Ebook Modul Buku Saku Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)

47

FORM : INVENTARISASI ASET PENDUKUNG KELEMBAGAAN
48

FORM : INVENTARISASI ASET PENDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA
49

FORM : INVENTARISASI ASET PENDUKUNG BANGUNAN GEDUNG
50

FORM : INVENTARISASI ASET PENDUKUNG PERALATAN
51

FORM : INVENTARISASI ASET PENDUKUNG LAHAN
52

MATERI BUKU SAKU POKOK 3
INVENTARISASI ASET

Inventarisasi aset irigasi merupakan kegiatan awal dari lima tahapan kegiatan dalam
proses PAI. Proses PAI sebagaimana Peraturan Menteri PUPR No. 23/PRT/M/2015 tentang
PAI. Adapun keempat kegiatan dalam PAI lainnya adalah perencanaan pengelolaan,
pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta
pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Inventarisasi aset irigasi merupakan kegiatan pengumpulan data dan registrasi aset irigasi
dan dilaksanakan pada jaringan irigasi maupun pendukung pengelolaan irigasi.

Produk dari kegiatan inventarisasi adalah aset irigasi di setiap wilayah pemangku
kewenangan atas daerah irigasi (DI) terdaftar dalam suatu pangkalan data yang berada di kantor
pemangku kewenangan. Pelaksana dari inventarisasi adalah instansi pemangku kewenangan.
Tujuan dari kegiatan inventarisasi aset irigasi adalah sebagai berikut :
a. Inventarisasi aset irigasi pada jaringan irigasi ditujukan untuk mendapatkan data jumlah,

dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai
aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem
irigasi pada setiap daerah irigasi.
b. Inventarisasi aset irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi ditujukan untuk
mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi
pada setiap daerah irigasi.

A. Bagan Alir Kegiatan
Untuk mempermudah pemahaman mengenai urutan kegiatan inventarisasi aset

irigasi dapat dilihat pada bagan alur di bawah ini. Gambar 3.1 menunjukkan bagan alur
inventarisasi aset jaringan yang dilakukan sekali dalam setahun dan gambar 3.2
menunjukkan bagan alur inventarisasi aset pendukung yang dilakukan sekali dalam 5
tahun.

53

Gambar 3.1 Bagan alur inventarisasi aset jaringan sekali setahun

Gambar 3.2 Bagan alur inventarisasi aset pendukung sekali dalam 5 tahun
54

B. Metodologi Inventarisasi Aset Irigasi
Inventarisasi aset irigasi dilaksanakan dengan dukungan perangkat komputer. Kegiatan

inventarisasi aset irigasi dalam rangka PAI mencakup kegiatan sebagai berikut :
a. Persiapan kegiatan inventarisasi aset irigasi.
b. Pengumpulan data sekunder di kantor dan pengisian formulir yang dapat diadakan

di kantor.
c. Penelusuran jaringan untuk mendapatkan data GPS dan pengisian formulir untuk

data yang harus dilihat di lapangan.
d. Validasi data di kantor.
e. Pemasukan data ke komputer.
f. Penyusunan laporan inventarisasi.

1. Persiapan
Persiapan dilakukan oleh Pemangku Kewenangan dari DI yang bersangkutan. Hal-
hal yang perlu dipersiapkan :
a. Penugasan personil yang ditugaskan meliputi :
• Personil yang mengkoordinasi seluruh kegiatan inventarisasi, disebut
Koordiantor Inventarisasi PAI yang bertugas mengkoordinasi seluruh kegiatan
inventarisasi, baik inventarisasi aset jaringan yang dilakukan setahun sekali
maupun inventarisasi aset pendukung yang dilakukan 5 tahun sekali.
• Personil yang bertanggung jawab atas pengisian data di lapangan, disebut
Koordinator Lapangan PAI yang bertanggung jawab mengkoordinasi penelusuran
jaringan untuk pengisian formulir di lapangan.
• Personil yang bertanggung jawab atas pengisian, kelengkapan dan validasi
data di kantor, disebut Validator Data PAI.
• Personil yang bertanggung jawab atas pemasukan data ke komputer, disebut
Operator Komputer.
• Personil-personil pembantu yang lain sesuai kebutuhan.
b. Pelatihan-pelatihan yang diperlukan, meliputi :
• Pelatihan pengisian formulir data inventarisasi untuk Koordinator Lapangan.
• Pelatihan pengoperasian komputer, pengambilan foto digital, dan GPS untuk
Operator Komputer.
c. Pengecekan peralatan yang diperlukan

55

Pengecekan dilakukan oleh Koordinator Inventarisasi, antara lain :
• Peralatan pengambilan foto : kamera digital.
• Peralatan pengambilan koordinat geografis : GPS.
• Peralatan pengukur panjang : rollmeter.
• Peralatan penyimpan dan pengolah data : komputer.
• Peralatan hitung-menghitung : kalkulator.
• Peralatan tulis-menulis : formulir, bolpen.
• Peralatan pelindung lapangan : topi, sepatu karet, payung, jas hujan.
d. Penyusunan jadwal oleh Koordinator Inventarisasi meliputi :
• Jadwal pelatihan.
• Jadwal pengisian data di kantor.
• Jadwal penyusunan tim survey penelusuran.
• Jadwal pemberitahuan kepada P3A/GP3A/IP3A.
• Jadwal pertemuan penjelasan dan pembagian tugas seluruh anggota tim

survey.
• Jadwal penelusuran jaringan.
• Jadwal validasi data.
• Jadwal pemasukan data ke komputer.
• Jadwal pengiriman data melalui internet (dalam hal diperlukan).
e. Penghitungan biaya yang dilakukan oleh Koordinator Inventarisasi, yang terdiri
antara lain :
• Biaya pengadaan peralatan (hanya pada saat pertama kali inventarisasi).
• Biaya fotocopy formulir.
• Biaya perjalanan dinas/honorarium anggota tim survey.
• Biaya pengiriman data melalui internet (dalam hal diperlukan).
• Biaya lain-lain : konsumsi, topi, sepatu karet, payung, jas hujan, BBM, P3K.
f. Pengadaan peralatan
Peralatan yang belum ada perlu diadakan terlebih dahulu dengan sejauh mungkin
memanfaatkan peralatan yang sudah ada. Pengadaan peralatan hanya diperlukan
saat pertama kali diadakan kegiatan inventarisasi. Pada tahun-tahun selanjutnya
pengadaan peralatan tidak diperlukan lagi sepanjang alat-alat yang masih dapat
dipergunakan.

56

Personil yang sudah ditetapkan dilatih terlebih dahulu, terutama mengenai
penggunaan alat-alat yang baru.

2. Data Sekunder
Tidak seluruh data perlu diisi di lapangan, terutama data yang tidak berubah/
permanen dan data mengenai Identitas Daerah Irigasi (termasuk skema jaringan
irigasi, skema bangunan, as built drawing) dan Ketersediaan Air.
Data yang dapat diisi di kantor dalam formulir isian telah ditandai dengan blok warna
abu-abu.
Untuk kepentingan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi (SIPAI) diperlukan
kode-kode sebagai berikut : Kode Kabupaten, Kode Wilayah Sungai, Kode Daerah
Irigasi, dan Kode Aset Irigasi.
Kode yang pada saat ini telah resmi adalah Kode Kabupaten/Kota yang dikeluarkan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu sebelum kode- kode lain
diterbitkan secara resmi, maka secara internal dibuat kode-kode lainnya yang
diperlukan untuk kepentingan pengelolaan data.

1) Kode Kabupaten/Kota dari BPS
Kode Kabupaten/Kota diambil dari ketentuan yang dibuat oleh BPS. Kode terdiri
dari 4 digit. Dari kode tersebut sudah dapat diketahui suatu kabupaten/kota masuk
provinsi mana.
Kode kabupaten/Kota (4 digit) :

2) Kode Wilayah Sungai
Sementara belum ada peraturan presiden yang menetapkan wilayah sungai, untuk
kode wilayah sungai diperlukan dipergunakan sebagaimana yang ada pada
Permen PUPR No.: 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah
Sungai, dimana wilayah Indonesia dibagi menjadi 128 Wilayah Sungai (WS).
Seperti halnya DI, WS dibagi menjadi beberapa status kewenangan
pengelolaannya. Terdapat WS yang berstatus dikelola oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Permen tersebut
telah pula ditentukan kode dari masing-masing WS, yang terdiri dari 6 digit.
Kode Wilayah Sungai (6 digit) :
57

3) Kode Daerah Irigasi
Oleh karena kode Daerah Irigasi belum ada peraturan yang menetapkannya, maka
untuk kepentingan SIPAI kode DI tersebut ditetapkan sbb :
• Kode untuk DI yang utuh terletak dalam satu Kabupaten/Kota
Kode terdiri dari 8 digit :

Digit ke 1 dan 2 : merupakan kode Provinsi dari BPS.
Digit ke 3 dan 4 : merupakan kode Kabupaten/Kota dari BPS.
Digit ke 5 s/d 8 : merupakan nomor urut DI dalam satu Kabupaten/Kota
yang bersangkutan.
• Kode untuk DI lintas Kabupaten/Kota
Kode terdiri dari 8 digit :

Digit ke 1 dan 2 : merupakan kode Provinsi dari BPS.
Digit ke 3 dan 4 : berupa angka 00 merupakan kode lintas Kabupaten/Kota.
Digit ke 5 s/d 8 : merupakan nomor urut DI lintas dalam kewenangan provinsi
yan bersangkutan.
• Kode untuk DI lintas Provinsi
Kode terdiri dari 8 digit :

Digit ke 1 s/d 4 : berupa angka 00 merupakan kode lintas Provinsi.
Digit ke 5 s/d 8 : merupakan nomor urut DI lintas dalam kewenangan Pusat.
• Kode kewenangan
Selain kode-kode tersebut di atas, di luar dari itu ada kode kewenangan, dengan
ketentuan sbb :

58

A = Kode untuk DI di bawah kewenangan Pusat.
B = Kode untuk DI di bawah kewenangan Provinsi.
C = Kode untuk DI di bawah kewenangan Kabupaten/Kota.
Kode kewenangan tersebut sengaja dipisahkan dari kode-kode tersebut di atas
karena kewenangan tersebut mudah berubah. Misalnya bila terjadi pemekaran
wilayah Kabupaten/Kota yang baru maka dengan teknik pemisahan kode
kewenangan tersebut mudah untuk menyesuaikannya.
• Kode Kepemilikan
Dalam kode DI ini masih belum dibedakan antara DI-DI milik pemerintah
dengan DI-DI yang dimiliki oleh Badan Usaha, Badan Sosial, P3A, Desa, dan
Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Permen PUPR No. : 14/PRT/M/
2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

4) Kode Aset Irigasi
Sebelum menentukan kode dari aset irigasi terlebih dahulu perlu dibuat struktur
pengelompokan aset terlebih dahulu. Untuk aset irigasi yang berupa jaringan
maupun aset pendukung struktur pengelompokannya adalah sebagai berikut :

Sub Kel. Aset Sub Kelompok
Jaringan Aset Pendukung

Sub Sub Sub Sub
Kelompok Aset Kelompok Aset

Jaringan Pendukung

Jenis Aset Jenis Aset
Jaringan Pendukung

Satuan Aset Satuan Aset

Gambar 3.3 Strukturisasi aset irigasi

59

Sebagaimana ditetapkan dalam Permen PUPR No.23/PRT/M/2015, aset irigasi
terdiri dari jaringan dan pendukung pengelolaan irigasi. Dalam pengkodean hal
tersebut berarti aset terdiri dari dua kelompok. Klasifikasi selanjutnya kelompok
terbagi menjadi sub kelompok dan sub kelompok menjadi sub sub kelompok,
akhirnya sub sub kelompok dari satuan aset. Sampai dengan sub-sub kelompok
aset irigasi terdiri dari 4 digit, setiap sub-sub-kelompok terdiri dari beberapa jenis
aset yang bisa sampai 2 digit, sedangkan satu jenis aset dalam satu DI yang besar
dapat sampai mencapai angka 3 digit. Oleh karena itu secara keseluruhan kode
aset irigasi terdiri dari 9 digit. Lihat Gambar 3.4 Skema Pembangunan Kode Aset
Irigasi pada halaman berikut ini dan Kode Aset Irigasi sebagaimana Lampiran.

Perlu diketahui dalam Tabel Kode Aset Irigasi, terdapat baris-baris yang
dikosongkan dengan maksud untuk dapat ditambahkan bilamana ada tambahan
jenis-jenis aset yang belum termasuk dalam daftar. Dengan cara dituliskan jenis
aset yang baru yang belum ada dalam daftar kedalam formulir, kemudian
diberikan kode aset sementaranya dengan melanjutkan nomor kode jenis aset
terakhir yang telah ada dalam daftar.
Ketetapan mengenai kode aset difinitif tersebut akan dikirimkan kembali kepada
pengirim usulan.

60

Gambar 3.4 Skema pembentukan kode aset irigasi

3. Penelusuran Jaringan Untuk Mendapatkan Data GPS
Kegiatan di lapangan berupa penelusuran jaringan. Penelusuran tersebut dapat
dibedakan menurut tujuannya menjadi dua macam, yaitu :
• Penelusuran dalam rangka mengambil data koordinat geografis melalui alat GPS
dan pengambilan foto digital mutakhir.
• Penelusuran untuk pengisian formulir inventarisasi yang datanya harus didapat
dari lapangan.
Kegiatan penelusuran data GPS hanya dilakukan sekali untuk selamanya, kecuali
ada perubahan jaringan. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan terpisah dari kegiatan
penelusuran untuk pengisian formulir, karena waktu yang diperlukan lebih singkat
dari pada waktu untuk pengisian formulir.
Alat GPS dapat memberikan data dari suatu posisi titik di permukaan bumi mengenai
koordinat (lintang dan bujur) dan elevasinya. Keuntungan dari penggunaan alat GPS
tersebut adalah ketelitiannya tidak tergantung skala, dari macam dan pabrik pembuat
yang berlainan.
Di bidang irigasi dapat dipergunakan antara lain untuk :
• Menentukan lokasi bangunan.

61

• Menggambarkan secara indikatif/tracking jalur saluran.
• Menentukan titik-titik di saluran yang mengalami kerusakan (bocoran, longsoran,

jebolan).
• Menggambarkan batas-batas DI.
• Menghitung luas areal DI.
• Menghitung luas realisasi tanam.
• Kepentingan monitoring kemajuan pekerjaan konstruksi, misalnya bagian-

bagian saluran yang telah selesai direhabilitasi, bagian-bagian saluran yang belum
selesai dan sebagainya.
• Perencanaan, misalnya untuk melihat indikatif: kemiringan lahan secara global,
areal yang dapat diairi, penentuan lokasi bendung, dan sebagainya.
• Menentukan batas-batas indikatif daerah genangan banjir.

4. Penelusuran Jaringan Untuk Mengisi Formulir Isian
Perlu diketahui pada saat penelusuran dilakukan pula pemotretan-pemotretan yang
sebaiknya dengan kamera digital, karena :
• Foto akan disimpan dalam file komputer.
• Tiap foto tidak diperlukan untuk dicetak.
• Prosesnya lebih mudah dan lebih singkat.
Baik pengambilan data koordinat GPS maupun pemotretan digital, data keduanya
akan tersimpan pertama kali di dalam alatnya sendiri. Kemudian setelah selesai baru
dapat dimasukkan ke dalam komputer. Untuk tidak menyulitkan saat penyimpanan
data ke dalam komputer pada saat pelaksanaan di lapangan perlu dibuat catatan-
catatan. Untuk pemotretan telah disediakan formulir untuk hal itu (SIPAI-D03).
Kecuali kegiatan penelusuran jaringan untuk mendapatkan data GPS, penelusuran
dapat dilaksanakan bersama-sama untuk kepentingan lain, selain PAI, misalnya
dalam rangka OP yang telah rutin diselenggarakan atau dalam rangka desain
partisipatif. Dianjurkan agar kegiatan penelusuran jaringan ini diselenggarakan
secara bersamaan untuk efisiensi dan dimulai dari intake (hulu) menuju ke hilir.

62

5. Validasi Data
Sebelum data dimasukkan ke dalam pangkalan data (database) di komputer terlebih
dahulu harus divalidasi untuk meyakinkan kebenarannya. Validasi data dilakukan
oleh Koordinator Inventarisasi.

6. Pemasukan Data ke Komputer
Setelah divalidasi data dimasukkan ke dalam pangkalan data di komputer melalui
software tersendiri. Pemasukkan Data ini dilakukan oleh Operator Komputer yang
menguasai software yang bersangkutan melalui pelatihan. Sebaiknya petugas dari
Unit Pengolah Data yang khusus menangani sistem informasi.

63

MATERI BUKU SAKU POKOK 4
PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan
aset irigasi (RPAI) yang meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi
sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR No. 23/PRT/M/2015 tentang PAI dan perumusan
rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi sesuai tingkat layanan
yang diharapkan.

Penyusunan RPAI merupakan langkah kedua dalam rangka PAI setelah dilaksanakan
inventarisasi dengan tujuan mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan.

Meskipun layanan sistem irigasi tidak hanya masalah aset jaringan dan aset pendukung
tetapi dengan menjaga kinerja aset jaringan dan aset pendukung diharapkan pelayanan dari
sistem irigasi juga akan meningkat. Dalam hal ini dapat diasumsikan perbaikan pada kondisi
aset akan berpengaruh pada perbaikan fungsi atau tingkat pelayanan dari sistem irigasi.

Produk dari kegiatan penyusunan RPAI adalah sebuah laporan RPAI untuk sebuah DI.
Penyusunan RPAI ini dilaksanakan oleh instansi pemangku kewenangan atas DI yang
bersangkutan berdasarkan data hasil inventarisasi.
A. Perencana Pengelolaan Aset Irigasi meliputi : rencana pengelolaan aset irirgasi dan

rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi
1. Rencana Pengelolaan Jaringan Irigasi meliputi rencana :

a. Pengamanan Aset.
b. Pemeliharaan Aset.
c. Rehabilitasi Aset.
d. Peningkatan Aset.
e. Pembaruan atau penggantian Aset.
f. Penghapusan Aset

Apabila terjadi bencana, alih fungsi lahan irigasi dan pertimbangan teknis pekerja, maka
dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset irigasi termasuk perkiraan
kebutuhan biaya.
Rencana pengelolaan aset irigasi paling sedikit memuat :
a. Tingkat pelayanan saat perencanaan dilakukan dan tingkat pelayanan akan dicapai

sebagai sasaran pengelolaan aset irigasi.

64

b. Rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset
jaringan irigasi.

c. Rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset
pendukung pengelolaan irigasi.

d. Prioritas pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi.
e. Perkiraan biaya pengelolaan aset irigasi yang diperlukan.

2. Rencana Pengelolaan Aset Pendukung Pengelolaan Irigasi (PI) Rencana pengelolaan
aset pendukung PI, meliputi :
a. Pembentukan dan pemberdayaan P3A sesuai dengan kebutuhan.
b. Peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung
serta pengembangan organisasi ranting/pengamat.
c. Pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga pengelola jaringan
irigasi di tingkat lapangan.
d. Pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaharuan, dan/atau penghapusan
rumah kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan
pengelolaan jaringan irigasi.
e. Penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan
perlengkapan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target
tingkat pelayanan yang ditetapkan.
f. Pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen,
penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan irigasi.

Sedangkan tingkat pelayanan irigasi diukur atas dasar kinerja sistem irigasi yang
terdiri atas unsur :
a. Kondisi prasarana.
b. Ketersediaan air.
c. Indeks pertamanan.
d. Sarana penunjang.
e. Organisasi personalia.
f. Dokumentasi.
g. Perkumpulan petani pemakai air.

65

Dalam hal aset pendukung yang terdiri dari unsur-unsur : kelembagaan, SDM,
bangunan gedung, peralatan dan bahan. Tingkat pelayanannya ditentukan atas dasar
keberadaan dan kebutuhan sebagaimana mestinya dari aset-aset tersebut. Dalam hal
ini, mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam PERMEN PUPR No.12
PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi.

66

MATERI BUKU SAKU POKOK 5
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Rencana Pengelolaan Aset Irigasi (RPAI) dapat dilaksanakan setelah mempertimbangkan
rekomendasi dari Komisi Irigasi (KOMIR).

Kegiatan pelaksanaan RPAI adalah terealisasinya kegiatan fisik dan non-fisik.

A. Pelaksanaan Kegiatan Fisik dimaksud bertujuan untuk :
a. Mengamankan.
b. Memelihara.
c. Merehabilitasi.
d. Meningkatkan.
e. Memperbarui.
f. Mengganti.
g. Menghapus aset jaringan irigasi yang sudah tidak dipergunakan/diperlukan.

B. Pelaksanaan Kegiatan Non-fisik bertujuan untuk :
a. Mengoperasikan jaringan irigasi.
b. Memperkuat kelembagaan.
c. Menambah jumlah,dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
d. Menyempurnakan sistem pengelolaan irigasi.
e. Mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan
irigasi lainnya.

C. Pelaksanaan RPAI
RPAI terdiri dari 3 rencana yang dilaksanakan pada setiap tahun sampai selesai dalam 5
tahun. Tiga rencana tersebut adalah :
a. Rencana Investasi Aset Jaringan, yang berupa perbaikan dan penggantian aset-aset
jaringan dalam masa 5 tahun.
b. Rencana Investasi Aset Pendukung, yang berupa perbaikan dan kebutuhan dan
perbaikan aset pendukung dalam masa 5 tahun.
c. Rencana Kinerja Irigasi, yang berupa target-target luas tanam per tahun selama 5
tahun yang dihubungkan dengan pelaksanaan Rencana Investasi Aset Jaringan.
67

Ketiga rencana tersebut saling terkait satu dengan yang lain.
Pengajuan dana untuk pelaksanaan rencana-rencana tersebut dilakukan melalui

mekanisme yang ada, yaitu melalui DIPA dan tunduk pada peraturan yang ada mengenai
pelaksanaan kegiatan yang telah masuk dalam DIPA.

Bagan alur pelaksanaan RPAI dapat dilihat pada halaman berikut :

Gambar 5.1 Bagan alur pelaksanaan tahunan RPAI

68

MATERI BUKU SAKU POKOK 6
EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA INVENTARISASI

A. Evaluasi
Evaluasi dapat dilakukan bilamana didahului dengan kegiatan monitoring. Evaluasi
dilakukan terhadap pelaksanaan RPAI, dan pelaksanaan PAI pada umumnya termasuk
kegiatan inventarisasi sampai pemutakhiran data.
Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui jalur-jalur administrasi yang ada. Namun
evaluasi terhadapa pelaksanaan RPAI harus dikaitkan dengan target keinerja yang
ditentukan yang menjadikan ukuran tingkat pelayanan dari suatu DI.
Evaluasi terhadap kinerja dari suatu DI harus dilakukan secara obyektif dengan
mempertimbangkan unsur-unsur yang berada di luar bidang keirigasian, termasuk di
antaranya ketersediaan air dan sarana serta prasarana pertanian lainnya.
Bagan alur kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada halaman berikut :

Gambar 6.1 Bagan alur monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAI

69

B. Pemutakhiran Data Hasil Inventarisasi

Dalam PAI ada dua inventarisasi yang berbeda frekuensinya, inventarisasi untuk aset
jaringan dilakukan setahun sekali dan inventarisasi untuk aset pendukung dilakukan
sekali dalam 5 tahun. Dengan demikian pemutakhiran data untuk aset jaringan dapat
dilakukan setiap tahun, namun untuk aset pendukung hanya bisa dilakukan sekali dalam
5 tahun.
Evaluasi dan pemutakhiran data dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan
RPAI yang sedang berjalan.
Hasil pemutakhiran data dapat untuk menerbitkan buku data irigasi tahunan dan atau
menayangkan melalui situs internet.

Gambar 6.2 Bagan alur monitoring dan evaluasi program PAI

70

PENUTUP
Dalam perkembangannya aplikasi Sistem Informasi Pengelola Aset Irigasi (SI-PAI)
digabung dengan Informasi Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) menjadi E_PAKSI.

PAKSI
(Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi

iv