telah diubah dengan PMA No. 60 Tahun 2015; MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN AMPEL PARE TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN AMPEL PARE TAHUN 2021-2024 KESATU : Penerbitan Dokumen Kebijakan Mutu ini, sebagai bahan pemikiran bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan MTs SUNAN AMPEL PARE; KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di Kediri pada tanggal, 20 Januari, 2021 Kepala Madrasah, Ahmad Riza Burhani, S.Ud. Tembusan : 1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri; 2. Ketua Yayasan Pendidipkan Islam Sunan Ampel al-Muhsini; 3. Pengawas pembina; 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 5. Arsip
iv DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN.................................................................................................... i KATA PENGANTAR............................................................................................................ ii SK KEPALA MADRASAH................................................................................................... iii DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ................................................................................................. 1 B. LANDASAN HUKUM................................................................................................ 1 C. TUJUAN ................................................................................................................... 3 D. MANFAAT ................................................................................................................ 3 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN MADRASAH A. VISI........................................................................................................................... 4 B. MISI ......................................................................................................................... 4 C. TUJUAN ................................................................................................................... 4 BAB III DESKRIPSI DOKUMEN SPMI A. LINGKUP KEBIJAKAN............................................................................................. 6 B. PRINSIP SPMI ......................................................................................................... 6 C. MANAJEMEN SPMI................................................................................................. 7 D. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG .............................................................. 8 E. DOKUMEN SPMI ..................................................................................................... 8 BAB IV PELAKSANAAN SPMI A. PENUMBUHAN KESADRAN BUDAYA MUTU ....................................................... 10 B. UKURAN KEBERHASILAN PENJAMINAN MUTU ................................................. 10 REFERENSI...................................................................................................................... 12
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-01 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 1 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Penjaminan mutu pendidikan merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan, sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu MTs SUNAN AMPEL PARE menjalankan Sistem Penjaminan Mutu yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh madrasah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-01 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 2 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Dikdasmen; 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah; 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah; 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 25. Peraturan Menteri Pendidikan Naional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah; 26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor; 27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan di Satuan Pendidikan Dasar dan menengah; 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-01 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 3 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E 29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan pada Satuan Pendidikan; 30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. C. TUJUAN Tujuan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal MTs Sunan Ampel Pare ini adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi tentang pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan; 2. Memberikan informasi tentang acuan dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan; 3. Memberikan informasi program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan; 4. Memberikan informasi dokumen dan contoh format yang perlu dibuat oleh satuan pendidikan sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 5. Meningkatkan sinergitas antara madrasah, Tim Penjamin Mutu Madrasah, pemangku kepentingan, yayasan penyelenggara, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan instansi terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di MTs Sunan ampel Pare. D. MANFAAT Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal MTs Sunan Ampel Pare diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 1. Madrasah memahami pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan 2. Madrasah memahami acuan dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan 3. Madrasah menyusun program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan 4. Madrasah memiliki dokumen dan format yang perlu dibuat sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan sitem penjaminan mutu pendidikan 5. Terjalinnya sinergitas antara madrasah, Tim Penjamin Mutu Madrasah, pemangku kepentingan, yayasan penyelenggara, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan instansi terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di MTs Sunan ampel Pare.
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-02 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 4 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E BAB II VISI MISI DAN TUJUAN MADRASAH A. Visi Madrasah Sesuai dengan rumusan visi yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan nomor 011/MTs.SA/SK/VII/2020 tentang visi misi MTs SUNAN AMPEL PARE Kecamatan Pare Kediri. Visi dari MTs SUNAN AMPEL PARE yaitu “Terwujudnya Insan Qur’ani yang berwawasan IMTAQ dan IPTEKS” Indikator dari visi di atas adalah: 1. Merencanakan kurikulum satuan pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 2. Melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang efektif dan efisien. 3. Melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang mencakup pengembangan kompetensi dan pelestarian budaya. 4. Meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Menyediakan sarana dan prasarana yang cukup bagi keterlaksanaan pembelajaran. 6. Melaksanakan pengelolaan manajemen yang berbasis madrasah. 7. Menyediakan sumber pembiayaan yang melilbatkan partisipasi masyarakaat. B. Misi Madrasah Untuk mencapai visi di atas, maka madrasah kami memiliki misi: 1. Mencetak manusian muslim yang bertaqwa kepada allah, selalu berakhlakkul karimah, cerdas terampil, cakap, berpengetahuan luas dan bertanggungjawab serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa berdasarkan nilai-nilai al-Qur’an. 2. Membina dan membangun nalar, ilmu pengetahuan, teknologi danseni (IPTEKS) agar terwujud sumber daya manusian yang sadar beragama dan bernegara. 3. Mengusahakan kemajuan dan perkembangan di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan sosial. C. Tujuan Madrasah Tujuan dari Madrasah adalah: 1. Mengacu pada visi dan misi madrasah, serta tujuan umum pendidikan, maka tujuan madrasah kami adalah sebagai berikut: 2. Mempertahankan peningkatan mutu akademik yang ditunjukkkan dengan nilai ratarata 7.60. 3. Peningkatan mutu akademik dengan menaikkan SKBM/KKM sebesar 0.20 serta peningkatan nilai rata-rata raport. 4. Peningkatan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris bagi guru dan siswa. 5. Terwujudnya lingkungan madrasah yang agamis dan berbudaya. 6. Peningkatan kemampuan siswa dalam KIR yang berjalan efektif dan dapat meraih juara I pada KKM. 7. Peningkatan kemampuan siswa dalam olimpiade MIPA, kegiata keagamaan, seni, olah raga, dan Bidang TIK yang berjalan efektif dan dapat meraih juara I tingkat kabupaten.
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-02 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 5 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E 8. Peningkatan sarana prasara madrasah menuju keadaan yang ideal. 9. Peningkatan kegiatan ekstra kurikuler yang efektif dan efisien dan berdaya guna untuk menumbuhkembangkan potensi diri siswa.
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-03 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 6 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E BAB III DESKRIPSI DOKUMEN SPMI A. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Adapun standar nasional pendidikan adalah: 1. Standar Kompetensi Lulusan; 2. Standar Isi; 3. Standar Proses Pendidikan; 4. Standar Penilaian Pendidikan; 5. Standar Kependidikan; 6. Standar Sarana dan Prasana; 7. Standar Pengelolaan; 8. Standar Biaya Pendidikan. SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Madrasah. SPMI ditetapkan oleh Madrasah dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan Madrasah serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. B. FUNGSI DAN TUJUAN SPMI Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh Madrasah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada Madrasah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada Madrasah secara mandiri. C. PRINSIP SPMI Prinsip dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, sistemik dan berkelanjutan, holistik, dan terdokumentasi. 1. Mandiri maksudnya adalah SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan. 2. Terstandar maksudnya adalah SPMI menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan. 3. Akurat maksudnya adalah SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat. 4. Sistemik dan berkelanjutan maksudnya adalah SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan membentuk suatu siklus. 5. Holistik maksudnya adalah SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait. 6. Terdokumentasi maksudnya adalah Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu.
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-03 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 7 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E D. MANAJEMEN SPMI SPMI-Madrasah direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh TPM di jalur formal pada Madrasah. Hasil penerapan SPMI-Madrasah oleh TPM digunakan oleh Madrasah sebagai acuan untuk melaksanakan akreditasi. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Madrasah dapat menetapkan mutu di atas Standar Nasional Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI. SPMI-Madrasah memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: 1. Pemetaan Mutu Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan SNP melalui kegiatan evaluasi diri melalui aplikasi e-EDS yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), kemudian sekolah menganalisis hasil raport mutu untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan membuat rekomendasi untuk perbaikannya. 2. Penyusunan Rencana Pemenuhan Membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu berdasar dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen rencana kerja madrasah (RKM) serta rencana aksi kegiatan. 3. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Melaksanakan pemenuhan mutu sesuai rencana yang telah disusun sesuai prioritas yang telah dibuat dalam pemenuhan kompetensi lulusan, isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengelolaan pendidikan, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan pendidikan sehingga standar dapat tercapai. 4. Monitoring dan Evaluasi/Audit Mutu Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan. 5. Penyusunan Standar Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring/evaluasi/audit mutu. Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri madrasah (EDM) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, dengan langkah-langkah; 1. Penyusunan instrumen yang mencakup seluruh standar dan indikatornya. 2. Pengumpulan Data dari sumber data prioritas 3. Pengolahan dan analisis data bukti yang telah terkumpul dengan menggambarkan kekuatan/strength (S), kelemahan/weakness (W), peluang/opportunity (O) dan ancaman/threat (T) yang dihadapi madrasah. 4. Pembuatan peta mutu Luaran dari kegiatan pemetaan mutu adalah: 1. Peta capaian standar nasional pendidikan di madrasah, sebagai baseline. 2. Masalah-masalah yang dihadapi, 3. Rekomendasi perbaikannya.
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-03 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 8 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E E. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SPMI Madrasah mempunyai tugas dan wewenang: 1. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Madrasah; 2. Menyusun dokumen SPMI-Madrasah yang terdiri atas: a. Dokumen kebijakan; b. Dokumen standar; dan c. Dokumen formulir; 3. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja madrasah; 4. Melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan Madrasah maupun proses pembelajaran; 5. Menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi/ audit mutu; 6. Membentuk tim penjaminan mutu pada madrasah; dan 7. Mengelola data mutu pendidikan di tingkat madrasah. Tugas tim penjaminan mutu pendidikan adalah: 1. Mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat madrasah; 2. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di madrasah dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan; 3. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di madrasah; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan 5. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala madrasah. Tim penjaminan mutu pendidikan paling sedikit terdiri atas: 1. Perwakilan pimpinan madrasah; 2. Perwakilan guru; 3. Perwakilan tenaga kependidikan; dan 4. Perwakilan komite madrasah. F. DOKUMEN SPMI 1. Dokumen Mutu SPMI Dokumen SPMI-Madrasah disusun sebagai acuan madrasah dalam melaksanakan SPMI-Madrasah. Berikut adalah dokumen-dokumen SPMI MTs SUNAN AMPEL: a. Kebijakan Mutu SPMI Dokumen kebijakan SPMI-Madrasah merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana madrasah memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga terwujud budaya mutu dan daya saing.
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-03 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 9 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E b. Prosedur Mutu SPMI Dokumen prosedur SPMI-Madrasah merupakan panduan/ pedoman langkahlangkah pelaksanaan tugas dalam melaksanakan pemenuhan mutu standar satuan pendidikan c. Standar Mutu SPMI Dokumen standar SPMI-Madrasah merupakan dokumen berisi berbagaai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari setiap aspek penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, mencapaai tujuan dan sasaran madrasah. d. Formulir Mutu SPMI Dokumen formulir SPMI-Madrasah merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar SPMIMadrasah. Kebijakan Mutu SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni, Prosedur SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen: a. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen MTs SUNAN AMPEL PARE dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Madrasah. b. Prosedur SPMI, berisi tentang tujuan, ruanglingkup, defiinisi, referensi/ dokumen terkait, penanggungjawab, diagram alir , uraian prosedur dan catatan mutu. c. Standar SPMI, berisi standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. d. Formulir SPMI, berisi form-form setiap standar sebagai pendokumentasian pelaksanaan tugas/ kegiatan berdasarkan standar SPMI. 2. Pengkodean Dokumen Mutu SPMI Penulisan pengodean nomer dokumen disesuaikan dengan buku yang telah disediakan kode-kode dari setiap dokumen. Misalnya untuk nomor dokumen kebijakan mutu menggunakan kode KM-01, artinya dokumen tersebut merupakan dokumen kebijakan mutu yang kesatu (ke-1) demikian dan seterusnya. Untuk standar mutu, misalnya SM01, artinya dokumen tersebut merupakan dokumen standar mutu yang kesatu (ke-1). Untuk kode FM-01 artinya dokumen tersebut menunjukkan Formulir Mutu yang kesatu (ke-1) dan seterusnya. Hal demikian akan berlaku pada seluruh dokumen di masing-masing standar dengan penyesuaian kode masing-masing.
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-04 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 10 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E BAB IV PELAKSANAAN SPMI A. PENUMBUHAN KESADARAN BUDAYA MUTU Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana, dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016 dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Dengan demikian implementasikan sistem penjaminan mutu membutuhkan komitmen manajemen dan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya mutu. Prasyarat implementasi sistem penjaminan mutu adalah 1) kesediaan melakukan penjaminan mutu, 2) komitmen kepala sekolah, guru, ketua dan anggota tim penjaminan mutu pendidikan madrasah (TPMPM), 3) Konsistensi implementasi sistem penjaminan mutu madrasah. Kesadaran akan budaya mutu dapat dibentuk melalui bimtek/ seminar/ workshop/ lokakarya penjaminan mutu/ diklat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu menggugah sekolah tentang pentingnya penjaminan mutu sekolah. Sekolah diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang dimaksud dengan mutu dan penjaminan mutu, mengapa perlu sistem penjaminan mutu sekolah, apakah dokumen mutu, mengapa setiap kegiatan harus diatur dalam prosedur mutu dan instruksi kerja, bagaimana membangun dokumen mutu, bagaimana menerapkan penjaminan mutu, dan pertanyaan lain. B. UKURAN KEBERHASILAN PENJAMINAN MUTU Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator proses, output, outcome dan dampak. 1. Indikator proses Meningkatnya kemampuan satuan pendidikan dalam menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan yang dapat diidentifikasi dari adanya perubahan pengelolaan satuan pendidikan; adanya kebijakan dan implementasi kebijakan yang mengacu pada SNP; meningkatnya kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan rencana pemenuhan mutu yang disusun; dan meningkatnya kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi mekanisme yang telah dilakukan.
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-04 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 11 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E 2. Indikator output Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kompetensi pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga penilaian, pengembangan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, meningkatnya pengelolaan sarana prasarana dan keuangan, kerjasama dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. 3. Indikator outcome Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik; hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; prestasi satuan pendidikan beserta anggota; terwujudnya lingkungan belajar yang menyenangkan; adanya penghargaan serta dukungan finansial pemangku kepentingan. 4. Indikator dampak Terbangunnya budaya mutu dengan terlaksananya penjaminan mutu yang berkesinambungan dan berkelanjutan pada satuan pendidikan.
KEBIJAKAN MUTU No. Dokumen : MTs.SA-SPMI-KM-05 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) No. Revisi : Tgl. Berlaku : MTs SUNAN AMPEL PARE Halaman : 12 | K e b i j a k a n M u t u S P M I M T s S U N A N A M P E L P A R E REFERENSI 1. Peraturan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 7. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Pendidikan madrasah sebagaimana telah diubah dengan PMA No. 60 Tahun 2015.