ELECTRONIC BOOK (E-BOOK) PANDUAN TEKNIS FASILITASI ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PDLN)

2022 BIRO PERENCANAAN DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA
KERJA SAMA PERBATASAN

PANDUAN
TEKNIS

FASILITASI ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

KATA PENGANTAR

FASILITASI ADMINISTRASI PDLN Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kiranya Panduan Teknis ini dapat
(BNPP) dalam melakukan pengelolaan bermanfaat dan dapat dilakukan
perbatasan mempunyai peran penting dengan sebaik-baiknya oleh Bagian
dalam menjalin hubungan kerja sama Kerja Sama dalam melaksanakan
yang baik dengan negara-negara yang tugas fasilitasi administrasi PDLN
berbatasan wilayah darat, laut, dan secara efektif dan efisien sesuai
udara dengan Indonesia. Oleh karena dengan peraturan perundang-
itu, pelaksanaan dari Perjalanan Dinas undangan yang berlaku.
Luar Negeri (PDLN) menjadi aktivitas
rutin bagi pemenuhan tugas di BNPP.

Dalam melaksanakan aktivitas PDLN
tersebut, BNPP kerap membutuhkan
pelayanan fasilitasi bagi administrasi
PDLN. Oleh sebab itu, Bagian Kerja
Sama pada Biro Perencanaan dan
Kerja Sama di Sekretariat Tetap BNPP
dibentuk guna melaksanakan tugas
fasilitasi administrasi PDLN di BNPP
secara baik dan benar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan dari fasilitasi administrasi
PDLN oleh Bagian Kerja Sama, maka
disusunlah Panduan Teknis Fasilitasi
Administrasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri (PDLN) yang memuat secara
garis besar keseluruhan dari tugas
fasilitasi administrasi PDLN.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DAFTAR FASILITASI ADMINISTRASI PDLN
ISI

01 Pendahuluan
02 Perjalanan Dinas Luar Negeri
03 Administrasi Perjalanan Dinas Luar

Negeri
04 Fasilitasi Administrasi Perjalanan

Dinas Luar Negeri
05 Tantangan Fasilitasi Administrasi

Perjalanan Dinas Luar Negeri

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

PENDAHULUAN FASILITASI ADMINISTRASI PDLN

Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) adalah salah satu bentuk
pengelolaan perbatasan yang dilakukan oleh Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan tujuan untuk menjaga
keutuhan dan meningkatkan kesejahteraan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

Pengelolaan perbatasan adalah bagian integral dari manajemen
wilayah negara berupa pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pemerintah Indonesia
mengarahkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di
Tingkat Pusat yang selanjutnya membentuk Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan berlandaskan pada
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional
Pengelola Perbatasan.

Dalam pengelolaan perbatasan tersebut, BNPP berperan penting
dalam menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara-
negara yang berbatasan wilayah darat, laut, dan udara dengan
Indonesia. Guna menjalin hubungan kerja sama tersebut, Perjalanan
Dinas Luar Negeri (PDLN) secara khusus ke negara yang
berbatasan wilayah dengan Indonesia menjadi kegiatan rutin dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi di BNPP.

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bagian Kerja Sama,
khususnya Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri merupakan unit
kerja yang bertugas memberikan fasilitasi administrasi bagi PDLN
di BNPP.

Guna mengoptimalkan tugas dari Bagian Kerja Sama tersebut,
maka disusunlah Panduan Teknis yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas fasilitasi administrasi PDLN dengan
meningkatkan pemahaman pegawai di Bagian Kerja Sama akan
prosedur yang tepat dari fasilitasi administrasi PDLN di BNPP.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

FASILITASI ADMINISTRASI PDLN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Definisi

Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) adalah penugasan yang dilakukan oleh
Pejabat Negara, Pejabat Lainnya, Pegawai Negeri, Pegawai Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Tenaga Indonesia yang
diberikan oleh Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah, dalam rangka
melaksanakan kegiatan di luar negeri atas biaya negara baik Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), donor luar/dalam negeri, atau biaya sendiri.

Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN),
adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.

Prinsip

Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:
Selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
Transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas
Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan
indikator kinerja Kementerian dan Pemerintah Daerah
Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
Kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam
penyelenggaraan pemerintahan
Keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Kementerian dan
Pemerintah Daerah.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

FASILITASI ADMINISTRASI PDLN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Jenis

Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dapat dilaksanakan dengan tujuan, sebagai
berikut:

Penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri
Tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri
Mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan
budaya daerah
Kunjungan persahabatan
Pendidikan dan pelatihan
Studi Banding
Seminar
Lokakarya
Konferensi
Pertemuan Internasional
Penandatanganan naskah kerja sama
Narasumber/pembicara.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS FASILITASI ADMINISTRASI PDLN
LUAR NEGERI

Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN), terdapat beberapa
dokumen yang menjadi syarat administratif bagi terlaksananya PDLN. Berikut
adalah 4 (empat) dokumen yang dapat difasilitasi, yaitu:

Surat Persetujuan (SP)

Surat Persetujuan (SP) adalah surat pemberian izin dari Pemerintah untuk
melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri yang ditandatangani oleh
Presiden atau Pejabat yang ditunjuk
Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) memerlukan izin dari Presiden atau
Pejabat yang ditunjuk melalui penerbitan SP oleh Kementerian Sekretariat
Negara
SP dari Kementerian Sekretariat Negara adalah dasar legalitas penugasan
PDLN

SP dari Kementerian Sekretariat Negara menjadi persyaratan penerbitan
Paspor Dinas, Exit Permit, Rekomendasi Visa, dan Visa

SP dari Kementerian Sekretariat Negara menjadi kelengkapan administrasi
bagi pertanggung jawaban keuangan dan kepegawaian

Paspor Dinas

Paspor Dinas adalah paspor yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia
(WNI) yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam
rangka penempatan atau Perjalanan Dinas yang tidak bersifat diplomatik
Penggunaan Paspor Dinas harus dengan mendapatkan Surat Persetujuan
(SP) dari Kementerian Sekretariat Negara
Penggunaan Paspor Dinas harus dengan mendapatkan Exit Permit dari
Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk
Penyalahgunaan Paspor Dinas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS FASILITASI ADMINISTRASI PDLN
LUAR NEGERI

Exit Permit

Exit Permit atau Izin Berangkat ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan
kepada Warga Negara Indonesia (WNI) pemegang Paspor Republik
Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh
Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan
Exit Permit diterbitkan melalui tanda pengesahan stiker resmi yang melekat
pada Paspor Dinas
Paspor Dinas dan Exit Permit adalah satu kesatuan yang tidak dapat
terpisahkan mengingat Paspor Dinas tidak dapat digunakan untuk
meninggalkan wilayah Indonesia tanpa Exit Permit

Rekomendasi Visa

Rekomendasi Visa adalah surat rekomendasi yang diterbitkan oleh
Kementerian Luar Negeri ditujukan kepada perwakilan negara asing di
Indonesia guna meminta izin masuk atau izin tinggal bagi pemegang Paspor
Dinas yang akan melakukan penempatan atau Perjalanan Dinas di negara
tujuan
Rekomendasi Visa menjadi persyaratan bagi pengurusan Visa

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

FASILITASI ADMINISTRASI PDLN FASILITASI ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Definisi

Fasilitasi Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) adalah kegiatan
yang meliputi pengusulan, penelitian, penyiapan, dan penyelesaian dokumen
dari PDLN.

Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mengatur tentang Fasilitasi Administrasi Perjalanan Dinas
Luar Negeri (PDLN), yaitu:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan
Dinas Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan DInas Luar
Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional
Pengelola Perbatasan

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

FASILITASI ADMINISTRASI PDLN FASILITASI ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan fasilitasi
administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN), yaitu:

PDLN terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk

Izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk diterbitkan oleh Sekretariat Negara
Permohonan izin PDLN diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum
keberangkatan
Apabila sampai dengan tanggal keberangkatan yang diusulkan belum
mendapat persetujuan tertulis dari Presiden atau Pejabat yang ditunjuk,
yang bersangkutan tidak diizinkan melaksanakan PDLN
PDLN untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi,
peninjauan, studi perbandingan, dan inspeksi harus dibatasi dengan ketat
sepanjang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan PLDN untuk hal-hal
yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi,
jumlah orang, dan lamanya perjalanan, serta dilakukan sepanjang tugas
yang bersangkutan di dalam negeri tidak ada yang mendesak, dan dengan
memperhatikan efisiensi APBN/APBD
PDLN dengan biaya negara (APBN/APBD) dilaksanakan dengan
mengutamakan perusahaan penerbangan nasional atau perusahaan
pengangkutan nasional lainnya
Perjalanan dinas ke negara yang belum memiliki hubungan diplomatik
dengan Indonesia, diperlukan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
Pejabat Negara, Pejabat Lainnya, Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD,
dan Tenaga Indonesia yang telah melaksanakan PDLN wajib membuat
laporan tertulis tentang pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Surat Persetujuan
PDLN dengan biaya donor luar atau dalam negeri tidak menimbulkan ikatan
apapun terhadap Pemerintah

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

FASILITASI ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Fasilitator

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola
Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bagian Kerja Sama, secara khusus
Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri pada Sekretariat Tetap Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) mengemban tugas dalam memfasilitasi
administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi pegawai yang diberikan
tugas oleh BNPP untuk melaksanakan PDLN sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Prosedur

Prosedur dari fasilitasi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) oleh
Bagian Kerja Sama adalah, sebagai berikut:

Unit Kerja Bagian Kerja Kementerian
Pemohon Sama Sekretaris
Negara

FASILITASI ADMINISTRASI PDLN Paspor Dinas/ Kementerian Surat
Exit Permit/ Luar Negeri Persetujuan
Rekomendasi
(SP)
Visa

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

FASILITASI ADMINISTRASI PDLN FASILITASI ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Rincian Prosedur

Bagan prosedur fasilitasi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
diatas dapat dijelaskan secara lebih rinci yaitu, sebagai berikut:

01. Unit kerja pemohon pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
mengirimkan Surat Permohonan untuk fasilitasi administrasi PDLN kepada
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

02. Surat Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung bagi
penerbitan Surat Persetujuan (SP) oleh Kementerian Sekretariat Negara

03. Biro Perencanaan dan Kerja Sama mengirimkan Surat Pengantar yang
ditandatangani oleh Sekretaris BNPP kepada Kementerian Sekretariat
Negara bersama dengan dokumen pendukung tersebut melalui Sistem
Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL)

04. SIMPEL dapat diakses pada simpel.setneg.go.id yang cara penggunaanya
dapat diakses pada https://ktln.setneg.go.id/manualsimpel.html

05. Kementerian Sekretariat Negara melalui SIMPEL akan melakukan proses
verifikasi terhadap Surat Pengantar dan dokumen pendukung tersebut

06. Apabila permohonan izin PDLN memenuhi syarat dan diterima oleh
Kementerian Sekretariat Negara maka SP akan diterbitkan sebagai dasar
pelaksanaan PDLN bagi unit kerja pemohon

07. Selanjutnya, SP tersebut akan digunakan sebagai salah satu dokumen
persyaratan bagi penerbitan Paspor Dinas, Exit Permit, dan Rekomendasi
Visa oleh Kementerian Luar Negeri

08. SP dari Kementerian Sekretariat Negara, Surat Pengantar dari Sekretaris
BNPP, dan dokumen pendukung untuk penerbitan Paspor Dinas, Exit
Permit, dan Rekomendasi Visa akan dikirimkan oleh Bagian Kerja Sama
kepada Kementerian Luar Negeri

09. Semua dokumen tersebut akan dikirimkan melalui Aplikasi Exit Permit,
Paspor, dan Rekomendasi Visa Online (AEPSILON) yang dapat diunggah
pada bit.ly/AplikasiExitPermit

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

FASILITASI ADMINISTRASI PDLN FASILITASI ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Rincian Prosedur

10. Tata cara permohonan Paspor Dinas, Exit Permit, dan Rekomendasi Visa
dengan AEPSILON dapat diakses pada Website Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia, yaitu https://kemlu.go.id/portal/id

11. Apabila permohonan Paspor Dinas, Exit Permit, dan Rekomendasi Visa
memenuhi syarat dan diterima oleh Kementerian Luar Negeri maka
dokumen yang dimohon akan diterbitkan sebagai dokumen administrasi
dari PDLN

12. Selanjutnya, Bagian Kerja Sama akan memberikan dokumen SP dari
Kementerian Sekretariat Negara, Paspor Dinas, Exit Permit, dan
Rekomendasi Visa kepada unit kerja pemohon sebagai hasil dari fasilitasi
administrasi PDLN oleh Bagian Kerja Sama

13. Pegawai dari unit kerja pemohon dapat menggunakan Rekomendasi Visa
untuk mendapatkan Visa dari negara tujuan yang membutuhkan Visa ke
Kantor Perwakilan dari negara tujuan tersebut

Dokumen

01. Dokumen Penerbitan Surat Persetujuan (SP)
Terdapat beberapa dokumen yang menjadi persyaratan bagi peenerbitan
Surat Persetujuan (SP), sebagai berikut:
Undangan dari Mitra Luar Negeri atau Surat Konfirmasi dari Perwakilan
Indonesia di Luar Negeri pada negara tujuan
Jadwal atau Agenda Kegiatan
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Daftar Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae (CV)
Kertas Posisi dan/atau Pedoman Delegasi

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

FASILITASI ADMINISTRASI PDLN FASILITASI ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Draft Memorandum of Understanding (MoU)
Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Brosur Kegiatan Promosi atau Pameran
02. Dokumen Penerbitan Paspor Dinas
Terdapat beberapa dokumen yang menjadi persyaratan bagi penerbitan
Paspor Dinas, sebagai berikut:
Surat Persetujuan (SP) dari Kementerian Sekretaris Negara
Surat Pengantar dari Instansi Pemohon
Pas Foto Terbaru
Foto Kartu Pegawai (Karpeg) atau Surat Keputusan (SK) Pegawai
Negeri Sipil (PNS)
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kartu Keluarga (KK)
Akta Kelahiran atau Akta Nikah
Paspor Lama sebagai Lampiran

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DINAMIKA FASILITASI ADMINISTRASI FASILITASI ADMINISTRASI PDLN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pandemi COVID-19

Dalam pelaksanaan fasilitasi administrasi Perjalanan DInas Luar Negeri (PDLN),
terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh fasilitator administrasi
PDLN. Tantangan terkini dari fasilitasi administrasi PDLN yaitu Pandemi COVID-
19 yang melanda dunia global. Terhambatnya pelaksanaan PDLN dan fasilitasi
administrasi PDLN membuat Pemerintah Indonesia berusaha untuk menyusun
kebijakan terbaru guna merespon tantangan global tersebut.

Kebijakan Masa Pandemi COVID-19

Berikut kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) terbaru pada masa
Pandemi COVID-19, yaitu:

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara No. B-
18/Kemensetneg/Ses/LN.00/03/2020 tentang Penangguhan Semua
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara No. B-
27/Kemensetneg/Ses/LN.00.00/11/2020 tentang Pembukaan Kembali
Akses SIMPEL
Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8
Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Update atau koordinasi dengan Kedutaan Besar atau Perwakilan Negara
Setempat

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DINAMIKA FASILITASI ADMINISTRASI FASILITASI ADMINISTRASI PDLN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Perubahan Kebijakan Masa Pandemi COVID-19

Berikut perubahan kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) pada masa
Pandemi COVID-19, yaitu:

Tugas belajar, pelatihan, dan kegiatan yang bersifat promosi investasi serta
kegiatan dalam rangka penyelesaian Pandemi COVID-19
Pelaksanaan PDLN pada masa Pandemi COVID-19 tetap memperhatikan
urgensi kegiatan yang dilakukan serta kondisi dan kebijakan di negara
tujuan
PDLN dilaksanakan dengan mematuhi kebijakan nasional dan kebijakan
negara tujuan yang terkait dengan penanganan Pandemi COVID-19
Alternatif kegiatan dihadiri secara online
PDLN mempertimbangkan kondisi di negara tujuan
Instansi akan menanggung segala biaya (karantina, pengobatan,
penginapan, biaya hidup, dan pengeluaran lainnya) yang timbul jika dalam
pelaksanaan PDLN peserta terjangkit Virus COVID-19 terkecuali jika ada
pernyataan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab sponsor atau
pengundang
Untuk kegiatan yang sama dapat diajukan dalam satu surat permohonan
dan dalam satu register terkecuali permohonan dari Menteri atau Wakil
Menteri yang harus diajukan terpisah
Focal Point bertanggung jawab atas pengisian data pada Aplikasi Sistem
Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) dan kooperatif dengan
saran perbaikan yang disampaikan oleh Admin SIMPEL
Jumlah peserta minimalis hanya yang sesuai dengan tugas dan fungsi
kegiatan
Permohonan PDLN setelah selesai dilaksanakan tidak akan disetujui

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN