ii TIM KERJA PENGARAH Uli Nuha, S.Pd., M.A.P Suardi Mardua, S.Sos Akhmad Saleh, S.Pd PENANGGUNG JAWAB Akhmad Saleh, S.Pd PENYUSUN Dzulfitri, S.Sos Jusneni, S.Pd Jusman, S.Kom BAWASLU KABUPATEN ENREKANG Jl. Buttu Juppandang No.83 Enrekang, 91711 [email protected]
iii KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahiem Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur Alhamdulillah atas berkah dari Allah SWT, sehingga kita dapat melaksanakan tugas pengawasan yang diemban tanpa hambatan dan gangguan yang berarti. Kami sungguh menyadari bahwa atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Enrekang dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan menjalankan fungsi-fungsi yang lain dapat berjalan dengan baik. Sejumlah kompleksitas masalah yang dihadapi tidak menyurutkan semangat kami, bermodal keyakinan bahwa pengawasan dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian dalam bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip dan azas Pemilu yang jujur dan demokatis. Melakukan konsolidasi internal, menata regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, adalah sebagian kecil hal yang kami lakukan untuk membangun sumber daya manusia dan kelembagaan dalam mengawali tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya disaat memasuki tahapan Pemilu maupun pemilihan. Selain memaksimalkan jajaran sumber daya manusia pengawas pemilu disemua tingkatan, juga memaksimalkan dukungan dan kerjasama antar lembaga dengan melibatkan semua unsur masyarakat sebagai upaya mewujudkan pengawasan partisipatif aktif bahkan menjadikan sebagai Gerakan Bersama dalam mengawal proses dan tahapan pemilihan umum untuk melahirkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Tentu dari seluruh upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang dalam persiapan mengawal tahapan pemilu dan pemilihan perlu untuk di informasikan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan terlebih lagi tanggung jawab moril. Secara eksternal laporan ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Enrekang dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, kredibel dan professional, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja yang selanjutnya sudah tentu kami berharap saran perbaikan yang sifatnya konstruktif untuk menata kembali Lembaga Bawaslu Kabupaten Enrekang dimasa mendatang. Secara internal sudah tentu laporan ini sangat berguna untuk melakukan identifikasi serta pemetaan (Mapping) setiap permasalahan dimasing-masing lokus
iv dan sector serta yang tidak kalah pentingnya adalah laporan ini menjadi data dan informasi dalam menyusun kebijakan untuk peningkatan kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pada waktu mendatang, atas dasar pertimbangan itulah penyusunan “Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024” ini menjadi sangat urgent dan krusial. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Enrekang, 5 Agustus 2024 Akhmad Saleh, S.Pd Koordiv HPPH Kab. Enrekang
v ABSTRAK Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh UndangUndang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Ada tiga isu yang krusial di dalam suatu sistem pendaftaran pemilih, yaitu siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban. Berdasarkan hasil analisis perbandingan dari Pemilu dan Pilkada, ditemukan sejumlah masalah yang memerlukan penanganan serius. Melalui kajian yang dilakukan, muncul beberapa solusi alternatif untuk menangani masalahmasalah yang terkait dengan pendaftaran pemilih, diantaranya pengkategorian pemilih dengan beragam variannya, dalam pemutakhiran data harus ditentukan tentang wewenang untuk pemuktahiran data Dalam menyediakan daftar pemilih, KPU bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus namanama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun. Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kata lain bila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih yaitu komprehensif, insklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel, maka perlu dilakukan pengawasan pada semua tahapan maupun subtahapan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu tahun 2024.
vi DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ................................................................................. i TIM KERJA .................................................................................................. ii KATA PENGANTAR .................................................................................. iii ABSTRAK .................................................................................................... v DAFTAR ISI ................................................................................................. vi DAFTAR GAMBAR .................................................................................... vii DAFTAR TABEL ......................................................................................... viii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. ix BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum ..................................................................... 1 B. Tujuan Laporan ........................................................................ 2 C. Landasan Hukum ..................................................................... 2 D. Sistematika Laporan ................................................................. 3 BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024 A. Pengawasan Penyusunan daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 .... 4 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih .................................................. 4 2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih .................................................. 6 3. Hasil – Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih .................................................. 13 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih .................................................. 19 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih .................................................. 19 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................... 21 B. Rekomendasi ...................................................................... 21
vii DAFTAR GAMBAR Gambar : 1. Grafik Rekapitulasi Kegiatan Pencegahan ............................. 10 Gambar : 2. Grafik Progres Perkembangan Data Pemilih .......................... 15 Gambar : 3. Grafik Progres Perkembangan Data Pemilih Jenis Kelamin laki-Laki .......................................................... 16 Gambar : 4. Grafik Progres Perkembangan Data Pemilih Jenis Kelamin Perempuan ...................................................... 16 Gambar : 5. Rekapitulasi Ragam Disabilitas ................................................ 17
viii DAFTAR TABEL Tabel : 1. Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pleno DPS ................................. 13 Tabel : 2. Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pleno DPSHP ............................ 14 Tabel : 3. Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pleno DPT ................................ 15 Tabel : 4. Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas .......................................... 16 Tabel : 5. Ragam Disabilitas ......................................................................... 17
ix DAFTAR LAMPIRAN 1. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 2. Surat Edaran Bawaslu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 3. Saran Perbaikan Bawaslu kabupaten Enrekang Nomor : 0093/PM.00.02/K.SN05/06/2023 4. Berita acara Nomor: 129/PL.01.2-BA/7316/2023 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 304 Tahun 2023. 5. Berita acara Nomor: 167/PL.01.2-BA/7316/2023 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 316 Tahun 2023. 6. Berita acara Nomor: 203/PL.01.2-BA/7316/2023 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 327 Tahun 2023. 7. berita Acara KPU Kabupaten Enrekang Nomor:125/PL.01-BA/7316/2023 tentang Pendirian TPS Lokasi Khusus Pada Pemilu Tahun 2024 8. Dokumentasi Kegiatan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Enrekang 9. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan pada Rapat pleno KPU Kabupaten Enrekang
1 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Secara universal pemilihan umum adalah salah satu bentuk dari pemerintahan demokrasi, pemilihan umum juga dianggap sebagai penyerahan kedaulatan rakyat kepada orang atau partai yang dipercayai, di mana pemilihan umum dijadikan sebagai alat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan yang diembannya dengan baik. Hal tersebut dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Meskipun era reformasi lebih sering berganti kebijakan dalam menentukan sistem pemilu, namun dapat dipahami bahwa nilai-nilai demokratis dapat diwujudkan melalui representatif proporsional yang dianggap lebih adil dari pada sistem mayotarian yang berkembang era Orde Baru. Melalui sistem ini pulalah, sebuah partai akan memiliki basis massa yang absolute. Penyempurnaan terhadap lembaga pemilihan umum, dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Selama proses penyelenggaraan berlangsung, KPU dituntut untuk independent dan transparan, bersifat nasional, tetap dan mandiri. Lebih lanjut, dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi berjalannya pemilu di wilayah NKRI. Bawaslu menjadi satu paket badan pemilu yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu maupun Non Tahapan, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Dimasa Non Tahapan pemilu maupun Pemilihan Bawaslu tetap melakukan kegiatan strategis dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yang nantinya diharapkan bersama-sama mengawasi proses pemilu yang bersih, jujur dan berintegritas. Dalam upaya merealisasikan cita-cita besar tersebut diatas, maka Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan beberapa kegiatan, yang akan dijelaskan beberapa Bab dalam laporan ini
2 B. Tujuan Laporan Penyusunan laporan ini di buat berdasarkan petunjuk teknis dari Bawaslu Republik Indonesia dengan Tujuan Informatif, Reproduktif, Konsolidatif, Komunikatif dan Publikatif. Selain itu laporan ini juga bertujuan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Enrekang, khususnya Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Memberikan gambaran secara umum hasil kegiatan dan pengawasan yang dilakukan pada tahapan Pemutakhiran daftar pemilih, sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengawasan dan sebagai bahan masukan serta pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang pada proses tahapan Pengawasan di masa yang akan datang C. Landasan Hukum Landasan hukum terhadap penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum 4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 D. Sistematika Laporan Sistematika penyusunan laporan akhir ini dibuat dalam beberapa Bab Penjelasan agar mudah dalam memahami bagian-bagian yang akan dijelaskan, berikut susunan dan sistematikanya: 1. BAB I Pendahuluan; menjelaskan Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum dan Sistematika Laporan. 2. BAB II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024; menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan, kegiatan
3 pengawasan, hasil pengawasan, dinamika dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. 3. BAB III Penutup; dimana pada poin ini terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi
4 BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024 A. Pengawasan Penyusunan daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir sebelumnya, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih Untuk menjamin inklusifitas, penyusunan daftar pemilih yang demokratis dilakukan tanpa diskriminasi sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Partisipasi yang luas dari pemilih sangat diperlukan dalam proses penyusunan daftar pemilih terutama dalam hal memberikan masukan dan tanggapan untuk memperbaiki data diri, menghapus data yang tidak memenuhi syarat, memasukkan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, dan menyampaikan bentuk disabilitas pemilih untuk memudahkan pelayanan pada hari pemungutan suara. Dalam rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih yaitu komprehensif, insklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel, maka perlu dilakukan pengawasan pada semua tahapan maupun subtahapan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu tahun 2024. 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Penyusunan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah salah satu tahapan pemilu yang merupakan tahapan krusial dan penting dalam proses pemilihan umum tahun 2024, Penyusunan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) baik yang diperoleh melalui Dirjen Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
5 Pengawasan yang dilakukan dalam semua tahapan dan subtahapan pemutakhiran daftar pemilih tentu berdasarkan kerawanan – kerawanan yang terjadi maupun potensi kerawanan yang akan terjadi : a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP Indeks Kerawanan Pemilu adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia pada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir, dan dicegah. Penyusunan IKP 2024 dimaksudkan untuk memetakan kerawanan di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota. Secara umum tujuan IKP 2024 adalah sebagai (1) Memetakan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota; (2) Menjadi alat proyeksi dan deteksi dini terhadap kemungkinan kerawanan yang akan muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024; dan (3) Menjadi basis data dalam Menyusun strategi dan program pencegahan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 Untuk melengkapi instrument Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Enrekang tersebut menyusun beberapa hal penting untuk menjadi perhatian bersama terkait potensi kerawanan pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Enrekang, yaitu : 1. Proses Pemutakhiran Data Pemilih yang diawali dengan pelaksanaan coklit oleh Pantarlih perlu menjadi perhatian serius terkait SDM para Pantarlih. 2. Selanjutnya bahwa terkait dengan proses Pengawasan yang dilakukan sangat sulit bagi pengawas pemilu karena tidak adanya data sandingan yang dimiliki oleh Pengawas pemilu, khususnya data DP4 yang elemen datanya lengkap. 3. Sulitnya pengawas pemilu mengakses data yang dimiliki oleh Penyelenggara teknis dengan adanya regulasi yang membatasi terkait dengan perlindungan data pribadi. 4. Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya dokumen kependudukan. Sehingga masih ditemukannya ada masyarakat yang memiliki identitas lebih dari satu. 5. Peran serta keterlibatan aktif dari pemerintah terkait khususnya Disdukcapil Daerah perlu menjadi perhatian penting untuk
6 memberikan dukungan data yang mutakhir, akuntabel dan komprehensif dalam capaian data pemilih yang benar. 6. Perlunya jumlah pengawas di setiap Desa/Kelurahan untuk di tambahkan mengikuti Jumlah Petugas Pantarlih dengan Tujuan memaksimalkan capaian Hasil Pengawasan dalam setiap Proses Pengawasan Pemilu khususnya Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). b. Perencanaan Pengawasan Berdasarkan kerawanan tersebut diatas maka Perencanaan pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan pengawasan secara massif dan komprehensif. Pengawasan melekat sebagai bentuk dari pengawasan langsung menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan tugas pengawas pemilu, begitu juga pengawasan tidak langsung menjadi langkah untuk menganilisis data sebagai bahan pengawasan disemua tahapan dan subtahapan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu tahun 2024. Selain itu tentu Bawaslu Kabupaten Enrekang akan memprioritaskan langkah pencegahan dalam bentuk rapat koordinasi dengan semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, baik internal maupun eksternal antara lain; Disdukcapil, Pemerintah, KPU, Peserta Pemilu dan pihak terkait lainnya termasuk dengan jajaran pengawas pemilu disemua tingkatan. Perencanaan yang lain adalah dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat dengan tujuan menimimalisir celah dan titik rawan dalam proses Pemutakhiran Daftar Pemilih pada pemilu tahun 2024. 2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih a. Pencegahan Dalam menjalankan peran pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Bawaslu memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen. Fungsi pencegahan yang luas memberikan ruang untuk melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Peran aktif dari seluruh pihak dalam upaya pencegahan membuat pemilu yang berkesesuaian
7 dengan asas menjadi hal yang mungkin untuk diwujudkan. Di sisi lain Bawaslu memiliki kewajiban dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang dimaknai bahwa partisipasi masyarakat lebih dari sekadar menggunakan hak pilihnya saja, melainkan menjadi subjek melakukan pencegahan pelanggaran untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Secara umum Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan beberapa kegiatan pencegahan melalui Koordinasi, Sosialisasi maupun penyampaian Surat Imbauan; 1. Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan baik dengan penyelenggara teknis maupun dengan beberapa stakeholder, koordinasi dilakukan terkait tahapan dan subtahapan pemilu, begitu juga kegiatan sosialisasi rutin dilakukan sebagai upaya penyebaran informasi terkait kepemiluan. Rapat Koordinasi dengan jajaran Pengawas Pemilu Tujuan Pelaksanaan Rapat Koordinasi; (1) Menyamakan persepsi terkait implementasi yang akan ditempuh pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (2) Pemahaman strategi dan teknisteknis pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; Hasil Pelaksanaan kegiatan ini; (1) Menggali dinamika pengawasan yang terjadi di masing-masing Kecamatan; (2) Memberikan penguatan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan tugas, wewenang dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab; (3) Memperkuat koodinasi secara kelembagaan baik internal maupun eksternal dan mengutamakan pencegahan. Sosialisasi dengan penyandang disabilitas Tujuan pelaksanaan kegiatan sosisialisasi ini adalah ; (1) Untuk meningkatkan pemahaman bagi penyandang disabilitas terkait tahapan Pemilu Tahun 2024; (2) Untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dengan koordinasi dan sinergitas antara Bawaslu Kabupaten Enrekang dengan Ikatan Difabel di Kabupaten Enrekang; (3) Meningkatkan komunikasi dan
8 koordinasi dengan Ikatan Difabel pada tahapan Pemilu tahun 2024. Hasil Pelaksanaan kegiatan ini; (1) Hak disabilitas adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi tanoa diskriminasi; (2) Hak aksesibilitas kaum disabilitas sama untuk memberikan hak politik baik dipilih maupun memilih; (3) Untuk memastikan hak hak kaum disabilitas dibutuk kerjasama yang baik baik bawaslu maupun KPU sebagai wujud pemilu yang jauh lebih inklusif Sosialisasi Gerakan Sadar Demokrasi, Kawal Hak Pilih Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” pada masa tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi beberapa hal antara lain Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara, secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia. Atas beberapa alasan tesebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Enrekang melaksanakan kegiatan Garasi On The Street Gerakan Sadar Demokrasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema “Gerakan Sadar Demokrasi Kawal Hak Pilih”. Tujuan pelaksanaan kegiatan sosisialisasi ini adalah ; (1) Mensosialisasikan Gerakan Sadar Demokrasi sebagai gerakan partisipatif untuk demokrasi yang lebih baik; (2) Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan di setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan; (3) Menggalakan Gerakan Sadar Demokrasi secara menyeluruh melalui pelibatan partisipasi khususnya dalam kegiatan kawal hak pilih. Sosialisasi dengan stakeholder dan parpol Tujuan pelaksanaan kegiatan sosisialisasi ini adalah; (1) Mensosialisasikan Tahapan yang sedang berlangsung terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan; (2) Menyusun strategi dalam
9 menjalankan dan meningkatkan pengawasan pemilu melalui pemahaman penguatan kelembagaan; (3) Memberikan edukasi kepada Stakeholder Dan Parpol dengan pola memfungsi peran masing – masing kelembagaan dalam upaya pengawasan pemilu untuk mendorong dan berperan aktif agar lebih peduli dan bersama sama melakukan pencegahan terhadap tindakan yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil Pelaksanaan kegiatan ini; (1) Menguatkan pemahaman stakeholder terkait tahapan yang sedang berjalan dan andil lembaga dan partai politik dalam tahapan yang sedang berjalan; (2) Menginventarisir semua masalah dan kendala yang dihadapi dalam setiap tahapan yang dihadapi; (3) Mengambil bagian penting dalam proses pengawasan partisipatif dalam peran stakeholder dan partai politik untuk menekan terjadinya dugaan pelanggaran pemilu; (4) Menyusun strategi pencegahan dan pengawasan dalam menghadapi setiap potensi masalaha yang akan dihadapi Koordinasi dengan Penyelenggara Teknis Koordinasi senantiasa dilakukan dalam hal memastikan pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan prosedur, tepat waktu dan yang pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan Stakeholder Selain Penyelenggara Teknis dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang disemua tingkatan, tentu stakeholder lainnya dan pihak terkait yang memiliki kewenangan dan menjadi salah satu lembaga sumber data untuk dimutakhirkan, Bawaslu juga melakukan koordinasi dalam upaya untuk memastikan keterlibatan stakeholder dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih sebagai wujud pengawasan partisipatif. 2. Penyampaian Surat Imbauan Penyampaian Surat Imbauan merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kab. Enrekang dalam mengantisipasi terjadinya dugaan pelanggaran dan sengketa
10 proses dalam tahapan dan subtahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada pemilu tahun 2024. Langkah pencegahan dalam bentuk surat imbauan disampaikan langsung kepada sasaran yang memiliki potensi untuk terjadinya dugaan pelanggaran dengan berdasarkan pada Indek Kerawanan Pemilu yang telah dijelaskan diatas. Surat imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten Enrekang menjadi langkah pencegahan dini agar tidak terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih pemilu tahun 2024, mulai pada tahapan pembentukan pantarlih hingga pada subtahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga dipastikan pengawas pemilu hadir menjalankan peran dan fungsinya dalam setiap tahapan dan subtahapan pemutakhiran daftar pemilih. Memperkuat koordinasi, memassifkan sosialisasi dan menyampaikan surat imbauan adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebagai jawaban dari Early Warning terkait kerawanan pemilu yang sudah di petakan berdasarkan Indeks Kerawanan pemilu tahun 2024 Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang khususnya dalam bentuk surat imbauan maupun koordinasi dijadikan sebagai masukan untuk ditindaklanjuti baik oleh KPU Kabupaten Enrekang maupun partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Berikut Rekapitulasi kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Enrekang : Gambar : 1. Grafik Rekapitulasi Kegiatan Pencegahan Koordinasi Sosialisasi Surat Imbauan 12 6 8 Rekapitulasi Kegiatan Pencegahan
11 b. Aktifitas Pengawasan Bawaslu kabupaten Enrekang melakukan pengawasan langsung secara berjenjang pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Tahapan pemutakhiran daftar pemilih tersebut yaitu : 1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan pada rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023 sebagaimana yang dituangkan pada Laporan Hasil pengawasan dengan Form Model A Nomor: 031/LHP/PM.01.02/04/2023. Dalam Pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Enrekang memberikan saran perbaikan baik saat proses pelaksanaan tahapan pemutakhiran maupun pada saat melakukan rapat pleno, saran perbaikan tersebut antara lain : 1) KPU diharapkan melakukan pencermatan ulang hasil pleno DPS di tingkat kecamatan sebelum dilakukan publikasi, 2) Apakah semua saran perbaikan yang telah disampaikan oleh pengawas pemilu secara berjenjang telah ditindak lanjuti oleh penyelenggara teknis secara berjenjang Bahwa KPU Kabupaten enrekang memberikan respon terkait beberapa masukan dan saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang bahwa KPU telah menindaklanjuti semua masukan saran perbaikan Pengawas pemilu secara berjenjang. 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan langsung dalam tahapan perbaikan DPS pada rapat pleno yang dilakukan oleh pihak KPU sebagai penyelenggara teknis. Dalam pengawasan tersebut yang dilaksankan pada tanggal 12 Mei 2023 yang dituangkan pada Laporan Hasil pengawasan dengan Form Model A Nomor: 033/LHP/PM.01.02/05/2023 Dalam Pengawasan tersebut, Bawaslu merespon bahwa PKPU juga mengisyaratkan pemilih disabilitas sehingga penting untuk ditampilkan dan perlu dilakukan pemetaan agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 lebih aksesibilitas terhadap mereka penyandang disabilitas
12 Bagi kami KPU kurang konsisten dengan sifat data yang berdasarkan dejure sedangkan terdapat pemilih yang sudah berKTP kabupaten enrekang tetapi tetapi masih saja belum terdaftar sehingga penting dan dianggap perlu dilakukan penelusuran ulang terkait seluruh data utamanya yang salah penempatan TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang selanjutnya memeberikan penjelasan terkait beberapa hal: a. Forum Rekap ini adalah forum adu data sehingga kita bisa menguji keabsahan data tersebut dengan mengajukan data by name. karena pada prinsipnya KPU Enrekang berdasar pada data model dan dilakukan Cek NIK untuk mengevaluasi data tersebut. b. Pemilih disabilitas tentu mendapatkan perhatian khusus yang jumlahnya sekitar 2.000, 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu melakukan pengawasan langsung ;pada rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Form Model A Nomor: 037/LHP/PM.01.02/06/2023. Dalam Pengawasan tersebut, Bawaslu Kab Enrekang memberikan penyampaian bahwa sesuai amanah UU 7 Tahun 2017 pasal 101 dimana salah satu tugas bawaslu Kab/kota adalah melakukan Pencegahan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu, selain itu pada Surat Ketua KPU RI Nomor 497/TIM.01- SD/14/2023 tertanggal 17 Mei 2023 bahwa masih dimungkinkan dilakukan proses verifikasi dan penginputan terhadapa masukan dan tanggapan sehingga oleh Bawaslu Kab Enrekang menyampaiakn sejauh mana tindak lanjut dari Saran Perbaikan yang diberikan kepada KPU Enrekang melalui Surat Ketua Bawaslu Nomor 009/PM.00.02/K.SN-05/06/2023 perihal saran Perbaikan tertanggal 21 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Enrekang kembali mengingatkan terhadap cara kerja pengawas pemilu yaitu memastikan seluruh saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilu secara secara berjenjang telah ditindak lanjuti oleh KPU Kab Enrekang. Olehnya itu untuk memastikan hal tersebut maka Bawaslu Kab
13 Enrekang meminta untuk kita bersama-sama mengecek hasil tindak lanjut yang telah dilakukan melalui Sidalih yang dimiliki oleh KPU Kab Enrekang. Bahwa oleh KPU Enrekang menyampaikan bahwa kita akan mengecek lewat aplikasi Sidalih dengan system sampling dari data yang telah ditindak lanjuti, apakah benar telah terdaftar dalam DPT atau Belum. Bahwa sampel yang di cek ada 3 orang dan semuanya telah terdaftar dalam DPT pada TPS lokasi khusus yaitu Rutan Enrekang (901). 3. Hasil – Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih a. Hasil Pengawasan Kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Enrekang pada tahapan dan subtahapan pemutakhiran daftar pemilih menghasilkan banyak hal terkait hasil pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara teknis. Masing-masing tahapan dan subtahapan akan dijelaskan berikut ini: 1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang melaksanakan rapat pleno terbuka pada tanggal 5 April 2023 sebagaimana yang dituangkan pada berita acara Nomor: 129/PL.01.2-BA/7316/2023 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 304 Tahun 2023. Tabel : 1. Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pleno DPS No Kecamatan Jumlah Kel/ Desa Jumlah TPS Pemilih Aktif Lk Pr L+P 1 MAIWA 22 90 10,418 10,362 20,780 2 ANGGERAJA 15 101 10,774 10,736 21,510 3 BAROKO 5 48 4,617 4,360 8,977 4 BUNTU BATU 8 58 5,754 5,421 11,175 5 ALLA 8 82 9,241 8,866 18,107 6 CURIO 11 60 6,834 6,377 13,211 7 MASALLE 6 54 5,809 5,420 11,229 8 MALUA 8 32 3,398 3,347 6,745 9 ENREKANG 18 131 13,385 13,583 26,968 10 BUNGIN 6 23 2,154 1,992 4,146
14 11 CENDANA 7 36 3,666 3,821 7,487 12 BARAKA 15 83 8,946 8,741 17,687 Jumlah 129 798 84,996 83,026 168,022 Sumber : Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kab. Enrekang 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang melaksanakan rapat pleno terbuka pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana yang dituangkan pada berita acara Nomor: 167/PL.01.2-BA/7316/2023 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 316 Tahun 2023. Tabel : 2. Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pleno DPSHP No Kecamatan Jumlah Kel/ Desa Jumlah TPS Pemilih Aktif Lk Pr L+P 1 MAIWA 22 90 10,334 10,321 20,655 2 ANGGERAJA 15 101 10,657 10,620 21,277 3 BAROKO 5 48 4,596 4,344 8,940 4 BUNTU BATU 8 58 5,700 5,365 11,065 5 ALLA 8 82 9,165 8,797 17,962 6 CURIO 11 60 6,700 6,283 12,983 7 MASALLE 6 54 5,773 5,395 11,168 8 MALUA 8 32 3,359 3,327 6,686 9 ENREKANG 18 131 13,313 13,566 26,879 10 BUNGIN 6 23 2,122 1,972 4,094 11 CENDANA 7 36 3,610 3,770 7,380 12 BARAKA 15 83 8,812 8,641 17,453 Jumlah 129 798 84,141 82,401 166,542 Sumber : Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kab. Enrekang 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang melaksanakan rapat pleno terbuka pada tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana yang dituangkan pada berita acara Nomor: 203/PL.01.2-BA/7316/2023 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 327 Tahun 2023.
15 Tabel : 3. Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pleno DPT No Kecamatan Jumlah Kel/ Desa Jumlah TPS Pemilih Aktif Lk Pr L+P 1 MAIWA 22 90 10,318 10,310 20,628 2 ANGGERAJA 15 101 10,594 10,555 21,149 3 BAROKO 5 48 4,586 4,340 8,926 4 BUNTU BATU 8 58 5,673 5,348 11,021 5 ALLA 8 82 9,141 8,779 17,920 6 CURIO 11 60 6,644 6,238 12,882 7 MASALLE 6 54 5,751 5,387 11,138 8 MALUA 8 32 3,351 3,320 6,671 9 ENREKANG 18 131 13,351 13,563 26,914 10 BUNGIN 6 23 2,123 1,960 4,083 11 CENDANA 7 36 3,568 3,749 7,317 12 BARAKA 15 83 8,779 8,602 17,381 Jumlah 129 798 3,879 82,151 166,030 Sumber : Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kab. Enrekang Hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Enrekang dari subtahapan mulai DPS sampai DPT, dapat digambarkan progress perkembangan data pemilih dalam info grafik berikut : Gambar : 2. Grafik Progres Perkembangan Data Pemilih Berikut Juga akan digambarkan progress data pemilih berdasarkan jenis kelamin Laki-Laki: 168,022 166,542 166,030 Progres Perkembangan Data Pemilih JUMLAH DPS JUMLAH DPSHP JUMLAH DPT
16 Gambar : 3. Grafik Progres Perkembangan Data Pemilih Jenis Kelamin laki-Laki Gambar : 4. Grafik Progres Perkembangan Data Pemilih Jenis Kelamin Perempuan Hasil Pengawasan yang lain juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Enrekang dari subtahapan pemutakhiran daftar pemilih disabilitas dapat digambarkan progress perkembangan data pemilih pada tabulasi dan info grafik berikut : Tabel : 4. Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas Kecamatan Des a Jum lah TPS Disabilitas 1 2 3 4 5 6 Jml MAIWA 22 90 126 13 62 33 28 59 321 ANGGERAJA 15 101 112 33 56 40 30 37 308 BAROKO 5 48 50 20 33 8 17 12 140 84,996 84,141 83,879 LK LK LK DPS DPSHP DPT Progres Perkembangan Data pemilih JK Laki-Laki 83,026 82,401 82,151 PR PR PR DPS DPSHP DPT Progres Perkembangan Data pemilih JK Perempuan
17 BUNTU BATU 8 58 25 27 38 16 33 10 149 ALLA 8 82 53 13 65 23 7 33 194 CURIO 11 60 33 2 48 4 16 9 112 MASALLE 6 54 45 17 61 26 22 40 211 MALUA 8 32 72 26 35 17 20 14 184 ENREKANG 18 131 109 35 63 27 27 34 295 BUNGIN 6 23 39 9 21 17 21 12 119 CENDANA 7 36 41 25 35 13 7 15 136 BARAKA 15 83 47 43 38 32 38 23 221 Jumlah 129 798 752 263 555 256 266 298 2,390 Sumber : Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kab. Enrekang Berikut penjelasan ragam disabilitas sebagaimana yang disampaikan dalam tabel berikut : Tabel : 5. Ragam Disabilitas Disabilitas Fisik Disabilitas Intelektual Disabili tas Mental Disabilitas Sensorik WIcara Disabilitas Sensorik Rungu Disabilitas Sensorik Netra 1 2 3 4 5 6 Sumber : Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kab. Enrekang Gambar : 5. Rekapitulasi Ragam Disabilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus dikabupaten Enrekang adalah Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Enrekang. Warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih sebanya 88 Pemilih 752 263 555 256 266 298 Disabilitas Fisik Disabilitas Intelektual Disabilitas Mental Disabilitas Sensorik WIcara Disabilitas Sensorik Rungu Disabilitas Sensorik Netra Rekapitasi Ragam Disabiltas
18 berdasarkab berita Acara KPU Kabupaten Enrekang Nomor:125/PL.01-BA/7316/2023 b. Saran Perbaikan Kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Enrekang pada semua tahapan pemutakhiran daftar pemilih menghasilkan banyak hal, baik berupa temuan maupun penyampaian tanggapan masyarakat. Penyampaian saran perbaikan baik lisan maunpu tulisan adalah bagian langkah pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas pemilu secara berjenjang. Saran perbaikan juga upaya untuk memastikan proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih telah sesuai mekanisme, prosedur dan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Enrekang dalam aktifitas pengawasan pemutakhiran daftar pemilih mulai dari subtahapan DPS, DPSHP sampai pada penetapan DPT telah menyampaikan saran perbaikan atas tindakan yang dilakukan penyelenggara pemilu dan memastikan tidak ada kekeliruan serta keselahan atas tindakan tersebut. Berikut saran perbaikan yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Enrekang : 1. Terhadap daftar pemilih baik yang belum masuk dalam DPT, yang ganda, ataupun yang tidak memenuhi syarat (TMS). 2. Sejumlah 62 Data warga Rutan yang masih terdaftar pada TPS diluar rutan setelah dilakukan pengecekan melalui laman Cek DPT Online 3. Sejumlah 9 data warga yang bersumber dari saran perbaikan pengawas pemilu yang belum di tindak lanjuti 4. Terhadap pemerintah terkait Bawaslu Kabupaten Enrekang telah memberikan saran melalui koordinasi terkait pemilih yang belum ber-KTP Elektronik. c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan Semua saran perbaikan yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Enrekang secara berjenjang baik berupa lisan maupun dalam bentuk tulisan berdasarkan presedur dan mekanisme perundangundangan. Bahwa terkait saran perbaikan oleh KPU kabupaten Enrekang telah menindak lanjuti melalui proses koordinasi yang telah
19 disampaikan lewat surat penyampaian hasil tindak lanjut Nomor:855/PL.01.2-SD/7316/2023 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah intens berkoordinasi dengan Rutan kelas IIB Enrekang sejak tahapan awal pemutakhiran daftar pemilih dalam rangka mengidentifikasi warga binaan yang didaftar dalam pemilih lokasi khusus. Seuai hasil verifikasi dan identifikasi melalui penyandingan data pemilih pada aplikasi sidalih dengan data yang diterima dari Bawaslu Kabupaten Enrekang, maka disampaikan sebagai berikut : 1. Terdapat 46 pemilih telah terdaftar dalam DPT 2. Terdapat 17 pemilih tidak dapat diakomodir dalam DPT karena elemen data tidak lengkap 3. Sejumlah 9 pemilih telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Permasalahan yang terjadi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih cukup kompleks, antara lain ; 1. Masih ditemukan Pemilih yang sudah memenuhi syarat belum terdaftar sebagai pemilih walaupun sebenarnya telah dilakukan perbaikan pada tahapan DPS, DPSHP, DPT. 2. Selanjutnya permasalahan data hasil pencoklitan dengan kerja system aplikasi sidalih yang tidak singkron. 3. Penyelenggara teknis melakukan verifikasi data berdasarkan dejure sekalipun berbeda dengan fakta dilapangan 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dari hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Enrekang secara berjenjang maka di pandang perlu untuk lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pengawas pemilu, penyelenggara pemilu dan pemerintah serta peserta pemilu dalam hal menyajikan data dan daftar pemilih yang lebih akuntabel. Peran serta masyarakat dalam mendukung kerja pengawas pemilu dan penyelenggara teknis lebih ditingkatkan dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif.
20 Terkait system sidalih yang digunakan oleh penyelenggara teknis dalam proses pemutakhiran dan validasi data dan daftar pemilih masih dipandang perlu untuk dilakukan pengembangan system demi menghasilkan data yang validitasnya lebih akurat dan akuntabel.
21 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Bahwa secara umum, Bawaslu Kabupaten Enrekang dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban telah menjalankan tugas dan kewenangannya, meskipun diakui bahwa masih terdapat dan ditemukan beberapa hambatan dan kendala baik dari aspek sumber daya manusia maupun aspek sarana dan prasarana. Pada aspek kegiatan yang dilakukan banyak pembelajaran dan pengalaman yang perlu menjadi perhatian bersama pada setiap jenjang tingkatan untuk menentukan kebijakan regulasi kedepannya demi perbaikan proses demokrasi yang semakin baik. Pengawasan partisipatif yang menjadi tujuan besar bawaslu kabupaten enrekang masih kurang maksimal sehingga masih sangat jauh dari yang diharapkan, perlu dilakukan perbaikan dan Kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Langkah pencegahan pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Enrekang diharapkan dapat melahirkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran dalam melakukan pengawasan pada proses pemilu di masa yang akan datang. B. Rekomendasi Untuk mencapai tujuan dan misi Bawaslu Kabupaten Enrekang melalui kegiatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat, sehingga harus memaksimal keterlibatan semua unsur lembaga dalam melakukan setiap kegiatan. Koordinasi menjadi salah satu hal penting dalam seiap melakukan kegiatan dengan tujuan agar kegiatan jauh lebih terarah secara baik. Koordinasi yang diharapkan adalah koordinasi yang universal baik internal lembaga di jajaran pimpinan maupun dijajaran sekretariat terlebih koordinasi eksternal sebagai upaya menjalankan fungsi-fungsi kehumasan. Evaluasi dalam setiap kegiatan menjadi langkah penting dilakukan untuk mengukur dan dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan untuk kegiatan berikutnya.