TRAVELLER TIME

KELOMPOK 5
1. EMMY KHUMAYA
2. SHERYKANITA
3. ANIS MUFIDAH
4. AHMAD HANIF
5. KINARTI

LAHIR DAN
BERAKHIRNYA
MASA ORDE
BARU

LAHIR DAN BERAKHIRNYA

MASA ORDE BARU

A. Pengertian Orde Baru

Orde baru (orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan (rezim) Soeharto yang
menggantikan Soekarno sebagai presiden RI ke-2 yang dimulai pada tahun 1966. Arti
orde baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia
yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen
dan murni. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah
dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret
1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan
era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini
digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama.
B. Faktor Lahirnya Masa Orde Baru

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya masa orde baru yaitu seperti
berikut :
1. Peristiwa G-30S PKI

Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh
adanya isu Dewan Jenderal yang ingin
menggulingkan pemerintahan presiden
Soekarno. Oleh sebab itu, presiden
Soekarno memerintahkan kepada
pasukan Cakrabirawa untuk menangkap
dan membawa ketujuh jenderal tersebut
untuk diadili di hadapan Soekarno.
Namun, tanpa diduga sama sekali
rencana yang telah disusun keluar dari
jalurnya. Pasukan Cakrabirawa tersulut
emosi dan berujung pada terbunuhnya jenderal Ahmad Yani, Pandjaitan dan Harjono.
2. Konflik di Tubuh Angkatan Darat
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Soekarno memberikan kekuatan
yang besar kepada Militer. Dalam hal ini militer menjadi lebih bebas dalam berpolitik.
Sehingga di tubuh militer terutama angkatan darat terbagi menjadi dua kelompok.
Kelompok tersebut adalah kelompok yang pro Soekarnois dan kontra Soekarnois. Hal
ini mengancam bagi stabilitas keamanan dalam negeri.

3. Terjadinya Inflasi (Krismon)
Tingkat Inflasi pada masa itu bahkan mencapai diatas 100%. Sehingga

perekonomian kita pada masa itu sangatlah lemah dan terpuruk. Krisis moneter, PHK
dimana-mana memicu peningkatan angka kriminalitas. Bisa dibilang saat itu kondisi
negara amat kacau. Inilah juga yang kemudian rakyat menuntut agar Soekarno
mundur dari jabatannya.
4. Kecaman terhadap PKI

Semenjak terjadinya peristiwa G-30S
PKI rakyat Indonesia merasa
dikhianati. Rakyat menuntut agar PKI
diadili dan dibubarkan. Karena telah
secara jelas mendalangi aksi penculikan
juga pembunuhan kejam kepada tujuh
jenderal. Kemudian rakyat mengecam
keras tindakan PKI ini dan menuntut
agar partai politik ini dibubarkan.

5. Adanya Tritura
Bukan hanya itu, kekisruhan dalam

negeri serta dampak peristiwa G30S PKI
membuat Kesatuan aksi (KAMI, KAPI, KASI,
KAPPI, dll) membentuk front pancasila atau
disebut juga angkatan 66. Dengan tujuan untuk
membasmi tokoh- tokoh yang terlibat Gerakan
30 September. Pada 10 Januari 1966 di depan
gedung DPR-GR mereka mengajukan
TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat) yang berisi:

 Pembubaran PKI beserta Organisasi masanya
 Pembersihan kabinet Dwikora
 Penurunan harga barang-barang
6. Perombakan Kabinet Dwikora

Berdasarkan isi Tritura rakyat menuntut agar
kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Soerakno di
reshuflle. Namun, pada kenyataannya meskipun
reshuffle telah dilaksanakan. Tetap saja tidak
dapat menyelesaikan masalah strategis yang
sedang dihadapi bangsa ini. Ketidakpuasan rakyat
terhadap reshufflle kabinet kemudian membuat
rakyat menuntut agar Soekarno menyerahkan
jabatannya dan mundur dari jabatan sebagai
presiden bangsa Indonesia.

7. Supersemar oleh Presiden Soekarno

Supersemar atau Surat Perintah
Sebelas Maret merupakan surat perintah
Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto
yang berisi perintah untuk mengambil
tindakan yang perlu guna menjaga dan
mengembalikan wibawa pemerintahan ketika
itu sebagai bentuk dampak positif dan negatif
pemilu . Dalam surat tersebut tidak
menyiratkan isis mengenai penyerahan jabatan
dari Soekarno kepada Soeharto. Namun,
Supersemar dijadikan sebagai landasan oleh Soeharto untuk menasbihkan diri sebagai
pemangku dan pemegang kekuasaan tertinggi yakni Presiden Indonesia kedua.
8. TAP MPRS No XXXIII/1964 MPRS
Maka lembaga tertinggi negara yang saat
itu adalah MPRS kemudian mengeluarkan TAP
MPRS No XXXIII/1964 MPRS yang berisi
tentang pencabutan jabatan Presiden Soekarno
dan mengangkat Letjen Soeharto sebagai
Presiden berikutnya pada tanggal 12 Maret
1967. Berdasarkan TAP MPRS No.
XXXIII/1964 MPRS maka secara resmi
Soeharto menjadi presiden kedua Republik
Indonesia. Semenjak 12 Maret 1967 sampai
dengan 32 tahun lamanya Indonesia memasuki
masa baru yang dikenal sebagai Orde baru.
C. Sistem Pemerintahan Orde Baru
Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan yang terjadi
pada masa Orde baru adalah sebagai
berikut:
1. Dwifungsi ABRI
Banyak prajurit militer dari berbagai
pangkat, jabatan, dan angkatan ikut
bekerja dalam pemerintahan, seperti
menjabat posisi lurah atau kepala desa.
Hal ini dianggap sebagai tanda
menguatnya KKN (korupsi, kolusi, dan
nepotisme) dalam rezim Orde Baru.

2. Terbatasnya Pilihan Politik
Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh tiga partai politik yakni PDI, PPP, dan

Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi
yang berkembang. Sayangnya, menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan
Golongan Karya. Karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan
Golongan Karya, seperti peraturan monoloyalitas PNS.
3. Pembangunan yang Masif

Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan

infrastruktur fisik dan nonfisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas

kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka

penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di

Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan

perekonomian kembali normal.

5. Pemerintahan Sentralistik

Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap

daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau

keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan

sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan, sekaligus penerapan

kebijakan politik.

D. Faktor Berakhirnya Masa Orde Baru

Sebab-sebab berakhirnya pemerintahan Orde Baru adalah terbatasnya kemampuan

pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa dan Negara yang meliputi:

1) Krisis Moneter.

Ketika krisis moneter melanda Negara-negara

Asia Tenggara, maka Indonesia

merupakan salah satu Negara yang paling

lemah kemampuannya untuk

mengatasi krisis itu. Ketidakmampuan

Indonesia tersebut meliputi:

 Nilai tukar rupiah terhadap dollar

Amerika turun sampai titik terendah yaitu

Rp 16.000 per dollar Amerika.

 Lembaga perbankan mengalami

keterpurukan sehingga beberapa bank

nasional harus dilikuidasi.

 Harga barang-barang kebutuhan pokok

meningkat sangat tinggi.

 Dunia investasi mengalami kelemahan.

 Daya beli masyarakat mengalami penurunan.

2) Krisis Ekonomi.
Krisis moneter membawa dampak yang sangat besar terhadap krisis ekonomi. Krisis
ekonomi ditandai oleh beberapa indikator.
 Lemahnya investasi sehingga dunia industri dan usaha mengalami keterpurukan

akibat dari kekurangan modal.
 Produktivitas dunia industri mengalami penurunan
 Angka pengangguran sangat tinggi sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat

menjadi sangat rendah.
3) Krisis Politik.
Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak terlalu peduli terhadap sistem politik
yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru. Namun dalam kenyataannya
masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik yang dibangun
pemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, ketika harapan masyarakat tidak dapat

terpenuhi, maka muncul beberapa tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan

nasib masyarakat kecil. Karena itulah terjadi krisis politik. Sementara, pemerintahan

Orde Baru sendiri tidak mampu mengatasi krisis politik yang berkembang.

4) Krisis Sosial

Demonstrasi-demonstrasi yang

dipelopori para mahasiswa telah

mendorong terjadinya krisis sosial.

Kerusuhan, kekacauan, pembakaran, dan

penjarahan merupakan

fenomena yang terus terjadi di beberapa

daerah. Di samping itu, banyaknya

pengangguran dan pemutusan hubungan

kerja telah menambah krisis sosial.

5) Krisis Hukum

Dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman menjadi pelayan kepentingan para

penguasa dan kroni-kroninya. Sistem peradilan pada masa Orde Baru tidak dapat

dijadikan barometer untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keadaan itulah yang menambah ketidak

percayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru.