KAP 7

Hukum Acara Perdata

Oleh
Puji Puryani,SH.Mhum

Pertemuan ke 7

Tata Cara Mengajukan

1.Melakukan pendaftaran gugatan tersebut ke
pengadilan. Menurut pasal 118 ayat (1) HIR,
pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan
Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya
berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili
hukum yang ditunjuk dalam perjanjian .

Cara mengajukan Tuntutan hak

a. Tertulis (HIR Ps.118 dan Rbg Ps. 42)
b. Lisan (HIR Ps. 120 dan Rbg Ps. 144) Jika pengajuan
guggatan diwakilkan atau dikuasakan, maka penerima
kuasa tidak boleh mengajukan gugatan secara lisan (SE
MA tanggal 1-12-1975 No. 369/K/Sip/1975) .

2. Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis,
ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, dan
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pendaftaran
gugatan itu dapat dilakukan di kantor kepaniteraan
Pengadilan.

3. Setelah gugatan diajukan di kepaniteraan, selanjutnya
Penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara
yang dimaksud adalah panjar biaya perkara yaitu biaya
sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah
adanya putusan pengadilan.

4. Registrasi perkara adalah 5. Pelimpahan Berkas Perkara
pencatatan gugatan ke dalam Buku Kepada Ketua Pengadilan Negeri
Register Perkara untuk mendapatkan Setelah Penitera memberikan
nomor gugatan agar dapat diproses nomor perkara berdasarkan
lebih lanjut. Registrasi perkara nomor urut dalam Buku Register
dilakukan setelah dilakukannya Perkara, perkara tersebut
pembayaran panjar biaya perkara dilimpahkan kepadamKetua
Pengadilan Negeri. Pelimpahan
tersebut harus dilakukan secepat
mungkin agar tidak melanggar
prinsip-prinsip penyelesaian
perkara secara sederhana, cepat
dan biaya ringan selambat-
lambatnya 7 hari dari tanggal
registrasi.

6. Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri memeriksa. berkas
perkara yang diajukan Panitera, kemudian Ketua
Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim yang akan
memeriksa dan memutus perkara. Penetapan itu harus
dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri selambat-
lambatnya 7 hari setelah berkas perkara diterima oleh

Ketua Pengadilan Negeri.

7. Penetapan Hari Sidang

Selanjutnya, setelah Majelis Hakim terbentuk,
Majelis Hakim tersebut kemudian menetapkan hari
sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat
penetapan. Penetapan itu dilakukan segera setelah
Majelis Hakim menerima berkas perkara, atau
selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal
penerimaan berkas perkara

E-COURT

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk
Pendaftaran Perkara Secara , Mendapatkan Taksiran Panjar
Biaya Perkara , Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan
dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun layanan-
layanan yang pada pada aplikasi e-Court ialah e-Filing.

E-court sendiri telah memiliki payung hukum yang
tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di
Pengadilan Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut
dengan Perma 3 Tahun 2018).

❖ Pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh
Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

❖ Pengadilan membantu mencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Pendaftaran Perkara
(e-Filing) e-court

Pendaftaran perkara online
dilakukan setelah terdaftar sebagai
pengguna terdaftar dengan memilih
Pengadilan Negeri, Pengadilan
Agama, atau Pengadilan TUN yang
sudah aktif melakukan pelayanan e-
Court. Semua berkas pendaftaran
dikirim secara elektronik melalui
aplikasi e-Court Makamah Agung
RI.

❑Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)

❑Dengan melakukan pendaftaran perkara online
melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis
mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan
Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat
dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi
Channel) yang tersedia

❑ Mendapatkan Nomor Perkara
❑ Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai

Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan
memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam
kerja, kemudian aplikasi e-Court akan
memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa
perkara sudah terdaftar di Pengadilan

✓Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons)

✓Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan
disampaikan kepada para pihak melalui
saluran elektronik ke alamat email para pihak
serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat
pada aplikasi e-Court.

❖Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi)
❖Aplikasi mendukung dalam hal persidangan

secara elektronik (online) sehingga dapat
dilakukan pengiriman dokumen persidangan
seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan
secara elektronik.

❑Salinan Putusan secara Elektronik (e-Salinan)

❑Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal
putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan salinan
putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi
ini.

Tanda Tangan Elektronik (e-Sign)

➢Penandatanganan berkas Salinan Putusan
Elektronik.

➢Dasar Hukum
Dasar Hukum dalam pelaksanaan e-Court

adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2019

Berperkara secara on line

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk
Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan
Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran
secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan
saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara
Elektronik.

Ruang lingkup

o Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
o e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Online)
o e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
o e-Litigation (Persidangan secara online)

❑Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya
❑Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para

Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku
Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat
beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif
dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara
baru.

TERIMA KASIH