4 ASAS KEKUASAAN KEHAKIMAN-converted

Hukum Acara
Perdata

Oleh Puryani,SH.Mhum

Pertemuan Ke 4

1

Asas Asas Kekuasaan
Kehakiman

1. Peradilan Bebas

⊹ Bebas dari campur tangan pihak pihak diluar kekuasaan

kehakiman

⊹ Kebebasan kekusaan kehakiman penyelenggaraaannya

diserahkan kepada badan badan peradilan

⊹ Kebebasan nya banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan

politik dan ekonomi

3

Badan Peradilan

2 NegaraPenyelenggara kekuasaan Kehakiman

diserahkan kepada badan-badan peradilan

yang ditetapkan dengan undang-undang

“ 3. Asas Obyektivitas

Yaitu asas tidak memihaknya pengadilan dalam
memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, disini
hakim harus obyektif dan tidak memihak,Untuk
mewujudkan asas ini dimungkinkan hak ingkar

5

4. Lingkungan Peradilan

Peradilan dibagi peradilan umum dan
peradilan khusus dengan kewenangan yang
berbeda

6

1. Peradilan Umum

(General Jurisdiction):

peradilan bagi rakyat 2. Peradilan Khusus
pada umumnya baik (Limited Jurisdiction):
yang menyangkut peradilan yang mengadili
perkara perdata perkara atau golongan
maupun perkara rakyat tertentu khusus
pidana. terbatas pada golongan

rakyat tertentu/perkara

tertentu

7

Ds. Hk Lingkungan Peradilan di
Indonesia

⊹ UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) jo ⊹ UU No. 2 tahun 1986 jis ⊹ Peradilan TUN UU No. 5 Tahun

UU No. 48 Tahun 2009 UU No. 8 Tahun 2004 1986 jis UU No. 9 Tahun 2006;

tentang Kekuasaan Tentang Peradilan Umum;⊹ UU. No. 51 tahun 2009
Peradilan Militer UU No. 31
⊹ Kehakiman Mahkamah Agung ⊹ UU No. 49 tahun 2009. 2. tahun 1997.
UU No. 14 tahun 1985 jis UU
Peradilan Agama
No. 5 Tahun 2004 Tentang ⊹ Mahkamah Konstitusi UU No
Mahkamah Agung; dan UU ⊹ UU No. 7 Tahun 1989 jis
24 tahun 2003

No. 3 tahun 2009. UU No. 3 Tahun 2006; UU

No. 50 tahun 2009 khusus

Pengadilan Syar’iah Islam.

8

Pengadilan Umum

Dasar hukum:

1. UU No. 49 Tahun 2009
2. UU No. 48 Tahun 2009
3. Keputusan Presiden No 21 tahun 2004 tentang

Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan
Finansial di Lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan TUN dan Peradilan Agama.

9

Pengadilan Khusus

⊹ Pengadilan Khusus Pengadilan yang mempunyai

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara tertentu yang hanya dapat
dibentuk dalam salah satu lingkungan badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
yang diatur dalam uu.(UU No, 49 tahun 2009, Pasal
1 angka 8)

10

Macam Macam
Pengadilan Khusus

Pengadilan Khusus dalam Lingkungan Peradilan Umum

1. Pengadilan Anak UU No. 3 Tahun 1997.
2. Pengadilan Niaga UU No. 37 Tahun 2004.
3. Pengadilan HAM UU No. 26 Tahun 2000.
4. Pengadilan TIndak Pidana Korupsi UU No .46 Tahun 2009
5. Pengadilan Hubungan Industrial UU N0. 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

6. Pengadilan Syar’iah Islam di Propinsi Aceh Darusalam UU No. 18

Tahun 2001

11

5. M A Puncak Peradilan

❑ M.A adalah Peradilan yang tertinggi sehingga
masing-masing peradilan tidak mempunyai
badan pengadilan yang tertinggi dan berdiri
sendiri

❑ M.A mempunyai oganisasi, administrasi dan
keuangan tersendiri sedang badan peradilan
lainnya organisatoris, administrasi dan
finansial ada dibawah kekuasaan masing-
masing departemen

12

6.Pemeriksaan dalam Dua
Tingkat

⊹ Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi dan pemeriksaannya tuntas
⊹ Dalam dua tingkat maksudnya tingkat satu dan tingkat banding
⊹ Tingkat banding merupakan merupakan pemeriksaan tingkat kedua da terakhir

dari segi peristiwa dan hukumnya

13

7. Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang
maha esa

⊹ Rumusan ini berlaku untuk semua lingkungan peradilan

14

8. Susunan Persidangan Majelis

➢ Susunan persidangan untuk semua pengadilan
pada asasnya majelis yang sekurang-kurangnya
terdiri dari tiga orang hakim

➢ Dalam praktek untuk perkara perdata declaratoir
dan contradictoir juga perkara pidana summier
dengan hakim tunggal

15

9.Asas sederhana cepat dan
beaya ringan

123

16

10.Susunan Persidangan
Majelis

⊹ Asasnya untuk ⊹ Susunan tdk hanya ⊹ Majelis paling
semua
pengadilan, berlaku di pengadilan tidak terdiri dari
maksudnya
pemeriksaan tingkat satu akan 3 orang hakim (
obyektif
tetapi untuk semua ganjil untuk

tingkat peradilan. kelipatannya)

17

⊹ 11.Hak menguji

✓ Asasnya tidak dikenal
✓ Sekarang ada MK dimungkinkan pengujian apabila ada

keberatan dari masyarakat
✓ Pada hakekatnya hak menguji merupakan sifat pembawaan dari

pada tugas hakim dalam mengdili

18

12 Peninjauan
Kembali

❖ Upaya ini upaya luar biasa dan hanya

dimungkinkan untuk perkara yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap

❖ Upaya biasanya Banding dan Kasasi

SELANJUTNYA SILAHKAN
KERJAKAN KUIS

20