5 WEWENANG PENGADILAN-converted

HUKUM ACARA PERDATA

Oleh
Puji Puryani,SH.Mhum

Wewenang Pengadilan

1. Absolut/Mutlak/Atributif (pembagian tugas/kekuasaan).
Kekuasaan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara

mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam lingk peradilan yang
sama maupun dalam lingk peradilan lain.
2. Kekuasaan Relatif/Nisbi/Distributif.

Kekuasaan badan peradilan yang berkaitan dengan wilayah/daerah hukum suatu
pengadilan (mengatur kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari
tempat tinggal tergugat),atau Wewenang hakim yang memeriksa suatu perkara yang dapat
diperiksa oleh pengadilan setempat di tempat lain.

Pasal 118 dan Pasal 142 Rbg
Gugatan harus diajukan ditempat tinggal
Tergugat Actor sequetur Forumreill.

Pengecualian Actor
sequitur forum Rei

1. Jika (T) tidak mempunyai tempat tinngal/tidak dikenal,
gugatan diajukan di PN tempat tinggal (P).

2. Jika (T) lebih dari satu orang, gugatan diajukan di PN
salah satu tempat tinggal (T).

3. Jika (T) beretempat tinngal di LN dan tidak mempunyai
tempat tinggal di Indonesia, gugatan diajukan kepada
PN di tempat tinggal (P).

4. Jika seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat
barunya dan tempat kediaman tidak diketahui, maka
gugatan diajukan kepada PN ditempat tinggal (T)
terakhir

Pengecualian lain Dalam BW
dan uu I th 1974

1. Pegawai Negeri, gugatan diajukan kepada PN di
daerah (T) bekerja.(BW pasal 20).

2. Jika buruh menginap di tempat majikannnya , yang
berwenang mengadili PN tempat tinngal
majikannya (BW Pasal 22).

3. (T) tidak cakap menghadap di muka pengadilan,
gugatan diajukan kepada PN tempat tinngal ortu,
walinya atau pengampunya. (BW pasal 21).

Pengecualian lain Dalam BW dan UU I th 1974

4. Pembatalan perkawinan PN daerah hukum perkawinan dilaksakan atau
tempa tinggal suami-istri atau suami atau istri ( UU No.1 Tahun 1974 Pasal
21 dan pasal 63 ayat (1) b, dan PP NO.9 tahun 1975 pasal 38 ayat (1) dan
(2).

5. Perceraian di PN tempat kediaman (P). Jika (T) bertempat tinngal di LN
PN tempat kediaman (P) dan Ketua PN menyampaikan permohonan tsb
kepada (T) melalui Perwakilan RI setempat ( UU No 1 tahun 1974 Pasal
40, 63 ayat (1) b dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 20 ayat (2) (3)

TERIMA KASIH