KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN UPT. PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA KHUSNUL KHOTIMAH DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU Standar Pelayanan : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti No. KOMPONEN URAIAN 1 2 3 1. Dasar Hukum 1. Undang-undang RI Nomor : 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia; 2. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-undang Nomor : 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial 4. Undang-undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Sosial lanjut usia. 6. Keputusan Presiden Nomor : 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia; 7. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan; 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 22/HUK/1995 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial. 9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia; 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 25 Tahun 2016 tentang rencana aksi Kesehatan lanjut usia; 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat; 13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia; 14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraaturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial; 15. Perda Nomor : 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Riau. 16. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 70 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Provinsi Riau;
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 69 Tahun 2017 tentang UPT. Pada Dinas Sosial Provinsi Riau; 18. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 2. Persyaratan 1. Laki-laki/ Perempuan sudah berusia 60 tahun + 1 (satu) hari, dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah; 2. Telantar/ berpotensi telantar secara Sosial dan ekonomi, dengan membuktikan Surat Keterangan Kepala Dinas Sosial Setempat; 3. Sehat Jasmani dan Rohani, dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah setempat, yang menerangkan : a. Tidak mengidap penyakit menular; b. Bukan ODGJ; c. Tidak Pikun; d. Tidak Buta; e. Tidak Lumpuh. 4. Bisa mandiri di dalam panti, dibuktikan dengan Berita Acara Asesment Peksos Dinas Sosial Setempat; 5. Diutamakan yang memiliki akses ke layanan Kesehatan; 6. Surat rekomendasi Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau. 3. Sistem Mekanisme dan Prosedur 1. Setip orang, keluarga, masyarakat, LSM/ Organisasi Sosial dan lainnya harus melaporkan keberadaan Lansia telantar ke Dinas Sosial Kabupaten/ kota tempat Lansia telantar ditemukan; 2. Dinas Sosial Kabupaten/ Kota melakukan assessment dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan cek Kesehatan; 3. Dinas Sosial Kabupaten/ Kota mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau agar Lansia telantar dirujuk ke Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia telantar (UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah). 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau memerintahkan Pejabat Fungsional Pekerja sosial untuk melakukan Asesment awal; 5. Kepala UPT. PSTW Khusnul Khotimah menerima Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau; 6. Kepala UPT. PSTW Khusnul Khotimah memasukkan Nama Lanjut Usia telantar kedalam buku register Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti;
7. Kepala UPT. PSTW Khusnul Khotimah memerintahkan Pejabat Funsional Pekerja sosial untuk mengasessment lanjutan. 4. Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari jam kerja sejak surat rekomendasi kepala Dinas Sosial Provinsi Riau di terima. 5. Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ gratis 6. Produk Pelayanan 1. Pelayanan Dalam Panti : a. Pemenuhan Kebutuhan Permakanan; b. Pemenuhan Kebutuhan Sandang; c. Pemeliharaan Fisik dan Kesehatan; d. Pemenuhan Kebutuhan Formal dan Non Formal - Rehabilitasi sosial Lanjut Uisa •Bimbingan Mental Spiritual •Bimbingan Fisik dan Kesehatan •Bimbingan Keterampilan •Bimbingan Sosial Perorangan •Bimbingan Sosial Kelompok •Bimbingan Lanjutan - Monitoring Kegiatan dan perkembangan Lanjut usia akan selalu dipantau/ di monitor oleh Petugas dan seluruh Pegawai UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau, mencakup : tingkah laku, fisik, mental intelektual, spiritual, perkembangan gizi, kesehatan dan lain-lain - Pencatatan dan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau, akan dievaluasi secara berkala untuk menghasilkan output yang lebih baik. - Terminasi Kegiatan Pelayanan dan Bimbingan yang diberikan pada lanjut usia secara berkelanjutan dan sampai lanjut usia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan di UPT PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau Meningal Dunia, untuk mengetahui lanjut usia yang telah diterminasi sehingga informasi dan komunikasi dapat diterima dengan pihak keluarga tentang perkembangan kehidupan Lanjut Usia - Pola Pelayanan di UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau adalah unit layanan bagi Lanjut Usia telantar dalam memenuhi
kebutuhan Fisik, Mental Lanjut usia yang menempatkan lanjut usia dalam asrama/wisma (tempat Tinggal) dengan pengasuh dan bimbingan dari pengasuh, dimana pola pelayanannya mencakup beberapa hal sebagai berikut : •Pelayanan Fisik (Pengasramaan, Permakanan, Pakaian dan Lain-lain) •Pelayanan Keagamaan (bimbingan Rohani, tuntunan ibadah, pengajian dan lain-lain •Bimbingan Sosial (Bimbingan Individu/ Kelompok) •Bimbingan Keterampilan (penyaluran Hobi, bakat mengisi waktu luang) •Pelayanan Jasmani (olah raga ) •Pelayanan Kesehatan (Pemeriksaan rutin pemberian obat-obatan, rujukan kerumah sakit) •Pelayanan Pendampingan (dalam Kegiatan sehari-hari, pendampingan kegiatan di dalam dan luar panti) •Pelayanan Psikologi (Memberikan pelayanan psikologis yang dihadapi lanjut usia dan pemantapankarakter) •Rekreasi (kunjungan ketempat wisata dan lain-lain yang memotifasi lanjut usia) 7. Sarana dan prasarana atau fasilitas lainnya 1. Gedung Kantor UPT, terdiri dari : a. Ruang Loby; b. Ruang Kepala UPT; c. Ruang Kasubbag/Kasi; d. Ruang Staf Pelaksana; e. Ruang Arsip; f. Ruang Rapat; g. Balkon/ Smoking area; h. Kamar mandi. 2. Aula Serbaguna 3. Aula Keterampilan 4. Wisma/ Asrama, terdiri dari : a. Ruang tamu asrama; b. Kamar Tidur Lansia; c. Kamar Mandi; d. Sofa; e. Lemari Pakaian; f. Bofet (tempat menyimpan makanan). 5. Mushallah 6. Poliklinik, terdiri dari : a. Ruang Tunggu Pasien; b. Ruang Periksa dokter; c. Kamar mandi; d. Lemari obat. 7. Dapur Umum
8. Taman 9. Pos Satpam 10. Rumah Dinas, terdiri dari : a. Rumah Kepala UPT; b. Rumah Kasubbag TU; c. Rumah Kasi Pembinaan Sosial; d. Rumah Kasi Pelayanan; e. Rumah Petugas Pengamanan. 11. Kamar Mayat 12. Gudang 13. Ruang Loundry 14. Kendaraan Dinas 15. Kendaraan Operasional 16. Computer 17. Printer 18. Kipas Angin 19. Televisi 20. CCTV 21. AC 22. Alat bantu 23. Dan lain-lain 8. Kopentensi Pelaksana 1. Pejabat Struktural (Eselon III dan IV) : a. Kepala UPT; b. Kepala Subbag Tata Usaha; c. Kepala Seksi Pembinaan Sosial; d. Kepala Seksi Pelayanan Sosial. 2. Pejabat Fungsional Pekerja Sosial. 3. Pelaksana Teknis. 4. Pelaksana Administrasi. 5. Dokter. 6. Perawat Lansia. 7. Psikolog. 8. Psikiater. 9. Ahli gizi. 10. Gharim. 11. Tukang masak. 12. Tukang cuci. 13. Pramu lansia. 14. Tenaga bimbingan mental agama. 15. Tenaga kebersihan. 16. Pengadministrasi Kantor. 17. Operator computer. 18. Satpam. 19. Supir. 20. Instruktur Senam. 21. Instruktur Keterampilan. 9. Pengawas Internal Supervisi atasan langsung
10. Penanganan pengaduan saran dan masukan Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : 1. Dinas Sosial Provinsi Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 239 pekanbaru 2. UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha ( PSTW ) Khusnul Khotimah Jl.Kaharuddin Nasution No. 116 Pekanbaru 11. Jumlah Pelaksana 1. ASN Jumlah Pelaksana terdiri dari 9 orang dengan rincian sebagai berikut : a. Pengadministrasi kepegawaian; b. Pengadministrasi sarana dan prasarana; c. Pengelola Keuangan; d. Pembina jasmani dan mental; e. Pengelola Perlindungan Sosial; f. Pranata Jamuan; g. Pengelola Pelayanan Rehabilitasi sosial dan Lansia h. Pengadministrasi Layanan Bimbingan dan konseling; i. Pengelola program dan kegiatan; 2. Tenaga Harian Lepas 41 Orang; 3. Satuan Pengaman 4 Orang. 12. Jaminan Pelayanan 1. Sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 2. Penyuluh Sosial yang bersertifikat. 3. Pekerja sosial yang bersertifikat. 4. Sumber daya manusia yang bekerja berdasarkan system pelayanan dan standar operasional prosedur. 13 Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan 1. Tersedianya CCTV 2. Tersedianya sumber air bersih 3. Tersedianya ruangan ber AC 4. Akses internet yang memadai 14 Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Kepala UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau, NGADIONO, S.Sos NIP. 19681212 199103 1 007