AD-ART ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA MUNAS XV 2021 PEMBUKAAN Bahwa menjadi tanggung jawab generasi penerus untuk menjunjung tinggi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia guna mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur berasaskan Pancasila. Tujuan Nasional perjuangan yang akan diwujudkan sesuai cita-cita itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum didalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa nilai-nilai itu menjadi landasan moral dalam mengangkat harkat kemanusian dan martabat bangsa yang terangkum dalam cita, rasa, cipta, dan karsa sebagai kekuatan kehidupan bersama untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dalam bingkai sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan tidak diskriminatif. Segenap kekuatan bangsa Indonesia meliputi agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan harus diberi tempat berekspresi agar menjadi kekuatan perjuangan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa Pencak Silat Indonesia merupakan pusaka leluhur dan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan kehidupan bangsa Indonesia yang di dalamnya memiliki aspek mental-spritual, beladiri, seni, dan olahraga yang telah menjadi bagian budaya bangsa dan menjadi satu kesatuan seluruh jajaran Pencak Silat Indonesia serta sebagai bagian integral dari ketahanan Nasional Indonesia. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan melalui upaya-upaya yang sadar, terencana, tertata, dan berkelanjutan, maka dibentuklah wadah organisasi Pencak Silat Indonesia, yang diberi nama Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagaimana tersebut di bawah ini.
ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan 1. Organisasi ini bernama Ikatan Pencak Silat Indonesia disingkat IPSI. 2. ”Pencak Silat” terdiri dari dua kata yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 3. Pusat Organisasi IPSI berkedudukan di Padepokan Pencak Silat Jakarta, Indonesia. 4. PB IPSI beralamat di Padepokan Pencak Silat Indonesia, Jl. Taman Mini I, Jakarta Timur. Pasal 2 Waktu IPSI didirikan di Surakarta pada tanggal 18 Mei 1948 untuk waktu yang tidak ditentukan. BAB II ASAS, DASAR, SIFAT DAN STATUS Pasal 3 Asas dan Dasar 1. IPSI berasaskan Pancasila. 2. IPSI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang aspek- aspek Pencak Silat. Pasal 4 Sifat IPSI bersifat kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, dan kesetiakawanan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, nirlaba, dan tidak beroreiantasi atau berafiliasi kepada partai politik tertentu.
Pasal 5 Status IPSI adalah satu-satunya wadah organisasi bagi seluruh jajaran Pencak Silat Indonesia. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6 Maksud IPSI didirikan dengan maksud mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan Pencak Silat di dalam pelestarian, pengembangan, dan peningkatan kualitas seni dan budaya serta prestasi pencak silat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pasal 7 Tujuan IPSI bertujuan mempersatukan, membina persaudaraan dan kesetiakawanan antar organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat dalam rangka meningkatkan peran serta pencak silat untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta mengangkat harkat dan martabat bangsa. BAB IV ORGANISASI Pasal 8 Organisasi 1. Di tingkat Pusat disebut IPSI Pusat dengan sebutan Pengurus Besar IPSI berkedudukan di Jakarta. 2. Di tingkat Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa dibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia disebut IPSI Provinsi. 3. Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia disebut IPSI Kabupaten/Kota. 4. Di tingkat Kecamatan dibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia disebut IPSI Kecamatan. Pasal 9 Wilayah Kerja 1. Wilayah kerja IPSI Pusat adalah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Wilayah kerja IPSI Provinsi adalah di seluruh wilayah hukum Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa bersangkutan. 3. Wilayah kerja IPSI Kabupaten/Kota adalah di seluruh wilayah hukum Kabupaten/Kota bersangkutan.
4. Wilayah kerja IPSI Kecamatan adalah di seluruh wilayah hukum Kecamatan bersangkutan. Pasal 10 Kewenangan Organisasi 1. IPSI Pusat membawahi IPSI Provinsi di seluruh Indonesia dan perguruan pencak silat anggota IPSI Pusat. 2. IPSI Provinsi membawahi semua IPSI Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan perguruan pencak silat anggota IPSI Provinsi. 3. IPSI Kabupaten/Kota membawahi semua IPSI Kecamatan di wilayah kerjanya dan perguruan pencak silat anggota IPSI Kabupaten/Kota. 4. IPSI Kecamatan mengkoordinasikan organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat di wilayah kerjanya. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 11 Keanggotaan 1. Keanggotaan IPSI adalah organisasi dan/atau perguruan Pencak Silat. 2. Ketentuan mengenai keanggotaan IPSI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI. BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 12 Kepengurusan 1. IPSI Kepengurusan IPSI Pusat disebut Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat PB IPSI, yang dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih bersama-sama dengan Formatur yang berasal dari unsur Perguruan Historis, Perguruan Anggota Pusat, Pengprov dan Pengurus Lama. 2. Kepengurusan IPSI di tingkat Provinsi disebut Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengprov IPSI, yang dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua terpilih bersama-sama dengan Formatur terpilih dalam Musyawarah Provinsi IPSI dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi IPSI. 3. Kepengurusan IPSI di tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Kabupaten/Kota Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengkab IPSI/Pengkot IPSI, yang dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua terpilih bersama-sama dengan Formatur terpilih dalam Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI. 4. Kepengurusan IPSI di tingkat Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengcam IPSI, yang dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua terpilih dalam Musyawarah Kecamatan IPSI dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Kecamatan IPSI.
Pasal 13 Periode Kepengurusan Periode kepengurusan IPSI adalah 4 (empat) tahun terhitung mulai sejak tanggal dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepengurusan dan dapat dipilih kembali. Pasal 14 Susunan dan Wewenang Pengurus Susunan dan kewenangan Pengurus IPSI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI. Pasal 15 Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan Dalam susunan organisasi, IPSI mempunyai Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI. Pasal 16 Majelis, Lembaga, dan Komisi Dalam susunan organisasi, IPSI mempunyai Majelis Bidang, Lembaga, dan Komisi yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI. BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 17 Musyawarah IPSI 1. Musyawarah IPSI terdiri dari: a. Musyawarah Nasional IPSI atau disingkat Munas IPSI. b. Musyawarah Provinsi IPSI atau disingkat Musprov IPSI. c. Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI atau disingkat Muskab/ Muskot IPSI. 2. Musyawarah Kecamatan IPSI atau disingkat Muscam IPSI. 3. Musyawarah IPSI diadakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun. 4. Dalam hal yang sangat mendesak dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa IPSI. 5. Musyawarah Nasional IPSI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan berwenang untuk: a. Menilai laporan pertanggungjawaban termasuk kegiatan dan keuangan Pengurus Besar IPSI. b. Memilih dan menetapkan Ketua UMUM PB IPSI. c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI. d. Menetapkan kebijakan-kebijakan pokok Program Kerja Pengurus Besar IPSI dan hal- hal lain yang bersifat mendasar. e. Menetapkan Regulasi Promosi dan Degradasi Perguruan Pencak Silat sebagai anggota biasa IPSI Pusat.
6. Musyawarah Provinsi IPSI mempunyai kewenangan: a. Menilai laporan pertanggungjawaban termasuk kegiatan dan keuangan Pengurus Provinsi IPSI. b. Memilih dan menetapkan Pengurus Provinsi IPSI melalui Ketua terpilih dan Formatur terpilih. c. Menyusun program kerja Pengurus Provinsi IPSI. d. Menetapkan Perguruan Pencak Silat sebagai anggota IPSI Provinsi 7. Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI mempunyai kewenangan: a. Menilai laporan pertanggungjawaban termasuk kegiatan dan keuangan Pengurus Kabupaten/Kota IPSI. b. Memilih dan menetapkan Pengurus Kabupaten/Kota IPSI melalui Ketua terpilih dan Formatur terpilih. c. Menyusun program kerja Pengurus Kabupaten/Kota IPSI. 8. Menetapkan Perguruan Pencak Silat sebagai anggota IPSI Kabupaten/Kota. 9. Musyawarah Kecamatan IPSI mempunyai kewenangan: a. Menilai laporan pertanggungjawaban termasuk kegiatan dan keuangan Pengurus Kecamatan IPSI. b. Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan IPSI melalui Ketua terpilih dan Formatur terpilih. c. Menyusun program kerja Pengurus Kecamatan IPSI. d. Menetapkan Perguruan Pencak Silat sebagai anggota IPSI Kecamatan. 10. Hal mengenai Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa IPSI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI. 11. Musyawarah dan rapat-rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau virtual. Pasal 18 Rapat Kerja 1. Rapat Kerja IPSI terdiri dari: a. Rapat Kerja Nasional IPSI atau disingkat Rakernas IPSI. b. Rapat Kerja Provinsi IPSI atau disingkat Rakerprov IPSI. c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota IPSI atau disingkat Rakerkab/Rakerkot IPSI. d. Rapat Kerja Kecamatan IPSI atau disingkat Rakercam IPSI. 2. Rapat Kerja IPSI diadakan menurut kebutuhan untuk membahas, mengevaluasi, dan menetapkan hal-hal yang dianggap penting dalam peningkatan kegiatan bidang bersangkutan. 3. Selain Rapat Kerja IPSI, dapat diadakan pula rapat koordinasi dan konsultasi serta rapat- rapat lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.
BAB VIII ATRIBUT Pasal 19 Atribut 1. Atribut IPSI terdiri dari: a. Lambang. b. Bendera. c. Prasetya Pesilat Indonesia. d. Mars. e. Salam. f. Seragam dan Kelengkapannya. 2. Hal-hal yang menyangkut Lambang, Bendera, dan Seragam (bentuk, makna, ukuran, dan tata cara penggunaannya) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI. BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 20 Keuangan dan Kekayaan 1. Keuangan IPSI diperoleh dari: a. Uang pangkal dan iuran tetap anggota IPSI. b. Bantuan Pemerintah Republik Indonesia. c. Bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat. d. Usaha-usaha yang sah. 2. Semua kekayaan yang diperoleh IPSI menjadi milik Organisasi IPSI. 3. Keadaan keuangan dan kekayaan IPSI dilaporkan dalam Musyawarah IPSI atau sewaktu-waktu jika diperlukan. BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga 1. Anggaran Rumah Tangga IPSI adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar IPSI. 2. Hal-hal yang belum dan/atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar IPSI dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI. 3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar IPSI.
BAB XI PEMBUBARAN Pasal 22 Pembubaran 1. Pembubaran IPSI hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional IPSI yang diadakan khusus untuk keperluan pembubaran. 2. Munas IPSI dengan agenda khusus untuk pembubaran IPSI tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) Pengurus Provinsi dan anggota IPSI Pusat yang ada. 3. Pembubaran IPSI tersebut dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari Pengurus Provinsi dan Perguruan anggota IPSI Pusat yang hadir secara sah. 4. Apabila IPSI dibubarkan, hak miliknya harus diurus oleh suatu Komisi yang dibentuk khusus oleh Munas IPSI yang membubarkan. BAB XII PENUTUP Pasal 23 Penutup 1. Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar ini dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional IPSI XV pada 17 Desember 2021. 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh Munas IPSI XV Tahun 2021. Anggaran Dasar dibahas, disetujui, disahkan, dan diberlakukan oleh musyawarah Nasional IPSI XV yang diselenggarakan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 17 Desember 2021. Anggaran Dasar ini merupakan Perubahan Dari Angaran Dasar IPSI 2007, 2012 dan 2016.
ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat Anggota IPSI terdiri dari: 1. Keanggotaan IPSI Pusat. 2. Keanggotaan IPSI Provinsi. 3. Keanggotaan IPSI Kabupaten/Kota. 4. Keanggotaan IPSI Kecamatan. Pasal 2 1. Keanggotaan IPSI Pusat terdiri dari: a) IPSI Provinsi. b) Anggota Khusus. c) Anggota Biasa. 2. Keanggotaan IPSI Provinsi terdiri dari: a) IPSI Kabupaten/Kota. b) Anggota Perguruan yang terdaftar di tingkat Provinsi. 3. Keanggotaan IPSI Kabupaten/Kota terdiri dari: a) IPSI Kecamatan yang sudah terbentuk. b) Anggota Perguruan yang terdaftar di tingkat Kabupaten/Kota. 4. Keanggotaan IPSI Kecamatan terdiri dari Anggota Perguruan yang terdaftar di tingkat Kecamatan. Pasal 3 Anggota IPSI Pusat adalah keanggotaan yang dimiliki secara otomatis oleh Organisasi dan/atau Perguruan Historis Pencak Silat yang ditinjau dari sejarah perkembangan IPSI mempunyai kedudukan khusus berlaku di Tingkat Pusat dan Daerah sesuai keberadaan. Organisasi dan/atau Perguruan Historis Pencak Silat yang menjadi Anggota IPSI Pusat adalah: 1. Persaudaraan Setia Hati. 2. Persaudaraan Setia Hati Terate. 3. Keluarga Silat Nasional (KELATNAS) Indonesia Perisai Diri. 4. Perguruan Silat Nasional Perisai Putih. 5. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putera Muhammadiyah.
6. Phashadja Mataram. 7. Perguruan Pencak Silat Indonesia (PERPI) Harimurti. 8. Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI). 9. Persatuan Pencak Silat Putra Betawi. 10 Keluarga Pencak Silat Nusantara. Pasal 4 Anggota Perguruan Pusat adalah keanggotaan yang dapat dimiliki oleh Organisasi atau Perguruan Pencak Silat yang telah memenuhi syarat dan telah diterima sebagai anggota IPSI melalui tata cara yang telah ditentukan. Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat Anggota Perguruan Pusat yang sudah terdaftar dan disahkan di tingkat Pusat adalah: 1. Perguruan Pencak Silat Betako Merpati Putih. 2. Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (SMI). 3. Persinas ASAD. 4. Perguruan Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD) Indonesia. 5. Tetada Kalimasada Indonesia. 6. Pagar Nusa. Kedudukannya sebagai anggota biasa di tingkat pusat dan anggota ditingkat provinsi dapat dilakukan evaluasi tentang terpenuhinya syarat- syarat untuk menjadi anggota. Pasal 5 Persyaratan bagi Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat menjadi Anggota IPSI adalah: 1. Untuk menjadi anggota IPSI Kecamatan, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan mempunyai anggota aktif sekurang-kurangnya 25 orang dan memiliki domisili dan/atau sekretariat yang jelas. 2. Untuk menjadi anggota IPSI Kabupaten/Kota, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan mempunyai jumlah pengurus tingkat Kecamatan yang seluruhnya telah menjadi anggota IPSI kecamatan, sekurang-kurangnya seperempat (1/4) dari jumlah IPSI Kecamatan yang terdapat di wilayah kerja IPSI Kabupaten/Kota bersangkutan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Kabupaten/Kota yang belum mempunyai IPSI Kecamatan dan hanya ada satu (1) Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat di wilayahnya, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat bersangkutan dapat secara langsung mendaftar menjadi anggora IPSI Kabupaten/Kota yang terkait.
3. Untuk menjadi anggota IPSI Provinsi, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan harus mempunyai jumlah pengurus tingkat Kabupaten/Kota yang seluruhnya telah menjadi anggota IPSI Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya setengah (1/2) dari jumlah IPSI Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah kerja IPSI Provinsi bersangkutan. 4. Untuk menjadi anggota biasa IPSI Pusat, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan harus mempunyai jumlah Pengurus di tingkat Provinsi dan/atau yang seluruhnya telah menjadi anggota IPSI Provinsi sekurang-kurangnya setengah (1/2) ditambah satu (1) IPSI Provinsi. Pasal 6 Dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan keanggotaan IPSI, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat harus: 1. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh dari pengurus IPSI setempat dan menyerahkan kembali bersama dengan lampiran- lampiran lain, yaitu: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan/atau Perguruan, yang sejiwa dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI, b. Penjelasan tentang sumber aliran dan sejarah berdirinya organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat bersangkutan. c. Susunan pengurus dan Jumlah anggotanya. 2. Surat pernyataan kesanggupan menjunjung tinggi nama dan kehormatan IPSI dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan program IPSI. 3. Formulir yang telah diisi dan lampiran- lampirannya sebagaimana disebut pada ayat 1 di atas, diserahkan kepada Pengurus IPSI yang bersangkutan, yaitu: a. Untuk keanggotaan IPSI Pusat kepada PB IPSI. b. Untuk keanggotaan IPSI Provinsi kepada Pengprov IPSI. c. Untuk keanggotaan IPSI Kabupaten/Kota kepada Pengkab/Pengkot IPSI. d. Untuk keanggotaan IPSI Kecamatan kepada Pengurus Kecamatan IPSI. 4. Pengurus IPSI yang bersangkutan melakukan penilaian terhadap kebenaran syarat-syarat dan pengisian formulir keanggotaan IPSI dan lampiran-lampiran yang telah ditentukan. Apabila semua syarat dan formulir keanggotaan IPSI beserta lampirannya dinilai benar maka organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan diberi Sertifikat (Surat Keterangan) keanggotaan IPSI. Duplikat sertifikat tersebut dikirim kepada Pengurus IPSI setingkat di atasnya dan kepada PB IPSI.
Pasal 7 Status keanggotaan akan hilang apabila Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan: 1. Menyatakan keluar dari keanggotaan IPSI. 2. Membubarkan diri atau dibubarkan oleh pihak yang berwenang. 3. Tidak memenuhi persyaratan lagi menjadi anggota IPSI setelah dilakukan evaluasi. 4. Dijatuhi sanksi oleh Pengurus IPSI yang berwenang yang mengakibatkan kehilangan keanggotaannya karena dinilai melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI BAB II KEPENGURUSAN Pasal 8 1. Sesuai dengan tingkatannya, Pengurus IPSI dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah IPSI pada tingkat yang bersangkutan. 2. Pengukuhan Pengurus IPSI dilakukan oleh Pengurus IPSI setingkat di atasnya dan diketahui oleh KONI setempat, kecuali PB IPSI yang dipilih oleh Musyawarah Nasional dan dikukuhkan oleh KONI Pusat. 3. Pelantikan PB IPSI dilakukan oleh Pimpinan KONI Pusat. 4. Pelantikan Pengprov IPSI dilakukan oleh Pimpinan PB IPSI atau Pimpinan KONI Provinsi atau Pejabat lain setingkat provinsi. 5. Untuk pelantikan yang dilakukan oleh pimpinan KONI provinsi atau pejabat lain setingkat provinsi, atas persetujuan PB IPSI. 6. Pelantikan Pengkab/Pengkot IPSI dilakukan oleh Pimpinan Pengprov IPSI atau Pimpinan KONI Kabupaten/Kota atau Pejabat lain setingkat Kabupaten/Kota. 7. Untuk pelantikan yang dilakukan oleh Pimpinan KONI Kabupaten/Kota atau pejabat lain setingkat Kabupaten/ Kotaatas persetujuan pengprov IPSI. 8. Pelantikan Pengurus Kecamatan IPSI dilakukan oleh Pimpinan Pengkab/Pengkot IPSI. Pasal 9 1. Masa bakti Pengurus IPSI adalah 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal dikukuhkannya Pengurus yang bersangkutan. 2. Apabila setelah masa bakti 4 (empat) tahun belum dibentuk Pengurus IPSI yang baru, maka pengurus IPSI yang bersangkutan terus melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya kepengurusan yang baru. 3. Apabila setelah melewati sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari batas akhir masa bakti belum dapat dibentuk dan ditetapkan pengurus IPSI yang baru, Pimpinan Pengurus IPSI setingkat di atasnya mengambil prakarsa (berkonsultasi dengan Pimpinan KONI di wilayah kepengurusan tersebut) untuk membentuk kepengurusan IPSI yang baru dengan menyelenggarakan Musyawarah IPSI yang kemudian memilih dan menetapkan Pengurus IPSI yang baru.
4. Prakarsa yg diambil oleh IPSI setingkat di atasnya dapat berupa: a. Menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) dengan masa tugasnya maksimal 6 (enam) bulan. b. PLT ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas oleh IPSI setingkat di atasnya. c. PLT hanya bertugas melaksanakan Musyawarah IPSI dan melaksanakan program-program yang sudah ada. d. PLT tidak mempunyai hak suara hanya sebagai peninjau dalam MUNAS. 5. Khusus Untuk IPSI Pusat PLT ditunjuk oleh KONI Pusat dari Unsur KONI Pusat atau dari unsur Pengurus IPSI Pusat yang telah habis masa berlakunya. BAB III PENGURUS IPSI Pasal 10 1. Ketua Umum Pengurus PB IPSI dipilih dan ditetapkan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Musyawarah Nasional IPSI dengan pedoman, syarat sebagai berikut; a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Mempunyai kemampuan dan loyalitas terhadap IPSI. d. Membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua IPSI yang diketahui oleh perguruannya. e. Bagi calon ketua PB IPSI yang berasal dari bukan anggota perguruan, membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua PB IPSI yang diketahui oleh salah satu perguruan pencak silat anggota IPSI Pusat. f. Ketua, Sekretaris dan Bendahara tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi sejenis (bela diri) atau struktur dibawahnya langsung. 2. Pengurus IPSI Provinsi dipilih dan ditetapkan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Musyawarah provinsi IPSI dengan pedoman, syarat sebagai berikut. a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Mempunyai kemampuan dan loyalitas terhadap IPSI. d. Membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua IPSI yang diketahui oleh perguruannya. e. Bagi calon ketua IPSI Provinsi yang berasal dari bukan anggota perguruan, membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua IPSI Provinsi yang diketahui oleh salah satu perguruan Pencak Silat anggota IPSI Provinsi di wilayah yang bersangkutan. 3. Ketua, Sekretaris dan Bendahara tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi sejenis atau struktur dibawahnya.
4. Ketua IPSI Kabupaten/Kota dan IPSI Kecamatan dipilih dan ditetapkan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Musyawarah kabupaten/kota IPSI dan musyawarah IPSI Kecamatan dengan pedoman, syarat sebagai berikut. a. Bertaqwa kepada Tuhan yg Maha Esa. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Mempunyai kemampuan dan loyalitas terhadap IPSI. d. Membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua IPSI yang diketahui oleh perguruannya. e. Bagi calon ketua IPSI Kabupaten/Kota dan IPSI Kecamatan yang berasal dari bukan anggota perguruan, membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua IPSI Kabupaten/Kota dan IPSI Kecamatan yang diketahui oleh salah satu perguruan pencak silat anggota IPSI Kabupaten/Kota di wilayah yang bersangkutan. f. Ketua IPSI Kabupaten/Kota/Kecamatan tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi sejenis atau struktur dibawahnya. g. Ketua IPSI Kabupaten/ Kota/ Kecamatan bertempat tinggal di kabupaten/ Kota/ Kecamatan tersebut. Pasal 11 1. Pengurus IPSI berhenti karena: a. Mengundurkan diri b. Meninggal dunia c. Diberhentikan karena sangsi organisasi 2. Dalam hal akan dilakukan pemberhentian sehubungan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan AD & ART IPSI, yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri terhadap pengurus IPSI yang akan memberhentikan dan hak untuk naik banding ke Pengurus IPSI setingkat di atasnya menurut tata cara dan tata krama yang baik. 3. Keputusan Pengurus IPSI yang akan memberhentikan dan keputusan banding dari pengurus IPSI setingkat di atasnya dapat berupa: a. Membatalkan pemberhentian dan menempatkan kembali pada posisi semula yang bersangkutan dalam Kepengurusan IPSI, dengan atau tanpa syarat tertentu. b. Mempertahankan keputusan pemberhentian yang telah diambil. Pasal 12 Kekosongan Pengurus IPSI karena sebelumnya berhenti dan disebabkan pengurangan atau penambahan struktur jabatan kepengurusan IPSI cukup dilaporkan kepada Pimpinan Pengurus IPSI setingkatnya di atasnya/KONI setingkatnya. 1. Ketua Umum IPSI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. 2. Pengurangan dan atau penambahan struktur jabatan kepengurusan IPSI adalah hak prerogatif Ketua Umum sebagai mandataris Musyawarah IPSI.
3. Khusus untuk Ketua Umum, apabila berhalangan tetap maka masa kepegurusannya diganti melalui Musyawarah Luar Biasa. BAB IV SUSUNAN PENGURUS IPSI Pasal 13 1. Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), adalah Pimpinan Tertinggi Organisasi yang melaksanakan kepemimpinan dan bertanggung jawab kedalam maupun keluar. 2. Susunan Pengurus Besar IPSI, terdiri dari: a. Dewan Pembina. b. Dewan Pertimbangan. c. Ketua Umum. d. Ketua Harian. e. Wakil Ketua jumlahnya sesuai kebutuhan Yang mengkoordinasikan Majelis, Bidang, Lembaga, dan Komisi. f. Seorang Sekretaris Jenderal dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jendral. g.Seorang Bendahara Umum dan sekurang-kurangnya 1 orang Wakil Bendahara Umum. h. Beberapa Ketua Bidang, Lembaga, Komisi, dan Majelis yang terdiri dari: a) Majelis Pakar b) Bidang Organisasi, Pembinaan Daerah dan Hubungan Luar Negeri c) Bidang Pembinaan Prestasi. d) Bidang Perencanaan Anggaran, Dana dan Usaha e) Bidang Kemitraan Antar Lembaga f) Bidang Pembinaan Seni & Budaya Pencak Silat. g) Bidang Penelitian dan Pengembangan. h) Bidang Pembibitan dan Pemasalan. i) Bidang Promosi dan Pemasaran. j) Bidang Pembinaan Mental dan Spiritual. k) Bidang IPTEK dan Olahraga. l) Lembaga Wasit dan Juri. m) Lembaga Pelatih. n) Lembaga Sertifikasi dan Standarisasi. o) Lembaga Pelatih dan Juri Festival. p) Komisi Disiplin. q) Komisi Bela Negara r) Komisi Hukum. 3. Masing-masing Ketua Bidang, Lembaga dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibantu beberapa anggota yang jumlahnya dibatasi maksimal 5 orang dengan mempertimbangkan efektifitas kerja dan domisili. Khusus Majelis Pakar jumlahnya disesuaikan dengan keperluan.
4. Ketua Umum terpilih dan Formatur terpilih dalam Munas IPSI diberi mandat oleh Munas untuk melengkapi susunan Pengurus Besar IPSI sesuai dengan tuntutan pembinaan. Pasal 14 1. Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (Pengprov IPSI) adalah Pimpinan Provinsi di wilayahnya yang melaksanakan kepemimpinan dan mengkoordinir kegiatan Organisasi di wilayahnya. 2. Susunan Pengurus IPSI Provinsi terdiri dari: a. Dewan Pembina. b. Dewan Pertimbangan. c. Ketua Umum Provinsi. d. Wakil Ketua Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang mengkoordinasikan Majelis, Bidang, Lembaga dan Komisi. e. Seorang Sekretaris Umum dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris. f. Seorang Bendahara Umum dibantu oleh seorang Wakil Bendahara. g. Beberapa Ketua Bidang, Lembaga, Komisi, dan Majelis yang terdiri dari: 1) Majelis Pakar 2) Bidang Pembinaan Organisasi 3) Bidang Pembinaan Prestasi. 4) Bidang Pembinaan Seni Budaya Pencak Silat. 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan. 6) Bidang Pembibitan dan Pemasalan. 7) Bidang Promosi dan Pemasaran. 8) Bidang Pembinaan Mental dan Spiritual. 9) Lembaga Wasit Juri. 10) Lembaga Pelatih. 11) Lembaga Sertifikasi dan Standarisasi. 12) Lembaga Pelatih dan Juri Festival. 13) Komisi Disiplin. 3. Masing-masing Ketua Bidang, Lembaga dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibantu beberapa anggota yang jumlahnya maksimal 5 orang dengan mempertimbangan efektifitas kerja dan domisili. Khusus Majelis Pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Ketua terpilih dan Formatur terpilih dalam Musprov IPSI diberi mandat oleh Musprov untuk melengkapi susunan Pengurus Provinsi IPSI sesuai dengan tuntutan pembinaan. Pasal 15 1. Pengurus Kabupaten/Kota Ikatan Pencak Silat Indonesia (Pengkab/Pengkot IPSI) adalah Pimpinan Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan kepemimpinan dan mengkoordinir kegiatan Organisasi di wilayahnya.
2. Susunan Pengurus IPSI Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Dewan Pembina b. Dewan Pertimbangan c. Ketua Umum Kabupaten Kota dan dibantu sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum d. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris. e. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. f. Beberapa Ketua Bidang dan Lembaga yang terdiri dari: (1) Bidang Organisasi. (2) Bidang Pembinaan Prestasi. (3) Bidang Pembinaan Seni Budaya Pencak Silat. (4) Lembaga Wasit Juri (5) Lembaga Pelatih. 3. Ketua terpilih dan Formatur terpilih dalam Muskab/Muskot IPSI diberi mandat oleh Muskab/Muskot untuk melengkapi susunan Pengurus Kabupaten/Kota IPSI sesuai dengan tuntutan pembinaan. Pasal 16 1. Pengurus Kecamatan Ikatan Pencak Silat Indonesia adalah Pimpinan Kecamatan di wilayahnya yang melaksanakan kepemimpinan dan mengkoordinir kegiatan Organisasi di daerahnya. 2. Susunan Pengurus IPSI Kecamatan terdiri dari: a. Ketua dan Wakil Ketua. b. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris. c. Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara. 3. Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan susunan Pengurus IPSI setingkat diatasnya dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Ketua terpilih Formatur terpilih dalam Muscam IPSI diberi mandat oleh Musyawarah Kecamatan untuk melengkapi susunan Pengurus Kecamatan sesuai dengan tuntutan pembinaan.
BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS IPSI Pasal 17 (1). Ketua Umum. a. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Ketua- ketua Bidang, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Dewan Pertimbangan, Majelis Pakar, Komisi Disiplin, serta Komisi Bela Negara. b. Menetapkan/mengesahkan program kerja PB IPSI. c. Mewakili IPSI dalam hubungannya dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional IPSI. (2). Ketua Harian. a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum. b. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan. c. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum. d. Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan Munas dan Raker. e. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum. (3). Wakil Ketua Umum Bidang, Lembaga, Komisi dan Majlis. a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum. b. Mewakili Ketua Umum dalam rapat-rapat Bidang, Lembaga, Komisi dan Majlis. c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan masing-masing Bidang, Lembaga, Komisi dan Majlis. d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum. (4). Sekretaris Jenderal. a. Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum dan melapor kepada Ketua Harian b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kerja Sekretariat Pengurus Besar IPSI. c. Mengkoordinasikan dan bertanggung Jawab atas semua kegiatan administrasi di lingkungan PB IPSI. d. Mendukung kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua umum, Bidang, Lembaga, Komisi dan Majelis dilingkungan Pengurus Besar IPSI. e. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pengurus Besar IPSI. f. Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap munas dan raker. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum. h. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
(5). Wakil Sekretaris Jenderal. a. Membantu Sekretaris Umum dalam menjalankan tugasnya. b. Mewakili Sekretaris Umum sesuai petunjuk yang diterima. c. Membina dan melaksanakan tata-usaha dan rumah tangga Pengurus Besar IPSI secara efektif dan berkualitas. d. Melaksanakan program kerja Pengurus Besar IPSI yang menyangkut urusannya. e. Membantu Sekretaris Umum dalam upaya pembinaan personil, material, dan dukungan fasilitas. f. Menyusun laporan Sekretaris Umum secara periodik. g. Mengatur dan menyiapkan rapat/pertemuan intern Pengurus Besar IPSI dan rapat/pertemuan Pengurus IPSI dengan pihak lain, berikut bahan rapat/pertemuan yang relevan. h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan pengarahan Sekretaris Umum. i. Mengkoordinasikan tugas dan dukungan kepada setiap Bidang dan Lembaga. j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris Umum. (6). Bendahara Umum. a. Mengelola administrasi keuangan Pengurus Besar IPSI. b. Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan fungsi lainnya di lingkungan Pengurus Besar IPSI melalui dukungan administrasi keuangan. c. Mengkoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui. d. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. e. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik. f. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Bendahara. g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. (7). Wakil Bendahara Umum. a. Membantu Bendahara Umum dalam menjalankan tugasnya. b. Mewakili Bendahara Umum bila berhalangan. c. Menjalankan kegiatan kerja administrasi kebendaharaan Pengurus Besar IPSI. d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Pengurus Besar IPSI secara periodik maupun untuk keperluan Munas dan Raker. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara Umum. f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.
(8). Majelis Pakar Memberikan sumbangan dan nasihat dalam masalah pembinaan aspek teknis dan pengembangan kualitas Pencak Silat sesuai dengan keahlian masing-masing. Untuk memenuhi peran tersebut, dalam tugasnya dapat dilaksanakan secara langsung, baik diminta maupun tidak diminta oleh Pengurus Besar IPSI. (9). Bidang Organisasi, Pembinaan Daerah dan Hubungan Luar Negeri. a. Melaksanakan tugas pembinaan organisasi pusat dan daerah. b. Aktif mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PERSILAT baik di dalam maupun di luar negeri. c. IPSI mengadakan dan memelihara hubungan dengan organisasi Pencak Silat di luar negeri baik dari sesama anggota PERSILAT maupun yang belum menjadi anggota PERSILAT. d. Setiap penyelenggaraan kegiatan Pencak Silat yang bersifat Prestasi, Seni, Budaya/Tradisi wajib mendapatkan rekomendasi dari IPSI. e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. f. Ketua dan anggota Bidang Pembinaan Organisasi dan Hubungan Luar Negeri diutamakan menguasai Bahasa Internasional dengan baik (10). Bidang Pembinaan Prestasi. a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Pengurus Besar IPSI untuk kegiatan pembinaan Prestasi Pencak Silat yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi Pencak Silat Indonesia. b. Menyusun program pembinaan prestasi olahraga Pencak Silat termasuk antara lain program multi-event internasional, program pemusatan latihan. c. Membantu dalam menyusun program pembinaan prestasi organisasi para anggota IPSI. d. Melaksanakan program pembinaan prestasi olahraga Pencak Silat. e. Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan prestasi organisasi para anggota IPSI. f. Memberikan pengarahan dibidang prestasi olahraga Pencak Silat yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh PB IPSI. g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemusatan latihan. h. Menyusun laporan bidang pembinaan prestasi secara periodik. i. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap musywarah dan rapat anggota. j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua terkait atau Ketua Umum. k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara khusus kepada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum.
(11). Bidang Perencanaan Anggaran Dana dan Usaha* a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja PB IPSI untuk bidang perencanaan anggaran dana dan usaha. b. Menyusun rancangan program perencanaan kegiatan dan anggaran PB IPSI termasuk antara lain mengkoordinasikan pembuatan ToR Kegiatan, pembuatan rencana kerja, dan pengajuan anggaran kepada instansi pemerintah terkait. c. Mencari dan menciptakan peluang-peluang untuk mendapatkan dana bagi pelaksanaan program. d. Mengusahakan untuk menghimpun dana melalui kerjasama yang menguntungkan para pihak. e. Melaksanakan dan memonitor program perencanaan anggaran dan usaha para bidang. f. Menyusun laporan bidang perencanaan anggaran dana dan usaha secara periodik. g. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang perencanaan anggaran dana dan usaha pada setiap rapat PB IPSI. h. Dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab secara khusus pada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum. (12). Bidang Kemitraan Antar Lembaga* a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja PB IPSI untuk bidang kemitraan antar lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan para pihak untuk mendukung program kerja yang sudah disusun. b. Membantu PB IPSI dalam mencari mitra yang bermanfaat bagi perkembangan Pencak Silat c. Menyusun rancangan program kemitraan antara lain mengenai badan, instansi, lembaga, dan perusahaan yang dapat menjalin kerjasama jangka panjang. d. Mengkaji dan menerima masukan usulan dari pihak ketiga baik mengenai aktifitas pencak silat maupun non pencak silat yang dapat mendukung program PB IPSI. e. Melakukan program kemitraan dengan PTN/PTS. f. Membantu dalam menyusun program kemitraaan para bidang. g. Melaksanakan dan memonitor program kemitraaan para bidang. h. Menyusun laporan bidang kemitraan secara periodik. i. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang kemitraan pada setiap rapat PB IPSI. j. Dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab secara khusus pada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum. (13). Bidang Pembinaan Seni & Budaya Pencak Silat. a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Pengurus Besar IPSI untuk bidang pembinaan Pencak Silat Seni dan Budaya yang bertujuan untuk meningkatkan keberadaan dan kualitas Pencak Silat Indonesia. b. Menyelenggarakan pertandingan/ kejuaraan/ eksibisi demonstrasi Pencak Silat Seni dan Budaya sebagai program kerja Pengurus Besar IPSI. c. Mengarahkan, mengkoordinasikan, membantu penyelenggaraan berbagai kegiatan Pencak Silat Seni dan Budaya tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pihak/ instansi/organisasi lain.
d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Bidang Seni dan Budaya secara periodik. e. Mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Ketua-ketua Departemen lain, Sekum, Bendahara, Dewan Pertimbangan, Majelis Pakar, Komisi Disiplin dan Komisi Bela Negara. f. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Departemen Seni dan Budaya dibantu oleh beberapa orang anggota Departemen. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua terkait atau Ketua Umum. h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara khusus kepada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum. (14). Bidang Penelitian dan Pengembangan. a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Pengurus Besar IPSI untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Pencak Silat yang bertujuan untuk meningkatkan keberadaan dan kualitas Pencak Silat Indonesia. b. Mendata, mengkaji, dan mengembangkan keberadaan dan kekayaan aspek mental spiritual Pencak Silat sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra Pencak Silat Indonesia. c. Memantau, meneliti, dan mengkaji penyelenggaraan pembinaan aspek Pencak Silat olahraga, termasuk berbagai peraturan dan ketentuan Pencak Silat olahraga dalam upaya meningkatkan kualitas dan citra Pencak Silat Indonesia. d. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang penelitian dan pengembangan pada setiap Munas dan Raker. e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Bidang Penelitian dan Pengembangan secara periodik. f. Mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan ketua-ketua Departemen lain, Sekum, Bendahara, Dewan Pertimbangan, Majelis Pakar, Komisi Disiplin dan Komisi Bela Negara. g. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh beberapa orang anggota Departemen. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua terkait atau Ketua Umum. i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara khusus kepada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum. (15). Bidang Pembibitan dan Pemasalan. a. Membantu Ketua Umum dalam Bidang Pembibitan dan Pemasalan Pencak Silat. b. Mengkordinasikan penyusunan rancangan program kerja PB IPSI dalam bidang pembibitan dan pemasalan Pencak Silat, antara lain melalui kegiatan Pencak Silat di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, bekerja sama dengan instansi terkait termasuk peran serta, pembinaan dan pengarahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan kejuaraan Pencak Silat ditingkat perguruan tinggi. c. Memberikan saran-saran kepada ketua terkait atau Ketua Umum dalam bidang Pembibitan dan Pemasalan Pencak Silat d. Mengkordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Pembibitan dan Pemasalan Pencak Silat Pengurus Provinsi IPSI dan Perguruan anggota IPSI.
e. Mengkordinasikan penyusunan laporan Departemen Pembibitan dan Pemasalan PB IPSI secara periodik maupun untuk keperluan Rapat Munas dan Raker. f. Mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Ketua-ketua Departemen lain, Sekum, Bendahara, Dewan Pertimbangan, Majelis Pakar, Komisi Disiplin, dan Komisi Bela Negara. g. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Departemen Pembibitan dan Pemasalan dibantu oleh beberapa orang anggota Departemen. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua terkait atau Ketua Umum. i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara khusus kepada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum. (16). Bidang Promosi dan Pemasaran. a. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja Pengurus Besar IPSI dalam bidang Promosi dan Pemasaran Pencak Silat, termasuk masalah kehumasan, penerbitan berbagai bentuk produk publikasi dan upaya menghimpun dana bekerja sama dengan instansi terkait. b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan pemasaran Pencak Silat Pengurus Provinsi IPSI dan Perguruan anggota IPSI. c. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa. d. Mengkoordinasikan, mempersiapkan, dan menerbitkan bahan-bahan publikasi. e. Mendokumentasikan setiap kegiatan Pencak Silat ditingkat nasional maupun internasional. f. Membina hubungan dengan setiap instansi pers dan unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat Pencak Silat. g. Penyusunan laporan Departemen Promosi dan Pemasaran Pengurus Besar IPSI secara periodik maupun untuk keperluan Munas dan Raker. h. Mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Ketua-ketua Departemen lain, Sekum, Bendahara, Dewan Pertimbangan, Majelis Pakar, Komisi Disiplin dan Komisi Bela Negara. i. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Departemen Promosi dan Pemasaran dibantu oleh beberapa orang anggota Departemen. j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua terkait atau Ketua Umum. k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara khusus kepada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum. (17). Bidang Pembinaan Mental dan Spiritual. a. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja Pengurus Besar IPSI dalam bidang Pembinaan Mental Spiritual Pencak Silat untuk pemahaman dan pelaksanaan Prasetya Pesilat Indonesia serta aspek terkait dengan pembinaan mental spiritual dan olah nafas Pencak Silat Indonesia. b. Memberikan saran-saran kepada Ketua terkait atau Ketua Umum dalam bidang Pembinaan Mental Spiritual Pencak Silat. c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Pencak Silat Pengurus Provinsi IPSI dan Perguruan anggota IPSI. d. Menyusun laporan Departemen Pembinaan Mental Spiritual Pengurus Besar IPSI
secara periodik maupun untuk keperluan Munas dan Raker. e. Mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Ketua-ketua Departemen lain, Sekum, Bendahara, Dewan Pertimbangan, Majelis Pakar, Komisi Disiplin dan Komisi Bela Negara. f. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Departemen Pembinaan Mental Spiritual dibantu oleh beberapa orang anggota Departemen. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua terkait atau Ketua Umum. h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara khusus kepada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum. (18). Bidang IPTEK Olahraga* a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja PB IPSI untuk bidang IPTEK yang bertujuan untuk mendukung peningkatan prestasi dan mengembangkan aspek Pencak Silat lainnya. b. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penelitian pengembangan, pembibitan, pembinaan prestasi, dan lembaga teknis d. Pemanfaatan IPTEK Keolahragaan untuk mendukung kegiatan bidang penelitian pengembangan, pembibitan, pembinaan prestasi, dan lembaga teknis e. Melaksanakan dan memonitor program IPTEK Keolahragaan pada para bidang. f. Menyusun laporan bidang IPTEK Keolahragaan secara periodik. g. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang IPTEK Keolahragaan pada setiap rapat PB IPSI. h. Dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab secara khusus pada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum. (19). Lembaga Wasit dan Juri. a. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja Pengurus Besar IPSI dalam bidang Lembaga Wasit dan Juri, antara lain kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas wasit dan juri, perencanaan penugasan wasit dan juri untuk kegiatan kejuaraan, maupun untuk keperluan penugasan keluar negeri. b. Membina dan mengembangkan perwasit-jurian Pencak Silat, mulai dari kaderisasi, pendidikan dan penetapan jenjang, penyelenggaraan disiplin, dan pendataan prestasi wasit juri. c. Penyusunan laporan Lembaga Wasit dan Juri Pengurus Besar IPSI secara periodik maupun untuk keperluan Munas dan Raker. d. Mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Ketua-ketua Departemen lain, Sekum, Bendahara, Dewan Pertimbangan, Majelis Pakar, Komisi Disiplin, dan Komisi Bela Negara. e. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga Wasit dan Juri dibantu oleh beberapa orang anggota Pelatih. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua terkait atau Ketua Umum. g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara khusus kepada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum.
(20). Lembaga Pelatih. a. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja Pengurus Besar IPSI dalam bidang kepelatihan, antara lain kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas pelatih, rencana penugasan pelatih untuk pemusatan latihan, maupun keperluan pengiriman untuk melatih di luar negeri. b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kepelatihan Pencak Silat Pengurus Provinsi IPSI dan Pengurus anggota IPSI. c. Membina dan mengembangkan kepelatihan Pencak Silat, mulai dari kaderisasi pelatih, pendidikan dan penetapan jenjang pelatih, hingga penyelenggaraan disiplin dan pendataan prestasi pelatih. d. Penyusunan laporan Lembaga Pelatih Pengurus Besar IPSI secara periodik maupun untuk keperluan Munas dan Raker. e. Mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Ketua-ketua Departemen lain, Sekum, Bendahara, Dewan Pertimbangan, Majelis Pakar, Komisi Disiplin, dan Komisi Bela Negara. f. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga Pelatih dibantu oleh beberapa orang anggota pelatih. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua terkait atau Ketua Umum. h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara khusus kepada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum. (21). Lembaga Sertifikasi dan Standarisasi Lembaga indipenden yang dibentuk oleh PB IPSI dengan mendapat lisensi dari Lembaga Negara. Untuk memberikan sertifikat kompetensi kepada seseorang dengan melakukan proses Pendidikan dan uji kompetensi, dan melakukan Standardisasi seluruh alat kelengkapan pertandingan Pencak Silat. (22). Lembaga Pelatih & Juri Festival* a. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PB IPSI dalam bidang Lembaga Pelatih & Juri Festival, antara lain kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas Pelatih & Juri Festival. Penugasan Pelatih & Juri untuk kegiatan Festival, maupun untuk keperluan penugasan ke luar negeri. b. Membina dan mengembangkan penjurian dan pelatihan pencak silat seni, mulai dari kaderisasi, pendidikan, penetapan jenjang, dan pendataan prestasi juri dan pelatih Festival. c. Penyusunan laporan Lembaga Pelatih & Juri Festival secara periodik untuk keperluan Raker dan Munas. d. Mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan bidang, lembaga dan komisi lainnya. e. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Pencak Silat Festival pada setiap rapat PB IPSI. f. Dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab secara khusus pada Ketua terkait dan secara umum kepada Ketua Umum.
(23). Komisi Disiplin Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua umum untuk menjatuhkan tindakan disiplin terhadap Pengurus PB IPSI, Pengurus Provinsi, Pengurus Perguruan, serta unsur-unsur terkait dengan kasus pelanggaran disiplin untuk dimintakan keterangan dalam rangka menegakkan disiplin organisasi. (24). Komisi Bela Negara 1. Belanegara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. 3. Komisi Bela Negara membantu Ketua Umum untuk menanamkan sikap dan perilaku kepada seluruh insan Pencak Silat agar: a. Cinta Tanah Air. b. Kesadaran berbangsa & bernegara. c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. d. Rela berkorban untuk bangsa & negara. e. Memiliki kemampuan awal bela negara. f. Mencintai dan melestarikan budaya bangsa, yaitu Pencak Silat. (25). Komisi Hukum Membantu Ketua Umum menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kaitannya dengan hukum. a. Menyelesaikan dan memberi saran atas permasalahan hukum atau perselisihan yang terjadi, baik didalam tubuh induk organisasi IPSI maupun para anggotanya, yang berkaitan dengan kepengurusan Pencak Silat. b. Melakukan hubungan dengan pemerintah/ KEMENKUMHAM dalam kaitannya dengan legalisasi. c. Melakukan advokasi hukum terhadap IPSI. d. Ketua dan anggota dalam Komisi Hukum tidak boleh rangkap jabatan, baik dalam struktur di kepengurusan PB IPSI maupun sebagai pengurus di perguruan Pencak Silat, dan bersifat independen. e. Dalam menjalankan tugasnya, ketua dan anggota Komisi Hukum diwajibkan berlatar belakang pendidikan hukum.
BAB VI DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN, MAJELIS PAKAR DAN KOMISI-KOMISI Pasal 18 1. Dewan Pembina Ikatan Pencak Silat Indonesia di IPSI Pusat, beranggotakan mantan ketua Umum/Ketua PB IPSI dan ketua-ketua Organisasi/Perguruan Pencak Silat. 2. Anggota Dewan Pembina terdiri atas Ketua Umum, Perguruan Historis secara exofficio yang bertugas membina dan mengawasi langsung kepengurusan IPSI Pusat. 3. Pembina Ikatan Pencak Silat Indonesia berada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Anggota pembina adalah ketua perguruan Pencak Silat yang diangkat karena fungsi/jabatan dan menjadi pengayom/penyantun masyarakat di setiap tingkat keberadaannya. Pasal 19 1. Di setiap tingkat, Pengurus IPSI dapat diangkat Dewan Pertimbangan. 2. Dewan Pertimbangan terdiri dari tokoh- tokoh Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat anggota IPSI. 3. Tugas Dewan Pertimbangan IPSI adalah memberikan nasihat dan saran/pertimbangan kepada Pengurus IPSI dalam menentukan kebijakan pengembangan dan pembinaan Pencak Silat di tingkatnya, baik diminta maupun tidak. Pasal 20 Majelis Pakar hanya berada di tingkat pusat dan di tingkat provinsi, yang terdiri dari beberapa orang pakar yang dengan kepakaran/keahliannya dapat memberikan sumbangan pada pembinaan dan pengembangan kualitas Pencak Silat. Pasal 21 Komisi Disiplin hanya berada di tingkat pusat dan di tingkat provinsi, yang terdiri dari beberapa orang yang diangkat oleh engurus IPSI sesuai dengan tingkatannya dengan tugas dan kewenangan menegakkan disiplin organisasi. Pasal 22 1. Komisi Bela Negara hanya berada di tingkat pusat, terdiri dari beberapa orang yang diangkat oleh Ketua Umum PB IPSI dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan bela negara. 2. Komisi Bela Negara untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi pengabdian dan kemampuan komunitas silat kepada negara dan bangsa. 3. Ketua dan anggota Komisi Bela Negara diutamakan diisi oleh pesilat yang berlatar belakang TNI/POLRI
Pasal 23 1. Lembaga Sertifikasi dan Standardisasi Terdiri dari beberapa orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum PB IPSI dengan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi dan standardisasi. 2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pencak Silat yang dibentuk bersifat independen dan hanya di tingkat pusat. BAB VII PESERTA DAN TATA LAKSANA MUSYAWARAH IPSI Pasal 24 1. Musyawarah IPSI dihadiri oleh: a. Peserta b. Peninjau 2. Musyawarah Nasional IPSI dihadiri oleh Peserta, yang terdiri dari: 1. Utusan Pengurus Besar IPSI. 2. Utusan Pengurus Provinsi IPSI. Bila masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 bulan maka akan kehilangan haknya dan karenanya tidak boleh mengikuti setiap seluruh kegiatan IPSI pusat. 3. Utusan Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat anggota IPSI Pusat yang sah dan masih memenuhi persyaratan Anggota IPSI Pusat Peninjau. Mereka adalah orang yang dundang oleh PB IPSI. Jumlah Peserta dan Peninjau dari setiap utusan ditetapkan oleh PB IPSI. 3. Musyawarah Provinsi IPSI dihadiri oleh : a. Peserta terdiri dari: 1). Utusan Pengurus Provinsi IPSI. 2). Utusan Pengurus Kabupaten/Kota IPSI. b. Utusan Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat anggota IPSI Provinsi dengan Surat Keputusan dari IPSI Provinsi yang sudah di SAH kan pada Musprov. c. Peninjau adalah utusan Pengurus Kecamatan, utusan perguruan silat, instansi/institusi yang diundang dan diberi mandat. d. Jumlah Peserta dan Peninjau dari setiap utusan ditetapkan oleh Pengurus Provinsi IPSI yang bersangkutan. e. Utusan Pengurus Besar IPSI sebagai narasumber dan dapat menjadi peserta yang mempunyai hak suara apabila musprov mengalami kebuntuan (deadlock), khususnya dalam hal terjadi suara sama dalam pemilihan ketua umum. 4. Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI dihadiri oleh: a. Peserta, yang terdiri dari : 1) Utusan Pengurus Kabupaten/Kota IPSI. 2) Utusan Pengurus Kecamatan IPSI. 3) Utusan Organisasi dan Perguruan Pencak Silat anggota IPSI Kabupaten/Kota. b. Peninjau adalah utusan Pengurus Perguruan Silat, instansi/ institusi yang diundang dan diberi mandat. Jumlah Peserta dan Peninjau dari setiap utusan ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota IPSI yang bersangkutan.
c. Utusan Pengurus Provinsi IPSI sebagai narasumber dan dapat menjadi peserta yang mempunyai hak suara apabila musyawarah kota dan kabupaten mengalami deadlock, khususnya dalam hal terjadi suara sama dalam pemilihan ketua umum. 5. Musyawarah Kecamatan IPSI dihadiri oleh: a. Peserta, yang terdiri dari : 1) Utusan Pengurus Kecamatan IPSI 2) Utusan Organisasi dan Perguruan Pencak Silat anggota IPSI Kecamatan. b. Peninjau, Instansi/institusi yang diundang dan diberi mandat. c. Jumlah Peserta dan Peninjau dari setiap utusan ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan IPSI yang bersangkutan. d. Utusan Pengurus Kabupaten/Kota sebagai narasumber dan dapat menjadi peserta e. yang mempunyai hak suara apabila musyawarah kabupaten/kota mengalami deadlock, khususnya dalam hal terjadi suara sama dalam pemilihan ketua umum. 6. Utusan Pengurus IPSI mewakili aspirasi dan kepentingan seluruh jajaran Pencak Silat di wilayahnya. 7. Utusan PB IPSI mewakili aspirasi yang berkaitan dengan tujuan dan cita-cita pendirian IPSI. Pasal 25 1. Dalam Musyawarah IPSI setiap peserta mempunyai hak bicara. Namun yang memiliki hak satu (1) suara adalah: a. Setiap utusan. b. Pengurus IPSI demisioner. Peninjau tidak mempunyai hak suara, tetapi dapat menyampaikan pandangannya seizin Pimpinan Sidang atau bila diminta. Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara. 2. Tempat dan pemberitahuan. a. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musyawarah dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak mengikuti musyawarah, sekurang- kurangnya 30 hari kalender sebelum musyawarah diselengarakan. b. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan dalam musyawarah wajib dikirimkan kepada setiap peserta musyawarah yang berhak mengikuti musyawarah IPSI sekurang-kurangnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah IPSI diselenggarakan.
3. Kuorum a. Musyawarah IPSI memenuhi kuorum bila mana telah dihadiri sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang diundang. b. Apabila kuorum sebagaimana yang dimaksud diatas tidak di penuhi, musyawarah IPSI ditunda paling lama 60 menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, musyawarah IPSI dinyatakan sah untuk dilanjutkan. 4. Pimpinan Musyawarah IPSI dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna dan/atau sidang Pleno yang terdiri dari 3 orang, yaitu Ketua, Wakil, dan Sekretaris yang mewakili unsur Pengurus IPSI dan Perguruan. 5. Sidang-sidang Musyawarah IPSI dipandang sah apabila dihadiri dan diikuti oleh sekurang- kurangnya setengah (½) ditambah satu (1) jumlah Peserta yang diundang dan mengikuti sidang. 6. Keputusan Musyawarah IPSI dipandang sah apabila didukung oleh sekurang- kurangnya setengah (½) ditambah satu (1) jumlah suara Peserta yang hadir dan mengikuti sidang. 7. Keputusan Musyawarah IPSI wajib ditaati dan dilaksanakan oleh jajaran IPSI di wilayah kerja yang bersangkutan. Pasal 26 1. Musyawarah Luar Biasa IPSI baru dapat diadakan apabila sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota IPSI di wilayah kerja IPSI yang bersangkutan menghendakinya. 2. Untuk IPSI Pusat, usulan tersebut diajukan kepada KONI Pusat oleh pengurus Provinsi dan atau Perguruan anggota IPSI Pusat untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi. Usulan dapat dilakukan secara kolektif atau perwakilan yang menghendaki musyawarah luar biasa tersebut dengan membawa dokumen asli (permohonan munaslub dan SK kepengurusan IPSI yang sah). 3. Untuk IPSI Provinsi, usulan diajukan kepada PB IPSI oleh pengurus IPSI Kabupaten/Kota dan/atau perguruan anggota IPSI Provinsi untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi. Usulan dapat dilakukan secara kolektif atau perwakilan yang menghendaki musyawarah luar biasa tersebut dengan membawa dokumen asli (permohonan musprovlub dan SK kepengurusan IPSI yang sah). 4. Untuk IPSI Kabupaten/kota, usulan diajukan kepada IPSI Provinsi oleh pengurus IPSI Kecamatan dan/atau perguruan anggota IPSI Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi. Usulan dapat dilakukan secara kolektif atau perwakilan yang menghendaki musyawarah IPSI luar biasa tersebut dengan membawa dokumen asli (permohonan musyawarah IPSI luar biasa kabupaten/kota dan SK kepengurusan yang sah).
5. Untuk IPSI Kecamatan, usulan diajukan kepada IPSI Kabupaten/Kota oleh pengurus perguruan anggota IPSI Kecamatan untuk mendapatkan persetujuan/ rekomendasi. Usulan dapat dilakukan secara kolektif atau perwakilan yang menghendaki musyawarah IPSI luar biasa tersebut dengan membawa dokumen asli (permohonan musyawarah IPSI luar biasa kecamatan dan SK kepengurusan yang sah). 6. Usulan tersebut diajukan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kepada pengurus 2 tingkat di atasnya, dan diajukan oleh IPSI dan perguruan masing- masing. BAB VIII PESERTA DAN TATA LAKSANA RAPAT-RAPAT IPSI Pasal 27 Sesuai dengan tingkat kepengurusan IPSI dan lingkup wilayah kerjanya, Rapat Kerja (Raker) IPSI dihadiri dan diikuti oleh: 1. Pengurus IPSI. 2. Utusan dari Pengurus IPSI setingkat di bawahnya dari Pengurus IPSI dan Perguruan Pencak Silat anggota IPSI setingkatnya yang mendapat mandat. Pasal 28 1. Rapat Kerja (Raker) IPSI dipimpin oleh Ketua Umum dan/atau Ketua Pengurus IPSI bersangkutan atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum. 2. Keputusan Raker IPSI diambil berdasarkan asas musyawarah dan kesepakatan bersama. Apabila tidak tercapai musyawarah dan kesepakatan maka keputusan diambil melalui voting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Keputusan Raker wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pengurus IPSI atau oleh Pengurus Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat anggota IPSI. Pasal 29 1. Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan/atau Rapat konsultasi IPSI dihadiri dan diikuti oleh Pengurus IPSI bersangkutan dan pengurus IPSI setingkat di bawahnya dan anggota perguruan pencak silat yang menjadi anggotanya dengan membawa surat mandat. 2. Rakernis dan/atau Rapat konsultasi IPSI dipimpin oleh Pengurus IPSI yang bersangkutan yang bertanggung jawab terhadap masalah teknis yang dibicarakan. 3. Keputusan Rakernis dan/atau Rapat konsultasi IPSI diambil berdasarkan asas musyawarah dan kesepakatan bersama. Apabila tidak tercapai musyawarah dan kesepakatan maka keputusan diambil melaui voting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Keputusan Rakernis dan/atau Rapat konsultasi wajib ditaati dan dilaksanakan oleh teknis Pengurus IPSI bersangkutan serta Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat anggota IPSI.
BAB IX ATRIBUT Pasal 30 1. Atribut IPSI adalah tanda-tanda khusus yang dinyatakan dalam wujud serta bentuk, yaitu: a. Lambang. (terlampir) b. Bendera. (terlampir) c. Prasetya Pesilat Indonesia. (terlampir) d. Lagu. (terlampir) e. Salam. (terlampir) Pakaian Pesilat beserta perlengkapannya yang dipergunakan oleh setiap Pesilat. (terlampir) 2. Lambang IPSI digunakan pada bendera, kertas kop surat, stempel, plaket, vandel, badge, dan benda-benda lain yang membawa nama dan kehormatan serta kebanggaan IPSI. 3. Bendera IPSI adalah bendera berdasar warna hijau tua berlambang IPSI merupakan lambing kehormatan dan kebanggaan IPSI. 4. Prasetya Pesilat Indonesia adalah janji setia setiap insan pesilat Indonesia. 5. Lagu IPSI adalah Mars IPSI yang menyatakan jati diri dan perjuangan IPSI dalam bentuk nada, irama dan lirik lagu. 6. Salam IPSI adalah cara penghormatan di jajaran Pencak Silat Indonesia. Hal-hal yang menyangkut bentuk, warna, dan makna atribut IPSI. (Terlampir) BAB X SUMBER KEUANGAN IPSI Pasal 31 Sumber keuangan IPSI melalui berbagai usaha diatur secara tersendiri dalam Ketentuan dan/atau Peraturan Khusus IPSI. BAB XI ATURAN PERALIHAN Pasal 32 Segala hal yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI, Keputusan Musyawarah Nasional IPSI XV 2021 khususnya menyangkut Struktur Pengurus Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudah itu harus disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional XIV tahun 2016.
BAB XII KETENTUAN KHUSUS Pasal 33 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur tersendiri oleh PB IPSI sepanjang tidak bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga ini. BAB XIII PENUTUP Pasal 34 1. Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Rumah Tangga ini dilaksanakan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional IPSI XV pada 17 Desember 2021 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Munas IPSI XV pada 17 Desember 2021 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ditetapkan di : Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Pada tanggal : 17 Desember 2021 PENGURUS BESAR IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA Periode Tahun 2021-2025