3 ASAS HUKUM ACARA PERDATA -converted

Hukum Acara Perdata

Oleh Puji Puryani,SH.Mhum

Pertemuan 3

1

PEMBAHASAN PERTEMUAN KE 3

LINK Vidio Youtube tentang peradilan perdata
Cari praktek peradilan semu fakultas hokum univ ersitas janabadra th 2015
https//youtu.be/H5m9DKaGWo4

OBYEK
HUKUM ACARA PERDATA

Obyek hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan
melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata
materil dengan perantaraan kekuasaan negara

Tahapan Hukum Acara Perdata

Tahap Pendahuluan

Tahap Penentuan Tahap pelaksanaan

Konstalasi Kualifikasi konstituering

4

Asas Asas Hukum Acara

Perdata

1. Tidak ada keharusan mewakilkan

• HIR tidak mewajibkan untuk mewakilkan dalam berperkara
• RV mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain dalam
• berperkara

Tidak ada keharusan untuk mewakilkan Diatur: HIR Psl. 123 dan Rbg Psl.
147. Tidak ada keharusan kepada para pihak untuk mewakilkan

• pengurusan perkaranya kepada kuasa yang ahli hukum.
Pemeriksaan di persidangan dilakukan secara langsung terhadap pihak-
pihak yang berkepentingan.

CIRI TIDAK MEWAKILKAN

• Pemeriksaan di persidangan dilakukan secara langsung terhadap

pihak-pihak yang berkepentingan.

• Jika para pihak menghendaki dapat mewakilkan kepada kuasaanya.
• Setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk mendapat

bantuan hukum (Pasal 68B (1) UU No. 49/2009) Tanpa surat kuasa
khusus

• Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Peraturan MA No. 2 Tahun

2002)

2. Hakim Bersifat menunggu UU No. 48
tahun 2009

⋄ Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak

diserahkan sepenuhnya kepada yang
berkepentingan tidak ada penuntutan tidak
ada hakim Wo kein klager ist, ist kein Richter,
sine judex sine octore.

⋄ Hakim hanya menunggu datangnya tuntutan

iudex ne procedat ex officio

⋄ Konsekuensinya Ius Curia novit Pasal 10

7

⋄ “Artinya hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada
peraturan hukumnya melainkan harus mengadilinya (Pasal 10 (1) UU
No. 48 tahun 2009

⋄ Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan (pasal 4 (2) UU No. 48/2009).

8

3.Hakim Pasif

⋄ Ruang lingkup atau pokok sengketa yang

diajukan ditentukan oleh para pihak

⋄ Para pihak bebas mengakhiri sengketa

yang diajukan

⋄ Dalam Hal Perdamaian Hakim Aktif
⋄ Dilarang menjatuhkan putusan atas

perkara yang tidak dituntut Pasal 178 (2)(3)
HIR dan 189 (2)(3) Rbg

9

Hakim Bersifat pasif

• Hakim sebagai pimpinan sidang harus aktif. Memimpin persidangan dan
berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan.

• Aktif memberikan nasehat dan menunjukkan upaya hokum dan
memberikan keterangan pada para pihak (Pasal 132 HIR dan 156 Rbg)

Mis; menemukan hukum (ps. 5 (1) UU No. 48/2009); mendamaikan para
pihak (Ps. 10 (2) UU No. 48/2009).

10

4. Sifat Terbukanya Persidangan Pasal 20
UU No. 4 tahun 2004

⋄ Setiap orang dibolehkan hadir dan
mendengarkan pemeriksaan di
persidangan

⋄ Tujuan
⋄ Memberikan perlindungan hak
asasi manusia
⋄ Menjamin objektivitas peradilan

⋄ Pengecualian
⋄ Sidang dilakukan denganPintu
tertutup

11

Ds Hk Sidang Terbuka Pasal 13 UU N0.48 2009

⋄ Diatur: UU No. 48 Tahun 2009 pada Pasal 13 Tujuan:

menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak,
adil dan benar dengan meletakan peradilan di bawah
pengawasan umum. melindungi hak-hak asasi
manusia. Menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan
atau pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan pada
masyarakat. Akibat :putusan yang dibacakan dalam
sidang yang tidak terbuka untuk umum adalah -> batal
demi hukum, kecuali hal tersebut dicatat dalam Berita
acara oleh Panitera.

12

Mendengar Kedua Belah Pihak ❑ Asas ini dikenal dengan
audi et alteram partem
❑ Kedua belah harus
diperlakukan sama,tidak
memihak dan didengar
bersama-sama

13

Ds Hk Asas Audi et Aleram Partem

⋄ Diatur: (a) UU No. 48 Tahun 2009 pada Pasal 4 ayat (1); (b) HIR Psl 184
ayat(1), Psl.319 dan Rbg Psl. 195 dan Psl 618. -Kedua belah pihak harus
didengar (―audi et alteram parterm‖) atau ―Eines Mannes Rede ist
keines Mennes Rede, man soll sie horen alle beide” (tidak boleh
menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak
lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan
pendapatnya

14

Beracara dikenakan beaya

⋄ Ds.UU NO 48 Tahun 2009 Ps 2 Ay. 4
⋄ Maksudnya untuk berperkara

dikenakan beaya yang meliputi beaya
kepaniteraan,pemanggilan,pemberita
huan para pihak,beaya materai

⋄ Pengecualian berperkara secara Pro

Deo

15

5. Beracara itu dikenakan Biaya. Diatur: UU No. 48 Tahun 2009:
Psl. 2 ayat (4), asas peradilan dilakukan dng sederhana, cepat dan
biaya ringan.. HIR: Psl. 121 ayat (40, 182, 183 dan Rbg Psl.145
ayat (4), Pasal 192 dan 194. Kecuali bagi mereka yang tidak
mampu beracara secara prodeo.(Pasal 68B (2) dan (3) UU No.
49/2009) Asas beracara secara sederhana, cepat dan biaya
ringan,dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan
dng tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam
mencari kebenaran dan keadilan.

16

Biaya Perkara Meliputi

Kepaniteraan Pemberitahuan para pihak Pengacara, jika perlu

Pemanggilan Meterai, menurut uu meterai

17

7. Asas Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan

⋄ HIR: Psl. 121 ayat (40, 182, 183 dan Rbg Psl.145 ayat (4), Pasal 192 dan 194.

Kecuali bagi mereka yang tidak mampu beracara secara prodeo.

⋄ (Pasal 68B (2) dan (3) UU No. 49/2009) Asas beracara secara sederhana,

cepat dan biaya ringan,dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di
pengadilan dng tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan
dalam mencari kebenaran dan keadilan.

18

Putusan harus disertai alasan

⋄ Pasal 25 UU No. 4 tahun 2004

Maksudnya, semua putusan
pengadilan harus memuat alasan-alasan

⋄ Alasan atau argumen itu dimaksudkan

sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap
putusan

19

Diatur: UU No. 48 Tahun 2009 pasal 14 (2) HIR: Psl. 184 ayat(1) dan Psl. 319.
Rbg: Psl. 195 dan Psl. 618.
Tujuan:

⋄ Untuk mempertanggungjawabkan putusan hakim tsb kepada masyarakat.
⋄ Untuk memberi bobot yang obyektif dalam putusan yang bersangkutan.
⋄ Agar putusan hakim tsb mempunyai wibawa.

20

21