LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024 Jalan Diponegoro Nomor 17 BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI
i LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai
ii DAFTAR ISI Cover Laporan ........................................................................................... i Daftar isi .................................................................................................... ii Kata Pengantar...........................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan.............................................................................. 3 BAB II PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 1. Persiapan ............................................................................................ 4 2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu ............................................. 13 3. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah ...................................................... 40 4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu ................ 41 BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan ........................................................................................ 43 B. Rekomendasi ..................................................................................... 43 Lampiran Foto Pelaksanaan Tugas Penanganan Pelanggaran ................. 45
iii SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI Pada awal penyampaian laporan ini, patutlah kami menghaturkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan perlindungan-Nya sehingga selama proses penanganan pelanggaran di setiap tahapan pada pemilu Tahun 2024 berjalan dengan tertib dan lancar. Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 ini merupakan deskripsi pertanggung jawaban Bawaslu Kabupaten Manggarai khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran terhadap pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2022 sampai pada tahun 2024 serta penanganan pelanggaran yang telah diproses. Secara umum Laporan Akhir ini disampaikan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Manggarai yang memuat tentang kegiatan-kegiatan Tahunan yang sudah direalisasikan atau dijalankaan dan penanganan pelanggaran yang telah dilakukan. Diharapkan dengan adanya laporan akhir ini akan diperoleh gambaran menyeluruh tentang kegiatan yang sekaligus sebagai evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan dan evaluasi penanganan pelanggaran. Bahan masukan demi penyempurnaan penanganan pelanggaran sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan di masa yang akan datang. Dan terakhirnya, disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam penyusunan laporan akhir ini Bawaslu Kabupaten Manggarai, yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran. Ruteng, 13 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai Ketua Fortunatus H.Manah, S.Pd
1 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penyelenggaraan pemilihan umum yang baik dengan terlaksananya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat diwujudkan dengan salah satu pilarnya yaitu Pengawasan. Proses pengawasan pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimandatkan kepada Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu. Secara umum, Bawaslu dimandatkan untuk memastikan tegaknya asas-asas pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil yang disingkat LUBERJURDIL. Kontribusi utama pengawasan pemilihan umum, selain memberi jaminan terwujudnya pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas secara prosedural, juga secara substansi pengawasan pemilihan dilakukan dalam rangka memberi jaminan bagi tegaknya demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum demi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Pemilihan Umum yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan eksekutif yang rentan kecurangan terutama dalam proses Pemilihan Umum. Dampak lanjutannya, Pemilihan Umum akan kehilangan legitimasinya sebagai salah satu mekanisme demokratis terbaik dan damai dalam konteks peralihan kekuasaan. Muaranya, Pemerintahan yang dihasilkan dari proses pemilihan umum tanpa pengawasan itu sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas yang kuat. Pemilihan Umum yang LUBERJURDIL juga akan terwujud apabila penyelenggara pemilu memiliki integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan penyelenggara terletak pada kesiapan dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Pemilihan Umum dalam hal ini mesti dimaknai sebagai momentum penting yang perlu dijaga integritas penyelenggaraannya dan juga integritas penyelenggaranya. Bawaslu Kabupate/Kota diamanatkan memiliki tugas dan wewenang yang termuat dalam Pasal 101 dan Pasal 103 Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1. putusan DKPP; 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3 Sedangkan pada pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupatenjkota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini; e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota b. Tujuan Merekam proses dan capaian penanganan pelanggaran pemilu, mengidentifikasi segala hambatan dalam penanganan pelanggaran pemilu, dan menghasilkan saran dan rekomendasi bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan wewenang di masa yang akan datang.
4 BAB II PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 1. Persiapan a. Pelaksanaan Program Kerja a) Kegiatan Internalisasi SOP Program Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Manggarai Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan sumber daya pada Divisi Penanganan Pelanggaran dalam menjalankan program kerja serta tata cara atau tata kerja dalam melakukan penanganan pelanggaran. Adapun kegiatan ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang yang dihadiri oleh Ketua, Anggota, dan Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 06 April 2022 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai dengan hasil capaian adanya SOP atau standar kerja yang dilakukan dalam melakukan proses penangana pelanggara. b) Rapat Kerja Teknis Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh peserta yang terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai dapat memetakan atau menjabarkan seluruh potensi yang ada berkaian dengan verifikasi peserta pemilu. Penjabaran terhadap potensi masalah dilakukan agar langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan. Rapat kerja ini dilakukan pada hari Senin, 26 September 2022 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai. c) Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Netralitas ASN Rapat ini bertujuan memberikan pembinaan dan pemahaman berkaitan peran ASN yang ada di lingkup kerja Bawaslu Kabupaten Manggarai. Peran ASN di lingkup Bawaslu Kabupaten Manggrai diharapkan dapat membantu kerja pengawasan dan dukungan terhadap kerja kelembagaan, oleh karen itu sebagai ASN diharapkan agar menjunjung tinggi nilai netralitas dalam menjalankan tugas.
5 Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota dan seluruh sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai yang diselenggarakan pada hari Selasa, 25 Oktober 2022 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai. d) Rapat Kerja Teknis TSM Dalam rangka persiapan penanganan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif (TSM) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Manggarai melaksanakan Rapat Kerja Teknis TSM di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai yang dilaksanakan pada hari Rabu, 02 November 2022. Pemaparan materi disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai yang dihadiri oleh peserta Ketua, Anggota dan Sekretriat. Dalam kerja pengawasan perlunya ada langkah pencegahan agar pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tidak dilakukan oleh peserta pemilu. e) Rapat Biasa Peningkatan Kapasitas Legal Drafting dan Legal Opinion Peningkatan Kapasitas dalam pembuatan legal drafting dan legal opinion menjadi agenda rutin yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai. Agenda rapat biasa ini dilakukan pada hari Jumat, 04 November 2022 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ibu Ernesta Uba Wahon, S.H, M.H seorang Dosen Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Materi disampaikan melalui media daring yang dihadiri Ketua, Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai. Dalam materi yang disampaikan adanya penguatan terhadap kemampuan dan minat dari peserta dalam mencoba membuat sebuah legal opini tentang kepemiluan. f) Rapat Biasa Fasilitasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalisasi proses penanganan pelanggaran temuan dan laporan pelanggaran pemilu pada tahapan pemilu yang saat ini telah berjalan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai. Kegiatan
6 dilaskanakan pada hari Senin, 07 November 2022 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai. Rapat ini bertujuan agar penanganan pelanggaran baik itu temuan dan laporan bisa terselesaikan dengan baik dengan dukungan dukungan sarana dan prasarana yang mumpuni. g) Rapat Fasilitasi Temuan dan Laporan Pelanggaran Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 08-09 November 2022 bertempat di Aula Hotel Victory dengan menghadirkan narasumber Bapak Thomas Mauritz Djawa dan Bapak Baharudin Hamzah. Kegiatan ini menghasilkan bagaimana pengawas khususnya pengawas kecamatan melakukan dan memahami mekanisme dan tata cara dari proses penanganan yang dilakukan di masing-masing kecamatan. Di ujung kegiatan pengawas kecamatan melakukan post tes berupa menyusun kajian dugaan pelanggaran. Peserta pada kegiatan ini adalah ketua, anggota, sekertariat Bawaslu Kabupaten Manggarai dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslucam. h) Rapat Biasa Fasilitasi Sentra Gakkumdu Rapat ini bertujuan pada upaya sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam rangka mendukung kerja Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu. Dukungan tersebut baik berupa sarana dan prasana yang disiapkan. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, 16 November 2022 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai. Kegiatan dihadiri ketua, anggota dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai. i) Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Data Penyelenggaraan Penanagan Pelanggaran Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa data di antara berbagai sistem yang terhubung tetap konsisten dan sama. Ini melibatkan menyelaraskan perubahan data di satu sistem dengan sistem lainnya, sehingga semua sistem memiliki salinan data yang terbaru dan akurat. Kegiatan ini penting dilakukan agar adanya kesamaan data yang diberikan panwascam dengan data yang dimiliki kabupaten. Kegiatan diselenggarakan pada Kamis, 15 Desember
7 2022 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai yang dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai. j) Evaluasi Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Bawaslu Kabupaten Manggarai melaksanakan Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan ini Divisi Penanganan Pelanggaran memaparkan data penangan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai. Adapun penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawalsu Kabupaten Manggarai adalah salah satunya pelanggaran administrasi pada tahapan verifikasi anggota partai politik. Terhadap pelanggaran administrasi ini diteruskan ke Bawaslu Provinsi NTT untuk ditindaklanjut. k) Dukungan Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Penetepan Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Di Kabupaten Manggarai Bawaslu Kabupaten Manggarai memiliki beberapa strategi pengawasan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi. Beberapa strategi itu yakni menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Dapil beserta pembagian jumlah kursinya; membuat pemetaan dapil dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan dapil serta mengawasi secara langsung proses penataan dapil oleh KPU Kabupaten Manggarai serta penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan agar pengawas dapat menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran serta penguatan kapasitas staf teknis dibawaslu Kabupaten Manggarai sangat penting untuk menjamin legimitasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Adapun waktu pelaksanaan kegaiatn dilakukan pada Rabu, 01 Februari 2023 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai yang dihadiri oleh ketua, anggota dan secretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai.
8 l) Rapat Kerja Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Kabupaten Manggarai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan aturan turunan lainnya telah diberikan kewenangan mengelola anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan dalam mendukung proses pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah Rapat Kerja Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan. Kegiatan dimaksud adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai untuk memberikan penguatan terhadap proses Penanganan Temuan dan Laporan menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 07 Februari 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu dan dihadiri oleh ketua, anggota dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai. m) Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Gakkumdu di Kabupaten Manggarai Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan terhadap terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 di tiap tahapannya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai melaksanakan kegiatan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Gakkumdu di Kabupaten Manggarai. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada Jumat, 19 Mei 2023 bertempat di Aula Hotel Victory dengan peserta Sentra Penegak Hukum Terpadu dari unsur Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini bertujuan agar mencapai pemahaman dan pemikiran yang sama terkait penanganan pelanggaran yang ditangani Sentra Gakkumdu Manggrai. Kegiatan ini menghasilkan sebuah pemahaman tentang penarikan unsur-unsur pidana yang termuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum serta adanya dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Manggarai dan Kepolisian Resor Manggarai terhadap seluruh proses pada tahapan pemilu yang sedang berjalan.
9 n) Rapat Koordinasi Netralitas ASN di Bawaslu Kabupaten Manggarai ASN merupakan pemilih dalam pemilu. Namun untuk ASN diatur secara khusus terkait netralitas. Azas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Pengawasan netralitas ASN diatur dalam Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait pelanggaran netralitas ASN ini sesuai dengan mandat UU menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai yang tercantum dalam huruf d pasal 103 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Atas dasar itu wewenang inilah maka Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam kontek penegakan hukum tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Kegiatan berlangsung pada Rabu 10 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai yang dihadiri oleh ASN dilingkup Bawaslu Kabupaten Manggarai. Dalam kegiatan ini juga disampaikan potensi-potensi masalah yang ditimbulkan apabila ASN terlibat aktif menjadi bagian dari peserta pemilu. o) Rapat Kerja Penanganan dan Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Rapat Kerja ini dibuat sebagai wadah penyampaian, tata cara dan mekanisme penanganan pelanggaran dan temuan pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu Rapat Kerja ini melibatkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Manggarai dengan tujuan agar dalam melakukan penanganan pelanggaran baik itu temuan dan laporan dapat dilakukan lebih baik lagi serta meningkatkan pemahaman dan
10 pengetahuan yang lebih mendalam berkaitan dengan penanganan pelanggaran. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 12 Juni 2023 di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai yang dihadiri Ketua, Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai. p) Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Manggarai Rapat Kerja ini memiliki masksud dan tujuan yaitu sebagai wadah penyampaian, tata cara dan mekanisme penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 serta memiliki tujuan agar dalam melakukan penanganan pelanggaran baik itu temuan dan laporan dapat dilakukan lebih baik lagi serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam berkaitan dengan penanganan pelanggaran. Kegiatan berlangsung pada hari Senin, 12 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai. q) Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM Kegiatan dilakanakan dengan cara tatap muka yang menghadirkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaraan dan Penyelesaaian Sengketa Panwaslucam Se Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pentingnya memperhatikan dan mengetahui teknik serta taktik penyelidikan dalam melakukan penanganan pelanggaran. Tujuan penyelidikan untuk mempersiapkan dan menunjang kegiatan-kegiatan yang lain untuk mendapatkan keterangan, data, atau fakta secara optimal. Kegiatan berlangsung pada Minggu, 19 November 2023 di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai yang dihadiri Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Se Kabupaten Manggarai. r) Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Manggarai Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran Pemilu. Hal itu selalu bersentuhan dengan barangbarang yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Barang tersebut dapat diperoleh melalui hasil pengawasan maupun dari laporan masyarakat kepada Bawaslu. Divisi Penanganan
11 Pelanggaran memiliki peran penting dalam mengelola barang dugaan pelanggaran ini, oleh karena itu kegiatan ini bertujuan agar dalam mengelola barang dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan diselenggarakan pada Jumat, 22 Desember 2023 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai yang dihadiri ketua, anggota dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai. s) Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndnag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan aturan turunan lainnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai telah diberikan kewenangan mengelola anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan dalam mendukung proses pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administarasi Pemilu. Kegiatan dimaksud adalah dalam rangka melakukan penguatan kapasitas terkait Teknis Penanganan Pelanggaran dalam rangka persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam kegiatan rapat konsolidasi ini menghadirkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwaslucam Se Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini merupakan agenda penting tahun 2024 dengan harapan Bawaslu Kabupaten Manggarai memiliki persiapan yang matang dalam menyambut pemilihan umum serentak tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari MingguSenin, 4-5 Februari 2024 bertempat di Aula Hotel Revayah Ruteng dengan peserta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslucam Se Kabupaten Manggarai.
12 b. Dukungan Sumber Daya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia. Berdasakan hasil simulasi yang dilakukan, pelaksanaan Pemilu 2024 akan memberikan dampak beban kerja yang lebih bagi penyelenggara pemilu dan sekretariat. Kesiapan Bawaslu dalam menghadapi tahapan pemilu menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tahapan. Dibutuhkan soliditas dari seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk tetap fokus dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan ke depan. Bawaslu Kabupaten Manggarai secara kelembagaan memiliki 3 orang Anggota. Dalam menjalankan tupoksinya menurut undang-undang pemilu peran eksternal yaitu pencegahan pelanggaran, pengawasan tahapan, penindakan pelanggaran, menerima memeriksa, memediasi dan memutus sengketa proses pemilu, serta mengembangkan pengawasan partisipatif masyarakat sedangkan sekretariat memberikan pelayanan dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi yang diamanatkan dalam UU sebagai pengelolaan APBN dan/atau APBD yang harus dikelola diimpin oleh seorang yang berstatus PNS. Dalam pengelolaan organisasai Bawaslu disetiap tingkatan, memiliki dua unit kerja yaitu komisioner sabagai leading secktor dalam domain peran eksternal dan sekretariat sebagai leading sector dalam domain peran internal memberikan support atas kinerja eksternal tersebut. saling mendukung dan tidak terpisahkan, kesemuanya harus memiliki standar kinerja organisasi dalam pengelolaan organisasi publik yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah. Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam menjalankan fungsi penanganan dan penindakan pelanggaran dibantu dengan 3 orang ASN yaitu Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Staf Penanganan Pelanggaran. Dalam menjalankan tugasnya ASN bertanggungjawab untuk mendukung kerja anggota Bawaslu dalam melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran. Dalam menjalankan kerja penanganan dan penindakan masih dibutuhkan maksimal 2 orang tenaga teknis dalam membantu dan mendukung kerja-kerja penindakan. Hal ini berdasarkan pengalaman yang terjadi di Bawaslu Kabupaten
13 Manggarai dengan jumlah laporan pelanggaran pemilu yang meningkat dari Pemilu Tahun 2019. 2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu a. Penanganan Temuan dan Laporan 1) Temuan • Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggota Partai Politik Pada tahapan ini Bawaslu Manggari tidak menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu. • Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada tahapan ini Bawaslu Manggari tidak menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu. • Tahapan Pencalonan Pada tahapan ini Bawaslu Manggari tidak menangani tenuan dugaan pelanggaran pemilu. • Tahapan Kampanye Peserta Pemilu Tahapan kampanye pemilu menjadi tahapan yang perlu mendapat perhatian khusus. Pada tahapan ini sangat rentan dengan terjadinya pelanggaran pemilu. Di Wilayah Manggarai pada tahapan ini terdapat 2 temuan pelanggaran pemilu. Temuan tersebut terdiri dari : Temuan terhadap netralitas ASN atas nama Yus Maria D. Romas, Ek. Yang bersangkutan pada 26 Januari 2024 mengikuti kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertempat di Stadion Golodukal Kelurahan Golodukal Kecamatan Langke Rembong. Atas tindakan ini Bawaslu Kabupaten Manggarai telah mengambil tindakan pencegahan yaitu dengan menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan untuk tidak mengikuti kegiatan kampanye. Pada tanggal 29 Februari 2024 sebuah media https://www.swarantt.net/guru-sma-negeri-di - manggarai-hadiri-kampanye-akbar-ganjar-mahfud/4/
14 merilis berita dimana dalam pemberitaan tersebut disampaikan bahwa seorang ASN atas nama Yus Maria D. Romas mengikuti kampanye calon presiden Ganjar Pranowo. Berdasarkan informasi awal ini Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan penelusuran kepada: ✓ Sekretaris BKPSDM Kabupaten Manggarai, bahwa Sekretari BKPSDM Kabupaten Manggarai atas nama Robertus Tarsisianus Sempel, S.Hut menjelaskan bahwa Bupati Manggarai sudah mengeluarkan surat edaran nomor : BKPSDM.862/765/VII/2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawa Negeri (PPNPN) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada tanggal 24 Juli 2023. ✓ Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Langke Rembong, bahwa hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Manggarai per tanggal 20 Januari 2024 di SMA Negeri 2 Ruteng mendapatkan informasi bahwa, oknum ASN dengan inisial YR adalah Yus Maria D.Romas dan masih aktif mengajar di SMA Negeri 2 Ruteng. Bahwa Kepala Sekolah SMAN 2 Ruteng atas naa Tarsisius Jayagoni, S.Pd menjelaskan kehadiran dari Ibu Yus Maria D.Romas dilokasi kampanye Ganjar Pranowo merupakan inisiatif dari dirinya sendiri dan tidak ditugaskan atau mengatasnamakan lembaga atau SMAN 2 Ruteng. Oleh karen itu, berdasarkan informasi awal dan hasil penelusuran diatas, Bawaslu Kabupaten Manggarai menetapkan informasi awal ini sebagai temuan. Registrasi atas temuan
15 dini dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024 dan kemudian dilanjutkan dengan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi atau keterangan. Dari hasil klarifikasi yang bersangkutan mengakui bahwa ia hadir bersama salah satu teman yang berstatus ASN di tempat kerja yang sama dengan nama Theresia Kurniati. Setelah dilakukan klarifikasi dan berdasarkan hasil kajian bahwa terhadap kedua ASN yang ikut dalam kampanye terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN. Atas hal ini Bawaslu Kabupaten Manggarai merekomendasikan temuan ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai dengan laporan ini dibuat Komisi Aparatur Sipil Negar belum memberikan atau menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran netralitas ASN yang telah disampaikan. Selain temuan terhadap Netralitas ASN, pada masa kampanye juga Panwaslucam Langke Rembong pada kampanye yang dilakukan di tanggal 07 Februari 2024 seorang pejabat negara dalam hal ini Wakil Bupati Manggarai atas nama Heribertus Ngabut, S.H mengikuti kampanye salah satu caleg Partai Golkar Dapil 1 Relianimul Teta dengan menggunakan fasilitas negara. Berdasarkan hasil pleno di tingkat pimpinan Bawaslu Kabupaten Manggarai, temuan ini diregistrasi pada tanggal 20 Februari 2024. Berdasarkan temuan yang telah diregistrasi, Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu dengan hasil pembahasan adalah melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang terlibat baik itu
16 terlapor, saksi, maupun pelapor itu sendiri serta mengumpulkan alat bukti yang ada. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan kemudian dibahas kembali dalam pembahasan kedua dengan pemaparan hasil penyelidikan baik oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Dari hasil pembahasan yang dilakukan bahwa terhadap temuan ini dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Dengan demikian adanya laporan hasil penyelidikan dan hasil pembahasan Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan pleno dengan putusan bahwa terhadap temuan ini tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan atau dihentikan. Laporan lainnya disampaikan oleh Rofinus Madi atas dugaan politik uang yang terjadi di Kampung Ajang Desa Bangka Ajang Kecamatan Rahong Utara. Laporan pada pokoknya menyampaikan bahwa Pada hari Senin, 19 Februari 2024, Pukul 21.00 WITA bertempat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara saya Rofinus Madi Calon Legislatif Dapil 3 Nomor Urut 2 Partai Kebangkitan Bangsa mendapat informasi atau pengakuan dari saksi bernama Gregorius Ara, maka laporan ini masih dalam kurun waktu sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 ayat (3). Adapun kronologis peristiwa dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan Terlapor berdasarkan pengakuan dari saksi bernama Gregorius Ara kepada saya menerangkan bahwa keluarga dan masyarakat di Kampung Ajang Desa Bangka Ajang dijanjikan meteran Listrik 450 Watt dari Terlapor. Perjanjian itu disampaikan Terlapor saat melakukan kunjungan ke Kampung Ajang, Desa Bangka Ajang, Kecamatan Rahong Utara pada hari Jumat, 19 September 2023 . Selain Saksi
17 Gregorius Ara, salah satu saksi lainnya yang menghadiri kunjungan dari Terlapor sekaligus penerima meteran listrik 450 Watt dari Terlapor ialah warga kampung Ajang bernama Yowanita Tamul. Bahwa dalam keterangannya, Yowanita Tamul mengaku telah menerima meteran dari Terlapor. Saksi Yowanita Tamul kepada Pelapor juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan Terlapor. Saksi Yowanita Tamul menerangkan bahwa kehadiran Terlapor saat itu untuk membagi meteran listrik 450 watt kepada saksi dan warga lainnya yang belum memiliki meteran listrik. Pemberian meteran listrik 450 Watt yang dimaksudkan ialah dengan tujuan atau dengan syarat, para penerima meteran listrik tersebut harus memilih Terlapor atau saudara VINSENSIUS SUPARDI. S.I.KOM.,M.I.KOM yang merupakan rekan Calon Legislatif separtai Pelapor yakni; Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 8 dalam Pemilihan Legislatif tahun 2024. Adapun bukti yang dikantongi ialah, berupa rekaman dari saksi Yowanita Tamul selaku penerima meteran dari Terlapor yang mengungkapkan dalam bahasa Manggarai. Bahwa saksi mengakui sebagaimana yang dikutip secara verbatim dari rekamannya sebagai berikut; ”Terus ga, ot mangan dami du hitu ga, pikir daku du hitu aku kanang ata sina, ise ende ga, toe manga con eme agu ise ende ami, mai weli tae daku ga papa STANIS cala ngance nggo kami ga, cala dapat ise ende ata mesen dapat meteran. Mai tae diha ga, enu konem pos ite sina mentoe beda kartu keluarga bo meu ga. Akhir ow mangan du hitu ga, kumpul laku kartu kelurga dise ende du hitu, mai tae diha du hitu ga asi kk di Ende Kong mbaram KTP di edu wa mai. Agu sekalian
18 kumpul kartu keluarga dami du hitu. Cai nggo du hitu, mai tae di papa Stanis ga, tanggal hitu hia main kumpul lau ise Yane mbaru dise to pe. Memang dami du hitu pe, toe de manga kumpul kartu keluarga to, mai tombo nggo kaud diha bagi ise sot toe manga dapat meteran tae diha. Aku ngance bantu ise ende ema landing ga meteran empat stengah, meteran empat stengah ho tae diha ngance bantu liha tapi ga, ngance bantu laku meu, eme ngance dapat meteran meu nuk aku le tanggal 14. Ow mangan dami du du hitu ga kumpul Kartu Keluarga. Manga kole ata usul nggos du hitu ga, co amit hot manga meteran ge ite cala ngance dapat ela kami cepisa mbaram nggo one ite kami cepisa. Landing wale diha du hitu ga, toe janji laku, ende tae diha, ata ngance laku ise sot toe manga meteran karena sebelum hari H tae diha ga meteran ga masuki eme toe dapat meteran sebelum hari H tae diha asi TUSUK AKU. Hitu JANJI diha du hitu janji di pa Sensi Caleg PKB No 8. (arti: saksi atas nama Yowanita Tamul yang menerima meteran dari saudra terlapor kurang lebih 24 orang dan sudah dipasang kesetiap rumah yang dijanjikan oleh saudara Terlapor. Dalam materi kampanyenya, Terlapor meminta kepada masyarat/Peserta kampanye untuk mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dengan menjanjikan akan diberikan Meteran Listrik secara Gratis, dengan syarat harus memilih Terlapor sebagai sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nomor urut 8 dari Daerah Pemilihan Manggarai III, Kec.Lelak, Kec. Ruteng, dan Kec.Rahong Utara) pada Pileg 14 Februari 2024). Bahwa Saksi atas Nama HERMAN LON NATU juga bersaksi bahwa saudara Herman Lon Latu Pernah Memberikan Uang Sebesar
19 Rp 400.000 Untuk Memasang Instalasi Listrik Yang dijanjikan oleh Terlapor dan Timnya. Uang Sebesar Rp. 400.000 sudah diserahkan kepada Tim dari Terlapor dan instalasi sudah dipasang namun Pada saat Meteran Mau dipasang Pihak Terlapor Membatalkan dikarenakan Wajib PILIH dari Keluarga bapak Herman Lon Natu tidak lebih dari 2 orang dan karena dugaanya keluarga besar dari bapak Herman Lon Natu Memilih Caleg dari Partai lain. Hingga saat ini rumah dari bapak Herman Lon Latu dirumahnya tidak ada meteran listrik hanya tersisa instalasi listrik. Menurut saksi atas nama Yowanita Tamul yang menerima meteran dari saudra terlapor kurang lebih 24 orang dan sudah dipasang kesetiap rumah yang dijanjikan oleh saudara Terlapor. Bahwa sebagai tindak lanjut dari janjinya tersebut, Terlapor telah menyerahkan Meteran Listrik 450 watt kepada saksi YOWANITA TAMUL pada hari RABU tanggal 22 NOVEMBER 2023. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Gregorius Ara baru menyampaikan kepada saya selaku Pelapor pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 pukul 21.00 WITA, bertempat di Beokina, Desa Golo Langkok dan menerima rekaman dari saksi YOWANITA TAMUL pada hari yang sama dari Saksi Gregorius Ara. Atas laporan ini Bawaslu Manggarai melakukan kajian yang didampingi oleh kejaksaan dan kepolisian. Atas hasil penyelidikan terhadap laporan ini dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dihentikan proses penanganannya. • Tahapan Masa Tenang Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Manggarai tidak melakukan penanganan temuan pelanggaran pemilu.
20 • Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada tahapan ini terdapat temuan yang ditangani Panwaslucam diantaranya Kecamatan Reok. Panwaslucam Reok mendapat pelimpahan melakukan penanganan atas pelanggaran yang dilakukan PPK Reok pada sub tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan. Pada tanggal 2 Maret 2024, pukul 11.30 WITA dilaksanakan pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten Manggarai untuk hari ketiga. Pleno rekapitulasi dilaksanakan untuk kecamatan Reok dengan menghadirkan kelima anggota PPK Reok. Pleno dilakukan dengan mekanisme PPK membacakan D-Hasil Kecamatan reok mulai dari Presiden, DPR, DPD, DPRD propinsi dan diakhiri dengan DPRD Kabupaten. Setelah pembacaan Hail pleno pemilihan Presiden dan wakil presdien, kadiv Teknis KPU Kabupaten Manggarai mempersilahkan Saksi dan pengawas untuk mencocokkan data yang dimiliki dengan hasil yang dibacakan oleh PPK, namun dari saksi peserta pemilu tidak ada catatan keberatan. Kemudian selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai. Berdasarkan catatan yang diperoleh oleh Bawaslu dari Panwaslu kecamatan dan hasil rekapan data yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Beberapa catatan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yakni pertama pemilih disabilitas, kedua jumlah surat suara yang dikembalikan dan sisa surat suara. Berdasarkan masukkan dari saksi dan bawaslu sehingga dilakukan Pembetulan. Setelah pembacaan D hasil DPR RI, Bawaslu manggarai meminta klarifikasi terhadap informasi tentang TPS 4 Kelurahan Baru bawaslu meminta klarifikasi terkait infromasi tentang temuan pengawas TPS terkait pemilih pengguna KTP dengan Alamat di keluar TPS 4 Baru. Temuan ini disampaikan berawal mula dari adanya informasi bahwa KPPS tidak memberikan daftar hadir untuk ditanda tangani oleh pemilih. Dari laporan yang didapatkan bahwa di TPS
21 tersebut tidak ada Daftar Hadir baik untuk pemilih DPT, DPTB dan DPK. Berdasarkan kondisi ini, Panwaslu Kecamatan Reok sudah memberikan saran perbaikan kepada PKK untuk diteruskan kepda PPS dan KPPS namun tidak ditindak lanjuti perbaikan terhadap administrasi daftar hadir ini. Ketika ditanyakan tentang informasi ini PPK Reok memberikan Jawaban bahwa ada daftar hadir ada dan hanya dicentang oleh KPPS bukan ditanda tangani oleh pemilih. Untuk DPTb dan DPK ditanda tangan didaftar hadir mereka. Lebih lanjut dikatakan bahwa PPK sudah memberikan instruksi kepada KPPS menanda tangani daftar hadir dan KPPS tidak menjalankan instruksi untuk meminta pemilih menandatangani daftar Hadir tersebut. Hal ini berdampak pada tidak profesionalnya adalah KPPS menjalankan tugas di TPS Dimana ada prosedur administrasi yang tidak dilakukan yakni daftar hadir harusnya ditanda tangani oleh pemilih sebelum ketua KPPS memberikan suarat suara. Diakhir pemungutan suara PTPS kesulitan untuk mengecek siapa saja pemilih DPK. Setelah melakukan penelusuran Bersama dengan PKD dan Panwascam ditemukan bahwa ada Pemilih DPK tidak beralamat di TPS 4 Kelurahan Baru. Berdasarkan kondisi ini kemudian PTPS konsultasi dengan Panwaslu Kecamatan Reok dan akhirnya dikeluarkan Rekomendasi PSU ditanggal 20 Februari 2024 Dengan bukti KTP salah seorang pemilih. Dokumen rekomendasi PSU disampakan PTPS kepada Ketua KPPS dan juga Salinan disampaikan kepda PPK saat pelno berlangsung. Dari hasil kajian yang dilakukan mencapai kesimpulan bahwa adanya pelanggaran kode etik dari sikap tidak profesional yang dilakukan KPPS Reok sehingga berdasarkan hal ini melalui Bawaslu Kabupaten Manggarai menyampaikan rekomendasi pelanggaran kode etik yang dilakukan KPPS Reok ke KPU Manggarai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
22 • Non Tahapan Pada Tahun 2023 Pada Tahun Anggaran 2023 Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pengawas Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng. Terhadap dugaan pelanggaran ini Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan kajian yang dimulai dari proses klarifikasi sampai pada kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan. Pengawas Desa Compang Dalo atas nama Gonsaga Jomon melakukan sebuah tindakan yang diduga sebagai Tindakan sikap tidak netral dan tidak profesional sebagai penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. Tindakan tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2023 bertempat di Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong. Gonsaga Jomon melakukan Tindakan yaitu mengunggah postingan yang diduga memberikan dukungan terhadap beberapa bakal calon legislatif di beberapa dapil di wilayah Kabupaten Manggarai. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan Gonsaga Jomon mengaku tindakan yang dlilakukan adalah benar atas kesadaran dari diri sendiri dan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dari hasil klarifikasi dan adanya konfirmasi terkait bukti yang disampaikan kepada Gonsaga Jomon maka Bawaslu Kabupaten Manggarai melalui kajian dugaan pelanggaran dan hasil pleno menyatakan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini mengakibatkan Gonsaga Jomon diberi sanksi berupa sanksi peringatan. 2) Laporan • Tahapan Verifikasi Partai Politik Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Manggarai tidak melakukan penanganan laporan pelanggaran pemilu. • Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Manggarai tidak melakukan penanganan laporan pelanggaran pemilu.
23 • Tahapan Pencalonan Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Manggarai tidak melakukan penanganan laporan pelanggaran pemilu. • Tahapan Kampanye Sebanyak 4 Laporan yang dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Manggarai pada tahapan kampanye ini. Laporan tersebut antara lain: Laporan pada tahapan kampanye yang disampaikan oleh Priska Pi terhadap kampanye yang dilakukan di rumah adat yang difungsikan sementara untuk menjadi tempat beribadah umum. Pada hari Minggu, 28 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Rumah Gendang Kenda, Kecamatan Wae Ri'i , misa dilakukan di rumah gendang di karenakan gereja sedang ada pembangunan. Setelah selesai misa pengumuman yang disampaikan oleh Panitia Pembangunan Gereja Stasi Kenda atas nama Yeremias Jefrisan Aquino yang menyampaikan bantuan pembangunan gereja. Pengumuman dibacakan nama penyumbang peserta pemilu beserta nominal bantuan untuk pembangunan gereja. Nama yang disebut antara lain : Sumbangan dari Caleg Atas nama Ipi Soe sekitar Rp 5.000.000,-, Sumbangan Calon Provinsi Osi Gandut, Sumbangan Calon Pusat Agustinus Arifin dan Isidorus Ben. Setelah membaca nominal dan nama penyumbang, Ketua Panitia Pembangunan Stasi Kenda mengajak umat untuk memilih semua nama yang disebutkan pada hari pemilihan tanggal 14 Februari 2024 Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri’i. Dari kejadian tersebut Priska Pi melaporkan hal ini ke Bawaslu Kabupaten Manggarai. Setelah laporan diterima Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan kajian awal dengan
24 kesimpulam laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga Bawaslu Kabupaten Manggarai menyampaikan perbaikan laporan paling lama 2 hari sejak pemberitahuan laporan disampaikan. Sampai pada batas waktu yang ditentukan Priska Pi tidak melengkapi laporan dimaksud dengan demikian laporan tidak diregistrasi. Laporan yang disampaikan oleh Agustinus Harsi yang terjadi di masa kampanye. Pada hari Kamis, 15 Februari 2024 terjadi pertengkaran atau keributan antara Bapak Samuel Banus Ban bersama istrinya Koriyati Daiman dengan saudara Largus Sun sebagai team kampaye dari Caleg partai Nasdem Ferdinandus Purnawan Naur/Ferdi Naur yang pada intinya memaksa untuk kembalikan satu ekor Babi dan uang sebesar Rp. 150,000( seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah di berikan sebelumnya dengan maksud untuk memilih Caleg Ferdinandus Purnawan Naur, S.T, Nomor urut 1 dari Partai Nasdem Dapil 4 Kabupaten Manggarai. Menurut Ibu Kori peristiwa keributan tersebut membuat malu dan kecewa karena sesungguhnya mereka (suami istri) mengakui telah memilih dan mencoblos Caleg Nomor 1 atas nama Ferdinandus Purnawan Naur pada Tanggal 14 februari 2024. Peristiwa ini diketahui setelah Bapak Samuel dan Ibu Kori datang kerumah Gendang Rura sore harinya di tanggal 15 Februari 2024 pada 19.00 wita, setelah kembali dari kebun dan menceritakan peristiwa tersebut. Yang membagi satu ekor babi adalah Saudara Yohanes kenedy/Jhon, sedangkan yang memberikan uang pada tanggal 8 Februari 2024 pagi adalah Sdr.Fery/Pey diarahkan untuk memilih Caleg Ferdinandus Purnawan Naur dengan Nomor Urut 1. Selanjutnya penyerahan uang oleh Terlapor
25 kepada Fery/Pey, saat Caleg Ferdinandus Purnawan Naur mengadakan pertemuan tanggal 7 Februari 2024 di Rumah Saudara Yohanes Kenedi Jhon di Rengkus Desa Rura, Kec. Reok Barat. Dan menurut informasi warga yang lain mendapatkan Babi yang juga diduga berasal dari caleg Nasdem tersebut. Setelah kejadian tersebut Bapak Samuel dan Ibu Kori selalu datang ke rumah dan menceritakan, sehingga semua warga masyarakat lebih khusus pemilih di ---TPS 2 Rura, Kecamatan Reok Barat mengetahui peristiwa bagibagi uang tersebut. sehingga banyak masyarakat kecewa dan meminta untuk segera melaporkan ke penegak hukum karena telah terjadi pelanggaran pemilu. Sehingga saya/Pelapor sebagai warga pemilih berinisitif untuk melaporkan Kasus Tindak Pidana Pemilu bagi-bagi uang (money Politic). Setelah laporan diterima Bawaslu Kabupaten Manggarai membuat kajian awal dengan kesimpulan terhadap laporan ini tidak memenuhi syarat materil. Bawaslu Kabupaten Manggarai memberikan kesempatan kepada Agustinus Harsi untuk melengkapi laporan tersebut. Namun sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak melengkapi laporan tersebut sehingga laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil • Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana yang dilaporkan oleh Yeremias Guntur yang terjadi di Desa Rura Kecamatan Reok Barat pada tahapan kampanye. Dalam pokok laporan berisi bahwa berdasarkan informasi yang berkembang juga di ceritakan terus menerus masyarakat Rura, bahwa Ibu Kory pada hari Kamis, 15 Februari 2024 terjadi pertengkaran/keributan hebat antara suaminya Samuel Banus Ban/samuel bersama dirinya, dengan saudara Largus Sun/emad de Undik team kampaye dari salah satu Caleg
26 partai Nasdem, Ferdinandus Purnawan Naur/Ferdi Naur, intinya memaksa untuk segera kembalikan satu ekor Babi dan uang sebesar Rp. 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah di berikan sebelumnya dengan maksud untuk memilih Caleg Ferdinandus Purnawan Naur, S.T, Nomor urut 1 dari Partai Nasdem Dapil 4 Kabupaten Manggarai. Peristiwa yang diuaraikan pada poin diatas, Pelapor mengetahui secara langsung Tanggal 29 Februari 2024, setelah Bapak Agustinus Harsi/Gusti menunjuk dan memperlihatkan Foto dan Video malaui HP, bahwa kepada Pelapor memperlihatkan Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu Rupiah) dan video pengakuan Penerimaan Uang dan Seekor Babi oleh Bapak Samuel dan Ibu Kori dari terduga Caleg Partai Nasdem Nomor urtut 1 Saudara Ferdinandus Purnawan Naur melalui Sdr. Yohanes Kenedy dan Sdr. Fery/Pey. Dan berdasarkan hasil penelusuran berita media sorotntt.com/diduga tak ada suara timses salah satu caleg partai Nasdem Dapil 4 Kabupaten Manggarai Menagih Kembali Babi dan Uang ;dan perwirasaru.co.id/Timses Salah Satu Caleg Partai Nasdem Dapil 4 Kabupaten Manggarai Menagih Kembali Babi dan Uang Gegara tak ada Suara. Bahwa yang membagi satu ekor babi adalah Saudara Yohanes kenedy/Jhon, sedangkan yang memberikan uang pada tanggal 8 februari 2024 pagi adalah Sdr.Fery/Pey diarahkan untuk memilih.Calerg Ferdinandus Purnawan Naur dengan nomor urut 1,-. Selanjutnya menurut keterangan saudara Agustinus Harsi terjadinya penyerahan uang kepada Fery/Pey, saat Caleg Ferdinandus Purnawan Naur pada saat pertemuan tanggal 7 februari 2024 di Rumah Saudara Yohanes KenediJhon di Rengkus Desa Rura, Kec. Reok Barat. Dan menurut informasi ada beberapa warga yang lain mendapatkan Babi yang diduga berasal dari caleg Nasdem tersebut. Untuk menguatkan bahan atas aduan/laporan, Pealapor sertakan bukti-bukti foto-foto dan video kejadian Tndak Pidana Pemilu melaui HP saya/Pelapor,
27 dan hasil print dari media sorotntt,com dan co.id ,- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukan dan membuktikan Para Terlapor/Teradu telah melakukan dugaan Politik Uang (Money Politic) atau Materi lainnya. Pelapor menilai Para Terlapor telah melawan prinsip-prinsip Pemilu yang bebas, jujur, mandiri, berkepastian hukum, tertib dari segala bentuk kecurangan pemilu. Laporan ini dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil untuk selanjutnya diregistrasi dan dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Dari hasil pembahasan pertama ditetapkan Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan pemeriksaan dengan mengambil keterangan dari para pihak yang didampingi oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Dari proses kajian yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai bahwa terhadap kasus ini telah memenuhi unsur pelanggaran pidana dan kemudian diserahkan ke proses penyidikan. Proses penyidikan dilakukan selama 14 hari kerja dengan melakukan pemeriksaan kepada para pihak. Dari hasil penyidikan diserahkan ke kejaksaan namun dengan hasil berkas ditolak. Dikarenakan berkas perkara pidana pemilu ditolak, maka kepolisian segera melakukan gelar perkara penghentian penyidikan. Oleh karena itu, terhadap kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di tahapan kampanye dihentikan. • Tahapan Masa Tenang Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Manggarai tidak melakukan penanganan laporan pelanggaran pemilu. • Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Terdapat 2 laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan ini. Selain penanganan yang dilakukan Pengawas Kabupaten terdapat 1 penanganan yang dilakukan pengawas kecamatan Cibal. Laporan dimaksud yaitu :
28 Penanganan yang dilakukan di tingkat Kabupaten yaitu terhadap laporan yang disampaikan oleh Hendrikus Johan dengan pokok laporan adalah bahwa Kami Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Peduli PEMILU Jujur dan Adil (terlampir) menanggapi pemeberitaan pada media VoxNtt.com dan Manggarainews.com dirilis pada tanggal 24 Februari 2024 terkait dugaan kasus kecurang PEMILU yang terjadi di TPS 006 Rabok, Desa Loce, Kecamatan Reok Barat (terlampir). Sehingga Kami tergerak untuk mencari tahu lebih lanjut pemberitaan ini. Dari hasil penelusuran, Kami mendapati bahwa dari 216 wajib pilih yang ada di Daftar Pemilih Tetap (terlampir),1 pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan, dan 1 pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus sehingga total jumlah pengguna hak pilih sebanyak 218 berdasarkan C1 Pleno. Merujuk pada data yang dikumpulkan di lapangan dan juga berdasarkan pada keterangan yang diperoleh dari warga setempat yaitu Adrianus Mikael Mayun, Dionisius Tomo, dan Fransisko Rudiasmin, bahwa bukan hanya 3 orang yang tidak berada di tempat pada PEMILU tanggal 14 Februari 2024 lalu, tetapi 45 orang (NAMA TERLAMPIR). Mirisnya adalah hak pilih mereka digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan informasi yang kami dapat bahwa TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA menggunakan rumah warga setempat atas nama KORNELIS JERONIN. Dari 45 orang ini, dua (2) diantaranya berhasil kami hubungi melalui Whatsapp; 1) Atas nama KRISTINA INIK. Berdasarkan keterangannya pada hari pemungutan suara bahwa Saudari Kristina Inik tidak berada di Kampung Rabok tetapi berada di Labuan Bajo serta yang bersangkutan
29 ini tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena ia berhalangan atau sedang sibuk menyusun tugas akhir (skripsi); 2). Atas nama MARIANA DEWI SARTIKA. Yang bersangkutan ini sudah tidak tinggal di Rabok lagi karena telah berkeluarga dan sekarang telah tinggal di Padang Gaya, RT 010/RW 005, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Dan pada hari pemungutan suara Ia menggunakan hak pilihnya di TPS 008 Kelurahan Wangkung. Berdasarkan beberapa kejadian yang dianggap janggal ini, kami menduga bahwa praktik kejanggalan yang berlangsung selama pemilihan di TPS 06 Rabok, Desa Loce, Kecamatan Reok Barat diduga terencana. Berdasarkan Uraian Kejadian di atas, kami menemukan beberapa kejanggalan dan pelanggaran dalam pelaksanaan PEMILU di TPS 006 Rabok: Tempat pemungutan suara (TPS) 006 Rabok, Desa Loce menggunakan rumah warga atas nama Kornelis Jeroni dan Ketua KPPS (Rafael Adi) KPPS TPS 006 Rabok, Desa Loce secara sengaja menggunakan hak pilih dari 45 orang yang tidak hadir. Dari laporan yang diterima dan setelah diregistrasi Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu dengan hasil dilakukan kajian yaitu pemanggilan terhadap para pihak untuk dimintai keterangan. Dari hasil penyelidikan disampaikan bahwa adanya perbuatan pidana yang dilakukan namun tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung perbuatan pidana dimaksud. Atas hal ini Bawaslu Kabupaten Manggarai berdasarkan hasil pleno menyatakan terhadap dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di tahapan pemungutan suara dihentikan. Penanganan yang dilakukan di tingkat Kecamatan yaitu Kecamatan Cibal yang pada pokok laporannya
30 menyatakan bahwa setelah menerima C Salinan dari saksim kemudian kami menelaah danmeneliti satau persatu mulai dari Calon DPR RI, DPR Provinsi, Dan DPR Kabupaten, patut diduga adanya penggelembungan suara khususnya di TPS 001 Welu, Desa Welu Kecamatan Cibal. Karena adanya selisih suara yang signifikan antara syarat suara yang digunakan dan surat suara yang diperoleh partai politik dan calon. Pada tanggal 21 Februari 2024, Pukul 18.00 sampai dengan pukul 23.00 wita pleno Rekapitulasi Desa Welu dilaksanakan. Dan sesuai dengan dugaan ada selisih perolehan suara yang berakibat pada proses perhitungan suara ulang di tingkat PPK. Dalam proses perhitungan ulang, saksi dari Partai Hanura meminta agar : A. Model C 1 Pembertahun dihitung ulang untuk disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan, tetapi kenyatannya tidak diizinkan oleh PPK. B. Daftar hadir dari TPS 001 Welu, Desa Welu diminta untuk ditunjukan kepada saksi (dilayani PPK). 3. Daftar hadir DPK beserta KTP diminta oleh saksi, daftar hadir ditunjukan kepada saksi, KTP-EL tidak ditunjukan. Oleh karena itu, selaku saksi dari Partai Hanura menginisiasi dan menelusuri lebih lanjut sehingga menemukan salah satu dari lima orang terdaftar dalam DPK berasal dari kecamatan lain. Setelah dilakukan kajian bahwa terhadap pelanggaran ini dinyatakan adanya pelanggaran dari KPPS yang bersikap tidak professional dan tidak cermat dalam menjalankan tugas. Dari hasil kajian ini melalui Bawaslu Kabupaten Manggarai mengirimkan rekomendasi pelanggaran kode etik ke KPU Manggarai.
31 b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan Pemilihan Umum yang kental dengan kontestasi politik dan persaingan antar peserta pemilu membutuhkan peran peradilan sebagai jalan penyelesaian masalah. Hadirnya Bawaslu sebagai pengawas pemilu sekaligus sebagai alternatif untuk menciptakan sistem hukum yang efisien dan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Bawaslu Kabupaten Manggarai telah menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran terbukti dengan 8 pelanggaran yang telah ditangani. Diantaranya adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pelanggaran netralitas ASN. Sedangkan untuk putusan sendiri Bawaslu Kabupaten Manggarai tidak menangani mediasi maupun adjudikasi yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu. Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPPS di dua kecamatan telah disampaikan kepada KPU Manggarai dengan hasil bahwa terhadap rekomendasi tersebut KPU telah menindaklanjuti dengan memberikan pembinaan terhadap KPPS yang melakukan pelanggaran tersebut. Rekomendasi pelanggaran netralitas ASN Bawaslu Manggarai telah menyampaikan kajian dugaan pelanggaran dan rekomendasi pelanggaran netralias ASN ke Komisi Aparatur Sipl Negara namun sampai saat laporan ini dibuat belum ada jawaban atas rekomendasi yang disampaikan. c. Trend Pelanggaran Pemilu Di tengah kontestasi politik yang sangat kompetitif, proses dan tahapan Pemilu 2024 diwarnai banyak pelanggaran. Bawaslu Manggarai dalam setiap tahapan telah menangani total 8 pelanggaran baik temuan maupun laporan. a) Temuan • Tahapan Verfikasi Keanggotaan Partai Politik Tidak adanya penanganan temuan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Manggarai • Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
32 Tidak adanya penanganan temuan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Manggarai • Tahapan Pencalonan Tidak adanya penanganan temuan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Manggarai • Tahapan Kampanye Pada tahapan kampanye adanya beberapa trend pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta kampanye pemilu dalam hal ini masyarakat maupun oleh peserta pemilu itu sendiri. Sebagai contoh diantaranya terdapat temuan pelanggaran Netralitas ASN dan Penggunaan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara. Pelanggaran terhadap Netralitas ASN ini ditemukan oleh Pengawas Pemilu dan sebagai Terlapor adalah ASN aktif atas nama Yus Maria D. Romas dan Theresia Kurniati. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah kedua ASN ini Ikut dalam kampanye Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo. ASN dalam hal ini telah melanggar Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 Huruf N angka 1 yang berbunyi: PNS Dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah dengan cara :ikut kampanye; dan juga aturan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022
33 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berbunyi: menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan. Pelanggaran terhadap Netralitas ASN ini ditemukan oleh Pengawas Pemilu dan Trend pelanggaran berikutnya ditemukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dengan Terlapor adalah Wakil Bupati Manggarai atas nama Herybertus Ngabut yang diduga mengikuti kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas negara. Yang bersangkutan diduga telah melanggar Pasal 521 junto Pasal 280 Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Pasal 280 Huruf H berbunyi “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; • Tahapan Masa Tenang Tidak adanya penanganan temuan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Manggarai • Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tidak adanya penanganan temuan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Manggarai
34 • Non Tahapan Pelanggaran tidak saja terjadi pada tahapan pemilu serentak Tahun 2024, namun pada non tahapan juga potensi pelanggaran banyak terjadi. Salah satu contoh Bawaslu Kabupaten Manggarai yang merupakan penemu dengan Terlapor adalah Pengawas Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng. Adapun trend pelanggaran adalah pengawas desa tidak bersikap professional dan bersikap netral yang dinyatakan dengan keberpihakan kepada bakal calon legislative pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Pengawas Desa telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi. “dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan perinsip penyelanggara pemilu yang salah satunya terdapat pada huruf c, yaitu adil, Pasal 6 Nomor 3 huruf E Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, tentang Proporsional,” dalam penyelenggaran pemilu penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan” dan Pasal 19 Huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: Tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. b) Laporan • Tahapan Verfikasi Keanggotaan Partai Politik Tidak adanya penanganan laporan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Manggarai • Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Tidak adanya penanganan temuan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Manggarai
35 • Tahapan Pencalonan Tidak adanya penanganan temuan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Manggarai • Tahapan Kampanye Trend pelanggaran yang sering terjadi pada tahapan ini adalah politik uang. Dugaan pelanggaran money politik ini dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia dan Peserta Pemilu dengan Terlapor adalah peserta pemilu dan peserta kampanye pemilu yang dalam dugaan telah melanggar larangan berkampanye dalam pasal 523 ayat 1 junt0 280 ayat huruf J Undang-undang pemilu Tahun 2017 yang berbunyi ’ Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 280 ayat 1 yang berbunyi ´ Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. • Tahapan Masa Tenang Tidak adanya penanganan laporan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Manggarai • Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Trend pelanggaran yang terjadi pada tahapan ini adalah adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia dengan Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu dalan hal ini KPPS yang diduga telah melanggara larangan pada Pasal 532 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara
36 seorang Pemilih menjadi tidak bemilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). d. Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah. Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran telah menghadirkan Sentra Gakkumdu sejak proses penanganan diawal dilakukan. Sebagai salah satu contoh apabila peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan atau tim kampanye mendatangi Bawaslu Kabupaten Manggarai untuk berkonsultasi mengenai larangan dalam tahapan kampanye dan konsekuensi pidana yang akan dialami apabila dilanggar, Bawaslu Manggarai menghadirikan kepolisian dan kejaksaan untuk mendampingi sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat dan detail mengenai larangan-larangantersebut. Juga dalam proses lainya apabila adanya laporan ataupun temuan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Manggarai juga menghadirikan dua lembaga ini yaitu kepolisian dan kejaksan untuk mendampingi selama proses penerimaan laporan dan temuan lalu kemudian dengan pendampingan dalam proses kajian lanjutan. Hasil Kajian Pengawas Pemilu terhadap berkas dugaan pelanggaran dan dikategorikan sebagai: 1) Pelanggaran Pemilu/pemilihan; Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud berupa: a) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu; b) Pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau c) Tindak pidana Pemilu. 2) Bukan pelanggaran Pemilu/pemilihan; atau 3) Sengketa Pemilu/pemilihan. Dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu yang bersifat pidana tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui
37 Kepolisian yang diteruskan ke Kejaksaan dan bermuara di Pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undangundang pemilu, tata cara penyelesaiannya mengacu kepada KUHAP. Karena menganut asas lex specialist derogate lex generali, maka aturan dalam undang- undang pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama, maka ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP menjadi tidak berlaku. Dalam proses pengawasannya Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan tugas mengawasi, mencatat dan melaporkan. Melakukan kajian atas temuan atau laporan adanya dugaan pelangganggaran dan meneruskannya kepada institusi yang berwenang. Maka dari itu kehadiran kepolisian dan kejaksaan sangat dibutuhkan untuk membantu kerja-kerja pengawasan dan penindakan di lembaga ini sehingga maksud dari terbentukanya Sentra Gakkumdu adalah adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Barang Dugaan Pelanggaran adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan yang diperlukan dalam investigasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilu dan Pemilihan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut selalu bersentuhan dengan barang-barang yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Barang tersebut dapat diperoleh oleh pengawas pemilu saat melakukan pengawasan maupun dari pihak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan kepada Bawaslu. Barang tersebut perlu dikelola secara baik dan tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
38 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diundangkan pada tanggal 22 juni 2018. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018, Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Barang Dugaan Pelanggaran adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan yang diperlukan dalam investigasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Untuk tujuan menyelesaikan proses pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang penanganan pelanggarannya sudah selesai namun barangnya masih dikuasai oleh jajaran Bawaslu, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat edaran yang memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Pada tanggal 30 Juni 2021, Bawaslu menerbitkan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Barang dugaan pelanggaran diperoleh oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota berasal dari dua sumber, yaitu hasil pengawasan dan laporan masyarakat. Menurut Pasal 3 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Barang Dugaan Pelanggaran meliputi: a. uang, barang, dan/atau alat yang diperoleh dari hasil pengawasan; dan b. uang, barang, dan/atau alat yang diduga digunakan untuk melakukan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan. Uang, barang dan/alat ini mempunyai hubungan langsung dengan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan: Perolehan barang dugaan pelanggaran bukan berdasarkan penyitaan sebagaimana benda sitaan, barang temuan, atau barang rampasan. Hal ini dikarenakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk menyita barang sebagaimana dimiliki penyidik atau penuntut umum dalam penanganan tindak pidana. Jenis barang dugaan pelanggaran dapat digolongkan berdasarkan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak merupakan barang yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan sifatnya benda bergerak terdiri atas benda : mudah menguap, mudah rusak, dan mudah terbakar. Sedangkan
39 berdasarkan wujudnya benda bergerak terdiri atas benda : padat, cair, gas, informasi elektronik dan dokumen elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu barang tidak bergerak misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buahbuahan di pohon yang belum dipetik, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik dan segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Adapun tujuan pengelolaan barang dugaan pelanggaran yaitu menjaga barang agar secara kualitas dan kuantitas tetap utuh dan memiliki nilai guna, mendukung proses penanganan pelanggaran dalam rangka membuktikan terjadinya suatu peristiwa. Selain tujuan dimaksud terdapat adanya unit pengelolaan terhadap barang dugaan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan . Unit Pengelola Barang dugaan pelanggaran adalah unit kerja yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pemilu dan pemilihan dengan tindakan mencatat, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan dan memusnahkan barang.Unit pengelola barang dugaan pelanggartan bertanggung jawab kepada Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa sesuai dengan tingakatannya. Tugas dari unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran diantaranya menerima peyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh pengawas pemilu, mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima kedalam buku register daftar barang bdugaan pelanggaran, menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya, mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya, mengeluarkan barang dugaan pelanggaran, melakukan pemulihan asset, memusnahkan barang dugaan pelanggaran. Selain menjalankan tugas dari unit pengelolaan barang dugaan pelangaaran diperlukan tempat penyimpanan barang dugaan pelanggaran.
40 Penyimpanan barang dugaan pelanggaran menjadi fokus perhatian Bawaslu. Pasal 10 Perbawaslu 19 Tahun 2018 berbunyi: 1. Tempat penyimpanan Barang Dugaan Pelanggaran berada pada kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat penyimpanan 2. Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tempat penyimpanan barang dugaaan pelanggaran harus memenuhi standar. Dalam hal kantor Bawaslu setempat tidak memeuhi standar, Bawaslu dapat bekerjasama dengan lembaga lain misalnya Bank Pemerintah, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Dalam pemilu serentak tahun 2024, di Bawaslu Kabupaten Manggarai terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu, namun barang dugaan pelanggaran tersebut tidak disita sebagai barang dugaan pelanggaran dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah Pasal 102 Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, salah tugas Bawaslu Kabupaten/kota adalah dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota. Monitoring dilakukan untuk memastikan kesiapan jajaran pengawas adhoc baik Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana untuk menunjang tugas kepangawasan selama tahapan pemilu tahun 2024 khususnya divisi penangan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses. Hasil dari monev yang dilakukan, Bawaslu Manggarai kemudian mengambil langkah cepat untuk menjawab persoalan yang ditemukan selama monitoring kepada jajaran pengawas adhoc dengan serangkain peningkatan kapasitas lanjutan melalui serangkaian kegiatan: • Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilu;
41 • Pelatihan Penyelidikan bagi jajaran pengawas adhoc oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Manggarai; • Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu yang melibatkan panwascam dan staf sekretariat; • Rapat koordinasi penyelesaian sengketa proses pemilu; Terhadap sarana dan prasarana, Sekertariat Bawaslu Manggarai memfasilitasi sekertariat Panwascam berupa sewa laptop serta printer yang cukup memadai untuk menunjang kerja pengawasan serta penanganan pelanggaran selama tahapan pemilihan umum tahun 2024. 4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Dalam pelaksanaan pemilu 2024, Bawaslu Manggarai menemui beberapa hambatan baik internal maupun eksternal dalam penanganan pelanggaran pemilu serentak tahun 2024. Hambatan internal adalah kesiapan sumber daya manusia dari jajaran staf khususnya staf disekretariat Bawaslu Manggarai yang khusus menangani penanganan pelanggaran pemilu yang dari sebelumnya berjumlah enam (6) orang menjadi dua (2) orang. Hal ini tentu menjadi sangat sulit karena banyaknya laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu yang di urus oleh 2 orang staf dengan waktu penanganan yang singkat. Sementara untuk sentra penegakkan hukum terpadu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) untuk anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Manggarai berjumlah 7 (tujuh) orang yang merupakan anggota dan staf Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran sebagai petugas pertama dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu. Sedangkan, anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian Manggarai berjumlah 6 (enam) orang, serta dari unsur Kejaksaan Negeri Manggarai 6 (enam) orang. Jumlah tersebut sangat tidak memadai untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dengan waktu penanganan yang sangat singkat, serta anggota Gakkumdu dari unsur Kejaksaan harus berbagi waktu dengan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur karena hanya ada satu kejaksaan serta masih bayak tugas di instansi asalnya. Selain itu hambatan eksternal adalah dari sisi regulasi. Undang-undang pemilu dan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu masih jauh dari kata sempurna. Waktu penanganan tindak pidana Pemilu yang singkat. Mekanisme
42 penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang merupakan dasar hukum formil atau hukum acara bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu menentukan waktu penanganan tindak pidana Pemilu dengan waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang terbatas tersebut mengakibatkan Sentra Gakkumdu Bawaslu Manggarai kesulitan dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu apalagi terdapat lebih dari satu kasus yang ditangani dalam satu waktu.
43 BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI a. Kesimpulan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 menjadi wadah bagi seluruh masyarakat dalam menentukan pilihan harus dilakukan secara profrsional. Oleh karena itu sebagai badan pengawas kita diharapkan menegakkan hukum dengan adil, taat, sesuai prosedur dan memberikan manfaat yang baik dalam proses pemilu. Bawaslu kabupaten Manggarai diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan dugaan pelanggaran pemilu di wilayah hukum Kabupaten Manggarai. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, administratif dan kode etik juga pelanggaran hukum lainnya. Keputusankeputusan yang dihasilkan dari proses penanganan pelanggaran wajib menghasilkan rasa adil bagi tiap pihak, baik sebagai penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat. Dari proses penanganan pelanggaran khususnya pelanggaran pidana yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai menambah daftar pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Penyaman presepsi dan pemahaman mengenai tugas dan pasal-pasal yang di larang dalam undangundang pemilu bersama Sentra Gakumdu harus ditingkatkan. Sehingga tidak adanya ego lembaga yang dikedepankan dalam mengambil Keputusan terhadap penanganan pelanggaran. b. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manggarai merekomendasikan sebagai berikut: 1. Perlunya penguatan kapasitas khususnya dalam proses persidangan administrasi yang dilakukan di Tingkat kabupaten; Mekanisme persidangan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pelatihan yang diberikan dberikan hanya pada staf divisi penindakan pelanggaran, sedangkan dalam proses persidangan dibutuhkan personil dengan masing-masing mempunyai peran dalam persidangan. Karena itu 113 dibutuhkan pelatihan khusus untuk menjalankan peran dalam proses penindakan pelanggaran administrasi. 2. Peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi seluruh staf khusus dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Manggarai.
44 Dengan jumlah staf di divisi ini hanya berjumlah dua orang saja sedangkan proses ini membutuhkan keterlibatan beberapa orang maka dibutuhkan pelatihan khusus untuk staf diluar divisi yang akan membantu pelaksanaan penindakan pelanggaran. 3. Penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksaaan penanganan pelanggaran. Adapun beberapa faktor yang dapat mendukung proses penanganan pelanggaran adalah sarana dan prasarana yang tentunya harus mendukung khususnya pada proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu yaitu ruang sidang yang memadai serta alat perekam dengan kualitas yang baik. Dengan kapasitas skretariat bawaslu kabupaten yang kurang memadai maka dibutuhkan ruangan khusus lainnya untuk proses penindakan.
45 LAMPIRAN FOTO PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN
46