MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA No. 103.20.040101
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
____________________________________________________
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PUSJASPERMILDAS TNI
DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KAPUSJASPERMILDAS TNI
NOMOR KEP/30/XII/2018 TANGGAL 17 DESEMBER 2018
TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA
KEPUTUSAN KAPUSJASPERMILDAS TNI
NOMOR KEP/30/XII/2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KAPUSJASPERMILDAS TNI
Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian pelaksanaan
tugas, wewenang, dan tanggung jawab personel Pusjaspermildas
TNI dalam suatu organisasi sesuai dengan kebijakan reformasi
birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pusat
Jasmani dan Peraturan Militer Dasar Tentara Nasional Indonesia.
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pengesahan Organisasi Dan Tugas Pusat Jasmani Dan
Peraturan Militer Dasar Tentara Nasional Indonesia;
4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/866/XI/2013 tanggal 7
November 2013 tentang Petunjuk Teknis Tulisan Dinas TNI;
5. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan TNI.
Memperhatikan : 1. Surat Telegram Kasum TNI Selaku Ketua Pelaksana RB TNI
Nomor ST/293/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan(SOP AP) di Satker Lingkungan TNI.
2. Hasil perumusan kelompok kerja Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pusat
Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : 1. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Pusjaspermildas TNI sebagaimana tercantum pada lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Pusjaspermildas TNI ini digunakan sebagai
pedoman bagi personel di lingkungan Pusjaspermildas TNI
dalam bekerja sesuai dengan prosedur standar yang telah
ditetapkan.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan
dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan
keputusan tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2018
Paraf: a.n. Panglima TNI
Kapusjaspermildas TNI,
Kabidstandfungjasmil:
Sapriadi, S.I.P.
Distribusi: Kabidbinor :
:
Kabidproglat :
:
1. Panglima TNI Kabidpermildas :
2. Kasum TNI Kataud
3. Irjen TNI
4. Koorsahli Panglima TNI Waka
5. Para Asisten Panglima TNI
6. Para Kabalakpus TNI
Lampiran Keputusan Kapusjaspermildas TNI
Nomor Kep/30/XII/2018/Pusjas
Tanggal 17 Desember 2018
A. PENENTUAN PENULISAN FORMAT SOP AP BAGIAN IDENTITAS SOP AP
NOMOR SOP : B/SOP AP-01/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : SURAT MASUK KE
PUSJASPERMILDAS TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah 2. Memiliki pengetahuan tentang Takah.
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Memiliki pengetahuan tentang kearsipan.
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat keluar 1. Buku Agenda
2. SOP AP Penyusunan ST/Sprin 2. Lembar Disposisi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur kegiatan Surat masuk tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap kelancaran dan resiko
hilangnya surat.
2
NOMOR SOP : B/SOP AP-02/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : SURAT KELUAR
PUSJASPERMILDAS TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang Takah.
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Memiliki pengetahuan tentang Kearsipan.
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Buku Agenda
2. SOP AP Penyusunan ST/Sprin 2. Lembar Disposisi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur kegiatan Surat masuk tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap kelancaran dan resiko
hilangnya surat.
3
NOMOR SOP : B/SOP AP-03/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PENYUSUNAN SURAT SARAN/
TANGGAPAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan terkait dengan permintaan
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar saran tanggapan.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat Masuk 1. Buku referensi
2. SOP AP Surat Keluar 2. Takah surat
3. Komputer/Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila penyusunansaran tanggapan tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap bobot/ isi saran tanggapan.
4
NOMOR SOP : B/SOP AP-04/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA Sapriadi, S.I.P.
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PENYUSUNAN SURAT
TELEGRAM/ SURAT PERINTAH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang penak yang akan
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah disusun.
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Mengetahui keterkaitan bahan referensi dengan
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar penak yang akan disusun.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mengetahui peraturan tentang penyusunan
tentang Pengesahan organisasi dan tugas peranti lunak.
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Penyusunan Penak 1. Buku referensi
2. SOP AP Surat Keluar 2. Term Off Reference
3. Komputer/Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Penyiapan bahan/materi penyusunan penak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
tidak dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap bobot/ isi penak dan
kelancaran pembuatan penak.
5
NOMOR SOP : B/SOP AP-05/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA Sapriadi, S.I.P.
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PENYUSUNAN KEPANITIAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang suatu kegiatan
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah yang akan dilaksanakan
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Mengetahui kemampuan personel yang akan ditujuk
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar pada suatu kegiatan
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mengetahui target waktu yang dibutuhkan
tentang Pengesahan organisasi dan tugas dalam menyelesaikan suatu kegiatan.
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Penyusunan Penak 1. Buku Agenda, Buku Verbal
2. SOP AP Pelaksanaan Sosialisasi 2. Term Off Reference
3. SOP AP Rakornis 3. Komputer/Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Prosedur Penyusunan Kepanitiaan tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kegiatan.
Kemungkinan akan terjadi kendala-kendala karena
adanya lebih dari satu kegiatan yang bersamaan yg
harus dikerjakan oleh seseorang.
6
NOMOR SOP : B/SOP AP-06/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA Sapriadi, S.I.P.
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : KEGIATAN RAPAT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang pokok bahasan
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah rapat.
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Mampu menyiapkan sarana dan prasarana
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar pendukung rapat.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mampu mengatur jadwal yang dapat dihadiri
tentang Pengesahan organisasi dan tugas oleh seluruh peserta rapat.
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat Keluar 1. Ruang rapat dan sarana kelengkapanya
2. SOP AP Penyusunan Penak 2. Bahan rapat soft/ hard copy
3. SOP AP Rakornis 3. Komputer dan infokus
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur kegiatan rapat tidak dilaksanakan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
secara baik dan benar maka akan berpengaruh
terhadap kehadiran peserta dan ketuntasan pokok
bahasan rapat .
7
NOMOR SOP : B/SOP AP-07/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA Sapriadi, S.I.P.
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PENYUSUNAN RENCANA
KEGIATAN (RENGIAT)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki kemampuan penyelenggaraan suatu
tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional kegiatan
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional
Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Mengetahui mekanisme tugas dan fungsi
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar penyelenggaraan kegiatan
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mengetahui target waktu yang dibutuhkan
tentang Pengesahan organisasi dan tugas dalam menyelesaikan suatu kegiatan.
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Penyusunan Penak 1. Buku Agenda, Buku Verbal
2. SOP AP Pelaksanaan Sosialisasi 2. Term Off Reference
3. SOP AP Rakornis 3. Komputer/Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Penyusunan Renlakgiat tidak dilaksanakan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
secara baik dan benar maka akan berpengaruh
terhadap keberhasilan suatu kegiatan. Kemungkinan
akan terjadi kendala-kendala dalam suatu kegiatan
jika tidak melalui perencanaan pelaksanaan kegiatan.
8
NOMOR SOP : B/SOP AP-08/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN
KEGIATAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang cara membuat
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah laporan.
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Mampu menyiapkan bahan data kegiatan yang
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar telah dilaksanakan.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Memiliki dokumentasi kegiatan yang telah
tentang Pengesahan organisasi dan tugas dilaksanakan.
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Sosialisasi Penak 1. Dokumentasi kegiatan
2. SOP AP Penyusunan Penak 2. Renlakgiat
3. SOP AP Rakornis 3. Komputer dan printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur penyusunan laporan tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap validitas isi laporan serta
berpengaruh terhadap program kegiatan/ kebijakan
yang diambil oleh pimpinan dimasa yang akan datang.
9 : B/SOP AP-09/XII/2018
: 17 Desember 2018
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : 17 Januari 2019
TGL. REVISI : Kepala Pusjaspermildas TNI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PENYIAPAN BAHAN/ MATERI
PENYUSUNAN PENAK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang penak yang akan
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah disusun.
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Mengetahui keterkaitan bahan referensi dengan
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar penak yang akan disusun.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mengetahui peraturan tentang penyusunan
tentang Pengesahan organisasi dan tugas peranti lunak.
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Penyusunan Penak 1. Buku referensi
2. SOP AP Surat Keluar 2. Term Off Reference
3. Komputer/Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Penyiapan bahan/materi penyusunan penak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
tidak dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap bobot/ isi penak dan
kelancaran pembuatan penak.
10
NOMOR SOP : B/SOP AP-10/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PENYUSUNAN PENAK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang 1. Memiliki pengetahuan tentang cara menyusun
Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah diubah penak.
dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara
Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Mampu menyiapkan bahan materi penak.
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan
tentang Pengesahan organisasi dan tugas penak yang akan disusun..
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Penyiapan bahan Penak 1. Materi/ Bahan referensi
2. SOP AP Kepanitiaan 2. Renlakgiat
3. SOP AP Kegiatan Rapat 3. Komputer dan printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur penyusunan laporan tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap validitas isi laporan serta
berpengaruh terhadap program kegiatan/ kebijakan
yang diambil oleh pimpinan dimasa yang akan datang.
11
NOMOR SOP : B/SOP AP-11/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PENYELENGGARAAN
SOSIALISASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang materi
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah sosialisasi.
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Mampu menyiapkan sarana prasarana pendukung
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar sosialisasi
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mampu menjelaskan tentang materi sosialisasi
tentang Pengesahan organisasi dan tugas kepada para peserta.
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat Keluar 1. Sarana prasarana
2. SOP AP Penyusunan Penak 2. Renlakgiat
3. SOP AP Rapat 3. Komputer dan pinfokus
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur pelaksanaan sosialisasi tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap jumlah kehadiran peserta dan
bobot isi materi sosialisasi.
12
NOMOR SOP : B/SOP AP-12/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : RAKORNIS BINJASPERMILDAS
TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan terkait dengan materi
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Rakornis
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mampu berkoordinasi kepada seluruh peserta
tentang Pengesahan organisasi dan tugas dan Pemateri Rakornis
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Kepanitiaan 1. Buku referensi
2. SOP AP Penyusunan Renlakgiat 2. Takah surat
3. SOP AP Penyusunan Laplakgiat 3. Komputer, Printer dan Infokus.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila penyusunansaran tanggapan tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap bobot/ isi saran tanggapan.
13
NOMOR SOP : B/SOP AP-13/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : KEGIATAN PEMBEKALAN/
PENATARAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan terkait dengan materi
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar pembekalan/penataran
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mampu berkoordinasi kepada seluruh peserta
tentang Pengesahan organisasi dan tugas pembekalan/penataran.
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Penyusunan ST/Sprin 1. Buku referensi
2. SOP AP Kepanitiaan 2. Renlakgiat/ RGB
3. SOP AP Penyusunan Renlakgiat 3. Komputer, Printer dan Infokus.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur kegiatan pembekalan/ Penataran Disimpan sebagai data elektronik dan manual
tidak dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap prosentase kehadiran peserta
dan kualitas materi yang disampaikan.
14
NOMOR SOP : B/SOP AP-14/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA Sapriadi, S.I.P.
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : ASISITENSI DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN
KESAMAPTAAN JASMANI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang Tata cara Tes
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Kesamaptaan Jasmani
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mampu menyusun laporan evaluasi kegiatan.
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Penyusunan ST/Sprin 1. Dokumentasi
2. SOP AP Penyusunan Laporan 2. Komputer dan Printer
3. SOP AP Penyusunan Surat Keluar
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur asistensi dan evaluasi tes Disimpan sebagai data elektronik dan manual
kesamaptaan Jasmani tidak dilaksanakan secara baik
dan benar maka akan berpengaruh terhadap hasil
evaluasi kegiatan tes kesamaptaan JAsmani
15
NOMOR SOP : B/SOP AP-15/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : KEGIATAN TES
KESAMAPTAAN JASMANI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang Tata cara Tes
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Kesamaptaan Jasmani
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mampu menyusun laporan evaluasi kegiatan.
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Penyusunan ST/Sprin 1. Dokumentasi
2. SOP AP Penyusunan Renlakgiat 2. Komputer dan Printer
3. SOP AP Penyusunan laporan kegiatan 3. Sarpras tes Kesamaptaan Jasmani
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur kegiatan tes kesamaptaan Jasmani Disimpan sebagai data elektronik dan manual
tidak dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap kelancaran, keamanan dan
Obyektifitas hasil tes kesamaptaan Jasmani.
16
NOMOR SOP : B/SOP AP-16/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : KOMPETISI OLAHRAGA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan cabang
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar olahraga yang akan dikompetisikan
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mampu menyusun laporan evaluasi kegiatan.
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat keluar 1. Dokumentasi
2. SOP AP Penyusunan Renlakgiat 2. Komputer dan Printer
3. SOP AP Penyusunan laporan kegiatan 3. Sarpras sesuai cabor.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur kegiatan Kompetisi Olahraga tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
berpengaruh terhadap kelancaran, keamanan dan
Obyektifitas hasil Kompetisi olahraga.
17
NOMOR SOP : B/SOP AP-17/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : RANCANGAN RENJA DAN
RENJA PUSJASPERMILDAS TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang perencanaan
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Memiliki pengetahuan program kerja satuan.
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Buku Agenda
2. SOP AP Penyusunan ST/Sprin 2. Lembar Disposisi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur penyusuna Rancangan Renja dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Renja tidak dilaksanakan secara baik dan benar maka
akan ada bidang tertentu yang tidak memiliki alokasi
dana untuk kegiatannya..
18
NOMOR SOP : B/SOP AP-18/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA Sapriadi, S.I.P.
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PENYUSUNAN PROGJA DAN
ANGGARAN PUSJASPERMILDAS
TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang prosmek hubja.
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Memiliki pengetahuan program kerja satuan.
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Buku Agenda
2. SOP AP Surat Keluar Pusjaspermildas TNI 2. Lembar Disposisi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur penyusuna Progja dan Anggaran Disimpan sebagai data elektronik dan manual
tidak dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
terjadi ketidak seimbangan beban kerja antar bidang,
sehingga program kerja Pusjaspermildas TNI akan
terhambat.
19
NOMOR SOP : B/SOP AP-19/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA Sapriadi, S.I.P.
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PELAPORAN EVALUASI
PROGJA DAN ANGGARAN
PUSJASPERMILDAS TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang prosmek hubja.
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Memiliki pengetahuan program kerja satuan.
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Buku Agenda
2. SOP AP Surat Keluar Pusjaspermildas TNI 2. Dokumentasi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur Pelaporan Progja dan Anggaran Disimpan sebagai data elektronik dan manual
tidak dilaksanakan secara baik dan benar maka akan
hasil pelaporan kurang dapat
dipertanggungjawabkan.
20
NOMOR SOP : B/SOP AP-20/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PPID PUSJASPERMILDAS TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang cara menulis berita.
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Memiliki pengetahuan tentang etika Jurnalistik.
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Buku Agenda
2. SOP AP Surat Keluar Pusjaspermildas TNI 2. Dokumentasi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur PPID tidak dilaksanakan secara baik Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dan benar maka berita yang keluar tidak akan
tersaring, sehingga faktor kerahasiaan terabaikan.
21
NOMOR SOP : B/SOP AP-21/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : SIMAK BMN
PUSJASPERMILDAS TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang SIMAK BMN
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Memiliki pengetahuan tentang prosedur pengadaan
tentang Pengesahan organisasi dan tugas barang milik negara.
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Buku Agenda
2. SOP AP Surat Keluar Pusjaspermildas TNI 2. Dokumentasi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur SIMAK BMN tidak dilaksanakan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
secara baik dan benar maka barang inventaris milik
negara yang dimilki tidak terpatau keberadaanya.
22
NOMOR SOP : B/SOP AP-22/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PENYUSUNAN NASKAH LAKIP
PUSJASPERMILDAS TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang pengukuran beban
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar kerja
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Mampu mengawasi kinerja anggotanya secara terus
tentang Pengesahan organisasi dan tugas menerus.
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Buku Agenda
2. SOP AP Surat Keluar Pusjaspermildas TNI 2. Dokumentasi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur Penyusunan LAKIP tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka kinerja
perorangan personel tidak dapat termonitor sehingga
laporan kinerja secara keseluruhan kurang valid.
23
NOMOR SOP : B/SOP AP-23/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PROSES ADMINISTRASI
WABKU PUSJASPERMILDAS TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang administrasi
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar keuangan
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Bukti penggunaan anggaran
2. SOP AP Surat Keluar Pusjaspermildas TNI 2. Dokumentasi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur Penyusunan LAKIP tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka kinerja
perorangan personel tidak dapat termonitor sehingga
laporan kinerja secara keseluruhan kurang valid.
24
NOMOR SOP : B/SOP AP-24/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desem ber 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA Sapriadi, S.I.P.
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PROSES UKP DAN
PENGUSULAN TANHORNEG
PERSONEL PUSJASPERMILDAS
TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Personel.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014 3. Memiliki pengetahuan tentang syarat ketentuan
tentang Pengesahan organisasi dan tugas pengusulan kenaikan pangkat dan pengusulan
Pusjaspermildas TNI Tanhorneg.
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Persyaratan Administrasi
2. SOP AP Surat Keluar Pusjaspermildas TNI 2. Dokumen pendukung.
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Prose UKP dan Pengusulan Tanhorneg Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Personel tidak dilaksanakan secara baik dan benar
maka akan terjadi keterlambatan pengusulan
sehingga personel akan ada yang dirugikan.
25
NOMOR SOP : B/SOP AP-25/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PEMBUATAN KTA/ KTAK DI
PUSJASPERMILDAS TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang Personel
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
4. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Blanko KTA/KTAK
2. SOP AP Surat Keluar Pusjaspermildas TNI 2. Dokumentasi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur pembuatan KTA/KTAK tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka ada
kemungkinan terjadi kesalahan data personel.
26
NOMOR SOP : B/SOP AP-26/XII/2018
TGL. PEMBUATAN : 17 Desember 2018
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 17 Januari 2019
DISAHKAN OLEH : Kepala Pusjaspermildas TNI
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT JASMANI DAN PERATURAN MILITER DASAR
Sapriadi, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI
NAMA SOP : PEMBUATAN KTA/ KTAK DI
PUSJASPERMILDAS TNI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 1. Memiliki pengetahuan tentang Jukminu TNI
tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 2. Memiliki pengetahuan tentang Personel
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pengesahan organisasi dan tugas
Pusjaspermildas TNI
8. Keputusan Kapusjaspermildas TNI Nomor
Kep/02/III/2016 tgl 18 Maret 2016 ttp Prosmek
Hubja Pusjaspermildas TNI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP AP Surat masuk Pusjaspermildas TNI 1. Blanko KTA/KTAK
2. SOP AP Surat Keluar Pusjaspermildas TNI 2. Dokumentasi
3. Komputer dan Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur pembuatan KTA/KTAK tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan secara baik dan benar maka ada
kemungkinan terjadi kesalahan data personel.
M La
A No
R Ta
K
A
S
B
E
S
A
R
T
E
N
T
A
R
A
N
A
S
I
O
N
A
L
I
N
D
O
N
E
S
I
A
P
USAT
JASMA
NI
DAN
PERAT
URAN
MILITE
R
DASAR
1. SOP AP Surat Masuk ke Pusjaspermildas TNI.
PELAKSANA
NO KEGIATAN Baur Smin Ka Kapus Waka Kabid Kabid Kabid
min Kapus taud Binor Stanfung Proglat P
1.
Merima Surat Masuk dari
satker lain, mencatat di
buku agenda selanjutnya
diajukan Kapusjas melalui
Smin Kapus
2. Mencatat di buku Agenda
dan mengajukan ke Kapus
3. 2
Memeriksa surat masuk,
dan memberikan disposisi
kepada kabid terkait dan
atau kataud, selanjutnya
surat dilanjutkan ke
kataud
4.
Memeriksa surat dan
disposisi selanjutnya
menggandakan/
mendistribusikan ke Waka,
Para Kabid terkait dan
atau mengarsipkan.
Memeriksa surat dan
disposisi dari
5. Kapusjaspermildas,
selanjutnya melaksanakan
tindakan sesuai disposisi.
6. Mengarsipkan surat masuk
yang sifatnya
pemberitahuan dan tidak
perlu ditindak lanjuti
2. SOP AP Surat Keluar dari Pusjaspermildas TNI.
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kaurmin Kataud Waka Kapus Caraka
1.
Menerima Konsep Surat dari Bidang
terkait, diajukan ke kataud .
2. Membaca/ mengoreksi surat, jika Ya
sudah sesuai diparaf dan diajukan ke
Kapusjas melalui koreksi Waka, bila Tidak
ada koreksi dikembalikan ke Bidang
terkait melalui Baurmin/ Kaurmin.
3. Membaca/ mengoreksi, jika belum Ya
selesai dikembalikan ke bidang terkait Tidak
melalui Taud, jika sudah sesuai diparaf
untuk dilanjutkan ke
Kapusjaspermildas
4. Membaca/ mengoreksi, jika belum Tidak
selesai dikembalikan ke bidang terkait
melalui Taud, jika sudah sesuai Ya
Tandatangani, dilanjutkan ke Kataud
5.
Menerima surat yang telah di tanda
tangani, menggandakan dan
mendistribusikan surat melalui caraka
6.
Menerima surat kemudian E
mendistribusikan ke satker terkait.
3
3. SOP AP tentang Penyusunan Surat Saran Tanggapan
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kapus/ Kabid Kasub Kasi Kaur Kataud Kele
Waka bid min
1. Memerintahkah kepada Kabid - Dis
untuk membuat saran - Sur
tanggapan berdasarkan surat
masuk. Perintah kepada
Kabid melalui Kaurmin bidang
2. Menerima disposisi surat dan - Dis
melanjutkan ke Kabid - Sur
3. Memerintahkan Kasubbid - Dis
untuk menyiapkan konsep - Sur
surat/Laporan /tanggapan
dan saran masukan. - Dis
- Sur
4. Memerintahkan Kasi untuk Baha
menyiapkan bahan/data
Kons
5. Mengumpulkan, menyiapkan Tang
dan menyerahkan bahan/
data kepada Kasubbid.
Mengonsep surat tanggapan
6. dan mengajukan kepada
Kabid.
Memeriksa konsep surat tidak Kons
saran tanggapan. Jika tidak ya Tang
7. setuju mengembalikan kepada
Kasubbid untuk di- perbaiki.
Jika setuju menandatangani
dan me- neruskan ke
Kapusjas melalui Kaurmin.
4
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kapus/ Kabid Kasub Kasi Kaur Kataud Kele
Waka bid min
8. Menerima Surat saran -Kon
tanggapan dari Kabid
dilanjutkan ke Kapus melalui Sur
Kataud tang
9. Menerima Surat saran Kons
tanggapan dari Kaurmin Sur
dilanjutkan ke Waka.
tang
10. Mempelajari surat saran tidak
tanggapan, Jika belum sesuai Ya Kons
dikembalikan ke Kataud, Jika Sur
sudah sesuai dilanjutkan ke tidak
Kapus. Ya tang
11. Mempelajari surat saran - Su
tanggapan, Jika belum sesuai tang
dikembalikan ke Kataud, Jika - Age
sudah sesuai ditandatangani Kelu
dan dilanjutkan ke Panglima/
Sahli melalui Kataud.
5
4. SOP AP tentang Penyusunan Surat Telegram/ Surat Perintah
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kapus/ Kabid Kasub Kasi Kaur Kataud Ke
Waka bid min
Dis
1. Memberi perintah/ Disposisi
kepada Kabid untuk membuat
suatu rencana kegiatan
Dis
2. Mempelajari disposisi/
perintah, memberi perintah
kepada kasubbid untuk
membuat konsep Sprin/ST
3. Mempelajari perintah dan Dis
memberi perintah kepada Kasi Data
untuk mencari data personel/
data yang terkait dengan
Sprin/ST
Bah
4. Mengumpulkan dan
menyiapkan bahan/data dan
menyerahkan kepada
Kasubbid.
5. Membuat Konsep Sprin/ST -Kon
dan menyerahkan kepada
Kabid. -Ref
pend
6. Memeriksa konsep Sprin/ST. Kons
Spri
Jika tidak setuju
mengembalikan kepada tidak
Ya
Kasubbid untuk diperbaiki.
Jika setuju memaraf dan
melanjutkan ke kaurmin
6
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kapus Kabid Kasub Kasi Kaur Kataud Ke
/ bid min
Waka
7. Menerima konsep Sprin/ST, Kon
memeriksa minu konsep dan Spr
melanjutkan konsep ke Kataud
8. Menerima Konsep, memeriksa Kon
minu dan melanjutkan Konsep Spr
ke Waka/ Kapus
9. Menerima Konsep Sprin/ST, tidak Kon
ST
Ya
dan mempelajari. Jika tidak
setuju di kembalikan untuk
diperbaiki Jika setuju
ditandatangani/ diparaf dan
dilanjutkan ke Kataud untuk
diproses lebih lanjutke Spers
jika an. Panglima Tanda tangan
Aspers
10. Kataud menerima Sprin/ ST, Spr
melaksanakan proses lanjut/
Distribusi ke Satker terkait Age
Kel
7
5. SOP AP tentang Penyusunan Kepanitiaan
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kasub Kasi Kaur Kataud Kapus/ Satk
Kabid bid min Waka Terk
1. Memberikan perintah/
disposisi kepada Kasub
untuk membuat konsep
kepanitiaan kegiatan
2. Menerima Perintah,
mempelajari dan
memerintah kasi
menghimpun data personel
dan mengonsep surat
permintaan personel yang
terkait kepanitiaan
3. Menghimpun data personel
dan mengonsep surat
permintaan personel ke-
panitiaan dan menyerahkan
kepada Kasubbid
4. Memeriksa konsep surat tidak
ya
permintaan personel
kepanitiaan jika setuju
konsep dilanjutkan ke Kabid,
jika tidak setuju dikembalikan
kepada Kasi untuk diperbaiki
8
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kasub Kasi Kaur Kataud Kapus/ Satk
Kabid bid min Waka Terk
5. Menerima dan mempelajari
Konsep Surat permintaan
Personel Kepanitiaan. Jika
setuju melanjutkan ke
Kaurmin untuk diproses.
Jika tidak dikembalikan
kepada Kasubbid untuk
diperbaiki.
Menerima Konsep Surat
6. permintaan personel,
melanjutkan konsep ke
Kataud.
7. Menerima Konsep Surat
permintaan Personel,
melanjutkan ke Waka/
Kapusjaspermildas TNI.
8.
Tidak
Menerima Konsep Surat
permintaan Personel, Jika
setuju di tanda tangani dan
didistribusikan ke Satker
terkait, Jika tidak kembali
kepada Kataud untuk
diperbaiki
9 Menerima Surat yang sudah
ditandatangani,
memperbanyak dan
mendistribusikan ke satker
terkait
9
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kasub Kasi Kaur Kataud Kapus/ Satk
Kabid bid min Waka Terk
10. Menerima dan mempelajari
Konsep Surat permintaan
Personel Kepanitiaan.
Mengirimkan daftar nama
personel sesuai permintaan
kepada Kataud.
Menerima Surat balasan
11. permintaan personel,
melanjutkan surat ke
Kaurmin Bidang.
12. Menghimpun daftar nama
Personel dari satker terkait,
menyerahkan kepada Kasi
13. Menerima Daftar nama
Personel, menyusun
menjadi Konsep Sprin
Kepanitiaan.
14. Menerima konsep Sprin, Ya
mempelajari, Jika setuju Tidak
melanjutkan ke kabid, jika
tidak dikembalikan ke Kasi Ya
untuk diperbaiki
10
15. Menerima konsep Sprin,
mempelajari, Jika setuju
melanjutkan ke Kapus/
Waka, jika tidak
dikembalikan ke Kasubbid
untuk diperbaiki
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kasub Kasi Kaur Kataud Kapus/ Satk
Kabid bid min Waka Terk
16. Menerima dan mempelajari Tidak Ya
Konsep Sprin, Jika Setuju ak
melanjutkan Sprin Ke
Satker terkait/ Spers TNI.
Jika tidak setuju Kansep
Sprin dikembalikan ke
Kabid untuk diperbaiki.
Menerima Konsep Sprin
17. Kepanitiaan.
11
6. SOP AP tentang kegiatan rapat.
PELAKSANA
NO KEGIATAN Kabid Kasubbid Kaur Kataud Satker Kelengka
& Kasi min Terkait
1. Memerintahkan kepada Agenda Ke
Kaurmin untuk mengatur
jadwal kegiatan Rapat
2. Kaurmin menyusun jadwal Agenda Ke
rapat dan meneruskan jadwal
kegiatan rapat kepada Kasi
dan Kasubbid.
3. Mengonsep surat undangan Disposisi
rapat dan personel peserta
rapat. Konsep surat undangan
dan peserta yang diundang
diajukan kepada Kabid.
4. Memeriksa konsep surat. Jika Disposisi
setuju memaraf dan Tidak
diteruskan kepada Kaurmin Ya
untuk proses lanjut. Jika
tidak setuju, mengem- balikan
kepada Kasubbid untuk
diperbaiki sesuai petunjuk.
5. Melanjutkan konsep surat Surat
undangan ke Kataud dan Undangan
melaporkan proses distribusi
surat ke kabid. Surat
Undangan
6. Kataud mempelajari Konsep
Undangan, jika terjadi Tidak Yaa
kesalahan dikembalikan ke k
Kaurmin Bidang untuk
diperbaiki. Jika sudah benar
ditandatangani a.n Kapusjas,
diperbanyak dan didistribusi-
kan ke Satker terkait
12
PELAKSANA
NO KEGIATAN Kabid Kasubbid Kaur Kataud Satker Kelengka
& Kasi min Terkait
7. Memerintahkan Kasubbid dan Bahan /d
Kasi untuk menyiapkan
bahan materi rapat dan Konsep
sarana pendukungnya naskah
8. Menyiapkan bahan materi Referensi
Pendukun
rapat dan memerintahkan
kepada kaurmin agar
berkoordinasi dengan Kataud
untuk menyiapkan sarana
dan prasarana rapat.
9. Berkoordinasi dengan kataud Disposisi
menyiapkan sarana dan Undangan
prasarana Rapat rapat
10. Ruang rap
Komputer
Menyiapkan Sarana dan Proyektor
Prasarana kegiatan Rapat. soundsyte
11. Kegiatan rapat yang dihadiri Sarpras ra
personel Pusjas dan Satker Materi rap
lain sesuai undangan.
13
7. SOP AP tentang Penyusunan Rencana Kegiatan (Rengiat)
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kapus/ Kabid Kasub Kasi Kaur Kataud Ke
Waka bid min
Dis
1. Memberi perintah/ Disposisi
kepada Kabid untuk membuat
rencana kegiatan
Dis
2. Memelajari disposisi/
perintah, memberi perintah
kepada kasubbid untuk
membuat rencana kegiatan
Dis
3. Memelajari perintah dan
memberi perintah kepada Kasi
untuk menyiapkan bahan
yang berkaitan dengan
rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan
4. Mengumpulkan dan Bah
menyiapkan bahan/data dan -Kon
-Ref
menyerahkan kepada pend
Kasubbid.
5. Membuat Konsep Rencana
kegiatan dan menyerahkan
kepada Kabid.
14
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kapus/ Kabid Kasub Kasi Kaur Kataud Ke
Waka bid min
-Ko
6. Memeriksa konsep Rengiat. Ren
Jika tidak setuju -Pe
per
mengembalikan kepada Tidak
Kasubbid untuk diperbaiki. Ya
Jika setuju memaraf dan
melanjutkan rengiat ke
kaurmin
-Re
pen
Kon
7. Menerima konsep Rengiat,
memeriksa minu konsep dan
melanjutkan konsep ke
Kataud
8. Menerima konsep, memeriksa Kon
Kon
minu, memaraf dan
melanjutkan konsep ke Kapus
melalui Waka.
9. Menerima Konsep Renlakgiat, Tidak
dan mempelajari. Jika setuju Ya
ak
ditandatangani dan
diserahkan kembali ke kabid
melalui Kaurmin, jika tidak
setuju di kembalikan untuk
diperbaiki.
15
8. SOP AP tentang Penyusunan laporan Kegiatan
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kabid Kasub Kasi Kaur Kataud Kapus/ Ke
bid min Waka
Dis
1. Memerintahkan kepada
Kasubbid untuk membuat
laporan kegiatan
Dis
2. Memerintahkan kepada Kasi
untuk menghimpun data dan
dokumentasi yang terkait
dengan kegiatan menyusun
laporan kegiatan
3. Menghimpun data dan Dis
dokumentasi kegiatan dan Bah
menyerahkan kepada Kons
Disp
Kasubbid
4. Membuat konsep laporan
dengan menggunakan data
pendukung dan menyerahkan
konsep Laporan kepada Kabid
5. Memeriksa konsep laporan.
Jika tidak setuju Tidak
Ya
mengembalikan kepada
Kasubbid untuk diperbaiki.
Jika setuju memaraf dan
melanjutkan laporan ke
Kapus melalui Kaurmin
16
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kabid Kasub Kasi Kaur Kataud Kapus/ Ke
bid min Waka
-Ko
7. Menerima konsep laporan, Nas
memeriksa minu konsep dan
melanjutkan konsep ke
Kataud
Kon
8. Menerima Konsep laporan,
memeriksa minu jika ada
kesalahan dikembalikan ke
Ya
tidak
Kaurmin Bidang jika sudah Kon
benar melanjutkan Konsep ke
Waka/ Kapus
9. Menerima Konsep Laporan,
dan memelajari. Jika setuju
ditandatangani, jika tidak di
kembalikan untuk diperbaiki
17
9. SOP AP tentang Penyiapan Bahan/materi penyusunan peranti lunak.
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kabid Kasub Kasi Kaur Kataud Satker Ke
bid min Terkait
Age
1. Memerintahkan Kasubbid
untuk menyiapkan bahan/
materi penyusunan penak
(berdasarkan Progja dan
Anggaran Satker)
Dis
2. Memelajari perintah dan
memerintahkan Kasi untuk
menyiapkan bahan referensi
yang terkait penyusunan
penak.
3. Menghimpun bahan/materi Buk
Data
yang berkaitan dengan penak
Sur
yang akan disusun. Jika
-Sur
referensi dari satker lain Kasi
memerintahkan Kaurmin
membuat surat permohonan
permintaan/ peminjaman
arsip/buku/dokumen terkait.
4. Membuat surat permohonan
permintaan/peminjaman
bahan/materi , meneruskan
ke Taud untuk proses
pengiriman
5. Mengirimkan surat
permohonan peminjaman
bahan materi yang terkait ke
satker terkait
18
PELAKSANA
NO KEGIATAN
Kabid Kasub Kasi Kaur Kataud Satker Kele
bid min Terkait
Agen
6. Mengirimkan/ meminjamkan
materi/bahan yang terkait
kepada Kataud
7. Menerima materi/bahan, Dispo
melanjutkan ke Kaurmin Dispo
Bidang Baha
9. Menghimpun bahan materi -Kons
dari satker terkait dan -Refer
menyerahkan kepada Kasi pendu
10. Menghimpun, menyerahkan - Bu
bahan/materi yang berkaitan - Na
dengan penak yang akan - Re
disusun kepada Kasubbid.
So
11. Menerima dan memelajari
bahan/materi dan
melaporkan kesiapan materi
kepada Kabid
12. Menerima kesiapan bahan/
materi yang akan digunakan
sebagai referensi penyusunan
penak
19
10. SOP AP tentang penyusunan Penak
PELAKSANA
NO KEGIATAN Kabid Kasubbid Kaur Kataud Kapus/ Satker K
& Kasi min Waka Terkait
1. Memerintahkan kepada D
Kasubbid dan Kasi untuk
membuat Kerangka Acuan
Kegiatan/Term Of Reference
(TOR) tentang penyusunan Tidak D
penak D
Ya K
2. Membuat Konsep TOR tentang D
penyusunan penak dan
Menyerahkan kepada Kabid K
D
3. Memelajari Konsep TOR Jika K
belum sesuai dikembalikan ke D
Kasubbid Jika sudah sesuai di
paraf dan dilanjutkan ke K
Kaurmin D
4. Memeriksa minu TOR dan K
melanjutkan ke Kataud D
5. Memeriksa TOR jika belum
sesuai di kembalikan ke
Kaurmin Bidang Bila sudah
sesuai dilanjutkan Ke Kapus/
Waka
6. Memeriksa TOR jika belum
sesuai di kembalikan ke
Kataud, Jika sudah sesuai
ditanda tangani dan
dikembalikan ke Kaurmin
Bidang.
7. Menerima TOR yang sudah
disetujui dan melaporkan
kepada Kabid
20
PELAKSANA
NO KEGIATAN Kabid Kasubbid Kaur Kapus/ Satker K
Kataud Waka Terkait
& Kasi min
8. Memerintahkan Kasubbid dan D
Kasi untuk menyusun
personel Kepanitiaan/ Pokja
dan menyiapkan bahan materi
naskah penak